Selasa, 12 Januari 2010

Debit Air di Bendungan Walahar Belum Bisa Dikendalikan

MASIH NAIK-TURUN: Curah hujan yang terkadang tinggi mengakibatkan debit air di Kali Citarum mengalami naik-turun. Setelah beberapa hari mengalami peningkatan, Senin (11/1) kemarin air Citarum seperti yang terpantau RAKA di pintu air Walahar kembali turun. Menurut Operator Perum Jasa Tirta, debit air di Bendungan Walahar ini masih belum bisa dikendalikan walaupun curah hujan tinggi. (baca halaman 2 ) foto ahmad sahid /RAKA

MANG RAKA

NAIK TINGKAT
Satpol PP akan berubah dari type B ke type A seiring digulirkannya Raperda soal aparat penegak peraturan di tingkat daerah.

MANG RAKA:
Makanya jangan takut tegakkan Perda, dimanapun...!

Kaukus Piramida Mulai Dapat Dukungan

KARAWANG, RAKA – Kaukus Piramida yang digagas PKB, Golkar, dan langsung disambut PDI-P, mulai mendapat respon dari parpol-parpol lainnya yang punya kursi di DPRD. Kendati belum secara gamblang menyatakan setuju, namun pengurus Partai Gerindra maupun Partai Demokrat merasa tidak keberatan untuk bergabung.

“Sepanjang komitmen yang akan dibangun demi memperkokoh kebersamaan dalam melanjutkan pembangunan Karawang tanpa harus terganggu oleh perhelatan politik di Pilkada 2010, bagi saya tidak masalah. Kita pasti setuju. Karena selama ini pun kebersamaan lintas parpol di lembaga legislatif sudah terjalin baik,” ungkap Roycke Bentha Sahetapi dari Gerindra.
Guna memperkuat dukungan atas nama parpolnya, Roycke berencana akan membahas dulu tawaran PKB, Golkar, dan PDI-P tersebut atas dibangunnya komunikasi politik melalui Kaukus Piramida. Kata dia, dirinya belum mau mengambil langkah sendiri tanpa ada kesepahaman yang sama dengan rekan-rekan pengurus parpolnya.

“Buat saya sendiri tidak masalah. Siapa sih yang tidak setuju membangun komitmen melanjutkan pembangunan Karawang tanpa harus terganggu Pilkada? Apalagi kata temen-temen di PKB, Golkar, maupun PDI-P, kaukus ini belum mengarah ke figur tertentu sebagai dukungan terhadap bakal calon bupati dan wakil bupati,” ujar Roycke.

Respon senada diungkapkan pengurus Partai Demokrat, H.Abas Hadimulyana. Atas nama pribadi, ia sangat apresiatif terhadap gagasan yang ditawarkan rekannya dari tiga parpol yang sama-sama memiliki keterwakilan di lembaga legislatif Karawang. Apalagi komitmen yang dibangun menyelaraskan keinginan masyarakat di arus bawah agar apa yang selama ini dihasilkan Karawang bisa dilanjutkan, bahkan diteruskan hingga benar-benar bermuara bagi kepentingan rakyat.

“Secara pribadi saya satu misi dengan rekan-rekan. Hanya kita baru bangun politik demi harmonisasi semua elemen di lembaga pemerintahan daerah ini dengan tujuan sama demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Soal lain-lainnya masih bisa kita bicarakan bersama. Tapi itu tadi kang, saya hanya atas nama pribadi, bukan parpol. Kalau parpol harus atas persetujuan semua pengurus dulu,” ujar Abas.

Sedangkan suara Golkar yang diwakili Endang Kurniadin, mempertegas, bahwa dasar pemikiran lahirnya 'Kaukus Piramida' tak lain untuk memberikan kesadaran penuh agar elit politik di daerah seperti dirinya tidak terjebak dalam menjabarkan setiap kebijakan yang fokusnya kepada kepentingan rakyat bawah. Tandas dia, legislator yang nota bene sebagai orang parpol, sikap politiknya harus seirama dengan apa yang sesungguhnya diinginkan rakyat secara menyeluruh.

“Sebagai orang politik, kami harus membuka mata. Apa yang telah dihasilkan Karawang selama hampir 5 tahun terakhir adalah fakta yang dirasakan rakyat. Makanya kalau kemudian mereka menghendaki agar pembangunan di sini perlu dilanjutkan, kami wajib menjaga itu. Tinggal sekarang bagaimana mensinkronkan dengan semua elemen terkait. Khusunya yang ada di lembaga legislatif. Kami yakin rekan-rekan sepakat sepanjang yang perlu dijaga adalah benar-benar memperjuangkan keinginan rakyat,” jelas Endang. (vins)

Satpol PP Mau Naik Peringkat

NAIK STATUS: Petugas Pol PP Karawang beraksi saat penertiban bangunan yang berdiri tanpa izin.

KARAWANG, RAKA– Status Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan segera berubah dari type B ke type A. Hal ini seiring digulirkannya Raperda yang mengatur organisasi pemerintah daerah bagi aparat penegak peraturan di tingkat daerah. Senin (11/1) pagi, DPRD telah resmi membentuk Pansus yang siap membahas Raperda ini dalam rapat paripurna.

Dikatakan oleh Ketua DPRD, Karda Wiranata, memasuki tahun anggaran 2010 baru satu Raperda dari 25 Raperda yang masuk dalam kegiatan legislasi. Semua adalah atas usulan eksekutif. Diharapkan dia, kedepan setiap paripurna minimal DPRD mengesahkan Pansus lebih dari 2. Sehingga kegiatan lembaganya tidak sering berbenturan dengan kegiatan lainnya.

“Khusus mengenai Satpol PP, berdasarkan aturan, statusnya memang harus ditingkatkan. Karena jumlah penduduk Kabupaten Karawang sudah di atas 2 juta jiwa. Artinya, dengan perubahan status itu nanti berarti yang mengepalai Satpol PP harus pegawai bereselon II B, atau setara kepala dinas. Sekarang ini kan hanya III A,” terang Karda usai memimpin paripurna, kemarin.

Sebelumnya, ketika memberikan sambutan di paripurna tersebut, Bupati Dadang S. Muchtar sempat mengemukakan, peningkatan status Satpol PP selain karena keharusan menurut ketentuan yang diatur Undang-undang, tugas pokok mereka pun di era reformasi seperti sekarang sangat berat. Butuh keberanian, bertindak lurus, dan benar dalam menegakan amanat Perda. Makanya, kata bupati, sosialisi semua produk-produk hukum daerah sangat penting untuk terus digenjot.

Bupati juga menyarankan agar produktifitas dinas-dinas di lingkungan Pemkab makin ditingkatkan. Ketika diminta membuat draft Raperda yang mengatur tentang tugas pokoknya masing-masing, seperti Satpol PP, harus secepatnya memberikan bahan itu ke Bagian Hukum Setda. Sehingga draft itu dengan cepat pula dimatangkan. Sampai akhirnya ketika masuk ke DPRD minimal ketika diparipurnakan dalam membentuk Pansus langsung 3 Raperda sekaligus.

Selain itu, bupati mengingatkan agar gonjang-ganjing politik menjelang Pilkada yang mulai terasa di awal tahun 2010 tidak lantas mengurangi etos dan kinerja dalam melayani masyarakat. Hubungan kerja yang selama ini terjalin dengan baik antara eksekutif dengan legislatif harus tetap dipelihara. Apalagi komitmen yang dibangun adalah bagaimana membangun Karawang bagi kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

“Eksekutif benar-benar butuh kontrol secara obyektif atau konstuktif. Begitu pun pergantian pejabat di lingkungan Pemkab yang baru saja dilakukan, tidak lantas mengurangi koordinasi. Diharapkan dari agenda legislasi DPRD yang sudah disepakati bersama tidak ada keterlambatan lagi. Khusus pergantian beberapa orang kepala dinas, pengisinya diambilkan dari sekretaris dinas bersangkutan. jadi tidak terlalu harus dari awal lagi dalam memahami tugasnya masing-masing,” ungkap bupati. (vins)

Komisi D Respon Nasib Mantan Buruh PT FGFI

KARAWANG, RAKA– Terhambatnya pesangon bagi para mantan buruh PT Freshtex Garment Finishing Indonesia (FGFI) yang selama ini diberitakan RAKA mendapat respon Komisi D DPRD. Komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan agama ini berpendapat, nasib buruh dari perusahaan yang telah dinyatakan bubar itu harus diperjuangkan sampai hak mereka benar-benar diberikan.

Dikatakan oleh ketua komisinya, H. Nanda Suhanda, kalau secara hukum gugatan para mantan buruh FGFI telah dinyatakan inkrah, pengusaha bersangkutan harus secepatnya membayarkan pesangon ke mereka. Menurutnya, tidak ada alasan untuk tetap dibiarkan terkatung-katung. Kalau alasan perusahaan tidak punya duit, kata dia, pasti ada sisa aset yang masih bisa dijual untuk memenuhi kewajibannya.

“Terkait, katanya, aset perusahaan belum bisa dilelang hanya karena sertifikat perusahaan ada di tangan Polres yang dijadikan barang bukti atas kasus lain, persoalannya di sini Pengadilan Negeri harus berani mengambil langkah tepat dengan mengeluarkan perintah eksekusi atas putusan hukum Mahkamah Agung yang dibilang telah inkrah. Biasanya di lembaga pemerintah ada pelelangan. Perusahaan berkewajiban menuntaskan semua utang piutangnya. Baik piutang kepada pemerintah, kalau ada, maupun ke para buruhnya,” ujar Nanda.

Hanya saja Nanda perlu kepastian, apakah putusan pengadilan yang selama itu diupayakan para mantan buruh FGFI sudah benar-benar inkrah atau belum. Sebab bisa saja pihak perusahaan masih melakukan upaya hukum, semisal kasasi. “Tapi yang namanya inkrah, berarti sudah tidak ada upaya hukum lain. Makanya perlu ditelusuri kebenaran putusan hukumnya seperti apa. Kalau sudah begitu berarti tinggal Pengadilan Negeri di sini membuat surat perintah pelaksanaan eksekusi. Nanti pihak Polres sendiri tidak punya alasan menahan terus sertifikat, jika itu pun benar milik perusahaan. Kendati kasusnya berbeda,” tandasnya.

Ditambahkan Nanda, Polisi juga dianggapnya wajar kalau harus memilih menerbitkan SP3 atau penyidikan atas kasus yang ditanganinya itu dihentikan. Apalagi ketika kabar menyebutkan, di antara orang yang berperkara tersebut salah satunya telah dinyatakan kabur. Dan penyidikan sendiri, seperti dikatakan kuasa hukum mantan buruh FGFI, Rahmat, SH, berlangsung sejak tahun 2007.

“Bila perlu kalau kasus itu mau dilanjutkan ke persidangan, kan bisa pula dilakukan dengan cara in absensia. Tapi terlepas dari itu, kita sangat sepakat agar hak-hak buruh mengenai pesangon mereka harus dibayar,” tandas Nanda. Komentar lain dikemukakan Kepala Disnaker, H. Thobiin Mashudi. Kata dia, jalan keluar untuk menuntaskan persoalan ini, para mantan buruh FGFI dimintanya mengajukan sita eksekusi melalui Pengadilan Negeri Karawang sebagai pelaksanaan dari putusan MA.

“Buruh tinggal ajukan eksekusi saja kalau begitu. Disnaker siap membantu mendorong untuk pelaksanaannya. Siapa sih yang bisa menghalang-halangi putusan MA? Putusan ini sama dengan kasus yang terjadi di Texmaco. Cuma mereka bisa nyicil bayar pesangonnya,” ujar Thobiin saat ditemui ketika menghadiri rapat paripurna DPRD, kemarin pagi.

Sementara itu, Rahmat mengaku membatalkan rencana kemah di lingkungan Pemkab sesuai rencana dilakukannya mulai Senin (11/1). Pihaknya lebih memilih melakukan pendekatan langsung kepada orang-orang yang dianggap mampu menjembatani ke pihak Polres, seperti halnya bupati, agar menyerahkan sertifikat yang dimaksudkannya guna keperluan lelang aset perusahaan FGFI. (vins)

Penganiayaan Ayu Disidangkan

KARAWANG,RAKA-Penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Polres Karawang akhirnya dapat melimpahkan berkas perkara Masni Barus (28) ke Kejaksaan Negeri Karawang setelah proses penyidikan dugaan penganiayaan terhadap Ayu Andira (10) dinyatakan lengkap (sudah P.21). Selanjutnya, kewenangan untuk menindaklanjuti perkara tersebut ada di tangan pihak kejaksaan.

Kasatreskrim Polres Karawang AKP Sandy Hermawan ketika ditemui RAKA di kantornya, Senin (11/1) mengatakan, pihak kejaksaan akhirnya menerbitkan surat model P.21 setelah penyidik dapat memenuhi kekurangan yang dimintakan jaksa terutama soal yang menyangkut kesehatan jiwa tersangka. Sebab, keluarga tersangka sempat membawa Masni ke RSCM Jakarta untuk mendapatkan perawatan karena kondisi kejiwaannya labil. Bahkan, perawatan tersangka juga dialihkan ke rumah sakit jiwa (RSJ) H.Marzuki Mahdi Bogor.Namun hasil pemeriksaan tersangka dinyatakan sehat.

"Hasil pemeriksaan dokter di RSJ H.Marzuki Mahdi Bogor menyatakan bahwa tersangka sama sekali tidak mengalami gangguan jiwa ataupun mental. Dia sehat kok dan, pernyataan sehat itu dikeluarkan dokter," kata Sandy. Makanya, lanjut Sandy, hari ini (kemarin-red), tersangka berikut barang buktinya langsung kita limpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya diperiksa dipersidangan nanti. "Strika berikut gagang sapu yang digunakan tersangka untuk menganiaya pembantunya itu sudah kami serahkan ke jaksa," lanjut Sandy.

