Sabtu, 30 Januari 2010

Gagal Panen Menghantui Petani Pangkalan dan Tegal Waru

DILUPAKAN APBN:
Rusaknya irigasi teknis sering dikeluhkan para petani, gagal panen pun selalu menghantui mereka. Tidak dimasukannya perbaikan irigasi menjadi program prioritas 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono, mengundang kekecewaan banyak kalangan. Seperti para petani Kecamatan Pangkalan dan Tegal Waru misalnya, sangat kecewa karena kerusakan total Bendungan Waru belum juga diperbaiki. Padahal lahan pertanian seluas 1.256 hektar di dua kecamatan tersebut bergantung kepada bendungan ini. (pian/raka)

PKS Buka Kartu, Usung Eka Herdina, Untuk Calon Wakil Bupati

KARAWANG, RAKA – Kendati masih harus menunggu keputusan tim dari Jawa Barat, tapi PKS Karawang telah memastikan bahwa figur bakal calon wakil bupati yang siap diusung parpolnya pada Pilkada 2010 adalah Eka Herdiana. Hasil quesioner yang disebar ke setiap pengurus membuktikan, nama anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Barat ini memiliki dukungan mayoritas hingga 58 persen.

Hal itu diungkap salah seorang anggota tim penjaringan bakal calon DPD PKS Karawang, H. Nanda Suhanda, Jum`at (29/1). Menurutnya, hasil tersebut telah disampaikan ke Tim Optimalisasi Musyarokah (TOM) atau tim penjaringan bakal calon tingkat provinsi. Selanjutnya, keputusan akhir sebagai penentu ada di sana. Kemungkinan untuk berubah, diakuinya, tetap ada.

“Kalau memang TOM Jawa Barat menghendaki lain, bisa saja hasil penjaringan yang telah dilakukan di internal PKS Karawang dilakukan ulang. Karena tidak tertutup kemungkinan ada pertimbangan-pertimbangan lain dari sisi politis. Atau bisa juga figur hasil pilihan kami kurang direspon parpol lain yang siap menerima koalisi. Sebab kami tidak bisa memaksakan diri. Tanpa koalisi PKS belum memenuhi syarat untuk jalan sendiri,” tutur Nanda.

Nama lain dari hasil penjaringan timnya,posisi Budiwanto bertengger diurutan kedua dengan perolehan dukungan internal 20 persen. Menyusul di bawahnya Dedi Sudrajat 15 persen. Sisanya, suara kader-kadernya itu memilih Karmin Amrullah yang kini masih memimpin DPD PKS Kabupaten Karawang.

Diakuinya, kalau melihat pada data tersebut, kemungkinan Eka disandingkan dengan tokoh lain yang siap maju sebagai calon bupati, sudah klop. Hanya saja, sejauhmana nanti parpol-parpol lain sebagai teman koalisinya itu menerima Eka? Selain karena nama Eka belum begitu banyak dikenal publik Karawang, yang bersangkutan juga kiprahnya baru sebatas dikenal warga PKS, dan tidak pernah tinggal lama di sini.

“Makanya kenapa kami tidak pernah mau menyebut dulu siapa sebenarnya yang akan direkomendasi PKS sebagai bakal calon wakil bupati? Pertimbangannya itu. Tapi saya kadung nyebut, ya tidak apalah. Kalau pun nanti terpaksa harus dirubah ulang mengingat kondisi politik juga berubah, saya pikir hal wajar dalam dunia politik. Toh tidak ada sebuah kepastian di dunia ini mah, kecuali mati,” ungkap Nanda.

Sedangkan nama figur bakal calon bupati yang direspon tinggi oleh pengurus PKS di tingkat bawah itu, lanjut Nanda, terdapat 4 nama. Yakni, Ade Swara, Endang Abdullah, Yayat Hidayat, dan Detiawarman. Anehnya, nama Ketua DPC PDI-P, Karda Wiranata, yang sedang dibidik untuk dijadikan rekan koalisinya malah memperoleh respon di posisi 20 besar. Termasuk ada pula nama Deden Darmansah yang sama-sama pengurus PDI-P.

“Sebenarnya untuk mendapatkan nama-nama balon bupati yang layak dipasangkan dengan PKS menurut kader, masih sedang jalan. Kami belum dapat menyimpulkan hasil sangat sementara itu. Bisa saja nama-nama yang sudah masuk, pada beberapa hari atau minggu kemudian berubah drastis. Yang pasti, komunikasi politik dengan PDI-P masih terus intensif kami lakukan. Bahkan rencana merapat ke Golkar maupun Demokrat, insya Allah mulai pekan depan,” tandas Nanda.

Mengenai kriteria yang sempat disebutkannya, seperti figur balon bupati yang akan diusungnya harus memiliki akhlak yang baik, cerdas, dan siap melanjutkan membangun Karawang seperti yang berhasil dilakukan Dadang Muchtar, Nanda meyakini, nama-nama tersebut telah mengarah ke kriteria yang diharapkannya itu. “Sebagai parpol kecil, kami lebih fleksibel lah. Masalahnya, kami tidak bisa jalan sendiri,” kelitnya. (vins)

295 CPNS Karawang Terima SK


KARAWANG, RAKA –
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diminta harus mampu meminimalisir anggapan di masyarakat bahwa pegawai birokrat di lingkungan pemerintahan masih dianggap kurang disiplin. Lebih banyak santai dibanding bekerja. Bahkan tidak sedikit di jam-jam kerja ada yang keluyuran ke mal-mal sekedar berbelanja.

Peringatan tersebut disampaikan Wakil Bupati Hj.Eli Amalia Priatna, saat memberikan sambutan di acara penyerahan SK bagi 295 CPNS yang telah lulus seleksi pada formasi umum tahun 2009 lalu, di aula Husni Hamid, Jum`at (29/1) siang. “Untuk jadi PNS itu susah. Karena selalu jadi rebutan banyak orang. Terbukti, setiap kali dibuka pendaftaran seleksi CPNS hingga puluhan ribu pendaftar yang ikut serta,” ujarnya.

Makanya bagi yang bernasib baik dinyatakan lulus jadi CPNS, pesan wakil bupati, kesempatan itu jangan disia-siakan. Harus mampu membuktikan diri sebagai pegawai yang disiplin dalam bekerja. Karena negara membayar pegawai bukan untuk berleha-leha, tapi bekerja dan bekerja dengan penuh pengabdian dan tanggungjawab.

“Mohon rasa tanggungjawab sebagai pegawai, dan loyalitas terhadap pimpinan diperlihatkan. Jangan sebaliknya, ketika belum jadi PNS, getol dalam bekerja. Tapi ketika nanti sudah jadi PNS malah malas. Jangan pernah beranggapan seorang PNS tidak bisa diberhentikan. Sanksi itu ada. Kadang memang penerapannya terkesan dibuat longgar. Padahal tidak demikian,” tegas wakil bupati.

Sebelumnya diuraikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Aip, S. Chalil, jumlah CPNS yang menerima SK sebagai calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Karawang sebanyak 295 orang. Semuanya adalah hasil seleksi pada formasi umum tahun 2009. Kalau pun jumlah kebutuhan yang diumumkan sampai 297 orang, namun ternyata ada 2 peluang lagi tidak ada pelamarnya yang berminat.

Yakni, perekayasa lalulintas di Dinas Perhubungan, serta dokter spesialis kulit dan kelamin di bawah Dinas Kesehatan. Kemungkinan tidak terisinya lowongan ini, seperti sebut wakil bupati, dokter yang memenuhi syarat untuk menjadi PNS lebih memilih praktek sebagai dokter swasta. “Barangkali karena tahu kalau gaji PNS kecil dibanding harus membuka praktek sendiri,” demikian seloroh wakil bupati.

Lebih lanjut dijelaskan Aip, selama pembukaan penerimaan CPNS dilakukan waktu itu, ada sebanyak 9.378 orang pelamar mengirimkan berkas lamarannya. Di antaranya 7.708 orang dari warga Karawang, selebihnya terdapat 1.670 orang dari daerah lain yang bertetanggaan dengan Karawang. Karena pada saat bersamaan, Kabupaten Purwakarta sebagai daerah terdekat, tidak membuka lowongan serupa.

“Mereka yang dinyatakan memenuhi syarat berjumlah 7.271 pelamar. Dan mereka yang dinyatakan lulus adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru 179 orang, tenaga kesehatan 70 orang, dan tenaga teknis lainnya 48 orang,” urai Aip. Dalam kesempatan itu pula, sambutan tertulis Bupati Dadang S. Muchtar yang dibacakan wakil bupati menjelaskan, para CPNS penerima SK masuk dalam golongan II/b 88 orang, golongan II/c 64 orang, golongan III/a 128 orang, serta golongan III/b 15 orang. (vins)

Eli Amalia Masih Pikir-pikir, Untuk Maju Sebagai Calbub

KARAWANG, RAKA – Kemunculan nama Hj. Eli Amalia Priatna yang mendapat respon masyarakat dalam jajaran bursa bakal calon bupati untuk Pilkada 2010, seperti terungkap melalui hasil survei LSM Madani Institute beberapa waktu lalu, menjadikan tokoh Partai Golkar yang kini masih menduduki jabatan wakil bupati mendampingi Dadang S. Muchtar ini makin santer disebut-sebut bakal serius maju meramaikan bursa calon orang nomor satu di sini.
“Kalau ditanya soal minat, siapa sih orangnya yang tidak mau jadi bupati? Hanya saja, sampai saat ini saya masih menimbang-nimbang, mengukur diri. Mampu enggak? Istilah orang Sunda mah, 'Ngukur Baju ka Awak (bercermin diri -red).

Banyak faktor yang harus dipikir masak-masak. Baik faktor politis di lingkungan parpol, maupun respon masyarakat. Jangan sampai langkah yang saya ambil keliru,” ungkap Hj. Eli ketika ditemui di ruang dinasnya, Jum`at (29/1). Lebih lanjut dikatakan dia, sebenarnya dalam beberapa hari terakhir dirinya telah dihubungi sekian orang yang berminat sama-sama naik panggung Pilkada 2010 mengajak dirinya untuk bergabung. Namun sejauh ini belum ada satu pun yang diresponnya. Pertimbangan dia, selain yang telah disebutkannya, juga ia menunggu sinyal dari Dadang S. Muchtar sebagai ketua DPD Partai Golkar.

“Pak Dadang itu senior saya. Beliau sebagai ketua Golkar, saya pengurus dibawahnya. Pun begitu, di pemerintahan sekarang posisi saya sebagai wakil bupati, beliau bupatinya. Jadi tidak mungkin saya melangkahi beliu. Apalagi di internal Golkar sendiri sampai sekarang belum ada keputusan apa-apa terkait pencalonan. Malah Golkar di pusat akan melakukan survei terlebih dulu tanpa diketahui pengurus di daerah. Ini untuk memastikan siapa figur Golkar yang layak dicalonkan dengan respon tinggi di masyarakat bawah,” papar Hj. Eli.

Ketika ditanya kemungkinan dirinya tidak dipilih Golkar sebagai bakal calon, Hj. Eli, hanya menyebut, hal yang sangat tidak mungkin dirinya harus memaksakan diri. Jika pun peluang dia ada di parpol lain, diakuinya, hati dia belum sampai mengijinkan untuk itu. “Saya bukan type orang ambisius terhadap kekuasaan. Ketika peluang ada, kenapa tidak saya mencoba? Tapi bukan berarti harus keluar dari Golkar. Sebaliknya, ketika peluang tidak memungkinkan, kenapa pula harus memaksakan diri?” kelitnya.

Di sisi lain, ia juga sulit memungkiri bila mendekati perhelatan politik sekelas Pilkada, sampai detik ini belum muncul figur dari kelompok gender seperti dirinya. Padahal ia yakin, perempuan-perempuan Karawang sudah ada yang mumpuni dan layak naik menjadi pemimpin. Hanya saja, tandas Hj. Eli, kesempatan kearah itu belum dibuka secara lebar oleh para kaum laki-laki. Ketentuan yang dibuat dalam bentuk Undang-undang politik yang mengatur keharusan keterwakilan perempuan minimal 30 persen saja di lembaga legislatif, pada kenyataannya belum terakomodir secara penuh.

“Makanya kenapa Partai Golkar saat Musda kemarin mengakomodir perempuan di jajaran pengurus lebih diperbanyak, maksudnya mengarah ke tujuan itu. Saya juga yakin, di antara kader Golkar yang siap diusung menjadi bakal calon pemimpin kedepan, di antaranya terdapat perempuan. Kalau saya diminta maju, insya Allah siap. Tapi tidak untuk wakil bupati lagi. Masa tidak naik peringkat? Wajar toh?” ucapnya balik bertanya. (vins)

Pilkada Karawang Kurang Persiapan

KARAWANG, RAKA - Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2010 di Karawang, yang sampai saat ini masih menghadapi kendala, menurut mantan Ketua Panwas Karawang, Masmuhyi Abdullah bisa mengakibatkan polemik pada saat pelaksanaannya. Pasalnya, tahapan yang seharusnya sudah akan dimulai, sampai saat ini sama sekali belum ada persiapan. Alih-alih persiapan, untuk masalah anggaran Pilkada saja belum ada kesepahaman antara KPUD dengan Pemkab Karawang.

"Kalau misalkan pelaksanaan Pilkada bulan September, seharusnya Bulan Februari sudah masuk ke tahapan. Tapi jangankan persiapan memasuki tahapan, untuk urusan anggaran saja belum selesai. Padahal kalau dilihat dari rencana pelaksanaan, seharusnya sekarang sudah mulai persiapan," tuturnya, Jum'at (29/1) sore.

