Kamis, 04 Februari 2010

PKB Buka Pintu untuk Ade Swara, Makin Jengkel pada Golkar dan PDIP

KARAWANG, RAKA – Sepertinya kejengkelan politik yang sedang dirasakan PKB makin memuncak terhadap Golkar dan PDI-P. Kini parpol dibawah kendali Akhmad 'Zimmy' Jamakhsari ini berani buka kartu. Zimmy bilang, pertemuan pucuk pimpinan PDI-P dengan beberapa orang pengurus Golkar yang ia sebut berlangsung di RM Alamsari Tol Interchange Karawang Barat, Selasa (2/2) malam, makin membuat PKB harus ambil alih dukungan ke figur lain diluar kedua parpol tersebut.

Nama figur bakal calon yang sedang dibidiknya adalah H. Ade Swara. Zimmy malah sudah menyatakan 'selamat datang' bagi tokoh PBB di markas parpolnya, maupun di keluarga besar warga nahdliyin. "PKB akan siapkan kekuatan koalisi dengan merangkul PKS maupun Gerindra. Kalau perlu sekalian kami ajak PBR dan PPP. Koalisi ini kami yakin sangat kuat untuk menandingi gerakan-gerakan politik yang sedang intens dilakukan secara diam-diam oleh PDI-P maupun Golkar," tegasnya.

Alasan lain yang dikemukakan Zimmy atas sikapnya ingin merangkul Ade Swara, PBB dengan PKB dinilai ada kesamaan visi dalam melanjutkan program pembangunan Dadang S. Muchtar. Sebagai bentuk implementasi 'Almuhapadzotu ala Qodimissholih Walahdzu bil Jadidil Aslah' (melestarikan kebijakan lama yang berguna untuk rakyat, dan menambah kebijakan baru yang lebih berpihak pada rakyat). Kesepahaman lain, lanjut Zimmy, adalah menyangkut kesamaan visi dalam pemberdayaan pesantren sebagai ranah pencetakan generasi terarah dan bermartabat.

"Komitmen PKB, kami berharap adanya bimbingan dalam melanjutkan program pembangunan sebagai wujud nyata merawat komunikasi dengan Dadang Muchtar terhadap Ade Swara. Insya Allah, inilah langkah yang sekarang sedang kami garap. Sekali lagi kami pertegas, PKB hanya selalu memegang komitmen koalisi dengan Dadang Muchtar. Bukan bersama Golkar-nya. Kalau rekan-rekan Golkar mau ikut, mangga, tidak pun tidak masalah. Kenapa PKB buka kartu ini? Sudah waktunya kami ingin membuktikan bahwa PKB dan PBB bersatu, kemenangan di depan mata," yakin Zimmy penuh optimis.

Secara kalkulasi politik, tambah Zimmy, peta pasangan bakal calon yang dimungkinkannya dilakukan sebagian pengurus Golkar dan elit-elit PDI-P adalah tetap menjurus kearah pasangan Hj. Eli Amalia Priatna-Karda Wiranata. Kalau pun ada pilihan lain bila kesepahaman Golkar dengan PDI-P sulit disatukan, kata Zimmy, pilihan Golkar bisa merapat ke H. Ahmad Rivai dari Demokrat. Atau bukan hal mustahil dipasangkan ke dr. Cellyca Nurahdiana. Kecuali bila Demokrat sendiri lebih memilih menerima figur lain, Zimmy merasa yakin pasangan itu kearah Endang Abdullah.

"Saya kira mereka mengerucutnya bakal kesana. Tanya saja hati kecilnya mereka. Simulasi terakhirnya tidak akan jauh seperti itu. Hanya tinggal bagaimana kepiawaian figur-figur lain mencari parpol pengusung. Seperti halnya Engkus Kusnaya, Detiawarman, Yayat, serta yang lainnya. Bisa enggak mereka mengambil hati parpol-parpol yang masih ada? Kecuali PKB, kami telah menyiapkan diri bersama Ade Swara," ulang Zimmy.

Sementara itu, kubu Ade Swara yang disampaikan Ketua DPC PBB yang juga istrinya, Hj. Nurlatifah, membantah keras apabila pihaknya disebut sebagai pelamar Hanura. Sampai hari ini (kemarin -red), PBB ataupun langsung atas nama Ade Swara, pihaknya belum pernah meminta atau melamar H. Ali Mukadas Said untuk dipasangkan PBB dengan Hanura menjadi pasangan bakal calon bupati-wakil bupati di Pilkada 2010. Apa yang diberitakan RAKA edisi Rabu (3/2), tegas Nurlatifah, bisa membuat citra jelek bagi suaminya itu. Padahal selama ini, diakuinya lagi, kubu Ade Swara belum pernah meminta Hanura kearah itu. (vins)

Shalahuddin Mufthie, Malu-Malu untuk Nyalon

KARAWANG, RAKA – Mantan wakil bupati dan Pjs bupati periode 2000-2005, Shalahuddin Mufthie, yang tergolong bagian dari sosok yang sudah santer disebut-sebut bakal ikut meramaikan panggung Pilkada 2010, mulai buka suara. Secara khusus ia menerima RAKA di rumah tinggalnya, samping perumbahan P dan K Kelurahan Karangpawitan, sekedar untuk menjelaskan sikapnya atas berita yang berkembang selama ini.
   
"Saya termasuk orang yang belum berani menyatakan apa mau nyalon atau tidak. Masalahnya, kesiapan kearah itu harus butuh infrastruktur tidak sedikit. Cost politic untuk nyalon sangat mahal. Paling tidak, minimal biaya yang harus disiapkan Rp 8 miliar. Bisa dibayangkan kalau modal sampai harus sebesar itu. Bukan hanya bagaimana ketika kalah, jika pun menang, apa kita tidak berpikir ngeres? Jaman sekarang jangan coba-coba korup. Bisa-bisa nanti terjebak ke sel penjara," ungkap Shalahuddin.
   
Menurut keyakinan dia, sebenarnya tidak sedikit tokoh-tokoh di Karawang yang sebenarnya layak menjadi bupati atau wakil bupati. Hanya karena terbentur kemampuan materi untuk bisa meraih kursi itu, akhirnya tidak berani muncul. Sebaliknya, ada yang punya kemampuan materi, tapi kemampuan memimpin dan mengelola Karawang minim, malah berani memaksakan diri mau naik panggung Pilkada.
   
"Memang cukup sulit bagaimana harus mensikapi persoalan yang saya pikir sangat dilematis ini. Sebab satu-satunya kader terbaik di Partai Golkar Karawang, seperti Dadang Muchtar, terganjal Undang-undang. Jujur saja, saya juga akui kehebatan beliau belum bisa ditandingi sampai hari ini. Makanya kalau boleh saya anjurkan, siapa pun yang hendak berniat nyalon, lebih dulu meminta restu sekaligus dukungan kepada Dadang Muchtar. Sulit terbantahkan, pengaruh beliau sangat kuat," ujar Shalahuddin.
   
Lanjut dia, kondisi demikian menjadikan pertarungan politik di Pilkada 2010 makin ketat. Oleh karenanya perlu ektra kerja keras. Apalagi dari figur-figur yang muncul, dinilai Shalahuddin, kebanyakan hanya dagelan. Sebab kesan yang bisa ditangkapnya, hampir mayoritas asal nyalon. Artinya, dari sisi pemahaman mengenai kebutuhan Karawang kedepan, ia sebut, baru sekedar teori. Belum matching (nyambung) dengan kondisi riil. Baik dari sisi kemampuan anggaran Karawang maupun hal-hal yang terkait otoritas pemeirntah daerah itu sendiri.
   
"Yang membuat saya agak miris, ketika ada di antara orang yang mau nyalon, memiliki catatan hukum tidak baik. Ada yang pernah terlibat penipuan, atau tindak kriminal lainnya hingga yang pernah terjerat dugaan korupsi. Saya khawatir jabatan bupati dipikir mereka hanya sekedar main-main. Harusnya jabatan bupati yang terhormat itu dihargai dengan kehadiran orang-orang bersih. Makanya situasi kompetitif di panggung Pilkada nanti mesti diisi oleh orang-orang kredibel dan akuntabel. Mereka adalah orang-orang pilihan dari sisi kecerdasan serta kreatifitasnya terujui. Bukan asal-asalan," saran Shalahuddin sambil mengingatkan.
  
Mengenai kemungkinan dirinya maju atau tidak untuk nyalon, lagi-lagi Shalahuddin hanya sekedar memberikan jawaban bahwa belum saatnya harus mengambil sikap sekarang. Selain terlalu dini, ia juga mesti menunggu respon di masyarakat seperti apa dari sekian nama yang sudah lebih dulu menyatakan siap nyalon jadi calon bupati. Kalau pun ia mau maju, ia lebih memilih cukup nyalon sebagai wakil bupati.
   
"Saya tidak akan melamar parpol atau figur manapun. Kecuali kalau diminta, baru saya pertimbangkan. Namun sejuah ini belum ada yang berani meminta saya. Walau kemarin telah datang ke PKB, itu atas undangan saja. Bukan kehendak sendiri. Begitu pun dengan Golkar, komunikasi saja yang arahnya ke pencalonan belum pernah dilakukan. Jika ada yang mau menggandeng saya, itu juga dengan syarat harus se-platform. Artinya, mereka dari dukungan parpol berbasis keagamaan, dan berpeluang menang. Ngapain nyalon harus kalah? Terus terang, seandainya terpaksa saya harus maju, pasti akan minta restu Dadang Muchtar dulu. Soal kepastiannya, tunggu saja dalam dua minggu ini," ucap Shalahuddin terkesan masih malu-malu. (vins)

Firman Utina: Kata Siapa Saya Mau Pindah ke Persija?

Firman Utina

KARAWANG, RAKA-
Setelah tersiar kabar Playmaker Pelita Jaya Karawang FC, Firman Utina bakal hengkang ke Persija mengikuti mantan pelatihnya di Arema Malang dan Tim Nasional Benny Dollo, dengan nilai transfer Rp. 300 juta ditanggapi dingin oleh Firman Utina. Menurut keterangan yang berhasil dihimpun RAKA, Firman Utina belum mau berkomentar soal isu kepindahannya ke Persija pada putaran kedua Indonesia Super League (ISL). "Kata siapa saya mau pindah ke Persija," katanya, Rabu (3/1).

Ia melanjutkan, sebenarnya ia sudah mendengar kabar itu. Tapi dirinya masih menunggu kepastian dari manajemen Pelita Jaya. Pasalnya firman saat ini tidak memiliki agen pemain, jadi kepindahannya merupakan urusan manajemen ke manajemen. "Pihak Pelita masih belum menunaikan kewajibannya kepada saya. Kalau memang kewajiban tersebut sudah dipenuhi, saya siap pindah ke Persija," katanya.  Menurut staff Manajemen Pelita Jaya karawang, Mahar, sampai saat ini pihak Pelita belum memastikan apakah Firman jadi hengkang ke Persija atau tidak. "Semuanya masih belum jelas, apakah Firman jadi diboyong Persija atau tidak. Pasalnya kesepakatan Pelita dengan Persija masih bersifat lisan," tuturnya.

Terkait banyaknya pemberitaan yang menyatakan firman sudah dipastikan hengkang ke Persija, Mahar mengatakan hal itu terlalu dibesar-besarkan. "Ah itu sih dibesar-besarkan saja, karena saya belum mendengar Firman ke Persija," katanya. Berbeda dengan Firman yang masih abu-abu, Ridwan Barkoui striker asal Maroko yang pada putaran pertama bermain di Persiwa Wamena, dipastikan bergabung dengan tim yang berjuluk 'The Young Guns' pada paruh musim terakhir. "Kalau Barkoui itu sudah pasti akan bermain dengan Pelita," tandasnya. Sementara itu, Direktur PT Nirwana Pelita Jaya Rahim Soekasah mengatakan kesepakatan antara Pelita Jaya dengan Persija masih bersifat lisan.  "Saya menelepon Pelatih Persija Benny Dolo, Jumat (29/1). Saat saya tawarkan Firman, Benny ternyata setuju. Mungkin dalam waktu dekat ini Firman sudah resmi dikontrak Persija," katanya.