Brigadir Satu Mutiara Pertiwi Harahap yang ditemui RAKA secara terpisah mengaku tidak ada masalah dengan keberadaan Ayu yang kini sudah tinggal bersama orangtuanya di Kabanjahe, Sumatera Utara. Sebab, berbagai pihak telah siap mendatangkan Ayu untuk hadir di persidangan nanti. "Ayu nanti akan didatangkan pihak keluarga mantan Menhut Kabinet Indonesia Bersatu MS Kaban.

Dia nanti akan di sekolahkan pak Kaban," ujar pembantu penyidik yang diperkirakan dalam beberapa hari ke depan akan melahirkan anak keduanya. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini disidik penyidik PPA Polres Karawang berkat laporan Kepala Desa Sukaluyu H Kasman, Kamis (27/8) silam. Dalam laporan tersebut tersangka Masni yang tercatat sebagai warga Perumnas Blok K No.119 RT 12/15 Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Karawang, dituding sering menyiksa Ayu pembantunya dan sering mengkonsumsi makanan basi.

Kini, tersangka sudah mendekam di lapas Warungbambu Karawang ini akan dihadapkan ke persidangan. Polisi menjerat perbuatannya dengan ancaman berlapis yakni pasal 44 ayat 2 UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) dan atau pasal 80 ayat 2 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 351 ayat 2 KUHPidana."Kami memang sengaja menjeratnya dengan pasal berlapis agar tidak lolos dari jeratan hukum,"kata Mutiara. (ops)

Pekerja Menambal Lubang di Jalan Raya Purwasari

DITAMBAL: Setelah sempat 'bopeng' akibat banyak lubang, kini jalan di Pantura Karawang sudah mulai ditambal sulam. Tampak sejumlah pekerja menambal lubang di Jalan Raya Purwasari, Senin (11/1). (asy)

Sipon Sungai Karanggelam Dikeruk

NORMALISASI: Pengerukan sipon Sungai Karanggelam dilakukan pihak desa secara swadaya.

CIKAMPEK, RAKA - Sipon di Sungai Karanggelam yang ada di Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, dilakukan pengerukan dan pelebaran. Kegiatan tersebut dilakukan guna mengantisipasi terjadinya banjir pada musim hujan. Pasalnya, di wilayah tersebut setiap tahunnya selalu banjir, terlebih di sekitar sipon. Akibat sipon yang dangkal dan sempit serta banyak sampah.

Ketika ditemui RAKA, Senin (11/1), Kaur Ekbang Desa Dawuan Tengah AS Supriyaman mengatakan, keadaan sipon sudah sangat memprihatinkan. Kondisinya sempit dan dangkal. Sipon tersebut sering menjadi salah satu penyebab banjir di daerahnya saat musim hujan tiba. Soalnya air tidak mengalir dengan lancar. "Sipon sudah sangat dangkal, orang juga bisa melewatinya. Sekarang orang tidak bisa melewatinya, kedalamannya hampir 3 meter setelah dikeruk," paparnya. Setelah dilakukan pengerukan, lanjutnya, lebar sipon menjadi 2,5 meter. Dengan demikian, volume air yang dialirkan sipon bisa lebih banyak dan akan mengalir dengan lancar.

Sehingga banjir saat musim hujan bisa diminimalisir. Sementara itu, sipon yang dikeruk sepanjang 200 meter. "Sebetulnya masih banyak yang harus dikeruk. Tapi karena keterbatasan anggaran jadi seadanya dulu. Dulu BBWS sempat melihat sipon, dan menjanjikan akan diperbaiki. Tapi hingga sekarang belum ada realisasinya. Daripada banjir keburu datang, pak lurah (kades) memiliki inisiatif untuk mengeruk terlebih dahulu. Dananya pun dari swadaya masyarakat dan bantuan dari perusahaan yang ada," terangnya.

Tapi walau demikian, pria yang akrab disapa Yuyu ini menambahkan, pihaknya akan terus meminta janji BBWS untuk mengeruk sipon. "Ajuan yang telah kami berikan pada BBWS akan terus kami kejar. Karena masih banyak yang perlu di keruk, seperti sipon sebelah selatan. Pengerukan yang sekarang merupakan langkah antisipatif dari desa agar banjir tidak menimpa masyarakat," ungkapnya.

Ditemui ditempat yang sama, warga setempat Haidir (27) mengatakan, masyarakat menginginkan agar banjir yang setiap tahun terjadi tidak terulang pada tahun ini. "Setiap tahun banjir selalu terjadi, karena saluran airnya tidak lancar. Sipon ini keadaannya sudah dangkal, jadi saluran air tidak lancar," terangnya. Dilanjutkannya, pihaknya sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengerukan saluran sipon. "Masyarakat harapannya sederhana, agar banjir tidak terjadi. Mudah-mudahan dengan dikeruknya sipon, banjir tidak terjadi," harapnya. (asy)

Petugas Bendungan Walahar Siaga, Air Citarum Fluktuatif

FLUKTUATIF: Jika curah hujan rendah, air Sungai Citarum di Bendungan Walahar tampak normal.

KLARI, RAKA - Memasuki musim hujan, bencana klasik seperti banjir selalu terjadi, terutama di daerah berdekatan dengan saluran air.

Seperti yang terjadi di Bandung beberapa waktu lalu misalnya, karena meluapnya Sungai Citarum, masyarakat di sekitar bantaran Sungai Citarum di Karawang, juga sempat di buat hawatir lantaran debit air Sungai Citarum dalam beberapa hari kemarin sempat mengalami peningkatan.Peningkatan volume air juga, sempat terjadi di Bendungan Walahar. Peningkatan volume air tersebut, terjadi karena curah hujan dalam beberapa hari ke belakang cukup tinggi. Akan tetapi, pantuan RAKA, Senin (11/1), kemarin air sudah kembali menyusut.

Ditemui di kantornya kemarin, Operator Perum Jasa Tirta II Seksi Tarum-Divisi II Alazar Jamrudin mengatakan, kondisi air di Bendungan Walahar, dalam keadaan fluktuatif. Seiring dengan keadaan cuaca. Jika hujan turun air naik tapi jika tidak terjadi hujan air kembali normal. "Saat ini tidak ada masalah. Volume air, kadang-kadang standar. Kadang-kadang standar, tergantung hujan yang turun," paparnya kepada RAKA.

Dilanjutkannya, volume air dalam keadaan normal, berjumlah 1880 Tinggi Muka Air (TMA). Menurut Alazar, hujan menjadi salah satu faktor meningkatnya volume air di Bendungan Walahar dan itu merupakan faktor alam. Akan tetapi hal tersebut masih belum terjadi secara ekstrim karena air yang masuk bisa dikendalikan melalui pintu bendungan. "Kalau sudah ekstrim seperti bencana alam, itu bukan dari kami. Yang namanya bencana itu merupakan ketentuan Tuhan. Di seluruh dunia pun kalau yang namanya bencana tidak bisa dicegah oleh manusia. Tapi sekarang belum ekstrim, ya hujan masih normal," paparnya.

Alazar menambahkan, seluruh Kabupaten Karawang, dialiri oleh air dari Walahar, hingga saat ini belum ada masalah mengenai air. Jika volume air meningkat, pengendalian dilakukan melalui pintu air. Kalau air besar melebihi kemampuan bendung, akan dikendalikan. "Fungsinya bendungan untuk mengatur tinggi muka air. Jika pintu air terlalu tinggi, airnya rendah air tidak bisa masuk. Tapi sampai saat ini tidak ada masalah," pungkasnya. (asy)

SMS Berhadiah Resahkan Warga

PURWASARI, RAKA - Penipuan dengan modus undian berhadian ataupun bonus uang melalui pesan singkat (SMS) di handphone masih marak. Akan tetapi permasalahan tersebut, hingga saat ini belum ada yang terungkap. Pengguna telepon selular dibuat resah dengan adanya SMS tersebut. Seperti yang dialami oleh Ahmad (25), warga Desa Mekarjaya, Kecamatan Purwasari. Dia mendapatkan SMS, yang berisi hadiah. Akan tetapi setelah dicek, ternyata SMS tersebut bohong.

Dikatakan Ahmad, dia mendapatkan SMS dari salah satu nomor. Dalam isi pesan singkat tersebut, dia dinyatakan mendapatkan cek uang seniali Rp 1,5 juta. Dia menyarankan untuk menghubungi nomor yang ada dalam SMS tersebut. "Saya tidak langsung menelepon nomor yang ada di pesan tersebut, tapi saya nelpon pengirimnya. Tapi dicoba di telepon nomor pengirim tidak aktif. Dari situ saya mulai curiga, kalau SMS tersebut tidak benar," paparnya kepada RAKA, Senin (11/1).

Dilanjutkannya, dalam pesan tersebut juga, dinyatakan bahwa hadiah yang di dapatnya telah diundi di salah satu stasiun televisi swasta. "Tapi saya nonton TV malam tidak ada undian tersebut. Katanya saya mendapatkan cek Rp 1,5 juta dari Telkomsel Poin. Tapi saya coba cek ke konter, katanya SMS tersebut tidak benar. Saya berharap, SMS semacam ini bisa ditertibkan supaya masyarakat tidak tertipu oleh SMS semacam ini," harapnya.

Hal senada juga pernah dialami oleh Wahyu (28), ia pernah mengalami hal yang serupa, akan tetapi tidak melalui SMS, melainkan ditelepon langsung. "Ada yang nelpon, katanya saya mendpatkan hadiah uang tunai dari kartu telpon yang saya pakai. Saya diminta untuk memberikan nomor rekening, karena hadiah tersebut katanya akan ditransfer melalui rekening. Untungnya saya tidak langsung memberikan nomor rekening, ternyata hadiah tersebut bohong," ungkapnya.

Ditambahkannya, dia juga pernah mendengar sudah banyak masyarakat yang tertipu oleh hadiah semacam itu. Dia berharap, agar penipuan dengan modus SMS ataupun telepon bisa ditertibkan. "Jangan sampai masyarakat yang tidak tahu menjadi korban. Saya berharap, perusahaan provider ataupun pihak terkait bisa mengendalikan hal semacam ini," harapnya. (asy)

Mantan KPPS Bentuk Forum

BANYUSARI, RAKA - Para mantan anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 lalu, membentuk mengorganisir diri dengan membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Banyusari (FKMB).

Menurut bendahara sekaligus penggagas organisasi ini, Nurkhojin (35) ketika ditemui RAKA, Senin (11/1), mengatakan bahwa organisasi ini dibentuk dalam rangka memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan segala bentuk aspirasinya serta menginformasikan segala program pemerintah, khususnya di Kecamatan Banyusari. "Karena ada program-program pemerintah yang terkadang tidak sampai kepada masyarakat," katanya. Menurutnya, FKMB sendiri dibentuk pada tanggal 10 Nopember 2009 dan diresmikan pada tanggal 5 Januari 2010.

"Forum komunikasi masyarakat Banyusari ini merupakan organisasi sosial yang akan membantu masyarakat banyusari khususnya, terutama bagi masyarakat yang peduli akan daerahnya dan ingin bersama-sama membangun daerahnya. Dalam organisasi ini masyarakat yang demikian akan bisa ikut di dalamnya," katanya. Beberapa program kerja, ungkap Nurkhojin, di antaranya pihaknya akan berusaha serta mendatangkan langsung anggota dewan, khususnya para anggota dewan yang berada di daerah pemilihan lima pada waktu pemilihan umum legislatif berlangsung yang kini telah duduk di kursi DPRD Karawang.

"Dalam hal ini FKMB berencana akan mengundang para wakil rakyat untuk bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat Banyusari yang telah berjasa mengangkat anggota legislatif ini ke kursi dewan, yang sebelumnya mereka telah menjanjikan program-program kesejahteraan rakyat," tandasnya. Dengan demikian, katanya, masyarakat Banyusari bisa menanyakan langsung terhadap mereka yang telah memberikan janji-janjinya pada saat kampanye dulu. (cr1)

Harga Sembako Merangkak Naik

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Sebagian harga sembilan bahan pokok di Pasar Wadas terus merangkak naik. Beberapa komoditas seperti minyak sayur, telor, terigu dan lainya sejak tiga hari ini harganya terus merangkak naik.

Aminah (40), seorang pedagang nasi uduk yang membeli segala kebutuhan buat daganganya di pasar ini ketika ditemui RAKA, Senin (11/1), mengatakan bahwa kenaiakan barang-barang ini ia rasakan sejak tiga hari yang lalu, sehingga dengan terpaksa untuk menyiasati agar daganganya tetap laku dan tidak kehilangan untung Aminah agak sedikit menurunkan porsi nasi uduknya, tidak seperti hari-hari biasanya. Ia pun sempat berpikir akan menghentikan usahanya. "Kalau seandainya saya tidak jualan nasi uduk ini mau mau usaha apalagi," ujarnya.

Di tempat terpisah, Mukhtar (54), seorang pedagang sembako mengatakan bahwa kenaikan beberapa komoditas dalam beberapa hari terakhir ini belum jelas apa penyebabnya, namun ia menduga bahwa kenaikan sebagian harga sembilan bahan pokok yang dialaminya mungkin karena cuaca yang belakangan ini hujan hampir setiap hari turun, sehingga menyebabkan beberapa komoditi sembako merangkak naik seperti terigu, minyak sayur, telor dan lain sebagainya.

