Kamis, 12 November 2009

Pelita Jaya FC Nyoba Merumput Bersama Persika

PESTA GOL: Kiper Persika Tian Kurniawan sepanjang pertandingan harus berjibaku menyelamatkan gawangnya dari gempuran para penyerang Pelita Jaya FC. Pertandingan uji coba Stadion Singaperbangsa ini berkesudahan 4-0 untuk keunggulan Pelita.

KARAWANG, RAKA – Menjelang turun merumput di Liga Super Indonesia, Pelita Jaya Football Club yang telah resmi bermarkas di Stadion Singaperbangsa, mulai memperkenalkan diri ke publik Karawang. Melalui pertandingan persahabatan melawan Persika, Rabu (11/11) sore, tim yang dilatih Fandi Achmad ini menggelar sosialisasi.

Tak urung ribuan pecinta sepakbola di sini turun menyaksikan. Kendati dalam pertandingan persahabatan tersebut hanya melawan tim yang secara kualitas masih jauh berada dibawah Pelita Jaya. Namun Persika yang baru saja lolos masuk babak ketiga di Divisi II PSSI, di pertandingan kemarin cukup memberikan perlawanan tidak terlalu mengecewakan.

Dalam acara pembukaan, Manager Pelita Jaya, Gunawan Tamsir, mengungkapkan, pihaknya memilih Stadion Singaperbangsa sebagai home ground membawa misi. Yakni, bagaimana membawa sepakbola menjadi ajang bisnis. “Awalnya tidak pernah terpikirkan. Karena sepakbola itu mahal. Belanja pemain saja sangat luar biasa. Bila club tidak mampu secara finansial, akan jadi persoalan,” ungkapnya.

Makanya ia mengajak club-club sepakbola milik Pemerintah Daerah statusnya harus turut diubah menjadi perseroan terbatas. Proses ini sedang dilakukannya bersama Pelita Jaya FC, hingga akhirnya memilih Karawang untuk mengikuti pertandingan Liga Super Indonesia. Pihaknya berharap warga Karawang dapat mendukungnya. “Mudah-mudahan setiap pertandingan Pelita jaya FC di sini menjadi hiburan yang berkualitas,” tandasnya.

Pada saat bersamaan, Wakil Bupati Hj. Eli Amalia Priatna yang mewakili Bupati Dadang S.Muchtar turut mengatakan, sangat memberikan apresiasi positif kepada Pelita Jaya FC. Dipilihnya Stadion Singaperbangsa sebagai home ground tidak serta merta. Keberadaan stadion kebanggaan warga masyarakat Karawang merupakan bagian dari stadion yang ada di Jawa Barat yang telah memenuhi standar nasional. Selain secara geografis cukup dekat dengan Sawangan Depok, tempat markas tim Pelita Jaya FC.

Disebutkan juga dalam sambutan tertulis bupati, bahwa Pelita Jaya FC lahir tahun 1986. Yaitu bersamaan dengan digelarnya kompetisi Galatama Kramayudha. Markasnya saat itu berada di Stadion Menteng Jakarta. Pelatih pertama adalah Bertje Matula Palwa yang kini telah almarhum. Selanjutnya keberadaan Pelita Jaya diteruskan oleh Benny Dolu tahun 1988. Markas kemudian berpindah ke Stadion Bekasi dan Lebak Bulus Jakarta.

Sedangkan nama Pelita Jaya sempat lima kali mengalami perubahan. Mulai pertama kali mengusung nama PS Pelita Mastrans, diganti menjadi PS Pelita Solo. Tidak hanya sampai disitu. Pergantian nama kembali terjadi dengan memilihnya PS Pelita Jaya Krakatau Steel. Setelah sempat hijrah ke Purwakarta menjadi Pelita Jaya Purwakarta. Kini nama itu diubah lagi ketika resmi memilih Stadion Singaperbangsa dengan menyebutnya sebagai Pelita jaya Football Club. Pelatih yang kini menangani, Fandi Achmad. (vins)

MANG RAKA

RAPBD 2010:Badan Anggaran DPRD sudah merampungkan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Pemda selama dua pekan. Menurut Wakil Ketua DPRD, Badan Anggaran sudah minta penjelasan eksekutif soal proyeksi anggaran untuk RAPBD 2010.

MANG RAKA: Ya.. jangan sampai tidak kadieu..., tidak kaditu...

Pilkada 2010, Gerindra Karawang Cari Calbup, Partai Siap Direntalkan

KARAWANG, RAKA – Gerindra dimungkinkan akan merentalkan partainya kepada orang lain yang berminat maju menjadi bakal calon bupati/wakil bupati pada Pilkada 2010. Karena hingga saat ini belum ada kader Gerindra yang memiliki keinginan merebut kekuasaan di Kabupaten Karawang. Baik dari pengurus di tingkat DPC maupun PAC.

Hal itu dikemukakan Bendahara DPC Gerindra, Ramdani Sudrajat, saat ditemui RAKA di ruang fraksinya di DPRD, Rabu (11/11) pagi. “Seperti parpol lainnya, Gerindra sebenarnya akan lebih mengutamakan kader sendiri untuk maju di Pilkada 2010. Namun kita juga realistis sajalah. Kalau memang tidak ada, kenapa harus memaksakan diri?” ujarnya.

Diakui Ramdani, hingga sekarang telah ada dua orang merapat ke Gerindra. Keduanya memiliki keinginan untuk maju menjadi calon bupati. Namun secara resmi, tambah Ramdani, parpolnya belum memberikan keputsan apapun. Pertimbangannya, selain tahapan Pilkada masih jauh, proses pengkajian bagi bakal calon bupati/wakil bupati di internal Gerindra belum dilakukan.

“Kami tidak mungkin terburu-buru membuat keputusan politik terkait Pilkada 2010. Kalau pun mau menuju kearah itu, terlebih dulu menyiapkan perangkatnya. Mulai dari penggodokan di tingkat PAC hingga hasil yang diperoleh masuk ke DPC. Di sini pun kita kaji ulang. Selanjutnya dikirim ke DPP melalui DPD Jawa Barat. Siapa yang nanti direkomendir Gerindra, keputusan ada di tangan DPP,” urai Ramdani.

Dikatakannya pula, Gerindra lebih sepakat memajukan bakal calon yang memiiki peluang besar untuk menang. Ketika rekomendasi nanti dikeluarkan, pertimbangan utama kearah itu. Kendati secara umum ada beberapa kriteria yang ditetapkan menjadi persyaratan. Hanya, semua langkah tersebut, menurutnya, masih perlu menunggu waktu.

“Kami kan partai baru. Apalagi menghadapi momentum besar sekelas Pilkada. Belum mungkin menjadi yang terdepan. Realistis sajalah. Paling tidak, kalau pun kami harus bergerak, baru sejauh melihat perkembangan yang ada. Minimal, bagaimana komunikasi politik dibangun dengan parpol lainnya, terutama parpol-parpol besar,” tandas Ramdani.

Begitu pula mengenai rencana rapat pertemuan dengan PAC dalam mensikapi Pilkada 2010, ditegaskannya, belum dapat dilakukan. Apalagi dari dua nama yang sempat mendekati Gerindra, Ramdani menyebut, belum satu orang pun di antara keduanya menyatakan keseriusannya ingin bersama Gerindra.

“Paling tidak, sebagai langkah awal, bisa dipastikan nanti DPC mengeluarkan instruksi kepada PAC-PAC untuk mengkaji dan menganalisa nama-nama bakal calon bupati/wakil bupati yang sudah muncul ke permukaan. Baik dikaji dari sisi kemampuan intelektualnya, kemungkinan keberpihakannya terhadap Gerindra, maupun peluang mencapai kemenenangan dari setiap sosok yang tampil,” pungkas Ramdani. (vins)

Bulog Karawang Dianjurkan Uji Kualitas Beras

Madani Institute: Ini Untuk Menghindari Fitnah

KARAWANG, RAKA –
Giliran LSM Madani Institute ikut bicara soal pengadaan beras Bulog Karawang. Secara terang-terangan, LSM ini siap mengajak Sub Divre Bulog di sini untuk melakukan uji kualitas maupun kuantitas beras dan gabah hasil pengadaan Bulog ini di sini.
Dikatakan Direktur Eksekutif Madani Institute, Asep Irawan Syafei, ajakan untuk membuktikan berbagai tudingan soal pengadaan beras Bulog diharapkan dapat meredam polemik yang terus berkembang.

Yakni, dengan cara turun ke gudang-gudang Bulog maupun gudang filial atau gudang milik pihak ketiga sebagai mitra Bulog. “Baik sisi kuantitas maupun kualitas kita uji bersama-sama. Apakah temuan GRPK maupun Madani Institute yang pernah menemukan data sejenis benar-benar terbukti atau tidak? Ini pilihan terbaik guna mengakhiri polemik yang berkembang. Kalau sudah sampai muncul fitnah, ini juga berbahaya,” tegas Asep.

Diakui dia, Madani Institute pernah melakukan uji kualitas beras bagi keluarga miskin (raskin) selama April hingga Mei 2009. Pengujian tersebut dilakukannya di 32 desa/kelurahan yang menerima raskin. Yakni, di Kecamatan Karawang Barat dan Timur, Klari, Cikampek, maupun Majalaya. Hasil yang diperoleh, disebut Asep, ada hal yang perlu disinkronkan dengan Inpres No.1/2008 tentang kebijakan perberasan.

Serta SK Direksi Bulog No.KD- DO201/01/2009 tentang pedoman umum pengadaan gabah dan beras dalam negeri tahun 2009. “Waktu itu kami menemukan banyak hal yang perlu penjelasan pihak Bulog. Mulai dari kadar air, dan indikator lainnya terkait dengan keharusan pengadaan raskin dari sisi kualitas,” ungkap Asep. Ketika dihubungi via ponselnya, Kepala Sub Divre Bulog, Dadang Edi Jumana, mempersilahkan semua pihak untuk turut mengontrol Bulog.

Sebab ia merasa apa yang telah dilakukannya selama ini tidak pernah ada masalah. Kalau pun muncul penilaian berbeda hingga kearah tudingan negatif yang diarahkan kepada lembaga yang dipimpinnya, tidak kemudian ia malarangnya. “Selama ini proses pengadaan beras jalan. Terus terang dalam posisi ini saya serba salah. Orang memberikan penilaian sudah menggiring kearah opini yang seolah-olah saya telah berbuat keliru.

Pendapat yang muncul baru berkembang dari aspek tudingan. Tahun 2008 pernah diangkat dan berkembang begitu rupa. Salah satunya ketidakpercayaan kepada Bulog yang dianggap beras kita dicampur makanan ternak. Ini luar biasa,” ujar Dadang. Akibat dari munculnya pemberitaan minor tersebut, diakui Dadang, sampai pemeriksa sempat turun melakukan pengawasan langsung ke Sub Divre Bulog di sini. Masalahnya, tambah dia, waktu itu sudah jadi opini publik. “Saya juga ditanya.

Kita ikuti sajalah. Ternyata tidak ditemukan bukti-bukti yang ditudingkan ke kami. Ini cuma pemahaman yang beda mengenai mekanisme pengadaan beras di Bulog. Kalau sekarang muncul lagi, ada apa sebenarnya? Jujur saya katakan, tahun 2008 yang diributkan itu ada 40 ribu ton gabah. Semua sudah saya pertanggungjawabkan dengan baik,” jawabnya lagi. Ia juga menyebut, dari 100 kg gabah, yang diterima Bulog dari mitra kerja hanya 63,50 kg. Itu karena rendemen. Bisa 65, bisa pula 67. Masalahnya, mitra kerja juga keluar biaya.