Rahim mengatakan Firman dijual dengan nilai Rp 300 juta. Namun, Pelita Jaya tidak akan menerima uang tersebut dalam jumlah yang utuh. Pasalnya, Pelita Jaya masih memiliki kewajiban seperti signing fee dan gaji bulan ini. Rencana dilepasnya Firman ke Persija, menurut Rahim disebabkan selama ini Firman lebih sering dibangkucadangankan oleh Pelatih Pelita Jaya Karawang FC fandi Ahmad. "Sangat disayangkan pemain Tim Nasional seperti Firman sering dibangkucadangankan. Daripada di bangku cadangan terus lebih baik dijual," tandasnya. (psn)

BM PAN Adukan Penebar Black Campaign

LAPORKAN ISU: Para aktivis BM PAN laporkan penyebar black campaign ke Polres Karawang, kemarin.

KARAWANG,RAKA– Sejumlah aktivis Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) terlihat memasuki areal Polres Karawang. Aktivis yang dimotori Maryadi itu menyambangi ruangan kantor Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan(Kasat Intelkam) AKP Agus Suryana, Rabu (3/2) kemarin. Mereka meminta agar peristiwa penyebaran isu-isu yang menyesatkan dapat diantisipasi dan tidak terulang kembali terutama jelang pilkada Karawang 2010.

Menurut Maryadi, beredarnya isu Bupati Karawang, Dadang S Muchtar meninggal dunia paska menjalani operasi di Singapura, merupakan bagian dari konstalasi politik  yang sudah mulai menghangat di Karawang, karena tahapan  penyelenggaraan  pilkada akan dimulai April mendatang." Penyebaran isu negatif ini harus disikapi Polres Karawang, guna menjaga kestabilan Karawang agar tidak terjebak dalam situasi yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan," ujarnya.

Isu yang sempat merebak ke berbagai lapisan masyarakat di Karawang akhir Januari lalu, kata Maryadi  merupakan salah satu Black Campaign yang dilakukan oleh elit politik Karawang, yang memanfaatkan moment tersebut  untuk kepentingan golongannya."Makanya, kami meminta kepolisian untuk mengungkap dalang intelektual penyebar isu tersebut, yang dirancang secara sistematis hingga sampai ke pelosok-pelosok desa," pintanya. Jika penebar isu negatif ini dibiarkan,imbuh dia, dikhawatirkan akan mencederai proses demokrasi  dan akan menjadi pemicu terciptanya pembusukan antar kandidat bupati yang lebih parah dimasa yang akan datang.

Dadan Suhendarsyah, aktivis BM PAN lainnya, sangat berharap kepada jajaran Polres Karawang dapat  mengambil  berbagai langkah antisipasi, terkait mulai merebaknya Black Campaign itu. Baik yang sengaja dihembuskan naupun  yang dilakukan oleh  kandidat atau pun pihak-pihak lain yang dengan sengaja menginginkan Karawang chaos."Semakin ke sini kondtalasi politik semakin memanas, sehingga kepolisian yang memiliki kewenanganan dalam penanganan kasus-kasus ini, setidaknya dapat memberikan pengertian terhadap masyarakat bahwa tindakan tersebut kriminal," ujarnya.

Kasat Intelkam, Polres Karawang, AKP. Agus Suryana mengatakan, dirinya memang sempat mendengar isu yang menyebutkan informasi Bupati Karawang meninggal dunia. Namun tak seorang pun warga yang menyampaikan atau menanyakan langsung kepadanya baik secara lisan maupun lewat SMS. Meski begitu, Agus mensinyalir isu  tersebut memang sengaja dihembuskan oleh pihak yang memiliki kepentingan di saat semakin dekatnya penyelenggaraan pilkada. "Kita juga sangat berharap mendapat informasi atau  masukan baik dari LSM maupun dari masyarakat, apabila ada hal yang memang perlu diantisipasi secara bersama-sama. Sehingga segala bentuk peristiwa yang akan muncul jelang penyelenggaraan Pilkada dapat ditangani sedini mungkin," katanya. (ops)

Pemuda Aceh Jalan Kaki Keliling Indonesia

KARAWANG, RAKA - Nekad, mungkin itu tanggapan orang apabila mendengar ada yang ingin berkeliling Indonesia dengan berjalan kaki. Tapi pemuda asal Desa Brandang Kecamatan Laweuh Sumur Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Faqih 'Bolang' (28) ingin membuktikan dengan berjalan kaki ia bisa mengelilingi Indonesia. Dengan berbekal keyakinan diri, tas ransel, dan surat keterangan perjalanan dari pemerintah setempat, ia berangkat dari Sabang menuju Merauke. Dan setelah 14 bulan mengarungi jalur Sumatera, kini pemuda tersebut sampai di Karawang.

Menurut penuturannya kepada RAKA, faqih mengatakan sebelum sampai ke Merauke, ia mulai start dari Sabang lalu menyusuri Sumantera, setelah itu menyebrang ke Pulan Jawa dan berakhir di Surabaya, setelah selesai menyusuri Pulan Jawa ia langsung menyebrang ke Pulan kalimantan setelah itu ke Sulawesi lalu ke Maluku. Setelah dari Maluku ia lalu turun ke Pulau Bali lalu ke NTT dan terakhir ke Papua. "Saya berangkat tanggal 1 November 2008 dan rencana saya dari sampai ke Merauke tahun 2014. Mudah-mudahan target ini bisa dicapai," ujarnya, Rabu (3/1) siang.
Ia melanjutkan, niat awal dari perjalannya tersebut adalah ingin bersilaturahmi dan mengetahui budaya di berbagai belahan bumi nusantara. "Saya sangat mencitai kebudayaan Indonesia. Dengan berjalan kaki berkeliling Nusantara, Insya Allah saya bisa langsung melihat dan merasakan kebiasaan, maupun budaya saudara-saudara kita di berbagai belahan Nusantara," ujarnya.

Faqih yang kini sedang berada di base camp club motor Rider Mio Community (RMC) Karawang, mengaku sedang mengalami pembengkakan ginjal karena minimnya pasokan cairan kedalam tubuh. Meski demikian, ketika sudah sembuh ia bertekad akan meneruskan perjalanan. "Sebelum sampai ke Pulan Jawa, saya juga pernah sakit tiga kali. Tapi setelah istirahat cukup dan konsultasi dengan pihak kesehatan setempat, akhirnya saya bisa sehat kembali. Karena saya pikir sudah kepalang keluar pintu rumah, dan malu kalau harus kembali lagi ke rumah," tuturnya.
Ia mengaku, selama perjalanan respon lingkungan masyarakat yang ia singgahi pada pertama kali melihatnya selalu mengatakan aneh. Tapi ketika mengenal siapa dirinya dan apa maksud dari tujuan perjalanannya, masyarakat tersebut menjadi sangat dekat bahkan menerima Faqih. "Alhamdulillah selama perjalanan saya banyak pengalaman. Dan dengan berjalan kaki saya jadi lebih mengenal masyarakat di luar daerah. Dari mulai masyarakat desa, kecamatan, sampai perkotaan ternyata memiliki karakter dan ciri yang berbeda-beda," akunya.

Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, ia mengandalkan dari keridhoan masyarakat sekitar dan pemerintah setempat. "Setiap singgah ke suatu daerah, saya langsung ke pemerintah setempat untuk meminta surat perjalanan. Dan biasanya mereka suka memberi uang serelanya. Selain itu, saya banyak dibantu oleh komunitas motor, dan sampai hari ini komunitas motor tersebut selalu mengawal saya," katanya.
Dalam menunaikan ekspedisinya mengelilingi Indonesia, ia meminta doa restu kepada seluruh rakyat karawang agar perjalananya dari Sabang ke Merauke bisa sukses. "Saya ingin membuktikan kalau anak Aceh tidak seperti yang dipikirkan. Mudah-mudahan dengan perjalanan ini saya bisa menggugah para pemuda yang selama ini saya lihat sudah luntur rasa nasionalismenya. Makanya saya meminta doa kepada seluruh rakyat Karawang maupun rakyat Indonesia, agar ekspedisi ini berjalan dengan lancar," katanya.

Priantono (32) salah seorang anggota RMC mengatakan, agar perjalanan Faqih berjalan dengan lancar, saat ini pihaknya sudah mengkoordinasikan komunitas-komunitas motor agar ketika faqih singgah didaerahnya, mereka bisa mengawal Faqih. "Semua anak-anak komunitas sudah siap. Mudah-mudahan ekspedisi ini berjalan dengan lancar," ujarnya. (psn)

Pasutri Ditahan Gelapkan Dana Pensiun

 KARAWANG,RAKA - Kepolisian Sektor Karawang berhasil menangkap dan mengamankan pasangan suami isteri (pasutri) TH (50) dan OM (55), di sekitar Perumahan Galuh Mas, Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur, Karawang, Selasa (2/2)  malam lalu. Kedua pasutri itu ditangkap dan ditahan karena diduga terlibat dalam pencairan pinjaman dana pensiunan senilai Rp 2,5 miliar.

Kapolres Karawang AKBP Rudi Antariksawan melalui Kapolsek Karawang Kota AKP H Hermawan mengatakan, pihaknya melakukan penangkapan terhadap pasutri tersebut setelah sebelumnya mendapatkan laporan dari Diah Restu Puji Astuti (50) mantan Bendahara PT L yang berlokasi di Bandung.  Dalam laporannya, Restu mengaku telah ditipu oleh pasutri itu karena telah  mengajukan aplikasi yang diduga fiktif untuk mendapatkan kucuran kredit dari salah satu bank swasta di Bandung bekerja sama dengan salah satu BUMN di Karawang. "Dia (Restu) melapor ke sini  karena menduga pasutri itu telah mengajukan aplikasi fiktif untuk mendapatkan kredit," ujarnya ketika ditemui RAKA di kantornya, kemarin.

Bahkan, sejak 3 November 2009 hingga awal Januari 2010, kata Hermawan, pihak bank tersebut sudah menggelontorkan dana hampir Rp 2,5 setelah aplikasi yang diajukan para 'pensiunan' itu dianggap lengkap. Apalagi, dalam aplikasi tersebut, pemohon juga menyatakan tidak keberatan uang cicilan pinjaman selama tiga bulan dimuka langsung dipotong. "Awalnya sih cicilan kredit itu lancar-lancar saja dalam tiga bulan pertama karena memang sudah dipotong duluan. Sadar, cicilan berikutnya akan menjadi masalah, Restu pun buru-buru melapor," lanjut kapolsek.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, dari 50 'pensiunan' yang mengajukan aplikasi pinjaman itu, 30 diantaranya tercatat menggunakan domisili Karawang yang tersebar di berbagai Kecamatan seperti Kecamatan  Karawang Barat, Telagasari maupun Klari. 10 pensiunan menggunakan alamat Subang dan 10 Bandung. " Setelah kita melacak 'pensiunan' yang mengajukan kredit sesuai domisili, ternyata tidak dikenal. Bahkan alamat yang dimaksud juga diduga fiktif," jelasnya.

Hermawan juga mensinyalir ada aktor intelektual yang terlibat dalam kasus ini. Sebab, pemberi kredit dapat dengan mudahnya menggelontorkan dana  hanya cukup dengan laporan lewat SMS dari pihak PT L. " Pak, berkasnya sudah lengkap dan dikirim ke bank swasta itu. Kemudian pihak bank mengirim SMS ke pimpinan cabang  BUMN di Karawang hingga akhirnya uang itu cair. Prosesnya terlalu mudah dan tidak masuk akal. Namun, untuk lebih jelasnya silahkan konfirmasi langsung ke polres karena sudah kita limpahkan ke sana," pungkasnya. (ops)

Jumlah Calon Jamkesda 500 Ribuan Orang

KARAWANG, RAKA – Data jumlah keluarga miskin yang akan dimasukan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sedang diverifikasi ulang. Sebab angka masuk berdasarkan hasil yang diperoleh Bagian Kesra Setda, sangat besar hingga mencapai 500 ribuan lebih. Hal ini terungkap saat hearing Komisi D DPRD dengan Dinas Kesehatan, Rabu (3/2). Dikatakan kepala dinasnya, dr. Asep Hidayat Lukman, MM, verikasi atas data itu diharapkannya jangan sampai terjadi duplikasi. Karena tidak tertutup kemungkinan data keluarga miskin tersebut sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta Jamkesmas.
   
