Kamis, 21 Januari 2010

'Menyulap' Kampung Ciranggon Menjadi Wisata Pertanian, Mantan Walikota Pontianak Juga Datang

SUBUR: dr Buchari Abdurrahman dan rombongan saat meninjau demplot padi di Ciranggon, kemarin.

DALAM tiga pekan terakhir ini, hampir setiap hari ada saja tamu yang datang berkunjung ke Kampung Ciranggon RT 11/03 Desa Ciranggon, Kecamatan Majalaya, Karawang.

oleh: OLAND PS, Majalaya

MEREKA yang datang bukan hanya petani atau ketua kelompok tani melainkan mulai dari Camat Majalaya, Kepala Dinas Pertanian Karawang, pegawai Departemen Pertanian Jakarta, hingga mantan Walikota Pontianak, Kalimantan Barat. Tujuan mereka datang ke kampung yang tiba-tiba bak daerah wisata pertanian itu, tidak lain untuk melihat secara nyata perkembangan tanaman padi hasil permuliaan benih dan pupuk cair bio teknologi.

Padi non hybrida yang diperkirakan akan dipanen pada 25 Februari mendatang, diklaim pencipta dan petani penggarapnya akan menghasilkan gabah 20-30 ton per hektar. Prediksi pencapaian itu didasarkan pada hitungan matematis mulai dari populasi tanaman hingga jumlah bulir per malai. Pola tanam yang mengadopsi sistim legowo II yakni 50: 25 : 16 setara dengan 187.500 rumpun dengan pertumbuhan anakan per rumpun 20- 25 batang per rumpun. Sedangkan jumlah bulir per malai antara 350 -400 bulir."Makanya, prediksi angka itu cukup realistis," kata Yoskar dan diamini sang penemu yang belum bersedia disebutkan jatidirinya, di sekitar pematang sawah itu, kemarin.

Yoskar yang akrab dipanggil dengan ko Ameng ini memang tiba-tiba menjadi buah bibir di kalangan petani khususnya di Ciranggon dan Bengle. Demplot tanaman padi seluas 1 hektar yang belum diketahui varietasnya dan varietas Ciherang yang juga mengadopsi pola tanam legowo II serta menggunakan pupuk cair bio teknnologi dan pupuk lainnya (Urea, NPK, KCL) itu, senantiasa mengundang decak kagum pengunjung yang melihatnya. "Wah! Pertumbuhan tanaman ini memang luar biasa dan merata. Hasilnya kemungkinan bisa mencapai tiga atau empat kali lipat dari tanaman padi biasa," ujar mantan Walikota Pontianak periode 1998-2008, dr.Buchari Abdurrahaman saat mengamati tanaman padi tersebut.

Diakuinya, dirinya memang sengaja datang dari Pontianak setelah mendengar informasi soal perkembangan tanaman padi tersebut. Apalagi, ia sendiri juga mengaku telah menanam padi jenis yang sama seluas 11 hektar di daerah Malang. "Saya bersama isteri bersama teman-teman lainnya memang sengaja datang untuk meninjau perkembangan tanaman ini. Jika dilihat dari pertumbuhannya, kondisi tanah di sini (Karawang-red) ternyata cocok. Tidak tertutup kemungkinan jika diolah dan dirawat dengan baik, produktifitas tanaman ini akan meningkat," tandasnya.

Kepala Dinas Pertanian Karawang Ir. Nachrowi M Nur saat dikonfirmasi RAKA usai meninjau demplot tersebut bersama beberapa orang staf Departemen Pertanian mengakui pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi tersebut agak berbeda dengan tanaman lainnya. Ia memprediksi, tanaman padi yang belum dikenal itu akan menghasilkan gabah 12 ton per hektarnya. "Pertumbuhan dan perkembangan anakannya maupun jumlah bulirnya per malai cukup bagus. Ini tentunya merupakan hasil kemajuan teknologi,"kata Nachrowi.

Melihat perkembangan tanaman tersebut, pihkny akan secepatnya mensosialisasikan kemajuan teknologi ini kepad petani untuk meningkatkan produktifitas. Meski begitu, biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengolah dan merawat tanaman ini hampir dua kali lipat dari biasanya. Untuk satu hektar petani mengeluarkan biaya Rp 4-5 juta. Sedangkan jika petani yang mengopsi pola pengolahan dan perawatan seperti ini akan mengeluarkan biaya Rp 7-8 juta. "Untuk meningkatkan produksi padi dan intensifikasi, benih dan pola perawatan seperti yang mereka lakukan memang sebaiknya ditiru," tandasnya.

Sementara itu, Kasim (35) warga setempat mengaku bersyukur dan senang di lokasi tempat tinggalnya ada demplot tersebut. Selain tempat tinggalnya menjadi ramai dikunjungi berbagai lapisan masyakarat, kehadiran pengunjung tersebut ternyata secara ekonomi mampu meningkatkan penghasilannya."Ya, hampir setiap pengunjung yang datang jajan dulu disini. Sehingga penjualan lumayan dan modal cepat berputar," ujar pemilik warung itu tersenyum. (ops)

Korban Banjir Rebutan Sembako Gerindra

BANTUAN KORBAN BANJIR:
Ribuan warga Kecamatan Cibuaya yang terisolir banjir menerima langsung bantuan seribu paket sembako, obat obatan dan air bersih dari Ketua DPC Partai Gerindra, Royce Bertha Sahaetapi. Menurut pengakuan relawan partai ini, masih banyak warga korban banjir yang terisolir belum tersentuh bantuan di kecamatan tersebut. (get)

CIBUAYA, RAKA
- Ribuan warga korban banjir di kecamatan cibuaya, Rabu (21/1) siang berebut untuk mendapatkan sembako, obat obatan dan air bersih gratis. Akibat tidak tertib sejumlah anak kecil menangis setelah terhimpit saat berebut sembako gratis yang dibagikan Partai Gerindra Karawang itu.

Suasana pembagian sembako gratis ini menjadi tak terkendali karena warga yang datang semakin membludak. Sebelumnya, ribuan warga korban banjir dari berbagai penjuru di wilayah kecamatan cibuaya ini berdesak-desakan. Akibatnya, panitia menghentikan semetara pembagian bantuan itu, supaya beberapa tokoh warga setempat bisa mengatur pembagian sembako gratis.

"Ini merupakan bukti mata bahwa masyarakat sudah sangat membutuhkan bantuan itu," jelas Ketua DPC Partai Gerindra Karawang, Royke Bertha Sahetapi saat dikomfirmasi.
Sementara, Aksi rebutan sembako ini dipicu akibat sejumlah warga ingin saling mendahului, untuk mendapatkan paket sembako yang terdiri dari 5 liter beras, 5 bungkus mie instan, obat obatan dan air bersih,"kami pun terpaksa harus berebutan bantuan itu karena selama sepekan ini kami tidak bisa mendapatkannya karena jaln di desa kami terputus air banjir,"terang salah seorang warga Desa Kedungjeruk, Atim (34) ketika ditemui.


Kendati demikian, rupanya banyak pula warga yang tidak kebagian sembako gratis bantuan tersebut. padahal, mereka sudah rela berdesak - desakan. Sejumlah Pengurus Partai Gerindra Karawang telah menyiapkan sedikitnya seribu paket bantuan untuk warga korban banjir." Kegiatan sosial ini, digelar untuk membantu warga korban banjir yang tengah mengalami kesulitan. Untuk yang belum terakomodir kami akan melakukan kegiatan serupa dalam waktu dekat,"jelas Cep Elih.

Diakuinya, aksi sosial bagi korban bencana banjir baru nampak pada partai Gerindra.
Royke juga menyatakan, seluruh anggota fraksi menyisihkan hartanya sampai 30% untuk diberikan kepada korban banjir yang luput dari perhatian media. "Ini bukti kedekatan masyarakat kepada Gerindra. Jadi, warga langsung mencurahkan kondisi mereka setelah dilanda banjir kepada salah satu anggota tim bencana dari gerinda," katanya.

Proses penyaluran bantuan, tambahnya, melibatkan beberapa anggota yang telah berada di lokasi terlebih dahulu untuk mengkoordinasikan bantuan selain memantau lokasi terparah.'kami sangat prihatin dengan kondisi warga yang seharusnya bisa secepatnya dibantu pemerintah daerah," terangnya.

Maka dari itu, ia meminta agar pemerintah daerah segera membentuk tim penanganan bencana. Artinya, tim itu nantinya bisa bergerak lebih cepat dari pada media, untuk melaporkan kondisi beberapa desa yang juga mengalami bencana banjir," selain itu, ti tersebut bisa secepatnya menyalurkan bantuan sementara untuk penanganan pertama,"ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Bencana Partai Gerindra Karawang, Deni menyatakan bahwa masih ada beberapa desa yang terisolir di Kecamatan Cibuaya akibat banjir sepekan terakhir. "Itu berdasarkan pemantauan tim kami di lapangan. Selanjutnya, kami akan terus mengalang benatuan bagi mereka," jelasnya. (get)

MANG RAKA

SIAP

KPU Jawa Barat sudah mengecek kesiapan pelaksanaan Pilkada Karawang.

MANG RAKA:
Siap... siap... siap....!

KPU Jabar Pastikan Persiapan Pilkada Karawang

KARAWANG, RAKA – Giliran KPU Jawa Barat pada Rabu (20/1) pagi menemui Bupati Dadang S. Muchtar. Kedatangan mereka ke Gedung Singaperbangsa ingin memastikan sejauhmana persiapan Karawang dalam menyongsong perhelatan Pilkada 2010. Baik dari sisi kesiapan anggaran maupun hal-hal lain terkait pendukung pelaksana di lapangan.

Dikatakan ketuanya, Ferry Rizkiansyah, kesepakatan yang telah dibangun antara KPUD Karawang dengan jajaran eksekutif di lingkungan Pemkab maupun DPRD, diharapkannya, agar jadwal yang sedang dibuat penyelenggara di sini harus segera disosialisasikan. “Semua tahapan tetap berdasarkan ketentuan Undang-undang. Terutama terkait teknis penyelenggaraan,” ungkapnya.

Ferry juga mengatakan, sisi-sisi kultural harus pula disiasati sebagai pedoman efisiensi penggunaan anggaran. Ia menyebut misal, penempatan TPS bisa dipilih tempat-tempat alternatif dalam area yang tidak berjauhan antara satu TPS dengan TPS lainnya, seperti saran Dirjen Kesbangpol Depdagri. Karena cara demikian dapat sinkron pula dengan apa yang dikehendaki bupati. Yakni, semangat efisiensi.

“Semua masukan-masukan yang kami dengar dari Karawang ini memang sedang kami selami. Alhamdulillah, pertemuan barusan (kemarin -red) telah dipahami kami secara utuh, dan semua pihak yang berkompeten terhadap pelaksanaan Pilkada nanti. Semua juga sepakat, aturan main sesuai Undang-undang tetap menjadi rujukan paling utama. Ini sudah sinkron, tidak ada masalah lagi. Makanya kami sarankan agar koordinasi maupun komunikasi terus dilakukan,” tandas Ferry.

Mengenai pergantian sekretaris KPUD Karawang yang telah diusulkan dari sebelumnya dijabat Hadis Herdiana kepada Arif Bijaksana, kata Ferry, pihaknya menyerahkan sepenuhnya hal itu ke bupati yang punya kewenangan mutlak sebagai pengusul. Sebab aturan mengamanatkan, pihaknya di KPU Jawa Barat hanya menunggu. “Kalau soal pergantian sekretaris KPUD di sini, ya itu bisa ditanya langsung ke bupati. Beilau berhak mengusulkan maksimal 3 nama. Selanjutnya kita merekomendasikan cukup satu nama saja,” ucapnya.

Hal lain dikabarkan Ferry, bahwa pelaksanaan Pilkada tahun ini secara bersamaan akan digelar pula di kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Depok, selain Kabupaten Karawang. “Tahun ini Pilkada bakal dilaksanakan di 5 kabupaten/kota di Jawa Barat. Semua sudah menyusun jadwal, tinggal menunggu waktu digulirkannya tahapan sesuai agenda. Malah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tasikmalaya yang jadwal Pilkadanya tahun 2011, sekarang sedang pula mempersiapkan itu,” tambah Ferry.

Sementara dari rancangan tahapan yang sedang dibuat KPUD Karawang, menurut salah seorang anggotanya, Agus Rivai, diperkirakan pembukaan pendaftaran bakal calon bupati/wakil bupati sekitar Maret atau April 2010. Bila rancangan ini tidak berubah, diyakini dia, pelaksanaan pemilihan putaran pertama berarti bisa dilakukan Agustus 2010. “Sebenarnya ini belum fixed. Soalnya masih sedang digodok rencana tahapannya. Nanti kalau sudah diplenokan baru itu jadwal pasti. Ini pun kalau Pilkada jadi digelar,” ujarnya sambil tertawa, dan entah apa maksudnya. (vins)

Kubu Endet Respon Sikap Golkar

KARAWANG, RAKA – Sikap Golkar yang tetap terbuka untuk menerima siapapun yang berminat nyalon di Pilkada bersama parpol ini, seperti ditegaskan ketua DPD-nya, Dadang Muchtar, kemarin, direspon positif kubu Detiawarman. Mereka menilai, apa yang dikatakan petinggi Golkar di Karawang patut diacungi jempol.

Seperti diungkapkan Moch. Chattaman, apa yang pernah dikatakan jagoannya itu bahwa pihaknya telah merapat ke Golkar, kendati baru bersifat informal, bukan sekedar klaim sepihak. Tapi komunikasi politik telah benar-benar dilakukannya. Hanya secara formal, kata dia, Detiawarman atau biasa akrab dipanggil Endet ini masih butuh waktu tepat.