Hal ini cukup membuat beberapa pelanggan yang setiap harinya berbelanja di tokonya sedikit mengurangi jumlah barang yang dibelinya, tidak seperti sewaktu bahan-bahan sembako ini belum naik. Ini diakibatkan oleh kebiasaan para pelanggan yang membeli bahan-bahan sembako dengan harga yang standar sehingga mereka sedikit mengurangi bahan belanjanya karena keterbatasan modal. "Karena barang-barang yang mereka beli akan merka jual lagi dengan berusaha mengambil keuntugan walaupun keuntungan itu tidak besar karena akibat kenaikan sembilan bahan poko yang saat ini sedang merangkak naik," katanya. (cr1)

Sekcam Banyusari Dipisah Sambut

BANYUSARI, RAKA - Dalam rangka menyambut serta melepas Sekretaris Camat Banyusari dari pejabat lamanya, Agus Sudiono kepada JA Koswara, pemerintah setempat menggelar acara pisah sambut Sekretaris Camat Banyusari yang dihadiri seluruh kepala desa yang ada di kecamatan tersebut. Selain itu, ibu-ibu PKK Se-Kecamatan Banyusari juga memeriahkan acara tersebut. Bahkan, mereka yang sekaligus menjadi paduan suara mengisi acara tersebut dengan menyanyika lagu Pileuleuyan dan beberapa lagu lainnya yang diiringi organ tunggal.

Camat Banyusari Koswara ketika ditemui RAKA, Senin (11/1), mengatakan bahwa diadakanya acara pisah sambut serperti ini bermaksud agar silaturahmi yang selama ini terjalin, khususnya kepada sekretaris camat lama yang akan segera meninggalakan Kecamatan Banyusari karena dipindahtugaskan ke daerah lain untuk tidak melupakan patner kerja yang selama ini telah sama-sama membangun Kecamatan Banyusari dengan segala kemampuan yang ada demi majunya daerah atau kecamatan yang selama ini telah dibangunya selama bertahun-tahun.
Saat ini, katanya, kebersamaan itu akan segera pergi karena Sekretaris Camat Agus Sudiono akan dipindahtugaskan ke wilayah lain. "Selain sudah ditunggu masyarakat di daerah lain, juga sudah merupakan tugas yang harus diemban oleh seorang abdi negara yang selalu siap ditempatkan di mana saja," katanya.

Sementara, kata Koswara, bagi sekretaris camat yang baru, JA Koswara, agar bisa lebih akrab dengan para staf kecamatan yang akan menjadi rekan kerjanya selama bertugas di Kecamatan Banyusari dan agar cepat bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. "Supaya dalam bekerja bisa lebih nyaman serta maksimal, sehingga dengan kerja yang optimal akan menghasilkan pekerjaan yang memuaskan," katanya. Koswara juga berharap agar sekcam lama ini tidak melupakan tempat lamanya serta menyambut sekretaris camat yang baru yang hendak menjadi rekan kerja di kecamatan tersebut. (cr1)

Saluran Sungai Citarum Belum Memiliki Tembok Pembelah Arus

BELOKAN saluran Sungai Citarum di Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok, belum memiliki tembok pembelah arus. Padahal, tanggul tersebut beresiko jebol ketika arus air sangat kencang saat debit air naik. Foto: Penurapan milik BBWS merosot diterjang kekuatan arus air Citarum 2007 lalu. (get)

Sejumlah Siswa Melakukan Aksi Yang Mengancam Keselamatanya

BERBAHAYA: Aksi duduk diatap angkot masih sering dilakukan siswa. Hal itu terjadi, selain akibat minimnya moda transportasi di daerah bersangkutan, sikap tegas aparat terkait pun belum terlihat. Sementara, pihak sekolah dinilai belum serius melakukan antisipasi terhadap siswa.

APJ Karawang Luncurkan Premium Service

KARAWANG, RAKA - Untuk meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan, PLN APJ Karawang mulai melakukan manuver dengan program Busines to Busines (BTB). Meski parbandingan harga per kwh antara layanan BTB dengan layanan biasa cukup tinggi, namun bagi pelanggan BTB, maka akan diberikan perlakuan khusus dari PLN. Salah satunya adalah terhindar dari prioritas pemadaman bergilir.

"Jelas berbeda pelayanan antara pelanggan biasa dengan pelanggan BTB. Untuk pelanggan BTB jelas kita prioritaskan, selain itu mereka mendapatkan fasilitas lebih, seperti informasi terbaru dari PLN," ungkap Manajer PLN APJ Karawang, Andreas Heru Sumaryanto, Senin (11/1) siang. Meski baru bergulir, menurut Andreas, saat ini sudah ada 35 pelanggan BTB. Dan di tahun 2010 ditargetkan 311 pelanggan besar bisa beralih ke program BTB. Bahkan, Andreas melihat kemungkinan-kemungkinan bahwa target tersebut bisa terpenuhi.

Ia melanjutkan, perbandingan harga per Kwh antara pelanggan bersubsidi dan BTB meski cukup tinggi. Namun kalau dilihat dari keuntungan-keuntungan yang diperoleh lebih besar keuntungannya bagi mereka yang menjadi pelanggan BTB. "Untuk pelanggan yang masih disubsidi per kwh-nya Rp. 620. Sedangkan pelanggan BTB per Kwh-nya Rp. 850. Tapi kalau dilihat dari sisi keuntungannya jelas sangat besar bagi pelanggan BTB," katanya.

Untuk meningkatkan kualitas dan keuntungan, selain program BTB, PLN APJ Karawang juga memiliki pilot projec yang dinamakan Premium Service. Berbeda dengan BTB, Premium service hanya untuk perusahaan yang berada didalam kawasan industri. Sebab menurut Andreas, sebelum pelanggan menikmati premium service, terlebih dahulu kawasan industri yang didiami pelanggan harus melakukan perjanjian kerjasama dengan PLN.

"Premium service hanya untuk pelanggan yang berada dikawasan industri. Saat ini kawasan yang sudah menandatangani kerjasama dengan kami baru KIIC," tandasnya. Berbeda dengan BTB, tarif per Kwh bagi Premium Service tergantung dari kurs dollar dan harga gas dunia. Selain itu, Andreas menjelaskan, keistimewaan pelanggan Premium Service adalah apabila terjadi pemadaman baik secara teknis maupun non teknis, maka PLN wajib membayar beban kepada pelanggan.

"Kalau misalnya listrik si pelanggan mati selama satu menit, maka kami harus membayar beban listrik selama satu menit. Inilah salah satu keuntungan pelanggan Premium Service," katanya. Program-program baru yang diluncurkan oleh PLN tersebut, menurut Andreas adalah untuk menjadikan PLN lebih baik dari segi pelayanan dan kualitas listrik itu sendiri. "Bagaimanapun ini sebagai antisipasi apabila UU kelistrikan diterapkan. Satu-satunya kekuatan kita adalah kualitas," tuturnya.

Terkait dengan masih banyaknya pelanggan yang menunggak pembayaran listrik, Andreas mengatakan untuk menanggulangi hal tersebut pihaknya sudah memberlakukan sistem pra bayar. "Bagi pelanggan yang menunggak selama tiga bulan berturut-turut, selain akan diputus sambungan listriknya, mereka juga akan diberlakukan sistem pra bayar. Pra bayar ini nantinya si pelanggan harus mengisi pulsa listrik sebelum mereka menikmati listrik. Artinya, apabila pulsa tersebut habis maka listrik tersebut juga akan mati. Hal ini sangat positif untuk mendisiplinkan pelanggan yang bermasalah," katanya. (psn)

Raskin Desa Makmurjaya Molor

JAYAKERTA, RAKA - Penyaluran jatah beras miskin (raskin) di Dusun Cibenda, Desa Makmurjaya, Kecamatan Jayakerta molor. Seharusnya, pendistribusian beras yang menjadi hak warga miskin itu sudah tuntas tersebar ke masyarakat hingga Desember 2009 lalu. Hal itu terungkap menyusul pengaduan para Ketua RT di daerah itu tentang keterlambatan penyaluran raskin di desa tersebut. Persoalan itu sendiri sebelumnya telah disampaikan kepada pihak berwenang yang menangani pembagian jatah raskin,

"Pengaduan warga ini, hingga kini belum ada tanggapan maupun keterangan jelas dari pihak yang berwenang mengenai alasan keterlambatannya, "jelas Ketua RT 12/02, Dusun Cibenda, Upas Salim (40) kepada RAKA, ketika ditemui dikediamannya, Senin (11/1). Kata dia, ia telah menerima pengaduan dari para gakin di Dusun Cibenda, akibat jatah mereka untuk bulan Desember 2009 lalu tak kunjung cair.

Selain itu, lanjut dia, pengaduan mengenai keterlambatan penyaluran jatah beras bantuan itu karena para gakin sudah menganggap bahwa jatah raskin adalah bagian penting yang sangat membantu dalam kehidupan mereka. "Meski jatah raskin yang diperoleh tidak banyak. Para gakin lebih terbantu oleh harga jualnya,"terangnya.

Secara terpisah, Ketua RT 06/01, Dusun Krajan Suwandi (42) ketika dikonfirmasi menyatakan hal senada. Ia membenarkan ada pengaduan yang sama dari para gakin tentang keterlambatan penyaluran jatah raskin di Dusunnya. "Keterlambatan ini memang baru yang pertama kali mengundang pengaduan dari para gakin. Kami menyerap bahwa para gakin khawatir penyaluran bakal mandeg pada penyaluran untuk bulan berikutnya juga. Kami berharap ini bisa secepatnya diklarifikasi karena pengaduan sudah kami sampaikan sebelumnya,"ungkapnya.

Untuk memperjelas pengaduan itu, ketika dihubungi melalui ponselnya BPD Makmurjaya, Kecamatan Jayakerta Dedi belum dapat dikomfirmasi karena selama satu hari teleponnya tidak diaktifkan. Kendati demikian, diperoleh keterangan langsung dari salah seorang gakin Desa Makmurjaya, Nurdin (53) ketika di komfirmasi membenarkan telah mengadukan keterlambatan penyaluran tersebut. "Karena jika terus terusan mandeg kami harus membeli beras dipasaran dengan harga Rp 5000/liter. Dan itu, terasa berat bagi gakin seperti kami, "katanya. (get)

Dana Kinerja Kades Belum Semua Cair

CILEBAR, RAKA - Meski masa kinerja para kades telah melewati pergantian tahun, namun, hak kinerja tahun 2009 para kades di wilayah Kecamatan Cilebar masih meninggalkan persoalan. Pencairan Dana kinerja tersebut belum seluruhnya diterima para kades. Bahkan, belum ada kejelasan kapan hak para mereka dikucurkan.

Seperti dikatakan Kepala Desa Pusaka Jaya Utara, Kecamatan Cilebar, Warman Abdurahman kepada RAKA, ketika dihubungi via ponsel. Menurut dia, hak kinerja selama menjabat sebagai Kepala Desa Pusaka Jaya Utara untuk tahun 2009 baru dapat dicairkan sebesar Rp 10 juta. Semestinya, kades menerima haknya sebesar Rp 15 juta seperti yang biasanya dianggarkan. "Kami perlu ada kejelasan kenapa hak kami belum bisa diterima seluruhnya. Padahal, masa kerja selama tahun 2009 lalu sudah kami lewati, "jelasnya.

Diharapkannya, Dana kinerja sebagai salah satu hak kepala desa bisa secepatnya diterima. Sebab, ia beralasan bahwa untuk hak dan kewajiban biasanya selalu bersamaan. "Antara hak dan kewajiban kami selalu diajurkan bisa melakukannya secara seimbang sebagai seorang pemimpin desa yang melayani ribuan warga. Maka dari itu, kami mempertanyakan hak itu karena kewajiban untuk memimpin desa selama tahun 2009 sudah kami lalui, "ungkapnya. Namun begitu, ketika disinggung mengenai alasan dan kejelasan belum cairnya keseluruhan dana kinerja tersebut, ia tidak bisa memberikan keterangan apapun.

Memperjelas hal itu, berdasarkan keterangan Kasubag Pemdes Kab. Karawang, Ridwan Salam ketika di hubungi membenarkan perbincangan tersebut. Kata dia, hak kades tahun 2009 memang belum mengucur seluruhnya di Kab. Karawang. "Ya benar, dana kinerja 2009 untuk para kades itu berasal dari frofinsi Jawa Barat. Sekarang ini, baru empat kecamatan se kabupaten karawang yang sudah menerima,"terangnya. (get)

Pelita Jaya Dianjurkan Ziarah Lagi

"Permainan pasukan FC Pelita Jaya Karawang dalam pertandingan terakhir, Minggu (10/1) kemarin, ketika berlaga di markas kebanggaan masyarakat karawang, di Stadion Singa Perbangsa. Seharusnya, bisa maksimal hingga mampu mencuri poin penuh, "kritik salah seorang Pengamat Sepak Bola warga Desa Kampung Sawah, Kholik (35) kepada RAKA, Senin (12/1) kemarin.

Kata dia, grafik pertandingan kandang pasukan Pelita Jaya Karawang FC tampak mengecewakan hingga nama klub kini masih mengisi label klassemen diurutan bawah. Hal itu, mengundang beberapa pendapat akibat sisi fsikologis tim FC Pelita jaya karawang termasuk pengurus maupun pembina selain para pemainnya. "Tim seharusnya sudah mempersiapkan hal itu jauh jauh hari.