“Ini jelas ada aturannya. Jadi dimana Bulog dirugikannya? Makanya kenapa saya berharap bertemu rekan-rekan langsung, tidak ada maksud lain kecuali ingin menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme yang berlaku di Bulog dalam program pengadaan beras. Biar semua mengerti dan paham. Sehingga nantinya tidak muncul pandangan keliru dari aspek tudingan,” tandasnya sambil juga banyak mengungkap beberapa hal. Sayangnya, Dadang lebih memilih off the record. (vins)

Bahas KUA-PPAS Kearah Prioritas Anggaran


KARAWANG, RAKA
– Badan Anggaran sudah merampungkan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan mengundang seluruh organisasi Pemerintah Daerah selama dua pekan, berakhir Rabu (11/11). Selanjutnya tinggal satu lagi yang belum diselesaikan dengan para asisten daerah. Menurut Wakil Ketua DPRD, Budiwanto, selama pembahasan berlangsung, Badan Anggaran lebih kearah meminta penjelasan dari eksekutif mengenai proyeksi anggaran untuk RAPBD 2010.

“KUA-PPAS ini nantinya jadi bahan guna dikaji lebih lanjut dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah -red). Dari KUA-PPAS inilah kami juga bisa tahu mengenai skala prioritas yang bakal dianggarkan pada APBD 2010. Sehingga bisa pula merunut berbagai permasalahan mikro Karawang. Indikatornya dilihat dari IPM (Indeks Pembangunan Manusia -red),” tutur Budiwanto.

Berdasarkan draft KUA-PPAS yang telah disampaikan bupati dalam penyampaian nota-nya beberapa waktu lalu, kata Budiwanto, terdapat angka statistik yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai IPM Karawang alami kenaikan yang belum signifikan. Padahal realitas dari program Pemkab dari indikator IPM tersebut megalami kemajuan luar biasa. Dari mulai angka rata-rata sekolah, pemberantasan buta aksara, hingga kejar Paket A, B, hingga Paket C.

Belum lagi sektor kesehatan. Pemberian subsidi pelayanan kesehatan diluar Jamkesmas yang dititipkan ke Dinas Kesehatan maupun RSUD, disebutkan Budiwanto, sudah mampu mengcover kebutuhan pelayanan bagi pasien keluarga miskin di Puskesmas hingga RSUD maupun rumah sakit swasta lainnya.

“Berarti kita harus mengkomunikasikan data itu agar lebih sinkron. Sehingga pergerakan kenaikan angka IPM tidak terkesan lamban. Kalau saja data terkini dari statistik tetap seperti itu, Pemkab harus segera merasionalisasi.Sambil kita juga melanjutkan push anggaran kedepan kepada tiga indikator IPM tersebut. Yakni, pendidikan, kesehatan, dan memperkuat daya beli masyarakat,” tandas Budiwanto.

Program lain dari sektor pendidikan, Budiwanto lebih sepakat penganggaran 2010 diarahkan lagi bagi penyelenggaraan kejar Paket A maupun paket B. Ia khawatir, BPS dalam mengeluarkan hasil pendataan tidak mamasukan keberhasilan program pemberantasan buta aksara yang telah memperoleh surat keterangan melek aksara atau SUKMA.

“Keberhasilan program-program itu memang butuh pengakuan. Makanya perlu ada terobosan-terobosan. Yakni, kondisi riil mesti diaktualisasikan dengan data-data hitung statistik. Sehingga tren naiknya bisa jadi tinggi. Kalau kedepan kita mesti mengulang pada kegiatan yang sama, khawatir malah mengganggu program kedepan yang telah dipersiapkan jauh sebelumnya. Kami juga tidak mungkin menghalangi semua rencana penganggaran 2010, terutama keberpihakannya kepada masyarakat,” tandas Budiwanto.

Mengenai rencana pemberian asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, seperti sempat diungkap bupati saat peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11), Budiwanto mengaku sangat sependapat. Sebagai wakil rakyat, pihaknya siap memberikan dukungan penuh atas rencana tersebut. Diharapkan dia, rencana itu dapat terealisir mulai tahun anggaran 2010.

“Ketimbang tidak sesuai data dengan apa yang dikehendaki, mending ambil langkah mengasuransikan keluarga miskin. Sehingga ketika mereka sakit dan butuh pelayanan rumah sakit, semua tidak diribetkan oleh berbagai persyaratan administrasi. Nantinya asuransi itu dinamai jadi program Jamkesda. Menurut saya, ini jauh lebih aman, efektif, dan tepat guna,” tambah Budiwanto.

Begitu pun soal kebijakan ekonomi kerakyatan, Budiwanto menyarankan, kedepan pengganggaran bantuan diarahkan melalui perusahaan daerah yang bergerak di bidang semi perbankan. Ia menyebut misal, BKPR atau PD PK. Semua bantuan modal usaha, menurut hematnya, digulirkan melalui perusahaan daerah tersebut. Bila ini yang dipilih, kata Budiwanto lagi, perputaran uang lebih terjamin. (vins)

Jelang Idul Adha, Pedagang Buka Lapak Hewan di Jl Syeh Quro Telgasari

MULAI MARAK: Menjelang Hari Raya Idul Adha, para pedagang hewan kurban sudah mulai membuka lapaknya. Mereka menawarkan hewan dengan kualitas beragam, tergantung harga. Apep (32), pedagang yang membuka lapaknya di Jl Syeh Quro Telgasari, memasok hewan sari Pati, Jateng. Ia mengaku, hewan-hewan tersebut telah dicek kesehatannya oleh petugas Disnakan Karawang. (fiq)

Masyarakat Miskin di Desa Kutamekar Dapat Beras Gratis

CIAMPEL, RAKA – Sedikitnya, 700 kepala keluarga di Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, mendapatkan sembako gratis berupa beras sebanyak 50 kilogram. Beras tersebut diberikan oleh PT Tenang Jaya Sejahtera sebagai bentuk kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar.

Direktur Utama PT Tenang Jaya Sejahtera Tulus Widodo mengatakan, setiap bulan pihaknya rutin menyantuni dan memberikan bantuan baik berupa uang maupun sembako kepada masyarakat sekitarnya. “Perusahaan saya berada di sekitar masyarakat. Makanya kami cukup peduli kepada mereka karena tanpa masyarakat perusahaan saya tidak akan bisa maju dan berkembang,” kata Tulus saat menyerahkan bantuan beras kepada masyarakat di Desa Kutamekar, Rabu (11/11).

Dikatakan, kepedulian seperti akan rutin dilakukan setiap bulan kedepan. Pasalnya, masyarakat sekitar sangat membutuhkan kepedulian dari perusahaan yang ada di sekitarnya. Sebab, pemberantasan kemiskinan itu tidak saja tanggungjawab pemerintah, melainkan semua pihak harus bertanggungjawab. “Itulah yang kami lakukan. Setidaknya kami bisa membantu masyarakat walaupun alakadarnya,” katanya.

Bukan hanya memberikan bantuan semata kepada masyarakat yang dilakukan oleh PT Tenang Jaya Sejahtera, tetapi lebih dari itu masih tetap dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan corporate sosial responsilibily (CSR) atau kepedulian terhadap lingkungan. “Setiap perusahaan wajib peduli terhadap lingkungannya,” ujarnya. Menurutnya, selain memberikan bantaun secara cuma-cuma pihaknya juga telah merekrut tenaga kerja dari warga sekitar dengan upah yang layak. Dengan demikian, dengan mempekerjakan masyarakat di perusahaannya setidaknya bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. (get)

Askes Didominasi Gakin

PT Asuransi Kesehatan (Askes) lebih membidik masyarakat miskin dan tak mampu, dalam programnya sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Data PT Askes sendiri mengungkapkan bahwa realisasi jaminan kesehatan masyarakat sampai Oktober 2009 mencapai Rp 76,4 juta.

Sedangkan Askes Sosial (untuk PNS, pensiunan PNS/TNI/Polri dan veteran perintis kemerdekaan, Red) total realisasinya hanya Rp 15,8 juta. Sementara Askes Komersial, yakni untuk karyawan BUMN/BUMD atau badan usaha swasta, yayasan dan perseroan terbatas, realisasinya adalah Rp 1,2 juta. Direktur Utama (Dirut) PT Askes (Persero), I Gede Subawa, mengatakan bahwa Askes juga telah membantu pelayanan kesehatan masyarakat umum yang belum mempunyai jaminan kesehatan (Jamkes) sebesar Rp 1,3 juta.

"Total realisasi program Askes per Oktober mencapai 41,2 persen atau Rp 94,7 juta," ujarnya. Ditambahkannya pula, saat ini pelayanan Askes sudah bisa diperoleh di 8.217 Puskesmas, 468 rumah sakit pemerintah, 100 rumah sakit TNI/Polri, 224 rumah sakit swasta, serta di 45 rumah sakit khusus. Layanan Askes juga ada di 1.010 apotik dan 696 optik. "Sedangkan tenaga dokter yang melayani Askes ada (sebanyak) 1.181 dokter keluarga atau klinik 24 jam," bebernya.

Sementara itu, pemerintah dipandang perlu meningkatkan perhatian pada kalangan veteran dan perintis kemerdekaan. Pasalnya, berdasarkan data yang dibeberkan PT Asuransi Kesehatan (Askes), ternyata hanya 2,75 persen dari kalangan itu yang diikutkan dalam kepesertaan Askes Sosial. Sementara dalam data itu, tercatat pula peserta Askes Sosial dari kalangan pensiun TNI/Polri sebesar 14,89 persen, serta pensiunan PNS sebesar 18,8 persen. Untuk pegawai tidak tetap (PTT) malah lebih kecil, yakni hanya 0,37 persen. Yang paling banyak tercatat kepesertaannya adalah dari kalangan PNS aktif, yaitu sebesar 63,18 persen.

Menurut I Gede Subawa, kepesertaan Askes Sosial tersebut padahal bersifat wajib. Di mana disebutkannya pula, prinsip kerjanya adalah kehati-hatian, keterbukaan, akuntabilitas, gotong royong, ekuitas (manfaat yang bersifat komprehensif sama bagi seluruh peserta), serta portabilitas di mana peserta Askes dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di luar wilayah dominasi atau tempat tinggal. "(Namun) meski sifatnya wajib, masih banyak PTT maupun veteran yang belum masuk dalam program ini. Makanya ke depan akan kami upayakan ada peningkatan kepesertaan Askes Sosial ini," terangnya pula. (esy)

Rehab Jembatan Irigasi di Wilayah Utara Karawang

DIREHAB: Sejumlah jembatan penyeberangan saluran irigasi di Wilayah Utara Karawang yang sudah terdata pada UPTD Bina Marga Rengasdengklok mulai direhab. Seperti dalam foto: Jembatan kecil di Desa Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok, mengalami perehaban melalui anggaran APBD II. (get)

Dengklok Minim PJU

RENGASDENGKLOK, RAKA - Sejumlah lampu penerangan jalan umum di beberapa titik vital jalan kota Rengasdengklok sejak lama tidak berfungsi. Akibatnya, suasana kota Rengasdengklok dimalam hari terasa seperti berada dipedesaan. Padahal, aktifitas ekonomi kota berjalan selama 24 jam tanpa berhenti.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari beberapa nara sumber selaku warga kota Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Lampu PJU itu sejak lama luput dari perhatian instansi terkait. Dan itu sangat disayangkan mengingat pentingnya fungsi PJU tersebut.