“Sebagai seorang politisi senior, apa yang ditegaskan Dadang Muchtar sangat kami apresiasi. Golkar sebagai partai terbuka memang harus demikian. Kalau mau jujur, kami secara intensif hampir setiap hari melakukan komunikasi dengan beberapa orang pengurus Golkar di sini. Malah kemarin saja sempat ngobrol banyak dengan pak Sonny (Sonny Hersona -red). Selain itu, langkah kami juga sudah mencoba membuka komunikasi dengan pengurus Golkar di pusat,” ungkap Chattaman.

Begitu pun dengan PDI-P, sambung Chattaman, sampai saat ini komunikasi tidak terputus. Kendati secara khusus belum berhasil menemui ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, tapi kearah itu sudah tinggal mematangkan saja. Persoalan apakah bila peluang ini diberikan ke kubunya nanti bisa bentrok dengan ketua DPC PDI-P di sini, diyakini dia, tidak akan pernah terjadi. Sebab apa yang dikatakan Karda di RAKA edisi kemarin, menurutnya, itu telah membuktikan bagaimana sikap bagi seorang kader PDI-P yang harus manut dan taat pada keputusan partai.

“Saya kira Karda akan konsisten dengan apa yang dikatakannya hari ini (kemarin -red) di Radar Karawang. Karena kalau pun pahitnya dia tidak mendapat rekomendasi sebagai calon bupati dari PDI-P, tetap saja kedudukannya sebagai ketua DPRD Karawang tidak terganggu. Di sini kita sama-sama akan menguji sejauhmana demokratisasi yang dibangun di internal PDI-P sendiri. Sekali lagi, kami percaya itu,” tandas Chattaman sambil menyebutkan jika Endet sendiri berencana Kamis (21/1) hari ini merapat ke DPP Partai Gerindra.

Di tempat terpisah, menanggapi sikap terbuka Golkar dan peluang di PDI-P yang belum tertutup sampai kini, Endet hanya mengatakan, “Saya sangat bersyukur sekali dengan apa yang telah dipertegas pak Dadang Muchtar mengenai Golkar. Pernyataan sebelumnya dari kader lain yang mengatakan Golkar tertutup bagi orang diluar kader, mungkin bisa saja itu karena ada kepentingan politik. Saya sendiri tidak tahu persis. Makanya kenapa saya juga harus melakukan komunikasi politik dengan pengurus partai di tingkat pusat, tujuannya tak lebih sekedar check and balance,” ujarnya.

Soal sikap PDI-P, Endet juga yakin kemungkinan-kemungkinan arah rekomendasi bakal turun kepadanya masih berpeluang untuk didapatkannya. Pengalaman Pilkada 2005 lalu, menurutnya, tidak mustahil kembali terjadi. Kendati belum ditakdirkan menang, ia menyadari, bahwa hal itu menjadi catatan tersendiri untuk dijadikan cermin bagi langkahnya di Pilkada tahun ini. “Makanya saya sudah tegaskan, kalau pak Dadang Muchtar jadi nyalon lagi, lebih baik saya mundur dari sekarang. Tapi kalau beliu tidak, saya siap maju. Terus terang bagi saya Dadang Muchtar sulit ditandingi,” tandasnya.

Tiga Kali Survei
Sementara itu, tidak mudah untuk menjadi kandidat kepala daerah yang diusung Partai Golkar di Pilkada. Betapa tidak, Golkar mensyaratkan sang calon harus lolos tiga kali survei yang dipesan khusus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar. "Yang diusung itu harus lolos tiga kali survei. Hasilnya bukan hanya menang dari sisi elektabilitas dan popularitas, tapi juga harus menunjukkan tren yang meningkat dalam tiga kali survei tersebut," ujar Ketua Pemenangan Pemilu wilayah Sulawesi DPP Partai Golkar, Nurdin Halid saat dihubungi JPNN, Rabu (20/1).

Menurut dia, meski kandidat yang akan berdasarkan hasil survei pertama menempati urutan tertinggi, namun jika pada dua survei berikutnya menurun maka DPP tidak akan memilihnya sebagai calon. Sebaliknya, kandidat yang pada saat survei pertama belum tertinggi, tapi pada survei kedua dan ketiga kecenderungannya mengalami kenaikan dibanding kandidat lainnya, maka calon itulah yang akan menjadi pertimbangan tersendiri. "Jadi tidak mutlak yang unggul survei pertama itu yang dicalonkan, karena masih harus melihat tren kenaikannya," ujarnya.

Nurdin menambahkan, saat ini DPP Golkar sudah mulai menggelar survei di banyak daerah. Hasilnya diperkirakan baru rampung pada akhir Januari ini. Dengan demikian, katanya, Golkar baru bisa menentukan calonnya di Pilkada pada awal Februari. Untuk mekanisme selanjutnya, kata Nurdin, DPP sudah menyiapkan juklak No 2/2009. "Di dalamnya sudah mengatur semua hal yang menyangkut langkah-langkah Golkar dalam mengusung calon di pilkada," tandasnya. (vins/jpnn)

Demokrat Sambut Dadang Sugandi

KARAWANG, RAKA – Partai Demokrat siap bersikap sama dengan parpol-parpol lainnya dalam menerima lamaran orang luar kadernya untuk nyalon di Pilkada 2010. Apalagi ketika di antara peminat adalah kader sendiri. Sebab sebagai pemutus akhir dari samua pendaftar nanti, parpol pemenang kedua Pemilu 2009 di Kabupaten Karawang ini menyerahkan secara penuh ke Tim 9 yang telah dibentuk sebelumnya.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPC terpilih hasil Mucablub, H. Ahmad Rifai, di kantornya, Rabu (20/1). “Demokrat tidak akan pernah menutup pintu bagi orang diluar kader. Syukur-syukur mereka para peminat bakal calon bupati atau wakil bupati langsung menyatakan diri ikut jadi anggota. Kalau pun tidak, kita tidak akan memaksa. Itu hak setiap warga negara dalam menentukan pilihan politiknya,” tegas Rivai atau biasa akrab disapa H. Opi.

Mengenai pernyataan Dadang Sugandi yang sempat dimuat RAKA edisi kemarin, H. Opi, menyambut baik. Ia minta yang bersangkutan segera merapat ke kantor DPC Demokrat guna melakukan komunikasi kearah rencananya itu. Sebagai kader parpol, ia juga berharap mesti lebih intensif dalam membangun kebersamaan. Sehingga rekan-rekan kader dan pengurus lainnya lebih memahami betul apa yang akan dibangunnya bersama Demokrat bagi Karawang kedepan.

Ditambahkan oleh Sekretaris DPC Demokrat pilihan formatur Muscablub, Nana Kustara, keberanian Dadang Sugandi siap maju menjadi bakal calon wakil bupati perlu mendapat support. Apalagi ketika yang bersangkutan adalah kader Demokrat dengan pembuktian memegang Kartu Tanda Anggota (KTA). “Ketika Demokrat siap terbuka menerima calon dari orang lain, kenapa tidak kita respon jika yang datang kader sendiri. Hanya saja, tetap semua aturan dan ketentuan partai yang berlaku dalam rangka penjaringan bakal calon harus dipenuhi. Termasuk semua syarat-syarat yang ditetapkan partai,” tegasnya.

Terkait kemungkinan partainya berkoalisi, Nana menyebut, bukan berarti jadi ganjalan bila pasangan bakal calon yang siap diusung Demokrat sama-sama satu kubu. Karena tawaran-tawaran politik dalam semangat koalisi masih terbuka peluang mencari titik temu guna mencapai kata sepakat. Namanya dunia politik, banyak cara bisa dilakukan. Yang penting tidak melanggar norma atau aturan. Bahkan terpenting, tidak pula mengarah ke kesepakatan politik kotor, seperti politik uang.

“Kader-kader Demokrat harus menjadi panutan di tengah masyarakat. Bagaimana berperilaku berbangsa dan bernegara. Kekuasaan memang harus diraih, tapi jangan sampai melabrak aturan main. Semua ketentuan ini berlaku bagi siapa saja tanpa terkecuali bagi para kader Demokrat. Sekali lagi, tidak ada persoalan dengan apa yang sekarang diharapkan Dadang Sugandi. Kami di Demokrat siap menerima beliau. Perbedaan paham yang sempat muncul ketika Muscablub lalu, hal wajar di era demokratisasi seperti sekarang. Karena Demokrat sendiri sebagai partai pengusung demokrasi,” tandas Nana. (vins)

Janji Kurangi Pengangguran, KNPI Bentuk Lembaga Khusus

TALK show di stasiun radio ADS FM Cikampek.

CIKAMPEK, RAKA - Hingga kini, masih banyak warga Karawang yang menganggur alias tidak memiliki penghasilan. Untuk mengatasi masalah pengangguran, sebenarnya bisa saja mereka dilatih, sesuai dengan minat dan bakat mereka.

Untuk seterusnya, diberikan keleluasaan untuk menerapkan keterampilan mereka sehingga bisa mendatangkan keuntungan. Hal tersebut dikatakan Ketua DPD KNPI Kabupaten Karawang Abdul Aziz, usai melakukan talk show di Radio ADS Cikampek. Dilanjutkannya, pengurangan pengangguran merupakan salah satu program kerjanya ke depan. Untuk lebih terfokus untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya membentuk lembaga tersendiri yang khusus menangani masalah pengangguran di Karawang.

Dalam waktu dekat, janji dia, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna menangani masalah pengangguran. "Kami akan melakukan koordinasi dengan disnaker, bahkan dengan perusahaan serta dengan serikat buruh. Agar permasalahan pengangguran ataupun buruh bisa diketahui secara riil," ungkapnya. Aziz menambahkan, pengurangan pengangguran tidak serta merta harus mengirimkan calon tenaga kerja ke pabrik-pabrik yang ada di Karawang. Akan tetapi, pengangguran ataupun lulusan sekolah bisa dilatih keterampilannya sesuai dengan minat dan bakat masing-masing.

Seperti dilatih menjahit, tata boga, rias salon, bengkel maupun keterampilan lainnya. "Di Dinas Tenaga Kerja ada BLK, kami akan melakukan koordinasi untuk menggunakan BLK untuk melatih keterampilan SDM yang ada di Karawang. Karena BLK belum dipergunakan secara maksimal oleh masyarakat Karawang. Ini bisa dilihat dari tidak banyaknya yang mengiktu pelatihan tersebut, bahkan anggarannya BLK dikembalikan lagi pada kas daerah karena ada sisa," paparnya.

Ditemui di tempat terpisah, Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja DPD KNPI Karawang Abdul Majid SAg menambahkan, Karawang merupakan daerah yang cukup strategis untuk menyalurkan warganya bekerja di berbagai sektor seperti industri. Karena di Karawang telah banyak berdiri pabrik-pabrik. Akan tetapi, fakta di lapangan, banyak warga Karawang yang menjadi penganggur dan tidak diakomodir di perusahaan.

"Untuk itu, perlu payung hukum dari pemerintah daerah itu sendiri dalam menyalurkan tenaga kerja. Perda tentang tenaga kerja, terutama untuk warga pribumi harus segera dibuat. Minimal persentasenya 50:50 antara pribumi dan warga luar yang bekerja di pabrik di Karawang. Agar warga asli Karawang memiliki kesempatan yang sama," ungkapnya. Selain itu, lanjutnya, keberadaan outsourching ataupun yayasan tenaga kerja harus ditertibkan Menurutnya, keberadaan outsourching mau tidak mau harus diterima, karena telah termaktub dalam undang-undang. Tapi keberadaannya harus ditertibkan. Saat ini, sebagian besar tenaga kerja di Karawang disalurkan oleh yayasan yang ada di luar Karawang.

Harusnya keberadaan yayasan tenaga kerja harus berdomisili di Karawang, agar memiliki komitmen terhadap Karawang. "Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu mengatasi pengangguran dengan pemberdayaan pemuda Karawang. Selain komunikasi dengan pemerintah, dalam waktu dekat kami akan melakukan komunikasi dengan serikat-serikat pekerja. Agar permasalahan tenaga kerja bisa diketui secara objektif," pungkasnya. (asy)

UN Tidak Perlu Dihapus

KLARI,RAKA- Ada sebagian kalangan yang menginginkan agar ujian nasional (UN) dihilangkan keberadaannya dan diganti dengan sistem lainnya. Akan tetapi, banyak yang menilai jika UN masih relevan dipergunakan untuk mengukur kemampuan akademik siswa.

Sekeretaris Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Karawang Abdul Somad, Rabu (20/1) mengatakan, UN masih bisa relevan dipergunakan sebagai sistem untuk mengukur kemampuan siswa sebelum mereka lulus sekolah. Selain itu, UN juga telah diputuskan MA untuk tetap dilaksanakan seperti biasa. "IPNU pusat bersama kami telah melakukan kajian mengenai UN. Semua pengurus IPNU menyepakati agar UN tetap diterapkan untuk mengukur kemampuan akademis siswa sebelum mereka menyelesaikan jenjang pendidikannya.

Akan tetapi, tambah Somad, IPNU tidak sepakat jika UN dijadikan salah satu tolak ukur kelulusan siswa dalam menghadapi akhir sekolah. Kelulusan siswa harus dilihat dari berbagai sudut tidak hanya di lihat dari hasil UN. "Banyak sudut yang mesti dilihat sebelum siswa lulus sekolah tidak harus dilihat dari hasil UN. Seperti perilaku siswa sehari-hari di sekolah juga harus dipertimbangkan. Jangan hanya melihat hasil UN semata," ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh guru SMK TK 76 Nurul Falah, Kutawaluya, Yusup Akbar. Menurutnya UN harus tetap dilaksanakan seperti biasanya. Karena sistem yang dipergunakan cukup bagus untuk diterapkan dan mengukur sejauh mana penguasaan siswa dalam materi pelajaran yang telah disampaikan waktu di sekolah. "UN harus tetap dilaksanakan untuk melihat kualitas siswa. Sejauh mana penguasaan dan penerapan materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari," terangnya.

