Selasa, 09 Februari 2010

Puluhan rumah di Telukjambe Barat terendam

DISAMBUT BANJIR: Beberapa siswa SDN Pamekaran I Kampung Jungklang Desa Pamekaran Kecamatan Banyusari harus menyusuri jalan desa yang terendam banjir sepulang dari sekolah mereka. Banjir di wilayah ini selain merendam pemukiman warga juga merendam puluhan hektar sawah.

KARAWANG, RAKA- Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Karawang beberapa jam kemarin, membuat banjir di beberapa kawasan. Di Telukjambe, puluhan rumah di Desa Mekarmulya dan Desa Mulyajaya Kecamatan Telukjambe Barat, Senin (8/1) siang terendam.

Menurut penuturan Camat Kecamatan Telukjambe Barat, Eli Laeli, bencana tersebut terjadi karena air Sungai Cibeet meluap. Akibatnya, 35 Kepala Keluarga terpaksa harus tinggal dengan genangan air. "Meskipun tadi malam disini curah hujannya kecil, namun curah hujan di daerah Karawang bagian selatan sangat tinggi, akibatnya debit air Sungai Cibeet naik," tuturnya.

Ia melanjutkan, letak Desa Mekarmulya dan Desa Mulyajaya yang berada diantara pertemuan Sungai Cibeet dan Sungai Citarum, memang sudah menjadi langganan banjir apabila musim hujan. Meski demikian, ia berharap banjir yang terjadi saat ini bisa cepat surut. "Kami sudah siap mengantisipasi kemungkinan yang terjadi kalau kondisi ini bertambah parah. Tapi mudah-mudahan nanti malam, air yang merendam puluhan rumah di Rt 01 Rw 01 bisa cepat surut," katanya ketika memantau kondisi warga yang terkena banjir.

Terkait evakuasi warga yang rumahnya terendam, Eli mengatakan pihaknya sudah menyiapkan tempat di Kantor Desa Mekarmulya. "Kalau kondisinya semakin parah, warga pasti langsung di evakuasi ke tempat yang lebih aman, yaitu di Kantor Desa Mekarmulya. Makanya, kami saat ini terus memantau perkembangan kondisi Sungai Cibeet. Mengenai bantuan untuk korban banjir, sekarang kami sedang mendata berapa banyak warga yang terkena banjir, setelah itu akan dilaporkan ke Pemkab," ujarnya.

Penanggung jawab Pemuda Pelestari Lingkungan (Pepeling) Kecamatan Telukjambe Barat, Nasam kartawijaya mengatakan, ketinggian air yang menggenangi rumah warga sekitar 20-30 cm. Meski sudah relatif turun, pihaknya sudah menyiapkan tim evakuasi untuk membantu warga apabila kondisi debit air Sungai Cibeet terus mengalami kenaikan.

"Kami sudah menyiapkan 26 personel yang terbagi ke beberapa desa di Kecamatan Telukjambe Barat, yaitu Desa Mekarmulya, Wanakerta, Mulyajaya, Parungsari, dan Karanglinggar," tuturnya. Ia melanjutkan, kondisi debit air Sungai Cibeet sangat tergantung kepada curah hujan di daerah Karawang bagian Selatan. Apabila curah hujan di daerah tersebut tinggi, maka besar kemungkinan debit air Sungai Cibeet akan semakin naik.

"Kita saat ini sedang menunggu kabar dari kawan-kawan yang ada di daerah Karawang bagian Selatan. Sebab aliran Sungai Cibeet yang hulu nya ada Tegalwaru apabila disana curah hujan sangat tinggi, maka bagian hilir seperti di Desa Mekarmulya akan terkena imbasnya, meskipun disini tidak terjadi hujan," katanya. Selain merendami rumah, luapan air Sungai Cibeet juga memutus akses jalan antara Desa Mekarmulya dengan Desa Mulyajaya. Akibatnya siswa sekolah di Desa Mulyajaya yang bersekolah di SDN Mekarmulya terpaksa harus memutar jalan sejauh puluhan Km agar bisa sampai ke rumah.

Acim (45) warga Desa Mekarmulya mengatakan, luapan air Sungai Cibeet yang terjadi secara tiba-tiba pada siang hari menggegerkan warga yang tinggal di bantaran sungai. "Memang pada malam sampai pagi hari sempat terjadi hujan, namun tidak terlalu besar. Setelah hujan selesai, Sungai Cibeet masih tenang, tapi tiba-tiba secara mendadak pada siang hari debit air sungai tersebut langsung naik dan memutus akses jalan dari Desa Mekarmulya ke Desa Mulyajaya. Akibatnya anak sekolah yang tinggal di Desa Mulyajaya dan bersekolah di Desa Mekarmulya, terpaksa memutar arah agar bisa pulang ke rumah," katanya.

Landa Banyusari
Guyuran hujan yang cukup lebat sejak Minggu(7/2) malam lalu juga telah mengakibatkan areal pemukiman dan persawahan di Kampung Jungklang Desa Pamekaran Kecamatan Banyusari, Karawang, terendam banjir. Hampir seluruh pemukiman digenangi banjir dengan ketinggian 50-70 cm yang mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu.

Dahlan (59) warga Kampung Jungklang Desa Pamekaran Kecamatan Banyusari,ketika ditemui RAKA Senin (8/2) kemarin mengatakan, banjir yang melanda wilayahnya terjadi akibat guyuran hujan yang cukup deras sejak minggu malam. Tingginya genangan air tersebut menjadikan banjir kali ini sebagai banjir yang terbesar dalam kurun waktu 3 tahun terakhir," Banjir sebelumnya tidak separah ini, banjir kali ini yang saya rasakan merupakan banjir yang terbesar dalam 3 tahun ke belakang," ujarnya.

Banjir juga tidak hanya merendam pemukiman warga karena puluhan hektar sawah yang ada di desa tersebut juga tidak luput dari genangan air. Beruntung padi yang telah ditanam sudah cukup umur sehingga para petani tidak perlu cemas akan genangan air tersebut.Sebagian permukaan tanaman padi sudah tidak terlihat karena terendam air terutama areal persawahan yang berbatasan dengan kali pembuang itu.

Sementara itu Daklan (55) warga setempat yang ditemui secara terpisah mengatakan ketinggian air yang menggenangi pemukiman penduduk mencapai 50 cm. Akibatnya, ruas jalan sangat sulit dilalui para pengendara motor.Bahkan, sebagian diantara mereka harus rela menuntun motor setelah mesin mati mendadak akibat terendam air. Kondisi seperti ini sebenarnya bukan hal yang baru karena banjir serupa sudah sering terjadi jika curah hujan turun lebat lebih dari dua jam."Makanya, ketika air sudah mulai menggenangi perkampungan, warga masih tetap tenang dan tidak panik," kata Daklan.

Daklan menambahkan, sumber air yang menggenangi pemukiman dan persawahan itu berasal dari limpahan air sawah. Pasalnya, jika dilihat dari letak geografisnya, petakan sawah terlihat lebih tinggi dari permukiman penduduk. Sehingga, sambung Daklan, ketika hujan turun dengan lebat secara otomatis air akan melimpah ke wilayah perkampungan. Selain itu, saluran air yang menyempit yang juga dianggap salah satu penyebabnya. (psn/aw)

Bintang Yakin DSM Bisa Dicalonkan Lagi

KARAWANG, RAKA – Polemik mengenai Undang-undang nomor 12 tahun 2008 atas perubahan kedua Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, terus bergulir. Apalagi ketika masyarakat pendukung Dadang S. Muchtar merasa hak-hak politiknya terkerangkeng akibat dari Undang-undang tersebut dipahami sebagai harga mati oleh penyelenggara Pemilukada 2010 maupun lawan-lawan politik yang bersangkutan.

Dikatakan seorang penulis buku 'Sejarah Karawang', T. Bintang, bahwa sesungguhnya ketua DPD Partai Golkar yang kini masih menjabat bupati hingga 16 Desember 2010 sebenarnya masih bisa dicalonkan. Dasar mengenai hal ini, ia menyebut Undang-undang nomor 5 tahun 1974 dalam pasal 16.

“Di pasal itu tertulis, ayat 1 'Kepala Dearah Tingkat II dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah/Pimpinan Fraksi-fraksi dengan Gubernur Kepala Daerah',” urai Bintang.

Dalam pasal yang sama, ia juga menyebut, ayat 2 'Hasil pemilihan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah sedikit-dikitnya 2 (dua) orang untuk diangkat salah seorang diantaranya'.

Menurutnya, adanya surat dari KPU Provinsi Jawa Barat tertanggal 11 Desember 2009 dengan nomor surat 1047/KPU–JB/XII/2009. secara tegas di poin (d) menyebutkan, 'Bahwa oleh karena itu KPU Kabupaten Karawang harus menyatakan tidak memenuhi syarat terhadap WNI yang telah 2 (Dua) kali menjadi Bupati Karawang. Baik yang dipilih melalui DPRD, maupun yang dipilih langsung oleh rakyat, untuk mencalonkan/dicalonkan kembali menjadi Bupati Karawang.

“Dua ketentuan itu sangat berbeda dengan kasuistis yang terjadi pada diri Dadang Muchtar. Karena ketika beliau menjabat Bupati Karawang kali pertama tahun 1996-2000 adalah diangkat oleh Mendagri melalui gubernur saat berstatus sebagaiTNI aktif. Prosesnya-pun bukan produk dari pemilihan DPRD. Melainkan diangkat atas perintah pimpinan, dibawah Dwifungsi ABRI. Alasannya, waktu itu demi menjaga stabilitas sosial dan keamanan negara dengan merujuk kepada undang-undang nomor 5 tahun 1974,” tandas Bintang.

Dengan demikian, lanjut Bintang, jabatan bupati pertama yang disandang Dadang Muchtar bukan hasil pemilihan secara demokratis dengan merujuk kepada Undang-undang nomor 22 tahun 1999. Bukan pula hasil pemilihan langsung, umum, bebas dan, rahasia (luber) yang rujukannyan bersandar pada Undang-undang nomor 32 tahun 2004.

“Saya hanya ingin menghimbau masyarakat tidak harus terjebak oleh Undang-undang yang terkesan mengkerangkeng dicalonkannya kembali Dadang Muchtar. Karena Undang-undang tersebut tidak mengikat terhadap keinginan masyarakat yang berkehendak Dadang Muchtar jadi bupati lagi di periode 2010-1015,” tandas Bintang. (vins)

FKKB Klarifikasi Soal Hubungan PBB dengan Hanura

KARAWANG, RAKA – Soal pilihan Partai Hanura mengenai kemungkinan memilih parpol lain dibanding PBB jika berkehendak maju menjadi calon wakil bupati, terus berlanjut. Forum Komunikasi Karawang Bersatu (FKKB) yang disampaikan kepala divisinya, Muamar Adung Asmara, menegaskan bahwa sebenarnya PBB maupun Ade Swara sendiri yang didukungnya tidak pernah melamar ataupun meminta Hanura menjadi bakal pendampingnya kelak.

“Jangan membalik-balikan fakta. Sampai saat ini Ade Swara maupun PBB tidak pernah meminta H. Ali Mukadas Said dari Hanura untuk jadi wakil bupatinya. Kami sebagai elemen pendukung Ade Swara merasa keberatan atas opini yang bisa merusak citra itu. Yang kami tahu, mereka dari Hanura malah pernah datang ke Bandung untuk menghadap Ade Swara, sebulan lalu. Intinya minta disandingkan. Jadi berita yang benarnya begitu,” jelas Adung.

Oleh karenanya, ia berharap RAKA sendiri memuat berita yang dianggapnya untuk membuka fakta yang benar. Bahwa sangat lucu kalau kemudian secara tiba-tiba muncul ungkapan yang mengatakan Ade Swara ditolak Hanura sebagai pasangan koalisi dengan rencana menggandengkan jagoannya itu dengan orang nomor satu di Partai Hanura.

“Ini jelas ada keganjilan. Kami curiga, motif apa dibalik semua itu? Yang pasti, sampai dengan hari ini (kemarin -red) Ade Swara belum menentukan dengan siapa akan berdampingan sebagai bakal calon wakil bupatinya. Kami sebagai pendukung Ade Swara berharap semua kandidat bakal calon bupati maupun wakil bupati lebih bertindak arif dan bijaksana dalam membuat statemen di media. Kondisi demikian jangan sampai mengganggu pihak lain,” tandas Adung berapi-api.
Pihaknya juga merasa tidak sependapat bila kubu Ade Swara dinilai terlalu reaktif atas pernyataan kalangan Hanura tersebut. Kalau pun surat permohonan klarifikasi telah dilayangkannya kepada orang bersangkutan. Termasuk sudah saling kontak di antara kedua belah pihak, namun Adung tetap meminta pelurusan masalah ini harus diclearkan dalam media yang sama. Dan apa yang dilakukannya ini adalah bagian dari apa yang dikehendakinya.

Mengenai keinginan PKB merapat ke Ade Swara, Adung menganggap itu merupakan hak PKB sendiri. Kendati pihaknya belum mau mengomentari lebih jauh. “Pak Ade Swara sendiri termasuk belum memberikan jawaban atas tawaran PKB tersebut. FKKB hanya memberikan masukan kepada beliau (Ade Swara -red) bahwa orang layak sebagai pendampingnya di Pilkada 2010 harus orang yang betul-betul memahami kondisi obyektif potensi Karawang. Selain track recordnya baik,” tegasnya.

Sebelumnya di tempat terpisah. Ketua DPC PKB Akhmad 'Zimmy' Jamakhsari, tetap berkeinginan agar apa yang diharapkannya bisa digandeng Ade Swara bisa terlaksana. Namun untuk memastikan arah itu, Zimmy sendiri masih perlu meminta restu Dadang S. Muchtar sebagai tokoh yang disebutnya sebagai guru, sekaligus orang tua. Bila restu diberikan, ia siap maju.Guna memastikan itu, pihaknya merasa masih sedang dilakukan. (vins)

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS/CPNS Karawang Rp 22.4 M

KARAWANG, RAKA - Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS/CPNS di Karawang mencapai Rp 22.444.500.00. Dana itu sudah dicairkan pada Senin (8/2) dan tidak ada masalah.