"Kami pun tidak tahu kenapa lampu itu sejak lama dibiarkan padam. Mungkin instansi tersebut tidak memiliki jadwal kerja malam. Jadi tidak mengetahui jika lampu itu padam sejak lama. Padahal, banyak aktifitas masyarakat terutama para pedagang tidak berhenti selama 24 jam. layaknya pasar pasar besar dikota lainnya, "ungkap warga Kota Rengasdengklok, Nana (34) ditemui dilokasi parkir Baso Mas Mul Rengasdengklok.

Warga Lainnya selaku agen Harian Radar karawang di Kota Rengasdengklok, Didin (45) mengatakan selama berbulan bulan lampu itu memang hanya dijadikan pajangan pelengkap nama kota Rengasdengklok sebagai Kota Sejarah Kemerdekaan Negara RI. "Saya juga tidak tahu kenapa lampu itu tidak difungsikan kembali. Biasanya, diluar kota lainnya jika lampu penerangan jalan umum mati langsung ditangani.

Namun di kota rengasdengklok belum ada yang peduli dengan keadaan kota yang gelap setiap malamnya. Padahal, suasana seperti itu lebih banyak mengundang kejadian yang negatif banyak terjadi. Misalnya , kecelakaan hingga yang paling patal seperti tindakan kriminil."ungkapnya, Rabu (11/11) kemarin. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari beberapa sumber selaku warga setempat. PJU itu telah pada sekitar 7 bulan lalu dan belum terlihat pernah mendapatkan pengecekan apalagi perbaikan. (get)

Kasat: Tak Bisa Dibuktikan Cuma dengan Sebuah Opini

KARAWANG, RAKA - Ketua Biro Pemberdayaan Potensi Perempuan dan Perlindungan Hak Anak, Ismar Mahazny Siregas BhCk tetap keukeuh bahwa polres Karawang telah melakukan salah tangkap terhadap dua warga Dusun Kojengkang, Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes.

Kedua warga tersebut adalah Epi bin Astam dan Rastim bin Jasir. Mereka ditangkap dengan tuduhan turut melakukan perusakan Kantor Polsek Pedes beberapa waktu lalu, saat anarki massa yang merasa tidak puas akibat sikap petugas melindungi pelaku begal motor yang ditahan. Ironisnya, menurut Ismar yang juga Kabiro Gerakan Nasional Penegak Hak Asasi Manusia (GNPHAM) Independen, baik Epi maupun Rastim justru tidak berada di lokasi kejadian saat peristiwa itu berlangsung.

Menurut Ismar, ketika aksi anarkis terjadi Epi justru sedang berada di rumah pacarnya. Sementara Rastim cuma menyaksikan aksi anarkis yang berlangsung dari kantor kecamatan setempat yang letaknya juga jauh dari kantor polisi Pedes. Terkait itu, Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Sandi M. Hermawan kepada RAKA Rabu (12/11) di ruang kerjanya menandaskan bahwa pihak kepolisian telah menetapkan kedua warga Desa Kendaljaya

(Epi dan Rastim) sesuai dengan proses hukum atas dasar Undang Undang yang berlaku. Artinya, penetapan kedua tersangka perusakan Kantor Mapolsek Pedes sudah berdasarkan aturan hukum. "Penetapan itu merupakan hasil pengembangan beberapa saksi. Dan dikuatkan dengan keterangan yang diperoleh dari polsek pedes sebagai satuan yang terdekat dengan masyarakat Desa Kendaljaya yang mengetahui persis kejadian tersebut, "jelasnya. Persepsi maupun opini tidak bisa dijadikan acuan sebuah proses hukum.

Adapun tentang persepsi tersebut harus dibuktikan secara proses hukum yang berasaskan Undang Undang. "Dalam perkara ini, tidak bisa dibuktikan hanya dengan sebuah opini. Jelasnya, penetapan keduanya itu atas dasar pelanggaran hukum atas tindakan perusakan kantor Mapolsek Pedes, seperti kronologis yang sudah di ketahui banyak pihak termasuk Kapolsek Pedes AKP agus Suwarsono, "jelasnya. Mengenai pembebasan warga Kendal Jaya lainnya, kata dia, pihak kepolisian tidak memiliki cukup bukti karena hanya melakukan tindak pindana ringan (Tipiring).

"seperti orasi dan pembakaran ban didepan kantor Mapolsek Pedes, "terangnya, Seperti diketahui, lanjutnya, pada kejadian itu, ada juga aksi warga Kendaljaya yang melakukan perusakan pada sebuah kendaraan milik warga Desa payungsari, Kecamatan pedes. "Siapa saja pasti tidak akan menerima jika perusakan itu terjadi pada barang miliknya, "paparnya. (get)

Pertamina Sosialisasi Pipa, Nelayan Sungaibuntu Diminta Jauhi Daerah Terlarang

PEDES,RAKA - Menyusul pengakuisisian 46 persen saham yang dimiliki BP West Java Ltd (BP) oleh PT. Pertamina PHE ONWJ tanggal 1 Juli 2009 lalu, PT. Pertamina mensosialisasikan survei pipa bawah laut kepada nelayan Sungaibuntu, Kecamatan Pedes, Rabu (11/11) siang.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun RAKA, pelaksanaan penggantian pipa ini akan dilakukan pada Desember 2009 hingga Januari 2010 mendatang. Pada sosialisasi ini pertamina meminta kerjasama dengan nelayan. Terutama dalam hal menjaga aset pipa bawah laut yang terbentang dari laut utara Cirebon sampai Kepulauan Seribu, Jakarta, yang berproduksi 12.000 barel per hari minyak dan 100 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) gas alam.

"Kami mengharapkan kerjasama (dengan nelayan, red), dan sosialisasi ini untuk pekerjaan survei pipa bawah laut. Ini bukan proyek besar atau baru, tetapi rutinitas tiap tahun selama 25 tahun ini. Apalagi soal pipa minyak dengan tekanan tinggi, jika ada kecelakaan maka minyak akan tumpah dan mencemari laut," ucap Humas PT. Pertamina, Basith Syarwani.

Pada sosialisasi itu, nelayan diminta menjauh daerah larangan yang telah ditetapkan Sebagai daerah terlarang dan terbatas sepanjang 500 meter dari anjungan hingga 2 km dari kapal-kapal, sesuai Undang-undang No 1 Tahun 1973/landas-kontingen Indonesia, peraturan pemerintah No 17 Tahun 1974. Kapal-kapal itu diantaranya Kapal Pengeboran ENSCI 51, kapal suplai MV Pahlawan 3 dan Katalina, juga Kapal Hallin, Kapal LCT Ayu 58, Kapal MV Rush River dan Kapal APC AUSSIE.

Tercatat, Pertamina resmi memiliki 46 persen saham BP West Java Energi Ltd di ONWJ yang berlokasi di laut utara Jawa. Penandatanganan nota akuisisi dilakukan antara Dirut PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Bagus Setiardja dan Presiden BP Indonesia William Lin serta Dirut Pertamina Karen Agustiawan, sebagai induk perusahaan PHE.

Pendanaan pengakuisisian ONWJ senilai 280 juta dolar AS seluruhnya berasal dari internal Pertamina. BP Indonesia menjual kepemilikan ONWJ karena tidak sesuai dengan strategi jangka panjang perusahaan.Seperti diketahui, BPONWJ memiliki wilayah kerja seluas 8.300 km2, terdiri dari fasilitas 314 sumur yang sudah berproduksi dan 218 struktur lepas pantai, 11 stasiun pengumpul permanen, 375 jalur pipa sepanjang 1.250 km, dan 3 fasilitas penerima gas di daratan. (get)

Nelayan Pedes Korban Tabrak Kapal Pertamina

PEDES,RAKA - Kecelakaan yang terjadi antara perahu nelayan dan kapal milik pertamina di tengah laut jumlahnya ternyata tidak sedikit. Dan itu, diungkapkan para nelayan Desa Sungai Buntu, Kecamatan Pedes dalam kegiatan sosialisasi PT Pertamina, Rabu (12/11) siang.

Para nelayan bercerita banyak diantara perahu mereka yang tertabrak kapal laut milik PT. Pertamina. Bahkan ada juga yang sampai meninggal dunia. Seperti dituturkan nelayan asal Indramayu Dede (38), teman seprofesinya meninggal dunia pada tahun 2008 lalu karena tertabrak kapal laut PT Pertamina. "Rekan kami tewas setelah perahu kecil yang digunakan untuk menjaring ikan tertabrak kapal besar milik pertamina. Kasihannya, ganti rugi nyawa yang disantunkan pada keluarganya cuma sedikit," tukasnya Kepada RAKA.

Hal serupa diungkapkan sejumlah nelayan lainnya asal Desa Sungaibuntu, yakni Asep (43). Pihaknya menganggap nahkoda kapal pertamina sering kali kurang memperhatikan perahu-perahu kecil jika berada ditengah laut. Kata dia, tabrakan ini sering terjadi malam hari, meski nelayan sudah memberi peringatan dengan mengayunkan lampu, namun kapal Pertamina melaju cukup kencang hingga akhirnya kejadian itu tidak bisa dihindari.

Seperti diketahui, selain tabrakan, nelayan pun kerap merasa dirugikan, akibat jaring-jaring ikan yang ditebar banyak yang hancur karena tersangkut dasar kapal besar itu. "Ada yang diganti rugi, tapi kebanyakan nelayan tidak mendapat ganti rugi dari Pertamina. Namun alangkah baiknya jika kejadian ini tidak terulang kembali. Artinya, nahkoda kapal pertamina tidak lalai dan lebih memperhatikan perahu kecil ketika mengemudikan kapalnya," kata Asep.

Menanggapi hal ini, saat pertemuan sosialisasi dengan nelayan di Koperasi Nelayan Sungai Buntu. Pihak Pertamina melalui Humasnya, Basith Syarwani mengatakan, seharusnya nelayan lebih hati-hati saat melaut. Artinya, perahu nelayan setidaknya menghindari dahulu untuk sesaat ketika kapal-kapal pertamina melintas. "Namun kami pun akan menghimbau agar para nakoda bisa lebih berhati-hati ketika berada diantara perahu-perahu nelayan, "paparnya. (get)

Kembangkan Potensi di TPI Desa Sungai Buntu

"Tidak harus jauh-jauh (ke luar daerah) untuk mendapatkan penghasilan sebagai warga yang berada di dekat laut seperti di desa kami. Asalkan ada kemauan untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan perikanan, sudah pasti sedikitnya dapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," kata pedagang ikan Desa Sungai Buntu, Kecamatan Pedes, Asep Joy kepada RAKA, Rabu (11/11) ditemui di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Kata Asep, untuk satu hari mereka bisa memeroleh penghasilan yang relatif besar. Sebab, kebutuhan masyarakat untuk mengkonsumsi ikan sangat tinggi. "Disini, kami tidak hanya menjual jenis ikan yang hasil tangkapan para nelayan saja. Namun, kami menampung dan menjual jenis ikan kiriman dari beberapa wilayah laut lainnya," katanya.