Dilanjutkannya, standar kelulusan dalam UN, harus tetap diterapkan. Hal tersebut untuk memotivasi siswa maupun sekolah untuk lebih serius lagi dalam mepersiapkan UN. Dengan demikian, maka belajar akan lebih giat dilakukan oleh siswa. "Saya setuju kalau UN dijadikan satu-satunya kelulusan. Dengan demikian, siswa akan giat lagi belajar dan kualitas pendidikanpun akan meningkat," tuturnya. (asy)

Wabup Tinjau Lokasi Banjir

DIALOG: Wabup Eli Amalia berdialog dengan aparat setempa.

CILAMAYA WETAN, RAKA - Beberapa hari setelah terjadi musibah banjir, Rabu (20/1), Wakil Bupati Karawang Hj Eli Amalia Priatna mendatangi lokasi banjir yang ada di Desa Rawagempol Wetan, Kecamatan Cilamaya Wetan.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati Eli Amalia memberikan bantuan dari Pemkab Karawang. Dalam kesempatan tersebut, Eli juga menyinggung pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, penghijauan, serta pencegahan penyakit menular HIV/AIDS. Hal itu diungkapkannya kepada seluruh pegawai desa yang hadir.

Pada kesempatan tersebut, Wabup Eli melihat langsung kondisi pemukiman dan lahan sawah yang yang sempat direndam air hujan. Sementara, Kades Rawagempol Wetan H Udin menunjukkan lokasi terparah yang sebelumnya sempat terendam, serta meninjau lokasi posko kesehatan. Wabup juga sempat berdialog dengan warga yang kebetulan sedang berobat.
Kades Rawagempol Wetan H Udin kepada RAKA mengatakan, dengan adanya kunjungan tersebut piaknya berharap agar kondisi yang terjadi di desanya menjadi fokus perhatian Pemkab Karawang.

"Kami berharap agar segala persoalan yang menimpa warga kami dapat perhatian penuh dari Pemkab Karawang, termasuk pendangkalan irigasi maupun infrastruktur jalan yang rusak parah di daerah kami," kata Udin. Sementara itu, Wakil Bupati Eli Amalia mengatakan, pihaknya akan memperhatikan keluhan warga yang ada di kawasan tersebut, termasuk kerusakan jalan yang ada di daerah tersebut. "Kita akan secepatnya lakukan perbaikan," katanya. (cr1)

Warga Tunggu Bantuan Material, Korban Puting Beliung Dapat Bantuan Makanan

CILAMAYA KULON, RAKA - Angin puting beliung yang menerjang Kampung Pasirputih, Desa Sukajaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, mengakibatkan sejumlah rumah rusak. Masyarakat berharap, Pemkab Karawang menyalurkan bantuan guna mengganti material yang rusak akibat tiupan angin kencang tersebut. Pantauan RAKA di lapangan, hingga kemarin mereka masih melakukan perbaikan rumahnya masing-masing. Namun karena keterbatasan uang, ada juga diantaranya yang belum membenahi rumahnya.

Rawi (30), salah satu warga Kampung Pasirputih, Desa Sukajaya, yang menjadi korban hantaman angin puting beliung, rumahnya masih belum dibenahi dan masih berantakan. Ia mengaku, hal tersebut lantaran tak ada uang untuk membeli material bangunan yang rusak. Untuk sementara, ia pun terpaksa tinggal di rumah saudaranya, Dasam (40). Kepada RAKA, Dasam negatakan, untuk sementara Rawi tinggal di rumahnya karena rumah Rawi belum layak untuk ditempati.

"Untuk sementara Rawi tinggal di rumah saya karena rumahnya rusak," katanya, seraya menceritakan peristiwa yang menerbangkan ribuan genteng rumah warga tersebut. Ia juga mengaku masih trauma dengan adanya musibah yang membuat saudaranya terluka akibat tertimpa reruntuhan rumah itu. Sementara itu, Kepala Desa Sukajaya Cariwan ketika ditemui RAKA, Rabu (20/1) mengatakan, pihaknya telah menerima bantuan makanan dari Pemkab Karawang untuk disalurkan kepada korban angin puting beliung. "Bantuan berupa beras dan mie instan telah datang untuk membantu para korban," katanya.

Ditambahkannya, untuk sementara, pihaknya bersama warga sebisa mungkin membantu merapihkan rumah warga yang rusak. "Namun beberapa rumah yang hampir seluruh bagian atapnya terbang akibat terjangan angin puting belum dirapihkan karena mengingat jumlah material bangunan yang cukup banyak dan membutuhkan modal yang banyak," katanya.
Tapi, jelas Cariwan, pihaknya tetap berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa membantu korban terjangan angin puting beliung tesebut. (Cr1)

Banjir Mulai Surut, Penyakit Kulit Datang


CILAMAYA WETAN, RAKA - Banjir yang sempat merendam pemukiman warga dan area pesawahan di Desa Rawagempol Wetan, Kecamatan Cilamaya Wetan, memang sudah mulai surut. Namun kini banyak warga yang mengalami gangguan kesehatan.
Karenanya, posko kesehatan yang didirikan UPTD Puskesmas Cilamaya Wetan di desa tersebut banyak dikunjungi warga. Menurut Kepala Puskesmas Cilamaya Wetan dr Endang, sejak posko tersebut didirikan, Senin (18/1) lalu, banyak warga yang memanfaatkan keberadaan posko kesehatan tersebut.

Menurut dia, pihaknya telah mempersiapkan keberadaan posko kesehatan tersebut sejak jauh-jauh hari, mengingat di wilayah tersebut rawan banjir. Karenanya, begitu bencana tersebut terjadi, pihaknya langsung menurunkan timnya. "Kami akan membuka posko kesehatan selama masyarakat setempat membutuhkan," katanya. Endang mengatakan, umumnya masyarakat yang mendatangi posko kesehatan mengalami gangguan kesehatan berupa gatal-gatal. "Penyakit ini kan timbul akibat air banjir yang menggenagi wilayah ini, air tersebut membawa bibit peyakit yang hinggap pada kulit yang akhirnya menjadi penyakit kulit dan menyebabkan gatal-gatal," katanya.

Dikatakan, pihaknya masih bersyukur karena bisa melayani masyarakat dengan maksimal tanpa ada kekurangan, kalaupun ada kekurangan, itu bisa segera diatasi seperti ketersediaan obat-obatan, terutma salep. "Obat yang diperuntukan penyakit gatal-gatal sempat mengalami kehabisan stok namun dengan secepatnya bisa ditanggulangi dengan minta langsung ke dinas kesehatan untuk segera dikirim," katanya. Sementara itu, di tempat terpisah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Pasirukem Cilamaya Kulon Dedi yang membuka posko kesehatan di Kampung Pasirputih, Desa Sukajaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, mengatakan bahwa penyakit kulit atau scabies bisa dicegah.

Menurutnya, beberapa pencegahan yang harus dilakukan supaya tidak dihinggapi penyakit gatal-gatal ini yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan, apalagi di musim hujan seperti ini. "Untuk mencegahnya, masyarakat dituntut untuk bisa hidup sehat dengan melakukakan K3, kebersihan, kerpihan serta keindahan. Dengan demikin, kita akan bisa hidup sehat tanpa dibayang-bayangi oleh penyakit walaupun di musim hujan ini penyakit akan mudah sekali hinggap," katanya. (cr1)

Pemerintah Siapkan Perumahan Nelayan

PEMERINRAH pusat telah mengalokasikan dana sebesar Rp 31,557 miliar dalam APBN 2010 untuk nelayan. Dana itu akan digunakan untuk membangun 800 unit rumah khusus nelayan/terpencil ataupun pasca bencana. "Target kami 2010 ini ada 800 unit yang dibangun. Mengingat, masyarakat nelayan banyak yang tidak memiliki rumah layak, demikian juga untuk korban bencana,” kata Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa, Rabu (20/1).

Pembangunan rumah khusus ini akan dilakukan berkesinambungan. Artinya tidak hanya diprioritaskan pada 2010 saja. "Karena anggarannya terbatas, tahun ini yang kita ajukan 800 unit dulu. 2011 akan kita bangun lagi, tentunya disesuaikan dengan anggaran,” tandasnya.
Selain itu, dalam tahun anggaran ini, akan dibangun 25 twin blok rumah susun sederhana sewa beserta prasarana dan sarana dasarnya dengan anggaran Rp 197,57 miliar, pembangunan rumah sederhana sewa 200 unit yang anggarannya Rp 7,18 miliar. (esy)

Pemda Diminta Siapkan Lahan untuk Perumahan

MERNTRI Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa mengatakan selama ini pemerintah daerah (pemda) kurang proaktif dalam menyediakan lahan perumahan yang diperuntukan bagi masyarakat menengah ke bawah.

"Saya merasa yang getol menyuarakan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 2,5 juta hanya pemerintah pusat. Harusnya dengan era otonomi daerah ini, pemda yang lebih aktif. Bagaimana masyarakat Indonesia bisa memiliki rumah kalau pemdanya hanya cuek," tegasnya, Rabu (20/1). Lebih lanjut dikatakan, untuk 2010 total anggaran Kemenpera dalam APBN 2010 Rp 4,003 triliun, di mana untuk program pengembahan perumahan sebesar Rp 384,8 miliar dan subsidi perumahan Rp 3,099 triliun.

Sementara itu anggota Komisi V Yasti Mokoagow menyatakan, pemda memang harus menyediakan lahan perumahan untuk masyarakat. Namun, dia tidak sependapat dengan pemerintah pusat, jika semua daerah didirikan rumah susun milik sendiri (rusunami) dan rumah susun sewa (rusunawa). "Rusunami dan rusunawa itu cocok untuk daerah perkotaan, sedangkan daerah perdesaan atau yang wilayahnya luas cocoknya bentuk perumnas," tandasnya. (esy)

Konsep Bimbel SMP Tirtajaya III

TIRTAJAYA, RAKA - Kepala SMP Tirtajaya III, Cartono M.Pd dengan tegas mengatakan, fihaknya memiliki konsep mendidik siswa berdaya saing tinggi. Selain memiliki kemampuan menghadapi UN mendatang.

"Kami memiliki tiga hal yang akan kami terapkan secepatnya kepada siswa," kata Cartono seraya membeberkan konsep yang dimiliki sekolahnya, kemarin. Kata dia, dengan mengelar bimbel yang menjadi patokan siswa agar lebih mengetahui kembali soal tahun lalu. Ditambah, prediksi masing masing pendidik tentang materi ujian. "Untuk konsep berikutnya, itu dilakukan dengan mengadakan Try out. Jadi, sejauh mana kemampuan siswa bisa diketahui sebelum melaksanakan UN, "jelasnya.

Lanjut dia, pihak sekolah akan meningkatkan Komitmen bersama Orang tua dengan memberi Pemahamam bahwa ada kenaikan standar Nilai rata rata nilai menajdi 5,5. Standar nilai untuk sekolah di wilayah desa hanya terkendala fasilitas pendukung Sekolah,"seperti layanan teknologi sekolah, "ungkapnya. Hal itu, kata kepsek, harus efektif bagi siswa dengan jumlah sekitar 625, didukung sebanyak 23 pengajar. "Sesuai dengan petunjuk, bagi mereka yang tidak lulus bisa mengikuti ujian ulang. Justru, hal itu untuk mengurangi beban siswa namun demikian kami optimis siswa Kami lulus UN dalam satu kali pelaksanaan ujian, "ungkapnya.(get)

Santika Hilang Di Arab Saudi

CILEBAR,RAKA - Santika (32), warga Dusun Jarong RT 04/02, Desa Mekarpohaci, Kecamatan Cilebar, yang menjadi TKW di Arab Saudi, diakui menghilang sejak delapan tahu lalu. Hingga kini pihak keluarga berusaha mencari tahu keberadaan anaknya. "Saya sudah meminta pertanggung jawaban sponsor dan pihak PT, namun saya belum mendapatkan kabar mengenai anak saya," papar orang tua korban Warji (54), kemarin (21/1). Dia mengaku sangat mencemaskan Santika.

Masih dikatakan Warji, berdasarkan keterangan yang didapat, Santika direkrut oleh sponsor Emod yang beralamat di Dusun Cigobang Desa, Tanjungjaya Kecamatan Tempuran. Ia diberangkatkan pada tanggal 6 Pebruari 2006 melalui PT Rahana Karindo Utama yang berkantor di bilangan Condet Jakarta Timur, dan dipekerjakan pada majikan bernama Abdul Rozak Al Bahet di Riyadh Arab Saudi. "Saya berharap agar ada kabar mengenai anak saya dan bisa segera dipulangkan dengan segala hak-haknya," harap Warji.

Aktivis Camp Migrant, Yadi Singa yang mendapatkan pengaduan kasus ini, mengatakan ada hal yang menarik dan janggal dari kasus Santika Binti Warji. Masih sangat minimnya pengetahuan keluarga TKI tentang penanganan kasus mengakibatkan mereka lebih banyak mengadukan persoalan tersebut pada orang pintar atau dukun. "Sering saya temukan mereka bertaruh dengan dukun-dukun, padahal dukun-dukun itu di luar sistem. Saya khawatir jangan-jangan itu dihembuskan oleh intansi pemerintah yang terkait dengan itu, agar tidak di uber-uber keluarga TKI," ungkapnya.

Selanjutnya, tambah Yadi, begitu gampangnya pihak PT Pengerah tenaga kerja untuk mengganti identitas TKI. Karena dalam kontek kasus Santika, dia menemukan identitasnya diganti-ganti. "Pertama kali ia berangkat menggunakan nama Neneng, yang kedua menggunakan nama Mumun, padahal diproses melalui PT yang sama saat itu, yakni PT Sapta Saguna dan yang terakhir menggunakan nama Santika," herannya. "Kami sudah meminta pertanggungjawaban kepada Pihak PT Rahana Karindo Utama, dan jawaban yang kami terima melalui email tanggal 19 Januari 2010. Mereka mengatakan bahwa pihaknya melalui agen sedang mengupayakan penelusuran keberadaannya, "pungkasnya. (asy)

Diamuk Angin Ribut 2 Rumah Rubuh, Korban Selamat Lantaran Keburu Mengungsi

CIBUAYA, RAKA - Angin ribut pertama sejak sepekan terakhir mulai makan korban. Kendati tidak menelan korban jiwa namun akibat amukannya, sedikitnya dua rumah dinyatakan rubuhk, Selasa (20/1) malam.