"Pengalaman selama tahun 2009, dana subsidi bagi pelayanan kesehatan yang disiapkan APBD kita sampai defisit Rp 5 miliar. Padahal dana yang disiapkan mencapai Rp 23 miliar. Ini diakibatkan oleh membludaknya pasien pengguna SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu -red) yang masuk Puskesmas maupun rumah sakit. Membludaknya SKTM itu dikhawatirkan kurang sasaran," ujar dr. Asep.
   
Ia juga menjelaskan, pendataan keluarga miskin diluar Jamkesmas dilakukan sejak Nopember 2009 oleh aparatur pemerintah desa atau kelurahan. Selanjutnya data tersebut masuk dan dikumpulkan Bagian Kesra dengan klasifikasi sebagai miskin dan hampir miskin. Namun selama dialog berlangsung, ada di antara anggota Komisi D dari Fraksi Demokrat malah meminta agar Jamkesda diberlakukan bagi seluruh warga Kabupaten Karawang tanpa terkecuali.
   
Itu berarti, keluarga berkecukupan dari sisi ekonomi juga mesti sama-sama disubsidi APBD bagi pelayanan kesehatannya di rumah sakit. Kalau memang permintaan demikian serius, bisa jadi bakal menimbulkan rasa ketidakadilan yang makin meluas bagi orang-orang miskin. Setidaknya, duit APBD akan tersedot banyak tanpa mempertimbangan ketepatan sasaran. Padahal, keterbatasan anggaran yang dimiliki Karawang bagi pembangunan sektor lain yang dibutuhkan masyarakt masih banyak yang harus digarap.
   
Beruntung, dari sekian pertanyaan yang dilontarkan para wakil rakyat yang membidangi kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan sosial ini, terdapat pula yang mengingatkan jajaran Dinkes agar menegur petugas rumah sakit yang seringkali mendapat keluhan dari masyarakat dalam melayani pasien dari keluarga miskin. Bukan hanya sikap tidak familiar, tidak sedikit pula keluhan muncul soal keharusan membayar uang tambahan saat menebus obat di apotek. Dengan alasan, obat generik yang ditanggung pemerintah telah habis.
   
Menanggapi pertanyaan itu, dr. Asep bersama jajarannya siap menyampaikan hal ini ke pihak pengelola rumah sakit. Namun ia juga sulit membantah, kadang ada pula muncul kasus penyalahgunaan profesi dari orang-orang medis. Ia menyebut misal, ketika ada pasien yang sesungguhnya tidak perlu USG, malah disarankan melakukan USG. Begitu pun soal pemberian obat, kata dr. Asep, bisa jadi seorang oknum dokter lebih mempertimbangkan kerjasama dengan pihak farmasi untuk membuatkan resep ke pasiennya tanpa memperhatikan status pasien itu sendiri.
  
 "Harusnya setiap pasien diarahkan ke obat generik. Selain murah, dijamin subsidinya oleh pemerintah, juga kualitas obatnya tidak kalah dengan obat non generik lainnya. Sehingga tidak malah memberikan beban kepada pasien, terutama pasien dari keluarga miskin peserta Jamkesmas atau pun nanti Jamkesda. Kami jajaran Dinkes siap menindaklanjuti temuan rekan-rekan dewan," tandas dr. Asep di hadapan Komisi D DPRD.
   
Dalam kesempatan yang sama, diungkap pula bahwa jumlah warga Karawang yang terinveksi virus HIV/AIDS sampai akhir tahun 2009 lalu hingga 195 orang. Semua masih dinyatakan sehat. Ditambah 13 orang lainnya telah meninggal dunia. Bahkan ada 2 bayi juga dinyatakan positif HIV. Hanya saja, 1 orang di antaranya sudah meninggal. "Penularan virus HIV yang diderita kedua bayi itu dari orang tuanya melalui plasenta dan ari-ari," terang dr. Asep. (vins)

Bupati Karawang Menjawab

BANYAK masyarakat yang masih awam mengenai kepengurusan surat-surat penting. Seperti membuat KTP, KK, Keterangan Sehat, SIM, mengurus Akta Kelahiran serta pelayanan publik yang lain. Terkait itu, silahkan layangkan SMS anda ke nomor 085716721901. Redaksi tidak menerima SMS yang berbaru SARA.

Hanya 15 Menit Jadi
SELAMA tahun 2009 jumlah pemohon kartu kuning di Kabupaten Karawang sebanyak 32.214 orang. Menurut Staf Pengantar Kerja Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Irwan Kuswandi, melalui mekanisme pembuatan yang tergolong mudah, para pencari kerja (pencaker) bisa mendapatkan kartu kuning kurang lebih lima belas menit. Namun pada saat-saat tertentu, menurutnya pemohon bisa menunggu berjam-jam.

"Pada saat penerimaan Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) dan paska Idul Fitri para pemohon sangat membludak. Akhirnya mereka pun harus bersabar untuk mendapatkan kartu kuning. Untuk mengakomodir semua permintaan masyarakat, kami terpaksa harus kerja lembur. Dari biasanya kerja hanya sampai jam lima sore, kemarin kami pulang jam tujuh malam. Meski membludag, kami tidak kerepotan, namun hanya waktu kerja yang diperpanjang. Tapi dibandingkan tahun kemarin, ini belum seberapa, sebab dulu kami harus bekerja sampai jam empat subuh, "tuturnya, Rabu (3/1) siang.
Terkait masalah biaya untuk pembuatan kartu kuning, Irwan menegaskan pemohon kartu kuning tidak dikenai biaya sedikitpun. Sementara, untuk meningkatkan pelayanan cepat dan memuaskan, Irwan mengaku pihaknya sedang menambah sarana untuk memudahkan pencaker mendapatkan kartu kuning. "Sekarang ada penambahan komputer dan kursi. Mudah-mudahan dengan penambahan ini para pencaker bisa lebih nyaman dan petugas bisa lebih mudah melayani pencaker," ujarnya.

Mekanisme
UNTUK mendapatkan kartu kuning, pencaker harus melalui prosedur mekanisme sesuai dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 7 tahun 2008 tentang Tenaga Kerja. Para pencaker memasukan persyaratan berupa photo ukuran 2x3 dua lembar, foto copy ijasah dan foto copy KTP berdomisili Karawang ke dalam map. Setelah itu mendaftar ke loket, lalu petugas pendaftaran mencatat dalam buku daftar pencaker. Setelah pendaftar tercatat dalam buku daftar pencaker petugas pendaftaran memberikan berkas permohonan kartu kuning ke pencaker. Ketika pencaker sudah menerima berkas permohonan kartu kuning, mereka langsung diwawancara oleh petugas. Setelah itu pencaker tinggal menunggu untuk menerima kartu kuning kurang lebih lima belas menit. (psn)


PERTANYAAN
1. SAYA warga Karawang yang akan mencari kerja di Karawang. Syarat untuk melamar pekerjaan harus memiliki kartu kuning terlebih dahulu. Yang saya tanyakan, seperti apa prosedur kepengurusan kartu kuning di Karawang. (Andi, Klari, 085716721xxx)


2. SAYA akan membuat kartu kuning. Karena tempat tinggal saya jauh dari kota Karawang, informasi tata cara pengurusan kartu kuningpun saya tidak tahu. Apa saja yang harus saya bawa dan mekanismenya seperti apa. Terima kasih. (Bibit, Rengasdengklok, 08563239xxx)

Sarmita: Kunker dan Sidak untuk Kepentingan Rakyat

SUBANG, RAKA – Dalam sehari dua agenda yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat telah dirampungkan oleh komisi B DPRD Subang, Rabu (3/2). Selain melakukan kunjungan kerja (Kunker) kelokasi perusahaan gula putih PG.Rajawali Purwadadi Kecamatan Purwadadi, juga menggelar inspeksi mendadak ke Pasar Sukamandi Kecamatan Ciasem.

Menurut Ketua Komisi B DPRD Subang, Drs.Sarmita, kunker dan sidak tersebut digelar guna kepentingan rakyat. Hanya bedanya kunker itu mengenai kepentingan orang banyak dalam tenaga kerja, sementara sidak ke pasar Sukamandi demi kepentingan warga pedagang pasar.
"Kunker kelokasi PG.Rajawali Purwadadi selain mengenai ketenaga kerjaan juga mengenai konpensasi perusahaan ke PAD Subang.

Disamping kepedulian perusahaan kelingkungan dan tata ruang fasilitas jalan dilingkungan perkebunan PG.Rajawali yang perlu ditingkatkan,"ucap Sarmita.Meski sempat disayangkan, dilanjutkan Sarmita, mengenai PAD yang  tidak ada pemasukan ke pemkab Subang, namun dibagian lain PG.Rajawali masih memberikan masukan. Baik dari pembayaran pajak bumi dan bangunan, serta pengelolaan CSR yang dikeluarkan PG.Rajawali kepada masyarakat penyanggah perusahaan dialokasikan.

Selain itu, meski keberadaan PG. Rajawali tidak sepenuhnya menyerap PAD pemkab Subang, namun dilain pihak ada kepeduliannya. Dan, yang paling pokok dengan adanya PG.Rajawali pemproduksi gula putih dapat menyerap ribuan tenaga kerja diwilayah lingkungan Purwadadi.
"Mengenai tata ruang diwilayah perkebunan PG.Rajawali diharapkan perusahaan tersebut dapat membuat leaning yang layak disepanjang jalan yang ada diwilayah perkebunan. Karena apabila leaning yang ada tidak optimal akan berdampak pada percepatan kerusakan jalan disana,"jelas Sarmita.

Sementara pada sidak yang digelar di ruang rapat Dishub wilayah IV Ciasem yang berada dilantai II pihaknya dapat menyerap aspirasi warga pasar secara menyeluruh. Selain akan dibahas di dewan  juga akan mengirimkan anggotanya dalam pertemuan di kantor dinas BPMP Subang. Dalam pertemuan rencananya akan mempertemukan warga pasar, pengembang maupun pemerintahan Kecamatan. "Pada kunker dan sidak kali ini, komisi B sangat respon pada kepentingan rakyat, baik di PG maupun pada persoalan yang timbul di pasar Sukamandi, "tambahnya. (pir)

Komisi B Gelar Sidak Pasar

SUBANG, RAKA – Komisi B DPRD Kabupaten Subang menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke pasar Sukamandi Kecamatan Ciasem, Rabu (3/1). Sidak itu diharapkan  akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang selama terjadi di pasar tersebut.

Sidak digelar sekitar pukul 14.20 wib oleh anggota komisi B dari partai PAN, Haerul Anwar, Sip. Dia memberikan kesempatan kepada Badan Perwakilan Pedagang Pasar (BP3) Sukamandi, Asep Sutrisno, S.Pd. M.MPd untuk berbicara. Kapasitasnya saat itu membawa aspirasi warga pasar atas legalitas pengembang pasar PT. Larasindo Jaya Kontruksi (LJK) yang tidak jelas kantornya.

Asep, mengharapkan kepada komisi B dapat memberikan solusi atas sikap PT.LJK yang terkesan memaksakan kehendak. Terutama rencananya yang akan membangun kios difasilitas umum (Fasum). Yakni dilorong pasar yang merupakan sarana lalulintas pengunjung pasar. Ironisnya, dia mengatakan alasan perubahan site plan, dan terbitnya surat IMB yang dijadikan modal PT.LJK untuk merubah fasum dijadikan kios.

Komisi B dapat memberikan titik terang mengenai limit waktu kontraktual PT.LJK sebagai pengembang pasar Sukamandi. Belum diselesaikannya belasan kios yang masih berupa rangka bangunan, pemasangan Hidrant, pemasangan KWH dan sejumlah titik yang juga belum terselesaikan. "Saya sebagai BP3, adalah bagian dari warga pasar yang independent perlu kejelasan PT. LJK yang selalu memanfaatkan lahan fasum untuk kepentingannya, saya percaya komisi B akan berpihak kepada rakyat untuk meluruskan permasalahan ini, "ucap Asep.