Menurut Masmuhyi, salah satu sebab kurang menggigitnya gema Pilkada di Karawang salah satunya adalah kurangnya peran Partai Politik (parpol) mengawal jalannya tahapan Pilkada.
"Mulai dari masalah anggaran sampai Daftar Pemilih Tetap (DPT), sepertinya kurang diperhatikan oleh parpol. Tapi Ketika hasil suara Pilkada diumumkan, dan dirasa ada kejanggalan, baru para pengurus parpol meributkan hal itu. Padahal kalau saja, parpol terus memantau tahapan Pilkada, saya rasa apapun hasilnya nanti tidak akan ada parpol yang protes," katanya.

Tidak ikut sertanya Parpol maupun LSM pada saat penentuan jumlah DPT, menurut Masmuhyi kedepannya bisa menjadi 'buah soal'. Seperti yang terjadi pada saat Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), ketika pada saat penghitungan suara, banyak Parpol merasa tidak puas, karena mereka menduga ada kecurangan dalam hal jumlah DPT. "Agar pada saat Pilkada nanti tidak terjadi seperti itu, maka pada saat pendataan seharusnya Parpol maupun LSM ikut memantau," katanya. Selain DPT, menurut Masmuhyi, yang perlu diwaspadai adalah banyaknya para pemain judi. "Para pemain tersebut bisa mempengaruhi jumlah suara pada saat Pilkada nanti.

Dan keberadaan mereka bisa lebih berpengaruh dibandingkan tim sukses, pasalnya para pemain tentu tidak ingin kalah berjudi. Makanya mereka bisa melakukan apa saja, agar yang mereka jagokan bisa menang. Bahkan sebelum bermain mereka melakukan survei dulu, dan biasanya tingkat keakuratan data kekuatan para calon yang mereka miliki sangat luar biasa. Sebab mereka tidak mungkin asal memilih calon yang akan bertarung nanti di Pilkada," ungkapnya.
Ia melanjutkan, keberadaan para penjudi tersebut sangat sulit untuk terdeteksi. Menurutnya, para pejudi tersebut seperti mempunyai sindikat tersendiri dan terorganisir.

"Mereka pasti ada namun kita tidak pernah tahu keberadaanya," ujarnya. Masmuhyi yang juga sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Karawang pada saat Pileg dan Pilpres mengatakan, apabila kondisi seperti yang ia sebutkan terus meruncing, maka besar kemungkinan suhu Pilkada Karawang akan panas. "Suhu Pilkada nanti bisa dilihat pada saat menjelang pencoblosan dan penghitungan suara. Apabila kondisinya masih terus seperti sekarang, maka kemungkinannya nanti akan banyak masalah," katanya. (psn)

Berantas Tikus, Petani Gunakan Listrik

SETRUM TIKUS: Narim, sedang memantau kawat listrik di kebunnya.

JATISARI, RAKA
- Sejumlah petani yang ada di Kecamatan jatisari, memanfaatkan aliran listrik untuk membasmi hama tikus. Meski berbahaya, hal ini tetap dilakukan mereka. Hal tersebut, salah satunya dilakukan Narim (56), warga Kampung Telar, Desa Telarsari, Kecamatan Jatisari. Ia melingkari kebunnya dengan kawat yang dialiri listrik. Cara tersebut dinilainya efektif dalam meberantas tikus yang serang menyerang kebun miliknya.

Dilanjutkannya, tikus banyak menyerang tanaman kacang di kebunnya. Berbagai cara telah dilakukan termasuk dengan menggunakan obat. Akan tetapi, cara tersebut dinilainya tidak ampuh. "Sudah menggunakan obat maupun di beri asap, tikus tetap saja ada. Saya menggunakan setrum baru tikus bisa berkurang. Menggunakan setrum merupakan cara yang efektif untuk memberantas tikus. Soalnya kalau tidak di setrum, tanaman saya bisa habis," terangnya saat ditemui RAKA kemarin.

Di hari pertama dialiri listrik, lanjutnya, ia bisa mendapatkan sedikitnya 120 ekor tikus. Setelah itu, ia mendapatkan 70 ekor dan di hari berikutnya mendapatkan 30 ekor tikus. "Setelah tiga hari, tikus yang mati sudah mulai berkurang. Paling dapat sepuluh, dan terus berkurang. Saya bingun kalau menggunakan obat tikus terus merajalela. Setelah menggunakan setrum lumayan, hasilnya terlihat. Tikus banyak yang mati," ungkapnya.

Agar masyarakat setempat tidak terkena aliran listrik yang dipasangnya, terus Narim, dia memasang lampu di gubuk di samping kebunnya. "Saya pasang lampu di saung, kalau setrum aktif, lampu menyala. Orang di sini sudah pada tahu. Sejauh ini tidak ada orang tersengat listrik setruman tikus ini. Kalau tikus sudah tidak ada, setrum juga tidak saya aktifkan. Kalau rame lagi, baru saya aktifkan lagi setrumnya. Kalau tidak menggunakan setrum, tikus tidak mati," tuturnya.

Sementara itu, warga lainnya Adul (25) menambahkan, seharusnya pemasangan arus listrik di sawah ataupun di kebuh tidak banyak dilakukan, hawatir setrum tersebut salah sasaran. "Kalau ada orang yang tidak tahu bisa kesetrum. Harusnya cara tersebut dihindari supaya orang merasa aman saat pergi ke sawah ataupun kebun. Kalau tersetrum lumayan, bahkan bisa mematikan kalau arusnya besar. Harusnya digunakan cara lain untuk memberantas tikus, jangan menggunakan setrum," paparnya. (asy)

Kebonkembang Sasaran Mesum, Sering Dijadikan Tempat Maksiat Pasangan Muda

CIKAMPEK, RAKA - Hutan percontohan atau yang akrab disebut kawasan Kebonkembang, Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, sering dijadikan tempat mesum oleh pengunjung yang datang ke sana. Tempat yang sejuk dan rindang tersebut, kerap dimanfaatkan muda-mudi untuk memadu kasih, bahkan ketika hari libur, sepasang lelaki dan perempuan banyak yang bercengkrama di area tersebut.

Salah seorang warga setempat, Hj Misnah (60) mengaku, ia bersama ketiga rekannya yang lain, Selasa sore lalu, memergoki sepasang lelaki dan perempuan yang sedang berbuat mesum di tengah-tengah kebon kembang. "Ketika itu saya bersama empat orang lainnya berjalan di tengah kebon. Tiba-tiba pas belokan ada orang yang sedang berbuat mesum. Saya kaget dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kehadiaran saya bersama rekan lainnya tidak disadari pasangan mesum tersebut dan mereka terus melanjutkan perbuatannya," paparnya.

Diteruskannya, perempuan yang melakukan perbuatan mesum tersebut menggunakan baju berwarna putih dan rok warna abu-abu mirip seragam SMA. Tapi laki-lakinya sudah berumur. Mereka melakukan perbuatan meseum tersebut di atas motor Mio berwarna merah. "Perempuannya menggunakan baju putih dan rok warna abu-abu. Sementara laki-lakinya terlihat sudah berumur. Ketika mereka ngeh ada yang mengetahui, pasangan tersebut tidak kaget dan seolah-olah tidak merasa malu, malah diam saja," terangnya.

Menurut Misnah, banyak pasangan yang sering melakukan perbuatan mesum di Kebonkembang. Bahkan kalau hari libur, banyak pasangan laki-laki dan perempuan yang pacaran di Kebonkembang dan menjurus pada perbuatan mesum. "Dari dulu saya sudah dengar banyak orang yang berbuat mesum di sini. Tapi baru kali ini saya memergokinya langsung. Kebanyakan yang berbuat begitu bukan warga sini, tapi orang luar yang pacaran di sini, termasuk pelajar," ungkapnya.

Dia berharap, pengawasan di seputaran kebon kembang bisa diperketat, jangan sampai perbuatan mesum diberikan kesempatan. "Kalau terlihat Pak Mantri (petugas hutan percontohan, red) suka diperingatkan. Kami berharap, pengawasan bisa dilakukan lebih ketat. Jangan sampai Kebonkembang dijadikan tempat mesum. Pengawasan orang tua terhadap anak juga harus diperketat, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan," harpanya. (asy)

Klari Kembangkan Kelinci Hias

KLARI, RAKA - Sedikitnya, ada 9 jenis kelinci hias yang dikembangkan oleh Kelompok Kelinci Curug Indah, Kampung Ciwiru RT 25/04 Dusun Jalan Bedeng, Desa Curug, Kecamatan Klari.
Sembilan jenis kelinci hias tersebut diantaranya, Plamis Basteran, Pujilop, Rek, Dat, Hotot, Lion, Herkuin, Angora dan Papilon. Kelinci tersebut merupakan usaha yang dikembangkan dalam memanfaatkan bantuan ekonomi pemerintah melalui program kelompok usaha bersama (KUB).

Menurut bendahara kelompok, Apep Hidayat (39), saat ditemui RAKA, Jumat (29/1), di lokasi usahanya, pengembang biakan kelinci hias tersebut sudah dijalankannya hampir dua tahun. Bibit kelinci hias tersebut diambilnya dari Bandung dan daerah lainnya di Jawa Barat yang merupakan sentra kelinci hias. "Saat ini kami memiliki kelinci hias sekitar 40 ekor kelinci betina dan 4 ekor kelinci pejantan. Perbandingannya, sepuluh banding empat. Sejauh ini, pengembang biakan kelinci hias cukup menjanjikan. Hasilnya juga bagus, pasarnya sudah ada," tuturnya.

Apep meneruskan, tiga bulan sekali, kelinci tersebut dikawinkan. Sejak kawin sampai melahirkan, membutuhkan waktu sampai satu bulan. Sekali melahirkan, satu induk kelinci bisa melahirkan 7 ekor anak kelinci. Dia tidak langsung menjual kelincinya sampai mencapai umur 1.5 bulan. "Saya tidak menjual kelinci yang belum mencapai umur 1.5 bulan. Soalnya, kalau tidak bisa merawatnya, kelinci tidak akan bisa bertahan lama. Dalam dua minggu sekali, kelinci bisa dipanen," paparnya.

Mengembang biakan kelinci hias, tambahnya, dinilainya cukup sulit, jika tidak bisa merawatnya keilnci bisa mati. Kendala yang dihadapinya saat ini, yakni persoalan cuaca. Pasalnya, cuaca Karawang saat ini sedang tidak stabil. "Kadang hujan, kadang panas. Cuaca seperti ini yang berbahaya bagi kelinci, terutama anginnya. Bagusnya kelinci hias dirawat di cuaca yang dingin.

Biasanya saya mensiasati keadaan seperti ini, dengan mempola kawin. Jadi kalau cuaca tidak bagus tidak dilakukan perkawinan. Karena kalau kelinci bisa di program kawinnya," terangnya.
Ditemui di tempat yang sama, Ketua Kelompok Kelinci Curug Indah Ade Hadiat menambahkan, pihaknya menyambut baik program KUB yang diprogramkan pemerintah. Dia memanfaatkan program tersebut untuk mengembang biakan kelinci hias. "Dibanding beternak domba ataupun bebek, mengembang biakan kelinci hias lebih menguntungkan. Dalam sebulan bisa didapat pendapatan kotor sebesar Rp 4 juta. Lumayan bisa memberdayakan anggota kelompok," paparnya.

Dilanjutkannya, saat ini penjualan dilakukan keluar, pasalnya pasokan kelinci belum terpenuhi. Padahal berbagai pesanan sudah banyak. "Penjualan masih untuk lingkungan sekitar, belum keluar apalagi untuk tengkulak. Soalnya ketersediaan kelinci belum terpenuhi semua, padahal pasar sudah banyak yang menanti. Untuk memenuhi permintaan, minimal kami harus punya 100 ekor. Kalau ada tambahan modal, akan kami kembangkan lagi," pungkasnya. (asy)

Rumah Sakit Dilarang Minta Uang Muka

Meski UU Kesehatan sudah melarang rumah sakit meminta uang muka dari pasien, namun kenyatan di lapangan bisa berbeda. Bahkan banyak pasien yang ditolak rumah sakit karena tidak menyetorkan uang muka.

Jubir Kementerian Kesehatan Lilik Sulistiyowati mengungkapkan, sebenarnya Kementrian Kesehatan sudah melakukan sosialisasi tentang UU Kesehatan pada setiap pertemuan dengan rumah sakit. sosialisasi kepada masyarakat juga dilakukan melaui media. "Jadi kalau masih ditagih uang muka, bisa melaporkannya ke pimpinan rumah sakit atau pusat," ujar Lilik, Jumat (29/1).

Menurutnya, dalam waktu dekat ini akan segera ditetapkan keberadaan Badan Pengawasan Rumah Sakit baik ditingkat pusat maupun provinsi. Tugasnya, tentu saja mengawasi pelaksanaan layanan RS. Lilik menyebutkan, pihaknya juga sudah membuka program Rapid Call and Response Centre (RCRC) di nomor telpon (021) 500567 yang siap melayani 1x24 jam. "Bila pasien tidak dilayani baik bisa melaporkannya di situ," tandasnya. Dalam UU Nomor 36 Tahun 2009, pada pasal 32 ayat (1) disebutkan, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

Sedangkan di ayat (2) ditegaskan, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Sementara anggota Komisi IX DPR RI, Vanda Sarundajang, mengaku banyak mendapat laporan soal rumah sakit yang meminta uang muka. "Saya dapat banyak laporan, kalau masuk rumah sakit pemerintah di pusat maupun daerah selalu diminta uang muka. Inikan mengurangi hak pasien dalam mendapatkan layanan kesehatan," ungkap Vanda.