"Sampai saat ini yang saya tahu, tidak ada masalah. Semua berjalan lancar," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang, Drs. H. Asep Junaedi, MPd dan staf Drs. Asep Vivar Irvana kepada RAKA di kantornya, kemarin sore. Menurut H. Asep, pencairan dana itu selesai dijalani para guru yang berhak menerimanya dengan tidak ada gangguan.

Kata H. Asep, penyampaian dana itu dilakukan untuk para guru PNS/CPNS sebanyak 7.570 orang yang terdiri atas guru SD 6074 orang sebesar Rp 18.015.250.000, guru SMP 940 orang Rp 2.792.250.000, guru SMA 335 orang Rp 983.500.000, guru SMK 142 orang Rp 416.500.000, dan guru DPK TK/SMP/SMA/SMK/MA 79 orang Rp 237.000.000.

Pencairan dana sesuai Perpres No. 224/PMK.07/2009 tentang alokasi dan pedoman umum dana tambahan penghasilan guru PNS/CPNS, juga Surat Dirjen PMPTK No. 444/FI/2010, 12 Januari 2010 tentang juknis pembayaran tambahan penghasilan guru PNS/CPNS melalui mekanisme transfer ke daerah tahun 2009. Dan untuk di Karawang, pencairan dijalani para guru melalui Bank Jabar Cabang Karawang.

H. Asep menjelaskan dari dana keseluruhan yang bisa dicairkan, tidak semuanya sampai di tangan guru terkait. Sesuai aturan, masing-masing guru yang sudah golongan III dan IV dipotong PPh 15%. Yakni dari dana Rp 3 juta selama setahun karena per biulannya sebesar Rp 250 ribu, dipotong PPh Rp 450 ribu, sehinga dana yang utuh diterima sebesar Rp 2.550 ribu. "Dan karenanya total dana tadi untuk Karawang menjadi Rp 19.720.775.000," paparnya.

Di sisi lain soal kemungkinan adanya pemotongan dana itu bagi para guru seperti tersiar kabar terjadi di wilayah UPTD TK/SD Telukjambe Barat, H. Asep menyebutkan hal itu tidak benar. Bahwa sesuai penjelasan pihak UPTD yang juga didukung pihak PGRI, serta salah satu kepala SD setempat yang dikonfirmasinya, pemotongan itu katanya sama sekali tidak benar. "Mungkin sumbernya dari orang yang tidak suka saja. Itu tidak benar," katanya. (dea)

Protes Warga Johar Atas Bangunan Gereja Diselesaikan

SEPAKAT: Protes warga Johar soal pembangunan perluasan Gereja yang berlokasi di Johar diselesaikan.

KARAWANG, RAKA – Protes keras warga Johar atas perluasan pembangunan gereja HKBP di lingkungannya telah berhasil dituntaskan. Perwakilan kedua belah pihak sepakat memberikan toleransi hingga paling lama sampai Desember 2010 sebelum rencana kepindahan gereja tersebut ke lokasi baru di Warungbambu selesai.

Kesepakatan diambil dalam pertemuan mereka di ruang rapat Gedung Singaperbangsa lantai II, Senin (8/2) pagi. Poin lain yang disetujui, jamaah HKBP tidak akan lagi melanjutkan pembangunan gereja yang ditentang warga Johar. Dan selama proses pemindahan gereja tersebut belum selesai, pihak warga menjamin kegiatan peribadatan ummat kristiani di daerahnya itu tidak akan diganggu.

Dalam pertemuan itu, Bupati Dadang S. Muchtar turut turun tangan untuk memberikan pemahaman kepada warga, sekaligus menyelesaikan persoalan yang dianggap warga sudah meresahkannya. Termasuk pula dilibatkan Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB), MUI, serta dibawah pengawalan Kapolres bersama jajarannya, maupun TNI dari Kostrad 305 dan Kodim 0604.

Akhirnya, ketegangan yang sempat muncul akibat emosi warga yang sempat nyaris tidak terkendali dapat segera ditenangkan. Malah akhir dari penyelesaian dengan membuat surat kesepakatan bersama itu membuat emosi warga mereda. Apalagi ketika bupati sendiri secara terbuka berani memastikan kalau pun pihak HKBP telah mengantongi IMB atas perluasan bangunan gereja itu, pihaknya siap mencabut kembali.

Sebab dalam klausul IMB disebutkan bisa dianulir apabila dikemudian hari bangunan tersebut meresahkan masyarakat sekitar. Ketegasan bupati ini direspon positif FKUB maupun perwakilan MUI. Sehingga ketenangan warga Johar kembali pulih. Di sisi lain, diakui juga oleh warga, keberadaan gereja di tempatnya itu jamaahnya lebih banyak datang dari luar Johar. Sedangkan warga di sekitarnya terbilang sedikit. Sehingga warga merasa tidak ada alasan kalau bangunannya diperlebar lagi. (vins)

Tenaga Kerja, Korban Outsourching Mengadu ke KNPI

KARAWANG, RAKA - Belasan pekerja korban dari keganasan sistem outsourching mengadu ke DPP KNPI Karawang. Para pekerja yang diterima Biro Bantuan Hukum Pemuda KNPI tersebut mengaku mendapatkan upah dibawah upah minimum, buruknya sistem jaminan kesehatan, dan jumlah jam kerja melebihi yang ditentukan, serta perlakuan dari majikan yang kurang pantas.

Salah seorang perwakilan pekerja dari salah satu perusahaan Outsourching di Karawang yang tidak mau disebutkan namanya mengaku, meski sering kerja lembur namun kelebihan jam kerja tersebut tidak pernah dibayar perusahaan. "Sistem kerja yang kami jalani sangat merugikan. Namun kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kalau menentang takut di pecat. Sedangkan jaman sekarang yang namanya cari kerja itu sulit," tuturnya, Senin (8/1) siang.

Menanggapi hal itu, Ketua Biro Bantuan Hukum Pemuda DPP KNPI Karawang, Burhan Kosasih SH mengatakan, pihaknya sangat merespon aduan yang dikatakan oleh para pekerja tersebut. Dan dalam jangka waktu dekat ini, pihaknya akan melakukan verifikasi data terhadap perusahaan tersebut dan meminta kejelasan mengenai status dan kelayakan kerja dari para pekerja tersebut. "Kami akan menyikapi masalah ini, dan setelah mendapatkan surat kuasa dari para pekerja tersebut, kami akan melakukan investigasi. Bahkan kalau memang dugaan tersebut kuat, bila perlu kita somasi perusahaan tersebut," tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Komunitas Pekerja Karawang (KPK) yang juga pengurus KNPI, Dudung Ridwan mengatakan, kondisi pekerja outsourching sudah sangat parah. Melihat hal itu, pihaknya akan terus mendengungkan dan berupaya agar sistem tersebut dihapuskan. "Pengusaha sengaja melakukan penyimpangan dalam mengimplementasikan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang tercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akibatnya, seluruh pekerja di Karawang mengalami kerugian, karena tidak memiliki jaminan pekerjaan dan kesejahteraan. Keadaan tersebut diperparah oleh lemahnya kinerja bidang pengawasan tenaga kerja," tuturnya.

Ia melanjutkan, akibat dari sistem kontrak tersebut, buruh yang mengalami kondisi kerja diluar ketentuan yang berlaku tidak bisa berbuat apa-apa. Pasalnya pihak perusahaan bisa seenaknya memutus hubungan kerja. "Kalau ini terus terjadi maka jangan harap para pekerja bisa mendapatkan hak-haknya. Hal ini tentu juga harus menjadi perhatian pemerintah," katanya.

Terkait dengan masih banyaknya kaum buruh yang menerima upah dibawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Karawang, yaitu Rp. 1.058.000, yang mengakibatkan kehidupan buruh semakin tidak layak. Menurut Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cabang karawang Abda Khoir Mufti, perusahaan yang membayar upah dibawah UMR merupakan sebuah bentuk tindak kejahatan. "Upah itu adalah hak pekerja, dan sudah ada aturannya berapa minimum upah yang harus diterima setiap pekerja. Makanya setiap perusahaan harus memberikan upah sesuai dengan UMR didaerah tersebut," katanya beberapa waktu yang lalu. (psn)

Kelahiran NDRI di Karawang Terganjal?, Kalangan Aktifis Menilai Kehadiran NDRI Sebagai Embrio Parpol Baru

KARAWANG, RAKA – Lahirnya sebuah kekuatan baru yang diklaim sebagai ormas, yakni kemunculan Nasional Demokrat Restorasi Indonesia (NDRI) yang digagas para elit-elit politik dan kalangan intelektual terkemuka di Jakarta, ternyata untuk pembentukannya di Karawang masih dihantui rasa bimbang, bahkan terkesan gamang.

Kalangan aktivis Karawang malah menilai, jangan-jangan keberadaan ormas tersebut pada akhirnya menjadi embrio bagi kelahiran parpol baru. Tapi ada pula yang berpendapat, selama peluang untuk memperluas jaringan kekuatan, kenapa tidak. Alhasil, akibat dari jawaban yang dianggap belum pasti, bisa jadi mereka terpaksa harus menunda deklarasi.

Seperti dikatakan aktivis Partai Hanura, Arif Dianto, awalnya rencana deklarasi digelar Minggu (7/2), di RM Alamsari tol interchange Karawang Barat. Namun pada kenyataannya, niatan itu dibatalkan tanpa dia sendiri dapat memastikan sampai kapan. Alasan yang dikemukakan dia, petunjuk teknis mengenai deklarasi NDRI tersebut dari pusat belum turun.

“Sebenarnya kita sudah melakukan pertemuan dengan rekan-rekan inisiator. Tapi itu baru sebatas pertemuan awal. Jadi belum ada keputusan apapun dulu untuk sementara. Pertemuan lanjutan insya Allah akan dilakukan awal Maret nanti,” kelit Arif tanpa menyebutkan tempat pertemuannya itu, termasuk tidak pula mau mengomentari dengan siapa saja yang disebutnya sebagai kelompok inisiator.

Padahal, sebelumnya juga ia sempat menyebar undangan via pesan singkat atau SMS yang isinya mengenai rencana penyusunan kepengurusan dan persiapan teknis deklarasi ormas NDRI komite Kabupaten Karawang. Malah RAKA sendiri termasuk yang menerima SMS undangan tersebut. Namun ketika waktu yang dijadwalkan tiba, ternyata Arif menyatakan acara batal. Kecuali hanya sekedar pertemuan awal, serta terbatas kepada beberapa orang yang disebutnya sebagai inisiator.

Sebelumnya diperoleh kabar, beberapa orang aktivis di Karawang sempat merasa ragu dengan kehadiran ormas NDRI ini. Khususnya bagi mereka yang sudah masuk dalam kepengurusan parpol. Masalahnya, mereka makin dibuat ragu ketika NDRI disebut-sebut bakal jadi parpol ketika nanti mendekati Pemilu tahun 2014. Kemungkinan kearah itu dianggap bukan mustahil ketika di antara para deklaratornya di pusat terdapat mantan aktivis politik yang gagal menguasai parpol.

“Sinyal kearah jadi parpol sebenarnya cukup berpeluang. Sebab yang saya dengar dari kalangan deklarator di pusat ada yang mengatakan lihat saja nanti setelah tiga tahun berjalan. Ini kan bagian dari indikasi kearah itu (jadi parpol -red). Makanya kenapa ketika saya sendiri diajak teman-teman, baik yang di Karawang maupun di Jawa Barat, lebih memilih minta waktu dulu. Jujur saja, saya harus berpikir berbagai kemungkinan. Jangan sampai keberadaan saya di partai jadi terganggu,” ungkap salah seorang pengurus parpol besar di Karawang yang menolak ditulis identitasnya.

Bukan hanya sebatas itu, politisi baru yang dulunya lebih memilih non partisan ini mengaku perlu pula mempelajari sejauhmana arah dari NDRI tersebut dalam jangka pendek. Ia menyebut misal Pilkada 2010. Kalau keberadaan NDRI tidak turut ikut campur kearah politik praktis, dirinya siap bergabung. Begitu pun ketika keberadaan dia di parpolnya terganggu, dipastikannya NDRI bukan jadi pilihan. “Makanya kenapa saya masih butuh waktu? Itu alasan utamanya. Walaupun saya akui di pusat banyak tokoh deklaratornya bukan orang-orang sembarangan,” tandasnya. (vins)

Petani Telukjambe Timur Terpaksa Jual Gabah Basah

KARAWANG, RAKA - Kondisi cuaca yang tidak menentu, membuat para petani di Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur terpaksa menjual gabah yang masih basah. Akibatnya harga yang ditawarkan ke tengkulak sangat rendah, yaitu Rp. 2.500 per kilogram. Padahal menurut H. Sidiq (60) salah seorang petani, apabila ia menjual gabah kering bisa mencapai Rp 4.200 per kilogram.

"Cuaca yang tidak jelas membuat gabah kami menjadi busuk. Agar kerugian yang dialami tidak terlalu banyak, para petani kecil di desa ini menjual gabah basah ke tengkulak dengan harga murah," tuturnya, Senin (8/1) siang.

Meskipun harga beras di pasaran masih tinggi, ia mengaku hal itu tidak mempengaruhi harga gabah kering maupun basah. Sebab sampai saat ini, harga gabah basah tetap ia jual Rp. 2.500 per kilogram, dan untuk gabah kering dijual Rp. 4.200 per kilogram. "Yang lebih berpengaruh terhadap kenaikan harga beras adalah langkanya pasokan beras. Namun bagi petani maupun pemilik penggilingan, harga gabah tetap tidak berubah," ujarnya.