Menurut Asep, ikan yang diperjualbelikan di lapaknya ada juga kiriman dari wilayah Ibu Kota Jakarta. Sistemnya, para pengirim hanya menitipkan ikannya saja tanpa kami harus mengeluarkan modal terlebih dahulu. Setelah ikan yang dititipkannya habis terjual kami langsung menyetorkannya agar uang tersebut bisa berputar kembali selain kiriman ikan pun akan lancar.

Alternatif lain, lanjut Asep, ada koperasi yang sanggup untuk mengirim ikan ke lapak para pedagang tanpa modal awal. Artinya, selain bantuan bentuk uang cash koperasi yang berada di TPI pun siap untuk membantu masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya untuk berjualan ikan yang akan dikirimkannya. "Maka dari itu, masyarakat disini tidak perlu khawatir jika memang tidak memiliki pekerjaan hidup. Kembangkan saja potensi yang ada di lingkungan sekitarnya baik koperasi atau hasil tangkapan nelayan, "tandasnya. (get)

Jembatan di Desa Karangligar Ambrol

KARAWANG, RAKA - Kendati tidak sampai menimbulkan korban jiwa namun terceburnya pickup hitam T 8475 IH yang dikemudikan Giri (27) ke Kali Malang, Rabu (11/11), membuktikan berbahayanya jembatan jati di Kampung Jati, Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat.

Diinformasikan, selain memiliki bentuk jalan bergelombang jembatan jati di Kampung Jati itu juga dalam kondisi rapuh. Keadaan jembatan itu sendiri sebetulnya akses vital warga setempat. Sayangnya, sejak kondisi jembatan itu rapuh hingga ambrol, kemarin, pemerintah setempat belum melakukan perbaikan.

Sopir pickup, Giri, ketika dimintai keterangannya mengaku mulanya ia akan mengantarkan 2000 ribu batu bata pesanan warga kampung jati dari Toko Matrial Jati Karya, tempat ia bekerja. Karena satu-satunya akses jalan menuju rumah pemesan batu-batu tersebut harus melewati Jembatan Jati yang sudah rapuh, terpaksa ia harus melewatinya.

Dan naas, belum sampai ia kerumah pemesan, mobil yang ia kendarai tercebur karena jembatan tersebut ambrol. Meski hanya mengalami luka ringan, namun akibat kejadian tersebut, kerugian yang dialami diperkirakan jutaan rupiah. "Pertama melewati Jembatan Jati tidak ada masalah, tapi ketika memasuki pertengahan jembatan, tiba-tiba jembatan rapuh dan ambrol.

Akibatnya mobil yang saya kendarai tercebur ke Kali Malang. Meski sempat shok, saya akhirnya bisa menyelamatkan diri melalui kaca jendela mobil, yang kebetulan terbuka, dan berenang sekuat tenaga menuju permukaan sungai. Alhamdulillah setelah berjuang cukup lama di dalam air, akhirnya saya bisa selamat dan tidak tenggelam bersama mobil. Meski demikian, saya mengalami luka ringan karena terbentur ketika mobil tercebur kedalam kali," ungkapnya.

Wahyudin (32) pemilik Toko Matrial Jati Karya mengaku belum bisa menghitung kerugian yang ia alami. "Kalau kerugian bata sih paling Rp. 500 ribu, namun untuk kerusakan mobil belum bisa saya taksir, bisa mencapai jutaan rupiah. Sebab kondisi mesin mobil diperkirakan rusak karena dimasuki air. Saya harap kejadian ini cukup hanya satu kali kami rasakan, mudah-mudahan tidak terjadi lagi," tuturnya.

Aceng (32) salah seorang warga Kp. jati mengaku, bukan satu kali terjadi kendaraan tercebur ke Kali Malang ketika melewati Jembatan Jati. Menurutnya, faktor penyebab banyaknya kejadian adalah kondisi jembatan yang rapuh dan bergelombang, serta tidak diberi pembatas jalan. "Beberapa bulan yang lalu motor yang tercebur, sekarang mobil. Mungkin kalau dihitung-hitung dalam setahun lebih dari sepuluh kali kejadian serupa terjadi," ungkapnya.

Namun, lanjut Aceng, meski jembatan ini satu-satunya akses penghubung antara Desa Margamulya dan Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat, sampai saat ini belum pernah diperbaiki. "Padahal usia jembatan sudah puluhan tahun. Yang saya takutkan adalah, jembatan sepanjang 30 meter ambrol tak tersisa, dan bagaimana kalau ketika ambrol tersebut ada anak-anak atau orang tua. Sudah dipastikan pasti ada nyawa yang melayang," ucapnya.

Terkait dengan proses evakuasi mobil batu bata yang tercebur ke Kali Malang, proses tersebut sempat memacetkan arus lalu-lintas, karena warga yang ingin melihat proses evakuasi berdesakan sampai ke tengah jalan. Karena untuk menarik mobil pick up yang berada didasar Kali Malang, pemilik matrial menggunakan truk dan dibantu oleh lebih dari sepuluh orang warga. Dua puluh menit kemudian, mobil berhasil diangkat dari dasar Kali dan langsung dibawa ke bengkel mobil terdekat. (psn)

Jembatan BTB 19 di Telukjambe Barat Ambruk, Camat Akan Mengundang PJT II

KARAWANG, RAKA - Jembatan BTB 19 sepanjang 30 meter, penghubung antara Desa karangligar dan Desa Margamulya, kecamatan Telukjambe Barat ambruk, Rabu (11/11) sore. Akibatnya akses jalan menuju dua desa tersebut putus.

Menurut penuturan warga, ambruknya jembatan tersebut adalah hal yang wajar. Selain usianya sudah setengah abad jembatan itu juga belum pernah mengalami perbaikan secara permanen. "Sejauh ini paling direhab sedikit-sedikit. Itupun hanya pinggir jembatan saja dan hasil dari swadaya warga setempat," ungkap Soleh (42) warga Desa Karangligar. Selain itu, dilanjutkan Soleh, jika dilihat dari lapisan bawah jembatan juga sudah sangat tipis dan memang rawan jebol. Dan, akhirnya apa yang dikhawatirkan selama ini terjadi.

Jembatan itu ambrol. "Setelah kejadian ini (jembatan ambrol, red), warga mengharapkan jembatan BTB 19 atau jembatan jati ini segera diperbaiki atau dibangun kembali. Jangan sampai warga disini kesulitan untuk akses keluar, begitupun warga dari desa lain yang ingin berkunjung ke Desa Margamulya. Dan yang paling parah terkena imbasnya adalah warga Desa Margamulya, karena desa tersebut dibatasi oleh Kali Malang. Itu berarti harus menyeberang jembatan untuk keluar desa," tutur Soleh.

Pengamat Pengairan Perum Jasa Tirta II, Karman, mengatakan, untuk melakukan perbaikan jembatan, pihaknya akan membicarakan masalah tersebut dengan pihak Kecamatan Telukjambe Barat. Pasalnya, meskipun jembatan tersebut adalah salah satu fasilitas warga yang dimiliki oleh Perum Jasa Tirta II, namun keberadaannya ada di wilayah Kecamatan Telukjambe Barat. "Kami besok akan melaporkan hal ini ke kantor seksi pemeliharan Perum Jasa Tirta II. Mungkin hari Jum'at (13/11) ada perundingan dengan Kecamatan Telukjambe Barat bagaimana solusinya," tuturnya.

Ketika disinggung apakah PJT II sebelumnya pernah melakukan perbaikan jembatan BTB 19, Karman mengaku, sampai saat ini pihaknya sama sekali belum pernah melakukan perbaikan. "Jembatan sepanjang 30 meter tersebut selama 50 tahun belum pernah diperbaiki, mungkin karena PJT II tidak hanya mengurusi jembatan BTB 19 saja, karena wilayah kami sangat luas, akibatnya perawatannya kurang diperhatikan. Tapi dengan ambruknya jembatan tersebut, menjadi ada hikmahnya, yaitu jembatan BTB 19 mau tidak mau akhirnya diperbaiki. Ya kita lihat sisi positifnya lah," katanya.

Terkait pertemuan yang akan dilakukan antara PJT II dengan Kecamatan Telukjambe Barat mengenai perbaikan jembatan, Camat Telukjambe Barat, Eli Laeli mengatakan, pihaknya pasti akan mengundang terlebih dahulu PJT II dan Desa Karangligar serta Desa Margamulya untuk membahas perbaikan jembatan BTB 19. "Jembatan tersebut paling sering digunakan oleh warga, meskipun sebetulnya ada jalan alternatif lain. Karena jembatan itu sangat penting untuk akses keluar masuk warga Desa Karangligar dan Desa Margamulya, maka kami secepatnya akan mengadakan pertemuan dengan pihak terkait, agar pembangunan jembatan yang ambrol ini bisa segera terealisasikan," tuturnya.

Ia mengaku, sebetulnya pihaknya sudah mengajukan perbaikan jembataban BTB 19, karena ia menganggap jembatan tersebut sudah tidak layak untuk digunakan lagi. "Dari kejadian ini membuktikan kalau jembatan ini memang harus diperbaiki. Karena terkait dengan anggaran, maka hal ini harus kita bicarakan dulu, lalu setelah itu kita ajukan berapa anggaran yang diperlukan," katanya. (psn)

Kambing Karawang Berlabel Sehat

KARAWANG, RAKA - Untuk mengantisipasi penyebaran kambing berpenyakit dan belum cukup umur di pasar dan lapak-lapak pinggir jalan, Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan (DPKP) menerjunkan kurang lebih 80 personel. Mereka akan mengecek kesehatan dan umur kambing yang dijual para pedagang.

Kepala Seksi Kesehatan Hewan DPKP Dr. Sri Hardiyati, Rabu (11/11) siang. "Menghadapi Hari Raya Idul Adha, kita harus benar-benar memperketat penjualan kambing, jangan sampai kambing yang dijual adalah kambing yang tidak memenuhi syarat kurban.

Seperti kejadian tahun lalu, pihak kami menemukan ada beberapa kambing yang sakit dan belum cukup umur. Kami langsung mengobati kambing tersebut, dan menghimbau kepada pemilik kambing tersebut untuk mengganti kambing dengan yang baru," ungkapnya. Khusus untuk kambing yang berasal dari Karawang, lanjut Sri, pihaknya menempelkan semacam stiker sehat. Namun untuk kambing di luar Karawang, para penjual kambing kurban harus menyertakan surat keterangan sehat dari dinas peternakan, kambing itu berasal.

"Biasanya para penjual tersebut sudah mengetahui hal tersebut. Untuk tingkat Kabupaten, kami akan menurunkan personel seminggu sebelum hari H. Namun UPTD peternakan di Kecamatan sudah sejak dulu terjun kelapangan untuk mengecek kondisi kambing yang dijual untuk kurban," ucapnya. Yang sering luput dari pembeli kambing, menurut Sri adalah memeriksa umur kambing yang akan dibeli.

Akibatnya banyak kambing yang belum cukup umur untuk dikurbankan, disembelih pada hari Raya Idul Adha. "Kebanyakan para pembeli hanya melihat penampilan fisik, yaitu sehat, bulunya lebat, dan bertanduk. Namun saat ini jenis kambing banyak yang besar-besar, meski belum cukup umur. Padahal dalam agama disebutkan, kambing yang bisa dikurbankan adalah kambing yang umurnya lebih dari satu tahun. Bagaimana agar kita bisa mengetahui kambing tersebut lebih dari satu tahun, yaitu dengan mengecek kondisi giginya.