Dia menyayangkan kurang tanggapnya tenaga perawat maupun dokter dalam menangani pasien. "Harusnya ketika pasien datang, jangan langsung minta uang muka. Tapi selamatkan dulu nyawa pasiennya. Kalau pasiennya keburu meninggal karena uang muka, siapa yang bertanggung jawab," kritiknya. Ditambahkannya, Kementerian Kesehatan harus mengubah pola pikirnya. "Jangan hanya memikirkan uang tapi mengorbankan masyarakat," cetusnya. (esy)

Jalan Bagus, Warga Syukuran

BANYUSARI, RAKA - Ada hal unik yang dilakukan warga Kampung Jungklang, Desa Pamekaran, Kecamatan Banyusari. Lantaran jalan di lingkungannya bagus, mereka menggelar acara syukuran. Udin (40), salah seorang masyarakat Kampung Jungklang mengatakan bahwa acara syukuran digelar khusus untuk mensyukuri diperbaikinya jalan dikampung ini. Sehingga, katanya, hal ini sangat membantu masyarakat setempat dalam segala bidang, terutama membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

"Apalagi di musim hujan sepeti ini, sebelum jalan ini diperbaiki kalau datang musim hujan jalan ini tampak berlumpur dan licin akibat guyuran hujan," katanya. Johari (42), warga lainnya menuturkan, ia merasa telah bisa menikamati pembangunan jalan yang didanai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri tersebut. Dia berharap, pada tahun anggaran berikutnya PNPM Mandiri bisa direalisikan untuk infrastruktur lainnya seperti untuk melanjutkan perbaiakan jalan yang sebagian ada yang belum diperbaiaki.

Menurutnya, setelah jalan tersebut bagus, masyarakat setempat juga memiliki kewajiban untuk merawatnya, agar jalan tidak cepat rusak. "Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk kemajuan desa ini sangatlah penting," katanya. Jalan tersebut, memang dibangun dari salah satu program pemerintah, yakni PNPM Mandiri, yang diperuntukkan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan lingkungan. (aw)

Mahasiswa Teliti Tanaman Padi, Petani Banyusari Kalagumarang

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan sebagai sarjana pertanian, para mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) melakukan penelitian komoditas padi.

Iwan Gunawan (39), salah satu mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengatakan bahwa dari pihak Fakultas Pertanian membebaskan kepada seluruh mahasiswanya dalam memilih tema dan judul dari penelitian tersebut. Selain itu, tempat penelitian pihak kampus juga membebaskan. "Dan saya memilih komodoti jenis padi ini salah satu satu tujuanya adalah ingin mengembangkan serta memajukan pertanian di desa kami, beberapa objek yang harus saya teliti dianataranya, pengarauh dari pemberian pestisida, pengaruh pemberian air serta pengaruh dari jarak tanam," katanya.

Menurutnya, semua ini diambil serta diteliti supaya bisa mengetahui padi apa yang cocok untuk ditanam di wilayah ini agar hasil yang didapatkan bisa melimpah serta bisa untung. Dari hasil percobaan ini, selanjutnya akan diseminarkan di kampusnya. "Karena dari sekitar kurang lebih empat puluh mahasisawa Fakultas Pertanian, semuanya dalam tema dan judul penelitian berbeda. Dan tujuan dari diseminarkanya hasil penelitian kami dalam rangka memberitahukan serta berbagi ilmu dengan kawan-kawan kami semua," imbuhnya.

Anggun Nurani (23), yang juga akan melakukan penelitian mengungkapakan hal yang sama. Menurutnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk bisa menyandang gelar sarjana pertanian, selain sebagai salah satu syarat mahasiswa untuk bisa lulus. "Penelitian ini bertujuan sebagai salah satu realisai dari Tri Dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat," imbuhnya.

Kalagumarang
Sementara itu, dalam menghadapi musim tanam, petani Desa Pamekaran, Kecamatan Banyusari, secara bersama-sama turun ke sawah dalam rangka memberantas tikus yang selama ini mengganggu tanaman mereka. Dasbang (55), salah satu petani yang ikut dalam kerja bakti tersebut ketika ditemui RAKA, Jumat (29/1), mengatakan, kerja bakti ini dilakukan warga dalam rangka menghadapi musim tanam.

"Agar tanaman padi di desa kami bisa tumbuh dengan baik dan tidak diganggu oleh tikus, maka seluruh petani di desa ini dikerahkan untuk bisa bersama-sama mencari sarang tikus dan membasminya agar tidak menggangu tanaman padi," katanya. Sementara itu, Ketua RT 02/04 Badawi mengatakan, untuk membasmi hama tersebut diperlukan kekompakan para petani, karena hama tersebut sulit dihilangkan jika para petani bergerak masing-masing. "Kita harus terlebih dulu menghadangnya agar padi-padi kita bisa tumbuh dengan baik," ujarnya. (aw)

Kelinci Hias di Kampung Ciwiru

KELINCI HIAS:
Seorang peternak kelinci hias di Kampung Ciwiru RT 25/04 Dusun Jalan Bedeng, Desa Curug, Kecamatan Klari, menunjukkan jenis kelinci yang dikembangbiakannya. Daerah ini merupakan sentra peternak kelinci di Kabupaten Karawang. (asy)

Petani Pedes dari Banjir

PEDES, RAKA - Petani di Kecamatan ternyata memiliki kepekaan yang tinggi dalam hal bertani. Mereka sudah memprediksikan pertengahan Januari hingga Februari curah hujan besar dan bisa mengakibatkan banjir. Predisiksi itu berdasarkan pengalaman banjir tahun-tahun sebelumnya yang polanya selalu sama.

"Petani disini (Kecamatan Pedes, red) tidak menanam antara Januari - Februari. Sebab, berdasarkan pengalaman, bulan-bulan itu biasanya banjir pasti menerjang. Makanya, untuk menghindari kerugian sampai Februari nanti mereka baru memulai masa tanam,"kata Camat Pedes, Drs. Ade Sudiana, Jumat (29/1) ditemui di ruang kerjanya.

Dijelaskan Sudiana, banjir kemarin hanya empat desa yang belum tanam padi, diantaranya Dongkal, Kendal, Sungai Buntu dan Puspasari. Sedangkan tujuh desa lainnya hanya beberapa hektar sawah yang ditanam. "Selain itu, desa jatimulya yang kebanjiran paling telak, itu pun tidak rugi besar karena tanamannya tidak mati, karena hujannya tidak berturut-turut, genangan airnya keburu surut, kalau diguyur terus-terusan bibit padi bisa mati," akan tetapi, ada juga petani yang tetap merugi dan kita tetap memberikan laporan terkait imbas banjir beberapa pekan lalu, "ucapnya. (get)

LSM Pemantau BOS Resahkan Kepsek


PENGHARGAAN: Kepala Desa Kampung sawah, Abdul Gufor memberikan cendera mata kepada masing-masing kepala sekolah yang berada di wilayahnya. Hal itu dilakukannya sebagai ucapan terima kasih.
RENGASDENGKLOK, RAKA - Realisasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2009 mulai mendapat sorotan sejumlah Lembaga Sosial Kontrol (LSM). Diantaranya LSM peduli Kemiskinan seperti Komite Independen Penampung Aspirasi Masyarakat Kecil Pedesaan. Sementara, pihak sekolah justru mempertanyakan kehadiran lembaga-lembaga pemantau tersebut.

Sesuai keterangan dalam berkas lampiran, dengan landasan UUD Republik Indonesia Amandemen (UUD RIA) I-IV & HAM, LSM PK (peduli Kemiskinan) mengirimkan berkas lampiran dengan nomor 092, perihal pemantauan langsung dan Investigasi Pelaksanaan dan realisasi bantuan dana operasional sekolah (BOS) tahun 2009 pada seluruh kepala sekolah SD dan SMPN se Kabupaten Karawang.

Sayangnya, dalam berkas yang disebarkan tidak tertulis ada tembusan dari pihak Kapolres maupun Kapolsek sebagai unsur muspika wilayah terseburnya berkas tersebut. Hal itu, justru yang menjadi tanda tanya para kepala sekolah sebagai obyek berkas tersebut, seperti dikatakan kepala sekolah SDN Kampung Sawah III dan IV, Surdita kepada RAKA, Jum'at (29/1) ditemui disela sela kegiatan sertijab.

Kata dia, berkas tersebut seharusnya memiliki tembusan dari Kapolres maupun Kapolsek sebagai unsur penegak hukum di wilayah berkas itu tersebar. Artinya, pihak sekolah tidak akan khawatir dengan data data yang tranparansikan sebagai bahan untuk investigasi,"Dengan tembusan Kapolres maupun Kapolsek kami tidak khawatir data itu tidak akan dipergunakan macam macam. Artinya, murni hanya untuk bahan investigasi sebagai mana fungsi lembaga itu, "Jelasnya.

Lagi pula, lanjut dia, data-data tersebut sudah terpampang pada papan transparansi penyaluran sebagai mana diatur pemerintah daerah karawang sebagai bentuk transparansi pihak sekolah kepada lembaga pengawasan. Namun demikian, pihaknya mengaku belum ada pemberitahuan mengenai berkas tersebut dari dinas pendidikan sebagai yang berkewenangan memberikan ijin pada lembaga itu melakukan investigasi. "kami hanya pelaksana program dinas pendidikan karawang. Jika belum ada pemberitahuan maupun ijin wajar kalau kita masih bertanya tanya,"terangnya.

Terpisah, mengenai hal itu Kapolsek Rengasdengklok AKP Muji Harja menyesalkan jika berkas lampiran tersebut tidak menyertakan ijin dari pihaknya selaku unsur muspika. "Jika ada pengaduan bahwa kegiatan ini membuat para kepala sekolah merasa terganggu privasinya kita sebagai pelayan masyarakat termasuk kepala sekolah siap menanggapi. Tidak terkecuali, siapapun yang akan dihadapi, "jelasnya. Lebih lanjut, kapolsek menegaskan siap menerima para kepala sekolah yang akan berkonsultasi mengenai kekhawatirannya tersebut. (get)

Kutagandok Gelar Aksi Waspada DBD

KUTAWALUYA, RAKA - Terpicu tingginya ancaman wabah demam berdarah dengue (DBD) saat ini, Pemerintah Desa Kutagandok menggelar aksi waspada DBD. Selain melibatkan warga, gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN), ini juga dilakukan secara serentak diseluruh desa, Jumat (30/1) pagi.

Gerakan serentak PSN ini pertama kali diselenggarakan dari 30 Kecamatan se Kabupaten Karawang dan juga untuk tingkat Desa. Kegiatan dipusatkan ke beberapa titik di Desa kutagandok, Kecamatan Kutawaluya. Gerakan serentak PSN ini dibuka oleh salah satu bidan desa UPTD puskesmas Kutamukti Siti umaemah. Kata dia, yang menjadi prioritas kegiatan gerakan SPN ini adalah daerah lingkungan yang terancam sebagai endemis.

Diharapkan melalui kegiatan serentak ini lingkungan menjadi bersih, bebas nyamuk sehingga masyarakat terbebas dari serangan penyakit DBD maupun penyakit lainnya yang mempunyai kaitan dengan nyamuk. "Selama ini kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan tidak akan bertambah jika tidak mulai digerakan, "jelasnya disela kegiatan.

Lanjut dia, dimusim hujan seperti saat ini, maka jentik aedes aegepty akan sangat mudah berkembang biak. Apalagi, mengetahui prakiraan cuaca dari Badan Metrologi dan Geofisika (BMG) musim hujan akan berlangsung hingga bulan Februari mendatang. Maka dari itu, gerakan seperti ini harus rutin dilakukan. "Pemberantasan DBD tidak bisa hanya dengan melakukan ‘fogging’ saja melainkan harus diantisipasi dengan upaya-upaya preventif yang biasa disebut dengan gerakan Menguras, Menutup dan Menimbun (3M Plus) yang sebenarnya sudah sangat familiar di masyarakat Karawang, "ungkapnya.

Dalam kegiatan tersebut, lanjutnya, sasaran yang akan dibersihkan adalah tempat-tempat sarang nyamuk dan melakukan pemeriksaan jentik. Lalu, memberikan bubuk abate. Selain itu, petugas kesehatan dusun (kader) akan memberikan penyuluhan kesehatan dan motivasi kepada masyarakat. Selain gerakan serentak PSN untuk pemberantasan DBD pemerintah desa berupaya menekan kasus dengan pembersihan lingkungan. Selain itu, Pemerintah Desa akan menyalurkan bubuk abate untuk sejumlah KK di titik lingkungan yang dianggap rawan wabah tersebut.

Kepala Desa Kuta Gandok, Adang menyampaikan penyerahan bubuk abate nantinya akan dipusatkan di Kantor Desa dalam jangka waktu rutin selama dinyakatan masih rawan dan terancam endemis penyakit DBD. Kata Kades, program ini untuk mendukung program pusat dan kabupaten untuk mengeliminasi wabah DBD di tahun 2010. Kasus DBD di Desa Kutagandok, angkanya kecil. Namun apabila melihat keganasan wabah itu, selain gerakan serentak PSN ini sangat diharapkan partisipasi masyarakat untuk berperan serta membersihkan lingkungan disekitarnya.

"Dengan gerakan tersebut potensi-potensi genangan air yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk dapat diberantas dengan seluruh potensi masyarakat yang ada, "harapnya disela-sela kegiatan tersebut. Dijelaskannya, Dari tahun 2007 hingga 2009 di wilayah kepemimpinannya hanya satu warga yang dinyatakan tewas akibat wabah DBD,"mudah mudahan tidak ada lagi kejadian serupa dengan kegiatan pembersihan dan pemberian bantuan bubuk abate, "jelasnya. (get)

10 Siswa MTsn 1 Pedes Kesurupan

PEDES, RAKA - Sepuluh siswi MTsN 1 Pedes, di Kampung Gerendeng, Desa Jatimulya, Kecamatan Pedes kesurupan, Jumat (29/1/2010) pukul 08.30 WIB saat mereka sedang belajar dalam ruang kelas. Sejumlah siswa itu baru bisa disembuhkan pukul 12.00 WIB.

Keterangan warga, gedung sekolah yang dibangun ini sebelumnya kebun kosong yang dianggap angker. "Saya harap, pihak sekolah secepatnya melakukan tindakan serius, agar kejadian ini tidak terulang lagi, "kata aktifis Pendidikan, Raden Pamungkas Pada RAKA, Jum'at (29/1) kemarin. Dijelaskan dia, kesurupan berawal dari 1 orang siswi dan merembet ke 10 siswi lainnya. Dan itu, tidak bisa disembuhkan disekolah. Kesurupan berlanjut ketika siswa sampai ke rumah masing-masing.