Hal sama dikatakan, Umar (56) petani di Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur, ia mengaku karena gabahnya sulita untuk dikeringkan, ia terpaksa harus menjual gabahnya ke tengkulak. Meskipun dari hasil penjualannya tersebut ia hanya mendapatkan untung sedikit. "Wah repot sekarang mah, gabah belum kering sudah diguyur hujan lagi. Makanya agar tidak busuk, meski masih basah saya jual saja ke tengkulak. Harga gabah basah yang saya jual Rp. 2.500 per kilogram. Padahal kalau gabahnya kering bisa saya jual sampai Rp. 4.200 per kilogram," ungkapnya.

Sementara itu, pemilik penggilingan gabah di Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat, Encip mengaku, ia terpaksa harus mengeringkan gabah melalui oven. Pasalnya kondisi cuaca yang tidak menentu bisa membuat gabah menjadi buruk. Untuk satu ton gabah yang dikeringkan melalui oven, ia mengaku harus mengeluarkan ongkos Rp. 150 ribu. Ongkos yang ia keluarkan untuk membeli kayu bakar, bensin, dan biaya perawatan oven. "Kalau memasuki musim hujan, kami sedikit mengalami kesusahan," tandasnya.

Minimnya pasokan gabah, menurut Encip sangat berpengaruh terhadap harga Gabah Kering Giling (GKG), terlebih ketika pemerintah menaikan harga GKG dan Gabah Kering Panen (GKP) sepuluh persen. "Sebelum ada kenaikan harga dari pemerintah, harga GKG disini paling hanya Rp. 3.100 per kilogram, sekarang menjadi Rp. 3.500 per kilogram. Namun kenaikan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap penggilingan, karena saat ini harga beras juga ikut naik," tuturnya.

Masa panen yang belum merata di daerah Karawang, membuat para pedagang beras di pasar Johar Karawang masih mengandalkan beras yang dipasok dari Jawa Tengah. Hal ini untuk memenuhi persediaan beras, kendati dengan harga lebih tinggi. Untuk beras premium kini mencapai Rp 6.400 per kg. Harga itu naik bertahap dari Rp 6.000 sejak Desember 2009. Sedangkan beras medium kini sudah mencapai Rp 6.000 per kg. (psn)

Marawis ashidiq exis ditengah krisis

Cilamaya, RAKA - Budaya asing yang telah merasuki masayarakat Indonesia hampir diseluruh pelosok, membuat para remaja terkontaminasi budaya asing. Sehingga membuat kita cemas akan masa depan budaya Indonesia terutama budaya Islam yang sedikit demi sedikit akan tersingkirkan. Hal itu dikatakan pengasuh remaja Masjid Ashidiq yang juga sebagai pembimbing marawis Ashidiq Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat, Ust Muhammad Maki, Senin (8/1) siang.

"Dengan marawis ini Maki berusaha mempertahankan existensi budaya Indonesia dan khususnya budaya Islam yang semakin tersingkirkan oleh budaya-budaya asing. Sehingga menghipnotis Remaja-remaja Islam sebagai generasi penerus bangsa dan terlebih sebagai harapan bangsa. Makanya, para remaja harus kita jaga serta bimbing untuk tetap pada koridor budaya Islam serta, mengawasi pergaualan agar tidak salah kaprah," tuturnya.

Ia melanjutkan, belakangann banyak terlihat generasi muda yang mejadi korban kemajuan teknologi. Bahkan dengan hobinya mengadopsi budaya asing, mereka tidak selektif terhadap budaya-budaya yang masuk. Akibatnya merugikan dirinya sendiri. "Dengan alasan bisa dianggap gaul supaya tidak ketinggalan zaman, remaja ini tidak sadar bahwa ia telah terjebak dengan apa yang dianggapanya keren, gaul dan lain sebagainya," katanya.

Melalui Marawis serta kegiatan Islami lainya, Maki mengajak seluruh remaja bimbinganya untuk terus mengexiskan budaya Islam, serta mengarahkan para remaja ini untuk tetap konsisten pada jalur keislaman dan menumbuhkan jiwa sosial maupun kepedulian terhadap sesama. "Ada 3 program yang harus ditingkatkan agar budaya kita terus berkembang, yaitu kecerdasan intelektual, emosional dan Spiritual," tuturnya.(aw)

Diguyur Hujan Jalan di Kecamatan Dengklok Hancur

TAMBAL JALAN: Aksi swadaya masyarakat Rengasdengklok mengumpulkan dana untuk menambal jalan berlubang di ruas jalan tersebut.

RENGASDENGKLOK, RAKA - Jalan kabupaten di Kecamatan Rengasdengklok dan sekitarnya mulai rusak kembali. Selain berlubang-lubang disejumlah ruas jalan juga dalam kondisi terbelah-belah. Tingginya curah hujan beberapa pekan terakhir ini dinilai sebagai penyebab terjadinya kerusakan jalan tersebut.

"Saat ini intensitas hujan tinggi membuat kontur tanah menjadi labil dan ini berpengaruh terhadap kondisi jalan terutama yang masih dilapisi hotmix. Buktinya, tidak sedikit ruas jalan dibeberapa kecamatan yang saat ini kondisinya sudah mulai rusak," terang pengamat kualitas infrastruktur lokal, Harianto, kepada RAKA (9/2) kemarin.

Pantauan RAKA beberapa jalan kecamatan Rengasdengklok dan sekitarnya yang mulai rusak itu seperti di ruas Rengasdengklok-Tanjungpura, Rengasdengklok-Rawamerta, Rengasdengklok-Jayakerta-Cibuaya, Rengasdengklok-Batujaya dan Batujaya-Pakis. Sedangkan di wilayah Kecamatan Pedes, rata-rata jalan rusak terjadi seperti di jalur Pedes-Cikunir dan Pedes-Pojoklaban. Sementara di Kecamatan Cibuaya, jalan rusak ditemui dari wilayah Cibuaya-Sedariwan.

Tingkat kerusakan jalan bervariasi. Dari Rengasdengklok-Tanjungpura kerusakan dominan seperti belah-belah dan bergelombang selain bopeng. Di Rengasdengklok-Rawamerta kerusakan jalan malah lebih parah, seperti sebagian ruas jalan yang berlubang dan meninggalkan kubangan. Hal itu (berlubang dan meninggalkan kubangan) juga sama halnya terjadi di Rengasdengklok-Jayakerta-Cibuaya, Rengasdengklok-Batujaya, dan Batujaya-Pakis, serta jalan desa di wilayah Pedes dan Cibuaya.

Sampai berita ini dibuat belum ada antisipasi dari pihak terkait. Namun, sebagian warga dibeberapa wilayah yang risih dengan kondisi tersebut secara swadaya menambal sulam jalan rusak dengan peralatan dan bahan seadanya. Seperti ditemui di jalan Pedes-Cikunir di wilayah Kecamatan Pedes belum lama ini.

Sedikitnya, tujuh orang warga secara gotong royong menambal sulam jalan dengan bongkahan aspal campur tanah dan batu. Mereka, menambali jalan rusak terutama yang sudah membentuk kubangan. "Lumayan, kan jadinya lubang jalan ini setelah ditutup tidak terlalu membahayakan seperti sebelumnya," ucap satu warga yang tengah menambali jalan.

Kerusakan jalan diprediksi bakal terus terjadi dibeberapa wilayah khususnya Pedes, Tirtajaya, Jayakerta, Cibuaya, Pakis, dan Rengasdengklok-Tanjungpura bila intensitas hujan tak kunjung turun. Pasalnya, musim panen saat ini sudah semakin dekat. "Artinya akan ada kendaraan tarikan hasil panen bertonase tinggi yang akan menggunakan jalan-jalan itu. Dan itu berpotensi kembali merusak infrastruktur jalan," ucap Harianto. (get)

Petani Albasiah Minta Perlindungan

BANYUSARI,RAKA-Puluhan petani sengon di Kecamatan Banyusari mulai resah setelah mendengar adanya isu yang menyebutkan bantaran kali yang sudah ditanami dengan pohon yang bernilai ekonomis itu akan diambil alih oleh pihak Perum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur.Kecemasan itu mulai merasuki pikiran mereka setelah menyadari penanaman pohon itu dilakukan tanpa seijin pemilik lahan apalagi, penanaman pohon itu tidak memiliki dasar hukum.


Meski begitu, petani sengon yang bergabung dalam wadah Alba Investama mencoba berpikir positif karena apa yang telah dilakukan bukan untuk merusak lingkungan tetapi untuk melestarikan. Sebab, dengan adanya tanaman tersebut di sepanjang bantaran, kondisi lingkungan semakin asri serta terhindar dari bahaya longsor maupun erosi.

Ketua Kelompok Tani Alba Investama, Tatang PS ketika ditemui RAKA Minggu(7/2) lalu mengatakan, dalam satu bulan terakhir pihaknya memang tengah menggalakkan penanaman pohon yang bernilai ekonomis.Bahkan, jumlah pohon yang sudah ditanami sudah mencapai puluhan ribu. Sehingga, jika pohon yang sudah tumbuh ini tiba-tiba harus ditebang karena lahan(bantaran kali)nya mau digunakan pihak PJT II, petani hanya pasrah karena tidak memiliki kekuatan hukum. " Untuk itu, jika memang benar lahan tersebut mau dimanfaatkan, kami hanya bisa berharap agar diberi waktu hingga tanaman itu bisa dipanen," pintanya.

Salah satu langkah yang sudah ditempuh agar tanamannya tidak diusik, pihaknya telah menggelar pertemuan anggota DPRD Karawang yang difasilitasi Forum Komunikasi Masyarakat Banyusari(FKMB).Inti dari pertemuan itu tidak lain untuk meminta perlindungan dari para wakil rakyat agar mereka dapat menanam pohon sengon atau memanfaatkan sementara bantaran kali tersebut.

Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang saat menanggapi pertanyaan kelompok petani sengon tersebut mengatakan, tindakan warga yang memanfaatkan bantaran kali itu dengan menanam pohon sengon merupakan hal yang wajar. "Memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan yang bernilai ekonomis saya kira itu langkah yang bijak," ujarnya.

Mendengar pernyataan wakil rakyat itu, kecemasan petani berangsur-angsur menjadi tenang.(AW)

Kedubes Belanda Janjikan Kompensasi Korban Rawagede

RAWAMERTA,RAKA - Rencana Kedutaan Besar Belanda untuk memberi ganti rugi kepada masyarakat Balongsari rupanya masih dalam tahap perjalanan. Sebaliknya, Pihak Yayasan Sirna Baga Rawagede beserta Pemerintah Kecamatan Rawamerta sejak kini telah melakukan komunikasi mengenai pemanfaat ganti rugi tersebut.

Seperti diketahui, ganti rugi yang di wacanakan para kedubes belanda ialah memberi beberapa fasilitas dan lahan pesawahan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Balongsari. Hal itu, dikatakan Kasi Kesra Kecamatan Rawamerta Acep Karimullah kepada RAKA, ditemui dilingkungan kecamatan.

Kata Acep, Komunikasi terkahir dengan para perwakilan kedubes belanda saat melakukan peninjauan lokasi bersama wakil bupati Karawang. Ellie Amalia Priatna beberapa pekan lalu. Saat itu, kedubes menyinggung tentang rencana pembelian lahan sawah yang dimaksud untuk dimanfaatkan para ahli waris termasuk masyarakat balongsari. "Lahan sawah itu nantinya akan dimanfaatkan dengan sistem bagi hasil garap yang dikelolakan pada pihak yayasan sirna baga rawagede,"jelasnya.

Selain itu, lanjut acep, masyarakat balong sari dengan jumlah sekitar 1600 jiwa akan diberikan Fasilitas Umum dan Sosial sebagai rasa simpatik pihak kedubes belanda terhadap para pahlawan selaku warga balong sari ketika itu. Sayangnya, ia menyatakan saat ini rencana itu memang belum terealisasi. "Sebagai dukungan, pemerintah daerah telah meningkatkan kondisi pembangunan wilayah menuju lokasi monumen. Sebelumnya, kita sudah lakukan pengerukan yang menjadi penyebab banjir di sekitar lokasi. Sekarang, kita sedang dalan tahap peningkatan jalan agar rute menuju ke lokasi tidak banjir seperti biasanya,"jelasnya.

Terpisah, Warga Desa Balonsari, Darman (45) membenarkan jika rencana itu memang semakin santer diperbincangkan kalangan masyarakat di wilayahnya. Hanya saja, ia beserta warga balong sari belum mau terbuai dengan yang direncanakan sebelum benar benar terbukti rencana itu. "jika hanya santer diperbincangkan, bukan berarti sudah terbukti, "jelasnya.

Dia menambahkan, pihaknya sempat meragukan bantuan itu bakal direalisasikan dalam waktu dekat. Namun demikian, ia malah menyinggung rencana ganti rugi kepada jasa jasa para pahlawan yang kini dimakamkam disekitar lokasi. Pasalnya, ia berharap jika bantuan itu bisa digunakan untuk memrehabilitasi lokasi monumen sekaligus makan pahlawan supaya terkesan lebih menarik. Dengan begitu, minat warga masyarakat untuk mengunjungi dan mengenal lebih jelas tentang mereka (pahlawan) yang telah menyelamatkan bangsa kita dari para penjajah. (get)

Siapin Diri Ikutan UN Pake Bimbel, Yuk, Faris: Anak Likar Yakin Bisa Ngebantu Deh

Ujian nasional (UN) yang biar mungkin nggak lagi jadi acuan kelulusan, buat anak-anak SMAN 5 Karawang alias Likar seh soal persipannya tetep penting, Bo. Kecuali pastinya bisa ngebantu jadi lancar gitu, nggak kalah penting juga gengsi sekolahan itu lho.