Apabila terlihat ada gigi yang baru copot dan digantikan dengan gigi yang baru, maka kambing tersebut sudah berumur lebih dari satu tahun. Makanya kami himbau kepada masyarakat, agar teliti sebelum membeli kambing kurban," tuturnya. Saiman (40) salah seorang penjual kambing tahunan di Jalan Surotokunto mengatakan, pihaknya tidak berani menjual kambing sakit, sebab akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyrakat terhadap dirinya.

"Wah mana berani saya menjual kambing asal-asalan. Lagipula setiap kali saya berjualan kambing untuk Idul Adha, tim dari Dinas Peternakan selalu mengecek keadaan kambing, dan setiap penjual kambing wajib mempunyai surat pengantar dari petugas kesehatan hewan setempat. Seperti kambing yang saya jual berasal dari Plered, maka saya pun mempunyai surat keterangan dari petugas kesehatan hewan di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta yang menyatakan bahwa kambing yang saya bawa sehat," tuturnya.

Terkait dengan harga kambing, Saiman mengaku, harga kambing untuk tahun ini meningkat hampir 20 persen. Meski demikian, ia tetap yakin, kambing yang ia jual bisa laku terjual. "Kalau tahun lalu, harga kambing berukuran 14 kilogram kisaran Rp. 800 ribu sampai 1 juta rupiah, namun sekarang naik menjadi Rp. 1.200.000 sampai Rp. 1.300.000.

Sedangkan untuk ukuran 30 kilogram sekarang bisa mencapai Rp. 2.000.000. Kalau ditanya kenapa harga kambing bisa naik, saya pun tidak tahu, karena saya hanya penjual kambing bukan peternak. Mungkin dilihat dari kebutuhan masyrakat yang meningkat menjelang Idul Adha. Saya berharap penjualan kambing tahun ini bisa melebihi tahun kemarin, yaitu melebih 50 ekor. Dan biasanya penjualan akan sangat ramai lima hari sebelum Idul Adha," katanya. (psn)

Nggak Ikut Satu Pelajaran Berarti Gagal, Dari UNPK Paket C di Karawang

JADI peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket C (setara SMA) itu nggak asal, lho. Absen alias bolos di satu mata pelajaran, sanksinya gagal alias nggak lulus.

"Soalnya keseluruhan mata pelajaran yang diujikan saling terkait. Kalau satu tidak ikut, otomatis keseluruhannya juga mencakup," aku Koordinator Paket C Karawang, Pak Didin Komarudin seusai UNPK Paket C hari kedua yang digelar di gedung SMAN 3 dan SMKN 2 Karawang, Jl. Banten Karangpawitan, Karawang Barat, Rabu (11/11) sore kemarin.

Seperti diberitakan, UNPK Paket C 2009 Karawang diikuti 948 Peserta. Para peserta UNPK bukan melulu warga belajar Paket C, melainkan juga limpahan dari pendidikan formal atau SLTA. Jumlah peserta dari pendidikan formal tercatat sebanyak 114 orang.

Dari pantauan, data dan keterangan yang diperoleh, dalam pelaksanaannya jumlah peserta UNPK itu ternyata nggak sesuai yang dijadwal. Sejumlah peserta diketahui nggak ikuti alias absen. Di gedung SMAN 3 yang pake 25 ruang, sedikitnya 95 peserta absen. Sementara di SMKN 2, yang pake 23 ruang juga relatif sama. Malah di salah satu ruang yang mestinya diisi 20 peserta, di gedung ini ternyata ada yang cuma diisi seorang peserta.

Berbagai alasan emang dilontar para peserta. Di antaranya sakit, atawa nggak dikasih izin kantor tempat kerjanya. Khusus peserta UNPK Paket C, kebanyakan emang udah kerja. "Peserta yang tidak ikut itu juga umumnya karena shif kerjanya tidak bisa digantikan. Itu di antara alasannya," aku Pak Didin.

Tapi buat hal yang satu ini, nggak ada alasan tuh peserta berhalangan lantaran sakit, atawa suatu urusan penting dan sejenisnya. "Aturannya memang sudah seperti ini. Untuk mereka yang tidak hadir, jelas tidak bakal lulus. Dan jika akan ikut, harus menunggu periode berikutnya lagi," sebut Pak Didin. (dea)

Di Paket C PKBM Puspita, Nadya en Nita Pede Aja Lagi

DUA mojang geulis ini: Nadya sama Nita, di antara para peserta UNPK Paket C Karawang 2009 mungkin termasuk yang beda, deh. Kecuali usia yang masih sepantaran siswa di pendidikan formal, raut plus penampilannya juga nggak kalah oke, lho.

Gak percaya? Datang aja ke SMKN 2 Karawang antara puku 13.00-17.00 WIB. Soalnya emang di gedung sekolahan yang punya alamat di Jalan Banten Karangpawitan, Karawang Barat ini, selama empat hari sampe Jumat (13/11) besok duaannya ngejalani UNPK-nya.

"Ya. Kita duaan emang ikut UNPK di sini," aku Nadya en Nita yang ditemui Gen-X di sela jam istirahat ujiannya, Rabu (11/11) sore.

Nadya yang punya nama lengkap Nadya Kusuma Andriani, ngakunya masuk Paket C lantaran sebelumnya banyak aktif di pendidikan non-formal ketimbang belajar di sekolah. ABG kelahiran Karawang, 20 November 1991, ini lebih banyak ngabisin waktunya di kursus-kursus dan sanggar seni, utamanya fesyen.

Aku, alasan putri Pak Agus Kusma, pegawai PDAM Telukjambe dan Ibu Rini yang tinggal di Blok C Perumnas Bumi Telukjambe, ini lalu nyadar kalo keterampilan seni yang dimiliki masih belum lengkap ketika nggak ditunjang pendidikan resmi. Sebab itu lantaran masuk di sekolahan formal mungkin telat, "Aku masuk aja di Paket C," akunya.

Sedikit beda yang dijalani Nadya, Nita yang nama lengkapnya Nita Purnamasari sebelumnya lebih memilih cari pengalaman lewat dunia kerja ketimbang langsung masuk pendidikan formal. Tapi gadis kelahiran Karawang, 4 Juli 1991 ini juga terakhir nyadar kalo bekal ijazah yang dimiliki ternyata nggak menunjang kariernya.

"Lantaran itu aku juga lalu masuk Paket C," papar gadis Rawagabus Desa Margasari, Karawang Timur ini. Bareng Nadya, wadah Paket C yang dimasuki Nita juga berada di PKBM Puspita di Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur.

Biar alasan dua gadis yang sama-sama punya raut menawan ini mungkin relatif beda, tapi alasan soal pilihannya belajar di Paket C ternyata sama persis, tuh. Lewat Paket C, duaannya mengaku nggak jadi minder biar juga sering disebut 'sekolahan kelas dua' ketim bang pendidikan SMA, SMK atawa MA.

"Ijazahnya kan beraku sama," sebut Nita. Sementara lantaran status ijazah yang setara pendidikan formal itu, Nadya juga maunya kalo udaH lulus bisa juga ambil kuliah di perguruan tinggi. "Moga-moga kesampean," harap Nadya. Oche deh Non. Selamat, ya.. (dea wahyudi)

Liza Ingin Jadi Ahli Surga, Berangkatkan Orang Tua Ke Tanah Suci Menjadi Pesan

LIZA Azalia Azizah (17) adalah gadis dari jutaan gadis dengan harapan jadi orang berguna. Tetapi Tuhan berkehendak lain, ia malah tewas setelah sukses memberangkatkan orang tuanya ke tanah suci.

Liza, sapaan gadis itu tewas akibat penyakit yang di duga liver, di usianya yang baru menginjak 17 tahun. Dalam sebuah diary kecil, ia menuliskan tentang cita-citanya dan penyakit yang di deritanya, walaupun sampai harus di rawat di RS, Liza memiliki semangat untuk tetap melanjutkan sekolah dan mengikuti semua kegiatan eskul.

"Ya Allah, wujudkan keinginan orang tuaku yang ingin menunaikan ibadah ke tanah suci. Mereka setiap hari berdoa agar anak-anaknya menjadi orang yang beriman dan diberikan rejeki yang lancar sehingga dapat memberangkatkan mereka ke ke mekah. Ya Allah berilah aku kesembuhan dan kuatkanlah imanku, sehingga aku bisa kembali sekolah dan bisa mewujudkan cita-cita orangtuaku, "ucapnya.

Semasa sehat, Liza bersama kakak perempuan dan teman-temannya harus menempuh jarak 5 KM menuju lokasi sekolahnya, walaupuan jauh dan harus melewati jalan yang terjal dia memiliki semangat untuk dapat belajar. "Lokasi kediaman kami di Kp. Cirumampa DS Cihaurkuning Kec. Malangbong Kab. Garut ke lokasi sekolah yang berada di Ds. Andir Malngbong kurang lebih 5 KM.

Setiap hari kami harus berangkat sekolah dengan berjalan kaki, jalan yang kami tempuh sama sekali belum di aspal, hanya beralas tanah merah, kami harus rela berjalan demi menuntut ilmu," Ujar Ratna kakak perempuan Liza yang juga Kuliah di Yayasan Pendidikan Islam (YPI) An-Nur Malangbong. Menurut Ratna, walaupun adiknya belum sembuh total dia memaksa untuk dapat sekolah dan bahkan sudah bersiap-siap menjadi Santri di pesantren An-Nur. Namun karena penyakitnya kambuh dan akhirnya meninggal dunia keinginan itu hanya tinggal kenangan.

"Liza selalu mengatakan jika dia ingin membahagiakan ayah dan ibu kami, dan sekolah serta pesantren merupakan jalan yang membuatnya bisa menjadi orang yang pintar, walaupun kami orang kampung tetapi kami yakin bahwa pendidikan itu sangat perlu. Dan kami ingin menjadi orang yang sukses seperti orang lain. Tetapi, setelah beberapa hari kami merayakan hari Raya Idul Fitri 1430 H kami harus kehilangan adik kami tercinta, padahal dia sudah mempersiapkan persediaan untuk mondok (tinggal) di pesantren yang juga berada di bawah yayasan sekolah kami," terang Ratna yang terus meneteskan air matanya.

Ayah almarhum Liza, Ustad A Saepudin mengatakan, setelah beberapa hari melewati hari raya idul fitri anaknya merasakan rasa sakit di perutnya, sehingga diapun di bawa ke dokter yang menurutnya mampu mengatasi rasa sakit yang di derita anaknya. sebagai orang tua A Saepudin merasa terpukul, namun ada keajaiban yang di terimanya, sebelum menghembuskan nafasnya anaknya berpesan meminta maaf kepada semua orang yang ada di kampung itu, dia ingin menjadi ahli surga dan mengingankan keluarga dan orangtuanya untuk tidak pernah meninggalkan solat Lima waktu dan jangan pernah membuat keslahan kepada orang lain. (
Asep Ahmad)

Ribuan KJA di Waduk Jatiluhur Tak Berijin Ditertibkan

PURWAKARTA, RAKA - Pemerintah Purwakarta bersama Perum Jasa Tirta (PJT II) Jatiluhur, Rabu (11/11) akhirnya menggelar penertiban terhadap ribuan petani kolam jaring apung (KJA) di Waduk Jatiluhur. Penertiban itu rencananya akan berlangsung tiga hari berturut-turut.