Sekarang ini, seperti diketahui bahwa keberadaan markas utama mereka masih diluar Kab. Karawang, sehingga sangat berpengaruh untuk fsikologis tim termasuk para pemainnya, ketika diuntungkan saat bermain kandang,"jelasnya. Lanjut kholik, ia pun menanggapi secara pribadi sebagai warga asli karawang. Untuk keberhasilan tim tim manapun yang bertanding di Stadion singga Perbangsa mesti diperkenalkan (Ziarah) terlebih dahulu ke makam mantan Bupati Karawang, Panembahan Singga Perbangsa.

"Kita terima jika hal ini dianggap beberapa kalangan tidak masuk diakal. Namun begitu, demi keberhasilan tim selama terikat kontrak di Kab. Karawang itu pun tidak ada salahnya. Kita juga ingin Pelita Jaya Karawang mampu membawa nama Kab. Karawang sebagai salah satu tim raksasa dalam ajang ISL. Apalagi, keberadaan pelita ternyata mampu mendongkrak perekonomian masyarakat di Kota Karawang, "ungkapnya.(get)

Begal Bank Century Dihadiahi Timah Panas

KARAWANG,RAKA - Satu dari 8 tersangka pelaku perampokan (begal) uang Rp 379 juta milik Bank Century yang terjadi di depan Toko Maju Jaya, Jl.Tuparev, No. 214, Karawang, Senin 15 Desember 2008 silam, dibekuk tim buser Polres Karawang di daerah Gunung Putri Bogor, Senin (11/1) kemarin. Polisi terpaksa menghadiahi timah panas dan bersarang di betis kaki kirinya karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap.

Rahmat Saleh (33) yang memiliki dua KTP dengan alamat Perum Griya Kenari Mas A.6 RT 02/10 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor dan Jalan Kebon Nanas Utara RT 013/007 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kodya Jakarta Timur ketika ditemui RAKA di Polres Karawang mengakui bahwa dirinya ikut terlibat dalam aksi perampokan di depan toko Maju Jaya itu. Namun ia membantah tudingan yang menyebutkan terlibat dalam aksi perampokan di depan dan di dalam Bank Century. "Saya hanya sekali ikut merampok dengan mereka. Sedangkan perampokan di lokasi yang lain itu saya tidak tahu," katanya.

Diakuinya, setelah berhasil membawa kabur uang nasabah itu, ia mendapat bagian sebesar Rp 37 juta dan uang tersebut telah digunakan untuk membeli mobil sedan Timor. Tetapi mobil itu sudah disita polisi pada pertengahan bulan puasa silam. "Uang atau harta yang saya peroleh dari hasil kejatahan itu sudah diambil pak polisi. Karena setelah itu saya bekerja sebagai pedagang kayu bersama paman saya," akunya.

Dikatakannya, sebelum aksi perampokan itu dilaksanakan, mereka terlebih dahulu berkumpul di satu tempat yakni di pom bensin Setu Cileungsi Bogor, pukul 05.30 WIB. Dengan menggunakan 4 unit sepeda motor (Vixion, Tiger, Satria dan Cs1) Rahmat dkk tiba di Karawang sekitar pukul 7.30 WIB. Namun sebelum menuju sasaran, mereka terlebih dahulu mampir di sebuah warung untuk mematangkan rencana perampokan itu. "Peran saya bukan sebagai pemetik tapi hanya pengendara saja.Jadi, saya hanya menunggu diatas motor Yamaha Vixion," katanya.

Mantan tukang jahit ini menjelaskan, mayoritas rekan-rekannya yang ikut merampok di depan toko (Maju Jaya) itu berasal dari Lampung dan hanya seorang yang berasal dari Jawa Tengah. Namun ia tidak mengetahui secara pasti siapa diantara ketujuh rekannya ( Iwan, Her, Sam, Riz, Ipg, Lus dan An) yang bertindak sebagai pimpinan. "Saya nggak tahu siapa pimpinan saat itu. Tetapi, yang mengajak saya ikut merampok adalah Lusi dan dialah yang menyerahkan uang bagian saya," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sopir pribadi kepala kantor cabang Bank Century Karawang, Katono yang ikut serta merencanakan aksi perampokan itu sudah dijatuhi hukuman satu tahun penjara, Desember 2009 silam. Bahkan, Iwan yang diakui Rahmat ikut terlibat dalam aksi perampokan itu juga sempat dihadirkan ke persidangan sebagai saksi. Namun, Iwan yang kini ditahan di lapas Cibinong karena terlibat kasus curanmor itu membantah terlibat sat diperiksa di Pengadilan Negeri(PN) Karawang. "Iwan nanti akan kita jemput lagi untuk diproses setelah dia selesai menjalani hukumannya di Cibinong.Sedangkan para tersangka lainnya masih tetap dalam kejaran kita," tegas Sandy.(ops)

Gula Rafinasi Merebak di Karawang, Masyarakat Membeli Gula Rafinasi Lantaran Murah

OMSET MENURUN: Seorang pedagang gula pasir sedang merapikan dagangannya. Ia mengaku omset penjualannya mengalami penurunan semenjak gula rafinasi beredar dipasaran.

MASIH ingat gula rafinasi? Jenis gula itu sempat dipersoalkan beredar di Karawang karena dinilai kurang baik untuk kesehatan. Tetapi yang terjadi kini sebaliknya. Tingginya harga gula putih saat ini alhasil memicu gula rafinasi beredar kembali dipasaran. Ironisnya, masyarakat justru membeli gula ini karena harganya jauh lebih murah ketimbang gula putih biasanya.

Seperti diinformasikan, dalam kurun dua pekan terakhir ini, harga gula pasir di Karawang terus merangsek naik. Memasuki tahun 2010, harga gula kini mencapai Rp 10.500 hingga Rp 11.500 per kilogram (kg) atau naik 20 persen dari harga normal antara Rp 9.000 hingga Rp 9.500 per kg. Naiknya harga gula pasir tersebut, menurut sebagian kalangan mengakibatkan merebaknya gula rafinasi (khusus gula untuk industri makanan dan minuman) ke pasar umum.

Salah seorang pemerhati peredaran barang di pasar tradisional, Sahrum mengatakan, saat ini sudah ditemukan gula rafinasi dibeberapa tempat diberbagai pasar di Karawang. Hal ini menurutnya harus secepatnya diantispasi oleh pemerintah agar kesempatan ini tidak dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk memasukan gula rafinasi ke pasaran. "Gula rafinasi ini sebenarnya khusus untuk produksi makanan yang harganya lebih murah. Dan gula rafinasi itu bukan untuk konsumsi, tetapi khusus untuk pabrik. Kami khawatir dijadikan alternatif ketika gula biasa mahal," katanya, Senin (11/1) siang.

Akibatnya ketika gula rafinasi merebak di pasaran, banyak masyarakat yang mengkonsumsi gula tersebut. Menurut Sahrum, akan berakibat kepada kesehatan masyarakat. "Banyak masyarakat yang tidak tahu bahaya dari gula rafinasi. Disinalah diperlukan peran pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika harga gula pasir terus naik," tuturnya.

Ketidaktahuan masyarakat mengenai jenis gula rafinasi, Sahrum mengatakan hal ini perlu diwaspadai. Sebab apabila masyarakat tidak mengetahui efek yang ditimbulkan ketika mengkonsumsi gula rafinasi, maka akan banyak gula tersebut beredar di pasaran. "Saya tidak mengetahui dengan jelas berapa harga gula rafinasi, tapi yang jelas pasti lebih murah dari gula pasir.

Apabila harga gula pasir dibiarkan naik dan gula rafinasi dibiarkan beredar, maka masyarakat awam akan lebih memilih gula rafinasi yang sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi," tuturnya. Ina (26) Salah seorang pedagang di Pasar Karawang Kota mengatakan, kenaikan gula ini tidak wajar karena sangat tinggi dan berlangsung lama. Pada tahun lalu, kenaikan gula hanya sebesar 15 persen dan hanya berlangsung selama seminggu. "Ini agak diluar kewajaran. Harga biasanya sudah turun begitu liburan tahun baru lewat," ujarnya.

Hal sama dikatakan Fasli (43) salah seorang pedagang sembako di Pasar Johar. Ia mengaku gula pasir mulai naik ketika memasuki tahun 2010. "Kabar yang saya dengar, harga gula naik karena pasokan gula di pasar induk mulai berkurang. Meski demikian, sampai saat ini belum ada keluhan dari konsumen mengenai naiknya harga gula pasir," tandasnya. Ia melanjutkan, naiknya harga gula pasir bisa berakibat kepada merebaknya gula rafinasi. "Untuk mencegah gula rafinasi merebak dimasyarakat, pemerintah harus secepatnya melakukan operasi pasar. Selain menstabilkan kembali harga gula, juga untuk mencegah gula rafinasi masuk ke pasar umum," katanya. (psn)

KBIH Al-Kholiliyah Dikenal di Tanah Suci

TAUSYIAH: Ketua KBIH Al-Kholiliyah, Drs. H.Adji Mubarok Rahmat, yang juga dikenal sebagai Plh Ketua MUI Kabupaten Karawang saat memberikan tausyiah ketika jamaah sedang istirahat di masing-masing maktab saat berada Mekkah.

KARAWANG, RAKA – Ditengah menjamurnya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), nama Al-Kholiliyah bisa disebut paling kuat untuk tetap eksis. Bukan saja di Karawang, di beberapa daerah lain di Indonesia, nama KBIH ini sudah dikenal pula. Bahkan bukan nama asing ketika berada di tanah suci Mekkah.

Tidak hanya karena mampu membawa jamaah haji terbanyak, tapi juga ketuanya, Drs. H.Adji Mubarok Rahmat, yang juga dikenal sebagai Plh Ketua MUI Kabupaten Karawang ini sering diminta memberikan tausyiah ketika jamaah sedang istirahat di masing-masing maktab saat berada Mekkah.

Makanya dari sekian jamaah haji yang sudah diberangkatkan KBIH Al-Kholiliyah, mereka telah sepakat membentuk Persaudaraan Haji Al-Kholiliyah. Tujuannya, seperti diungkapkan pemrakarsa, Drs. H. Sutirna, M.Pd, selain terus menjalin tali silurahmi di antara sesama, mereka juga mencoba untuk memperkuat care atau kepedulian sosial kemanusiaan.

“Kami para jamaah haji yang baru selesai menunaikan ibadah rukun Islam ke-5 tahun 2009 kemarin, menyepakati terbentuknya forum silaturahmi. Semacam persaudaraan haji yang telah berangkat dan dibimbing oleh KBIH Al-Kholiliyah. Di sisi lain, pertemuan kami sebagai bagian dari rasa syukur nikmat atas apa yang telah kami peroleh selama perjalanan ibadah haji dengan selamat sampai kembali ke tanah air tanpa rintangan apapun,” tutur Sutirna.

Lanjut Adji Mubarok, KBIH Al-Kholiliyah sebenarnya lahir sejak tahun 1970-an oleh almarhum orang tuanya, H. Kholil di Dusun Calung (kini masuk Desa Karangmulya Kecamatan Telukjambe Barat -red). Sepeninggal orang tuanya itu, nama Al-Kholiliyah yang sudah resmi menjadi yayasan sejak lama diteruskan dirinya hingga kini alamat sekretariatnya dipindahkan ke dekat rumahnya di Perumahan Karawang Indah Jalan Tikukur I Blok E No.12 belakang RS Bayukarta.

“Yayasan Al-Kholiliyah bergerak pula di bidang KBIH telah dikelola saya dan keluarga terhitung tahun 1995. Sejak dulu hingga sekarang selalu jadi pilihan para jamaah calon haji untuk berangkat menunaikan ibadah haji bersama bimbingan dari kami. Kendati tidak pernah menawarkan program bimbingan ibadah haji secara door to door (dari pintu ke pintu, red).

Mereka selalu datang sendiri ke sekretariat Al-Kholiliyah untuk bergabung,” ungkap Adji Mubarok saat ditemui di acara pertemuan dengan mantan jamaah haji yang telah dibimbingnya di aula RM Alamsari tol interchange Karawang Barat, Minggu (10/1). Berdasarkan data jumlah jamaah haji yang ikut bersama Al-Kholiliyah, menurutnya, tahun 2009 kemarin telah memberangkatkan 169 orang. Tahun 2010 di musim haji akan datang sudah terdaftar 154 orang.

Berikutnya di tahun 2011 dan 2012, masing-masing mencapai 150 orang dan 120 orang. Tahun 2013 baru sekitar 45 orang atau 1 bis. “Kami memang hanya membatasi cukup menerima rombongan haji maksimal 4 bis. Mereka banyak memilih kami mungkin karena pelayanan di sini lebih diutamakan. Termasuk kedisiplinan beribadah. Jumlah pembimbing dari sini ada 4 orang yang sudah ahli dan teruji. Ditambah 2 orang pembimbing langsung di Mekkah Saudi Arabia,” tandasnya. (vins)

Anak-anak SMKN 2 Bakal Mengkilap, Dari Sertijab Pengurus OSIS di Sekolahannya, Kemarin

ARMADA OSIS SMKN 2 Karawang periode 2010-2011, akhirnya tersusun menyusul acara sertijab yang digelar di sekolahannya, Senin (11/1) pagi kemarin.

"Alhamdulillah. Selamat..," ucap Ibu Sri Gendari, SPd, Wakasek Kesiswaan saat memimpin upacara pergantian pimpinan dan pengurus OSIS di sekolahanya itu. Bareng Pembina OSIS Pak Drs. Haryadi, Pembina PMR Pak Drs. Dadan A. Fansuri, Pembina OSIS Kelas Siang Pak Solihin, SPd, dan lainnya, Ibu Sri yang mewakili Kepsek Pak Drs. Bambang Herdiana yang berhalangan hadir, pun berharap pengurus baru bisa membuat siswa lainnya lebih aktif dan kreatif lagi. "Semoga," harapnya.