Rumah yang rubuh, keduanya berada di Dusun Krajan RT 04/01, Desa Kedungjeruk, Kecamatan Cibuaya. Dua-duanya rata dengan tanah setelah diterjang angin ribut. Pemilik rumah sendiri selamat dari kejadian itu karena sebelumnya telah mengungsi ke rumah sanak saudaranya, setelah dilanda banjir hingga ketinggian sekitar 1 meter lebih.

Seperti dikatakan salah seorang pemilik rumah tersebut, Warsem (30) kepada RAKA, Rabu (21/1) disela pembagian sembako. Kata dia, ia beserta ke enam anggota keluarganya telah mengungsi sejak dua hari lalu. "Setelah ketinggian banjir akibat luapan saluran Sungai Kedungjeruk kami telah mengungsi ke tempat saudara yang lebih aman, "jelasnya.

Saat itu, lanjut warsem, ia dan keluarganya tidak mengetahui bahwa kediamanya telah rubuh diterjang angin ribut. Sementara, hal senada dikatakan warga Dusun Krajan, Darti (45) ketika dikonfirmasi. Dia mengatakan telah mengungsi bersama sama keluarga warsem saat kejadian. "Kami baru mengetahui satu hari setelah kejadian dari ketua RT setempat, "jelasnya.
Akibat hal itu, lanjut Darti, ia menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah karena beberapa barang berharga juga habis tertimpa reruntuhan rumah. "Kami juga berharap ada bantuan untuk meringankan beban hidup sebagai korban bencana alam yang melanda Karawang sepekan ini, "ungkapnya.

Ketua RT 04/01 Dusun Krajan, Anim (45) membenarkan hal itu. Kata dia, rubuhnya rumah tersebut akibat terjangan angin ribut selama 15 menit bersamaan dengan hujan. "Kita sudah melaporkan hal itu pada pemerintah desa dan kecamatan. Namun, belum ada komunikasi maupun koordinasi yang terjalin. Pihak pemerintah kecamatan dan desa baru sebatas memantau lokasi kejadian, "jelasnya. (get)

Keracunan Jamur Liar 2 Keluarga Dievakuasi

JAYAKERTA, RAKA - Akibat mengkomsumsi jamur liar, dua keluarga di Desa Medangasem dan Kampungsawah, Kecamatan Jayakerta mengalami keracunan, sehingga harus dievakuasi ke Puskesmas Medangasem.

Dua keluarga yang mengalami nasib nahas masing-masing Endang (29) sekeluarganya dan keluarga rekan sekampungnya yang kebetulan juga bernama Endang (38). Mereka tercatat sebagai warga RT 11/04, Dusun Krajan, Desa Medangasem secara bersamaan keracunan setelah mengkonsumi jamur liar yang tumbuh di halaman rumah masing-masing. "Jamur itu sangat menggiurkan untuk dimasak sebagai tambahan selain lauk pauk. Kami tidak tahu kalau jamur itu beracun, "jelasnya.

Akibat kejadian tersebut Endang (29), Karsih (29), Anita (22), Misbah (9), Aisyah (7) dari Desa Kampungsawah sedangkan Endang (38) Amah (35), Suhaeni (15), Rahmat (20 Bulan) pada Selasa (19/1) mengalami mules, pusing, mual, buang-buang air dan muntah setelah satu jam mengonsumsi jamur liar tersebut. Dan pukul 21 WIB oleh sanak keluarganya dilarikan ke Puskesmas Medangasem. Ka UPTD Puskesmas Medangasem Eko Susanto SKM membenarkan ada pasien yang dirawat akibat keracunan Jamur liar. "untuk penanganan medis pasien di Infus lalu di berikan obat penawar racun dan kalau kondisi nya belum baik baru akan di rujuk ke RSUD Karawang," ujarnya.

Di musim hujan masyarakat di himbau untuk berhati hati dalam mengonsumsi sayuran yang tumbuh liar untuk tidak gampang tergiur sehingga dimanfaatkan sebagai pelengkap masakan. Padahal kita belum tahu bahaya atau racun yang terkandung ditanaman tersebut.
Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang di wakili Dr Rasim mengatakan kalau pihaknya belum bisa memastikan kandungan racun yang terdapat di jamur liar tersebut. Dan, untuk mengetahui hal itu pihaknya telah membawa jamur liar untuk di tes dilaboratorium. "Setelah ada hasilnya baru kami bisa menjelaskan kandungan racun tersebut, "jelasnya. (get)

Toyota Makin Tangguh Disegala Medan

PRODUK TERBARU: Sales Supervisor Toyota Karawang, Eko B. Leksono (kiri) memperlihatkan produk terbaru Toyota 'New Dyna'.

KARAWANG, RAKA - Toyota semakin mengukuhkan ketangguhannya disegala medan persaingan jenis mobil diberbagai kelas. Mesin handal bertenaga, sasis dan deferensial lebih kuat dan optimal, dengan kelengkapan dan keunggulan interior maupun eksterior, Dyna baru (New Dyna) hadir untuk memudahkan pelanggan menjalankan bisnis dengan keuntungan melimpah.

Menurut Sales Supervisor Toyota Karawang, Eko B. Leksono, Dyna baru hadir dengan beragam tipe untuk mendukung bisnis pelanggan. Baik off road maupun on road, baik untuk pedalaman, pesisir, perbukitan, pegunungan, medan yang terjal maupun perkotan, jalan mulus antar kota maupun dalam kota. Apapun jenis bisnis pelangan, Dyna baru tangguh dan menguntungkan. "Peluncuran New Dyna diharapkan bisa membuat pelanggan truk menjadi lebih nyaman berkendara maupun menjalankan bisnisnya," tuturnya, Rabu (20/1) malam.

Eko melanjutkan, ada dua tipe New Dyna, yaitu angkutan beban yang berat dan tangguh di medan yang berat dan tipe dengan kecepatan tinggi sehingga lebih efisien dari waktu dan bahan bakar. "Untuk truk pengangkut beban berat tipenya 130 HT, 130 XT, dan 110 ET. Sedangkan truk berkecepatan tinggi tipenya 110 FT, dan 110 ST," tandasnya. Tipe 130 HT (Heavy Truck), Eko menjelaskan tipe truck ini sangat kuat dan tangguh di medan berat, dengan tenaga yang terbesar dikelasnya (130 PS). Heavy truck yang memiliki Gross Vehicle Weight terbesar di kelasnya (8.250 kg) ini juga mempunyai day angkut terbesar dikelasnya.

Dengan Final Gear Ratio yang optimal (6.428) membuat performa handal di medan tanjakan. Dan dilengkapi dengan power steering semakin menambah keungulannya yang mendukung semua bisnis pelanggan disegala medan. Sedangkan 130 XT (Express Truck) tipe ini kuat dan gesit dalm menjelajah serta serba guna untuk setiap bisnis. "Untuk 110 ET (Econo Truck), tipe ini tangguh di medan berat. Dengan perpaduan tranmisi dan final gear ratio (6.167) yang sinergis terbukti mapu meberikan performa yang tangguh di medan berat dan tanjakan," katanya.

Untuk tipe 110 FT (fast Truck) dan 110 ST (Small Truck), Eko mengatakan, tipe 110 FT memiliki kemampuan yang cepat, handal dan daya angkut optimal. Performa truck yang baik tersebut berasal dari mesin bertenaga 10 PS dan final gear ratio (5.125) yang bisa memberikan hasil optimal dalam kecepatan dan akselerasi. Sedangkan Tipe 110 ST merupakan perpaduan tenaga mesin 10 PS, Final Gear Ratio optimal (4.625), serta gross vehicle weight yang terbesar (5.200 kg). "Perpaduan itu mebuat truck 10 ST lincah dan berdaya angkut optimal untuk menjadi sahabat pelanggan yang menguntungkan bagi bisnisnya," katanya.

Selain meluncurkan produk terbaru yang membuat Toyota menjadi lebih tangguh, Eko mengaku para pelanggan yang membeli truck tersebut tidak akan rugi dari segi harga. Pasalnya dari segi bunga sangat murah sekali. "Para pelanggan bisa menghemat sampai Rp. 5,7 juta," tuturnya.
Terkait dengan penjualan Toyota, Eko mengaku, Dibandingkan dengan Toyota di negara lain di seluruh dunia, Toyota Indonesia paling bagus penjualannya untuk jenis Truck. "Tahun ini saja untuk di Karawang target penjualan untuk jenis truck adalah 500 unit. Dan malam ini targetnya adalah 20 unit. Melihat apresiasi pelanggan yang begitu besarnya, saya optimis target tersebut bisa tercapai," katanya. (psn)

Panitia Pilkades Wanakerta Terbentuk

KARAWANG, RAKA - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat, membentuk Panitia Pilkades yang beranggotakan sembilan orang. Hal itu dinilai perlu secepatnya dilakukan menyusul jadwal Pilkades di desa itu yang rencananya digelar Maret mendatang.

Menurut Ketua BPD Desa Wanakerta Deden Nurdiansyah, Jumlah anggota tersebut (sembilan orang, red) sudah sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai keanggotaan panitia. Yaitu empat dari unsur perangkat desa, dua orang dari lembaga, dan tiga orang dari tokoh masyarakat pemuda dan agama. "Jumlah hak pilih di Desa Wanakerta diperkirakan 3.700 hak pilih. Karena jumlah hak pilihnya dibawah 9000, maka sesuai dengan Perbup jumlah panitia harus sembilan orang. Kecuali kalau lebih dari 9000 baru sebelas orang, "tuturnya, Rabu (20/1) siang.

Meski anggaran Pilkades saat ini lebih rendah dari Pilkades sebelumnya, Deden yang juga kader muda Golkar mengatakan hal itu tidak akan mempengaruhi nilai dan kualitas Pilkades. "Pilkades sebelumnya dana yang kami terima dari Pemkab Karawang adalah Rp 50 juta, tapi sekarang hanya Rp 40 juta. Meski demikian, dengan semangat efisiensi anggaran dan tepat waktu, kami akan menggelar Pilkades yang sukses tanpa ekses, "tandasnya.

Ia melanjutkan, penghematan anggaran yang dilakukan panitia Pilkades merupakan perwujudan dari kesadaran dan semangat tinggi menciptakan Pilkades yang bermutu. "Kami beranggapan bahwa dari setiap subsidi yang dikucurkan dari APBD disitu ada uang rakyat. Maka sudah selayaknya sebagian besar uang itu digunakan untuk kepentiangan rakyat.

Dan apabila pelaksanaan Pilkades masih bisa berjalan dengan anggaran yang minimal maka kenapa tidak dilakukan. Selain itu, pengurangan anggaran tersebut berdasarkan hasil kalkulasi. Makanya saya menekankan kepada panitia Pilkades, apabila ada kegiatan yang masih bisa dipangkas anggarannya, kenapa tidak dipangkas," katanya. Ditempat yang sama, Ketua Panitia Pilkades Ateng Sulaeman mengatakan, saat ini pihaknya masih menyusun perencanaan tahapan. "Kami baru saja dibentuk, jadi belum bisa mengatakan kapan tahapan-tahapan itu dilakukan. Saat ini yang baru bisa dilakukan baru pemutakhiran data. Diperkirakan hak pilih berjumlah 3.700 orang," katanya.

Disinggung mengenai pelaksanaan Pilkades Desa Wanakerta, Camat Telukjambe Barat, Eli Laeli mengatakan, Pilkades di Desa Wanakerta tergolong istimewa. Pasalnya dari seluruh desa di Kabupaten Karawang, yang melaksanakan Pilkades tahun ini hanya Desa Wanakerta. "Pilkades di Wanakerta karena Kepala Desa yang sebelumnya meninggal dunia. Meski demikian, saya berharap panitia Pilkades bisa bekerja sesuai dengan prosedur agar pelaksanaan Pilkades ini akan berjalan dengan sukses tanpa ekses," katanya. Mengenai jumlah hak pilih, Eli mengatakan hal itu berpengaruh terhadap jumlah panitia Pilkades. "Jumlah hak pilih diperkirakan 3.700 orang. Maka sesuai dengan peraturan, apabila kurang dari 9000 hak pilih, maka jumlah panitia Pilkades hanya sembila orang, "katanya. (psn)

Warga Telukjambe Barat Mulai Was-was Banjir

PANTAU SUNGAI: Crew Koncara FM memantau debit air sungai Cebeet di Desa Parungsari. Mereka intens mengamati ini untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman banjir.

TELUKJAMBE, RAKA
– Curah hujan yang makin tinggi dalam beberapa hari terakhir, serta banjir telah datang menggenangi wilayah Cilamaya dan Tirtajaya sejak awal pekan ini, membuat warga di Telukjambe Barat mulai ketar-ketir. Mereka khawatir banjir yang sudah menjadi langganan ketika musim hujan tiba mendatangi juga perkampungannya.

Malah ketika hujan nyaris tak henti sejak Senin (18/1) malam hingga Selasa (19/1) siang, di antaranya ada yang sempat berkemas-kemas merapikan barang-barang rumah miliknya untuk persiapan mengungsi. Sehingga ketika banjir datang, tinggal keluar kampung menuju desa tetangga yang aman dari serangan banjir.

“Biasanya luapan air datang mendadak dengan cepat. Makanya jangan aneh kalau ada warga di sini langsung berkemas ketika hujan makin banyak turun. Mereka sudah trauma. Malah entah isu berasal dari mana, beberapa orang warga, terutama orang tua, sempat tambah was-was ketika kabar santer menyebutkan, air Citarum dan Cibeet makin meluap deras akibat tumpahnya air waduk Jatiluhur,” ujar Rohman, warga Desa Karangligar.