Sementara itu, Camat Ciasem, Suwarna Samsudin, S.Sos saat diberi kesempatan untuk berkomentar, pihaknya akan tetap mendukung pada aturan yang ada. Baik mengenai legalitas MoU PT.LJK sebagai pengembang dengan pemkab Subang, dan legalitas lainnya. Adapun titik terangnya akan digelar di kantor Dinas BPMP Subang. Karena sesuai surat undangan yang dilayangkan Dinas BPMP tertanggal (3/2) nomor 503/58/Bid.Perijinan dalam pembahasan permasalahan yang berkembang dipasar Sukamandi, hususnya mengenai adanya pencabutan. Sementara surat IMB yang telah diterbitkan dinas BPMP atas surat permohonan PT.LJK. "Persoalan yang timbul dipasar ini akan ada titik terang hari besok (Kamis,4/1) setelah kita membahas bareng dikantor dinas BPMP Subang, agar masalah yang ada segera klier, "terang camat,Ungkapan lainnya diajukan oleh peserta rapat inspeksi komisi B, dan juga beberapa anggota komisi B pada dasarnya akan mendukung dan menuntaskan persoalan yang timbul, agar kedepannya pasar Sukamandi bisa berkembang dengan tentram dan aman.

Sementara Ketua Komisi B DPRD Subang, Drs Sarmita dalam pemaparannya yang juga sebagai penutup rapat dalam sidak menyimpulkan, beberapa permasalahan yang telah diungkapkan oleh sejumlah pihak telah dikantonginya. Namun untuk menindak lanjutinya pihaknya akan mengirimkan anggota komisinya dalam temu rapat di dinas BPMP Subang besok, Kamis (4/2). "Yang terpenting sidak komisi B ini dilakukan agar permasalahan yang timbul tidak menjadi permasalahan yang akan berdampak pada anarkis. Insyaallah dengan kebersamaan kita akan dapat menemukan jalan keluarnya,"ucapnya.

Sementara itu staf PG Rajawali bagian SDM, Djajuli pada saat dikonfirmasi tidak dapat memberikan keterangan adanya kegiatan kunker tersebut.
Selain memboyong seluruh anggota komisi B, sidak yang digelar di Kantor Dishub Sukamandi tersebut
dihadiri Camat Ciasem dan Kepala Satpol PP Kecamatan Ciasem, anggota Mapolsek Ciasem, anggota Dishub wilayah IV Ciasem, BP 3 Sukamandi, Ketua Karang Taruna dan aparat Desa Ciasemgirang dan sejumlah tokoh/warga pasar Sukamandi, disamping Ketua Komisi B Drs. Sarmita. (pir)

Asuransi Jamkes Kurang Direspon


RENGASDENGKLOK, RAKA
- Penggunaan surat Keterangan tidak mampu (SKTM) bagi masyarakat miskin di wilayah Kecamatan Rengasdengklok, sejak satu bulan ini mulai santer diperbincangkan. Pasalnya, penggunaan SKTM dengan persetujuan Sekertaris Camat sering kali dipertanyakan pihak rumah sakit bahkan hingga tidak bisa difungsikan.

Terkait itu kalangan masyarakat Rengasdengklok mulai menantikan rencana kebijakan Pemerintah Daerah Karawang 2010. Kebijakan itu diharapkan bisa menjamin kesehatan seluruh masyarakatnya memakai asuransi. Seperti dikatakan ketua RT Dusun Pulo sari, Desa Kalangsuria Prasetyo (40) kepada RAKA, Rabu (3/20 kemarin.
Kata dia, belum lama ini, ia pernah mengalami penolakan untuk pengunaan SKTM dari pihak rumah sakit, dengan alasan pelengkapan surat itu hanya memakai persetujuan Sekertaris Camat. Padahal, persetujuan seckcam untuk penggunaan SKTM karena camat sedang ada pekerjaan di luar kantor. "Sayapun jadi bingung ketika SKTM itu ditolak dengan alasan seperti itu. Terpaksa kita balik arah untuk melengkapi SKTM sesuai permintaan,"jelasnya.

Padahal, lanjut dia, untuk mendapat persetujuan yang sesuai dengan permintaan itu, pihaknya merasa dirugikan. Salah satunya, kerugian waktu ketika berbarengan camat sedang melakukan tugas di luar kabupaten. "Dalam hal ini, kita hanya kecewa dengan sistem pada penggunaan SKTM. Padahal, Rata rata penggunaannya bersifat darurat. Untuk itu, ia mendukung rencana pemkab yang sempat digemborkan untuk mengasuransikan seluruh masyarakat. Dan itu, juga bakal mendapat respon positif dari berbagai kalangan, "jelasnya. Secara terpisah, Seketaris Camat Rengasdengklok, Drs. Irlan Suirlan di dampingi Kasi Kesra ketika dikomfirmasi membenarkan sekaligus menyesalkan permasalahan itu. Namun demikian, ia pun mempertanyakan mengenai sistem yang di berlakukan untuk penggunaan SKTM. Sepengetahuannya, pihaknya pun berhak memberikan persetujuan pengunaan SKTM ketika yang bersangkutan sedang tugas di luar kantor.

Sementara, kasi kesra mengatakan bahwa permasalahan itu telah diklarifikasi oleh pihak rumah sakit ketika sengaja dipertanyakan pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa yang bersangkutan. Sebelumnya, rencana untuk mengasuransikan masyarakat merupakan gagasan dari fungsionaris PDI-P yang Juga ketua Komisi C DPRD Kabupaten Karawang, H. Tono Bahtiar untuk meminimalisir permasalahan selain sebagai bentuk bantuan yang tepat sasaran pada masyarakat terutama gakin di kabupaten karawang mengenai jaminan kesehatan. (get)

DPKP Didesak Antisipasi Flu Burung, Ratusan Ayam Mati Mendadak di Desa Kendaljaya


PEDES, RAKA - Dinas Peternakan Kelautan Peternakan (DPKP) Karawang didesak secepatnya mengambil langkah-langkah antisipasi penyebaran wabah menular. Terlebih sejak sepekan ini merebak kasus kematian ratusan ayam di Dusun Pejaten, Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes. Masyarakat khawatir kematian ratusan ayam itu disebabkan virus flu burung.

Kadiv Advokasi dan Hukum LSM Somaka karawang, Haryanto S.H menyikapi kecemasan warga tentang wabah yang diperkirakan akibat cuaca buruk.
Berdasarkan data hasil investigasi, kata dia, setidaknya sudah ada 70 kasus flu burung ditemukan di 10 kabupaten se-Jawa Barat, menurut keterangan dari Dinas Peternakan Jawa Barat,  2.695 ekor ayam buras mati. Kasus itu, tersebar di 52 kecamatan pada 10 kabupaten yakni Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Garut, Tasikmalaya dan Ciamis. Sementara, lanjut dia, sepanjang 2009 terdapat 170 kasus flu burung yang menyebabkan 5.528 ekor ayam buras mati. Dan itu, tersebar di 21 kabupaten/kota. Diataranya, hanya kota Cirebon, Bekasi, Sukabumi dan Banjar yang tidak melaporkan adanya kasus Avian Influenza atau AI pada unggas. 

Untuk tahun 2010 ini, DPK Jawa Barat menyatakan sudah menyiapkan 3,245 juta dosis vaksin flu burung dan 3.450 liter desinfektan. Sebagian kecil vaksin itu, yakni 245 ribu dosis sisa vaksin tahun kemarin. "Dilaporkan 6,858 juta unggas sudah divaksin. Mayoritas yakni 71,5 persennya ayam buras, itik 11,72 persennya, ayam ras petelur 5,21 persen, ayam ras pedaging 4,42 persen, serta sisanya berupa angsa, entok, dan burung, "terangnya. Melihat itu, ungkap dia, wajar saja jika warga karawang pun cemas terhadap wabah mematikan, setelah banyak diantara ayam-ayam ternak mereka yang mati mendadak, meski belum dipastikan terserang flu burung. "Karena itu, Kita minta Dinas Peternakan Karawang untuk turun meninjau daerah yang ayamnya banyak yang mati," tandasnya.

Seperti diketahui, Awal Februari 2010 ini, sudah di wilayah Utara Karawang sudah ada dua kasus puluhan hingga ratusan ayam ternak yang mati medadak, seperti di Desa Dewisari, Kecamatan Rengasdengklok, dan di Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes. Sebaliknya, warga melakukan antisipasi flu burung dengan cara membakar dan mengubur ayam mereka yang mati mendadak. "Namun begitu, sehubung tidak ditemukan ciri-ciri penyakit flu burung dan hanya menyebut penyakit itu sebagai kasus tetelo, "paparnya. (get)

Kendal Jaya Minta Audiensi Bantuan Bencana

KORBAN BANJIR: Kades Kendal Jaya, Ralim Dora (kanan) memperlihatkan desanya yang baru diterjang banjir.

PEDES, RAKA
- Untuk menanggulangi berbagai jenis ancaman bencana alam serta penanganan terhadap akibat bencana alam di daerahnya, Pemdes Kendal Jaya berencana mengajukan bantuan kepada pemerintah kabupaten. Permohonan itu rencananya akan disampaikan melalui koordinator bagian kesejahteraan masyarakat.

Kepala Desa Kendal Jaya, Ralim Dora, mengatakan itu kepada RAKA, Rabu (3/1). "Saat ini, kami baru menjadwalkan, kapan waktu yang tepat berangkat ke kota Karawang, untuk mengadakan audiensi dan sekaligus menyampaikan permohonan bantuan itu kepada bagian terkait, "katanya. Tetapi, lanjutnya, sebelumnya dia akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu pada  pihak terkait di kabupaten Karawang untuk mengatur jadwal audiensi tersebut.

Disebutkannya, dalam kesempatan audiensi nanti, pihaknya akan memohon bantuan pemerintah kabupaten, baik untuk menanggulangi berbagai ancaman bencana alam maupun penanganan berbagai jenis bencana alam yang telah terjadi di daerahnya. Seperti untuk penanganan bencana banjir langganan di Dusun Kendal jaya barat dengan jumlah penduduk 1600 jiwa, berikut beberapa dusun lainnya dan area pesawahan yang selalu terkena dampaknya. Sementara, tokoh masyarakat Dusun Kendal Jaya Barat, warman (34) ketika dikonfirmasi mendukung upaya kepala desanya. Harap dia, bantuan yang akan di ajukan dan diharap bisa terealisasikan, terutama berupa bantuan dana. Lainnya, bisa juga berupa bantuan program atau kegiatan. Sebab, kalau hanya mengandalkan dana dari ADD Kendaljaya sekitar 100 juta, kades mengaku tidak akan mampu.(get)

Belum Mampu Kembangkan Pariwisata


PEMERINTAH
Kabupaten Karawang belum mampu mengembangkan pariwisata yang ada di kabupaten ini. Selama ini perhatian pemerintah tidak mengacu pada pembangunan lokasi wisata. Seperti pantai Pakisjaya yang memiliki potensi besar bagi daerah. Demikian juru tagih karcis Pantai Tanjung Pakis, Tarman kepada RAKA, ditemui dilokasi.

Imbas dari itu, lanjut dia, perusahaan pengelola pantai Wisata Pakisjaya akhirnya berfikir dua kali untuk lebih mensejahterakan masyarakat setempat. Contohnya, untuk akses jalan menuju lokasi wisata beberapa pengunjung mengatakan sangat buruk. Sebaliknya, kondisi tersebut mempengaruhi pendapatan pengelola, karena minat pengunjung jadi berkurang.  Sisi lain, ungkap dia, pihak pengelola masih mengeluhkan soal status tanah yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Akibatnya,  masyarakat pun mengkalim tanah yang ada di lokasi wisata, begitu juga yang dilakukan Perhutani. "Pengelola dibuat bingung tentang status tanah. Jika lokasi dibangun dan dikomplen, maka kerugian besar sudah pasti akan diterima perusahaan," ucapnya.