Ya. Di SMKN 2 Karawang, kemarin pagi itu emang baru digelar acara sertijab pimpinan OSIS dari Narkasih yang lengser lantaran habis waktu, ke Sintia Desi yang aktivis rohis. Nay, panggilan Narkasih yang udah di kelas XII, nggak bisa lagi ngejabat lantaran kena periodesasi trus kudu konsen buat jadi lulusan, sementara Sintia Desi bisa duduk di posisi sang pengganti sebab sebelumnya mampu keluar jadi pemenang di ajang pemilihanya.

Acara pemilihan ketua OSIS di SMKN 2 Karawang itu digelar November 2009. Buat mencari sosok yang dianggap kualifaid, para peserta sebelumnya harus ikut uji kelayakan yang jadi penanganan pihak guru plus seniornya. Buat masalah ini, pihak guru sendiri yang utamanya jadi pembina termasuk di jenis ekskul, konon merasa punya kewajiban turun tangan lantaran turut bertaggung jawab. Begitupun sang senior, lantaran kaderisasi.

Meski buat pencarian sosok pimpinan itu sang guru emang ikutan, tapi di urusan pemilihan semuanya jadi hak siswa. Dan di acara yang lazim disebut berdemokasi di sekolah itulah, Sintia Desi yang jadi duta ekskul rohis tadi keluar jadi pemenang. "Tia (Sintia Desi) menurutku emang layak, tuh. Dia pinter, banyak ide dan tidak sombong," aku Wiwin Ayu Pancawangi, mantan wakil ketua OSIS periode 2009-2010 yang di periode kini menjabat posisi wakil bendahara.

Hal itu juga diakui Nay. Mantan ketua OSIS yang saat diminta tanggapannya juga bareng temannya Ika, Eka, Utari dan lainnya, menyebut lepas dari pemilihan yang dijalani para siswa keseluruhan, hasilnya yang bawa Sintia Desi jadi penggantinya mungkin juga sosok yang emang pas. Buat hal ini, Nay pun berharap nantinya Sintia Desi bisa melajut program kepemimpinanya yang mungkin belum tuntas, juga bisa bikin meningkat organisasi jadi lebih eksis lagi. "Itu aja harapanku," aku Nay.

Tentang itu, Sintia Desi juga mengakui di era kepemimpinan seniornya, organisasi OSIS udah baik. Tapi begitu doi sendiri punya mau lainnya yang biar organisasi lebih hidup, di antaranya soal penggalian bakat yang kegiatannya direncanakan digelar saban dua bualan sekali. Soalnya kalo di sekolah cuma ngandelin kepintaran, kata doi itu relatif. Sedangkan kegiatan yang emang sesuai bakatnya, "Tentu itu lebih menunjang lagi, dong," katanya.

Di luar itu, Sintia bareng skuadnya juga punya program saban dua pekan sekali semua atawa sebagian awak organisasi ekskul bisa ikutan di ekskul lainnya. Umpama di ekskul rohis, maka sekali di dua bulan itu ekskul pramuka, PMR, paskib, basket, bola voli, band, sampe dance yang ada di sekolahan, ikutan. Begitupun misalnya kegiliran ekskul PMR, paskib, dan lainnya.

"Begitu antara lainnya," papar Sintia. Dan lewat kegiatan yang dirancangnaya itu, doi pnya harap organisasi OSIS sekolahannya bisa lebih mengkilap lagi. "Moga-moga aja, ya," harapnya. Okelah kalo begitu. (dea wahyudi)

Antisipasi Ledakan Jumlah Penduduk, Bupati Sosialisasikan Program KB

SERAHKAN BANTUAN: Bupati Eep Hidayat menyerahkan bantuan alat penunjang KB.

UNTUK
mengantisipasi ledakan penduduk, Bupati Subang Eep Hidayat, mengajak kepada warganya untuk melaksanakan Program Keluarga Berencana dengan baik.

oleh: AGUS EKO MS, Subang

Karena, tambah Bupati, melalui KB, diharapkan bisa melahirkan keluarga yang baik dan berguna dalam pembangunan. Hal tersebut diungkapkan Bupati Eep Hidayat dalam pelaksanaan apel pagi, Senin (11/1). Selanjutnya, Eep juga menghimbau kepada masyarakat, supaya bisa memilih alat kontrasepsi yang cocok dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Selanjutnya, Eep juga mengingatkan kepada para Petugas KB di lapangan untuk mampu mengkomunikasikan perlunya Keluarga Berencana.

Dalam kesempatan tersebut, Eep juga menyampaikan pengalaman masa lalunya ketika bersentuhan dengan kegiatan keluarga berencana dan menurut Eep, hal tersebut sangat mengesankan, yakni saat masih dipimpin almarhum Bapak Agus Haryadi yang dinilai sangat dekat dengan masyarakat, dalam menyosialisasikan program KB. "Beliau hampir tidak mengenal waktu, tidak membeda-bedakan warganya dan selalu siap melayani kapan saja.

Mudah-mudahan Iman, Islam serta amal bhakti beliau kepada masyarakat dan negara diterima Allah SWT," jelas Eep. Khususnya kepada para remaja dan pemuda di desa-desa, lanjut Bupati, almarhum sangat sabar dalam melakukan pendekatan demi suksesnya program KB. Bupati berharap, jejak almarhum Agus, mampu menginspirasi para petugas dan pimpinannya supaya tetap bersemangat. “Khususnya kepada para petugas lapangan, merupakan ujung tombak program.

Karena merekalah yang paling paham dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jumlah penduduk jika tidak dikendalikan akan menimbulkan ledakan jumlah penduduk, ini sangat dikhawatirkan akan menimbulkan masalah pengangguran,” tambah Eep. Pada kesempatan tersebut, diserahkan fasilitas dan sarana penunjang kegiatan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana (BPMKB) di Halaman Pemkab Subang dengan didampingi Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Drs H Komir Bastaman MSi.

Fasilitas dan sarana penunjang yang diserahkan berupa 1 unit Mobil Unit Pelayanan KB diserahkan kepada Kepala BPMKB, 24 unit sepada motor PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), 24 unit Obgyn bed dan implan kit diserahkan kepada 24 Puskesmas secara simbolis diserahkan kepada UPTD PUskesmas Sukarahayu Kecamatan Subang, 40 set BKB Kit diserahkan kepada 40 kelompok BKB diserahkan melalui Desa Sukasari Kecamatan Dawuan, dan 1 unit komputer notebook kepada Kepala Bidang KB-KS BPMKB Kabupaten Subang.

Menurut Kepala BPMKB Drs Nanang Wikanda, masalah pengendalian jumlah penduduk melalui program KB perlu promosi intensif dengan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat karena sangat berhubungan erat dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat. “Oleh karena itu peralatan yang diterima akan digunakan untuk menunjang kegiatan meliputi Melaksanakan pelayanan KB secara terpadu di desa-desa yang jauh dari masyarakat ke puskesmas (pedesaan), melaksanakan promosi program KB melalui kunjungan ke pasar-pasar tradisional di semua wilayah di Kabupaten Subang dan melaksanakan kegiatan operasional bakti sosial di lokasi rintisan Desa Mandiri Gotong Royong,” jelas Nanang. (*)

Mahasiswa Demo DPRD Subang

SEJUMLAH mahasiswa saat mendatangi gedung DPRD Subang.

SUBANG, RAKA- Lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Subang tahun 2010 lebih banyak digunakan untuk kepentingan biaya pegawai, hal tersebut dikritisi oleh mahasiswa, Senin (10/1), di gedung DPRD Subang. Menurut koordinator aksi yang berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Subang Jaka Septia Arizona, dengan besaran anggaran sebanyak 70 persen digunakan untuk biaya tidak langsung, menggambarkan sebuah pemerintahan yang tidak berpihak kepada masyarakat.

“Karenanya, DPRD Kabupaten Subang, harus merumuskan sebuah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, dengan besar anggaran 70% berbanding 30%, sangat tidak berpihak kepada masyarakat, sebab dari anggaran 30% tersebut pun, diperkirakan terjadi kebocoran-kebocoran,” ungkap Jaka. Menurut Jaka, dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Subang untuk tahun anggaran 2010 sebesar Rp 1.081.439.929.488,49 Dari anggaran tersebut, sebesar Rp 758.083.868.488,49 digunakan untuk belanja tidak langsung, dan anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp 633.212.383.653,49.

“Sementara Rp 323.356.061.000 digunakan untuk belanja langsung. Dari belanja langsung, masih terdapat belanja pegawai sebesar Rp 34.954.096.910, belanja barang dan jasa sebesar Rp 115.782.670.899 serta belanja modal 159.111.897.191. apakah setiap tahunnya harus selalu saja ada perbaikan pada infrastruktur pemerintahan? Ini juga harus menjadi topic pengawasan dari DPRD,” tegas Jaka. Lebih besarnya belanja tidak langsung tersebut, tambah Jaka, salah satu penyebabnya adalah karena banyaknya jumlah pegawai negeri di Kabupaten Subang. Oleh karena itu, tambah Jaka PMII Subang menuntut kepada pemerintah Kabupaten Subang, agar tidak lagi melakukan perekruitan CPNS sampai tahun 2011.

“Karena dengan jumlah pegawai yang saat ini sudah mencapai 16 ribu sangat membebani keuangan daerah, dengan anggaran yang minim seperti itu pun, bagiamana perekonomian di Kabupaten Subang bisa meningkat? Sementara infrastruktur untuk meningkatkan perekonomiannya saja tidak disediakan dengan memadai,” tegas Jaka. Sementara Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Subang Rusnatim mengatakan, jika besaran anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Subang tersebut merupakan hasil debat yang tidak sebentar.

“Setiap pembahasan dengan SKPD, kami juga mengatakan, agar jumlah anggaran bisa lebih besar bagi kepentingan public, namun, untuk belanja pegawai tidak bisa dihindarkan, sebab jumlahnya memang tidak sedikit,” ungkap Rusnatim. Untuk mengurangi jumlah PNS yang sudah terlalu banyak tersebut, tambah Rusnatim, untuk tahun 2010 ini, DPRD Kabupaten Subang, tidak menganggarkan untuk biaya recruitment CPNS, ini dilakukan, agar BKD Kabupaten Subang, tidak melakukan recruitment CPNS untuk tahun 2010 ini.

“Biasanya, setiap tahun selalu ada biaya untuk recruitment CPNS, besaranya bervariasi, tergantung kebutuhan dan jumlah CPNS yang akan direkruit, untuk tahun 2009 kemarin saja, sekitar Rp. 270 juta, sementara untuk infrastruktur, dari jumlah anggaran yang ada, memang di fokuskan untuk infrastruktur jalan,” tambah Rusnatim. (eko)

Rp 494 Juta Raib, Uang Nasabah Digondol Pegawai BPR

SEPI: Kantor PD BPR LPK Pabuaran tampak sepi setelah didatangi puluhan nasabahnya yang menanyakan uang tabungan mereka, Senin (11/1).

SUBANG, RAKA – Kecewa lantaran depositnya diduga disalahgunakan oleh oknum pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) LPK Pabuaran, puluhan nasabah mendemo bank tersebut, Senin (11/1). Peristiwa terjadi sekitar pukul 08.45 Wib dimana kantor PD BPR LPK Pabuaran milik Pemerintahan Propinsi Jawa Barat, Pemkab Subang dan Bank Jabar itu harus menanggung resiko didemo puluhan nasabhnya.

Pantauan RAKA di lapangan, kedatangan puluhan nasabah ke kantorr PD BPR LPK Pabuaran yang beralamat di belakang Kantor Polsek Pabuaran atau tepatnya bersebelahan dengan Indomart Pabuaran tersebut, masih berlangsung tertib dan dikawal aparat kepolisian yang dipimpin Kapolsek Pabuaran AKP A Eka Wijaya, serta Danramil Pabuaran. Menurut sejumlah nasabah yang tidak mau disebutkan namanya mengaku, mereka menuntut kejelasan uang

tabungan dan deposito yang disimpan di bank tersebut. “Karena kami curiga uang milik saya yang disimpan di bank ini tidak dapat dicairkan dengan alasan tidak jelas pada ahirnya saya dan nasabah-nasah lain berkoordinasi dan hari ini langsung mendemo bank ini, secara khusus Kepala PD BPR LPK Pabuaran mesti bertanggungjawab,” ucapnya.

Sementara itu, menurut Kepala PD BPR LPK Pabuaran H Ma’mun, awal persoalan tersebut lantaran ada seorang nasabah bernama H Iming warga Pabuaran beberapa bulan lalu mendepositkan uang senilai Rp 93 juta melalui oknum pegawai bagian penerima tabungan bank tersebut bernama Nurhaman (43), warga Dusun Sukaresmi, Desa Pabuaran, akan mencairkan uang deposito jenis giro bilyet.

Karena PD BPR LPK Pabuaran tidak pernah menerima deposito milik H Iming dan bahkan mungkin yang lainnya, karena pada saat sejumlah penabung tidak bertransaksi di kantornya melainkan oknum pegawai tersebut melakukan transaksi di luar kantor secara pribadi. Adapun legalitas yang dikantongi nasabah asli tapi palsu (aspal).