Menurut kesaksian masyarakat tanah yang dibuat gedung sekolah tersebut (kp. Gerendeng, Desa Jatimulya, Pedes, red) bekas kebun kosong yang menurut keterangan masyarakat setempat angker. Hasil interview dgn salah 1 staf pengajar bernama Ruhyani.Spd.i), bahwa kejadian tersebut hanya faktor kondisi siswi yg lemah. Sehingga terjadi hal yg tidak diinginkan. Ruhyani menambahkan, hal tersebut terjadi baru kali ini semenjak adany MTSN 1 Pedes.

Akibat peristiwa tersebut kegiatan belajar sempat terhenti dan baru kembali dilanjutkan setelah lewat pukul 11.00 Wib. Padahal seharusnya jadwal hari Jum'at hanya sampai pukul 11.00 namun pukul sudah dipulangkan. Menurut Hasan, orang tua wali murid Iis Hasanah yang termasuk 10 siswa kesurupan, mengharapkan agar pihak sekolah secepat mungkin menanggulangi masalah ini, sehingga tidak mengganggu psikis anak. (get)

Tiket Keriting Pelita Beredar di Singaperbangsa


KARAWANG, RAKA - Meski Stadion Singaperbangsa selalu terlihat dipenuhi penonton tiap kali Pelita Jaya Karawang FC berlaga dalam Indonesia Super League (ISL), namun pihak panpel mengaku jumlah penonton selalu tidak sesuai dengan jumlah penjualan tiket.

Salah seorang panpel yang meminta namanya tidak disebut mencontohkan, ketika Pelita melawan Persipura Jayapura, Minggu (24/1) silam, tiket yang terjual sekitar 4.000, namun jumlah penonton hampir 9.000 orang. "Kami masih mencari dimana letak kesalahannya. Apakah para penjaga tiket yang kurang jeli, atau ada oknum yang sengaja memasukan penonton gelap demi keuntungan pribadi," tuturnya, Jum'at (29/1) siang. Akibat banyak penonton gelap, ia mengaku setiap Pelita berlaga, pihaknya mengalami kerugian Rp. 30 juta sampai Rp 40 juta. "Kalau tidak segera ditanggulangi, kami pasti akan mengalami kerugian yang jauh lebih besar lagi kedepannya," katanya.

Masuknya sindikat pembuat 'tiket keriting' atau tiket palsu dan maraknya 'tangkap kepala' (petugas membawa masuk penonton secara gratis), memperparah jumlah penonton gepal. "Dengan banyaknya penonton yang datang setiap kali Pelita main, kami melihat hal itu bisa dijadikan magnet bagi sindikat tiket keriting. Dan saat ini kami sudah mencium hal itu. Akibatnya jumlah penonton gelap diperkirakan akan semakin banyak," katanya.

Untuk mengantisipasi masuknya tiket keriting Pelita, pihak panpel sedang melakukan evaluasi untuk menanggulangi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi akibat penyebaran tiket keriting. Menurutnya sindikat tiket keriting ini sudah sangat merepotkan panpel pertandingan di berbagai daerah. "Tiket keriting dan tiket palsu sangat mirip, jadi sangat sulit untuk membedakan hal itu," tandasnya. Ia melanjutkan, ada beberapa langkah yang nantinya diambil panpel, agar permasalahan tersebut bisa diminimalisir. Salah satunya adalah memperketat penjagaan pintu masuk.

"Nanti disetiap pintu masuk kami ada pengawas. Jadi apabila ada oknum yang berani memasukan penonton gelap, pengawas tersebut akan melaporkannya kepada kami. Khusus untuk tiket keriting, kami masih melakukan pembahasan untuk mengatasi hal itu," tuturnya. Terkait dengan banyak calo penjual tiket, ia mengaku keberadaan calo tersebut sangat membantu penjualan tiket. "Kami memang sengaja menempatkan orang untuk menjual tiket diluar stadion, hal ini untuk menjaga agar tidak ada penumpukan orang pada saat membeli tiket," katanya.

Ade (34) salah seorang supporter Pelita mengaku, keberadaan calo sangat menguntungkan dirinya apabila harga yang ditawarkan calo sama dengan harga yang dijual di tiket box. Namun ia menyayangkan ketika para calo tersebut menjual harga tiket jauh lebih mahal dengan harga normal. "Saya pernah ditawari oleh calo dengan harga Rp. 30.000, padahal harga normalnya Rp. 20.000. Bagi saya yang pas-pasan, ini sangat memberatkan saya," katanya. (psn)

Disperindag Didesak Operasi Pasar, Saridin Sinabang: Kondisi Pasar Masih Terkendali

GULA SULINGAN: Pedagang gula pasir di Pasar Baru Karawang sedang merapikan tumpukan gula pasir. Sebelumnya, pedagang mengeluhkan penurunan omset menyusul beredarnya gula rafinasi hasil sulingan. Masyarakat lebih suka membeli gula sulingan itu karena harganya lebih murah.

KARAWANG, RAKA - Meski sudah melaporkan kondisi harga gula pasir dan mengirimkan temuan adanya gula rafinasi sulingan ke Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Barat untuk ditelaah lebih lanjut, namun sampai saat ini Disperindagtamben Karawang mengaku sama sekali belum menerima jawaban dari Jabar.

"Masalah gula yang seperti rafinasi masih kita konfirmasikan ke tingkat provinsi, dan sampai saat ini kami masih menunggu hasilnya," kata Kadisperindagtamben, Saridin Sinabang, Jum'at (28/1) siang. Terkait dengan operasi pasar seperti pengadaan gula pasir dan beras, Saridin mengatakan pihak dolog sudah siap untuk operasi pasar.

"Hasil rapat beberapa waktu yang lalu dengan dolog, mereka mengatakannya pihaknya selalu siap untuk operasi pasar. Tapi setelah melakukan evaluasi, ternyata saat ini kondisi barang di pasar masih terkendali," tuturnya. Dan, agar masyarakat tidak khawatir terkait merebaknya gula rafinasi di pasaran umum, Saridin mengatakan, gula rafinasi hanya khusus dipakai oleh industri makanan dan minuman dan tidak boleh dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat. Meskipun secara kesehatan, lanjut dia tidak bermasalah. Selain itu, distributor tidak boleh menjual kepada masyarakat, dan pembeli gula rafinasi harus melampirkan surat keterangan minimal dari Rt atau Rw.

"Gula rafinasi tidak boleh dijual secara eceran, dan dijual hanya kepada pedagang atau pengusaha industri makanan minuman, untuk diolah bersama bahan lain menjadi makanan atau minuman. Meskipun dari segi kesehatan tidak bermasalah, namun dihimbau agar tidak mengkonsumsi secara langsung gula tersebut," tuturnya. Diakui oleh Fitri (35) salah seorang pemilik grosir sembako di Pasar Karawang Kota, meski beberapa waktu yang lalu sempat merebak isu beredarnya gula rafinasi, namun saat ini tidak terdengar lagi. "Sekarang sudah tidak ada yang namanya gula rafinasi beredar di pasar dan dijual ke masyarakat umum," tuturnya.

Selain itu, ia mengaku saat ini harga gula sudah mulai turun. Dari Rp. 10.000 per kilogram (kg) menjadi Rp. 9.400 (kg). Menurutnya, penurunan harga ini dipicu oleh menurunnya tingkat daya beli masyarakat. "Kalau dulu ketika naik, banyak orang yang membeli gula tapi jumlah gulanya minim. sekarang jumlah gula lebih banyak dibandingkan jumlah pembeli," katanya. Meski di tingkat grosir harga gula pasir mengalami penurunan, tidak demikian yang terjadi di tingkat pengecer. Acip (32) salah seorang pengecer gula pasir mengaku harga gula pasir masih tinggi. "Dulu harganya Rp. 9.500 per kg, sekarang Rp. 11.000 per kg," katanya. (psn)

Februari, PMI Naikan Harga Darah

KARAWANG, RAKA – PMI Karawang sudah memastikan akan menaikan tarif darah menjadi Rp 200 ribu per labuh dari sebelumnya Rp 175 ribu per labuh. Secara resmi, pemberlakuan harga baru ini terhitung mulai 1 Pebruari 2010.

Menurut Ketua PMI, Hj. Eli Amalia Priatna, yang menjadi pertimbangan kenaikan harga dipicu oleh makin tingginya biaya operasional. Ditambah daerah-daerah lain telah lebih dulu menaikan harga hingga Rp 225 ribu per labuh. “Kalau (harga, red) tidak dinaikan, cukup kerepotan dengan biaya operasional yang kian tinggi. Kita juga sering diminta temen-temen PMI di daerah lain agar menyesuaikan harga. Jangan sampai jadi pertanyaan besar, kenapa Karawang bisa murah, daerah mereka malah mahal. Tapi sebenarnya bukan hanya karena faktor itu,” ujar Eli.

Mengenai kesiapan stok, diakuinya, hingga kini darah yang tersimpan di PMI Karawang sangat aman. Bahkan melebihi kemampuan daerah-daerah lain di Jawa Barat. Setiap bulan telah mampu mengantongi 1000 labuh, bahkan hingga mencapai 1200 labuh. Padaha sebelumnya paling banter hanya bisa menyimpan sekitar 600-an labuh. “Selama ini saya arahkan PMI lebih proaktif dengan mendatangi sekolah-sekolah, perusahaan, dan kantor-kantor pemerintahan. Alhamdulillah, cara seperti itu mampu mendongkrak pemenuhan stok darah yang diharapkan. Di sisi lain, peralatan penyimpan darah juga telah kita miliki. Bahkan PMI kita sudah membeli alat khusus bagi pemisah trombosit,” tandasnya.

Dengan penyediaan alat tersebut, lanjut Eli, sekarang ini kalau ada warga Karawang terkena DBD, serta butuh pemisah trambosit sudah tidak harus jauh-jauh ke Jakarta. Karena berdasarkan data di Dinas Kesehatan, grafik penyebaran DBD setiap tahun trend-nya selalu meningkat, terutama jumlah penderita yang meninggal.

Sementara itu, ditemukannya darah mengandung virus HIV dari pendonor PMI beberapa waktu lalu, hingga kini masih ditemukan. Kendati jumlahnya sangat sedikit. Namun Kepala UPTDC (Unit Pelayanan Transfusi Darah Cabang) PMI, dr. Nanik Jodjana, MKM, memastikan bahwa kondisi demikian tidak perlu direspon panik. Karena pihaknya menjamin, darah-darah mengandung virus mematikan itu tidak akan pernah lolos masuk dalam reagen (alat penampung darah).

“Darah yang ditemukan mengandung virus HIV langsung kita bakar. Yakinlah, setiap daerah yang masuk dari pendonor selalu kita periksa secara ketat dengan peralatan cukup. Berdasarkan data, dari 13.255 jumlah pendonor, hanya 17 orang yang dinyatakan darahnya positif mengandung virus HIV. Artinya, secara persentase tidak sampai 2 persen. Ya, 1 persen koma sekianlah,” jelas dr. Nanik, sesaat sebelum mengikuti rapat PMI di ruang rapat wakil bupati di Gedung Singaperbangsa, kemarin. (vins)
Rame-rame Belajar Jadi Pemimpin, Yuk.., Digelar Anak SMK Laborti Karawang Hari Ini

ARMADA OSIS bareng BPH 0rganisasi SMK Laborti Karawang Sabtu (30/1), hari ini, bakal ngeramein kampusnya buat belajar soal kepemimpinan.

Pembelajaran soal kepemimpinan di sekolah kejuruan yang punya alamat di Jl. Babakan Jatimekar KW 3, Karawang Timur, itu rencananya dikemas lewat pembekalan materi yang digelar indoor alias dalam ruangan, dan praktik di lapangan alias indoor.

Cuap keplak acara, Tari Winingsih di sela persaiapan acara, kemarin sore, kemasan acara dibuat begitu biar peserta jadi ngerasa asyik gitu, deh. Kecuali ilmu yang di teorinya, soal pengalaman di lapangan pastinya tambah juga, dong. "Pokoknya yang kayak gitu, lah," aku Tari.

Yups. Acara belajar soal kepemimpinan di SMK Laborti yang punya nama lengkap SMK Plus Lab. Indonesia, ini jadi pamuncak kegiatan menyusul kepilihnya badan pengurus harian (BPH) baru semua organisasi periode 2009/2010. Acaranya sendiri pake nama resmi LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan) BPH-OSIS Tahun Pelajaran 2009/2010.

Kata Pak Dede Sutisna Komara, SPd yang di acara itu jadi pembina, itu digelar buat upaya bikin siap fisik dan mental siswa di suasana yang bersifat kekeluargaan. Selain itu juga buat memupuk rasa tanggung jawab semua siswa, utamanya BPH terpilih jadi siap jalani tugas dan kewajiban sebagai pengurus OSIS.

Pak Dede juga menyebut kalo soal relatif semua kegiatan ditangani para siswa sendiri, kecuali sejumlah guru yang membidangi emang turun langsung. "Sekaligus biar semua belajar mandiri," papar Pak Dede.

LDK BPH-OSIS SMK Laborti rencananya diikuti 45 dari keseluruhan sekitar 200 siswa. Acara yang digelar indoor dijalani berupa pemberian materi kepemimpinan, manajemen organisasi, etika organisasi, kesehatan, kerokhanian, termasuk kerja bareng Harian Radar Karawang soal dunia kewartawanan yang digelar di aula kampus di ahari pertama. Sedangkan yang outdoor berupa outbound di daerah Cijalu, Purwakarta, di hari kedua, Minggu (31/1).