Sebelumnya baik Bupati Dedi maupun Dinas Peternakan dan Perikanan sempat mengancam akan melakukan penertiban. Sasaran penertiban adalah para petani kolam jaring apung yang tidak memiliki surat ijin usaha perdagangan (SIUP) di Waduk Jatiluhur.

Berdasarkan pantauan RAKA, dalam operasi penertiban yang dipimpin langsung Kepala Divisi IV PJT II Jatiluhur, Didi Sobandi. Sejumlah petugas yang melakukan penertiban langsung melakukan pembongkaran terhadap kolam jaring apung yang tidak memiliki ijin. Penertiban ini juga dilakukan karena jumlah kolam jaring apung yang berada di waduk jatiluhur sudah melebihi batas kuota yang ditentukan sebanyak 2100. Saat ini jumlah itu telah mencapai sekitar 15 ribu.

Selain tidak memiliki SIUP, penertiban oleh petugas juga dilakukan karena keberadaan ribuan kolam jaring apung diduga telah berdampak pada menurunnya kualitas air waduk jatiluihur. Pasalnya, sisa pakan ikan yang mengendap dan sisa kotoran membuat kualitas air menjadi tercemar. Bahkan keberadaan waduk Jatiluhur sebagai sumber pembangkit tenaga listrik dirasa bisa menggangu, selain air di waduk tersebut digunakan untuk keperluan air minum warga bahkan sampai warga ibu kota.

Namun sayangnya penertiban kolam jaring apung itu, tim gabungan ini hanya melakukan pembongkaran terhadap KJA yang memang sudah ditinggalkan pemiliknya.
Kepala Divisi IV PJT II, Didi Sobandi yang ditemui kepada wartawan membenarkan jika penertiban terhadap KJA sebagai langkah untuk menjaga konsernasi alam disekitar bendungan Jatiluhur, serta menjaga kualitas air di waduk tersebut yang salah satunya menjadi sumber air bersih bagi masyarakat Jakarta.

Dijelaskan Didi, jumlah KJA di waduk Jatiluhur sekarang ini mencapai 15.740 buah, sedangkan angka idealnya sesuai dengan peraturan bupati nomor 6/2000 seharusnya hanya 2.100 petak. "Sekarang ini Kualitas air di waduk Jatiluhur menjadi sorotan berbagai kalangan. Pasalnya, salah satu penyebab turunya kualitas air di waduk Jatiluhur itu, akibat terus menumpuknya sisa pakan ikan," tambah Didi.

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta, Herry Herawan ketika ditemui usai operasi penertiban KJA mengatakan tidak semua KJA yang ada di perairan waduk itu mengantongi SIUP. Pasalnya, ketika petani sudah mengantongi ijin dari PJT II, kebanyakan dari mereka enggan mengurus SIUP. "Dengan mengantongi surat perjanjian pemanfaatan air permukaan (SPPAP) yang dikeluarkan PJT II dan dianggap sudah termasuk SIUP," ujar Herry. (ton)

Tegal Waru KLB DBD, Agung: Penetapan KLB Dilihat Berdasarkan Jumlah Penderita

PURWAKARTA, RAKA - Dinas Kesehatan Purwakarta menetapkan Kecamatan Tegal Waru dalam status Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD. Hal Itu menyusul 17 warga dikecamatan tersebut yang dinyatakan suspect DBD dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bayu Asih Purwakarta, Rabu (11/11).

Bahkan seorang warga harus meninggal dunia setelah beberapa hari mendapatkan perawatan intensif rumah sakit. Penetapan KLB itu disampaikan Kasie Penanggulangan Pemberantasan Penyakit Menular Agung Darwis, saat memantau pasien suspect DBD di RSUD Bayu Asih. "Dari kejadian ini bisa dipastikan Kecamatan Tegal Waru masuk sebagai wilayah KLB DBD, "kata Agung.

Dikatakannya, penetapan KLB ini dilihat dari jumlah penderita. Dimana, menilik kronologis penularan hingga mencapai 18 orang terbilang tinggi atau meningkat dibanding dari kejadian tahun sebelumnya. Dengan demikian penyakit yang menyerang warga di kampung itu, kasus di Tegalwaru sudah hampir dipastikan KLB DBD.

"Namun dari kejadian ini, kab Purwakarta belum bisa ditetapkan sebagai wilayah KLB DBD. Sebab kejadian ini hanya terjadi dibagian terkecil wilayah Purwakarta saja. Terkecuali sampai menyebar ke kecamatan lain, "jelasnya. Sementara itu, Suspect DBD yang menyerang 18 orang warganya di Kp. Batu Tumpang, Desa Tegalsari, Kecamatan Tegal Waru, Purwakarta. Satu orang warga dilaporkan meninggal dunia dan 17 warga lainnya terpaksa harus mendapatkan perawatan intensif RSUD Bayu Asih, Purwakarta. Wabah DBD itu mulai menyerang warga sejak Sabtu (7/11) lalu.

Bahkan berdasarkan Data di RSUD Bayu Asih menyebutkan, jika seorang korban DBD meninggal dunia bernama Ai Farida, (32). Korban sejak Sabtu (7/11) telah menjalani perawatan intensif tim medis RSUD Bayu Asih, akhirnya meninggal dunia pada Rabu (11/11) sekira pukul 04.00 WIB. Hanya saja, dari kejadian itu Dinas Kehetan Kab Purwakarta belum bisa memastikan kematian Ai Farida karena positif DBD atau tidak.

Untuk memastikannya, Dinkes akan melakukan uji lab di Bandung. "Termasuk ke belasan warga Kp Batu Tumpang yang saat ini tengah menjalani perawatan belum bisa dipastikan positif DBD sementara baru suspect (tersangka) DBD. Untuk memastikannya, kami akan membawa sample darah ke Laboratorium Daerah Provinsi Jabar,” tambah Agung. Saat ditanya, upaya penanggulangan, Agung mengatakan akan segera memotong penularan dengan melakukan pengasapan (fogging) dan meminta seluruh petugas medis di Puskesmas Tegalwaru cepat bergerak mendatangi perkampungan tersebut.

Diakuinya, Kec Tegalwaru juga merupakan salah satu wilayah dari 17 kecamatan di Purwakarta endemis DBD karena letak geografis yang cukup panas. ”Fenemona DBD ini memang kerap muncul didaerah bercuaca panas. Pada wilayah yang suhu udara dingin, penyakit ini tidak bisa tumbuh,” terangnya. Ditempat yang sama, Direktur RSUD Bayu Asih, Sarifudin Junus, menyatakan siap melayani dan merawat belasan warga korban DBD sampai sembuh secara gratis. ”Pak Bupati menghendaki Bayu Asih melayani secara prima dengan gratis hingga pasien sembuh,” ucapnya.

Ny Een, 47, orang tua korban mengatakan dua anak putrinya yakni Cucu Sri, 18, dan Rina, 22, serentak terkena DBD sejak Selasa (10/11) malam, ditandai demam tinggi dan muntah muntah serta muncul bintik bintik. ”Bahkan Cucu saking demamnya cukup tinggi sampai jatuh pingsan,” tuturnya. Kemudian, pada Selasa malam langsung dilarikan ke puskesmas setempat. Namun, karena penderita bertambah banyak sekampung, maka pihak puskesmas dan kepala desa setempat merujuk belasan warganya ke RSUD Bayu Asih pada Rabu pukul 12.00 WIB menggunakan dua mobil puskesmas setempat. (ton)

Listrik Padam, Bocah Tewas di Desa Cimahi

PURWAKARTA, RAKA - Nasib nahas menimpah keluarga Ahmad Sanusi (50) warga Kp. Citenjo RT 5/02, Desa Cimahi, Kecamatan Campaka, Rabu (11/11). Putranya, Kiki Muhamad Ridwan (6) meninggal dunia dalam keadaan gelap gulita, persis saat PLN memberlakukan pemadaman bergilir di daerah tersebut, Selasa (10/11) malam, sekitar pukul 19.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Saat berita ini diturunkan, korban dikabarkan telah dikuburkan di pemakaman umum di wilayah tersebut. Berdasarkan keterangan Agus (28) warga setempat yang dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan kejadian meninggalnya Kiki berawal saat terjadinya pemadaman listrik secara tiba-tiba yang terjadi di wilayah tersebut. Korban kata dia, yang saat itu tengah belajar mengaji di rumahnya langsung jatuh pingsan saat terjadinya pemadaman. "Awalnya korban memang sedang mengaji saat itu. Tapi setelah terjadi pemadaman, tiba-tiba korban pingsan,"kata Agus.

Dari situ, keluarga Ahmad Sanusi yang melihat anaknya pingsan langsung berusaha membangunkan korban. Namun korban tetap saja tidak bergerak. Bahkan kejadian itu telah membuat keluarga panik. Sehingga sejumlah tetangga korban yang mengetahui kejadian itu langsung berhamburan menghampiri rumah duka. "Saya sendiri awalnya tidak percaya dengan kejadian ini. Tapi berdasarkan keterangan keluarga dan tetangga. Kematian korban di duga meninggal karena shock saat terjadinya pemdaman listrik,"ujarnya.

Menurutnya, pemadaman listrik secara tiba-tiba terjadi pada Selasa (10/11) malam pada pukul 19.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB. "Atas kejadian ini saya juga sangat menyesalkan. Sebab sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari PLN, "tegasnya. Sementara itu, saat hendak melakukan konfirmasi kepada manajer PLN Purwakarta Indra Sofnil atas tidak adanya pemberitahuan pemadaman listrik oleh PLN. No teleponnya sulit dihubungi. Bahkan saat mengirim pesan melalui pesan singkat, tidak ada jawaban. (ton)

Kader Unggulan UP2K Citamiang

MANIIS, RAKA - para kader PKK di desa Citamiang Kecamatan Maniis, dinilai sebagai kader yang memiliki banyak keunggulan dibanding kader lain di Kecamatan tersebut. Terutama dalam hal Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Hal ini dikarenakan para kader di desa tersebut, dinilai cukup produktif.

Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana, Perlindungan Ibu dan Anak Kabupaten Purwakarta, Tini Rostini, mengatakan itu, saat melakukan evaluasi dan Pembinaan terhadap para kader PKK desa Citamiang di aula kantor Desa Citamiang Kecamatan Maniis, Rabu (11/11).

Pada kesempatan tersebut, Tini juga mengatakan, Desa Citamiang merupakan desa binaan. Tidak hanya dalam hal UP2K tetapi juga dalam program PKK lainnya seperti program Keluarga Berencana. “Alhamdulillah, setiap tahunnya di desa ini mengalami peningkatan cukup berarti baik dalam UP2K, terlihat dengan semakin banyaknya produk yang dihasilkan. Peningkatan jumlah akseptor juga bisa dinilai sebagai peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya hidup sehat dan terrencana dengan cara ber-KB,” tandasnya.

Pengamatan RAKA, para kader PKK di desa tersebut, telah mampu memproduksi berbagai hal selain berupa makanan ringan. Seperti keripik dan gorengan, mereka juga telah mampu menciptakan alat kebutuhan keseharian dalam rumah tangga yang bernilai ekonomi seperti sandal, kesedan, dan berbagai macam Acesoris. Secara terpisah, Ketua PKK Kecamatan Maniis, Ida Mu’min ketika ditemui mengatakan, dirinya mengaku bangga dengan prestasi yang sudah diraih oleh para kader PKK di wilayahnya itu saat ini.