Beruntung isu-isu menyesatkan itu langsung cepat diredam oleh warga lainnya. Bahkan hingga radio komunitas PPK-IPM 107,7 Koncara FM yang bermarkas di Dusun Pangasinan Desa Karangligar seringkali mengingatkan warga. Selain diminta tetap waspada tanpa harus mensikapi berlebihan rasa ketertakutan terhadap kemungkinan banjir, warga pun selalu diharapkan lebih perhatian terhadap kondisi lingkungan.

“Isu bakal bobolnya waduk Jatiluhur memang pernah ramai juga di kalangan warga Desa Parungsari. Untuk membuktikan isu itu, saya sama temen menyempatkan diri ke Jatiluhur. Ternyata debit airnya normal seperti hari-hari biasanya. Saya sudah sampaikan kondisi yang saya lihat langsung itu ke warga. Alhamdulillah, isu meresahkan bisa teredam, tidak meluas lagi,” ujar Aas, warga Parungsari.

Berdasarkan pantauan RAKA hingga Rabu (20/1) pagi, debit air Cebeet yang manjadi penyebab banjir di sekitar sungai ini, seperti Desa Parungsari, Mekarmulya, dan sekitarnya masih dalam batas normal. Sehingga kemungkinan luapa air sungai besar itu belum menampakan tanda-tandanya. Namun demikian, warga tetap turut memantau segala kemungkinan yang bakal terjadi. Bahkan mereka seringkali bertukar informasi melalui radio komunitas tersebut.

“Kita terus memanfaatkan radio komunitas Koncara FM jadi ajang tukar informasi. Terasa sangat penting ketika momentum-momentum seperti sekarang. Paling tidak, kita bisa ronda bersama untuk tetap peduli terhadap lingkungan sekitar. Termasuk ketika harus memberikan penjelasan yang benar terkait isu-isu menyesatkan yang berkembang di masyarakat, kita selalu kontak sumber terpercaya dari rekan wartawan Radar Karawang. Sehingga komunikasi kita makin klop,” ungkap pengelola Koncara FM, Agus Tohaeri. (vins)

Karawang Terancam Krisis Ikan, Sutisna Somantri: TPI mengambil Ikan dari Jakarta dan Subang

KARAWANG, RAKA - Cuaca buruk membuat 5257 nelayan seluruh pesisir Kabupaten Karawang tidak melaut. Akibatnya jumlah ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di berbagai tempat menurun. Menurut Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan, Kelautan, dan Peternakan (DPKP), Sutisna Somantri, akibat penurunan jumlah ikan, harga ikan menjadi naik.

"Kami belum menerima laporan lebih spesifik berapa persen kenaikannya. Tapi yang jelas memasuki Bulan Januari sampai Maret, pasokan ikan akan terus merosot," ujarnya, Rabu (20/1) siang. Agar kebutuhan ikan terus terpenuhi, Sutisna mengatakan, biasanya penjual TPI mengambil ikan dari daerah lain, seperti di Jakarta dan Subang. "Sebetulnya untuk stok ikan keseluruhan tidak ada masalah, tapi untuk ikan dari hasil tangkapan diwilayah laut Karawang jelas menurun," katanya.

Akibat dari tidak melautnya para nelayan Karawang, menurut Sutisna otomatis berpengaruh terhadap penghidupan nelayan tersebut. Namun disetiap TPI biasanya terdapat koperasi nelayan. Koperasi itulah yang mendrop penghasilan para nelayan ketika musim paceklik tiba. "Setiap koperasi berbeda-beda jumlah bantuan yang diberikan kepada nelayan. Hal itu tergantung dari kesepakatan antara nelayan dengan koperasi. Kami tidak bisa menyebutkan berapa bantuan yang diterima nelayan, karena tergantung dari dana yang terhimpun dari lingkungan TPI. Tapi berkat sistem tersebut, setidaknya nelayan kita tidak kesulitan ketika musim paceklik tiba," ujarnya.

Ia melanjutkan, sebetulnya Pemkab Karawang sudah menggulirkan beberapa program agar pada saat paceklik, stok ikan tidak berkurang. Diantaranya adalah memberikan pemahaman kepada para nelayan agar selalu menambah alat tangkap. "Apabila setiap nelayan mempunyai dua atau tiga alat tangkap, setidaknya mereka bisa menyimpan hasil tangkapan ketika pada saat mendapatkan tangkapan yang melimpah tidak dilempar semuanya. Namun program ini hanya beberapa nelayan saja yang mengikuti," katanya.

Terkait dengan kerugian petani tambak karena banjir, Sutisna mengatakan, pihaknya baru mendapatkan laporan dari Kecamatan Batujaya. "Di Desa Segarjaya Kecamatan Batujaya seluas 80,5 hektar tambak terendam. Akibatnya para petani mengalami kerugian sampai Rp. 393 juta," ungkapnya. (psn)

Rampok Berkedok Sales Resahkan Warga Karwet

KARAWANG, RAKA - Warga Kampung Sukamurni Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur diresahkan oleh prampokan bermotif sales. Pasalnya baru-baru ini salah seorang warga Rt 01 Rw 03 kampung tersebut menjadi korban keganasan kawanan perampok yang diduga berjumlah empat orang. Tragisnya, menurut Ketua Rt 01 Rohana, perampokan tersebut terjadi sore hari dimana warga banyak yang beraktifitas di luar rumah.

"Ketika tragedi tersebut berlangsung tidak satupun warga yang tahu. Bahkan warga tidak mendengar teriakan dari korban. Menurut penuturan korban, ia seperti dihipnotis pasalnya setelah sadar para perampok tersebut telah hilang bersama hartanya," tuturnya, Rabu (20/1) sore. Ia melanjutkan, kawanan perampok tersebut berhasil menggasak uang korban senilai Rp. 4 juta. "Hal ini membuat kami menjadi lebih hati-hati. Mudah-mudahan peristiwa tersebut pertama dan terakhir terjadi di kampung kami," katanya.

Ketika RAKA dengan Rohana mencoba untuk menghubungi korban yang disebut-sebut bernama Devi, ternyata sampai saat ini korban belum bisa dihubungi. Menurut Rohana, paska peristiwa tersebut, korban tidak berani lagi membukakan pintu kecuali ada suaminya dirumah. "Mereka ngontrak, dan saat ini saya juga tidak tahu nama suami korban siapa, karena selalu pulang malam," katanya.

Menanggapi hal itu, Kapolsek Kota Karawang AKP Hermawan beberapa waktu yang lalu, pihaknya akan menindaklanjuti masalah tersebut, namun sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan dari korban terkait kasus tersebut. "Kami selalu melakukan operasi agar kondisi di Karawang Kota terus kondusif. Terkait peristiwa tersebut, kami akan mengecek ke lokasi sebab kami belum menerima laporan akan hal itu," katanya. (psn)

Rame-rame Berdemokrasi di OSIS, Kemarin, Anak-anak Satelit Pake Nama Pemilo

RAME-rame berdemokrasi di OSIS? Siapa takut. "Buat kita-kita di Satelit seh udah biasa kale..," kompak anak-anak SMPN 1 Telukjambe Timur yang pake nama gaul Satelit, soal hidup di persamaan hak dan kewajiban di organisasai siswa itu. Rabu (20/1) kemarin, di acara pemilihan bakal ketua OSIS periode 2010/2011, mereka juga rame-rame tuh ngegelarnya lewat acara berdemokrasi itu.

Nggak pelak lagi. Lantaran pastinya emang suka, wajah-wajah ceria pun mampu menutupi kelelahan yang tentu mereka rasa setelah seharian bergelut di pelaksanaan acara. Acara yang tertulis di spanduknya pake nama resmi 'Pemilo' (konon pemilihan OSIS gitu), pun berakhir sukses sampe ada sang ketua terpilih.

"Kita-kita emang suka dan puas banget, kok. Di OSIS ini nggak ada tuh istilah si ini atawa si itu titipan siapa. Semua kan punya hak sama," cuap Dicky Septian Nugraha, mantan ketua OSIS periode 2009/2010 yang jadi ketua panitia. "Ya. Istilahnya 'fair play' gitu, deh," serobot Ova Maulina, Chika Cintia Ayu bareng Ruswandi yang juga mantan pengurus OSIS di kepanitiaannya.

Armada panitia lain di antaranya Nala, Ridwal, Jajang, Dian, A. Haris, Rima Ajeng, Tito en Dewi Ayu juga ngedukung abis. Doi-doi yang ngakunya nyaris semaleman nggak tidur buat siap-siap biar acara kegelar, jadi nggak nyesel deh. "Malah plong..," papar Nala yang disokong teman-temannya. Asese banget, Brow..

'Fit and Proper Test'

YUpz. Acara berdemokrasi di pemilihan OSIS anak-anak Satelit, kata PKS Kesiswaan Pak Drs. Nana Maulana bareng Pembina OSIS Pak Iwan Irawan, SPd dan Pak Herry Permana Sumardi, SPd, buat jalannya sendiri pihak guru emang sempat turun tangan. Bareng senior OSIS yang lalu jadi panitia, para guru terkait sempat juga tuh bikin 'fit and proper test' alias uji kepatutan dan kelayakan.

Prosesi pemilihan diawali seleksi dari yang awalnya 14 siswa, lalu muncul lima kandidat: Tedi Setiadi, Dinar Septina Agustin, Herlina, Ima Fatmawati, dan Anang Supriatna. Para kandidat ini khusus yang duduk di kelas VIII, yang berhak duduk di posisi pengurus OSIS. Buat di kepengurusan, anak kelas IX nggak lagi dilibatin soalnya kudu konsen di ujian nasional (UN).

Nah.. di hari penentuannya, kemarin itu, para kandidat mengambil tempat duduk tersendiri yang disiapin panitia. Lokasinya berada di deretan tersendiri yang bisa dilihat calon pemilih yang terdiri 1.753 siswa, termasuk panitia dan si calon sendiri.

Di acara pemilo yang dibikin dua sesi, pagi dan siang, itu akhirnya Dinar Septina Agustin bisa memperoleh suara terbanyak (847 suara), disusul Ima Fatmawati (449 suara), Anang Supriatna (242 suara), Herlina (74 suara), dan Tedi Setiadi (54 suara). Sisanya, 87 suara, dianggap blanko alias nggak sah.

Kata Pak Nana Maulana yang selama pemilo aktif berada di lokasi, sesuai perolehannya peraih suara yang gede jadi ketua, lalu wakil ketua, sekretaris, bendahara. Sedangkan buat sekbidnya jadi hak pengrus baru. "Dan nanti mereka pun akan ikut dulu acara LDKS (latihan dasar kepemimpinan siswa). Sekitar pekan depan, lah," ujar Pak Nana yang disambut koor suka para siswanya: "Okelah Pak kalo begitu." (dea wayudi)

Menolak Bayar Iuran Sopir Angkot Dipukul

KARAWANG,RAKA - Gara-gara menolak membayar iuran, seorang sopir angkot trayek 17 Klari- Tanjungpura, Endang Jukardi (30) menjadi korban pemukulan dua oknum pengurus Paguyuban Pengemudi Angkot Karawang (PPAK) di Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan SMAN 1 Karawang, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Karawang, Rabu (20/1) kemarin. Akibat pemukulan tersebut, pelipis kanan Endang bengkak dan memar.

Endang yang ditemui RAKA usai memberikan keterangan kepada penyidik Polsek Karawang mengatakan, tindak pemukulan itu terjadi karena dirinya menolak memberikan iuran anggota PPAK sebesar Rp 2000 kepada pengurus yang ngepos di depan SMAN 1 Karawang itu. Endang menolak untuk memberikan iuran karena memang dirinya bukan anggota PPAK. "Mereka memukul saya hanya karena saya menolak memberikan uang iuran tersebut.Padahal, saya bukan anggota mereka sehingga saya berhak untuk menolaknya," kata Endang.

Meski belum terdaftar sebagai anggota PPAK, lanjut Endang, dirinya sebenarnya punya niat untuk memberikan uang semacam iuran tersebut, tetapi tidak saat itu (pukul 12.30 WIB-red). Sebab dirinya masih terpokus untuk mengejar uang setoran plus uang sisa untuk dijadikan sebagai bekal menafkahi keluarga. "Mereka bekerja hanya beberapa jam dan mengutip uang Rp 2000 per angkot. Kalau sopir angkot yang bayar ada 200 orang, berati mereka dapat uang Rp 400 ribu," tandasnya.

Jamal(33) sopir angkot trayek 07 yang mendampingi Endang di Polsek Karawang mengatakan, tujuan PPAK itu sebenarnya baik karena akan membantu sopir jika mendapat masalah khususnya kecelakaan lalulintas. Bahkan, kalau SIM dan STNK ditilang polisi akan diurusi pengurus. "Namun begitu, kami belum tertarik untuk masuk menjadi anggota PPAK itu. Oleh karena itu penarikan iuran hendaknya dilakukan kepada anggota yang sudah terdaftar saja," pintanya.(ops)

Nafisa Aktif di OSIS Biar Eksis, Dong

BUAT Nafisa Fauzia Wildania Naulida, anak kelas VII A Satelit (SMPN 1 Telukjambe Timur), Karawang, jadi armada OSIS itu berarti juga belajar hidup bermasyarakat dan eksis, Brow. Coz lembaga tinggi sekolahan ini pastinya jadi muara semua kegiatan, termasuk hiruk-pikuknya.

"Karenanya di kegiatan pemilihannya ini aku serius banget, neh. Capek aku bikin nggak ngaruh," cuap Nafisa yang ditemui Gen-X di sela kesibukannya jadi anggota panitia Pemilihan Ketua OSIS atawa yang disebut Pemilo 2010-2011 di sekolahannya, kemarin sore. Acara pemilo yang digelar di lapang upacara sekolahan, itu diikuti lima kandidat yang bikin terlibat 1.763 keseluruhan siswa.