Sementara masih terkait soal acara, Keplak Tari Winingsih punya mau kalo armada baru tentu bisa lebih optimal buat mengakomodir semua ekskul di sekolah. Biar saat ini udah ada pramuka, paskib, dance, juga basket plus bola voli buat di olahraganya, " Lewat LDK ini moga-moga aja ke depan jadi lebih ngembang gitu, ya," Tari Winingsih ngarep. (dea wahyudi)

Buron 8 Bulan Begal Motor Ditangkap

KARAWANG,RAKA - Setelah buron selama 8 bulan, anggota Satreskrim Polres Karawang akhirnya berhasil menangkap Ali alias Mul bin Tarma (40) satu dari tiga begal yang beraksi di Jalan Raya Kendaljaya, Pedes, pekan lalu. Sedangkan dua begal lainnya, Carwang(39) dan Ali alias Amud bin Amud(25) warga Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes, masih dalam kejaran aparat kepolisian.

Mul, warga Kampung Dongkal RT 03/02 Desa Dongkal Kecamatan Pedes ini tidak menduga perbuatannya yang terjadi pada Minggu(19/4) 2009 lalu itu justru menghantarkan dirinya mendekam dibalik jeruji besi ruang tahanan Polres Karawang. Sebab, sepeda motor Suzuki Wave T 6277 GG yang sempat dibawa kabur akhirnya ditinggalkan di areal persawahan di Desa Gebangjaya, Kecamatan Pedes, dua hari kemudian.

Namun sebelum motor milik Endin Hasanudin (37) warga Dusun Kosambi Batu, Cilebar itu ditemukan warga, ternyata pelaku (Carwang) sudah terlebih dahulu merusak nomor mesinnya dengan menggunakan alat gerinda. Nomor mesin motor tersebut sengaja dirusak untuk menghilangkan identitas namun, karena salah seorang warga Gebangjaya mengenali motor termasuk pemiliknya, motor tersebut pu akhirnya 'dibuang' ke sawah.

Kanit Ranmor Polres Karawang Ipda Rifaldhy Hangga P ketika ditemui RAKA di kantornya Jumat(29/1) kemarin mengatakan, penangkapan terhadap Ali alias Mul dilakukan setelah polisi dapat memastikan bahwa warga Kampung Dongkal RT 03/02 Desa Dongkal, Pedes itu terlibat dalam aksi perampasan tersebut."Penangkapan terhadap tersangka kita lakukan berdasarkan hasil lidik terutama setelah mendalami informasi yang diberikan para saksi lainnya sat memberikan keterangan kepada penyidik," kata Rifaldhy.

Dalam aksinya, lanjut Rifaldhy, ketiga pelaku yang saat itu mengendarai Honda Supra Fit warna merah langsung memepet dan menghentikan laju motor korban saat melintas di TKP. Korban yang saat itu baru pulang dari Cemarajaya tengah membonceng Iis(37). Sesat setelah motor berhenti, Carwang yang duduk di tengah juga turun sambil mengacung-acungkan badik sambil menarik kerah baju Endin."Tiba-tiba, Mul yang duduk dibelakang langsung memukulkan botol bir dan mengenai kepala atas bagian kanan hingga mengeluarkan darah.Saat korban terkapar, Mul langsung mengambil alih motor korban dan kabur ke arah Sungai Buntu, Pedes," lanjutnya. (ops)

Nanas Subang Diekspor ke Korea Selatan, Area Perkebunan Nanas Terus Berkurang

Petani nanas di Kabupaten Subang mulai melirik pangsa pasar luar negeri, hal ini ditandai dengan adanya penandatanganan kesepakatan antara perwakilan petani dengan salah satu eksportir.

oleh: AGUS EKO MS, Subang

Sebuah harapan cerah, muncul, namun harapan itu pun dibayangi dengan sebuah ke khawatiran akan nasib mereka, sebab dalam beberapa kurun waktu ke belakang hingga saat ini, telah terjadi penyempitan lahan pertanian nanas.

Kekhawatiran itu pun dirasakan oleh Wakil Bupati Subang Ojang Sohandi. Ia merasa khawatir jika citra Subang sebagai sentra nanas mulai memudar. Karena menurut Ojang, beberapa lahan telah berubah fungsi, tidak lagi menjadi lahan nanas, bahkan beberapa lahan pertanian telah beralih fungsi menjadi lahan industri.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Ojang Sohandi dalam sambutannya pada acara 'Pelepasan Produk Nanas Bermutu' di Pasar Tani, Jalancagak, Kamis (28/1). “Karenanya, kami berharap agar Departemen Pertanian memiliki perhatian khusus terhadap perkembangan pertanian di Kabupaten Subang, khususnya pada komoditi nanas,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Ojang, Pemerintah Kabupaten Subang saat ini memiliki tekad untuk menjadikan Kabupaten Subang sebagai sentra pepaya. Tekad tersebut, tambah Ojang, disinergikan dengan Program Pembangunan Desa Mandiri Gotong Royong (DMGR). “Dimana program tersebut, salah satu syaratnya di tiap rumah harus ada 1 atau sampai 10 pohon pepaya.

Kepentingannya adalah untuk menjaga kualitas kesehatan warga melalui konsumsi buah-buahan segar yang menyehatkan. Program DMGR pada intinya ialah pembangunan karakter masyarakat dan ekonomi, dan Bupati Subang bertekad ingin menjadikan Subang sebagai sentra pepaya terbaik,” jelas Ojang. Volume ekspor nanas yang perdana tersebut, sebanyak 32 feet atau sebanyak 27 ton hingga 29 ton dilepas ke negara tujuan Korea Selatan. Nanas tersebut merupakan produk kebun yang menggunakan Standar Operasi Prosedur GAP (Good Agricultural Practices). (*)

Proyek PJU Desa Bermasalah

SUBANG, RAKA – Sejumlah kepala desa yang ada di Kabupaten Subang mengaku, bahwa mereka tidak pernah menandatangani surat penawaran pemasangan penerangan jalan umum (PJU) dari CV Hunika Subang, baik penawaran secara tertulis maupun secara lisan.

Bahkan uang untuk biaya pemasangan 2 unit PJU, pihaknya tidak pernah tahu, apalagi menerima dan menyerahkan kepada pengusaha. “Soal uang untuk pembayaran PJU saya tidak pernah melihatnya, karena sejak awal uang tersebut diamankan di bank tas permintaan oknum,” jelas sumber yang meminta namanya disembunyikan.

Kepala BPMP Kabupaten Subang, Reni pada saat akan dikonfirmasi RAKA sedang tidak bisa diganggu karena yang bersangkutan sedang menerima tamu, namun kata seorang pegawai yang enggan menyebutkan namanya, bahwa pimpinannya sedang tidak ada tamu. “Ibu tidak bisa diganggu, atau sebaiknya anda hubungi ibu kadis,” katanya.

Dihubungi secara terpisah, Pelaksana CV Hunika Subang Andi R Agil, menyatakan, dirinya tidak terlibat dalam pengkoordiniran biaya pemasangan PJU yang dibiayai Bantuan Khusus Untuk Desa (BKUD) 2009. Dia menyatakan, dirinya tidak pernah mengambil uang di bank yang dipercaya Pemkab Subang untuk pencairan dana tersebut.

Bahkan, dilanjutkan Andi, pihaknya pun bukan sebagai pemrakarsa, karena pihaknya hanyalah sebagai pelaksana pemasangan PJU, dan mengambil uang juga tidak melalui BPR maupun LPK, namun dirinya mengambil uang baiaya pemasangan dari kepala desa atau melalui Kepala Bagian Badan Perberdayaan Masyarakat Desa (Kabag BPMD) Kabupaten Subang. “Saya tidak pernah tahu apabila uang biaya PJU didem (ditahan) di bank yang ditunjuk Pemkab Subang, dan saya pun tidak pernah tahu kalau ada uang yang didem di bank sengaja dikoordinir atau ada kerja sama dengan pihak pemda,” katanya.

Sesuai perjalanan, lanjutnya, pemasangan maupun biaya PJU yang dilaksanakan disebanyak 28 kecamatan di Kabupaten Subang, sekitar 230 desa yang saat ini telah selesai dipasang. Adapun pelaksanaan pemasangan PJU juga berdasarkan hasil penawaran dirinya dengan sejumlah kepala desa, juga atas ijin dari Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) Kabupaten Subang.

Disinggung soal harga 2 unit PJU yang harganya Rp 3,5 juta, Andi menjawab bahwa harga tersebut merupakan harga termurah, selain itu, harga tersebut telah sesuai dengan harga hasil penyesuaian dengan anggaran yang ada. Kata dia, sesuai biaya yang dianggarkan dalam program BKUD sebesar Rp 3,5 juta untuk 2 unit PJU, termasuk harga yang cukup murah.

Bahkan dari omset yang ada sekitar Rp 800 jutaan, uang yang baru masuk sekitar Rp 600 jutaan dan sisanya masih ada di kepala desa. Menurutnya, belum bisa ditariknya sisa uang pembayaran itu karena tersendat administrasi yang belum dilengkapinya. Sementara itu, sekitar Rp 100 jutaan untuk biaya penyambungan aliran listrik kepada PLN. “Saya melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan RAB dan tidak ada mark up di dalamnya, bahkan secara optimal saya dan tim pemasang PJU di lapangan berusaha semaksimal mungkin agar pemasangan PJU dapat berjalan sesuai rencana dan tidak ada masalah,” ucapnya. (pir)

Handra Divonis 5 Bulan

SUBANG, RAKA - Aktivis pergerakan dari Kaukus Rakyat subang bersatu (KRSB) Handra Munandar bersama ke empat rekannya divonis 5 bulan kurungan badan. Vonis yang dijatuhkan oleh majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim ketua Noersita SH.

Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Handra, didakwa atas kasus perusakan yang terjadi saat dilakukan demo saat Agus Muharam, kasus tersangka korupsi Upah pungut tengah digelar. Saat itu, Handra Munandar merupakan koordinator aksi, ia dituntut oleh Jaksa selama 8 bulan kurungan badan. Sementara keempat rekannya, Dede Solihin, Didit Maulana, Feri Apriyadi dan Andri Mulyadi, masing-masing dituntut selama 7 bulan penjara.
Sebelum proses persidangan dimulai, raut muka kelima aktivis tersebut tampak tegang, namun setelah mendengar vonis yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim, Handra mengatakan, jika dirinya masih mempertimbangkan untuk melakukan banding atau tidaknya.

“Saya pikir-pikir dulu bung, saat ini saya masih belum bisa menentukan apakah akan melakukan banding atau menerima sepenuhnya keputusan tersbeut, kan tadi juga kami diberi waktu untuk memikirkan hal tersebut,” ungkap Handra. Sementara untuk kawan yang lainnya, tambah Handra, segala keputusan ada ditangan mereka, ia tidak bisa memonopoli setiap keputusan, karena menurut handra, hal tersebut merupakan hak mereka untuk menentukan sikap menanggapi vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim. (eko)

Suara Eep Hidayat Bertambah?, 9 PAC PDIP Diminta Klarifikasi

DIJAGA: Pengamanan kantor DPC PDIP Subang dijaga ketat Satgas.

SUBANG, RAKA - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Subang, sejak Kamis (28/1) hingga Jumat (29/1) kemarin, memanggil para Pengurus Anak Cabang (PAC) di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Subang.

PAC yang dipanggil hingga Jumat (29/1), sebanyak 8 dari 9 PAC, para pengurus PAC tersebut diklarifikasi terkait dengan masalah musyawarah anak cabang yang telah dilaksanakan di masing-masing PAC, dimana terdapat rapat tersebut dianggap memiliki persoalan. “Salah satunya, adalah jumlah pengurus anak cabang yang hadir tidak lengkap, hingga kami memerlukan sebuah keterangan yang resmi atas kasus yang terjadi,” ungkap Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang Atin Supriatin.

Saat ditanya apakah pemanggilan tersebut terkait dengan kekalahan Eep Hidayat dari Maman Yudia, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang Bambang Herdadi menjawab, hal tersebut tidak menjadi sebuah alasan. “Klarifikasi itu dilaksanakan kepada PAC-PAC yang saat melaksanakan rapat pleno, dinilai ada masalah, karena ada masalah tersebut, ada pengurus di 9 PAC yang komplain dan menyampaikan aspirasi ke DPC. DPC konsultasi ke DPD, maka saran DPD bagi PAC yang bermasalah dilakukan klarifikasi, ini yang menjadi dasar,” jelas Bambang.

Dalam klarifikasi itu, tambah Bambang, mereka menginginkan fakta, siapa sebenarnya yang didukung oleh PAC tersebut, soal hasil dari klarifikasi tersebut, menurut Bambang, diantaranya 3 Kecamatan mendukung Eep, yakni Kecamatan Purwadadi, Kecamatan Patokbeusi dan Kecamatan Cisalak. “Sementara hasil klarifikasi di 3 PAC tadi (kemarin, red), PAC Pusakanagara, Pagaden dan PAC Blanakan. DPD belum bisa memutuskan siapa yang mereka dukung, karena masih ada dua pendapat, karenanya, lami belum bisa mengambil kesimpulan,” ujar Bambang.

Hingga Jumat kemarin, perolehan suara yang didapat oleh Eep Hidayat sebanyak 15, sementara suara Maman Yudia, berkurang tiga, karena tiga PAC yang sebelumnya mendukung Maman Yudia menyatakan mendukung Eep Hidayat, namun Bambang Herdadi mengatakan, dirinya belum bisa mengambil kesimpulan tersebut, karena menurutnya, terlalu dini jika hal tersebut disebut final. “Terlalu dini jika Eep Hidayat dikatakan menang, karena keputusannya ada di KOnfercab nanti, namun untuk saat ini dukungan yang diterima oleh Eep Hidayat bertambah 3, tapi kita belum bisa mengatakan Eep menang,” tambah Bambang.