Para siswa kelas akhir Likar yang ditemui di sekolahannya, Senin (8/2), ngakunya tau kalo buat sekarang sih UN mungkin nggak kayak dulu-dulu, yang bisa tentuin masib kita-kita di kelulusan gitu. Tapi kalo dapet nilai yang sampe jeblok sih tetep aja mokal. Bikin malu dong, ah.

"Soalnya beda sama ujian sekolah (US), hasil UN ini kan tersiar. Itu makanya soal persiapan juga penting, Bro," aku Faris bareng Hendra yang anak kelas XII IPA 5 Likar. "Bener banget. Kita-kita anggap itu urgen gitu deh," serobot Ruri, teman satu kelasnya.

Yups. Acara persiapan UN yang dilakoni anak-anak Likar itu dikemas lewat kegiatan bimbingan belajar alias bimbel. Acara digelar di sekolahannya, Jl. A. Yani Bypass samping Stadion Singaperbangsa, Karawang Timur.

Ketua Bimbel Likar, Pak Jajang, SPd yang bareng Kepsek Pak Drs. Arup W. Suwardi yang ditemui di sela acara, kasih penjelasan soal bimbel itu kan buat pembekalan siswa. Juga, katanya yang juga Wakasek Kurikulum, bagi pelatihan sikap mental lewat pembelajaran yang disiplin.

Bimbel digelar sejak awal Februari dan bakal berakhir jelang pelaksanan UN yang rencananya pada 22 Maret. Menu yang disuguhin di bimbel dibikin fokus di soal-soal UN tahun lalu (2009), juga prediksi soal yang mungkin muncul di UN 2010. Yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, biologi, sosiologi, ekonomi dan georafi sesuai penjurusannya. Jadwalnya digelar saban hari sepulang sekolah antara pukul 13.00-14.30 dan 15.00-16.30 WIB.

Buat acara bimbel itu para siswa nggak diminta bayaran alias gratisan. Sumber dana diolah dari keuangan sekolah yang di antaranya dari DSP, BOS, dan lainnya. Biar begitu, siswa yang semuanya berjumlah 371 siswa, yang terdiri anak IPA 287 siswa (7 kelas) dan anak IPS 84 siswa (2 kelas), "Pokoknya kita upayakan maksimal, lah," sebut Pak Jajang.

Sementara mengenai itu, anak kelas XII IPA 3 di antaranya Dian, Enjang juga Vini, ngakunya suka banget, deh. Coz materi pelajaran di bimbel, kata para siswa yang mantan aktivitas di sekolahan itu lumayan menjanjikan, deh. "Minimalnya jadi punya gambaran," Aku Dian cs. (dea wahyudi)

TKW Pusakajaya Utara Tewas

CILEBAR, RAKA - TKW (Tenaga Kerja Wanita) asal Desa Pusakajaya Utara, Kecamatan Cilebar dinyatakan keluarganya tewas di Negara Singapura tempatnya bekerja. Hingga Senin (8/2) pukul 20.05 WIB, pihak keluarga menunggu kedatangan jenazahnya. Korban bernama Meisi Arsita (17), anak ketiga dari lima bersaudara. Korban mengadu nasib ke Singapura 10 bulan lalu. Disana dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Keterangan pihak keluarga, korban sempat pindah tempat kerja di bulan ketiga. Selama tiga bulan itu korban dan pihak keluarga masih saling kontak via telepon, tetapi pada bulan keempat hingga bulan kesempuluh, korban tidak tidak pernah menghungi keluarganya, begitu pun sebaliknya, pihak keluarga kehilangan kontak.

Penasaran ingin mengetahui keberadaan korban, pihak keluarga mempertanyakan pada PT. PJTKI di Jakarta, pihak jasa tenaga kerja ini malah memberikan surat yang menyatakan nama tersebut tewas di tempatnya bekerja. "Kami minta supaya jenazah bisa segera dipulangkan dan kami minta pertanggung jawabatan dari PT. PJTKI dan pemerintah," kata ayah korban, Ito (45). Keterangan keluarga, jenazah kemungkinan akan tiba di rumah keluarga Selasa (9/2/2010) sore. Namun, pihak keluarga akan membawanya terlebih dahulu ke RSCM Jakarta Pusat untuk diotopsi. (get)

Tawuran Pelajar, Semua Pihak Harus Andil

SEJAK dulu hingga sekarang, masalah tawuran pelajar selalu terjadi, seolah-olah telah menjadi budaya. Berbagai upaya telah banyak dilakukan untuk mencegahnya, akan tetapi hasilnya belum maksimal. Perlu ada upaya yang serius dari masyarakat, sekolah, orang tua dan juga pemerintah untuk meminimalisir terjadinya tawuran pelajar. Jika langkah preventif pencegahan terjadinya tawuran hanya oleh sebagian orang saja, maka hasilnya tidak akan maksimal. Hal tersebut dikatakan oleh Dinu Setiana Amd.

Permasalahan tawuran pelajar, lanjutnya, jangan hanya dibebankan pada sekolah semata, terkadang sekolah memiliki keterbatasan waktu untuk terus mengawasi pergaulan siswa. Tawuran, biasanya terjadi diluar jam belajar dan dilakukan diluar lingkungan sekolah. Sehingga guru tidak bisa mengikuti kemana siswa pergi. Dengan demikian, maka perlu ada yang mengasainya dari kalangan masyarakat,"Masyarakat juga harus dilibatkan dalam mencegah terjadinya tawuran karena tanpa bantuan dari masyarakat sulit untuk bisa dicegah," paparnya.

Dilanjutkannya, pernah ada kejadian akan terjadi tawuran pelajar, tapi masyarakat langsung respon melihat gelagat tersebut, sehingga tawuran pun bisa dicegah. Langkah seperti ini yang harus dikembangkan di masyarakat supaya masalah tawuran bisa dicegah. Setiap jam sekolah selesai, dia sering melakukan patroli ke tempat-tempat yang rawan dan sering dijadikan tempat berkumpul,"Tapi saya tidak bisa melakukannya setiap hari karena keterbatasan waktu, untuk itu perlu ada keterlibatan dari masyarakat." ungkapnya.

Dinu menambahkan, pemerintah juga harus terlibat lebih jauh lagi melalui aparat yang ditugaskannya. Aparat harus bertindak cepat dan tegas dalam menindak aksi tawuran. Aparat harus membubarkan setiap pergerakan siswa yang diperkirakan akan menimbulkan terjadinya bentrokan,"Jangan sampai setelah terjadinya tawuran aparat baru membubarkannya. Setiap ada pergerakan siswa yang mencurigakan walaupun hanya satu orang harus segera ditindak lanjuti," harapnya.

Ditambahkannya, permasalahan tawuran harus bisa ditanggulangi dengan melibatkan semua pihak. Karena masalah pelajar merupakan tanggung jawab semua pihak, bukan hanya sekolah maupun dinas pendidikan. Karena ini merupakan tanggung jawab semua pihak,"Untuk disekolah merupakan tanggung jawab sekolah dengan melakukan pembinaan dan kalau diluar tanggung jawab masyarakat dan aparat. Jika komponen tersebut sinergis, saya meyakini masalah tawuran pelajar bisa dihentikan." tuturnya.(asy)

Petani Albasiah Minta Perlindungan

BANYUSARI,RAKA-Puluhan petani sengon di Kecamatan Banyusari mulai resah setelah mendengar adanya isu yang menyebutkan bantaran kali yang sudah ditanami dengan pohon yang bernilai ekonomis itu akan diambil alih oleh pihak Perum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur.Kecemasan itu mulai merasuki pikiran mereka setelah menyadari penanaman pohon itu dilakukan tanpa seijin pemilik lahan apalagi, penanaman pohon itu tidak memiliki dasar hukum.

Meski begitu, petani sengon yang bergabung dalam wadah Alba Investama mencoba berpikir positif karena apa yang telah dilakukan bukan untuk merusak lingkungan tetapi untuk melestarikan. Sebab, dengan adanya tanaman tersebut di sepanjang bantaran, kondisi lingkungan semakin asri serta terhindar dari bahaya longsor maupun erosi.

Ketua Kelompok Tani Alba Investama, Tatang PS ketika ditemui RAKA Minggu(7/2) lalu mengatakan, dalam satu bulan terakhir pihaknya memang tengah menggalakkan penanaman pohon yang bernilai ekonomis.Bahkan, jumlah pohon yang sudah ditanami sudah mencapai puluhan ribu. Sehingga, jika pohon yang sudah tumbuh ini tiba-tiba harus ditebang karena lahan(bantaran kali)nya mau digunakan pihak PJT II, petani hanya pasrah karena tidak memiliki kekuatan hukum. " Untuk itu, jika memang benar lahan tersebut mau dimanfaatkan, kami hanya bisa berharap agar diberi waktu hingga tanaman itu bisa dipanen," pintanya.

Salah satu langkah yang sudah ditempuh agar tanamannya tidak diusik, pihaknya telah menggelar pertemuan anggota DPRD Karawang yang difasilitasi Forum Komunikasi Masyarakat Banyusari(FKMB).Inti dari pertemuan itu tidak lain untuk meminta perlindungan dari para wakil rakyat agar mereka dapat menanam pohon sengon atau memanfaatkan sementara bantaran kali tersebut.

Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang saat menanggapi pertanyaan kelompok petani sengon tersebut mengatakan, tindakan warga yang memanfaatkan bantaran kali itu dengan menanam pohon sengon merupakan hal yang wajar. "Memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan yang bernilai ekonomis saya kira itu langkah yang bijak," ujarnya. Mendengar pernyataan wakil rakyat itu, kecemasan petani berangsur-angsur menjadi tenang.(AW)

Petani Albasiah Minta Perlindungan

BANYUSARI,RAKA-Puluhan petani sengon di Kecamatan Banyusari mulai resah setelah mendengar adanya isu yang menyebutkan bantaran kali yang sudah ditanami dengan pohon yang bernilai ekonomis itu akan diambil alih oleh pihak Perum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur.Kecemasan itu mulai merasuki pikiran mereka setelah menyadari penanaman pohon itu dilakukan tanpa seijin pemilik lahan apalagi, penanaman pohon itu tidak memiliki dasar hukum.

Meski begitu, petani sengon yang bergabung dalam wadah Alba Investama mencoba berpikir positif karena apa yang telah dilakukan bukan untuk merusak lingkungan tetapi untuk melestarikan. Sebab, dengan adanya tanaman tersebut di sepanjang bantaran, kondisi lingkungan semakin asri serta terhindar dari bahaya longsor maupun erosi.

Ketua Kelompok Tani Alba Investama, Tatang PS ketika ditemui RAKA Minggu(7/2) lalu mengatakan, dalam satu bulan terakhir pihaknya memang tengah menggalakkan penanaman pohon yang bernilai ekonomis.Bahkan, jumlah pohon yang sudah ditanami sudah mencapai puluhan ribu. Sehingga, jika pohon yang sudah tumbuh ini tiba-tiba harus ditebang karena lahan(bantaran kali)nya mau digunakan pihak PJT II, petani hanya pasrah karena tidak memiliki kekuatan hukum. " Untuk itu, jika memang benar lahan tersebut mau dimanfaatkan, kami hanya bisa berharap agar diberi waktu hingga tanaman itu bisa dipanen," pintanya.

Salah satu langkah yang sudah ditempuh agar tanamannya tidak diusik, pihaknya telah menggelar pertemuan anggota DPRD Karawang yang difasilitasi Forum Komunikasi Masyarakat Banyusari(FKMB).Inti dari pertemuan itu tidak lain untuk meminta perlindungan dari para wakil rakyat agar mereka dapat menanam pohon sengon atau memanfaatkan sementara bantaran kali tersebut.

Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang saat menanggapi pertanyaan kelompok petani sengon tersebut mengatakan, tindakan warga yang memanfaatkan bantaran kali itu dengan menanam pohon sengon merupakan hal yang wajar. "Memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan yang bernilai ekonomis saya kira itu langkah yang bijak," ujarnya. Mendengar pernyataan wakil rakyat itu, kecemasan petani berangsur-angsur menjadi tenang.(AW)

Inspektorat Mulai Periksa Kasus Cibinong

PURWAKARTA, RAKA - Inspektorat Kabupaten Purwakarta Senin (8/2) mulai melakukan pemeriksaan dugaan kasus penyimpangan dana proyek pembuatan drainase sebesar Rp 75 juta dan penyediaan sarana air bersih sebesar Rp 50 juta di Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur. Pemeriksaan ini dilakukan setelah adanya aksi unjukrasa ratusan warga setempat yang menuntut Kades Cibinong Atip Solihin mundur dari jabatannya. Selain itu, warga juga langsung melaporkan dugaan dua kasus itu ke Inspektorat kab Purwakarta.

Ketua tim Pemeriksa Inspektorat kab Purwakarta YUdha Kusumah sesaat akan melakukan pemeriksaan ke sejumlah pejabat Desa Cibinong, kepada wartawan mengungkapkan pemeriksaan itu dilakukan gunak menindaklanjuti adanya laporan warga dari indikasi kerugian negara terhadap dugaan dua kasus korupsi yang dilayangkan ke Inspektorat kab Purwakarta.

Pemeriksaan itu, lanjut dia akan dilakukan selama 15 hari kedepan. "Sebelumnya kami telah menerima laporan adanya dugaan korupsi terhadap dua proyek itu dari masyarakat. Masyarakat juga merasa tidak puas, karena realisasi kedua proyek itu hasilnya tidak maksimal,"kata Yudha.

Menurut dia, dalam pemeriksaan ini tim rencananya akan bekerja selama 15 hari. Dimana selama tim bekerja, selain akan memeriksa administrasi laporan pertanggungjawaban seperti pembelian. Inspektorat juga akan melakukan pengecekan ke lapangan dengan dibantu tim teknis dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Purwakarta mencari pembuktikan sejauh mana realisasi anggaran tersebut di gunakan.