“Bentuk legalitas yang dikantongi nasabah berupa sertifikat giro bilyet palsu, tanda tangan saya dipalsukan dan stempel pun bukan berasal dari kantor, diduga legalitas tersebut hasil rekayasa oknum,” jelas Ma’mun. Saat ditanya kerugian nasabah akibat ulah oknum pegawainya, Ma’mun belum dapat menyebutkan karena pihaknya belum melakukan pendataan nasabah-nasabah yang telah dirugikan, dia berjanji dalam waktu dekat akan membeberkan kerugiannya setelah pendataan nasabah selesai.

Sementara itu, upaya penyelesaian kepada nasabah yang telah dirugikan oleh oknum pegawainya, Ma'mun mengatakan, pihaknya akan mendata kepada nasabah untuk mengajukan kerugiannya kepada bank. Sementara pihak bank akan melaporkan kerugian lembaganya yang telah kebobolan akibat ulah oknum pegawainya sendiri. “Setelah data kerugian bank dapat kami kantongi, kami akan langsung melaporkan kejadian ini kepada pemilik bank, yakni ke pihak Pemprop Jabar, Pemkab Subang dan Bank Jabar,” katanya.

Adapun pada saat ditanya sejauh mana pengawasannya pada sejumlah pegawai bank, secara khusus kepada oknum yang telah membobol uang nasabah dengan dalih uang kas bank, Ma’mun menjawab bahwa pihaknya telah semaksimal mungkin melakukan pengawasan. “Adapun kejadian oknum pegawai yang telah merugikan nasabah, hal ini merupakan di luar pengawsaan kita karena penabung melakukan transaksi di luar kantor, yang tentunya deposit sejumlah nasabah tidak terdaftar di buku kas kami,” jawab Ma’mun.

Kapolsek Pabuaran AKP A Eka Wijaya didampingi Kabag Bina Mitra Polres Subang Kompol Sirat Harsono kepada RAKA menjelaskan, dari hasil penyelidikan, pihaknya untuk sementara menemukan sejumlah kasus yang melibatkan oknum pegawai bank setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi yang juga merupakan korban oknum pegawai bank mendapati nominal kerugian yang diderita nasabah sekitar Rp 494 juta.

Adapun pada saat ditanya jumlah kerugian nasabah yang mencapai miliaran rupiah, Kapolsek Pabuaran belum dapat memberikan keterangan karena pihaknya masih menunggu nasabah-nasabah lainnya melaporkan kejadian itu kepada pihaknya. “Apabila ada imej kerugian nasabah mencapaiu miliaran rupiah saya belum dapat memastikan sebelum seluruh data-data nasabah yang dirugikan belum dapat ditentukan, sejauh ini baru 8 orang yang berhasil dimintai keterangan,” jelas Eka.

Sementara itu, langkah-langkah yang ditempuh untuk melakukan pengejaran kepada oknum pegawai bank hingga ke Bandara Soekarno-Hata Jakarta, karena menurut sejumlah informasi yang didapatnya, oknum dimaksud melarikan diri menuju bandara. Langkah-langkah lain yang dilakukannya saat ini menyebarkan poto oknum serta dibuat poto DPO yang dipasang di sejumlah tempat. “Untuk sementara oknum dikenakan pasal 372 KUHAP tentang penggelapan, adapun sanksi lainnya menunggu hasil penyelidikan,” ucapnya. (pir)

Mobil Indomart Dibajak

SUBANG, RAKA - Aksi kawanan begal mobil kembali menelan korban, Minggu (10/1) malam, sekitar pukul 22.00 Wib, seorang sopir Indomart, Dadan Kurniawan (33), warga Kampung Cisema RT 01/05 Desa Cipinang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, ditemukan di semak belukar di Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.

Menurut pengakuan korban kepada petugas penyidik Polsek Pabuaran, pada Minggu siang sekitar pukul 14.00 Wib usai mengantar barang pada Indomart Patokbeusi, dirinya akan mengantar barang ke Indomart Pabuaran, ketika berada di Kampung Baru Pabuaran, namun mobil boks yang dikendarainya tiba-tiba dihentikan oleh mobil Kijang Avanza warna hitam dan penumpangnya mengatakan bahwa mobilnya telah ditabrak dan meminta ganti rugi.

Dadan pun tersentak kaget, karena tidak pernah melakukan perbuatan itu, namun penumpang di Kijang tetap bersikukuh kalau Dadan telah menabraknya, karena penasaran kemudian Dadan turun dari mobilnya dan mendekat mobil Avanza. Alangkah kagetnya Dadan, saat keluar mobil, tubuhnya malah didorong masuk ke dalam mobil Avanza sembari diancam agar tidak melakukan perlawanan, bahkan mereka mengancam akan menembak Dadang. Karena takut, maka Dadan pun menurut dan kedua matanya langsung ditutup dengan kain hitam serta kedua tangan dan kakinya pun diikat dengan tali rapia serta mulutnya diikat dengan kain kasa, kemudian Dadan suruh tidur di bawah jok dan dibuang di suatu tempat.

Keberadaan dirinya baru diketahui warga pada malam harinya serta memberikan pertolongan dan melaporkan penemuan korban kepada Polisi setempat, maka Dadan pun dibawa ke Polsek Klari untuk memberikan penjelasan. Karena tempat kejadian perkaranya berada di Polsek Pabuaran, maka Dadan diminta agar melaporkan kejadian itu di Polsek Pabuaran dan Dadan baru tiba pada Senin (11/1) dinihari sekitar pukul 02.30 Wib.

Dadan mengaku, dirinya baru bekerja, Selasa (5/1) lalu, sebagai sopir dan hanya mengenal kode kendaraan DCB 10. Akibat kejadian itu, selain kehilangan mobil boks yang dikendarainya yang berisikan barang-barang kiriman untuk Indomart Pabuaran, juga kehilangan uang Rp 500 ribu, cincin emas 5 gram, serta HP merk Nokia tipe 6020. Ditambahkan Dadan, bahwa penumpang yang berada di dalam Avanza berjumlah enam orang dengan logat Jakarta. Kapolsek Pabuaran AKP Agus Eka Wijaya saat dikonfirmasi, Senin (11/1), membenarkan kejadian itu dan sudah mengetahui kelompok yang melakukan pembegalan. (eko)

Pemda Harus Buat Regulasi Baru

SUBANG, RAKA - Besaran tarif pemeriksaan yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Subang mengundang kontroversi, hal ini karena besaran harga yang dikeluarkan oleh pasien, tidak sama dengan besaran angka yang ditetapkan oleh peraturan daerah.

Menurut Kepala UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Euis Safarina, kepada RAKA, Senin (10/1), besaran tarif dengan peraturan daerah, memang berbeda, hal ini karena besaran harga yang dipatok di peraturan daerah, dengan harga barang yang dibutuhkan untuk melakukan uji laboratorium sangat jauh. “Untuk melakukan uji laboratorium, salah satu barang yang diperlukan diantaranya reagent (salah satu zat kimia, red), ini tidak disediakan oleh dinas dan harus dibeli langsung, sementara untuk harga barang atau zat kimia tersebut, ini mengacu pada inflasi dolar,” jelas Euis.

Di dalam perda, tambah Euis, untuk pemeriksaan tes darah, contohnya pemeriksaan haemoglobin ditetapkan sekitar Rp 2 ribu, sementara untuk melakukan tes hemoglobin saja, diperlukan anggaran sebesar Rp 5 ribu. “Ini yang selalu menjadi kontroversi. Perlu dicatat juga, jika dalam peraturan daerah nomor 11 tahun 2006, tentang retribusi pelayanan kesehatan dasar, disebutkan jika besaran angka tersebut belum termasuk bahan habis pakai, salah satu diantaranya adalah zat kimia,” jelas Euis.

Menurut Euis, untuk membenahi perbedaan harga tersebut, yang diperlukan saat ini adalah adanya sebuah peraturan daerah yang bisa menyesuaikan antara kebutuhan barang dengan harga barang yang ada di pasar, jika hal itu tidak dilakukan, maka bisa jadi harga untuk pemeriksaan akan tetap dianggap besar. “Dianggap besar, karena saat ini kebutuhan untuk menguji di laboratorium dengan patokan harga di peraturan daerah tidak sama. Artinya, diperlukan sebuah peraturan daerah baru yang didalamnya mengatur tentang besaran harga alat yang diperlukan untuk masing-masing pemeriksaan,” tambah Euis.

Salah satu contoh, tambah Euis, untuk pemeriksaan tes narkoba, laboratorium menerapkan harga sebesar Rp 110 ribu. Dari angka tersebut, yang harus dikeluarkan untuk membeli barang habis pakai, sebesar Rp 85 ribu, untuk perda sebesar Rp 15 ribu, administrasi sebesar Rp 10 ribu. “Administrasi ini kan diantaranya untuk memenuhi kebutuhan print out serta memasukan data yang diperlukan ke data base, serta cup urine (tempat penampung air seni, red) dan kebutuhan yang lainnya.

Dan harga yang ditetapkan oleh laboratorium dinas dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh pihak swasta kami masih di bawahnya, di swasta ditetapkan harganya sebesar Rp 175 ribu, sementara dari harga tersebut kami masih masuk ke pemda,” tambah Euis. Untuk tahun 2009 kemarin saja, tambah Euis, pihak UPTD Laboratorium sudah mampu memberikan kontribusi PAD ke Pemkab Subang sebesar Rp 103 juta, angka tersebut tanpa ada suntikan dana dari Pemerintah Kabupaten Subang. (eko)

DPRD: Kasus Harus Segera Diselesaikan

SUBANG, RAKA – Anggota DPRD Kabupaten Subang Bangbang Irmayana mengharapkan agar pihak PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) LPK Pabuaran dapat menuntaskan permasalahan yang timbul akibat ulah oknum pegawainya yang telah membawa kabur uang nasabah. Karena apabila hal tersebut tidak segera diselesaikan dengan segera tentunya sejumlah nasabah yang telah dirugikan akan berdampak buruk kepercayaan masyarakat pada bank terkait dan juga akan berpengaruh pada bank-bank lainnya.

Setidaknya, dengan kejadian aksi puluhan nasabah ke kantor PD BPR LPK Pabuaran merupakan tuntutan kerugian nasabah yang telah dirugikan oleh oknum pegawai bank tersebut. “Saya sebagai wakil rakyat yang berdomisili berdekatan dengan kantor PD BPR LPK Pabuaran sangat menyayangkan kejadian tersebut, untuk itu diharapkan pimpinan bank dapat menuntaskan permasalahan tersebut,” ucap Bangbang.

Bangbang meminta agar pihak bank dapat mengkoordinir nasabah-nasabah yang telah menabung atau mendepositkan uangnya di bank tersebut agar dapat terakomodir dengan baik, koordinir tersebut mesti dilakukan selain untuk mengembalikan citra bank juga pihak bank tidak merugikan nasabah-nasabah yang saat ini dirugikan oleh pihak Bank PD BPR LPK Pabuaran.

Bangbang pun menilai, kejadian tersebut menggambarkan lemahnya pengawasan pimpinan bank terhadap lembaganya sehingga kejadian yang ditimbulkan oleh oknum pegawainya yang berakibat fatal merugikan nasabah. “Kemungkinan besar akibat ulah oknum bank tersebut yang menyebabkan kerugian nasabah pun merugikan pihak Bank dan hal ini perlu diselesaikan dengan baik,” ucapnya. (pir)

Pulang, Suami TKW Kawin Lagi

SUBANG, RAKA - Sudah jatuh tertimpa tangga. Kalimat tersebut mungkin cocok untuk disandang oleh seorang TKI asal Subang yang bekerja Brunai Darussalam yang saat ini harus menderita kerugian materil dan kerugian moril. Pasalnya, Dasih Binti Kasam (32), warga Dusun Simpang RT.01/01 Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, yang bekerja di Brunai selama 19 bulan tidak digaji dan sepulang dari Brunai sang suami kawin lagi yang kini entah dimana rimbanya.

Menurutnya, akhir Desember 2009 dirinya pulang ke kampung halamannya dengan tangan kosong, karena selama bekerja di Brunai Darusalam selama 19 bulan dirinya tidak mendapatkan uang karena oleh tuannya tidak digaji. “Saya di sana selalu berpindah-pindah kerja, adapun yang memindahkan saya, saya pun tidak tahu. Dan akibat dari selalu dipindah-pindahkan tempat bekerja itulah saya tidak mendapatkan gaji dari majikan saya,” kata Dasih kepada RAKA.

Kesedihannya pun bertambah, setelah diketahuinya sang suami tidak ada di rumah dan menurut informasi dari tetangganya, suami Dasih kawin lagi dan hingga dirinya pulang dari Brunai yang hampir sebulan suaminya tidak tampak batang hidungnya. Adapun pada saat Dasih ditanya dirinya bisa pulang ke kampung halamannya, dirinya berpindah majikan yang enggan menyebukan nama dan tempat majikannya, yang pasti dirinya bisa pulang atas jasa majikan terakhirnya yang telah memberikan ongkos pulang sebesar Rp5 juta atas upah kerjanya selama 3 bulan.

“Saya pulang membawa uang senilai lima juta rupiah, dan sesampainya di kampung sisa uang dua juta rupiah, yang paling sedih pulang kampung suami meninggalkan saya,” ujar Dasih yang kini hidup sebatangkara. Dasih mengharapkan, agar kejadian yang menimpanya tidak menimpa yang lain dan ia pun berharap kepada Pemkab Subang melalui pemerintahan setempatnya dapat menyosialisasikan informasi mengenai legalitas PJTKI atau dapat menindak kinerja sponsor yang tidak bertanggungjawab. “Nasib saya seperti ini karena ketidaktahuan, juga akibat ulah sponsor yang tidak bertanggungjawab,” ucapnya. (pir)

Pemkab Purwakarta Diminta Tanggap Becana

PURWAKARTA, RAKA - Hujan disertai angin kencang yang mulai turun merata di wilayah Purwakarta, membuat pemerintah setempat harus tanggap terhadap bencana alam yang bisa saja terjadi. Pasalnya, kab Purwakarta yang memiliki daerah perbukitan dinilai sebagai wilayah rawan longsor. Bahkan, setiap tahunnya banjir juga kerap menyergap, terutama di kawasan pemukiman yang berdekatan dengan sungai cikao.