Berdasarkan keterangan yang didapat RAKA, sekitar pukul 18.00 Wib saat klarifikasi dilakukan terhadap pengurus anak cabang Kecamatan Pusakanagara, terjadi keributan, hingga 2 orang kader PDI Perjuangan yang berasal dari wilayah pantura, diamankan ke Mapolres Subang. Padahal dalam perhelatan tersebut, dilakukan pengamanan yang ketat, selain puluhan Satgas PDI Perjuangan yang didatangkan dari DPD Jawa Barat, juga didukung oleh aparat Kepolisian Resort Subang, namun pengamanan yang begitu ketat, dimana hadir dua petinggi DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ineu dan Gatot, masih juga ada keributan.

Sebelumnya, Maman Yudia, saat dikonfirmasi RAKA terkait adanya dugaan perubahan perolehan suara mengatakan, jika hal tersebut tidak akan terjadi, bahkan ia menegaskan jika perolehan suara sudah final, hanya tinggal menunggu pengesahan pada KOnfercab yang akan datang. “Kalau ini (perubahan suara, red) sampai terjadi, berarti ada dua berita acara dan itu tidak benar. Yang pasti, perolehan suara saya saat ini 16 dan Eep 12,” tandas Maman. (eko)

Sungai Cipunagara Meluap

SUBANG, RAKA - Debit air sungai Cipunagara, Jumat (29/1), meningkat signifikan. Hingga sore kemarin, debit air mencapai pada tingkat ketinggian hingga 6,5 meter, melebihi ambang batas. Kondisi tersebut, membuat hawatir warga di wilayah pantura. Bahkan di Pamanukan, salah satu tanggul Cipunagara yang berlokasi di Blok Istal, Desa Mulya Sari, mengalami kebocoroan dengan kondisi lobang sekitar 30 sentimeter. Dari kebocoran tersebut, air sungai Cipunagara merembes hingga menggenangi jalan, bahkan nyaris masuk kepemukiman penduduk.

Untuk menanggulangi kebocoran yang lebih parah, pemerintah setempat dengan dibantu dinas terkait melakukan penambalan dengan karung yang diisi tanah, sebagai bentuk penanggulangan darurat. Selain itu, luapan sungai Cipunagara juga nyaris menyentuh permukaan atas tanggul. Menurut Hendrik, dengan kondisi tersebut, ia lebih khawatir lagi, jika di wilayah Selatan Subang intensitas hujan lebih tinggi disbanding biasanya.

Jika hujan terus mengguyur wilayah selatan Subang, diprekdisikan luapan sungai akan terjadi limpas. “JIka wilayah selatan Subang hujan terus, maka kejadian 5 tahun silam akan terulang lagi, dimana wilayah Pamanukan dan sekitarnya akan terendam banjir, bahkan bisa lebih besar dari yang sebelumnya,”ungkap Hendrik. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Pemerintah desa setempat bersama Muspika dan dinas terkait dengan dibantu warga bahu membahu melakukan penambalan terhadap tanggul yang bocor itu.

Menurut Camat Pamanukan, Rukendi S.sos, sedikitnya seribu karung telah disiapkan. Pemerintah juga, lanjutnya, telah menetapkan siaga satu. “Hanya saja ada kendala yang kita hadapi, yaitu kami kesulitan mendapatkan tanah untuk mengisi karung tersebut. Sekarang baru sekitar 400 karungan yang sudah ditaruh ditanggul itu,” ujarnya, didampingi Kapolsektif Pamanukan, AKP Efendi SC, dan Danramil, Kapten Inf Djarkasih kepada wartawan di lokasi tanggul Istal.

Sementara itu, Kapolsek Pamanukan AKP Efendi SC, mengatakan, pihaknya bersama anggota Danramil akan menerjunkan lebih separoh personilnya di sekitar lokasi tersebut. Pihaknya juga kini tengah dan melakukan koordinasi dengan dinas terkait, sekaligus memberikan imbauan kepada warga untuk lebih waspada.

Di tempat terpisah, Camat Legon Kulon, Asep Rudi mengatakan, di wilayahnya terdapat dua titik lokasi yang dinyatakan krtitis, yakni tanggul Blok Suryadi, Desa Pengarengan dan lokasi jembatan gantung, Desa Bobos. ”Di tanggul Suryadi dikarenakan dalam kondisi amblas, tapi kini sedang dilakukan perbaikan secara darurat. Sementara di jembatan gantung, luapan sungai Cipunagara sudah naik hingga kedaratan disekitar situ. Tapi hanya merendam lahan perkebunan saja. Mengenai status, kami masih menerapkan status siaga dua,” ungkapnya.

Kepala PJT II Divisi 3 wilayah Subang Ir Yudha Bhakti saat dikonfirmasi mengungkapkan, meluapnya air sungai Cipunagara hingga mencapai 6, 5 meter terjadi saat pukul 11.00 Wib, Kamis (28/1). Hal itu disebabkan akibat terjadinya hujan di wilayah selatan Subang. Yudha juga mengkhawatirkan kondisi tanggul yang berada di Blok Suryadi. “Antara permukaan sungai dengan atas tanggul hanya tinggal sekitar 50 sentimeter, ditambah telah terjadi kebocoran. Tentunya ini sangat mengkhawatirkan, bahkan lebih dari cemas,” ujar Yudha.

Sementara pengawas lapangan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) Ir, Kusnadi yang saat itu meninjau kondisi tanggul ditemui di blok Istal mengatakan, pihaknya kini melakukan upaya penanggulangan darurat terhadap tanggul-tanggul yang kondisi mengkhawatirkan. Selain akan menambah karung, pihaknya akan mengusahakan tanah atau pasir untuk mengisi karung tersebut. “Sudah kita salurkan sekitar 2 ribu karung. Karung-karung itu, selain untuk tanggul Blok Suryadi juga di sini (Blok Istal),” jelasnya. (eko)

Warga Protes Peternak

SUASANA negoisasi antara warga dan peternak.

SUBANG, RAKA – Ratusan warga dari dua kecamatan melakukan aksi protes, Kamis (28/1) siang, dengan mendatangi Kantor Desa Situsari, Kecamatan Dawuan. Mereka menuntut pemilik PT Berkah Mulia Sakti (BMS) yang mengelola peternakan ayam potong, untuk membasmi lalat di lingkungan mereka.

Aksi tersebut dilakukan ratusan warga Dusun Gurudug RW I Desa Situsari Kecamatan Dawuan dan warga Dusun Werasari, Keluarahan Dangdeur, Kecamatan Subang. Mereka dipertemukan dengan pengelola perusahaan tersebut oleh pemerintah setempat. Pihak perusahaan yang diwakili drh Hermawan di hadapan warga mengatakan bahwa lalat yang menyebar ke lingkungan telah maksimal dibasminya. Ia juga mengatakan, banyaknya lalat hanya sewaktu-waktu dan terjadi hanya pada musim hujan saja.

Namun demikian, warga tetap meminta pertanggungjawaban pengusaha untuk menghilangkan lalat dari lingkungannya dan bau kotoran ayam yang tidak sedap. Suasana pun sedikit memanas. Anggota Komisi D DPRD Subang Ir Beni Rudiono yang saat itu hadir mengingatkan pengusaha agar dapat memperhatikan lingkungan setempat, jangan hanya mengambil keuntungan saja.
Namun demikian, Beni meminta kepada masyarakat agar mau menerima solusi dan diminta saling menghormati kondisi yang ada, artinya pengusaha dapat terus berjalan dan warga dapat jaminan kesehatan dari perusahaan, misalnya lalat dan bau kotoran ayam atau pakan yang menyengat dapat diatasi.

Beni pun mengingatkan lagi pihak perusahaan BMS yang selama ini dianggap meresahkan warga. Menurutnya, BMS termasuk pengusaha yang bandel, karena yang bersangkutan diundang beberapa kali oleh dewan selalu mangkir. “Saya harapkan pengusaha dapat memberikan solusi yang terbaik atas tuntutan warga disini, yang kemudian kedepannya tidak akan terjadi hal yang sama, sebab bila terjadi yang kesekian kalinya kesabaran warga ada batasnya yang kemudian memperkeruh permasalahan,” ucapnya. (pir)

Desa Diminta Transparan

SUBANG, RAKA – Demo warga Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, yang menuntut transparansi pendistribusian raskin, akhirnya menemui titik terang. Berdasarkan hasil klarifikasi antara kepala desa, Karang Taruna Desa Ciasem Hilir, disaksikan oleh Camat Ciasem Suwarna S dan Kapolsek Ciasem AKP Kasidi yang bertempat di kantor Kecamatan Ciasem, telah diklarifikasi dan ke depan pihak desa agar mengedepankan transparansi dalam mengalokasikan Raskin.

Menurut Camat Ciasem Suwarna, setelah diklarifikasi bahwa Kades Ciasem Hilir tidak terbukti menjual raskin keluar desa, karena dari hasil klarifikasi dengan berbagai unsur, tidak terjadi penyelewengan, akan tetapi adanya kesalahan pengalokasian raskin antar dusun. “Masalah tersebut sudah clear dan masing-masing pihak yang mempermasalahkan pengalokasian raskin dengan kades telah ada kesepakatan untuk mengalokasikan raskin tidak dibenarkan pada malam hari,” ucapnya.

Hal Senada dikatakan Kapolsek Ciasem AKP Kasidi, bahwa permasalahan yang timbul di Desa Ciasem Hilir mengenai dugaan penjualan raskin keluar desa telah clear dan tidak ada tanda-tanda penyelewengan raskin yang diduga dilakukan oleh Kades Ciasem Hilir, akan tetapi hal tersebut adanya kesalahan pengalokasian raskin antar dusun.

Namun demikian, ke depannya pihak-pihak yang mempermasalahkan raskin tersebut agar kedepannya dapat bersama-sama mengamati dan unsur masyarakat tertentu, Karang Taruna dan lembaga Desa lainnya untuk mendampingi pengalokasian raskin kesejumlah dusun yang akan dialokasikan kepada masyarakat. “Sesuai kesepakatan kepala desa atau aparat desa yang terkait pengalokasian raskin tidak diperbolehkan mengirimkan raskin ke dusun-dusun di atas ba'da asar, apalagi pada malam hari. Larangan tersebut hasil kesepakatan sekaligus untuk menghilangkan kecurigaan,” terang Kasidi. (pir)

Tergilas Bus Pengendara Motor Tewas

PURWAKARTA, RAKA - Dua penumpang sepeda motor tewas setelah tergilas bus angkutan karyawan di Jalan Umum Kampung Selaeurih, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta Kamis (28/1) malam. Kedua korban merupakan buruh yang bekerja di PT Indorama Synthetic (PT IRS) Purwakarta.

Kedua korban tewas masing-masing Bayu Julianto (22) warga Jalan Veteran Rt 47/05 Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta dan Asep Hermawan (35) warga Gang Mawar Rt 26/9 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta. Berdasarkan keterangan diperoleh menyebutkan, peristiwa kecelakaan yang merengut nyawa dua penumpang sepeda motor, berawal ketika Bayu dan Asep yang menumpang sepeda motor Yamaha Vega nopol T 6623 AH tengah dalam perjalan pulang menuju kerumahnya masing-masing setelah bekerja di areal pabrik PT IRS. Bayu yang memegang kemudi sedang Asep membonceng dibelakangnya.

Ketika sepeda motor tengah melaju dijalan umum Selaeuraih dan berusaha mendahului bus Berdikari nopol B 7129 IS dikemudikan Yacob Semol Mailuhu (57), warga Perum Purnayuda Blok B 2/27 Rt 23/05, Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari, yang melaju tengah melaju didepannya. Diduga, sepeda motor yang dikemudikan Bayu hilang kendali dan menddak oleng, bahkan sempat menyerempet bagian kanan bus hingga akhirnya terjatuh di persis di depan bus.
Kedua penumpang sepeda motor terlempar dari sepeda motor yang juga terguling, hingga langsung terlindas roda depan kanan bus yang tengah melaju. Akibat kejadian itu, Bayu tewas seketika karena menderita luka parah di bagian kepala, sedangkan Asep mengalami luka berat, namun Asepun akhirnya tewas setelah tiba di UGD RSUD Bayu Asih Purwakarta.

Kasatlantas Polres Purwakarta AKP Eddi Kusmawan melalui Kanitlaka Ipda Iwan Rasiwan mengatakan, kecelakaan yang mengakibatkan dua penumpang sepeda motor tewas diduga karena pengendara sepeda kurang hati-hati saat hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya. Menurut Iwan pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap kasus kecelakaan tersebut dengan meminta keterangan dari sopir bus serta saksi lainnya. Sedangkan kedua kendaraan yang terlibat dalam peristiwa itu diamankan di Mapolres Purwakarta. (ton)

Jalan di Desa Sindangsari Terkelupas

PLERED, RAKA - Warga Kampung Nangorak, Desa Sindangsari, Kecamatan Plered meminta agar ruas jalan di desa tersebut secepatnya dibenahi. Selain kondisinya rusak parah, jalan itu juga merupakan jalur alternatif bagi warga lain desa, seperti Linggarsari dan Liunggunung.

Seperti diakui Dani (35) warga Desa Sindangsari, kemarin (29/1) jalan yang melintas di desanya merupakan jalan tembus ke dua desa lainnya. Jalan itu dilintasi warga Desa Liungguunung dan Linggarsari setiap harinya. Sayangnya, kondisi jalan itu saat ini banyak yang terkelupas. "Sepanjang jalan ini, sekarang kondisinya sudah rusak, banyak bagian aspalnya yang sudah mengelupas karena terkikis air. Karena banyak tanjakan, cukup berbahaya bagi pengguna jalan terlebih saat musim hujan," tegasnya.