Khusus dalam bidang UP2K, PKK kecamatan akan membantu para kader selain dalam masalah permodalan juga dalam hal memetakan wilayah market barang yang telah diproduksinya. “Karena ini merupakan potensi yang harus dikembangkan, kami (PKK Kecamatan, red) pastinya akan berusaha keras agar para kader di desa bisa lebih meningkat tingkat kesejahteraan ekonominya sebagai buah dari usaha yang telah dilakukannya,” katanya. (nos)

Pencana Penertiban PKL Pasar Plered Ditanggapi Beragam

PLERED, RAKA – Rencana Pemerintah Kecamatan Plered untuk segera menertibkan warga Pasar Plered termasuk PKL dalam rangka penegakan perda K3 dan Undang-Undang Lalin dikawasan tersebut, Mendapatkan tanggapan beragam dari para PKL dan penghuni pasar lainnya.

Mendengar informasi tersebut, tidak sedikit PKL yang menyatakan siap bila harus pindah dari tempat yang sedang digunakannya saat ini. Namun tidak sedikit pula dari mereka yang mengaku akan bertahan, karena takut kehilangan pelanggan sehingga akan mematikan sumber mata pencaharian utamanya dalam menafkahi keluarga.

Anih (37) salah seorang PKL yang biasa mangkal bahu jalan tepat di depan masjid Baturahim ketika disambangi RAKA, selasa (10/11) mengatakan, dirinya mengaku tidak keberatan jika harus pindah dari tempat usahanya saat ini, asal yang lain juga ikut dipindahkan. “Ibu tidak keberatan kalau harus pindah tempat usaha, asal yang lain juga sama, tidak pilih kasih, ”katanya.

Senada dengan Anih, Bahri (35) tukang ojek di pasar Plered, ketika ditemui selasa kemarin dirinya mengaku siap-siap saja kalau sampai ada penertiban oleh aparat. Selama itu demi kebaikan bersama, katanya, para tukang ojek seperti dirinya merasa tidak keberatan. “Kalau bisa tidak hanya kami saja yang ditertibkan, angkot dan elf pun sama sehingga nanti tidak sampai saling serobot penumpang yang akhirnya jadi masalah baru,” tukasnya.

Begitupun, Ate (36) pedagang buah, yang sering menjajakan dagangannya selama 24 jam, dirinya mengaku belum ada yang memberitahu tentang adanya rencana penertiban. Namun kalau pun benar terjadi, dirinya sangat menyayangkan jika para pedagang sepertinya harus pindah tempat. Namun kalau itu merupakan keharusan dari Pemeritah demi kepentingan bersama, dia siap.

Asalkan ada tempat relokasi yang telah disediakan pemerintah, tanpa harus bayar lagi. “Sebagai warga negara yang baik, saya sih siap-siap aja kalau itu demi kebaikan bersama. Tapi jangan hanya rakyat yang dituntut harus taat hukum, aparatnya pun sama,”tandasnya. Sementara PKL lainnya, Asep (33) pedagang Es yang mengaku sudah hampir 10 tahun berjualan dibahu jalan pasar Plered, ketika ditemui rabu (11/11) mengatakan, dirinya mengaku keberatan jika harus pindah dari tempat usahanya saat ini.

Selain karena takut kehilangan pelanggan tetapnya, sehingga bisa mengancam keberlangsungan usahanya. Dirinya pun sudah merasa cocok dengan tempatnya saat ini yang dinilai strategis. “pokoknya saya akan bertahan ditempat ini, kecuali kalau Pemerintah bisa menjamin kalau ditempat baru itu saya akan mendapatkan begitu banyak pelanggan seperti disini.” Tegasnya. (nos)

Kerusakan Jalan Desa Cijati, Membahayakan Pengguna Jalan

JALAN RUSAK: Akibat jalan rusak parah sepanjang Desa Cijati, Kecamatan Maniis, sebuah truk, kemarin, mendadak anjlok setelah batang As nya patah. Menurut keterangan hal seperti itu sering menimpah kendaraan yang melintas setelah melindas puluhan jalan berlubang dan keroak di ruas jalan itu. (nos)

Komisi I - BPN Purwakarta Bahas Pungutan BBN dan BPHTB

PURWAKARTA, RAKA - Komisi I DPRD Purwakarta memastikan akan melakukan pertemuan dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purwakarta hari ini, Kamis (12/11) pukul 10.00 WIB. Dalam pertemuan itu rencananya akan dibahas keluhan warga terkait dugaan pungutan pengurusan Biaya Balik Nama (BBN) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Hari ini sudah kita layangkan surat undangan resmi ke BPN. Rencananya pertemuan akan dilangsungkan di ruang komisi besok pagi (hari ini, red) kata Sekertaris Komisi I DPRD Hari Kristiawan kepada RAKA, Rabu (11/11) siang.

Menurutnya, pertemuan dilakukan untuk menindaklanjuti adanya keluhan dan pengaduan warga yang mempertanyakan terkait indikasi pungutan BBN dan BPHTB dalam kepengurusan administrasi atas tanah mereka. "Keluhan dan aduan terkait ini terus mengalir kepada kami. Bahkan hari ini pun ada lagi bukti konkrit yang kami terima untuk ditindaklanjuti," ucap Hari Kristiawan.

Untuk mendapatkan hasil klarifikasi yang seimbang dari pengaduan dan keluhan itu, sambung dia, maka dalam pertemuan diharapkan pihak BPN dapat melampirkan payung hukum terkait retribusi berkenaan dengan surat balik nama meliputi sertifikat konversi atau sporadi. "Makanya untuk hal ini masing-masing pihak perlu melampirkan surat-surat pasti untuk mencari kesinkronan dari permasalahan ini," katanya.

Menjawab pertanyaan, Hari menyebut tuntas atau tidaknya pembahasan klarifikasi dugaan pungutan biaya BBN dan BPHTB dalam pertemuan tersebut nantinya tergantung pada sikap BPN. "Tuntas atau tidaknya permasalahan ini tergantung dari penjelasan BPN nanti. Namun diharapkan dari pertemuan itu nantinya kita akan menemukan jawaban terbaik," tambahnya. (rif)

Desak Kepsek SMAN I Purwakarta Mundur Guru Minta Dukungan DPRD

PURWAKARTA, RAKA - Sekitar 20 guru dan karyawan SMAN I Purwakarta mendatangi komisi IV DPRD untuk meminta respon, tentang pernyataan dukungan pergantian kepala sekolah yang mereka layangkan pada Disdikpora pada Agustus lalu.

"Kedatangan kami untuk meminta respon pada Komisi IV tentang mosi tak percaya yang sudah kami layangkan ke Disdikpora karena sampai hari ini masih belum mendapat jawaban," kata koordinator guru dan karyawan Muksin kepada sejumlah wartawan di lingkungan DPRD, Rabu (11/11) siang.

Muksin menerangkan, layangan surat itu sudah diserahkan sejak Agustus lalu pada sejumlah pihak berwenang seperti Disdikpora dan PGRI. Dalam surat, tambah dia, aksi dukungan pun sudah disertai dengan enam poin bahan pertimbangan untuk dijadikan renungan para penentu kebijakan dari permintaan mereka. "Bahan pertimbangan yang kami lampirkan kiranya bisa dijadikan buah pikiran para penentu kebijakan nantinya. Baik dari eksekutif maupun legislatif untuk mencarikan solusi terbaik," katanya.

Sementara itu, Kabid Dikmen Disdikpora Kabupaten Purwakarta Zainurrijal ketika dimintai keterangan membenarkan bila pihaknya sudah menerima laporan surat dari para guru dan karyawan tersebut. Disebut, pihak Disdikpora pun dalam kaitan ini sudah melakukan kros cek baik terhadap para guru, karyawan, Dewan Pendidikan, termasuk komite sekolah maupun yang bersangkutan. " Kita tidak diam menyikapi permasalahan ini. Hanya saja untuk mencari keakuratan dalam permasalahan ini kita tak mau gegabah.

Artinya, dalam hal tersebut prosesnya kita lihat dari dua sisi berbeda (positif dan negatif) supaya tidak ada pihak yang kemudian dirugikan," kata Zainurrijal. Karenanya, lanjut dia, dalam hal ini pihak Disdikpora masih perlu waktu untuk mengkaji dan mempelajari termasuk berencana melakukan klarifikasi ulang. "Kalaupun semua prosesnya sudah lengkap, kemudian keputusannya akan kami serahkan pada bupati," ucapnya.

Meski demikian Zainur menyampaikan permintaan pergantian kepala sekolah bukan merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan hal ini. Sebab, dikhawatirkan dari situ dapat merubah tatanan sistem pembelajaran sekolah selain nama baik institusi. "Kami sarankan bila hal ini alangkah baiknya bisa diselesaikan secara internal dan kami pun akan mengikuti mengawasi secara seksama," terangnya.

Kepala Sekolah SMUN I Purwakarta Iis Sri Sugiharti mengatakan bila pihaknya sudah menyerahkan hal ini sepenuhnya pada pihak Disdikpora Purwakarta. Ia pun mengaku legowo dan siap dengan apa yang diputuskan Dinas nantinya bila hasil kroscek rampung dilakukan. "Apa yang dilakukan para guru hari ini sah saja dilakukan, itu adalah hak mereka untuk menyampaikan aspirasi," jawab Iis.

Pantauan RAKA, kedatangan para guru dan karyawan SMUN I itu tidak berhasil menemui anggota Komisi IV lantaran mereka tengah berada diluar daerah untuk kepentingan tugas. Meski demikian, dalam kedatangannya mereka menyerahkan surat yang sama persis sudah diserahkan pada Disdikpora dan PGRI Purwakarta pada petugas berwenang di DPRD Purwakarta. (rif)

11 Balon Kades di Kabupaten Purwakarta Ikuti Seleksi Pilkades

PURWAKARTA, RAKA - Sebelas orang bakal calon kepala desa (Balon Kades) ditiga desa yang akan menggelar Pilkdes (pemilihan kepala desa) di Kabupaten Purwakarta akan mengikuti seleksi Pilkades dalam minggu ini. Sebelas balon kades tersebut terdaftar di tiga wilayah meliputi Kecamatan Kiarapedes, Kecamatan Babakan Cikao dan Kecamatan Plered.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa Pemkab Purwakarta Nana Mulyana kepada RAKA mengatakan kesebelas balon kades itu terdiri dari dua balon di Desa Sempur, Kecamatan Plered, satu balon dari Desa Gardu, Kecamatan Kiarapedes, dan delapan balon dari Desa Cicadas, Kecamatan Babakancikao. Mereka harus mengukti tahapan pelaksanaan seleksi sesuai Perda No 11 Tahun 2006 dan Perbup No 4 Tahun 2007.

Dijelaskan Nana, setiap kecamatan dan panitia Pilkades dalam minggu ini sudah menyelesaikan seleksi persyaratan untuk kemudian didaftarkan menjadi bakal calon tetap. "Dari hasil seleksi itu, nantinya baru diketahui siapa bakal calon tetap yang akan mengikuti Pilkades nanti. Selanjutnya, melalui kesepakatan panitia waktu pelaksanaan pemilihan bisa ditetapkan," kata Nana Mulyana.