"Hujan disertai angin kencang yang saat ini mulai merata. Tampaknya, perlu kesiagaan dari pemkab saat ini, sebab bisa saja bencana bisa menyergap,"kata kata Ketua KNPI Kab Purwakarta Munawar Kholil, Kepada RAKA, kemarin. Menurut dia, kesiapsiagaan bencana alam seperti longsor ataupun banjir harus dipersiapkan sejak dini. Diantaranya, Pemerintah harus melakukan sosialisasi ke masyarakat, sehingga warga bisa tahu tindakan yang diambil bila suatu saat bencana itu benar-benar terjadi.

Apalagi, jelas dia kab Purwakarta yang memiliki wilayah perbukitan dinilai sebagai wilayah yang memiliki kerawanan akan bencana longsor. Wilayah itu seperti Bojong, Wanayasa, Pondok salam, dan tegal Waru. "Selain itu, Kesigapan bencana banjir juga harus dilakukan. Sebab selama ini, jika hujan turun dengan deras, sungai cikao sering meluap dan mengakibatkan banjir," tuturnya.

Selain itu, tegas dia adanya bencana tanah longsor dan banjir yang kerap menyergap Purwakarta di duga karena lebih disebabkan adanya alih fungsi hutan produksi menjadi perkebunan yang bisa menimbulkan banjir di Purwakarta. Padahal, katanya perhutani, mempunyai hak untuk mengelola hutan. "Ini juga yang perlu dilakukan. Perhutani harus benar-benar mengelola htan dengan baik,"tukasnya. (ton)

Warga Pamoyanan Tagih Janji Selo Agung

PLERED, RAKA - Warga Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered, menuntut realisasi atas kompensasi yang akan diberikan pihak PT Selo Agung, perusahaan penambangan batu yang ada dikawasan desa tersebut.

Sebelumnya disepakati kalau perusahaan itu bersedia memberikan uang sebesar satu juta rupiah setiap bulannya ke kas desa setempat terhitung mulai bulan januari 2010. Selain itu, memberikan sejumlah bahan material untuk perbaikan jalan yang ada di kawasan desa itu. Dalam musyawarah yang pernah digelar sebelumnya, Senin (21/12) tahun lalu, Pihak PT Selo Agung secara lisan menyatakan bersedia untuk memberikan sejumlah uang dan bahan material jalan yang akan digunakan untuk memperbaiki salah satu jalan yang ada di desa itu.

Namun hingga kini rencana pemberian kompensasi itu belum juga direalisasikan. Akibatnya, Warga menilai PT selo Agung telah inkar Janji. "Meski tidak tertulis, saat musyawarah yang sempat digelar akhir bulan desember lalu, PT Selo Agung menyatakan siap memberikan kompensasi terhitung sejak bulan ini (januari 2010, red), "ucap sumber, warga setempat yang enggan disebutkan namanya kepada RAKA saat ditemui Senin (11/01).

Namun, tambah sumber, meskipun sekarang sudah akan memasuki pertengahan bulan Januari 2010, pihak PT Selo Agung belum memberikan sinyal akan segera diberikannya sejumlah kompensasi yang telah dijanjikannya itu. "Sekarang kan sudah bulan januari 2010, tapi PT selo Agung masih adem-adem aja. Padahal masyarakat desa Pamoyanan saat ini sangat membutuhkannya, "ujarnya.

Sejumlah warga, kata sumber, dalam waktu dekat mengaku akan segera mendatangi lokasi penambangan batu itu jika kompensasi yang telah dijanjikannya tidak juga kunjung diberikan. "Pokoknya kalau dalam bulan ini kompensasi itu tidak diberikan juga maka kami (masyarakat Pamoyanan, red) akan mendatangi perusahaan itu (PT Selo Agung, red) untuk menagihnya secara beramai-ramai, "tegasnya.

Dihubungi secara terpisah, Hasan, pengelola PT Selo Agung saat dihubungi RAKA, via Hp, Senin (11/01) menyebutkan, belum direalisasikannya sejumlah kompensasi itu adalah karena pihaknya hingga kini mengaku belum menandatangani berkas berita acara hasil kesepakatan musyawarah yang pernah digelar akhir tahun lalu itu. "Pihak PT Selo Agung hingga kini belum menandatangai hasil kesepakatan musyawarah itu, jadi kami belum memiliki acuan apa saja yang harus kami berikan kepada warga, "tuturnya. (nos)

Pansus Jembatan Ambruk Diwacanakan, Publik Menilai Jembatan Babakancikao Ambruk Bukan Karena Bencana Alam

PURWAKARTA, RAKA - Ambruknya Jembatan penghubung Desa Kadumekar, Kecamatan Babakancikao, dengan Desa Cikaobandung, Kecamatan Jatiluhur, dinilai sebagai bentuk kelalaian kolektif dari pihak pemerintah selain pelaksana.

"Dalam proses perencanaan seharusnya pihak pemerintah melalui pengawas dan konsultan atau tim survei dari Dinas Bina Marga dan Pengairan maupun pelaksana sudah bisa atau minimal memprediksikan terkait masalah ketinggian air dwilayah itu untuk kemudian diantisipasi.

Jadi, arahan seperti yang disebut-sebut sekarang peristiwa terjadi akibat diluar perkiraan ada kesan cuma kiasan saja," kata Ketua KNPI Kholil Munawar kepada RAKA Senin (10/1). Dia mengomentari permasalahan jembatan sepanjang 50 meter yang ambruk diterjang arus air Sungai Cikao, Jumat (25/12) lalu. Bahkan ia menolak bila ambruknya jembatan tersebut disebabkan faktor bencana alam yang diluar perkiraan.

Disamping itu, Kholil juga menambahkan, bila kaitan ambrolnya jembatan yang baru sekira menyelesaikan 65 persen pekerjaan tersebut tidak terlepas dari fungsi wakil rakyat yang belum total melakukan pengawasan dalam sektor pelaksanaan pembangunan. Kata Kholil, bila saja pengawasan dilakukan secara komprehensif sedari awal-pelaksanaan-dan tahap akhir maka kemungkinan besar hal semacam ini dapat diantisipasi jauh-jauh hari.

"Hal ini yang kedepan perlu dilakukan para wakil rakyat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta termasuk juga dalam memutuskan siapa saja pelaksana yang dianggap bersih dan tidak bermasalah. Jangan sampai mereka (kalangan DPRD,red) malah hanya turun tangan ketika sudah terjadi peristiwa yang tak diinginkan saja. Kalau sudah begini kan selain masyarakat yang dirugikan, proyek jembatan juga dipastikan mundur dari target penyelesaian," jelas ketua KNPI Kabupaten Purwakarta sembari menyebut selanjutnya dalam hal ini satu yang perlu dikawal, yakni adendum berita acaranya.

Tokoh masyarakat Purwakarta H.Charlie Suherly menambahkan bila ambruknya jembatan bukan lantaran peristiwa bencana alam. Ia sepakat jembatan itu ambruk lantaran kurangnya persiapan perencanaan dari pihak penyelenggara baik pemerintah maupun pelaksana dalam merumuskan pembuatan rangka jembatan penghubung dua desa itu. "Seharusnya semua pihak dalam pengontrolan sudah dapat memprediksi kekuatan arus dan tekanan air baik saat pengontrolan langsung mupun melalui data teknis. Saya pun melihat hal ini adalah sebuah kelalaian,"sebut H.Charlie.

Selanjutnya, diamini Kholil dan Charlie secara terpisah, bila terkait hal ini masih juga terdapat beda kesimpulan terkait peristiwa bencana atau memang permasalahan perencanaan pelaksanaan. Setidaknya dari sini kemudian dapat mengusik anggota DPRD Purwakarta untuk menggalang pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyimpulkan sebab gagalnya pelaksanaan pembangunan.

“Kalau juga masih ada tarik ullur dalam pengambilan kesimpulan dari masalah jembatan ini bila perlu itu selanjutnya diselesaikan secara hukum agar semuanya bisa terbuka,” ujar Charlie dan Kholil senada. Secara terpisah, anggota Komisi III DPRD Hendra Gunawan menyebut bila wacana pansus untuk mengklarifikasi peristiwa ambrolnya jembatan sah saja dilakukan selama itu untuk kepentingan masyarakat dalam mengungkap berbagai permasalahan terkait ambrolnya rangka jembatan Cikao. (rif)

Larangan Siswa SMP Kendarai Motor, Tidak Digubris


DISDIKPORA: Larangan pelajar SMP mengendarai sepeda motor oleh Disdikpora ternyata tidak dibarengi tindakan tegas instansi terkait. Buktinya, hingga kemarin masih banyak siswa yang usianya masih dibawah umur itu mengendari kendaraan roda dua tersebut.

PURWAKARTA, RAKA - Himbauan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispendikpora) yang melarang siswa SMP mengendarai sepeda motor ternyata tidak digubris. Hingga kemarin (10/1), masih banyak siswa SMP yang mengendarai motor saat berangkat dan pulang sekolah terutam, diwilayah pelosok kecamatan.

Seperti yang terjadi di Jalan Sukatani Purwakarta kemarin. Lepas pukul 13.00, banyak siswa SMP yang mengendarai motor, bahkan sebagain tidak memakai helm. Mereka juga berboncengan dan melaju dengan kecepatan tinggi.

Pemandangan serupa juga terjadi di sejumlah ruas Jalan Singadilaga Purwakarta arah Bandung. Beberapa siswa SMP dengan cuek mengendarai sepeda motor. Mereka juga melaju dengan kecepatan tinggi meski sebagian masih menggunakan pengaman kepala. Namun sayang, beberapa siswa malahan tampak berbonceng tiga. Sementara itu, kondisi serupa juga kerap terlihat di Jalan Wanayasa arah Subang. Beberapa siswa SMP tampak mengendarai motor. Begitu jam sekolah usai, mereka langsung tancap gas motornya dengan kecepatan tinggi.

Seorang pelajar SMP, Gina (15) mengatakan, jarak rumahnya terlalu jauh dari sekolah. Sekolahnya berada di Purwakarta, sedangkan rumahnya berada di wilayah Pondoksalam, Kecamatan Pondok Salam. Akhirnya, orang tuanya membelikan dirinya motor untuk transportasi ke sekolah. "Daripada naik angkutan, mendingan naik motor, lebih efisien,"katanya.

Gina mengaku, dirinya sudah mahir mengendarai sepeda motor. Meski begitu, dia mengaku belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Maraknya siswa SMP mengendarai sepeda motor membuat beberapa warga was-was. "Kalau jam pulang sekolah, setiap melintas di jalan arah Subang saya selalu berhati-hati. Soalnya, anak-anak (siswa SMP) itu kalau naik motor ngawur, "kata Dede (29), seorang warga Pasar Rebo. (rif)

Warga Desa Tegalwaru Keluhkan Galian Tanah

TEGALWARU, RAKA – Warga Desa Tegalwaru, Kecamatan Tegalwaru, mengeluhkan aksi penggalian tanah di desa mereka. Selain, mengakibatkan kerusakan jalan warga juga merasa tidak nyaman karena halaman rumahnya dijadikan jalur angkut tanah hasil galian tersebut. Warga setempat menuturkan, aktifitas penggalian tanah di daerahnya itu sudah berjalan sekitar dua tahun lalu. Semenjak adanya kegiatan tersebut, katanya, sebagian halaman rumah warga sekitar menjadi sering digunakan sebagai jalur angkutan hasil galian tanah itu.

“Sebagian lahan warga ada yang dibeli oleh pemilik galian untuk digunakan sebagai jalur perlintasan dari dan menuju ke arah lokasi galian, ”kata Saeful Hidayat (47) warga setempat. Karena tidak pernah dilakukan pengerasan, kata Saeful, jalan yang posisinya berada ditengah pemukiman warga itu menjadi becek dan membuat warga sekitar merasa tidak nyaman. “Apalagi kalau musim hujan kayak gini, bukan hanya becek bahkan juga sering banjir. Sebab drainasenya tidak pernah diperbaiki, ”tegas Saeful.

Selain itu, ungkapnya, banyaknya kendaraan besar yang keluar masuk melalui jalur tersebut selain dinilai berbahaya juga semakin memperparah kondisi jalan tidak beraspal yang juga merupakan halaman rumah warga itu. “Tiap hari tidak kurang ada sekitar sepuluh truk yang keluar masuk mengangkut tanah yang lewat kesini, ”ucapnya. Warga berharap, pemilik galian tersebut bisa menggunakan jalur lain sebagai jalur angkutan hasil galiannya itu. “Kami berharap jalur itu bisa dipindahkan ke tempat lain, kalau pun tidak, minimal dilakukan pengerasan. Agar jalan yang juga halaman rumah warga itu tidak becek dan warga merasa nyaman, ”pungkasnya. (nos)

Pengunjung Jatiluhur Keluhkan Sampah

PURWAKARTA, RAKA - Banyaknya sampah plastik yang berserakan di lokasi wisata bendungan jatiluhur mulai dikeluhkan para pengunjungnya. Padahal, keberadaan bendungan jatiluhur yang merupakan tempat wisata ini sudah cukup terkenal, bahkan kerap didatangi para wisatawan dari luar daerah, selain kab Purwakarta.