Bahkan, untuk lebih mengakuratkan pemeriksaan tim juga akan memintai keterangan terhadap sejumlah tokoh masyarakat setempat. "Bukan hanya pejabat kades saja. Tapi, kami pun meminta keterangan lima hingga 10 tokoh masyarakat terkait laporan sikap arogansi kades, "kata Yudha yang juga menjabat Kasi Pengawasan Pemerintahan Inspektorat Purwakart.

Yudha menjelaskan, sejauh ini belum diketahui adanya penyimpangan. Sebab, pihaknya baru mengumpulkan data sebagai bahan pemeriksaan. Pada pemeriksaan kali ini, ia disertai dua saksi dari pegawai Dinas Bina Marga. "Tim terdiri dari delapan orang. Enam dari inspektorat, dua dari Bina Marga. Kami libatkan mereka agar hitungan dan pengukuran di lapangan sesuai dengan dinas teknis," jelasnya seraya menambahkan, hasil pemeriksaan akan dilaporkan ke Bupati Purwakarta dalam 15 hari ke depan, berikut rekomendasinya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) masyarakat setempat sebagai pemohon (yang melaporkan dugaan korupsi ke Inspektorat,red) Endang Permana menegaskan, pemeriksaan diajukan karena adanya dugaan penyimpangan dana pemerintahan dua proyek tersebut. "Dari segi fisik, meski berfungsi tapi tidak sebanding dengan nilai proyek. Bahkan sangat tidak layak dan jauh dari sasaran. Masa nilai Rp60 juta seperti ini, pak. Liat aja sendiri,"tegasnya. Terkait, penyediaan sarana air bersih di RW 04, lanjut dia, hasil cek di dua titik pembangunannya, ternyata di tempat tersebut pernah mendapat bantuan dari PT Bumi Citra Rahayu (BCR) sebesar Rp 50 juta.

Diberitakan koran ini, ratusan warga Desa Cibinong, Kecamatan Jatiluhur Kab Purwakarta Rabu (3/2) lalu melakukan aksi unjuk rasa ke kantor desa setempat. Mereka menuntut Atip Solihin Kades Desa Cibinong mundur dari jabatannya karena dinilai tidak menjalankan roda pemerintahan dan menduga kades selama dua tahun menjabat melakukan penyimpangan terhadap dana alokasi dana desa (ADD), sehingga pembangunan insfrastruktur desa terbengkalai.

Dalam aksinya, ratusan pendemo yang langsung menyerbu kantor desa sempat memaksa untuk bertemu langsung dengan Atip, Namun Atip tidak berada ditempat, sehingga para pengunjukrasa akhirnya hanya melakukan orasi sambil membentangkan poster dan spanduk yang berisi nada kecaman. Setelah aksi itu, akhirnya sejumlah perwakilan dari pengunjukrasa bergkat ke kantor Inspektorat Pemkab Purwakarta untuk melaporkan berbagai temuan terkait dan bantuan dari Pemereintah yang diduga diselewengkan kades Cibinong. (ton)

Jalan Raya Curug Sudah Hancur Lagi

KLARI,RAKA- Hampir sepanjang jalan raya Curug-Kosambi Kecamatan Klari, kondisinya rusak parah. Jalan tersebut belah hampir di semua bagian. Hal tersebut sudah berlangsung cukup lama, hingga saat ini belum ada upaya perbaikan. Bahkan di musim hujan tersebut, kondisi jalan makin parah, karena struktru jalan jadi lembek akibat guyuran air hujan dan banyaknya kendaraan berat yang melintas.

Salah seorang pengguna jalan, Hasan (26) menuturkan, kondisi jalan rusak sudah berlangsung cukup lama, akan tetapi hingga saat ini belum terlihat akan adanya perbaikan. Bahkan kondisinya makin parah, retakan jalan semakin bertambah. "Sepengetahuan saya sudah lama kondisi jalan ini rusak, tapi sampai sekarang belum ada perbaikan. Hampir sepanjang jalan Curug-Kosambi mengalami kerusakan," paparnya.

Diteruskannya, pada musim hujan, kondisi jalan makin parah, karena banyak guyuran air hujan yang membuat jalan menjadi lembek. "Sekarang jalan makin parah, retakannya makin banyak. Malahan sekarang bukan retak lagi tapi belah. Saya sulit untuk mengemudikan kendaraan, karena jalannya rusak semua. Upaya perbaikan yang dilakukan, agar masyarakat merasa nyaman dengan kondisi jalan yang ada," paparnya.

Pengguna jalan lainnya, Ridwan (35) menuturkan, retakan jalan tersebut terjadi akibat tidak mampu menahan beban berat kendaraan yang sering melintas di jalan tersebut. "Mungkin banyaknya retakan jalan di sini, dasar dari jalan tidak kokoh. Jadi ketika banyak kendaraan berat melintas, jalan tidak sanggup menahan beban. Sedangkan jalan ini sering dipergunakan oleh kendaraan berat, jadi jalan mudah rusak," terangnya.

Dilanjutkannya, perbaikaikan secara menyeluruh perlu dilakukan segera. Jangan sampai jalan yang rusak bertambah parah. Masyarakat menginginkan infrastruktur yang nyaman untuk dipergunakan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. "Saya berharap jalan bisa segera di perbaiki secara menyeluruh. Dasar jalan harus diperkokoh, agar sanggup menahan beban dalam kondisi cuaca apapun. Jangan sampai kerusakan jalan bertambah parah," harapnya. (asy)

Dua Tersangka Pembunuhan Siswa SMK Ditangkap

KLARI,RAKA- Kepolisian Sektor Kecamatan Klari, Senin (8/2) kemarin berhasil menangkap kedua pelaku pembunuhan siswa SMK Texmaco Klari, Eko Yuliantoro yang dibunuh pada 26 Nopember 2009 lalu bertepatan dengan malam takbiran Idul Adha.

Kedua pelaku tersebut bernama Rizki alias RB (25) dan Romli alias Rebing (27). Kedua pelaku tersebut ditangkap di rumahnya masing-masing di Guro II Kelurahan Karawang Wetan. Mereka akan dikenakan pasal berlapis, karena selain melakukan pembunuhan, motor milik korban juga diambil. Pembunuhan yang dilakukan tersebut, bermotif dendam pribadi.

Salah seorang tersangka, Rizki ketika ditemui RAKA, di Mapolsek Klari menuturkan, pembunuhan tersebut dilakukan karena dia merasa sakit hati atas ucapan yang dilontarkan korban tentang dirinya. Korban membicarakan tentang dirinya pada geng motor tersangka. "Eko bilang pada anggota geng motor saya, katanya saya aktif lagi di geng motor lain. Padahal saya tidak, dari situ saya sakit hati dan dendam padanya," ucapnya.

Dipaparkan, sebelum dibunuh, korban sempat dibawa muter-muter dengan sepeda motor milik korban dari Karawang hingga Cilamaya. "Saya dan Rebing, mengajak Eko muter-muter. Dari Guro ke Bypass lalu ke Tanjungpura. Setelah itu ke jalan baru keluar di Lamaran terus Ke Telagasari lalu ke Layapan sampai ke Cilamaya. Pulangnya lewat wadas. Di wadas sempat beli dulu minuman intisari dua botol. Lalu pulang lagi ke Guro berhenti di pinggir irigasi, Eko sempat dipukuli," tuturnya.

Setelah dari Guro, sambung Rikzi, mereka bertiga pergi ke kawasan industri KIIC. Di tempat tersebut Eko dihabisi nyawanya oleh kedua tersangka dengan menggunakan tangan kosong.
"Eko dipukul dan dicekik sampai meninggal. Lalu jasadnya ditinggalkan dengan ditutupi jerami. Saya melakukan pembunuhan tersebut karena sakit hati dan dendam atas ucapannya," tuturnya lagi.

Sementara itu, ditemui di ruang kerjanya, Kapolsek Klari AKP Robi Yanuar SH mengatakan, kasus tersebut terungkap bermula adanya laporan kehilangan anak oleh warga Perum Griya Pesona Asri Blok A 7 No 9 RT/RW 63/18 Desa Duren Kecamatan Klari atas nama M Khairudin pada 2 Desember 2009 lalu. "Pada saat yang bersamaan, ada informasi dari RSUD ditemukan mayat tak dikenal di kawasan KIC dekat PT Pujita, tapi RSUD menginformasikan usianya di atas 30 tahun. Tapi walau demikian, kami terus melakukan penyelidikan," ungkap.

Diteruskannya, lalu ibu korban memberikan informasi bahwa, sebelum korban meninggal dia diketahui berangkat bersama Rizki. Dari situ merupakan pijakan awal pengungkapan kasus tersebut. Sampai akhirnya setelah sembilan kali datang ke rumah Rizki, Rizki baru bisa ditangkap. "Yang pertama di tangkap Rizki, pada 7 Februari kemarin di rumahnya di jalan melati Guro II setelah magrib. Setelah itu Senin dini hari Romli bisa ditangkap," tuturnya.

Robi menambahkan, saat penangkapan, Rizki sempat melakukan perlawanan terhadap anggotanya bahkan mulanya Rizki tidak mengakui perbuatannya. Tapi setelah dilakukan interogasi akhirnya Rizki mengakuinya. Mereka bisa dikenakan pasal berlapis karena selain membunuh motor korban juga dibawa kabur.

"Rizki merupakan pelaku utama, Romli yang membantunya. Awalnya Rizki tidak mengakui perbuatannya dan melakukan terhadap anggota saya. Tapi akhirnya dia mengaku. Pihak keluarga korban akan menggali jasad korban yang telah dimakamkan di RSUD, sekaligus untuk kepentingan penyelidikan juga," pungkasnya. (asy)

Pengacara Entin Geram , Dua dari Tiga Saksi Dinilai Memberikan Keterangan Palsu

PURWAKARTA, RAKA – Penasihat terdakwa Entin Kartini tampaknya geram dengan sikap dua dari tiga saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan dugaan jamuan makan minum sebesar 12, 4 Milyar. Pasalnya, dari keterangan tiga saksi yang dihadirkan diantaranya saling bertentangan. Bahkan penasihat hukum terdakwa berencana akan memperkarakannya karena dianggap telah memberikan keterangan palsu dipengadilan.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan dugaan kasus jamuan makan minum (mamin) yang di gelar di PN Purwakarta Senin (8/2) kemarin. Tiga saksi yang dihadirkan pada sidang lanjutan dugaan kasus korupsi dari APBD Purwakarta 2006 itu, masing-masing Siti Yulia Farida pemilik Yulia Katering, Suparman sebagai mantan staf Pemegang Kas Sekretariat Daerah, serta Susilawati yang juga mantan Kepala Subagian Rumah Tangga.

Pada kesaksiannya, ketiga saksi tersebut di cecar sejumlah pertanyaan seputar mekanisme pemesanan dari pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada Yulia Katering serta raibnya uang Rp 144,3 juta di tangan Suparman. Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim M Saptono serta anggota Ifa Sudewi dan Adeng Abdul Kohar itu seperti biasa di saksikan puluhan pasang mata masyarakat Kab Purwakarta yang berharap dugaan kasus ini segera terungkap dan bisa menyeret pihak-pihak yang di duga ikut terlibat dalam dugaan kasus tersebut.

Saksi Susilawati yang dihadirkan dalam sidang itu, dalam kesaksiannya kembali mengaku jarang memesan makanan dan minuman ke Yulia Katering. Kata dia, pemesanan itu selalu dilakukan oleh stafnya atau Entin secara langsung kepada Siti Yulia Farida. Akan tetapi, kesaksian itu dibantah Yulia yang juga dihadirkan dalam sidang tersebut. Malahan dia mengaku selalu menghubungi Susilawati untuk meminta persetujuan jika ada pemesanan yang mengatasnamakan pemerintah daerah. Oleh karenanya, Yulia menganggap Susilawati memang mengetahui mekanisme pemesanan juga piutang pemerintah daerah ke Yulia Katering.

Diketahui, sepanjang tahun 2006, jumlah pemesanan ke Yulia Katering mencapai Rp 944 juta. Namun pemerintah Kabupaten Purwakarta baru membayar Rp 658 juta, termasuk pembayaran hutang tahun 2004 dan tahun 2005. Menurut Yulia, pihaknya masih mengantongi piutang Rp 680 juta yang hingga kini belum dibayar pemerintah daerah. "Makanan dan minuman terkadang dipesan oleh Bupati, Wakil Bupati, stafnya, atau lainnya. Tapi, sebelumnya, saya selalu meminta persetujuan kepada Ibu Susi (Susilawati) yang saat itu menjabat Kepala Subagian Rumah Tangga,"ujar Yulia.
Sementara itu, dalam pertanyaan lain penasihat hukum Entin juga mengkonfirmasi raibnya uang sebesar Rp 144 juta uang dari kas daerah yang diketahui Suparman. Alasan konfrontir itu lantaran keterangan saksi yang telah dihadirkan pada sidang sebelumnya dinilai kurang jelas. Suparman menyebutkan, uang yang hilang adalah sebagian dari Rp 295 juta yang dicairkannya dari Bank Jabar atas perintah Entin pada 17 April 2006. Sekitar Rp 700.000 dibelanjakan obat dan parsel serta Rp 150 juta lainnya disetor ke rekening BNI atas nama Entin Kartini.

Suparman juga mengaku tidak tahu bahwa sehari sebelumnya diminta menarik uang Rp 150 juta dari rekening pribadi Entin di BNI selain ia pun mengaku tidak tahu untuk siapa uang tersebut diambil. Namun Entin membantahnya. "Sebenarnya Rp 150 juta itu uang saya yang dipinjam untuk memenuhi keperluan pimpinan sehingga harus diganti dengan kas daerah. Saya tidak percaya jika Suparman tidak tahu, karena saya pun sering memberitahu dia,"ujar Entin.