Selain warga desa sindangsari, tambah Dani, warga di dua desa lainnya, yakni desa liunggunung dan desa linggarsari mengharapkan hal serupa yaitu bisa dilakukannya perbaikan jalan tersebut dengan segera. Untuk mengantisipasi keamanan dan keselamatan pengguna jalan, katanya, perbaikan itu juga penting dilakukan agar perputaran perekonomian di kedua desa tersebut kedepannya bisa berjalan lebih cepat. "Jalan Ini merupakan salah satu jalur ekonomi bagi warga Desa Linggarsari dan Liunggunung. Sebab jalan ini sering digunakan warga dari kedua desa itu untuk mengangkut hasil bumi baik yang ke pasar plered maupun ke daerah lainnya, "tandasnya.

Dilanjutkan Dani, dirinya sangat mengharapkan agar jalan itu bisa segera diperbaiki. Sebab, katanya, dengan memperbaiki jalan tersebut berarti pemerintah juga secara tidak langsung sudah melakukan perbaikan ekonomi bagi warga yang ada di kedua desa tersebut. "Kami jelas sangat mengharapkan jalan ini bisa segera diperbaiki. Selain sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan karena tekstur jalannya yang licin saat hujan, juga sebagai upaya membantu percepatan ekonomi masyarakat di dua desa itu, "ungkap Dani.


Secara terpisah, Nurdin (23) juga warga Desa Sindangsari, meski baru sebatas rumor namun dirinya mengaku pernah mendengar kabar kalau pada tahun 2010 ini, jalan tersebut akan diperbaiki. "Entah benar atau tidak, namun ada yang pernah mengatakan kalau tahun ini jalan yang panjangnya tidak kurang dari lima ratus meter ini akan diperbaiki. Kalau memang betul, semoga saja bisa dipercepat pelaksanaannya, " pungkasnya.

Kepala Desa Sindangsari, Darma, saat ditemui RAKA dirinya membenarkan kalau jalan yang ada di desanya itu saat ini sudah rusak. Bahkan, katanya, sudah ada beberapa orang dari warganya yang telah mengeluhkan perihal rusaknya jalan tersebut ke kantor desa. "Memang benar jalan itu sekarang kondisinya sudah rusak. karena merupakan jalan hidup, warga disini sangat mengharapkan kalau jalan itu bisa segera diperbaiki, " tegasnya. (nos)

Nasib Indotama Fero Aloy Ditentukan Senin iniBupati: Kita Lihat Saja Nanti dari Hasil Klarifikasi

PURWAKARTA, RAKA - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi Senin (1/2) pekan depan akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak terkait untuk menentukan sikapnya mengenai PT.Indotama Ferro Aloy di Desa Cilangkap Kecamatan Babakan Cikao. Bupati menyampaikan tidak akan segan untuk bersikap tegas bila keberadaan perusahaan kedapatan tidak menempuh prosedur yang ditetapkan Pemkab Purwakarta.

"Hari Senin pekan depan kita akan panggil untuk melakukan klarifikasi mengenai keberadaannya, dan bila memang dari hasil klarifikasi nanti perusahaan belum memenuhi standar yang kita tetapkan tentunya akan ada sikap tegas, "kata Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi Kepada Radar Karawang Jumat (29/1) usai temu wicara dengan puluhan murid di Gedung Aula Wikara. Bupati menyampaikan, sikap tegas yang akan diambil itu tidak menutup kemungkinan dilakukan dengan memberhentikan produksi perusahaan selain menutup lokasi perusahaan.

Meski demikian, tambahnya, sikap itu baru akan dilakukan bila memang keberadaan perusahaan diketahui tanpa memenuhi prosedur yang sudah ditetapkan. "Kita lihat saja nanti dari hasil klarifikasi apakah kabar bermasalahnya keberadaan perusahaan itu benar atau tidak. Kalau benar, sebagai langkah awal kita akan layangkan surat teguran terlebih dahulu agar perusahaan tersebut untuk segera memenuhi standar yang ditetapkan,"kata Bupati Dedi.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta Neng Supartini juga merencanakan pemanggilan awal Februari mendatang pada pihak perusahaan dan beberapa dinas. Rencana ini juga untuk menyimpulkan sikap terkait keberadaan PT. Indotama Ferro Aloy Purwakarta yang disebut-sebut bermasalah dari aspek perijinan, dampak lingkungan, dan ketenaga kerjaan.

Bahkan Neng menegaskan bakal mengambil langkah tegas dengan mendesak Pemkab Purwakarta untuk menutup perusahaan bila sikap perusahaan tidak juga menunjukan itikad baik dalam membereskan permasalahan yang saat ini dialamatkan. "Jika memang ada itikad baik tentunya kita pun akan memberikan kompensasi pada Indotama, tapi jika sebaliknya maka perusahaan harus ditutup," jelas Neng Supartini.(rif)

Warga Purwakarta KTP Cianjur Banjiri Maniis

MANIIS, RAKA – Kecewa karena merasa selalu dianaktirikan dalam hal kebijakan, banyak warga yang tinggal di Kecamatan Maniis, memilih ber-KTP sebagai warga Kabupaten Cianjur. Jarak yang lebih dekat, serta kebijakan Pemkab Purwakarta yang dinilai tidak memihak menjadi alasan utama mereka melakukan perpindahan data kependudukan itu.

“Saya sudah puluhan tahun tinggal di daerah ini, bahkan asli dilahirkan disini (Kecamatan Maniis, red) namun karena saya merasa kecewa dengan kebijakan Pemkab Purwakarta yang cenderung sentralistik dan selalu menomorduakan daerah perbatasan makanya saya pindah KTP saja, ”ungkap warga, sambil mewanti-wanti agar identitasnya tidak disebutkan dengan alasan keamanan saat ditemui RAKA, Jumat (29/1).

Ditambahkan sumber itu, meski dirinya hingga saat ini tinggal di wilayah Kecamatan Maniis, namun sudah sejak lima tahun yang lalu ia sudah tercatat sebagai warga Kabupaten Cianjur. Selain lebih dekat, katanya, jalan ke Kabupaten Cianjur pun lebih bagus ketimbang ke Purwakarta. “Saya sama istri saya sudah ber-KTP Cianjur, kalau anak saya belum memiliki KTP soalnya masih kecil, ”tutur pria yang saat ini tinggal di wilayah perbatasan Purwakarta-Cianjur itu. Secara terpisah, EK (inisial, red) warga Kecamatan Maniis lainnya, saat ditemui RAKA menyebutkan, saat ini dirinya justru mengaku sudah memiliki dua KTP. Selain tercatat sebagai warga Purwakarta, sambung EK dirinya pun tercatat sebagai sebagai warga Kabupaten Cianjur.

“Kalau saya kebetulan punya KTP dua, Cuma yang sering digunakan KTP Cianjurnya. Selain masa berlakunya masih lama, aktifitas keseharian saya pun lebih banyak ke Cianjur, ”tandasnya.
Tidak hanya dirinya, lanjut EK, banyak juga warga lain disekitar tempat tinggalnnya yang memiliki KTP ganda. Biasanya, ujar EK, warga tersebut baru menggunakan KTP Purwakarta pada saat mereka pergi ke daerah Purwakarta, paling dekat ke Plered. “Tidak saya saja pak, banyak warga lain juga yang sudah memiliki KTP dua, ”ungkapnya.

Saat ditanya alasannya, jawaban mereka hampir senada. Selain karena jarak ke Cianjur lebih dekat ketimbang ke Purwakarta, kebijakan Pemkab Purwakarta yang dinilai mereka sering tidak memihak menjadi alasan utama mereka memiliki identitas ganda bahkan sampai pindah kependudukan. “Buktinya, hal paling sederhana saja. hingga saat ini jalan kedaerah ini belum juga diperbaiki padahal bisa dilihat kondisinya sekarang sudah sangat rusak, ”ketusnya. (nos)

Bupati Gelar Pencerahan

PURWAKARTA, RAKA - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi meminta setiap guru di Kabupaten Purwakarta bisa menciptakan sekolah yang melahirkan multidimensi bakat bagi para anak didiknya. Dengan demikian, sekolah yang merupakan bagian dari pendidikan bisa melahirkan generasi generasi sukses dalam setiap bidang sesuai kompetensi yang dimilki siswa.

Demikian disampaikan bupati dalam sambutannya dikegiatan rutin temu wicara kepala daerah dengan pelajar untuk pencerahan berbagai hal di ruang aula wikara II Jumat (29/1) kemarin pagi. Menurut Bupati Dedi, untuk menuju kearah itu setiap guru harus mampu memberikan ruang pada anak didik dalam memberikan pemahaman sekaligus pengalaman dalam pembelajaran yang sifatnya bisa dirasakan langsung oleh siswa, sebab hakikat pendidikan adalah melahirkan kemerdekaan sesuai fitrah dan bukan melulu mengukur pada target semata.

"Bila perlu saya akan meminta agar pembelajaran di sekolah dijadwalkan satu hari khusus untuk melatih ekspresi siswa dalam melatih kreatifitas berbagai hal dengan mekanisme yang diatur oleh masing-masing sekolah. Generasi bangsa harus kreatif dan kearah itu salah satunya perlu dijembatani dari sektor pendidikan," jelas Bupati. Bupati juga mengajak para pelajar untuk punya semangat membangun kreatifitas tanpa terhalang oleh keterbatasan. "Kuncinya ulet dan cerdas. Keterbatasan bukan suatu halangan,"jelas Bupati. Dalam kesempatan itu, bupati juga melakukan dialog dengan pelajar yang datang dari SMA Negeri Tegalwaru, Sukatani, dan Wanayasa. (rif)

Bupati Dicecar Masalah Sarana Transportasi

PURWAKARTA, RAKA - Program Sembilan langkah pembangunan Pemkab Purwakarta nampaknya masih menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Sejumlah program dinilai belum berjalan dengan baik. Bahkan program pembangunan infrastruktur sebagai program pembangunan yang

diprioritaskan. Pendidikan gratis serta peningkatan perekonomian dan kesenian, langsung dipertanyakan oleh siswa yang memang sengaja di undang bupati dalam kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat.

Sejumlah siswa nampak lugas menyampaikan keluhan tersebut langsung ke hadapan Bupati Purwakarta H Dedi Mulyadi. Salah seorang siswa yang mengaku sebagai siswa SMAN 1 Tegal Waru, di aat acara diskusi dengan bupati, mengatakan bahwa sarana transportasi di Tegal Waru masih banyak yang memperihatinkan. Selain itu jarak tempuh sekolah dengan warga menjadi persoalan yang serius karena di daerah tersebut tidak memiliki sarana transportasi seperti angkutan kota. "Pembuatan jalan licin merupakan program bapak bupati tetapi kenapa masih banyak jalan di Tegal Waru masih jelek dan rusak.

Bahkan sarana transportasi yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat tidak tersedia, dalam kesempatan ini kami minta kepada bapak untuk memperhatikan jalan-jalan di Tegal Waru dan sarana transportasi. Seperti angkutan umum di sediakan di Tegal Waru sehingga kami sebagai siswa sekolah dan masyarakat di sana dapat pergi sekolah dengan lebih nyaman," ujarnya. Lain halnya dengan pelajar yang mengaku sebagai siswi SMA N I Pasawahan, mereka mempertanyakan tingginya biaya sekolah.

Salah satu poin dari program 9 langkah membangun Purwakarta tercantum sekolah gratis dari SD hingga SMA, tetapi kenapa banyak pihak sekolah yang masih meminta pungutan dari siswa atau orang tua siswa. "Setiap siswa memiliki latar belakang dan tingkat perekonomian yang berbeda, Tetapi kami semua menginginkan hak mendapat pendidikan yang sama, katanya langklah 9 langkah membangun Purwakarta akan menggeratiskan sekolah tetapi pada kenyataannya masih banyak pungutan, Selain itu masih banyak sekolah yang tidak memiliki sarana dan prasana kesenian" terangnya.

Dalam kesempatan yang sama bupati Purwakarta H Dedi Mulyadi langsung menjawab sejumlah pertanyaan yang langsung di lontarkan siswa-siswa itu secara beruntun. Menurut orang No 1 di Purwakarta itu, pembangunan jalan leucir (licin) di pastikan akan rampung pada tahuan 2010, sementara sarana perasana transportasi seperti adanya angkutan umum akan di kaji lagi. Sedangkan persoalan pendidikan gratis pemkab Purwakarta masih kekurangan anggaran. (sep)

DPRD Jabar Soroti RPJMD Purwakarta, Kinerja Bupati dan DPRD Dikritik

PEMBUATAN RPJMD oleh pemkab Purwakarta nampaknya menjadi persoalan di mata DPRD Propinsi Jabar. Banyak yang menilai pembuatan RPJMD telah menyalahi perundang-undangan yang berlaku.

oleh: Asep Ahmad

Azhar SH. SPi adalah salah satu anggota DPRD Jabar dari komisi A yang juga merupakan anggota Fraksi Hanura menilai seperti itu. Yakni pembuatan RPJMD telah menyalahi ketentuan perundang-undangan. Dia yang saat ini duduk sebagai anggota komisi A DPRD Propinsi Jabar kepada RAKA melalui telpon selulernya mengatakan, pihaknya menduga pembuatan RPJMD oleh bupati hanya berdasarkan keinginan bupati dan bukan keinginan rakyat Purwakarta.

"Dominasi bupati terhadap DPRD Kab. Purwakarta. Yang menjadi hal pertama yang saya sikapi yakni di gunakannya perbup terhadap pembuatan RPJMD, sehingga kami kira dalam pembuatan RPJMD itu seolah-olah DPRD tidak di perlukan sehingga bupati "menggarap sendiri" pembuatan RPJMD yang seharusnya melibatkan dewan. Kami mensinyalir apa yang telah dibuat oleh Bupati dalam perbup tersebut semata-mata hanya berdasarkan keinginan bupati dan bukan berdasarkan keinginan masyarakat Purwakarta yang di refresentasikan oleh DPRD," katanya.

