Kamis, 28 Januari 2010

Belajar Mengelola Data Kependudukan, Pemkab Sukabumi Belajar dari Subang

DIALOG antara perwakilan Pemkab Subang dengan perwakilan Pemkab Sukabumi.

Dalam rangka studi banding mengenai pengelolaan kependudukan, Pemkab Sukabumi bersama sejumlah anggota Komisi 1 DPRD Sukabumi melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Subang.

oleh: AGUS EKO MS, Subang

Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sukabumi H Suwanda SE, diterima oleh Asisten Tata Praja H Saad Abdulgani SH MSi, yang didampingi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs Ahmad Jumena di Ruang Rapat DPPKAD Kabupaten Subang, Rabu (27/01).

Ketua Komisi I DPRD Sukabumi H Abdul Muin Lc, menyampaikan tujuan rombongannya mendatangi Subang adalah dalam rangka menyusun raperda kependudukan yang akan dijadikan acuan dalam pengelolaan data kependudukan di Kabupaten Sukabumi. Pihaknya sangat tertarik dengan Program Desa Mandiri Gotong Royong yang digagas oleh Bupati Subang Eep Hidayat. Pada konsep tersebut ternyata dilibatkannya warga dalam pengelolaan data kependudukan cukup efektif dan menghasilkan data yang cukup akurat. Hal tersebut ada kemungkinan bisa dilakukan di Sukabumi yang memiliki wilayah lebih luas dari Kabupaten Subang.

Dalam pertemuan terjadi dialog yang cukup menarik dari masing-masing pihak. Diantaranya ketertarikan pihak Pemkab Subang yang telah mulai menjalankan pengelolaan data kependudukan dengan data awal dari desa. Dikelola dalam Program Desa Mandiri Gotong Royong. Keunikan lainnya ialah adanya Forum Masyarakat Peduli Kependudukan yang melakukan pendataan langsung oleh warga dalam perhitungan lahir, mati, pindah dan datang (LMPD). Sehingga data pokok LMPD yang keluar tidak angka belaka.

"Saat ini kami tengah mengupayakan supaya pendataan LMPD tidak semata dalam bentuk angka. Tetapi bisa dirinci ke sampai personal. Dengan pendataan langsung oleh warga dan atau langsung dipotret oleh warga, mereka akan langsung mengenali. Hal ini akan berbeda jika potretnya datang dari kami. Hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi masuknya warga yang dinilai membahayakan negara, semisal teroris," Jelas Ahmad Jumena.

Pada kesempatan dialog, Kepala Bidang Pencatatan Sipil Thomas Tarigan SH, meyampaikan bahwa berdasarkan UU ada 5 jenis dokumen kependudukan penting yaitu, akta kelahiran, surat nikah, akta perceraian, akta kematian dan surat pengakuan anak. Mengenai ketentuan tarif pembuatan akta lahir, bagi anak yang berumur 0–1 tahun tidak dikenakan biaya alias gratis. Sementara untuk pembuatan KTP diserahkan untuk diberikan payung hukumnya berupa peraturan desa (perdes). Sedangkan bagi yang memiliki istri lebih dari satu untuk penetapan suami sebagai kepala keluarga ditetapkan sesuai tempat tinggal suami. (eko)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

NumberOfComments

Ada kesalahan di dalam gadget ini
 
 
 
 
Copyright © Subang Raya
Design by Eko Subang