Keluhan tersebut, seperti diungkapkan Wawan (35) salah seorang pengunjung asal Subang. Menurutnya, tempat wisata bendungan Jatiluhur sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pariwisata. Sebab pemandangannya yang cukup bagus, karena dikelilingi gunung" dan bukit, membuat orang yang berkunjung akan takjub jika melihatnya. Sayangnya, kata dia, keberadaan danau Jatiluhur yang lokasinya cukup menarik, kini keberadaannya sudah cukup memprihatinkan. Pasalnya, sampah kini sudah berserakan dimana mana. Terutama sampah sampah plastik, bungkus kemasan makanan instant, mie cup instant ( berbagai merk) dan plastik lainnya.

"Saya juga kaget, kata orang setempat, jika air lagi surut, sampah yang tampak bisa lebih banyak lagi. Bisa anda bayangkan?? Padahal tempatnya bagus dan masih bisa dikembangkan,"kata Wawan, kepada Wartawan, kemarin. Selain itu, tegas dia, yang menjadi keluhan lainnya yakni banyaknya para nelayan keramba ikan. Mereka jumlahnya kini sangat banyak dan sangat tidak sedap dipandang mata. Untuk itu, ia pun berharap seharusnya pemda setempat segera melakukan tindakan dan mengatur serta menertibkan keberadaannya.

Apalagi dengan otonomi daerah yang sudah berjalan cukup lama, pihak pemda memiliki kewenangan untuk mengatur hal tersebut. "Padahal jika sebagai tempat wisata, Waduk Jatiluhur menjadi terkenal, pasti pemda setempat akan mereguk banyak keuntungan,"katanya. Untuk itu, ia berharap baik pengelola maupun pemerintah setempat harus terus menjaga keindahan jatiluhur. "Sayang dengan kondisinya yang sekarang ini. Padahal tempat wisata ini pun sudah cukup terkenal,"tegasnya. (ton)

Bisnis Salon Kecantikan di Kota Santri, Terpicu Pola Hidup Konsumtif Masyarakat

KOTA SANTRI julukan Purwakarta saat ini. Tujuh tahun terakhir kemajuannya amat terasa. Bahkan, saat ini jadi incaran para pelaku bisnis, termasuk Evi Sopiah, yang membuka bisnis salon kecantikan. Seperti apa pengakuan Evi, ternyata dia sendiri punya alasan sendiri mengapa membuka salon di Purwakarta.

oleh: Asep Ahmad

Srategis dan memiliki banyak investor menjadi alasan kuat mengapa Evi dan pebisnis lain mendirikan usaha di daerah yang dulu terkenal dengan sebutan kota pensiun. Evi Soviah (40) pemilik sekaligus pengelola Salon Evi di ruang kerjanya Jl.Siliwangi, Situ Buleud, kepada RAKA mengatakan, Kab Purwakarta sebagai titik tengah jalur segitiga mas memiliki daya tarik, selain strategis kota ini sudah memiliki banyak perusahaan besar dan masyarakat yang mengerti teknologi dan gaya hidup modern. "Keberadaan Salon Evi di Purwakarta bukan tanpa alasan.

Kota yang dulu dikenal sebagai kota pensiunan ini memiliki letak yang sangat strategis. Banyak perusahaan besar berdiri disitu. Secara otomatis keadaan itupun akan mampu mengurangi jumlah pengangguran dan masyarakatnya sudah bisa mengikuti trend dan gaya hidup modern. Situasi seperti ini sangat baik untuk melakukan usaha di bidang jasa pelayanan kesehatan dan perawatan badan serta hiburan," katanya.

Diakuinya, saat ini Salon Evi tidak hanya bergerak di bidang jasa pemotongan rambut dan kecantikan, di atas areal seluas 1.200 M ini, dia menyediakan berbagai fasilitas lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. "Salon Evi tidak hanya melayanai jasa perawatan dan kesehatan badan saja, di tempat ini kami menyediakan berbagai fasilitas lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Seperti salon khusus wanita, warnet, butik khusus wanita, salon khusus pria, SPA batu bara, cafe terbuka dan senam aerobik serta karoke keluarga, "terangnya.

Wanita kelahiran Ujung Pandang ini memang cermat melihat situasi, di tengah hiruk pikuknya aktifitas dia menciptakan wahana yang mampu merefresh masyarakat yang jenuh setelah melakukan berbagai aktifitasnya. "Keberadaan salon Evi diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Ditempat ini mereka bisa mendapatkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhannya. Kami menyediakan berbagai fasilitas yang berpungsi sebagai sarana kesehatan, pendidikan, hiburan dan gaya hidup.

Sehingga ketika masyarakat merasa jenuh dengan berbagai aktifitas mereka akan merasakan hal yang lebih segar dan membuat mereka selalu percaya diri serta semangat untuk kembali melakukan aktifitasnya," ujarnya. Alumnus perguruan tinggi Dewan Dakwah Islam (DDI) Jakarta jurusan dakwah tahun 1987 ini ternyata memiliki banyak prestasi yang luar biasa dan masih memiliki agenda yang akan di lakukannya. "Alhamdulillah saya mendapat penghargaan sabagai Moslem Asean Award selama 3 tahun berturut-turut.

Sehingga ketika saya membuka salon ini saya akan menerapkan budaya salon berakhlak dan jauh dari image negatif, kami hanya mengutamakan kemampuan secara profesional bukan penampilan yang menarik. Salon Evi juga telah membantu pemerintah dengan mengurangi jumlah pengangguran, dengan adanya salon ini telah mempekerjakan sekaligus melatih 36 orang karyawan dan mudah-mudahan kedepan saya bisa membangun kolam renang khusus putri dan rumah makan sesuai dengan apa yang saya cita-citakan dulu, "imbuh wanita yang gemar olahraga ini. (*)

Sosialisasi di DPRD Terancam Mandek

PURWAKARTA, RAKA - Tidak teranggarkannya dana anggaran kehumasan di setwan DPRD Purwakarta untuk media pada tahun 2010 ini, mengancam sosialisi di DPRD terancam Mandek. Pasalnya, imbas tidak adanya anggaran tersebut dapat mengancam sosialisasi kinerja anggota DPRD selama ini. Apalagi, sejumlah peraturan daerah baik yang sudah disahkan ataupun belum, tidak bisa diketahui oleh masyarakat.

"Tidak teranggarkannya anggaran itu (anggaran kehumasan, red) akan berimbas pada sosialisasi ke masyarakat. Sebab selama ini, media pun masih merupakan alat sosialisasi yang paling efketif. Sekaligus masyarakat juga bisa mengetahui kinerja dari para anggota DPRD selama ini,"kata Ketua Panggar (Panitia Anggaran) DPRD Purwakarta H. Lalam Marthakusumah, Kepada RAKA, kemarin. Lalam mengakui, sosialisasi penting dilakukan. Keberadaan sejumlah peraturan daerah, baik yang sudah disyahkan ataupun masih dalam pembahasan, selama ini kerap terekspose media dan diketahui oleh masyarakat.

Apalagi, menurutnya dengan sosialisasi yang efektif, serta terncana, niscaya adanya peraturan daerah yang baru dapat dimengerti dan dijalankan dengan efektif oleh masyarakat. Terutama, bagaimana peraturan daerah yang disahkan bisa dipahami oleh masyarakat secara luas. Mengingat pentingnya tahap sosialisasi ini, Lalam mengaku menyesal tidak teranggarkannya anggaran kehumasan di setwan DPRD Purwakarta untuk media pada tahun 2010 ini. Sehingga, kedepan pihaknya meminta anggaran itu harus diadakan.

Saat disinggung, karena tidak adanya pengajuan dari pemerintah. Lalam mengaku, hal itu bukan alasan yang cukup rasional. Pasalnya, DPRD yang merupakan lembaga wakil rakyat ini memiliki fungsi budgeting. Sehingga, Kata Lalam, mereka pun berhak mengajukan usulan tersebut. "Tidak ada alasan, untuk hal ini. Sebab, bagaimana pun DPRD memiliki fungsi Budgeting. Saya pun cukup menyesalkan adanya pernyataan yang seakan hanya menyalahkan pemerintah saja. Bagaimanapun, secara ketentuan DPRD juga memiliki kewenangan itu,"katanya.

Dihubungi terpisah, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang dikonfirmasi terkait ini kepada wartawan menyatakan tidak pernah mencoret ataupun menghapus anggaran kehumasan di setwan DPRD Purwakarta untuk media pada tahun 2010 ini. Kata dia, walaupun secara struktural setwan bertanggungjawab ke Bupati tetapi hak anggaran kembali pada pengajuan anggaran DPRD itu sendiri.

Sementara itu, Ketua DPRD Purwakarta Ucok Ujang Wardi yang ditemui RAKA, belum lama ini menyampaikan tak adanya anggaran kehumasan untuk media pada tahun 2010 ini lantaran pihak Pemerintah Kabupaten Purwakarta tidak mengajukan anggaran tersebut. Selain itu, orang nomor satu di gedung wakil rakyat itu pun menyampaikan jika pihak DPRD sebelumnya telah mengingatkan bahwa anggaran tersebut harus tetap diajukan. "Jadi jangan salah tafsir. Tidak adanya anggaran tersebut lantaran bukan kami yang tidak mengajukannya. Ini memang karena pihak eksekutif tidak mengajukan pada tahun ini,"Sebut Ketua DPRD Purwakarta Ucok Ujang Wardi belum lama ini. (ton/rif)

Wabup Bersaksi Selama 6 Jam, Entin: Uang Mamin Lebih Banyak Dipakai Wabup Dedi Mulyadi

SIDANG MAMIN: Sidang lanjutan dugaan korupsi jamuan makan minum (mamin) di PN Purwakarta. Wakil Bupati Dudung Bachdar Supardi dihadirkan sebagai saksi perkara tersebut. Selama enam jam orang nomor dua di Purwakarta itu dicecar pertanyaan hakim.

PURWAKARTA, RAKA - Wakil Bupati Purwakarta Dudung Bachdar Supardi memenuhi panggilan sidang di PNegeri Purwakarta, kemarin (11/1) siang. Kehadiran orang nomor dua di Pemkab Purwakarta itu sebagai saksi perkara dugaan korupsi jamuan makan minum (mamin) di Pemkab Purwakarta Tahun Anggaran (TA) APBD 2006 sebesar Rp 11,86 milyar. Selama enam jam Dudung memberi kesaksiannya.

Wakil Bupati Purwakarta Dudung B Supardi datang mengenakan pakaian PNS terlihat kelimpungan saat terdakwa Hj. Entin Kartini meminta bekas atasannya itu mengingat saat dirinya diundang ke guest house dan ruang Kepala Bappeda Wahyu dihadiri Bupati Lily Hambali. Mantan Sekda Rachmat Gartiwa dan Sekda Dudung membuat pernyataan bahwa kebocoran APBD pos mamin tersebut lebih banyak dipergunakan Wabup Dedi Mulyadi, yang saat ini menjabat Bupati Purwakarta. "Coba bapak ingat-ingat pertemuan di ruang Bappeda dan guest house. Uang mamin itu lebih banyak dipakai Wabup Dedi Mulyadi," kata terdakwa Entin. Didesak begitu, Dudung bergeming.

Dudung hanya mampu senyum tersungging. Tak sepatah pun kata yang keluar dari mulutnya.
Sidang lanjutan perkara korupsi mamin yang dipimpin hakim ketua Saptono, SH beranggotakan Ifa Sudewi SH dan Adeng Abdul Kohar SH, dihadiri ratusan warga anti korupsi yang setia sejak pagi hingga siang memadati ruang utama dan halaman PN Purwakarta. Tak ketinggalan, persidangan korupsi mamin menyedot perhatian sejumlah politisi diantaranya Ketua DPC Demokrat Purwakarta, Toto Purwanto Sandy, turut menghadirinya.

Seperti pada persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencecar pertanyaan kepada Saksi Wabup Purwakarta terkait tupoksi sekda yang saat itu dijabat oleh saksi dan mekanisme pencairan APBD. "Setelah ada temuan kebocoran APBD oleh BPK, Bupati Lily Hambali membentuk tim investigasi internal untuk menelusuri kebocoran APBD pada pos jamuan mamin. Pada tim investigasi itu, saya sendiri selaku ketuanya, "ungkap saksi Dudung B Supardi.

Dudung menjelaskan, dirinya langsung meminta terdakwa selaku PK mengelompokan SPJ yang belum diselesaikan sesuai jenis kegiatan. Namun hingga persoalan ini ditangani Kejati Jabar, yang bersangkutan (terdakwa) tidak menyelesaikan tugas yang diminta tim investigasi internal. Terdakwa hanya membuat surat pernyataan tiga lampiran. "Terdakwa juga pernah mencabut surat pernyataan," tuturnya.

Terdakwa Entin menjelaskan, surat pernyataan perihal dana Rp 372 juta dipergunakan Wabup Dedi Mulyadi, sebenarnya surat pernyataan tersebut juga dibuat oleh Dedi Mulyadi. "Saya yang menandatangi, tetapi yang membuat surat pernyataan itu Dedi Mulyadi, "beber terdakwa disambut yel yel pengunjung sidang meneriaki Bupati Dedi Mulyadi harus bertanggung jawab.
Persidangan yang dimulai pukul 11.00, berakhir sekitar pukul 17.00 wib. Majelis menunda persidangan untuk dilanjutkan pada Kamis depan dengan agenda mendengar kesaksian dari BPK RI. (ton)

NumberOfComments

Ada kesalahan di dalam gadget ini
 
 
 
 
Copyright © Subang Raya
Design by Eko Subang