Maka dari itu, Pemda harus mempertegas status tanah. Dia juga meminta DPRD untuk memfasilitasi semua orang yang bersangkutan dengan status tanah itu. Hal ini untuk memperjelas status tanah. "Jika pemerintah bisa mengembangkan parawisata di Kecamatan Pakisjaya ini, masyarakat setempat bisa menggali potensi yang ada, semisal jualan di area wisata. Kemudian, dari pihak perusahaan pun bisa memberikan kontribusi pada desa setiap tahun untuk kesejahteraan dan pembangunan desa setempat, "harapnya. (get)

DBD Serang Desa Sukatani, Tujuh Warga Dirawat

CILAMAYA, RAKA- Setelah banjir yang melanda Kecamatan Cilamaya Wetan, sebagian masyarakat Desa Sukatani terjangkit wabah Demam Berdarah (DBD).
Menurut Kepala Desa Sukatani H. Wawang Taswan ketika ditemui RAKA di kantornya, Rabu (3/1), bahwa sejauh ini yang terkena demam berdarah tersebut sekitar tujuh orang. Satu orang pasien masih dalam kondisi kritis. "Hingga kini pasien masih dirawat disalah satu rumah sakit di Kota Karawang, selebihnya sudah membaik," tuturnya seusai memimpin rapat minggon desa.

Saat melihat kondisi sebagian masyarakatnya terkena demam berdarah, Wawang mengaku langsung melaporkanya ke UPTD Kesehatan Kecamatan Cilamaya Wetan.
Menurut petugas UPTD Kesehatan setempat, apalagi memasuki musim hujan, jentik-jentik nyamuk demam berdarah akan mudah sekali berkembang, karena banyaknya genangan air yang tergenang di tiap kubangan. Dan yang terpenting untuk mencegah agar demam berdarah tidak lagi berkembang, ada tiga hal yang yang mesti diperhatikan yaitu menutup genagan air, menguras bak mandi seminggu sekali, serta mengubur barang bekas yang bisa menampung air seperti botol air mineral dan sampah lainnya.Selain itu, salah satu tindakan untuk mencegah berkembangnya jentik-jentik nyamuk, rencananya akan dilakukan pengasapan ke rumah-rumah warga.

Namun rencana pengasapan ini ditolak sebagian masyarakat, dengan alasan bahwa setelah rumah diberikan pengasapan atau fogging, seluruh ruangan akan berbau. Meski demikian, petugas kesehatan Desa Sukatani, Ela, yang bertugas dipustu Desa Sukatani melalui Kepala Dusun (kadus) dan Rt untuk memberi pengarahan kepada masyarakat agar pengasapan merupakan salah satu cara untuk membunuh jentik-jentik nyamuk agar tidak bisa berkembang biak.  "Dengan demikian DBD yang sudah menyerang sebagian masyarakat Sukatani ini bisa di cegah dengan upaya pengasapan dan pemberian bubuk abate pada bak mandi dan lainya," imbuhnya.

Harus Dicegah
Untuk mengindari penyakit yang belum ada obat maupun vaksinnya ini, masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan, melakukan pemberantasan jentik nyamuk dengan 3M Plus (mengubur, menguras dan menutup plus hindari gigitan nyamuk). Demikian pesan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Depkes Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama berkaitan peningkatan kasus DBD di berbagai daerah serta datangnya musim hujan ini. Menurut Dirjen P2PL, sejak Januari – Oktober 2009, Demam Berdarah Dengue (DBD) telah menelan 1.013 korban jiwa dari total penderita sebanyak 121.423 orang (CFR: 0,83). Jumlah ini meningkat dibandingkan periode tahun 2008 yaitu 953 orang meninggal dari 117.830 kasus (CFR: 0,81). Jangan tunggu jatuh banyak korban lagi, lakukan 3 M Plus secara bersama-sama.

Dari kasus yang dilaporkan selama tahun 2009, tercatat 10 provinsi yang menunjukkan kasus terbanyak, yaitu Jawa Barat (29.334 kasus 244 meninggal), DKI Jakarta (26.326 kasus 33 meninggal), Jawa Timur (15.362 kasus 147 meninggal), Jawa Tengah (15.328 kasus, 202 meninggal), Kalimantan Barat (5.619 kasus, 114 meninggal), Bali (5.334 kasus, 8 meninggal), Banten (3.527 kasus, 50 meninggal), Kalimantan Timur (2.758 kasus, 34 meninggal), Sumatera Utara (2.299 kasus, 31 meninggal), dan Sulawesi Selatan (2.296 kasus, 20 meninggal), ujar Prof. Tjandra.

Beberapa provinsi yang mengalami peningkatan kasus dibandingakan tahun 2008 adalah Jambi, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat dan Papua. Korban akibat DDB diperkirakan terus bertambah terutama pasca banjir, pergantian musim, dan pada waktu curah hujan jarang terjadi dimana banyak penampungan air seperti vas bunga, tendon air/ water toren, bak mandi, tempayan serta ban bekas, kaleng bekas, botol minuman bekas dan sebagainya yang dekat dengan lingkungan pemukiman penduduk tidak dibersihkan, sehingga menjadi tempat perindukan nyamuk Aedes Aegypti penular DBD.

Nyamuk ini juga menularkan penyakit Chikungunya yang menyerang otot-otot dan menimbulkan nyeri berat. Menggigit pada siang hari dengan waku efektif 2 jam setelah matahari terbit (pukul 08.00 12.00 dan beberapa jam setelah matahari tenggelam (pukul 15.00 – 17.00). Setelah digigit nyamuk, antara 3 – 14 hari kemudian atau biasanya 4 – 7 hari akan menunjukkan gejala atau tanda-tanda DBD. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari gigitan nyamuk Aedes Aegypti, yaitu menggunakan obat nyamuk oles (repellent), menggunakan kelambu bila tidur siang, dan usir nyamuk dengan obat nyamuk bakar/ semprot baik di dalam maupun di luar rumah pada pagi dan sore hari.

Tanda atau gejala DBD yang muncul seperti bintik-bintik merah pada kulit. Selain itu suhu badan lebih dari 38OC, badan terasa lemah dan lesu, gelisah, ujung tangan dan kaki dingin berkeringat, nyeri ulu hati, dan muntah. Dapat pula disertai pendarahan seperti mimisan dan buang air besar bercampur darah serta turunnya jumlah trombosit hingga 100.000/mm3. Tidak perlu menunggu semua gejala ini muncul, bila menemukan beberapa tanda segera periksakan ke dokter atau sarana kesehatan terdekat.
Pertolongan pertama pada penderita dapat dilakukan dengan memberikan minum sebanyak-banyaknya (air masak, air dalam kemasan, air teh, dsb), mengompreskan air dingin pada penderita, serta memberikan obat penurun panas. Bila ada riwayat kejang, berikan obat anti kejang. (aw) 

Petani Cilamaya Turun Tanam

CILAMAYA, RAKA - Setelah guyuran hujan yang menggenangi lahan pertanian di Kecamatan cilamaya Wetan surut, para petani di kecamatan tersebut kembali menanami lahan pertaniannya. Hal ini diungkapkan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Cilamaya Wetan, Suradi di acara Rapat mingon desa, Rabu (3/2).

"Musim hujan yang beberapa minggu lalu mengguyur Wilayah karawang bagian utara, khususnya wilayah Cilamaya yang membuat lahan pertanian dan pemukiman terendam, kini setelah semuanya berlalu para petani yang pada waktu persawahan terendam banjir sudah menanam kembali diladang-ladang mereka," tuturnya.
Terkait dengan benih padi yang diperoleh petani, Sudari mengatakan, para petani untuk mendapatkan benih sebagian ada yang mengulang persemainya dan sebagian benih ini didapat dari luar.

Sementara itu ketika Kepala Desa Sukatani, H Wawang Taswan melihat sebagian besar para petani telah menanam ladang sawahnya, ia langsung mengerahkan seluruh staf pegawai desa serta petani untuk melakukan kalagumarang guna mengantisipasi serangan tikus yang pada musim tanam ini biasanya tikus-tikus ini mulai menyerang tanaman padi yang baru ditanam.

"Kalagumarang ini akan dilaksanakan pada hari sabtu dan minggu".kareana H Wawangpun selaku kepala desa yang lahir dari petani dan iapun seorang petani maka ia dengan kondisi petani ia paham dan mengerti oleh karena itu pada setiap musim keadaan sawah H Wawang ini tahu betul serangan-serangan hama yang akan menyerang sawah-sawah para petani ini. (aw) 

Wanita Hamil Tersermpet 2 Mobil Berturut-turut

BANYUSARI, RAKA - Malang, maksud hati ingin memeriksakan kandungan ke Klinik Puri Asih Jatisari, Rastini (25) warga Kampung Jungklang Desa Pamekaran Kecamatan Banyusari, terserempet dua mobil berturut-turut. Beruntung kondisi janin yang dikandungnya dalam keadaan baik, meski ia harus mengalami luka ringan.

Menurut Wajo (40) salah seorang kerabat dari korban kepada RAKA mengatakan, dalam perjalanan menuju klinik, Rastini dan suaminya Sutisna (30) menggunakan sepeda motor vario berwarna merah, namun ditikungan Desa Jayamukti Jalan Raya Cilamaya tidak jauh dari kantor Kepala Desa Jayamukti Kecamatan Banyusari sebuah angkot menyerempet kendaraan yang ditumpangi oleh pasangan suami istri tersebut, kemudian disusul sebuah truck dari arah belakang melakukan hal yang sama.

"Angkot yang menyerempet langsung tancap gas dan kabur. Bahkan hingga kini angkot yang tidak diketahui nomor dan trayeknya tersebut hilang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, truk yang menyerempet motor pasangan suami istri tersebut berhenti dan langsung membawa korabn ke klinik yang pada sebelumnya akan dituju Rastini dan Sutisna untuk memeriksakan kandunganya  di klinik puri asih jatisari," ujarnya, Rabu (3/1).

Sementara itu, menurut keterangan seorang pegawai klinik Puri Asih, kondisi Rastini dan janinnya dalam keadaan baik-baik saja. Dan tidak lama kemudian setelah diperiksa dokter setempat Rastini langsung diperbolehkan pulang. (aw) 

Teater 'Inggris' Gaya Anak SLTA Karawang, Bakal Digelar 1000-an Siswa di Islamic Center Hari Ini


AKSI teater yang pake bahasa Inggris gaya anak SLTA bakal digelar di lapang Islamic Center Karawang, Kamis (4/2) hari ini. Acara itu jadi program para pengelola kursus bahasa Inggris gratis yang digelar buat para siswa kelas akhir di SLTA di sekolahannya.

Nggak pelak lagi, tuh. Di bakal adanya acara yang juga dipilih buat ada ayang jadi sang juara, itu para siswa peserta pun belakangan ini rame-rame deh cari formula biar aksinya kena lirik dewan juri. Kayak tepe-tepe alias tebar pesona gitu, deh. Malah sampe sore kemarin, anak-anak SMAN 1 plus SMKN 2 masih antusias banget ngegelar latihannya.

"Kebetulan jadwalnya memang sore hari begini," senada Kepsek SMAN 1 Bu Hj. Ati Suginati, MPd dan Kepsek SMKN 2 Bu Sri Gendari, SPd yang ditemui Gen-X secara terpisah di sela latihan para siswanya masing-masing.

Kata Bu Hj. Ati, jadwal latihan sore soalnya pagi hari kan belajar kayak biasa. Belum lagi bakal peserta yang semuanya udah di kelas akhir, juga harus ikutan bimbel buat persiapan UN. "Dan sesuai peruntukkannya, semua Bu Sulis yang menangani," papar Bu Hj. Ati menyebut nama Bu Dra. Sulis Erliasih, guru bahasa Inggris di sekolahannya.

Bu Sri Gendari juga mengungkap kalo acara latihan biar nggak bentrok sama ujikom (maksudnya uji kompetensi) yang saat ini tengah digelar buat para siswanya di kelas akhir. Jadinya, kata Bu Sri, kita sih latihannya curi-curi waktu gitu, deh. "Soalnya ujikom juga sampai sore hari. Dan acara latihan jadinya dibuat penyesuaian," alasan Bu Sri.