Bagi mojang geulis ini, minat jadi armada OSIS yang doi pelajari lantaran bisa menjadi motivasi tersendiri yang biar ke depannya lebih maju. Alasan Nafisa yang kelahiran Karawang, 2 Agustus 1997 ini, semua biar juga bisa jadi penunjang cita-cita. Sejak kecil, cewek yang punya penampilan sederhana ini selalu mimpi jadi seorang gokter.

Atawa bidang apa pun yang kelak digeluti, buat Nafisa yang penting halal. Tapi, yang sementara dimaui penyuka pelajaran IPA, IPS dan bahasa Indonesia ini. "Ya, aku maunya di dunia medis yang sekaligus bisa ngebantu orang gitu. Doain kesampean, ya," papar putri Pak Drs. Nana Maulana dan Ibu A. Widiani yang tinggal di Sukawargi Desa Telukjambe, Telukjambe Timur ini, ngarep. (dea)

Melongok Pembangunan Jalan Tol Cipali, Gunakan 56 Hektar Tanah PTPN VIII

PROSES pembebasan tanah Tol Cipali, hingga Selasa (19/1), telah mencapai 84,3 persen dari total target pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol.

oleh: AGUS EKO MS, Subang

Terakhir pembebasan tanah milik PTP Nusantara VIII dengan luas kurang lebih 59 hektar yang terletak di Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta.

Pada acara Pelepasan Hak Guna Usaha (HGU) di Kantor PTP Nusantara VIII Wangunreja Subang, Direktur SDM dan Umum PTP Nusantara VIII Ir H Dadi Sunardi, menyampaikan mengenai proses persetujuan pembebasan tanah milik PTP Nusantara VIII dilakukan melalui kajian bagian internal kemudian diajukan kepada pemegang saham dalam hal ini Kementrian BUMN. “Hasilnya, seluruhnya sepakat dan menyetujui untuk dilakukan pelepasan hak tersebut untuk diserahkan kepada negara untuk jalan tol,” jelasnya.

Asisten Tata Praja Kabupaten Subang H Saad B Abdulgani mengatakan bahwa proses pemeriksaan otentifikasi tanah dilakukan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan perhitungan jumlah pohon dilakukan bersama Dinas Kehutanan & Perkebunan (Dishutbun) masing-masing kabupaten dan pengukuran tanah disaksikan oleh kepala desa masing-masing wilayah.

Pembacaan Nota Pelepasan HGU dibacakan oleh Asisten Tata Praja Kabupaten Purwakarta Drs E Mulyana Gunawan SH yang didampingi oleh Asisten Tata Praja Kabupaten Subang H Saad B Abdulgani. Pelepasan HGU meliputi di Kumpay, Desa Cimahi, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta dengan luas 26.027 ha senilai Rp 5.141.386.438 dan Jalupang & Wangunreja Kabupaten Subang dengan luas 33.7569 ha senilai Rp 10.406.378.919.

Sementara realisasi pembayaran dilakukan dengan cara transfer antar bank dari BRI Cabang Kebayoran kepada Rekening Bank Mandiri Cabang Subang milik PTP Nusantara VIII. Kepala Desa Sumurbarang Kasmin menyatakan rasa syukur atas keberadaan jalan tol di Kabupaten Subang, karena menurutnya diharapkan kelancaran transportasi antar kota yang selama ini masuk Kota Subang bisa teratasi. “Dengan kemudahan transportasi, saya berharap akan memacu perkembangan dengan masuknya investor yang menanamkan usaha di sektor usaha. Maka dengan sendirinya, akan menyerap tenaga kerja,” ujar Kasmin.

Wakil Koordinator P2T Jerrydeta Perwisijana SH yang ditemui Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Subang, menyampaikan bahwa kegiatan pengadaan tanah untuk jalan tol hingga kini telah rampung 90% sedangkan mengenai pemilik tanah yang sudah menyetujui dan dibayat mencapai kurang lebih 67%. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran direksi dari PTP Nusantara VIII dan para petugas BRI dan anggota Panitia Penyedia Tanah (P2T) Jalan Tol Kabupaten Subang dan Purwakarta. (*)

BPR LPK Pabuaran Tidak Sehat

SUBANG, RAKA - Kasus yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) LPK Pabuaran, disinyalir bukan hanya terjadi pada kasus penggelapan uang yang dilakukan oleh pegawainya. Bisa jadi, hal ini merupakan salah satu indikasi dari tidak sehatnya perusahaan tersebut.
“Status dalam pengawasan khusus (DPK) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, bisa jadi ada beberapa faktor, diantaranya karena CAR (capital adecvacy ratio) atau NPL (non performing loan)-nya, hingga bank tersebut dianggap sakit,” ungkap pengamat perbankan, Ridwan Abdullah.

Dalam aturan perbankan, tambah Ridwan, BPR dianggap sehat jika hitungan CAR-nya, minimal harus 8%. Karenanya, jika hasil perhitungan CAR dibawah 8%, maka perusahaan tersebut sakit. Sementara untuk memulihkannya, maka modal harus ditambah. “Logikanya, jika bank dalam kondisi sakit, bank tersebut akan sulit untuk mendapatkan dana pihak ketiga, karena berbagai alasan, misalnya pihak ketiga enggan untuk menanamkan uang atau mendepositokan uangnya ke bank tersebut, maka kewajiban pemilik untuk menambah modal.

Nah, jika hal ini ditemukan, maka pemilik bank, yakni Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang memiliki saham 50%, kemudian Pemkab subang 25% serta Bank Jabar yang 25%, mau tidak menambah modal ke Bank BPR LPK Paburan,” jelas Ridwan. Kalau CAR-nya dianggap sehat, tambah Ridwan, kemungkinan yang kedua adalah adanya persoalan di NPL, atau banyak kredit macet. Penghitungan untuk melihat NPL ini, tambah Ridwan sangat sederhana, yakni tinggal menghitung Aktiva yang diklasifikasikan dibagi aktiva produktif dikalikan 100%.

“Hasilnya harus kurang dari 10,35%. Jika di atas itu, maka perusahaan sakit. Tapi, Ini harus dilihat dahulu dari proses pemberian kreditnya, apakah melalui proses penganalisaan yang akurat? Jika tidak dilakukan, berarti terdapat penyimpangan. Jika sudah dilakukan, tapi masih terjadi kredit macet, maka ini bisa terjadi mis managemen, salah satunya bisa terjadi di pengelolaan, Solusinya, untuk pemberian kredit yang selanjutnya, harus melalui tahapan analisa yang sebenarnya,” tambah Ridwan.

Menurut Ridwan, untuk memperbaiki banyaknya kredit macet, banyak cara dan upaya yang dapat ditempuh, misalkan dengan dilakukannya penagihan kredit secara intensif, baik secara preventif maupun represiv. “Atau dilakukan rescheduling (penjadualan ulang, red) misalnya perubahan jangka waktu pinjaman dari 3 tahun, menjadi 5 tahun, restructuring dan reconditioning, misalnya dengan dilakukan take over ke Bank yang lain. Sementara untuk melakukan proses kredit baru, harus

dilakukan dengan lebih selektif dengan berpedoman pada aturan dan prinsip prudential banking dan solusi yang terakhir, yakni dengan dilakukan Write off atau penghapus bukuan,” ujar Ridwan. Dari 8 BPR yang ada di Kabupaten Subang, menurut Ridwan, dilihat dari pengelolaan, hanya tiga yang dianggap baik, sementara 3 lagi dianggap kurang baik dan sisanya dinilai buruk. “Indikatornya, dilihat dari rugi laba, ini bisa dilihat dari pembukuan mereka, yang kadang kala tidak mau dipublikasikan.

Padahal berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 8/20/PBI/2006 pertanggal 5 oktober 2006, tentang laporan keuangan publikasi, setiap bank, baik itu bank umum konvensional maupun BPR, harus membuat laporan keuangan untuk dipublikasikan,” ungkap Ridwan. Solusi lain, untuk membuat BPR LPK Pabuaran dan LPK-LPK lainnya di Kabupaten Subang menjadi sehat, menurut Ridwan, ada baiknya segera dilakukan merjer atau konsolidasi diantara bank-bank tersebut, atau dengan bank umum lainnya. (eko)

Kenaikan NJOP Dikeluhkan

SUBANG, RAKA – Sejumlah masyarakat Kabupaten Subang mengeluhkan mahalnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Karena, akibat tingginya NJOP berpengaruh pada tingginya bayar pajak bahan mereka. Seperti yang diungkapkan masyarakat yang ada di sejumlah daerah di Kabupaten Subang yang berhasil dimintai komentarnya, rata-rata mereka keberatan dengan tingginya NJOP yang berpengaruh pada mahalnya pembuatan Akte Jual Beli (AJB) tanah miliknya.

Salah seorang masyarakat yang akan mengurus akta jual beli tanahnya seluas sekitar 7.000 m2 harus mengeluarkan dana tidak kurang dari sembilan jutaan. “Entahlah, yang jelas pada saat saya bertanya kepada pihak kecamatan mengenai biaya pembuatan Akte Jual Beli (AJB) tanah saya, biayanya mencapai Rp 9 jutaan lebih,” ucap sumber yang meminta namanya disembunyikan. Dia juga mengaku, dirinya akan mengecek ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Subang, jika memang biaya pembuatan legalitas tanah bentuk AJB Rp 9 jutaan sesuai dengan aturan baku, pihaknya akan memaksakan diri melegalkan tanah miliknya.

Sumber menjelaskan bahwa perhitungan pembuatan legalitas tanah sangatlah rumit dan biayanya memberatkan pemilik tanah, untuk itu masyarakat Kabupaten Subang meminta kepada Pemkab Subang untuk dapat meninjau ulang kebijakan yang telah diterapkan dalam melegalkan tanah tersebut. “Bagi saya uang sembilan juta sangatlah besar dan sangat berpengaruh pada kebutuhan ekonomi saya,” ucapnya. Sementara menurut Kades Muara M Risman, dengan naiknya NJOP yang mencapai 200 persen, selain memberatkan pembayaran pajak dan bangunan kepada masyarakat juga memberatkan pada masyarakat yang akan melegalkan tanah miliknya.

Seperti yang terjadi saat ini di wilayah kerjanya, puluhan masyarakat yang telah mengembalikan Surat Pemberitahuan Pembayaran Tanah (SPPT) lantaran keberatan untuk membayar pajaknya yang jumlahnya sangat tinggi dan memberatkan wajib pajak (masyarakat). “Puluhan orang yang telah mengajukan keberatan pembayaran pajak dan saat ini staf saya telah melaporkan kepihak BPN untuk direvisi NJOP nya,” ucap Kades. Sementara itu, Bagian Pendaftaran BPN Subang Mumuh Muhtar, saat dihubungi melalui ponselnya, ponsel yang bersangkutan tidak diaktifkan. (pir)

Direktur BPR Dipanggil Dewan, Fraksi KPAP: Buat Pansus BPR

SUBANG, RAKA - Fraksi Kebangkitan Peduli Amanat Persatuan (KPAP) DPRD Subang, mendorong DPRD Kabupaten Subang untuk membuat panitia khusus terhadap kasus BPR LPK yang ada di Kabupaten Subang. Menurut Ketua Fraksi KPAP, Asep Nurhasan, uang yang sudah ditanamkan oleh pemerintah daerah di Bank Perkreditan Rakyat, bukan merupakan uang yang kecil, karenanya Pemerintah Kabupaten Subang harus menyikapi secara serius tentang hal ini.

“Walaupun Pemerintah Kabupaten Subang hanya menitipkan 25% saham dari keseluruhan saham yang ada, namun jika dicermati lebih dalam, bukan merupakan uang yang kecil. Oleh sebab itu, kami akan mengusulkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten SUbang untuk membentuk panitia khusus yang menangani masalah BPR LPK,” ungkap Asep.

Karena, dengan berbagai kejadian di BPR, baik BPR LPK, maupun di PD BPR, mengindikasikan jika pengelolaan yang dilakukan, sangat jauh dari harapan, dimana Pemerintah Kabupaten Subang berharap agar BPR-BPR yang ada mampu membangun perekonomian rakyat. “Hingga kini, pertumbuhan ekonomi di Subang masih berjalan ditempat, padahal jumlah bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Subang banyak, ini memerlukan sebuah pemikiran lagi, bukan saja oleh para pihak yang terlibat, namun juga oleh seluruh warga,” ungkap Asep.

Sementara Ketua Kamisi B DPRD Kabupaten Subang Sarmita Yusuf mengatakan, pihaknya pada hari ini, akan mengundang para pihak yang terlibat di BPR, mulai dari Asda II hingga Direktur BPR LPK Pabuaran itu sendiri. “Kami ingin mengetahui sejauh mana kondisi yang ada di sana, karena berdasarkan informasi yang masuk ke kami, jumlah uang yang digelapkan mencapai Rp 1,7 miliar. Selain itu, kami juga mencium adanya ketidakberesan di BPR LPK tersebut,“ jelas Sarmita.

Jika pada pertemuan yang dilaksanakan hari ini, Kamis (21/1), tidak ditemukan sebuah kepastian dan jalan keluar yang terbaik untuk membangun perekonomian yang dimotori oleh Bank BPR LPK, maka pihaknya akan mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan oleh panitia khusus. “Pembentukan panitia khusus bukan tidak mungkin terjadi, namun ini juga tergantung dari pertemuan antara kami dengan BPR LPK serta eksekutif pada esok hari (hari ini, red) artinya, segala sesuatunya menunggu esok hari,” imbuhnya. (eko)

Rehab Sekolah Molor

SUBANG, RAKA – Terkait pemasangan kontruksi rangka atap Baja ringan yang belum kunjung selsai, Camat Blanakan Deni Setiawan menyatakan akan mengirimkan surat teguran kepada suplier baja ringan. Sementara itu, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Blanakan secara lisan telah melaporkan ke Kepala Dinas Pendidikan Subang.