Suparman juga mengklarifikasi soal hilangnya Rp 144 juta di jok mobilnya sepulang dari mencairkan dana Rp 295 juta di Bank Jabar bersama seorang staf. Menurut dia, kasus tersebut telah diproses oleh kepolisian. Namun keterangan Suparman terkait kronologi dan proses hilangnya uang negara dinilai janggal.

Menurut Surya Wedia Ranasti, salah satu penasihat hukum Entin, selain berseberangan dengan kesaksian terdakwa dan Siti Yulia Farida, keterangan Susilawati dan Suparman kurang masuk akal serta dinilai telah memberikan keterangan palsu. "Hasil persidangan ini menjadi bahan bagi kami untuk memerkarakannya,"ujar Surya.

Dalam sidang lanjutan korupsi jamuan mamin yang hingga kini terus di gelar seperti biasa rencananya akan di lanjutkan pada kamis mendatang. Bahkan majelis mengagendakan sidang hingga Senin pekan depan untuk menyelesaikan pemeriksaan saksi-saksi terdakwa. Sehingga sidang itu diharapkan bisa segera memasuki tahap penuntutan. (ton)

Satpol PP Kawal Sidang Mamin

PURWAKARTA, RAKA - Gelar sidang mamin di Pengadilan Purwakarta Senin (8/2) kemarin dijaga ketat petugas keamanan. Selain Polisi, puluhan Satuan Polisi Pamong Praja juga tampak disiagakan.

Pantauan Radar Purwakarta, puluhan petugas itu tampak berjaga-jaga disekitar pintu masuk dan halaman Pengadilan Negeri. Sebagian mereka (petugas), juga tampak berbaur dengan para pengunjung pengadilan.

Meskidemikian, hingga berita ini diturunkan persidangan berjalan kondusif dan aman. "Kita terjunkan 25 orang petugas dalam rangka pengamanan, "kata Kasie Dalops Satpol PP AB Subekti kepada Radar Purwakarta, kemarin. Pengamanan sidang oleh petugas mendapat tanggapan beragam dari warga. Seperti diungkapkan Jamaludin (30). Menurutnya, kehadiran petugas berpotensi meminimalisir tindakan yang tidak diinginkan terjadi selama proses persidangan.

"Kehadiran petugas bisa meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan,"katanya. Lain halnya dengan Edi (40). Kata dia, banyaknya petugas yang berslierwan dilokasi Pengadilan Negeri malah dinilainya sebagai eksen yang berlebihan. "Selama ini kan pengunjung selalu tertib. Dan sampai hari ini (kemarin, red) belum satu kejadian pun yang tidak diinginkan terjadi,"ujarnya.

Terpisah, Ketua GMMP Purwakarta, Hikmat Ibnu Aril, mengatakan, jalannya persidangan yang menyedot perhatian banyak warga Purwakarta merupakan bukti bila warga konsern dan peduli tentang wilayahnya. Ia juga berharap dengan kedatangan warga itu bisa menjadi titik pencerahan untuk warga tentang prilaku pejabat-pehjabat di Purwakarta yang selama ini terindikasi menggerogoti uang rakyat.

"Terlepas kedatangan mereka (warga, red) ke persidangan itu atas kemauan sendiri atau ada 'udang dibalik batu' kami menanggapinya dengan pikiran bersih saja. Toh dengan kedatangan banyak warga pun mereka jadi tahu bagaimana fakta yang terjadi di Purwakarta tentang kasus ini," kata Aril. Agenda persidangan yang berlangsung sejak pukul 11.00 s/d 14.00 WIB kemarin diketahui menghadirkan sejumlah saksi seperti YR, Spr, dan Ss. Selanjutnya, persidangan rencananya bakal kembali digelar pada Kamis (12/2) mendatang. (rif)

Sindang Kasih Sosialisasi Narkoba, Warga Khawatir Narkoba akan Merambah Sindang Kasih

ANTUSIAS: warga Keluarahan Sindang Kasih Purwakarta antusias mengikuti pembinaan dan penyuluhan bahaya narkotika yang diselanggrakan BNK Purwakarta atas pengajuan Lurah Sindang Kasih, Ade Sumarna.

PURWAKARTA, RAKA - Lurah Sindang Kasih, Kecamatan Kota Purwakarta, meminta Badan Narkotik kabupaten (BNK) Purwakarta untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba di wilayahnya. Hal itu dilontarkannya sebagai bentuk keperdulian daerahnya terhadap ancaman narkoba yang semakin mengganas dewasa ini.

Lurah Sindang Kasih Ade Sumarna di sela-sela kegiatan pembinaan dan penyuluhan bahaya narkoba di Gedung SKB Purnawarman, mengatakan, berawal dari kekhawatiran terjadinya warga Sindang Kasih yang terkena kasus narkoba, pihak Kelurahan Sindang Kasih meminta pihak terkait seperti BNK untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya Narkoba.

"Kami meminta Badan narkotik Kabupaten (BNK) untuk mensosialisasikan bahaya narkoba ini. Dengan adanya kegiatan penyuluhan tentang bahaya narkoba, kami berharap akan mengurangi bahaya narkoba terhadap masyarakat Sindang Kasih, terutama generasi muda sebagai cikal bakal penerus bangsa. Mereka memiliki harapan, impian dan masa depan yang baik, tetapi semua itu akan musnah jika mereka menyentuh narkoba," terangnya.

Dikatakannya, sebagai orang yang memiliki amanah untuk memimpin di Kelurahan Sindang Kasih tentu saja harus memiliki kepekaan terhadap berbagai kejadian di wilayah kerjanya, di era yang serba maju dan modern ini banyak sekali masyarakat yang terjebak oleh pergaulan bebas dan narkoba. "Saat ini banyak sekali masyarakat yang mudah terpengaruhi oleh masukan-masukan yang kurang baik sehingga mereka lebih memilih pergaulan bebas serta penggunaan narkoba, kejadian ini harus segara di antisipasi. setelah penyuluhan ini akan kami lanjutkan melalui peyuluhan serta sosialisasi di pengajian di tingkat RW dan RT, karang taruna dan majelis talim," terangnya.

Deden PDB wakil bendahara BNK Purwakarta mengatakan, kegiatan penyuluhan narkoba akan di agendakan di setiap Kecamatan, permintaan lurah Sindah Kasih merupakan sesuatu yang patut di tiru oleh siapapun."Kehadiran masyarakat Sindang kasih merupakan ajakan dari lurah Sindang Kasih, BNK sangat mendukung permintaan tentang penyuluhan ini, mudah-mudahan ke depan BNK bisa melakukan kegiatan rutin ke setiap kecamatan di Purwakarta, sehingga masyarakat bisa terjauh dari bahaya narkoba," ujarnya.

Wakil Bupati Purwakarta sekaligus ketua BNK Purwakarta H Dudung B Supardi MM mengatakan penggunaan narkoba akan memberikan banyak kerugian, sesorang yang mengkonsumsi narkoba akan memiliki kehidupan yang tidak nyaman dan akan kehilangan masa depannya. "Narkoba itu harus dijauhi, agama sudah menyatakan bahwa narkoba itu haram, semua itu bukan tanpa alasan. Pengguna narkoba akan merasakan hidup yang tidak semestinya. Mereka hidup tetapi seperti orang yang sudah meninggal. Untuk kita BNk mengajak semua lapisan untuk bersama-sama memerangi narkotika," imbuhnya.

Pembinaan, penyuluhan Narkotika bagi masyarakat, mahasiswa dan pelajar di kabupaten Purwakarta ini masyarakat kelurahan Sindang Kasih, ratusan orang dari kalangan remaja dan orang tua ini mendapat perhatian yang antusias. Hadir dalam kesempatan itu Kapolsek Kota AKP. Apep Kardan, ketua BNK dan tim medis dari dinas kesehatan serta penyuluh dari Polres Purwakarta. (rif/sep)

PAD Dishub Mengalami Kenaikan

PURWAKARTA, RAKA - Target pendapatan asli daerah (PAD) Dinas Perhubungan Pariwisata Pos dan Telekomunikasi (Dishubparpostel) Kabupaten Purwakarta tahun 2010 naik Rp 1,3 juta dibanding tahun 2009 atau naik menjadi Rp 1.411.670.000 dari Rp 1.440.323.000.

"PAD tahun ini naik sekitar 1,3 juta dibanding tahun sebelumnya, meski demikian kami tetap optimis target tahun ini kembali akan tercapai," ulas Kadishubparpostel Purwakarta Iyus Permana kepada Radar Purwakarta, (8/2) kemarin. Tahun sebelumnya, jumlah target PAD Dishubparpostel berhasil mencapai 101,5 persen. Pada tahun ini, kata Iyus, target PAD juga dioptimalkan untuk melebihi target.

Selain itu, PAD pada beberapa sektor di Dishubparpostel tahun ini juga mengalami perubahan. Seperti misalnya di sektor KIR yang turun menjadi sekira Rp 403 juta. "Untuk sektor KIR penurunannya tidak terlalu jauh menjadi sekitar Rp 403 juta,"sebut Kadishubparpostel.
Perubahan target PAD, sebelumnya juga dikatakan Kadishub membuat jumlah setoran petugas parkir direncanakan naik. Kendatidemikian, Ia menyampaikan perubahan itu tidak berimbas pada biaya retribusi parkir. "Retribusi parkir tidak naik, kemungkinan hanya setoran petugas parkir saja," terang Iyus.

Terpisah, Sekjen LSM Triloka Purwakarta Tarman Sonjaya menambahkan dengan optimalisasi pencapaian target PAD tahun ini pihaknya menghimbau agar kinerja jajaran pegawai Dishubparpostel untuk lebih profesional dalam mendedikasikan tugasnya. Jangan sampai, alih-alih kenaikan target PAD malah kemudian dimanfaatkan untuk hal lain yang menyimpang dari prosedur kerja yang sudah ditetapkan. "Bekerja secara profesional dan tidak menyalahi aturan," tegas Tarman. (rif)

Momentum Hari Pers Nasional

HARI ini adalah sebuah berita, besok akan menjadi kepingan sejarah, dan kelak akan menjadi monumen yang dikenang umat manusia agar mengulangi kebaikan pada satu masa dan tidak terjerembab pada lubang yang sama. Jurnalis dan pers adalah mercu suar yang mengawasi kita agar tidak menabrak karang kebodohan, menghardik kita agar tidak menghantam karang kedunguan, memberi jalan terang agar kita tidak sesat di rimba raya peradaban.

Ketua PWI Purwakarta Endang Yusuf mengutarakan itu kepada Radar Purwakarta (9/2) kemarin menanggapi Hari Pers Nasional (HPN). Menurutnya, momentum HPN kali ini harus bisa dimanfaatkan para wartawan untuk kembali membalikan citra wartawan yang terpuruk akibat ulah oknum wartawan, baik wartawan tanpa surat kabar (WTS) atau pihak yang hanya mengaku-ngaku sebagai wartawan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan golongan. "HPN harus jadi sarana kebangkitan wartawan dalam upaya menata diri dalam profesionalisme jurnalis, terutama dalam andil memberantas penjahat wartawan," kata Endang Yusuf lewat pesawat genggamnya dari Palembang yang tengah memperingati hari Pers Nasional, kemarin.

Pernyataan yang diutarakan Endang Yusuf bukan tanpa alasan, sebab selama ini nama wartawan sudah banyak dijerumuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengeruk kepentingan dan keuntungan pribadi yang modusnya menggunakan embel-embel nama wartawan. "Sekarang banyak tukang peras dengan menunjukan profesi wartawan. Ini jauh dari sebenarnya dan berimbas buruk untuk dunia pers. Karenanya, dalammomentum ini setiap pihak atau siapapun yang menemukan gelagat seperti ini jangan takut untuk melapor," kata Endang.

Endang yang sudah dua periode menjabat sebagai ketua PWI Purwakarta ini menegaskan untuk pihak yang tak sanggup menjalani profesi wartawan jangan kemudian mengaku-ngaku sebagai wartawan. "Wartawan yang baik disertai dengan kartu tugas dan tentunya punya media (cetak atau eletronik). Jadi, sumber juga perlu memilah milah untuk membedakan mana wartawan atau yang cuma ngaku ngaku wartawan. Gampang saja, tanya saja mana karyanya (bisa tulis atau visual) sebagai seorang wartawan," jelas Endang Yusuf.

Ditambahkan dia, dalam kaitan HPN, pihaknya juga meminta pada aparat terkait untuk membantu meminimalisir kemunculan pihak-pihak yang mengaku sebagai wartawan. "Tentunya untuk meminimlaisir hal ini semua pihak harus bekerjasama dalam memberantas kemunculan dan kehadiran oknum-oknum wartawan baik dari wartawan sendiri, sumber, ataupun pihak terkait," tutup Ketua PWI Purwakarta Endang Yusuf.(rif)

2015 Purwakarta Bebas Narkoba

NARKOBA: Acara penyuluhan bahaya Narkoba di aula SKB Purwakarta, kemarin.

PURWAKARTA, RAKA - Kabupaten Purwakarta menargetkan bebas narkoba pada tahun 2015. Masalah narkoba juga perlu penanganan serius dari semua pihak karena saat ini narkoba tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga internasional.

"Kita berharap sebelum tahun itu masyarakat khususnya di Purwakarta sudah tahu akibat dari memakai narkoba,"kata Penyuluh Narkoba Polres Purwakarta Aiptu Sariah saat memberikan sosialisasinya di aula SKB Purwakarta, Senin (8/2). Dikatakan Sariah, target 2015 kab Purwakarta bebas narkoba merupakan target yang harus di sosialisasikan dengan segera ke semua lapisan masyarakat khususnya di Kab Purwakarta. Sebab pada tahun itu di targetkan masyarakat Purwakarta juga harus terbebas dari penyalahgunaan bahaya Narkoba.