Implementasi Pola Simpatif


Yupz. Acara teater 'Inggris' gaya anak SLTA di lapang Islamic Center Karawang itu emang buat dicari sang uaranya. Soalnya emang dibikin lomba. Diakui Sekretaris Disdikpora Karawang, Pak Drs. H. Asep Junaedi, MPd sehubungan Kabid SMA-SMK DIsdikpora Bu Dra. Nining Ratnaningsih nggak bisa ketemu, acara itu dimaksud buat jadi motivasi siswa demi peningkatan SDM.

Selain itu juga bagi implementasi penguasaan bahasa Inggris siswa yang udah dijalani lewat kursus gratisan selama 32 jam. Kursus itu, disebutkan Pak H. Asep digelar di sekolahannya masing-masing yang pake nama pola 'Simpatif', yakni simpel, cepat, efektif.

Di pola 'Simpatif' ini, yang pelaksanaan awalnya dari hasil kerja bareng pusat kursus bahasa Inggris SPEC Karawang, disusun tuh buku panduan yang jadi pegangan peserta. Karenanya di waktu singkat, semua lulusan SMP yang katanya berumlah 23.357 siswa, SMA n SMK 9.200 siswa, plus MA 643 siswa, diharap mampu berbahasa Inggris yang aktif.

Sementara itu sesuai data yang didapat, peserta lomba sebanyak 53 kelompok yang semuanya terdiri atas 31 kelompok siswa SMA, 21 kelompok siswa SMK, dan 1 kelompok siswa MA. Dari jumlah itu, peserta keseluruhan ditaksir lebih 1000-an siswa, sebab masing-masing kelompok dibikin ketentuan minimal 20 siswa.

Buat penentuan sang juara, di acara yang rencananya dimulai pukul 09.00 WIB dan dibuka Bupati Pak Drs. H. Dadang S. Muchtar atawa yang mungkin mewakili, itu dewan juri yang jadi tim penilainya bukan melulu yang internal dari tenaga guru. Biar lebih obyektif, anggota dewan juri juga dari kursus bahasa Inggris SPEC Karawang, pun dari Disdikporsa Kanwil Jabar di Bandung. "Pokoknya 'fair play'. Dan insya Allah para siswa peserta memang benar-benar menguasai," harap Pak H. Asep. (dea wahyudi)

 













Aturan Pilkada Harus Diutamakan

KLARI,RAKA- KPUD merupakan salah satu kunci sukses terselenggaranya Pilkada mendatang. Karena KPUD merupakan pelaksana penyelenggaraan pemilukada. Untuk itu, KPUD harus tetap menjalankan Pilkada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai ada intervensi dari luar untuk mengakomodir kepentingan salah satu pihak calon kontestan pemilu.

Hal tersebut dikatakan oleh anggota Forum Komunikasi Nahdlatul Ulama (FKGMNU) Kabupaten Karawang, Yusuf Akbar pada RAKA, Rabu (2/3) kemarin.
Dilanjutkannya, sengketa pemilu biasanya berasal dari pelaksanaan pemilu yang tidak di jalankan sesuai dengan aturan. Untuk itu, aturan pemilukada yang ada, harus dijalankan sebaik mungkin untuk meminimalisir terjadi sengketa ataupun konflik antar pendukung calon. "Independensi KPU harus tetap dijaga. Jangan sampai condong ke salah satu pihak. UU pemilu yang ada harus tetap dijalankan, jangan sampai terintervensi untuk kepentingan salah satu golongan," terangnya.

Suksesnya penyelenggaraan pemilu, terusnya, tidak terlepas sejauh mana aturan yang ada di terapkan. Karena tidak ada alasan apapun untuk terjadi konflik jika aturan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. "Dalam pemilu, pastinya semua kontestan ingin menjadi peserta dan ingin menang. Terkadang cara yang dilakukan terkesan memaksa, sampai harus melanggar undang-undang. Hal tersebut tidak baik untuk dilakukan. Kalaupun terjadi ketidak puasan, harus di selesaikan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku," paparnya.

Yusuf berharap, kondusifitas mejelang dan sesudah pemilukada harus tetap dijaga. Hal tersebut tidak akan tercipta tanpa dukungan dari semua pihak. Pelaksanaan pemilu yang seusai peraturan yang berlaku akan meminimalisir terjadinya konflik. "Saya berharap, pelaksanaan pemilukada nanti bisa kondusif dan menghasilkan keputusan yang diterima oleh semua pihak. Peraturan harus dijadikan dasar untuk melangkah dalam pemilu nanti," ungkapnya.

Sementara itu, warga Klari, Hendra (29) mengatakan, pemilukada harus bisa menghasilkan seorang pemimpinan yang memiliki kompetensi untuk memajukan Karawang. Menurutnya, Karawang merupakan daerah yang kaya akan potensi sumber daya. Baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusianya.  "Pilkada harus bisa membawa perubahan yang signifikan terhadap pembangunan Karawang ke arah yang lebih baik. Potensi yang ada, mulai pertanian, wisata dan industri harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (asy)

Warga Cikampek Belum Temukan Calbup Yang Pas


CIKAMPEK,RAKA-
Penyelenggaraan Pilkada Karawang sudah semakin dekat. Tahapannya pun akan segera dilakukan bahkan sebagian calon bupati maupun wakil bupati telah melakukan sosialisasi dengan memasang berbagai macam baligo di setiap sudut. Akan tetapi, masyarakat Cikampek masih terkesan dingin dalam menyikapi pilkada ini.

Salah seorang warga Cikampek, Asep (34) menuturkan, dia belum mengetahui kapan Pilkada Karawang tersebut akan digelar. Saat ini sudah ada beberapa orang figur yang akan mencalonkan menjadi bupati. Tapi belum ada yang dinilainya tepat untuk memimpin Karawang kedepan. "Saya sudah denger katanya mau pemilihan bupati lagi. Tapi sampai sekarang saya belum melihat ada calon yang pas untuk memimpin Karawang," tuturnya pada RAKA, Rabu (3/2) kemarin.

Dilanjutkannya, saat ini dia masih di sibukan dengan pekerjaannya, tidak ingin pusing untuk memikirkan Pilkada. "Berbagai pemilu telah dilakukan, tapi kesejahteraan rakyat belum sepenuhnya di dapat. Saya gak ambil pusing, mau pemilukadam mau gak, sama saja tidak ada perubahan. Tapi kalau memang pemilu harus dilakukan, saya berharap ada perbahan yang bisa di lakukan. Rakyat harus bisa mendapatkan kesejahteraannya," ungkapnya Sementara itu, pengurus Serikat Pemuda Tanjungpura (SPT), Adepudin mengatakan, dia akan mengusung calon independen dalam Pilkada Karawang mendatang. Baik dari kalangan buruh maupun petani. Ataupun calon independen yang memiliki perhatian terhadap permasalahan buruh dan petani. "Kami siap mendukung calon bupati independen dari kalangan buruh ataupun petani dan mereka yang mengerti tentang permasalahan buruh dan petani serta konsisten memperjuangkannya," terangnya.

Dipilihnya permasalahan buruh dan petani, lanjutnya, karena sebagian besar daerah Karawang dipergunakan untuk daerah perindustrian dan pertanian. Untuk itu, calon bupati yang mengerti permasalahan buruh dan petani sangat diperlukan. "Daerah Karawang saat ini setengah pertanian setengah industri. Untuk itu, perlu pemimpin yang faham akan permasalahan tersebut. Karena saat ini permasalahan pertanian dan buruh belum tertangani secara serius," ungkapnya. Diteruskannya, dia tidak akan memilih calon bupati yang pernah ataupun tersangkut kasus korupsi serta calon bupati yang pernah melakukan pelanggaran HAM. "Kami tidak akan memilih calon bupati yang pernah melakukan ataupun sedang tersangkut kasus korupsi dan bupati yang pernah melakukan pelanggaran HAM tidak akan dipilihm apalagi borjuis. Masalah pertanian harus dipertahankan untuk menjaga lahan pertanian yang ada," pungkasnya. (asy)

Oknum Kades 'Garap' Lahan Pemerintah


PENGGALI TANAH LIAR: Buruh gali tanah liar di Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered yang mengaku bekerja atas perintah lurah setempat. Padahal Balai Besar Keramik Pemprop Jabar sebagai pemilik lahan belum pernah memerintahkan oknum lurah itu untuk melakukan penggalian.

PLERED, RAKA
- Aktifitas penggalian tanah milik Balai Besar Keramik Pemprop Jabar di Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered, makin gencar dilakukan sejumlah oknum. Padahal, secara tegas terpampang larangan melakukan penggalian di sekitar lokasi. Sementara, tanah hasil galian tersebut dijual ke pabrik-pabrik genteng di Kecamatan dan Tegalwaru.

Berdasarkan informasi, Balai Besar Keramik Pemprop Jabar memiliki sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang lahan di kawasan Desa Pamoyanan. Tidak hanya bangunan, beberapa hektar lahan disekeliling bangunan itu juga masih merupakan milik balai tersebut. Karena cukup luas, Selain masuk ke Desa Pamoyanan Kecamatan Plered, sebagian lahan balai itu juga masuk ke Desa Batutumpang di Kecamatan Tegalwaru. Lahan yang berada di kawasan desa Batutumpang Kecamatan Tegalwaru yang tanahnya hingga kini terus digali dan bahkan sudah menghasilkan kubangan yang sangat besar. berdasar keterangan warga sekitar, lahan itu digali atas intruksi dari oknum kades setempat.

Salah seorang penggali tanah, saat ditemui RAKA dilokasi, rabu (3/2) menuturkan, dirinya tidak mengetahui kalau di atas lahan itu tidak diperbolehkan dilakukan penggalian. selain itu, katanya, dirinya pun hanya bekerja sebagai tukang gali tanah saja. "Saya tidak tahu kalau menggali tanah disini tidak diperbolehkan. Dan saya disini hanya sebagai buruh gali saja. Kalau pemiliknya pak lurah, "tandas pria yang enggan disebutkan identitasnya itu.

Tanah hasil galian itu, kata sumber, nantinya akan langsung dijual ke pabrik-pabrik genteng yang ada di Kecamatan Tegalwaru dan Kecamatan Plered. "Kalau harga jual ke pabriknya saya tidak tahu. yang jelas, setiap harinya dari lahan ini biasanya kami mengirimkan tidak kurang dari sepuluh mobil jenis colt buntung, "ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Batutumpang Kecamatan Tegalwaru belum berhasil dikonfirmasi. pemilik rumah mengatakan kalau sang kades sedang keluar rumah. Sementara saat RAKA hendak mengkonfirmasi ke kantor desanya, dari luar terlihat kantor tersebut saat itu sedang tidak berpenghuni sebab gembok besar tengah menggantung di pintu garasinya. (nos)

Desa Terpencil Target Pusling Tegalwaru

TEGALWARU, RAKA - Sedikitnya empat desa di Kecamatan Tegalwaru yang hingga saat ini menjadi target operasi kesehatan keliling (pusling) Puskesmass Tegalwaru. Dari jumlah tersebut keseluruhan merupakan daerah terpencil yang sulit terjangkau oleh kendaraan puskesmas.

Hal itu diungkapkan Kepala Puskesmas Kecamatan Tegalwaru, dr. Jhon Sibagariang, saat ditemui RAKA di ruang kerjanya, Rabu (3/2). Dikatakanya, sebanyak empat kali dalam satu bulan, petugas dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Tegalwaru rutin menggelar kegiatan operasi kesehatan keliling. "Kegiatan tersebut dilakukan, sebagai upaya memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada warga, terutama masyarakat pinggiran," ungkap dr. Jhon. Ditambahkan dr. John, salah satu alasannya keempat desa itu menjadi target pusling adalah karena belum tersedianya trayek angkutan umum yang menuju ke kawasan tersebut. "Masing-masing desa itu adalah Cisarua, Pasanggrahan, Galumpit dan Sukamulya. hingga kini ke kawasan tersebut belum tersedia angkutan umum, yang ada hanya jasa ojek saja," katanya.