Menurut Deni Setiawan ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa, Selasa (19/1) kemarin, dirinya bersama Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Blanakan melakukan cek langsung ke 3 lokasi sekolah dasar yang ada di Kecamatan Blanakan disinyalir belum dirampungkannya pemasangan kontruksi rangka atap baja ringan.

Tiga SD yang katanya belum rampung, SDN Sumur Sapi, Desa Tanjungtiga, SDN Sukamukti, Desa Langgengsari dan SDN Sukadana, Desa Rawamekar, namun setelah dicek, ketiga lokasi SD itu yang benar-benar belum rampung dan bahkan tidak ada pekerjaan pemasangan rangka atap baja ringan SDN Sumur Sapi, sementara 2 SD lainnya sedang dalam proses penyelesaian.
“Secara tidak langsung saya sebagai kepala pemerintahan di bawah juga meski turut melakukan pengawasan atas pekerjaan program DAK SDN di wilayah ini, untuk itu penemuan salah satu sekolah belum merampungkan pemasangan rangka atap baja ringan ini saya akan mengrimkan surat teguran kepada pengusaha baja ringan,” ucap camat.

Menurut keterangan kepala sekolah, lanjut camat, penyuplai rangka atap baja ringan ke 3 sekolah tersebut pengusaha CV Restu, namun hingga sampai saat ini camat kebingungan untuk mengirimkan surat tersebut karena tidak tahu alamat pengusaha tertuju. Hal senada, diungkapkan Kepala UPTD Blanakan, Acep Akbari, dirinya mendukung tindakan camat Blanakan yang akan mengirimkan surat teguran kepada pengusaha tersebut, dan bahkan pihaknya meskipun sebelaumnya telah melaporkan secara lisan, kali ini pihaknya akan mengirimkan surat laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Subang.

“Sebelumnya saya telah melaporkan secara lisan kepada pak Makmur, akan tetapi belum ada tanggapan, untuk itu saya bersama camat akan menempuh jalur resmi untuk melaporkan kondisi yang ada,”terang Acep. Sementara itu, Koordinator Tenaga Teknik Ahli DAK Kabupaten Subang Ir Hery Sumbodo mengaku belum tahu adanya sekolah yang belum merampungkan pemasangan kerangka atap baja ringan, dalam waktu dekat dirinya akan melakukan pengecekan untuk kebenarannya.

Adapun pada saat disinggung CV Restu masuk dalam verifikasi penyedia kontruksi rangka atap baja ringan atau tidak, Hery menjawab bahwa CV Restu tidak masuk dalam klarifikasi penyedia jasa kontruksi, bahkan tidak ada sama sekali. “CV Restu tidak ada dalam verifikasi, adapun ada memakai perusahaan lain pemiliknya bernama Restu dan soal kebenarannya mengenai adanya SD yang belum merampungkan pemasangan rangka atap baja ringan saya akan mengecek terlebih dulu,” ucapnya. (pir)

KDP Kembali Dikritik

SUBANG, RAKA - Pembentukan Kaukus Dewan Pantura dikritisi oleh mantan anggota DPRD Kabupaten Subang, Shopyanudin. Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu indikasi jika para anggota dewan belum mengerti terhadap tugas pokok dan fungsi mereka. “Tugas mereka itu bekerja di DPRD, segala hal yang mengenai kebijakan itu ditentukan di sana, bukan dengan melakukan pembentukan organisasi di luar dewan, ini merupakan sebuah hal yang salah. Untuk menampung aspirasi atau menyalurkan aspirasi itu tempatnya di gedung dewan,” tegas Shopyanudin.

Dengan membentuk organisasi lagi, tambah Shopyanudin, semakin membuktikan jika para anggota dewan tersebut memerlukan pendidikan lagi. Lain dari itu, tambah Shopyanudin, walaupun mereka merupakan anggota dewan, namun sebaiknya mereka mengunakan nama yang lain. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang H Oman Warjoman mengatakan, pembentukan Kaukus Dewan Pantura bukan merupakan masalah bagi DPRD Kabupaten Subang, karena dengan melakukan pembentukan kaukus, itu hanya merupakan sebuah sarana untuk mereka mempererat tali silaturahmi di antara mereka.

“Tidak ada masalah, itu kan hanya merupakan sarana mereka melakukan silaturahmi saja, tapi. Menurut saya, sebaiknya memang mereka tidak menggunakan nama Kaukus Dewan Pantura, baiknya mereka menggunakan nama lain,” tambah Oman. Sementara hingga saat ini, para aktivis yang mengatakan Forum Rakyat Marjinal, masih belum menyampaikan surat ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Subang, menurut Ketua Forum Andi Lukman Hakim, saat ini mereka masih tengah menggodok item-item yang akan dijadikan sebagai rujukan.

“Tunggu dalam satu dua hari ini, karena kami tidak mau nantinya menjadi blunder bagi kami, namun yang pasti kami tidak setuju atas pembentukan Kaukus Dewan Pantura dan mereka harus mengubah nama yang sudah ada tersebut untuk melancarkan aspirasi dari masyarakat, kenapa juga mereka tidak berjuang di gedung putih,” tambah Andi. (eko)

Bantuan Gurdacil Dipungli?

SUBANG, RAKA - Setelah menimpa Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, kini isu tak sedap menerpa Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, dimana terdapat kabar telah terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Dinas Pendidikan kepada guru daerah terpencil (gurdacil) yang menerima bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

Dari jumlah anggaran yang sebesar Rp 1,592 miliar, berdasarkan data yang diperoleh RAKA, harus dibagikan kepada sebanyak 1.592 orang guru SD, SMP dan SLTA di Kabupaten Subang. Setelah dipotong pajak penghasilan, maka dana yang diterima oleh ribuan guru daerah terpencil sebesar Rp 850 ribu. Namun rumor yang tersebar di lapangan mengatakan, jika para guru tidak sepenuhnya menerima uang sebesar tersebut, mereka hanya menerima sebesar Rp 750 ribu. Saat hal ini dikonfirmasi kepada Kasie Data dan Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Subang Maman Rochman membantah kabar tersebut.

“Kami tidak pernah mengintruksikan untuk melakukan pungutan apalagi mengkondisikan untuk pungutan-pungutan, sebab dalam mekanisme pembagian uangnya, tidak boleh diwakilkan dan harus si penerimanya langsung,” ungkapnya. Namun, keterangan dari Maman tersebut berbeda dengan keterangan Kabid Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Subang Drs Ata MSi. Kepada wartawan, Ata mengatakan, dirinya juga mendengar ada guru yang hanya menerima Rp 750 ribu dari daya yang harusnya diterima sebesar Rp 850 ribu, hal ini terjadi di Kecamatan Kalijati dan hal tersbeut akan dikonfimasi oleh dirinya ke PGRI Kalijati.

“Saya juga mendengar jika di Kecamatan Kalijati terjadi pungutan, namun untuk mengetahui secara jelas, saya akan lakukan klarifikasi segera ke UPTD Kecamatan Kalijati, sebab ada guru yang bicara langsung ke saya,” ungkap Ata. Pencairan bantuan honor untuk guru daerah terpencil dilaksanakan pada bulan Desember 2009. Pembagian tersebut, dilakukan sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para guru yang menjalankan tugasnya di daerah terpencil. (eko)

Jelang Bursa Ketua IBI, Para Bidan Resah

PURWAKARTA, RAKA - Sejumlah bidan di Kab Purwakarta kini sedang resah. Ini terjadi, lantaran jelang pemilihan Bursa ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini, tersiar kabar kalau para bidan telah diintimidasi untuk memilih calon kandidat tertentu dalam pemilihannya.

"Mereka resah karena adanya isu itu. Sampai-sampai ada yang bilang ada ancaman jika mereka tidak memilih, mereka pun akan dinonaktifkan bidan dari PNS,"kata salah seorang sumber RAKA, yang enggan menyebutkan namanya, kemarin. Bursa Pemilihan ketua IBI Purwakarta rencananya akan digelar pada pekan depan tepatnya pada tanggal 26 Janurai 2010.

Dimana dalam musyawarah daerah (Musda) ke-5 IBI cabang Purwakarta dilakukan guna memilih ketua IBI untuk periode berikutnya dan rencananya akan di gelar di aula Wikara Pemkab Purwakarta. Ketua IBI Purwakarta periode 2005-2010 Hj. Betty Nurbaety kepada wartawan belum lama ini di kantor puskesmas Mulyamekar, Purwakarta membenarkan jika pihaknya telah mendengar adanya laporan dari sejumlah bidan yang resah adanya kabar mendapatkan ancaman bakal dinonaktifkan dari PNS jika tidak memilih kandidat Ketua IBI Purwakarta periode 2010-2015 mendatang.

"Kabar itu memang sempat ada. Bahkan banyak bidan yang lisan dan tertulis telah melaporkan kepada saya akan kabar itu. Tapi bagi saya itu hanya sebuah isu yang dilakukan untuk memanfaatkan moment jelang Musda IBI, "katanya. Berkaitan dengan adanya ancaman tersebut, pihaknya sudah meminta kepada para bidan untuk tidak terpengaruh terhadap ancaman yang akan menonaktifkan bidan yang berstatus PNS jika tidak memilih calon tertentu.

"Pilihlah dengan hati nurani dan jangan terprovokasi oleh pihak tertentu," katanya seraya menjelaskan sekarang ini telah ada lima kandidat Ketua Cabang IBI Purwakarta yaitu Hj. Betty Nurbaety, Hj. Yeyet, bidan Misnani, bidan Atin Rohaetin dan bidan Unun. Dikatakannya, konstelasi menjelang Musda IBI Purwakarta ini sangat kompetitif karena semua kandidat berambisi untuk mendapatkan jabatan tersebut. Kendati demikian, kata dia siapapun yang terpilih nanti harus merupakan orang-orang yang berkompeten dan memiliki visi memajukan IBI kedepannya. (ton)

Distribusi Raskin Terhambat

PLERED, RAKA – Harapan ribuan keluarga miskin (gakin) di Kecamatan Plered untuk mendapatkan jatah beras miskin (raskin) di tahun 2010 dalam waktu dekat ini nampaknya akan menemui kendala. Pasalnya, dari tujuh belas kecamatan yang ada di Kabupaten Purwakarta, baru sebanyak delapan Kecamatan yang sudah mengajukannya.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Ekonomi Kabupaten Purwakarta, Abad Hasyim, saat dihubungi RAKA, Rabu (20/1). Warga berharap agar beras bantuan pemerintah tersebut bisa segera diturunkan menyusul mulai mahalnya harga beras saat ini di pasaran. Untuk jatah raskin tahun 2010, kata Abad, di Kabupaten Purwakarta memang belum dibagikan.

Hal itu, katanya dikarenakan belum semua kecamatan yang ada di Kabupaten Purwakarta mengajukannya. “Hingga saat ini saja baru ada delapan kecamatan yang sudah mengajukan, yang lainnya belum. Kecamatan yang mengajukan adalah Plered, Pasawahan, Babakancikao, Pondoksalam, Maniis, Tegalwaru. Purwakarta dan Kecamatan Darangdan, ”paparnya.

Namun, kata Abad, meskipun kecamatan yang belum mengajukan penurunan raskin tahun ini masih lebih banyak ketimbang tahun sebelumnya, hal ini tidak akan menghambat kecamatan lain yang sudah mengajukannya lebih awal. Sebab, katanya, pendistribusian jatah raskin tahun ini tidak mesti menunggu semua kecamatan mengajukan. “Jadi pada prinsipnya, pada minggu ini pun bagi kecamatan yang sudah mengajukannya sudah bisa dibagikan, ”tegasnya. Tapi, saat ditanya kenapa hingga saat ini untuk kecamatan yang sudah mengajukan termasuk Kecamatan Plered raskinnya belum juga dibagikan, dirinya menjawab singkat, bahwa hal itu mesti dipelajari terlebih dulu.

Secara terpisah, Camat Plered, Rahmat Heriansyah, S.Sos, M.Si, saat ditemui RAKA dikatnornya, menyebutkan jatah penerima raskin di Kecamatan Plered untuk tahun 2010 berkurang hingga menjadi 144 orang. "Tahun kemarin (2009, red) jumlah RTS di Kecamatan Plered sebanyak 7.756. Sementara tahun ini jumlahnya menjadi 7.612 atau berkurang sebanyak 144 RTS, dengan jatah masing-masing RTS sebanyak 13 Kg/bulan," terangnya. (nos)

Pembongkaran Drainase Jalan Citeko Dikeluhkan Warga

DIKELUHKAN: Drainase disepanjang jalan Desa Citeko, Kecamatan Plered yang dibongkar CV Dian Enko akhir tahun 2009 lalu. Warga mengeluhkan pembongkaran itu karena tidak dituntaskan, sehingga mengakibatkan banjir tiap kali turun hujan.

PLERED, RAKA - Pembongkaran dan penggalian saluran drainase jalan di sepanjang jalan Desa Citeko, Kecamatan Plered oleh CV Dian Enko akhir tahun 2009 lalu, dikeluhkan warga sekitar. Pasalnya, setelah dilakukan penggalian dan pembongkaran, hingga kini pembangunannya belum juga dilakukan. Akibat pembongkaran yang tidak merata, alhasil saat ini setiap kali turun hujan di kawasan tersebut selalu terjadi banjir.

Menurut pengakuan warga, akibat dilakukan penggalian dan pembongkaran secara besar-besaran oleh pihak kontraktor beberapa bulan lalu drainase di sepanjang jalan citeko yang juga merupakan bagian dari halaman rumahnya itu diakuinya menjadi tidak lancar. “Akibatnya, kalau turun hujan pasti banjir, ”ungkap Reni (23) warga Desa Citeko Rt 09/ Rw 03 Kecamatan Plered, saat ditemui RAKA, Rabu (20/01).