Apalagi, kata Sariah, tujuan target itu juga merupakan program pemerintah pusat selain isu bebas narkoba juga kini telah menjadi isu Internasional. "Saat ini narkoba tidak hanya jadi isu nasional, tetapi sudah sampai tahap internasional. Maka dari itu perlu penanganan serius dari semua pihak,"ungkapnya.

Dikatakan Sariah, bahaya narkoba memang harus menjadi perhatian serius semua pihak. Artinya, dalam penanggulangannya bukan hanya tanggungjawab pemerintah semata, melainkan peran serta tokoh masyarakat dalam penanggulangannya harus dilakukan. Salah satunya yakni mengarahkan para pemuda yang ada dilingkungannya terdekat untuk lebih banyak melakukan kegiatan lain yang lebih positif. "Lingkungan pun harus bekerja secara aktif untuk mengatasi masalah ini,"harapnya.

Hal senada juga dikatakan ketua badan narkotika (BNK) Purwakarta Drs. B. Dudung S Supardi yang juga wakil Bupati Purwakarta. Menurutnya, bahaya narkoba bukan hanya saja akan merusak generasi muda. Namun lebih dari itu, bahaya narkoba juga bisa merusak moral bangsa secara umum yakni bangsa Indonesia.

Sehingga pihaknya meminta semua lapisan masyarakat untuk bekerja sama dalam menanggulangi bahaya narkoba tersebut. "Jika seseorang sudah terkena dengan narkoba, maka orang itu tidak akan produktif,"katanya. Ia menambahkan, untuk mengurangi dampak negatif dari penyalahgunaan maka pemerintah Kab Purwakarta meminta kepada sekolah-sekolah untuk lebih mengembankan anak didiknya kepada kegiatan positif yakni pengembangan olahraga dan kesenian. (ton)

60 Kantor Kas 50 Kantor Pos Online


PURWAKARTA, RAKA
- Hari Selasa (9/2) Bank Tabungan Negara (BTN) genap berusia 60 tahun. Seiring perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat yang terus meningkat Bank BTN bertekad menjadi Bank yang terbaik untuk masyarakat dan semua nasabahnya. Dalam rangka memperingati HUT yang ke-60 ini Bank BTN melakukan pengembangan jaringan dengan melakukan pembukaan 60 kantor Kas dan 50 kantor Pos Online.

Adyl Guno Santoso Operation Bank BTN Cabang Kabupaten Purwakarta kepada RAKA kemarin di ruang kerjanya Jl. RE Martadina Purwakarta mengatakan, dalam rangka memperingati HUT ke 60, Bank BTN membuka outlet kantor setingkat layanan kas sebanyak 60 kantor kas di seluruh Indonesia dan menambah 50 kantor pos online.

Sedangkan untuk wilayah Purwakarta-Subang Bank BTN membuka 1 Kantor Kas yang berada di Kalijati Subang."Kalijati Subang merupakan lokasi yang strategis, memiliki jumlah masyarakat yang cukup banyak dan sudah banyak berdiri perusahaan dan Industri. Alasan lain bank BTN membuka kantor Kas di daerah itu sekaligus melakukan pendekatan terhadap perusahaan properti yang sudah banyak berdiri di daerah tersebut," terangnya.

Di katakannya, kantor kas berfungsi sebagai layanan kas. Produk yang di handle di kas itu berupa tabungan, deposito dan giro. Dan untuk lebih mendekatkan nasabah serta memberikan kemudahan bagi masyarakat, maka kantor kas yang baru ini dilengkapi dengan ATM."Di usia yang sudah cukup matang ini Bank BTN akan terus meningkatkan pelayanan secara prima. Kantor kas yang baru kami buka tersebut di lengkapi dengan fasilitas ATM sehingga dapat memudahkan masyarakat melakukan transaksi," ujarnya.

Adyl berharap dengan pembukaan kantor kas di Kalijati dapat memupuk dana dengan pihak ke tiga lebih luas."Keberadaan kantor Kas yang di lengkapi dengan ATM di Kalijati menargetkan pemupukan dana pihak ke-3 supaya jangkauannya lebih luas," jelasnya. (sep)

Dinas BPMP Dinilai Tidak Pro warga Pasar Sukamandi

SUBANG, RAKA – Akan adanya perubahan tiga keputusan hasil kesepakatan pada rapat musyawarah lintas dinas antara Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP), Dinas Tarkimsih, Dinas Indagsar, Camat, BP3 Sukamandi, dan warga pasar Sukamandi yang ditengahi oleh Komisi A dan Komisi B DPRD Kabupaten Subang, Kamis (4/1) lalu, memberi kesan bahwa Dinas BPMP Kabupaten Subang membela Direktur PT.Larasindo Jaya Kontruksi (LJK). Pasalnya BPMP lebih mengedepankan permintaan PT. LJK dari pada tuntutan warga Pasar Sukamandi.

Mengenai adanya rencana perubahan hasil kesepakatan, ternyata sudah tercium oleh sejumlah warga Pasar Sukamandi. Dan hal itu dipastikan akan menyulut kemarahan mereka. Pasalnya hasil kesepakatan yang telah ditanda tangani bersama ternyata dalam waktu kurang dari satu minggu akan dirubah lagi.

Menurut penuturan warga yang tidak mau disebutkan namanya, seharusnya Dinas BPMP merespon dengan baik adanya penjualan fasilitas umum berupa lorong pasar yang seharusnya hal itu tidak terjadi. Namun ternyata terjadinya jual beli tersebut telah diselesaikan dengan musyarawah, bahkan akan dirubah lagi. "Saya tidak habis fikir, mengapa Dinas BPMP bertindak seperti itu," tandasnya.
Melihat hal itu, warga pasar menduga Dinas BPMP lebih mengedepankan kepentingan PT.LJK dari pada kepentingan warga pasar. Pasalnya Dinas BPMP malah lebih mengarah pada pembersihan lorong dari pada mempersoalkan adanya jual beli lorong yang merupakan fasilitas umum. Dan lorong tersebut juga merupakan asset Pemkab Subang yang tidak semestinya diperjual belikan.

Camat Ciasem, Suwarna S.Sos pada saat dikonfirmasi melalui ponsel membenarkan bahwa Dinas BPMP telah menghubunginya terkait perubahan tiga butir kesepakatan yang telah disepakati bersama pada rapat yang lalu. yaitu Dinas BPMP pada poin pertama lebih mengarah pada pembersihan lorong dari pada menyelesaikan persoalan lorong yang diperjual belikan.

Bahkan Suwarna sendiri tidak setuju dengan adanya pembersihan lorong Pasar Sukamandi. Karena apabila dilakukan pembersihan, pedagang kaki lima yang ada dilorong tersebut akan dipindahkan kemana. Yang terbaik adalah melakukan penertiban atau pembenahan lorong pasar yang saat ini

dipersoalkan. “Kalau dilakukan pembersihan lorong Pasar Sukamandi saya kurang setuju, karena disana ada sejumlah pedagang yang mesti diberikan pengganti tempat usahanya selain dilorong,” tuturnya. Sementara itu, pihak Dinas BPMP Kabupaten Subang hingga berita ini diturunkan belum dapat dikonfirmasi. Bahkan pada saat RAKA mencoba menghubungi sekertaris Dinas BPMP, Iman Rismanto, ada nada sambung, namun tidak ada jawaban dari yang bersangkutan. (pir)

Konfercab PDIP Digelar Setelah Konferda?

SUBANG, RAKA - Pelaksanaan konferensi Cabang (konfercab) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Subang, diperkirakan akan dilaksanakan setelah konferensi Daerah (konferda) Jawa Barat selesai dilaksanakan. Hal tersebut diungkapkan anggota fraksi PDI Perjuangan yang juga Wakil ketua PAC Kecamatan Binong, Narca Sukanda kepada RAKA, Senin (8/2).

Sehingga, tambah Narca, bisa jadi, pada saat pelaksanaan konferda yang akan datang, Subang tidak akan memiliki utusan. “Jika sampai waktunya Konferda, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang tidak melaksanakan konfercab, ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan, karena dengan begitu, pengurus yang ada saat ini, tidak bisa melaksanakan konstitusi partai,”tegas Narca.

Ketidak pastian jadwal konfercab yang dilakukan oleh pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang, menurut Ketua PAC Pamanukan, Awang Gunawan karena dari hasil pleno yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, menunjukan bahwa 16 PAC memilih Maman Yudia sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang, sedangkan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang saat ini, Eep Hidayat hanya mendapatkan dukungan dari 12 PAC.
“Lain dari itu, selain memilih ketua DPC, juga dilakukan pemilihan Ketua DPD dan DPP, dimana ke 16 PAC memberikan dukungan juga kepada Rudi Harsa Tanaya sebagai ketua DPD dan Hj. Megawati Soekarno putri sebagai Ketua Umum,”tambah Awang.

Menurut Awang, pelaksanaan verifikasi atau klarifikasi itu hanya dilakukan untuk menanyakan kepada para PAC, tentang sudah dilaksanakan rapat pleno atau tidaknya, jadi, didalam verifikasi atau klarifikasi itu tidak merubah keputusan didalam berita acara, sebab hasil rapat pleno itu sudah dilaksanakan sesuai dengan konstitusi partai.

“JIka ini terus dilakukan, kan tidak akan ada ujungnya! Dan didalam SK 435, tidak ada klausul verifikasi atau klarifikasi atau sejenisnya, sehingga pelaksanaan verifikasi atau klarifikasi yang beberapa waktu lalu dilakukan, itu Kami tolak! Jadi kalau dalam verifikasi itu ada perubahan, maka merubah konstitusi partai, seperti itu,”tambah Awang.

Terkait dengan konfercab sendiri, menurut Awang, sampai kemarin, dirinya sebagai ketua PAC, belum mendapatkan secarik kertas pun surat undangan, padahal, tambah Awang, agenda konferda akan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari yang akan datang. “Jika konfercab dilaksanakan setelah konferda, maka DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang, akan didiskualifikasi, jika hal ini yang terjadi, DPC PDI Perjuangan sangat memprihatinkan, Ketidak jelasan konfercab, patut dipertanyakan, Kalah menang dalam organisasi itu biasa,”tegas Awang.

Keprihatinan juga disampaikan oleh Alumni GMNI Subang, Hari Nazarudin. Hari mengatakan, sebagai partai yang memiliki perolehan suara terbesar di Kabupaten subang, serta dilihat dari dalam partai, Kaupaten subang merupakan pendulang suara terbesar di Jawa Barat, sangat ironis, jika dipartai, tidak mampu melaksanakan Konfercab. “Artinya, roda organisasi tidak berjalan seperti seharusnya, dan ini merupakan sebuah kemunduran bagi partai terbesar di Kabupaten Subang, karenanya, ini harus menjadi sebuah evaluasi dikalangan kader partai, ”tegas Hari.(eko)

Warga Perum Puri Kencana Mengeluhkan Pengembang

SUBANG, RAKA - Pemukiman Perumahan Umum Puri Kencana Kecamatan Ciasem yang kerap kali digenangi air apabila turun hujan, membuat aktifitas warga perumahan terganggu. Meski sejumlah warga Blok B 4 dan Blok B 5 sudah beberapa kali melakukan protes kepada pengembang Perumahan Umum Puri Kencana Kecamatan Ciasem, ternyata sampai saat ini tidak digubris juga.

“Tolong pak wartawan biar mereka tahu dech, soal air yang selalu menggenangi perumahan kami dapat diperhatikan oleh pengembang, karena pengembang terkesan masa bodoh dengan keluhan kami,” kata salah seorang warga perumahan yang meminta dirahasiakan dulu namanya, Senin (8/1).

Menurutnya, rendaman air yang ada dilokasi perumahan diakibatkan kurangnya saluran yang dipersiapkan pengembang. Akibat kecilnya saluran, ketika musim hujan yang berkelanjutan rendaman air sampai kedalam rumah. Dan dihawatirkan, apabila pihak pengembang tidak segera memperbaiki saluran yang sesuai dengan kapasitas kedatangan air, maka akan terjadi genangan air yang cukup lama.

Hal ini akan menimbulkan endapan ragam kotoran yang kemudian akan berdampak timbulnya penyakit yang diakibatkan genangan air yang terlalu lama. “Pokoknya ga tahu lah gimana caranya, agar pengembang dapat memperhatikan keadaan lingkungan perumahan yang kondisinya semakin hari semakin buruk saja, yang dihawatirkan adanya rendaman air akan datang sumber penyakit,” ucapnya.
Menurut pantauan RAKA, selain kurangnya tata ruang yang cukup, di perumahan tersebut juga terdapat sejumlah saluran air yang sengaja ditutup karena adanya sejumlah tumpukan material yang kurang diperhatikan pengembang. Hal itu juga terjadi diblok B 6, dimana terjadi genangan air yang hamparannya cukup luas dengan kedalaman sekitar 10 hingga 20 centimeter. Kondisi tersebut diakibatkan kurangnya saluran yang tersedia.

Sementara itu, ketika pihak pengembang Perum Puri Kencana Ciasem, Dede saat dihubungi RAKA, yang bersangkutan tidak mengangkatnya. Selain itu, yang bersangkutan juga tidak ada dikantor, namun menurut bagian Marketing, Ahmad pihaknya tidak dapat memberikan keterangan perihal komplain warga perumahan dan Ahmad mengunjukan agar menemui Direktur Developernya lain waktu. “Saya engga tahu pak mengenai hal itu, karena keberadaan saya disini untuk menerima konsumen yang akan daftar mengambil perumahan,” ucap Ahmad. (pir)

Paska banjir Diare Menyerang Kecamatan Blanakan

BUPATI Subang Eep Hidayat menerima ucapan selamat. Selain itu ia menghimbau rakyat Subang agar rajin membaca.