Alasan lainnya, sambung John, adalah karena akses jalan menuju ke daerah tersebut masih sulit dijangkau. Selain karena medannya yang cukup berat sebab merupakan daerah pegunungan, hal lainnya adalah karena sebagian besar dari jalan tersebut kondisinya sudah rusak, dan hingga kini belum mengalami perbaikan. "Akses jalan yang kurang baik, cukup menyulitkan warga setempat untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Makanya, kami dari pihak Puskesmas sengaja melakukan upaya jemput bola, "tandasnya. 

Saat dilakukannya operasi kesehatan, ucap John, masyarakat tidak hanya diberikan kesempatan untuk memeriksakan kesehatannya secara gratis, mereka juga diberikan pemahaman tentang cara hidup sehat dan pentingnya menjaga kesehatan. "Masyarakat tidak hanya diperiksa kesehatannya, tetapi mereka juga diberi pengetahuan mengenai cara pencegahan penyakitnya, "pungkas John. (nos)

Beban Rakyat Masih Berat


PURWASARI,RAKA
- Walaupun telah berganti pemerintahan, mulai dari gubernur, legislatif hingga presiden, tapi masyarakat masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Pengangguran masih menjadi masalah sosial belum terselesaikan secara optimal. Jumlah lulusan sekolah lebih banyak daripada luasnya lapangan pekerjaan sehingga pengangguran semakin banyak. Hal tersebut dikatakan oleh Nanang (25) pada RAKA, Rabu (3/2) siang. Dilanjutkannya, lulusan SLTA tidak bisa menjamin masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan terutama untuk sekolah swasta. Dia merasakan betapa sulitnya mencari pekerjaan setelah dia lulus SLTA.

"Sudah sering saya mengajukan lamaran pekerjaan akan tetapi belum ada satupun yang menerimanya. Kalau hanya bermodalkan ijazah SLTA apalagi kalau ijazah madrasah aliyah (MA-red) tidaklah cukup untuk mendapatkan pekerjaan," paparnya. Menurutnya, dia pernah mengalami pengalaman yang menyakitkan saat melamar pekerjaan. Perusahaan yang dilamarnya tidak mempertanyakan keabsahan ijazah yang dimilikinya. "Personalia mempertanyakan ijazah saya. Katanya ijazah sekolah apa ini?, saya tersentuh. ini menandakan tidak semua orang ataupun perusahaan telah mengenal aliyah. Padahal aliyah sudah lama berdiri," paparnya.

Nanang menambahkan, seiring bertambahnya usia, dia mengalami kesulitan untuk bekerja di perusahaan. Apalagi dia minim bekerja diperusahaan karena banyak ditolak oleh perusahaan. Pemerintah harus memberikan alternatif usaha untuk mengakomodir dan membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan ekonomi.
"Saya sekarang sudah sulit bekerja di pabrik, karena usia sudah makin menua. Sekarang tidak bisa hanya bermodalkan ijazah, saya berharap permasahalan ini harus segera diselesaikan," harapnya.

Dia menginginkan, pemerintah harus segera menyelesaikan permasalahan pengangguran jangan sampai terus menjamur. Pemerintah juga harus bisa memformulasikan pendidikan agar bisa membantu masyarakat untuk mengatasi permasalahan hidupnya. Dengan banyak lulusan sekolah yang tinggi tapi tidak menjamin kehidupan, maka akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan akan meluntur. "Pendidikan harus bisa membantu masyarakat untuk mengatasi permasalahan hidupnya, terutama untuk meningkatkan kesejahteraannya," tuturnya. (asy)

Jalan Ir H Juanda Rusak, Banyak Yang Sudah Berlubang


CIKAMPEK,RAKA-
Jalan Ir H Djuanda Cikampek, tepatnya sebelum Plaza Cikampek kondisinya rusak. Jalan tersebut berlubang, bahkan lubang jalan memiliki kedalaman lebih dari 10 senti meter. Hal tersebut membuat pengguna jalan merasa tidak nyaman. Apalagi jika hujan turun, lubang jalan tidak nampak dipermukaan karena tertutup air hujan. Keadaan seperti ini membahayakan pengguna jalan. Masyarakat mengharapakan jalan tersebut segera di perbaiki.

Salah seorang pengguna jalan, Ujang (28) mengatakan, kalau hujan turun, permukaan jalan yang berlubang tidak nampak, sehingga pengguna jalan kesulitan untuk mengetahui kondisi jalan. "Lubangnya cukup besar, kalau tidak hati-hati bisa membuat terjatuh. Saya pernah melewati lubang jalan, tadinya tidak tahu. Ternyata lubangnya cukup dalam. Untungnya saat itu tidak sedang ngebut, jadi bisa tertahan," terangnya pada RAKA, Rabu (3/2) kemarin. Diteruskannya, jalan tersebut merupakan jalur transportasi. Selain angkutan masyarakat umum juga banyak yang mempergunakan jalan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

"Jalan ini merupakan jalur transportasi Cikampek-Purwakarta. Kondisinya harus segera diperbaiki. Khawatir terjadi kecelakaan yang disebabkan lubang jalan. Kalau dibiarkan bisa berbahaya, terutama saat hujan turun. Saya berharap bisa segera di perbaiki," ungkapnya. Pengguna jalan lain, Komar (26) mengatakan, dia merasa terganggu dengan kondisi jalan yang rusak. Soalnya jalan rusak tersebut, membuat lalu lintas di Jalan Ir Djuanda dekat pasar Plaza jadi tidak lancar, karena jalannya berlubang. "Saya terganggu dengan kondisi jalan seperti ini, lalu lintas jadi tidak lancar. Setiap hari juga di sini selalu macet, sekarang di tambah jalan rusak, masyarakat jadi terganggu," terangnya.

Untuk memberitahu pengguna jalan, lanjutnya, terkadang lubang jalan tersebut diberikan tanda dengan ban ataupun lainnya. Dia berharap, agar jalan tersebut segera di perbaiki agar masyarakat merasa nyaman dalam melakukan aktifitas. "Saya berharap jalan ini bisa segera diperbaiki. Karena kalau musim hujan, selalu kesulitan karena lubang jalan tergenang air. Banyak masyarakat yang menggunakan jalan ini untuk ke pasar, secara jalan ini juga merupakan jalur transportasi," harapnya. (asy)

Komisi B Gelar Sidak Pasar

SUBANG, RAKA – Komisi B DPRD Kabupaten Subang menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke pasar Sukamandi Kecamatan Ciasem, Rabu (3/1). Sidak itu diharapkan  akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang selama terjadi di pasar tersebut.

Sidak digelar sekitar pukul 14.20 wib oleh anggota komisi B dari partai PAN, Haerul Anwar, Sip. Dia memberikan kesempatan kepada Badan Perwakilan Pedagang Pasar (BP3) Sukamandi, Asep Sutrisno, S.Pd. M.MPd untuk berbicara. Kapasitasnya saat itu membawa aspirasi warga pasar atas legalitas pengembang pasar PT. Larasindo Jaya Kontruksi (LJK) yang tidak jelas kantornya.

Asep, mengharapkan kepada komisi B dapat memberikan solusi atas sikap PT.LJK yang terkesan memaksakan kehendak. Terutama rencananya yang akan membangun kios difasilitas umum (Fasum). Yakni dilorong pasar yang merupakan sarana lalulintas pengunjung pasar. Ironisnya, dia mengatakan alasan perubahan site plan, dan terbitnya surat IMB yang dijadikan modal PT.LJK untuk merubah fasum dijadikan kios.

Komisi B dapat memberikan titik terang mengenai limit waktu kontraktual PT.LJK sebagai pengembang pasar Sukamandi. Belum diselesaikannya belasan kios yang masih berupa rangka bangunan, pemasangan Hidrant, pemasangan KWH dan sejumlah titik yang juga belum terselesaikan. "Saya sebagai BP3, adalah bagian dari warga pasar yang independent perlu kejelasan PT. LJK yang selalu memanfaatkan lahan fasum untuk kepentingannya, saya percaya komisi B akan berpihak kepada rakyat untuk meluruskan permasalahan ini, "ucap Asep.

Sementara itu, Camat Ciasem, Suwarna Samsudin, S.Sos saat diberi kesempatan untuk berkomentar, pihaknya akan tetap mendukung pada aturan yang ada. Baik mengenai legalitas MoU PT.LJK sebagai pengembang dengan pemkab Subang, dan legalitas lainnya. Adapun titik terangnya akan digelar di kantor Dinas BPMP Subang. Karena sesuai surat undangan yang dilayangkan Dinas BPMP tertanggal (3/2) nomor 503/58/Bid.Perijinan dalam pembahasan permasalahan yang berkembang dipasar Sukamandi, hususnya mengenai adanya pencabutan. Sementara surat IMB yang telah diterbitkan dinas BPMP atas surat permohonan PT.LJK. "Persoalan yang timbul dipasar ini akan ada titik terang hari besok (Kamis,4/1) setelah kita membahas bareng dikantor dinas BPMP Subang, agar masalah yang ada segera klier, "terang camat,

Ungkapan lainnya diajukan oleh peserta rapat inspeksi komisi B, dan juga beberapa anggota komisi B pada dasarnya akan mendukung dan menuntaskan persoalan yang timbul, agar kedepannya pasar Sukamandi bisa berkembang dengan tentram dan aman.

Sementara Ketua Komisi B DPRD Subang, Drs Sarmita dalam pemaparannya yang juga sebagai penutup rapat dalam sidak menyimpulkan, beberapa permasalahan yang telah diungkapkan oleh sejumlah pihak telah dikantonginya. Namun untuk menindak lanjutinya pihaknya akan mengirimkan anggota komisinya dalam temu rapat di dinas BPMP Subang besok, Kamis (4/2). "Yang terpenting sidak komisi B ini dilakukan agar permasalahan yang timbul tidak menjadi permasalahan yang akan berdampak pada anarkis. Insyaallah dengan kebersamaan kita akan dapat menemukan jalan keluarnya,"ucapnya.
Sementara itu staf PG Rajawali bagian SDM, Djajuli pada saat dikonfirmasi tidak dapat memberikan keterangan adanya kegiatan kunker tersebut.

Selain memboyong seluruh anggota komisi B, sidak yang digelar di Kantor Dishub Sukamandi tersebut dihadiri Camat Ciasem dan Kepala Satpol PP Kecamatan Ciasem, anggota Mapolsek Ciasem, anggota Dishub wilayah IV Ciasem, BP 3 Sukamandi, Ketua Karang Taruna dan aparat Desa Ciasemgirang dan sejumlah tokoh/warga pasar Sukamandi, disamping Ketua Komisi B Drs. Sarmita. (pir)


Menambah banyak teman sangatlah mudah dan cepat.
Undang teman dari Hotmail, Gmail ke Yahoo! Messenger sekarang!

Galian Telkom Yang di Ruas Jalan Subang-Bandung

RAWAN KECELAKAAN:
Galian Telkom yang berada di ruas jalan Subang-Bandung, tepatnya di Kelurahan Parung, sering masuk ke jalan. Akibatnya, bukan saja mengakibatkan jalanan becek dan licin, tetapi juga rawan kecelakaan. Selain merusak keindahan Kota Subang. Foto: Rabu (3/2). (eko)


60 Persen Pedagang Makanan Masih Menggunakan Formalin

SUBANG, RAKA - Dinas Kesehatan Kabupaten Subang mencatat, hampir 60 persen pedagang makanan di pasar-pasar yang ada di Kabupaten Subang, masih menggunakan bahan-bahan berbahaya. Salah satu diantaranya adalah Formalin.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Wawan Setiawan, Rabu (3/2) terkait tertangkapnya pembuat mie berformalin di Bandung. Mie tersebut diduga menyebar ke Subang. Menurut Wawan, kegiatan yang bisa dilakukan oleh dinas kesehatan hanya sebatas pembinaan, sosialisasi dan pemantauan saja.

Masih dikatakan Wawan, dari 60 persen pedagang makanan yang menggunakan formalin tersebut, merupakan pedagang nakal. Pada saat dilakukan pembinaan serta pemantauan, mereka bisa saja menyembunyikan barang dagangannya, namun setelah pembinaan atau pemantauan selesai dilakukan, mereka jual lagi barang yang berbahaya terhadap tubuh manusia.