Dan yang ke dua, lanjut dia, pihaknya mempertanyakan tentang kebijakan yang seharusnya dibuat berdasarkan Perda malah hanya di buat bedasarkan perbup. "Kenyataan itu, seperti menunjukan ada indikasi bahwa yang dibuat oleh bupati dalam perda dalam pembuatan RPJMD itu hanya berdasar keinginan bupati secara pribadi, dan bukan berdasarkan keinginan rakyat yang di refresentasikan kepada DPRD Kabupaten," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama Azhar juga mempertanyakan sikap anggota TAPD atau tim yang menyusun anggaran Kabupaten Purwakarta yang terdiri dari Bapeda dan sekda serta semua instansi pemkab Purwakarta seolah-olah tidak memiliki kontribusi terhadap proses yang melahirkan RPJMD tersebut. "TAPD harus memberikan rancangan RPJMD kepada DPRD. Kami juga mempertanyakan bukti rancangan RPJMD dari TAPD kepada DPRD, RPJMD harus datang dari bupati selambat-lambatnya 6 bulan setelah disahkan. Padahal dalam RPJP tertera yang mengharuskan RPJMD harus di buat berdasarkan Perda.

Sehingga dalam pembuatan RPJMD tersebut bupati Purwakarta telah melakukan pelanggaran undang-undang. Terlepas pandangan bupati seperti apa, yang pasti kita berpandangan seperti itu," katanya. Dikatakannya, DPRD adalah perwakilan rakyat yang memiliki hak-hak untuk bertanya, yakni hak secara pribadi dan hak secara institusi. Namun dalam hal ini hak istitusi yang harus di pakai. DPRD mempunyai hak untuk bertanya, meminta keterangan dan mencari kejelasan apakah kepala daerah telah menyimpang dari aturan hukum atau tidak.

DPRD harus berani mengambil sikap berseberangan terhadap apa yang telah di lakukan bupati Purwakarta, DPRD juga dapat mencari keberatan tentang persoalan itu, apakah Bupati Purwakarta telah melanggar perundang-undangan, artinya, lanjut dia, DPRD jangan diam saja, jangan mentang-mentang bupati sudah seperti ini akhirnya DPRD menjadi tidak punya suara, walaupun bupati sebagai kepala daerah tetapi DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Sehingga DPRD harus bekerja sesuai dengan keinginan rakyat dan bukan keinginan bupati. "Kebijakan APBD harus merupakan cerminan daripada RPJMD," katanya.

Azhar berpendapat bahwa kemajuan Purwakarta dapat dilihat berdasarkan laporan Bupati dan implementasi di lapangan, sejauh mana bukti laporan dan penggunaan anggaran dan bagaimana penjelasan anggaran serta pengawasannya itu harus sesuai dengan kenyataannya. Apapun yang di lakukan Bupati harus sesuai dengan keinginan rakyat. "Kabupaten Purwakarta memiliki cuaca yang panas, masa bupati harus memberikan pakaian yang tebal," tutur Azhar berfilosofi. (*)

Status Kepegawaian GBDT Belum Berakhir

PURWAKARTA, RAKA - Masa penantian panjang sejumlah guru bantu untuk daerah terpencil atas status kepegawaiannya di Purwakarta tampaknya belum akan berakhir. Pasalnya, diantara tiga dari 100 guru bantu daerah terpencil (GBDT) hingga kini belum mendapatkan kepastian untuk diangkat.

Ketiga nama orang guru itu adalah AA Hidayat SDN Cisarua Kec Tegal Waru, Ahmad SDN Margasari Kec Pondok Salam dan Anwar SDN Sumurugul Kec Wanayasa."Nama tiga orang itu yang kini belum mendapatkan kepastian. Padahal, mereka telah mengabdi sudah cukup lama. Bahkan sejak dulu,"kata seorang guru terpencil Deni Yusuf kepada RAKA, kemarin. Pemerintah, kata Deni sebelumnya memang telah melakukan pengangkatan sebanyak puluhan Guru Bantu daerah terpencil (GBDT). Menurutnya, se-jawabarat jumlah GBDT masih tersisa 510 GBDT dari 1600 orang guru yang kini belum terekrut menjadi CPNS.

"Pengangkatan khusus di pUrwakarta sebelumnya memang telah dilakukan pengangkatan. Tapi, dari 100 GBDT yang ada, tiga orang diantaranya hingga kini belum mendapatkan kepastian,"katanya. Sehingga, kata Deni adanya rancangan peraturan pemerintah (RPP) penggganti peraturan pemerintah (PP) no 48/2005 jo PP 43/200 tentang perekrutan tersebut bisa segera direalisasikan. "Artinya dari pengesahan PP tersebut. Setidaknya, guru bantu yang belum terangkat bisa memiliki harapan lagi,"ujarnya.

Bahkan tambah dia, dari ketiga orang nama itu merupakan mereka yang telah mengabdi cukup lama. "Sehingga kesejahteraan mereka juga harus diakui negara. Pengabdian mereka pun tidak kalah dengan guru-guru yang kini telah berstatus PNS,"tandasnya. Hal senada diakui, satu dari tiga orang guru tersebut. AA Hidayat yang mengaku telah mengabdi sudah cukup lama hingga kini belum juga mendapatkan kepastian. "Maka kami juga sangat menunggu sekali kebijakan stakeholder terkait atas keinginan kami,"katanya. (ton)

Wakil Rakyat Akan Dapat Mobil Baru

PURWAKARTA RAKA - Anggota DPRD Kota Purwakarta periode 2009-2014 punya banyak kelebihan jika dibanding periode sebelumnya. Selain mendapatkan kenaikan tunjangan, 45 wakil rakyat yang saat ini belum setahun bekerja itu dikabarkan akan mendapatkan fasilitas lain berupa mobil dinas (mobdin).

Berdasarkan informasi berbagai sumber, jatah fasilitas yang akan diberikan itu terdiri untuk ketua 1 unit Toyota Altis, wakil ketua 3 unit Toyota Rush dan masing-masing komisi 1 unit KIA jenis mini bus. Pemberian mobil dinas itu diperkirakan menyedot anggaran cukup besar, mencapai diatas Rp 1 miliar. Biasanya, pengadaan mobil untuk dewan sendiri akan diajukan oleh bagian perlengkapan pemkab.

Disampaikan sumber RAKA, rencana pembelian mobil baru untuk anggota dewan tersebut juga disebut-sebut sudah dibahas dan disepakati seluruh anggota panggar. Meskidemikian, sumber tak mengetahui kapan realisasi pengadaan mobil tersebut yang diperkirakan menelan dana diatas Rp 1 miliar itu.

Wakil Ketua DPRD Purwakarta Hasanudin ketika dikonfirmasi menampik kabar tersebut. Ia menyampaikan sebelumnya pun panggar DPRD tidak melakukan pembahasan mengenai pengadaan alat transportasi untuk anggota DPRD Purwakarta saat ini. "Untuk tahun 2010 tidak ada penganggaran untuk alat transportasi tapi tetap difokuskan untuk infrastruktur,"kata Hasanudin ketika dihubungi RAKA, kemarin.

Ketua DPRD Purwakarta Ucok Ujang Wardi ketika dikonfirmasi terkait pengadaan mobil dinas tersebut tidak mau berkomentar banyak. Namun ia mengaku sempat dikabarkan bila tahun ini DPRD Purwakarta akan mendapatkan fasilitas kendaraan tersebut.”Setahu saya, memang ada pengajuan. Tapi, apakah itu sudah disetujui atau tidak, saya kurang tahu. Tapi, memang ada rencana itu,” sebut Ucok Ujang Wardi.(rif)

Purwakarta Perlu Perda Penanggulangan Penyakit

PURWAKARTA, RAKA - Usulan Dinas Kesehatan Kab Purwakarta yang menginginkan adanya peraturan daerah (Perda) tentang penanggulangan wabah dan penyakit menular di tanggapi positif anggota DPRD Purwakarta. Mereka setuju Kab Purwakarta perlu memiliki peraturan daerah tersebut.

"Setuju saja. Dan Purwakarta perlu perda itu,"kata anggota DPRD Purwakarta Rahmat Budi Mulyawan kepada RAKA, Kemarin. Rahmat yang juga fraksi Golkar ini mengungkapkan pihaknya juga berjanji akan mendorong dan memperjuangkan usulan perda tersebut. Menurutnya, keberadaan perda ini pun dimaksudkan demi kepentingan masyarakat.

"Artinya, kesehatan juga bukan semata tanggungjawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab bersama. Dan, sepanjang usulan itu demi kepentingan masyarakat, kita juga akan tetap mendorong,"katanya. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purwakarta sendiri sempat menyatakan displin warga saat ini terhadap penanggulangan penyakit menular dana berbahaya dinilai masih kurang.

Salah satunya, adanya warga yang terjangkit penyakit malaria serta wabah penyakit lain rata-rata disebabkan karena kelalaian dari warga itu sendiri. Artinya, dengan adanya Perda yang dimaksud, maka warga juga tidak mengabaikan kesehatan terutama terhadap lingkungannya. Apalagi, adanya genangan air yang biasanya dibiarkan, merupakan tempat yang subur untuk hidupnya nyamuk aedes aegepti yang menjadi penyebab penyakit demam berdarah.

"Jadi dengan adanya Perda itu, maka warga yang membiarkan kesehatan rumahnya bisa terkena hukuman dan denda.Selain usulan ini juga merupakan implementasi dari Undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah dan penyakit menular,"kasi pencegahan Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Purwakarta, Dr. Agung Darwis, belum lama ini.

Kasubag informasi dan dokumentasi hukum Bagian Hukum Pemkab Purwakarta Dicky Darmawan menjelaskan dalam usulan pembuatan perda instansi yang mengusulkan terlebih dahulu harus mengajukan draf perda yang akan diajukan. Dalam hal ini, Dinkes Kab Purwakarta juga harus menyerahkan usulan Draf tersebut. "Mekanisme itu harus ditempuh. Sebab perancangan draft usulan harus diajukan ke bagian hukum,"Katanya.

Selanjutnya, pihaknya juga akan melakukan analisis awal penting atau tidaknya usulan adanya perda penanggulangan penyakit. "Nantinya ada penilaian,dan dilihat dulu,"imbuhnya. Kendati demikian, Dicky menyatakan hingga kini Dinkes sendiri belum mengusulkan akan keinginannya itu. Meski katanya seharusnya perda tersebut bisa direalisasikan. "Secara pribadi kita respon dengan keinginan itu,"tutupnya. (ton)

Rampok Beraksi di Rental

PURWAKARTA,RAKA - Pengusaha rental mobil asal Tanggerang Banten, Made Sugiarto (49) warga Perumahan Pondok Surya Blok D 19 Rt 08/011, Karang Tengah, Kabupaten Tangerang, dirampok tiga lelaki yang sebelumnya berpura-pura menyewa mobil milik korbannya di tol Cipularang Kamis (28/1) malam sekira pukul 22.00 WIB. Para pelaku kemudian membuang korban di pinggiir tol dalam keadaan mulut dilakban serta kaki dan tangan terikat.

Kapolres Purwakarta, AKBP Hendro Pandowo didampingi Kasatreskrim AKP I Putu Yuni Setiawan, Jumat (29/1) mengatakan, aksi perampokan yang menimpa Made Sugiarto berawal ketika pada Kamis (28/1) siang ada tiga lelaki yang salah satunya bernama Jm (40) mendatangi rumah korban untuk menyewa mobil. Karena korban memiliki usaha rental kendaraan roda empat. Kepada korban pelaku mengaku butuh mobil untuk pergi ke Bandung dan sepakat korbannya akan mengantar dan menjadi sopirnya. Sesuai waktu yang dijanjikan, korban dengan mengendarai mini bus Daihatsu Xenia nopol B 1186 VFA meluncur ke di Rumah sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta sebagai tempat yang di tuju. Ternyata setelah sampai di rumah sakit tersebut hanya ada Jm.

Selanjutnya Jm meminta korban menjemput dua rekannya di Emperium Pluit, Jakarta Utara. Baru sekira pukul 20.00 WIB, mereka berangkat dari Jakarta menuju Bandung melalui tol Jakarta-Cikampek serta tol Cikampek -Purwakarta_Padalarang (Cipularang). Ketika mobil Xenia tengah melaju di tol Cipularang tepatnya di Km 62 arah dari Jakarta menuju Bandung, pelaku yang duduk dijok depan disamping sopir tiba-tiba meminta korban untuk menghentikan mobilnya, karena kebelet ingin membuang air kecil. Atas keinginan itu korbannya pun ikut saja persisnya di bawah jembatan tol Dawuan, Cikampek, Karawang.

Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba salah seorang pria yang duduk di jok belakang langsung menjerat leher korban dengan kain warna coklat, yang diduga sudah dipersiapkan oleh para pelaku. Sementara pelaku lainnya membantunya dengan cara memegangi tangan korban dan mengancam dengan kata "Kalau terus melawan bunuh saja atau tembak saja kakinya". Dalam kondisi tidak berdaya itu, ketika sampai di KM 76 tol Cipularang atau sekira 500 meter sebelum gerbang tol Sadang, pelaku membuang korban dipinggir ruas tol cipularang. Para pelaku bkan hanya mrampas mobil korban, tapi dompet yang berisi surat-surat penting serta uang tunai milik korban/

Sekira pukul 22.00 WIB, petugas PJR yang tengah berpatroli berhasil menemukan korban yang tergeletak di pinggir ruas tol. Petugas langsung menolong korban, Setelah mendengar cerita korban petugas PJR kemudian berkoordinasi dengan petugas Polres Purwakarta. "Setelah menerima laporan dari PJR tol Cipularang, Kapolres Purwakarta, langsung memerintahkan anggotanya untuk melakukan penutupan di sejumlah pintu gerbang serta berkoordinasi dengan jajaran Polres lain. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil," tambah Kasat reskrim Polres Purwakarta I Putu Yuni Setiawan. (ton)

NumberOfComments

Ada kesalahan di dalam gadget ini
 
 
 
 
Copyright © Subang Raya
Design by Eko Subang