SUBANG, RAKA – Paska banjir, masyarakat Kecamatan Blanakan mulai merasakan gatal-gatal, serangan diare dan penyakit panas. Mereka meminta agar Pemkab Subang untuk segera turun tangan memberikan bantuan pengobatan dan sembako. Hal itu diungkapkan Kepala Desa Muara, M.Risman didampingi Kepala Satpol PP Kecamatan Blanakan, Tatang Suyud saat melakukan peninjauan lapangan kesejumlah warga yang pemukimannya terkena banjir.

Risman mengharapkan agar Pemkab Subang segera turun tangan kewilayah banjir didesanya. Sebab, selain mulai muncul serangan penyakit gatal-gatal, diare dan penyakit panas, warga yang mempunyai perempangan menelan kerugian yang cukup lumayan. “Bagi kami persoalan banjir ini sangat berdampak sekali. Terutama bagi masyarakat yang saat ini pemukimannya terendam air, mereka mulai terjangkit penyakit dan memerlukan uluran tangan pemerintah,” ungkapnya, Senin (8/1).

Persoalan yang muncul saat ini, menurut Risman, selain dampak banjir yang melanda perkampungan Sindanglaut I, Sindang laut II dan Dusun Sukaasih, sekitar 315 pemukiman warga yang hingga berita ini diturunkan belum mendapatkan bantuan sosial maupun bantuan pengobatan dari manapun.

Namun saat ini pihaknya dengan pihak Kecamatan Blanakan telah melakukan antisipasi dan mempersiapkan sejumlah lokasi penampungan, meskipun saat ini belum berdampak pada pengungsian warga. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi apabila ada banjir susulan yang tidak terduga. “Antisipasi ini hanya persiapan kita sebagai Pemerintah Desa (Pemdes) dan Pemerintah Kecamatan (Pemcam) yang kemungkinan sewaktu-waktu banjir susulan akan datang. Mudah-mudahan sih jangan ada banjir susulan,” ucapnya.

Camat Blanakan, Deni Setiawan mengaku, pihaknya saat ini telah menerjunkan stafnya disejumlah titik dimasing-masing desa dengan membentuk satkorlak. “Meskipun sejumlah titik saluran air yang ada di Blanakan telah dinormalisasi namun tetap saja banjir masih ada, hal itu diluar jangkauan kami, namun demikian pihak kami tidak dapat berbuat lebih banyak kecuali melakukan persiapan dan antisipasi,” ucapnya. (pir)

Agus Muharam Masih Kadinsos, Yayat Sudrajat: Sebelum Memiliki Ketetapan Hukum Kadinsos Masih Pak Agus Muharam


SUBANG, RAKA
- Agus Muharam, tersangka kasus korupsi upah pungut yang sudah mendekam dipenjara beberapa bulan yang lalu, masih merupakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang. Hal ini diungkapkan Kabid Mutasi pada badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang, Yayat Sudrajat, kepada RAKA, Senin (8/2).

Menurut Yayat, sebelum ada keputusan hukum tetap, jabatan kepala dinas sosial masih dipegang oleh Agus Muharam, sementara dalam pelaksaan kegiatan sehari-hari, dilaksanakan oleh Sekretaris Dinas yang diangkat menjadi pelaksana harian (PLH). “Sebelum memiliki ketetapan hukum, secara deyure, kepala dinas sosial masih pak Agus Muharam, untuk menjalankan organisasi, bisa dilaksanakan oleh pelaksana harian (Plh) dan ini dibenarkan dalam aturan tata Negara,”ungkap Yayat.

Menurut Yayat, hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Subang, masih menunggu hasil kasasi yang diajukan oleh Agus Muharam, sebab, untuk melakukan pengantian di eselon II, harus melalui proses di Baperjakat, dan hingga saat ini belum dilakukan proses tersebut. “Hingga saat ini pun, selain gaji, tunjangan- tunjangan beliau sebagai kepala dinas, masih diterima, karena memang elum ada sebuah keputusan yang tetap, dan ini juga masih belum ada sebuah keptusan dari BUpati KAbupaten Subang, ”tambah Yayat.

Saat ditanya apakah pihak badan kepegawaian daerah sudah mengusulkan untuk penggantian terhadap Agus Muharam, Yayat mengatakan, jika pihaknya sudah mengusulkan kepada bupati Subang, hanya saja, hingga saat ini masih belum ada keputusan dari BUpati Subang. Agus muharam adalah terdakwa atas kasus korupsi upah pungut yang sebelumnya menyeret nama para petinggi di Kabupaten Subang, hingga akhirnya pada Kamis (17/9) Majelis Hakim (MH) Pengadilan Negeri (PN) Subang menjatuhkan vonis satu tahun penjara.

Dalam keputusannya, Majelis Hakim menyatakan, jika Agus Muharam dinyatakan terbukti melawan hukum seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat 1 ke 1. Selain harus menjalani hukuman kurungan, mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Subang itu masih diwajibkan membayar denda Rp 50 juta dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 1,108 miliar. Jika denda tidak dibayar maka masa kurungan Agus Muharam ditambah satu bulan.

Sedangkan jika Agus tidak sanggup membayar dana pengganti dia, masa kurungannya ditambah lagi selama emapt bulan lagi. Vonis yang dijatuhkan MH tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dengan hukuman tiga tahun penjara. Atas vonis tersebut terdakwa maupun jaksa penuntut umum sama-sama menyatakan banding, bahkan, hingga saat ini, kasasi yang diajukan oleh keduanya masih belum memiliki keputusan hokum tetap dari mahkamah agung. (eko)

Tender Proyek Digelar Awal Maret

SUBANG, RAKA- Pelaksanaan tender proyek pembangunan di Kabupaten Subang, kemungkinan akan dilaksanakan pada awal maret 2010. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Subang, Bangbang Irmayana, paska pelaksanaan kunjungan kerja ke dinas bina marga dan pengairan, Senin (8/2).

Menurut Bangbang, dalam pelaksanaan evaluasi terhadap dinas bina marga terkait dengan tender proyek APBD tahun 2010, pihaknya mempertanyakan mengenai masalah paket proyek yang akan ditederkan. Pada kesempatan tersebut, tambah Bangbang, Dinas BIna marga dan pengairan berharap, agar pelaksanaan tender, dilaksanakan pada minggu kedua bulan maret, dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan pada awal bulan Mei 2010.

“Karena, Kami berharap pada saat tender aman dan kondusif, serta dilaksanakan sesuai dengan keppres 80 tahun 2003, Jawaban dari kepala dinas kepada Kami, mereka sudah menyiapkan beberapa langkah, diantaranya mempersiapkan DIPA, DPA dan RKA,”jelas Bangbang. Selain itu, tambah Bangbang, yang saat dikonfirmasi diampingi oleh Sekretaris KOmisi C, Rohmani, Dinas Bina marga dan Pengairan masih melakukan upaya dan terobosan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Subang, dimana pada APBD tahun 2010, anggaran yang diterima oleh dinas Bina Marga dan pengairan, sangat memprihatinkan.

“Dengan 1.053 km, anggaran yang dialokasikan untuk jalan dan pengairan hanya sebesar Rp. 54 Miliar, dengan kondisi anggaran yang minim tersbeut, bina marga melakukan terobosan untuk bisa meng kaper jumlah jalan yang masih rusak,”jelas Bangbang. Namun, terkait Jumlah paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, menurut Bangbang, untuk sementara belum peak, karena DIPA, DPA dan RKA masih dalam pengurusan. Hanya saja, menurut Bangbang, Sesuai dengan RKA, sementara ini, jumlah pekerjaan yang akan dilaksanakan sebanyak 133 paket, yang seluruhnya didanai oleh APBD Kabupaten.

“Sementara dari pemerintah propinsi, belum memiliki kejelasan, hanya saja, anggaran yang diterima oleh Kabupaten Subang sebesar Rp. 11 miliar yang berupa block grand, dan Rp. 9 miliar specific grand bantuannya sudah berupa paket pekerjaan, aspirasi dari dewan propinsi,”jelas Bangbang.

Hal yang menjadi pembicaraan lainnya, menurut Bangbang, adalah terkait dengan pembangunan jembaan Ciawi tali dan penanganan tanggul didaerah pantura Subang yang kondisinya sudah kritis. Menurut Bangbang, erkait dengan pembangunan jembatan yang berdasarkan informasi yang di dapat oleh komisi C sudah 100% dilaksanakan, pihaknya akan segera melakukan peninjauan kelokasi.

“Tentang jembatan, kami akan melakukan peninjauan soal jembatan tersebut, yang katanya sudah 100%, besok (hari ini- red) Kami akan melakukan kunjungan ke jembatan Ciawi Tali. Ada suatu permasalahan, yang tahun 2007, dimana pekerjaannya tidak sesuai dengan bestek, sehingga ada sedikit persoalan tentang pekerjaan jembatan tersbeut, maka ada upaya dari pemerintah, untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan terkait jembatan ciawi tali, hingga tahun 2009, jembatan tersbeut sudah diperbaiki dan bisa dipakai,”jelas Bangbang.

Untuk jembetan ciawi tali, tambah Bangbang, karena jembatan tersebut fisiknya besar, sementara jalannya kecil, maka dinas bina marga dan pengairan, berencana akan melakukan pelebaran jalan, untuk mensinkronkan antara jalan dan jembatan. “Dinas Bina marga akan konsentrasi untuk fisik jalan. Pada tahun 2011, akan dialokasikan anggaran untuk pelebaran jalan, dan akan kami dorong pada anggaran tahun 2011,”tambah Bangbang. (eko)

Bupati Subang Ajak Warga Rebut Adipura

SUBANG, RAKA - Bupati Kabupaten Subang Eep Hidayat, berharap, agar peraihan adipura, bukan hanya merupakan semangat pemerintah Kabupaten Subang saja, namun juga merupakann semangat warga kabupaten Subang. Hal ini diungkapkan Eep saat pelaksanaan apel pagi, yang di halaman pemda Subang, Senin (8/2).

Eep menambahkan, hingga kini nilai yang telah diraih Kabupaten Subang berkisar antara 69 dan 75. “Untuk memenangkan piala adipura diperlukan kenaikan 3 digit. Dari berbagai penilaian yang menjadi kekurangan Subang khususnya dibidang Kebersihan dan Keteduhan.

Hubungannya sangat erat dengan sebaran pohon yang dinilai kurang baik, ”ungkap Eep.
Untuk meningkatkan sebaran pohon, Eep menghimbau kepada dinas-dinas dan SKPD supaya menanam pohon sejak sekarang yang kebetulan sedang musim hujan. Sehingga diharapkan bisa menambah sebaran pohon baik. "Saya himbau setiap SKPD untuk menanam pohon di setiap kantor dinas, sehingga sebaran pohon menjadi baik,"tegas Eep.

Dalam penanaman pohon pun, tambah Eep, tetap memperhatikan faktor kebersihan lingkungan dan pohon yang ditanam diharapkan memiliki nilai tambah dan cepat tumbuh seperti kedongdong. Sehingga 1 – 2 tahun ke depan sudah besar dan bisa bermanfaat. Bupati meminta supaya menjaga semangat menanam pohon di lingkungan masing-masing. Dirinya berusaha untuk merintis penanaman pohon. “Sebaran pohon menjadi baik dan itu harus dipertahankan. Jangan sampai ketika Bupati berhenti melakukan penanaman pohon, sebaran pohon menjadi kurang baik,”tambah Eep.(eko)

Dana alokasi KF Tidak Menyentuh UPTD

SUBANG, RAKA – Digulirkannya dana alokasi Keaksaraan Fungsional (KF) di Kabupaten Subang terkesan tidak menyentuh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Hal itu terlihat adanya sejumlah Kepala UPTD yang apriori atas program tersebut.

Ketika RAKA konfirmasi ke beberapa kepala UPTD, sangat disayangkan mereka tidak mau disebutkan namanya dikoran ini. ”Anda mesti tahu kenapa kami tidak mau disebutkan namanya, kita sih serba salah,” ucap sejumlah UPTD. Namun mereka sempat menyebutkan adanya program pembinaan pendidikan bagi orang yang belum mengenal tulisan atau buta aksara, mulai dari umur 40 tahun hingga lansia di Kabupaten Subang ini terkesan tidak melibatkan kepala UPTD secara utuh.

Melihat hal itu, sejumlah kepala UPTD mengaku keterlibatan mereka hanya sebatas menanda tangani laporan jumlah peserta KF. Sementara secara teknis, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kegiatan tersebut mereka terkesan tidak dilibatkan. Baik mulai dari agenda pelaksanaan maupun dari segi teknis. "Saya dilibatkan dalam kegiatan tersebut hanya sekedar penanda tanganan pengajuan calon peserta wajib belajar saja. Sementara hal-hal yang berkaitan dengan teknis terkesan tidak dibutuhkan,” ucapnya.

Padahal, Pengawas Luas Sekolah (PLS) yang ada di kantor UPTD, jelas-jelas menjadi tanggung jawab penuh kepala UPTD. Namun anehnya seperti tidak ada keterkaitan, karena masing-masing PLS berhubungan langsung dengan Kepala Bidang PLS Subang. Dan terkesan kepala UPTD tidak ada kaitannya dengan program tersebut. "PLS dan pengawas TK/SD sebenarnya masih datu atap dengan kami, namun PLS sendiri sepertinya berhubungan langsung dengan Kasi dan Kabid PLS Kabupaten Subang, sepentara apabila ada sesuatu hal tetap saja kepala UPTD msti ikut bertanggungjawab," ucapnya. (pir)

NumberOfComments

Ada kesalahan di dalam gadget ini
 
 
 
 
Copyright © Subang Raya
Design by Eko Subang