“Ini dilakukan oleh setiap Puskesmas serta petugas di dinas kesehatan, namun terus terang, karena jumlah petugas yang melaksanakan pembinaan itu terbatas, sehingga masih kurang maksimal, sementara yang memeiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terkait dengan makanan berbahaya tersebut, selain pihak kepolisian, juga BPOM,”jelas Wawan. Kepada masyarakat sendiri, Wawan menghimbau, agar masyarakat selain memakan makanan yang halalan, juga harus yang Toyiban, atau dengan kata lain, selain harus memakan yang halan, juga harus yang baik. Dan makanan yang baik itu, tambah Wawan, selain diolah dengan baik, juga menggunakan bahan yang baik juga.

Sementara Plh kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan pasar Kabupaten Subang, Endang Aminulah mengatakan, berdasarkan keterangan yang Dia dapat dari Sekretaris Dinas, jika hingga saat ini, pihaknya belum melakukan pengecekan. “Berdasarkan keterangan dari Sekretaris, untuk komoditi Mie, harus dilakukan pengkajian oleh Balai POM atau oleh Dinas kesehatan, sementara Dinas Perdagangan belum mengetahuinya, namun akan Kami lakukan koordinasi dengan Dinas kesehatan,”jelas Endang.

Koordinator Komunitas masyarakat sehat, Handra Munandar mengatakan, jika pemantauan yang dilakukan oleh para pihak terkait, harus dilakukan secara continue, berkala serta berkesinambungan. “Jangan hanya sebatas proyek saja, namun harus dilakukan dengan lebih masiv lagi,”tegas Handra.(eko)

Adipura Tak Jamin Lingkungan Baik

SUBANG, RAKA - Kabupaten atau kota yang telah meraih Piala Adipura bukan berarti wilayahnya sudah baik secara lingkungan. Menurut Ketua Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (Gibas) Resort Subang, Asep Dimyati, Adipura hanya mencakup kriteria bersih dan teduh.

“Pada masa Orde Baru, Adipura kerap diplesetkan menjadi Adipura-pura karena penilaiannya tidak jelas, sejak tahun 1997 sampai 2002 dihentikan dan baru tahun 2003 diaktifkan lagi dalam bentuk sukarela. Kabupaten atau kota tidak diwajibkan ikut dinilai untuk memperebutkan Piala Adipura,"ungkap Asep.

Namun, tambah Asep, mulai tahun 2005 sebanyak 430 kota dan kabupaten diwajibkan untuk penilaian Adipura. Sejak itu, tamabh Asep, Kota atau Kabupaten yang terbersih akan mendapatkan piala. “Sedangkan yang terkotor juga disebutkan, sebagai hukuman. Kalau wali kota/ bupati merasa malu dengan sebutan kota kotor, maka akan terpacu untuk membenahinya,"tambah Asep.

Tapi, menurut Asep, Imbas dari pelaksanaan raihan Adipura tersebut, tentu saja akan memakan korban, mulai dari pedagang kaki lima, hingga para warga masyarakat. Hingga saat ini, tambah Asep, pemerintah Kabupaten atau kota yang menginginkan meraih piala adipura, tidak ada yang bisa memberikan sebuah pemehaman kepada masyarakat.

“Bukan pemahaman terkait raihan adipura, namun memberikan pemahaman kepada masyarakat akan artinya hidup sehat, jika ini bisa dilakukan dengan memadai, maka tidak akan sulit untuk mendapatkan piala adipura, Sebab masyarakatnya sudah terbangun sedemikian rupa,”tegas Asep. Hingga saat ini, tambah Asep, Kabupaten atau Kota yang telah meraih piala adipura, tetap saja semrawut, aik itu dalam penataan kota, maupun dari sisi kesehatan warga. Salah satu contoh, menurut Asep, adalah Kabupaten Subang, dimana Kabupaten Subang pernah meraih piala adipura.

“NAmun, tetap saja tata kota nya semrawut, tidak mencerminkan sebuah Kabupaten yang sudah beberapa kali meraih piala adipura, di trotoar jalan, masih terdapat para pedagang Kaki lima, penataan pedagang masih belum rapi, tingkat kesehatan warga terus menurun, jumlah masyarakat miskin terus meningkat, ini merupakan sebuah pertanda jika pemerintah belum bisa memberikan pemahaman yang masiv kepada warga masyarakat,”jelas Asep. Karenanya, tambah Asep, pemerintah Kabupaten Subang boleh saja bermimpi untuk meraih piala adipura, namun mimpi tersebut, harus disesuai kan dengan realita di masyarakat, dimana masyarakat saat ini, masih belum mendapatkan pemehaman arti hidup sehat.

“Sebab dinas-dinas terkait, masih belum bisa melaksanakan sosialisasi dengan memadai, hingga saat ini, mana ada yang dinamakan urun rembuk antara para aparat dengan warganya terkait dengan pola hidup sehat? Yang ada hanya sebatas jargon pola hidup sehat, lain dari itu, penilaian adipura itukan hanya sebatas di wilayah kota saja, dan tidak menyentuh pada hakekat masyarakat secara luas, jika di subang kota bisa rapi, sementara di daerah pinggirannya masih semrawut, buat apa juga meraih adipura. Karenanya, yang perlu dibangun adalah pemahaman warga dahulu,”tegas Asep. (eko)

Tetelo Terjang Subang Ratusan Unggas Mati

SUBANG, RAKA - Penyakit Unggas jenis tetelo (ND, red) kembali menerjang Subang. Selama Januari kemarin, Dinas Peternakan Kabupaten Subang mencatat sedikitnya 258 unggas mati mendadak karena penyakit tersebut.

Menurut Kabid Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan Subang, Drh. Agus Sugama, dari jumlah 455 kasus yang diterima Disnak sebanyak dan tersebar di seluruh kabupaten Subang, Dinas Peternakan (Disnak) Kabupaten Subang, mencatat sebanyak 258 unggas mengalami mati mendadak. “Namun, Berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan di Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesmavet (BPPHK), penyebab kematian ratusan unggas tersebut, bukan dikarenakan Virus Flu Burung.

Hasil laboratorium, menunjukan negative Flu burung. Penyebab kematian unggas-unggas tersebut dikarenakan Tetelo (ND), ”ungkap Agus. Saat ditanya mengenai virus Flu burung, menrut Agus, dari laporan yang diterimanya selama kurun waktu Oktober 2009-Januari 2010, kasus kematian unggas akibat Flu burung, di Kabupaten Subang negative. “Walaupun demikian, masyarakat untuk tetap waspada, dan tidak mengkonsumsi daging unggas yang terdeteksi terserang Tetelo.

Sebab, apapun itu jenis penyakitnya, setiap hewan yang terdeteksi mengidap suatu penyakit, tidak boleh di konsumsi. Hal itu tidak hanya sebatas karena Flu burung, ”jelasnya. Menurut Agus, pada hewan yang mati mendadak, terdapat beberapa perbedaan antara hewan yang kena Flu Burung dan hewan yang terkena Tetelo, yang sering menyerang unggas. Untuk Flu burung, tambah Agus, biasanya menyerang usia-usia tertentu dari unggas. “Usia di bawah satu bulan, berdasarkan dari hasil penelitian, itu kebal terhadap virus Flu Burung.

Sementara untuk Tetelo, menyerang semua usia. Perubahan iklim pun, menjadi penyebab rawannya hewan unggas terserang penyakit Tetelo. Stress cuaca, dan ini sangat rawan terhadap kesehatan unggas,”jelas Agus. Penanggulangannya, menurut Agus, selain mempraktekan pola hidup seha juga perlu dilakukan pemberian vaksinasi terhadap unggas-unggas. Sementara, jika didapati ada hewan unggas yang mati mendadak, menurut Agus, Masyarakat hendaknya segera melapor, sehingga pihaknya bisa segera menangani. (eko)

Hari ini, BK DPRD Kabupaten Subang Panggil KDP

SUBANG, RAKA - Hari ini (4/2) Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Subang, akan bertemu dengan Anggota Kaukus Dewan Pantura. Menurut Ketua BK, Beni Rudiono, Rabu (3/2) yang diundang hanya utusannya dulu.

“Rencananya, Kami akan melakukan pertemuan secara tertutup, di ruang Badan Kehormatan atau di ruang Panmus, yang diundang sebanyak 5 orang, yang akan dating terserah, siapa saja dari KDP, ”ungkap Beni. Menurut Beni, pemanggilan tersebut dilakukan untuk melakukan klarifikasi atas laporan yang diberikan oleh Forum Masyarakat Marjinal, jika dalam klarifikasi tersebut, pihak KDP tetap ngotot dan mempertahankan argumennya, ada beberapa opsi yang akan dilakukan oleh BK.

“Jika tetap ngotot dengan argumennya, kita akan datangkan tim ahli, dan yang kedua, kita akan lakukan konfrontir, antara KDP dengan FMM. Namun itu merupakan opsi yang terakhir, sementara ini, kita tengah melakukan konsultasi dengan pihak Unuversitas Subang dahulu, ”jelas Beni. Menurut Beni, untuk tim ahli pun, pihaknya sudah meminta kepada Universitas Subang, agar mau menjadi tim ahli mereka. Sementara untuk sampai kearah tersebut, pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan pihak Unsub. (eko)

Jumlah Guru Agama SD di Kabupaten Subang Masih Minim

SUBANG, RAKA – Jumlah guru agama di sekolah dasar masih minim. Jika tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan memberi pengaruh negatif bagi para pelajar sekolah dasar. Hal ini diungkapkan sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Subang, Hendra Boeng Purnawan kepada RAKA, Rabu (3/2).

“Dari jumlah seluruh Sekolah Dasar di Kabupaten Subang, atau sebanyak 886 SD, sebanyak 234 SD tidak meiliki Guru mata pelajaran Agama. Kekurangan tenaga pengajar pada bidang Study Agama tersebut, akan berdampak terhadap negative bagi siswa-siswi SD, ”ungkap Boeng.
Bahkan, karena tidak adanya guru agama, tambah Boeng, Untuk mengisi pelajaran Agama, kadang-kadang pihak Sekolah menugaskan Guru mata pelajaran lain, seperti Guru Olahraga atau guru mata pelajaran matematika untuk mengajar mata pelajaran Agama.

“Dengan di tangani oleh Guru yang bukan jobnya, ini bisa menimbulkan masalah bagi kepribadian siswa, maupun pada sisi intelektualitas siswa itu sendiri. Karena, walaupun mereka memahami tentang agama, namun dari sisi kualitas dan kuantitas, mereka lebih condong pada mata pelajaran yang menjadi dasar ilmu mereka, ”tambah Boeng.

Saat disinggung tentang maraknya perilaku amoral yang dilakukan siswa-siswi sekolah, yang bahkan hingga menjadi sebuah pemberitaan dimedia massa, menurut Boeng, hal tersebut, merupakan salah satu dari masih minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang agama pada diri siswa siswi sekolah. “Suka atau tidak suka, kita harus mengakui, jika hal tersebut merupakan imbas dari minimnya jumlah guru agama di Kabupaten Subang, hingga para siswa atau siswi mencari pembenaran dari apa yang mereka lakukan. Kalaupun dilakukan penambalan seperti tadi, itu pun saya lihat tidak maksimal, ”tambah Boeng.

Dengan melihat kondisi terkini, tambah Boeng, seharusnya menjadi sebuah pelajaran bagi pemerintah Kabupaten Subang, dalam hal perekruitan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan kekurangan guru ini, harus menjadi sebuah hal yang menjadi pemikiran bersama. “Bukan hanya Badan Kepegawaian saja yang memikirkan bagaimana mereka mengatur formasi pada pengangkatan CPNS, namun juga Dinas Pendidikan kabupaten Subang pun, harus secara intens turun ke lapangan untuk mendata jumlah guru mata pelajaran tertentu. Sekaligus mengajukan Formasi dengan memprioritaskan kebutuhan di lapangan, ”tegasBoeng.(eko)

NumberOfComments

Ada kesalahan di dalam gadget ini
 
 
 
 
Copyright © Subang Raya
Design by Eko Subang