Selain itu ungkap Reni, dampak dari pembongkaran yang tidak berlanjut itu memaksa warga setempat untuk membuat kembali secara swadaya jembatan yang menghubungkan rumahnya dengan jalan raya. Sebab, katanya, jembatan sebelumnya sudah dibongkar. “Warga disini terpaksa membuat lagi jembatan baru dengan biaya sendiri . Soalnya kalau nunggu dibangun sama kontraktor entah harus nunggu sampai kapan, buktinya sampai sekarang masih belum dibangun juga. Sebagian warga membangunnya kembali secara permanen dengan menggunakan bata, sebagian lagi menggunakan kayu, ”tuturnya.

Yang lebih dikhawatirkan, lanjut Reni, karena hasil galiannya cukup dalam dan sekarang dipenuhi air, warga setempat mengkhawatirkan faktor keamanan bagi anggota keluarga mereka yang masih kecil. Oleh karenanya, dirinya mengharapkan agar pemerintah bisa segera membangun kembali saluran drainase itu. “Anak-anak kan susah diatur, kalau sampai nyebur kesana bisa berbahaya. Soalnya ukurannya lumayan dalam, ”ketusnya, sambil mengatakan kalau genangan air itu juga menimbulkan banyaknya jentik nyamuk yang tidak kalah membuat mereka was-was.

Secara terpisah, Kepala Desa Citeko, Andri Yani, saat ditemui kemarin membenarkan kalau warga disepanjang jalan tersebut mengeluhkan dampak pembongkaran itu. Bahkan, katanya, dirinya mengaku telah melayangkan surat permohonan agar pemkab Purwakarta bisa segera melanjutkan rencana pembangunan drainase itu. “Memang betul telah banyak warga yang mengeluh. Bahkan saya sendiri sudah melayangkan surat agar rencana pembangunan drainase jalan itu bisa dipercepat, ”ucapnya.

Sementara itu, Kepala UPTD Bina Marga Plered, Murjono, kepada RAKA dirinya menyebutkan, pembongkaran tersebut sebelumnya dilakukan oleh kontraktor yaitu CV Dian Enko pada akhir tahun 2009 lalu bersamaan dengan pembangunan drainase jalan yang posisinya sebelah kiri jalan raya. Namun, katanya, untuk pembangunan drainase sebelah kanan, dananya baru dianggarkan pada tahun 2010. “Jadi untuk pembangunan drainase tersebut warga harus bersabar menunggu hingga anggaran tahun ini turun. Sementara untuk pelaksananya belum tentu CV Dian Enko lagi, sebab harus terlebih dahulu melalui tahap pelelangan, ”tegasnya. (nos)

SMPN 1 Tegalwaru Siapkan Diri Hadapi Lomba UKS

TEGALWARU, RAKA – Setelah berhasil menjadi juara I dalam lomba UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) tingkat SMP/Tsanawiyah sekabupaten Purwakarta pada tahun 2009, SMPN 1 Tegalwaru saat ini tengah berupaya keras mempersiapkan diri menghadapi digelarnya lomba UKS tingkat wilayah Jawa Barat tahun 2010. Kepala Sekolah SMPN 1 Tegalwaru, Hj. Pipit Rahmiati, S.Pd saat ditemui RAKA, Rabu (20/1) mengaku, saat ini dirinya tengah disibukan dengan berbagai aktifitas penataan disekolahnya terlebih dalam hal kebersihan dan kesehatan.

“Tidak hanya menata lingkungan sekolah pada wilayah fisiknya saja, bahkan semua siswa pun dilatih dan diajarkan pemahamannya tentang pentingnya kebersihan sebagai penyangga kesehatan dalam hidup, ”ungkapnya. Bahkan, kata Pipit, tidak hanya siswa, para gurupun sama. Semuanya wajib memberikan contoh yang baik bagi para siswa tidak hanya pada masalah kebersihan dan kesehatan tetapi juga dalam hal kedisiplinan. “Sebab dengan cara seperti itu, siswa pun akan dengan mudah mengikutinya, ”ujar wanita yang mengaku tengah menempuh pendidikan S2 itu.

Selain itu, kata Pipit, persiapan lain yang tengah dilakukannya saat ini adalah upaya peningkatan minat siswa terhadap kegiatan ektsrakulikuler yang ada disekolah tersebut. Kalau melihat perkembangannya, tutur Pipit, saat ini sekolahnya tergolong maju. “Sebab hingga saat ini, sedikitnya sudah ada sekitar lima belas ekskul yang sudah diikuti siswa dan semua kegiatannya terus berjalan, termasuk olah raga, ”akunya. Kesemua itu, lanjut Pipit, sengaja dilakukan dalam rangka mendukung visi SMPN 1 Tegalwaru, yaitu menjadikan sekolah sehat 2010 tingkat Jawa Barat.

Hanya saja, lanjut Pipit, hingga saat ini masih ada beberapa kendala yang masih dihadapi sekolah terutama kaitannya dengan masalah sarana dan prasarana sekolah. “Saat ini sekolah masih memerlukan beberapa ruangan, salah satunya adalah ruangan laboratorium. Begitu pun, dengan jumlah jamban siswa yang tersedia saat ini. Jika mengacu pada standar ideal, jumlahnya masih kurang.” pungkasnya, sambil mengatakan kalau dirinya sangat berharap Pemkab Purwakarta bisa memberikan perhatian lebih terhadap lembaga pendidikan yang tengah dikelolanya itu. (nos)

Disnakan Waspadai Flu Burung

PURWAKARTA, RAKA - Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta Heri Herawan menegaskan pihaknya makin meningkatkan pengawasan penyakit yang biasa timbul pada waktu banjir, terutama penyakit yang biasanya menyerang hewan ternak, seperti sapi dan kambing. Hal itu perlu dilakukan guna mencegah kematian ternak akibat musim hujan.

"Musim hujan yang terjadi sekarang ini bisa berdampak menimbulkan penyakit, termasuk pada sentra ternak terutama pada hewan ternak yang digembalakan secara liar," katanya Rabu (19/1). Dikatakannya, pada musim hujan saat ini ternak ayam dan ternak kerbau maupun sapi rawan terserang penyakit seperti kembung (sapi/kambing) dan tetelo (ayam). Dan, itu bisa terjadi akibat kedinginan terutama bagi ternak yang digembalakan secara liar.

Menurutnya, meskipun sampai saat ini belum dilaporkan terjadinya wabah penyakit yang membahayakan, namun akibat musim hujan dan cuaca dingin bisa berpotensi menyebabkan ternak terserang penyakit dan bila dibiarkan bisa menimbulkan kematian. Dinas Peternakan juga menghadapi musim ini tetap meningkatkan pengawasan berbagai penyakit antara lain memperketat pengawasan arus lalu litas ternak dari luar maupun dalam daerah.

"Arus lalu lintas perdagangan ternak itu tetap diawasi untuk mengantisipasi adanya penyakit yang membahayakan yang dapat mewabah atau berdampak buruk pada ternak atau pada orang yang mengkonsumsinya, "sebut Kadisnakan. Purwakarta saat ini mendapat pasokan ternak dari Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ditambahkan dia, selain penyakit kembung dan tetelo yang tetap menjadi perhatian serius Dinas Peternakan yakni penyakit flu burung.

Kendati kasusnya kian berkurang, namun pada musim hujan wabahnya bisa mudah menular. "Flu burung merupakan bahaya laten yang harus tetap diwaspadai, semua pihak teruma peternak dan petugas medis hewan kita intensifkan tetap memonitor dan mengawasi perkembangan ternak dilapangan,"katanya. Kadisnakan juga menyampaikan musim hujan ancaman terhadap berbagai penyakit menular rentan terjadi, dan salah satunya dibawa hembusan udara selain perhatian kebersihan lingkungan ternak yang minim. (rif)

Program Jalan Mulus Purwakarta 2010, Sejak Jadi Jalan Umum Belum Pernah Tersentuh Perbaikan

JALAN sepanjang 2 Km di Kampung Pasirpining, Desa Batutumpang, Kecamatan Tegalwaru, selalu becek dan licin tiap kali hujan turun.

INFRASTRUKTUR jalan agaknya masih jadi persoalan serius di Purwakarta. Warga masing-masing daerah melaporkan jalan rusak didaerahnya. Menariknya, laporan-laporan itu justru mengalir deras ke meja pemkab setelah mengumandang program jalan mulus 2010 yang diluncurkan pemerintah daerah tersebut.
oleh: Oyang Este Binos

Diantara yang melaporkan jalan rusak didaerahnya adalah warga Kampung Pasirpining, Desa Batutumpang, Kecamatan Tegalwaru. Mereka meminta Pemkab Purwakarta agar memperbaiki jalan yang memanjang di desa mereka. Warga beralasan, sejak dibangunnya jalan tersebut oleh warga sekitar puluhan tahun lalu, hingga kini jalan itu belum pernah tersentuh perbaikan. Padahal menurut warga sekitar, ruas jalan itu sangat vital bagi mereka.

Januri, misalnya, warga setempat. Dia menuturkan sejak digunakannya jalan itu sebagai jalan umum, hingga kini kondisi jalan itu belum pernah mengalami perbaikan. padahal, katanya, usianya sudah sangat tua. “Jalan ini sudah puluhan tahun digunakan, tapi hingga sekarang belum ada perhatian dari Pemkab Purwakarta, ”ungkap Januri (35), warga Kp. Pasirpining RT 01/01, Desa Batutumpang.

Keluhan Januri itu memang beralasan. Terlebih saat musim hujan seperti sekarang, sepanjang ruas jalan berubah jadi sangat becek dan licin. Bahkan tidak jarang, kendaraan bermotor yang melintas ke daerah tersebut terjatuh. “Karena belum pernah dilakukan pengerasan, jalan sangat labil. Kalau hujan kayak gini jadinya becek dan licin. Sering bahkan guru atau siswa yang sampai terjatuh, ”tandas pria pedagang bakso, yang rumahnya berdekatan dengan bangunan sekolah SMP 1 Tegalwaru itu.

Karena saat ini sudah banyak berdiri bangunan penting seperti gedung sekolah, kantor UPTD, Pendidikan dan Kantor Puskesmas, ucap Januri, dirinya mengharapkan agar Pemkab Purwakarta bisa segera memperbaiki jalan tersebut. Apalagi, katanya, program Bupati Purwakarta saat ini adalah ‘Jalan Leucir.’ “Kalau dulu tidak pernah diaspal mungkin karena jalan ini statusnya hanya jalan desa, tapi kalau sekarang kan sudah berbeda. Jadi, sudah layak untuk diperioritaskan perbaikannya, ”tegasnya. (*)

Keberatan Biaya Ajudikasi Warga Ancam Demo Kelurahan

PURWAKARTA, RAKA - Tokoh masyarakat serta warga Kp Sukamulya kelurahan Ciesereuh Kec Purwakarta sepakat akan melakukan demo ke kantor Kelurahan Cisereuh hari ini. Aksi itu dilakukan untuk meminta penjelasan pihak kelurahan terkait pungutan ajudikasi (pembuatan sertifikat tanah) sebesar Rp 700 hingga Rp 800 ribu yang dinilai sangat memberatkan.

Warga juga mengakui, jika adanya pungutan sebesar itu sebelumnya mereka tidak dilibatkan dalam kesepakatannya, meski dikabarkan biaya ajudikasi itu pun tidak dikenai biaya atau gratis. "Jika memang tidak ada penjelasan hingga saat ini. Kemungkinan Kami sepakat akan berdemo ke kantor kelurahan besok (hari ini,red), "kata tokoh masyarakat setempat Muhamad Taufik warga Kp Sukamulya RT 4 RW 6 Kelurahan Ciesreuh Kec Purwakarta saat dihubungi RAKA, kemarin.

Dikatakan Taufik, selain keberatan dengan pungutan biaya ajudikasi sebesar Rp 700 hingga Rp 800 ribu, pihak kelurahan sebelumnya tidak melibatkan para pejabat dilingkungannya semisal RT ataupun RW setempat. Untuk itu, lanjut dia kedatangannya ke kantor kelurahan yang rencananya akan melibatkan puluhan warga lainnya ini tidak lain guna mempertanyakan besarnya pungutan itu. "Kita nantinya akan meminta penjelasan terkait besaran pungutan ini. Sebab pihak RT maupun RW kita disini pun tidak pernah mengetahuinya, "katanya.

Dijelaskannya, peserta program pembuatan sertifikat tanah gratis (ajudikasi) di Kelurahan Cisereuh khususnya di Kampung Sukamulya sebelumnya memang tidak ada kesepakatan ataupun musyawarah antara warga, pengurus Rt, Rw, kelurahan dan BPN terkait biaya yang harus dikeluarkan. Kendati demikian sejumlah warga sudah ada yang menyerahkan sejumlah uang untuk biaya ajudikasi tersebut. Pembayarannya itu dilakukan pada bulan Agustus 2009 Lalu. "Tapi, walaupun begitu hingga kini proses tersebut juga belum selesai. Dan yang menjadi heran, ajudikasi ini pun katanya gratis, "tandasnya.

Sementara warga lain mempertanyakan program ajudikasi dari BPN ini. Pasalnya, saat warga mengajukan tanahnya untuk disertifikatkannya memerlukan waktu yang lama serta biaya. Sementara warga yang tidak mengikuti program ajudikasi malah mendapatkan sertifikat tanah. "Sertifikat tanah warga yang mengikuti program ajudikasi ini keluarnya lama tapi warga yang tidak mengikuti priogram ini malah begitu cepat mendapatkan sertifikat tanahnya," ungkapnya. Kepala BPN Purwakarta Almaeny tidak dapat dihubungi. Berkali-kali nomor telefon selulernya dihubungi selalu bernada tidak aktif. Bahkan RAKA sendiri belum sempat mengkonfirmasi lurah Cisereuh terkait ancaman warga tersebut. (ton)

NumberOfComments

Ada kesalahan di dalam gadget ini
 
 
 
 
Copyright © Subang Raya
Design by Eko Subang