Kendati demikian Nana mengatakan, ke sebelas balon itu jumlahnya bisa berkurang. Berdasarkan Perbup No 10 2007 Pasal 5 poin 4 disebutkan jumlah calon kades tetap setiap desa diatur sebanyak-banyaknya 5 calon. Dengan demikian, Desa Cicadas yang tercatat memiliki delapan balon kades dipastikan ada yang terdiskualifikasi. "Jumlah balon ini sifatnya sementara, tergantung dari hasil seleksi," jelasnya.

Ditambahkan dia, mekanisme pemilihan akan disesuaikan berdasarkan no urut setiap calon dengan terpampang foto. Para pemilih juga nantinya akan melakukan pemilihan dengan cara mencoblos. Selain itu disampaikan dalam pelaksanaan Pilkades tersebut Pemkab Purwakarta sendiri akan mengalokasikan anggaran pada setiap desa pelaksana sebesar Rp 9 juta.

Secara terpisah, Ketua Apdesi (asosiasi kepala desa seluruh Indonesia) kab Purwakarta, Castono, menambahkan bila pelaksanaan seleksi maupun pemilihan kades nantinya bisa berlangsung tanpa menemui kendala. Ia pun berharap bagi calon kades terpilih yang ditetapkan menjadi kades nanti bisa melangsungkan tugasnya sesuai dengan amanah dan tanggungjawab yang tinggi. "Pelaksanaan Pilkades mendatang di tiga desa tersebut kami harap tak menemui kendala," singkat Ketua Apdesi. (rif)

PDAM Ciasem Tertutup Soal Tarif

SUBANG, RAKA – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Ciasem terkesan tertutup saat ditanya biaya pemasangan water meter yang di atas standar harga. Hal ini berbeda dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Pamanukan yang mengaku biaya pemasangan water meter mencapai Rp 2,5 juta.

Namun kedua perusahaan tersebut sama-sama tertutup untuk menguraikan biaya pemasangan water meter yang biayanya di atas standar harga. Bagian Teknis PDAM Cabang Ciasem Sardiman mengatakan, pihaknya mengaku mengenakan biaya pemasangan water meter di atas harga standar Rp 500.000, namun dirinya tidak mau menyebutkan nominalnya.

“Saya keberatan untuk menyebutkan nominal biaya pemasangan water meter di atas standar, yang jelas biaya pemasangan di atas standar memang ada namun disesuaikan dengan kondisi medan konsumen,” ucap Sardiman. Adapun biaya standar pemasangan water meter diterapkan yakni sebesar Rp 500.000 per konsumen dan diberikan 1 unit kran air, apabila konsumen menginginkan tambahan kran biayanya pembelian material, biaya pemasangan ditanggung sendiri oleh konsumen.

Karena itu, Sardiman tidak dapat menyebutkan nominal biaya pemasangan water meter di luar harga standar karena setiap konsumen kebutuhannya akan berbeda. “Saya akan sulit untuk menyebutkan biaya pemasangan water meter bagi konsumen yang meminta tambahan material kran, pipa dan alat-alat pendukung pemasangan water meter tersebut,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Cabang PDAM Pamanukan Aam Ambaruddin terang-terangan menyebutkan biaya pemasangan water meter di atas standar yang mencapai Rp 1,5 hingga Rp 2,5 juta, kedua harga berbeda tersebut disesuaikan dengan kondisi medan konsumen. Bahkan Aam mengaku pula, dari dua harga berbeda dalam pemasangan water meter yang biayanya di atas standar dirinya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100 ribu.

Sayangnya, Aam tidak mau menguraikan untuk kepentingan apa saja biaya pemasangan water meter sebesar itu, hanya saja Aam menyebutkan biaya sebesar itu untuk kepentingan menyediakan material tambahan, biaya pemasangan dan ada cost yang masuk ke loket perusahaannya. Sementara tim PDAM Cabang Ciasem sangat sigap dalam menangani laporan kerusakan pada pasilitas pasokan air ke konsumen, pihaknya langsung melakukan perbaikan ketitik kerusakan, hal itu pula yang menjadi nilai lebih dalam pelayanan. (pir)

Ajeng Dirujuk ke RSHS Ciereng Subang , Ruang ICU RSUD Penuh

DIPINDAHKAN: Ajeng, saat dirawat di ruang isolasi RSUD Subang. Saat ini, bocah kelas tiga SD tersebut dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.

SUBANG, RAKA - Karena ruang Intensive Care Unit (ICU) yang ada di RSUD Ciereng Subang sudah tidak bisa lagi menampung pasien baru, akhirnya, Ajeng Putri Novita (8), pasien alergi kulit atau Sindrom Steven Johnson dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Rabu (11/11).

Menurut dokter spesialis kulit yang menangani Ajeng, dr Andi Fauziah, kondisi warga Desa Sumber Mulya, Kecamatan Haurgeulis, Indramayu, itu dalam lima hari menjalani perawatan di ruang Anggrek RUSD Ciereng, belum juga menunjukan kemajuan. “Kita memutuskan perlu dibawa ke ICU, sementara ruang ICU yang kita ada miliki sudah penuh, akhirnya pasien kita rujuk ke RSHS Bandung,” ujar Andi.

Dia menjelaskan, penyakit kulit yang disebabkan alergi obat atau disebut sindrom steven johnson atau penyakit yang disebabkan alergi terhadap obat atau makanan yang menimpa pelajar kelas 3 siswa sekolah dasar itu termasuk alergi obat berat. Dengan masa reaksi lima hari setelah minum obat.

“Penyakit sejenis ini bisa menimpa pada siapa saja, dan ini bukan termasuk penyakit bawaan atau turunan. Menurut orang tuanya, Ajeng mengalami penyakit alergi obat ini baru kali ini terjadi,” tambahnya. Saat masuk ke RSUD Ciereng, tambah Andi, kondisi kulit tubuh Ajeng sudah mulai terkelupas dengan suhu badan panas. Matanya sudah tidak lagi berfungsi normal karena tertutup kelupasan kulit, sementara mulutnya hanya bisa menerima air dan berkomunikasi sedikit.

Selama menjalani perawatan, pihak RSUD baru melakukan pemeriksaan dan memberikan antibiotik untuk mencegah perkembangbiakan virus yang dibawa oleh alergi obat. “Dalam kondisi seperti itu, prinsipnya yang harus kita lakukan adalah menghentikan semua obat yang masuk, kecuali obat untuk melawan alergi untuk mengurangi perkembangbiakan alergi,” jelas Andi.

Kondisi yang terjadi pada Ajeng, menurut Andi, sudah beberapa kali ditangani oleh Pihak RSUD. Andi menambahkan, pasien dengan keluhan yang sama terjadi pada setiap bulannya. Bahkan, penderita alergi obat dengan kualifikasi berat seperti yang diderita oleh Ajeng berpotensi terjadinya kematian. (eko)

Pelajar SMPN 3 Subang Kunjungi Obyek Sejarah

SUBANg, RAKA - Sekitar 450 pelajar Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Subang bersama 12 gurunya mengadakan studi tour ke Lanud Suryadarma, Kalijati, Rabu (11/11). Studi tour dilaksanakan sebagai program pembelajaran bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Sejarah untuk siswa kelas IX.

Menurut ketua rombongan yang juga guru IPS/Sejarah, H Syahro MPd tujuan kunjungan ke Lanud Suryadarma adalah untuk mengetahui dari dekat keberadaan Lanud Suryadarma dan beberapa obyek sejarah yang ada di dalamnya untuk melengkapi pengetahuan siswa di bidang IPS dan Sejarah.

Dijelaskannya, Lanud Suryadarma merupakan pangkalan udara peninggalan Belanda yang dibangun di wilayah Subang dengan corak hidup masyarakatnya sebagai tani dan berkebun. "Karenanya, keberadaan Lanud Suryadarma dari awal hingga kini dianggap telah mampu mampu membawa beberapa perubahan sosial di Subang khususnya wawasan masyarakat mengenai kedirgantaraan dan dampak kemajuan masyarakat Kalijati dan Subang," ulasnya.

Yang menjadi obyek kunjungan pertama adalah Skadron Udara 7 guna melihat dari dekat Pesawat Terbang Helikopter jenis Bell 47 G Soloy dan EC 120 Colibri. Mereka dipandu oleh Letda Pnb Kadek Tri, perwira siswa KPTPH Angkatan ke-12 dan Serma Wawan, teknisi helikopter. Selanjutnya ke Museum Rumah Sejarah Kalijtai, tempat diadakannya perundingan antara Jepang dan Belanda tahun 1942 untuk penyerahan kekuasaan penjajahan Hindia Belanda.

Terakhir, para pelajar mengunjungi Museum Amerta Dirgantara Mandala, museum yang berfungsi pula sebagai pendidikan atlet glider nasional. Para siswa tersebut sebelumnya telah dibekali dengan pertanyaan-pertanyaan dari sekolahnya, sehingga mereka harus mencatat segala hal yang dilihat dan didengarnya guna menjawab setiap pertanyaan selama kunjungan berlangsung. (pir)

Tegur Pengendara Motor, Bayu Bocok

SUBANG, RAKA - Gara-gara menegur pengendara sepeda motor yang melaju kencang di gang, Bayu Muharam (16), warga Gang Bungbulang, Kelurahan Soklat, kini menderita luka di kepala bagian belakang karena dipukul dengan benda tajam.

Kejadian menegur si pengendara sepeda motor yang kemudian diketahui Okeu (16), warga Gang Melati, Kelurahan Cigadung, yang saat ini sekolah di SMK Farmasi tersebut, sudah lama terjadi, namun puncaknya terjadi, Senin (9/11), sekitar pukul 17.15 Wib di depan pintu Gerbang SMA PGRI I Jalan Otista. Sore itu, Bayu yang hendak pulang sekolah, tiba-tiba dicegat oleh Okeu dan kawan-kawannya yang merupakan siswa SMK Farmasi di Jalan Emo Kurnia Atmadja.

Dalam pembicaraan dengan Okeu, akhirnya berdamai dan keduanya saling berjabat tangan. Namun rupanya ada di antara kawan Okeu yang belum diketahui namanya, yang tidak bisa menerima kejadian seperti itu bahkan, mungkin dianggap suatu penghinaan. Tanpa diduga sebelumnya, dari arah samping sekolah Bayu sebuah sepeda motor matic Yamaha Mio warna putih datang mendekat dan tanpa diduga oleh Bayu sebuah benda tajam langsung dihujamkan pada kepalanya bagian belakang, saat itu juga Bayu tersentak kaget dan kepalanya langsung mengeluarkan darah.

Melihat siatuasi yang tidak menguntungkan tersebut, Bayu langsung berlari menuju ruang sekolah meminta pertolongan, sedangkan Okeu dan kawan-kawannya langsung kabur, Bayu langsung dilarikan ke RS Perkebunan oleh dua kawan dan guru sekolahnya guna mendapat perawatan, Bayu mengalami luka robek sehingga harus dijahit dengan lima jahitan. Atas kejadian tersebut, Orangtua Bayu langsung melaporkannya ke Polsekta Subang, Rabu (11/11). Pihak Polsekta Subang memeriksa beberapa saksi termasuk rekan Bayu dan guru dari pihak sekolahnya termasuk Okeu siswa SMK Farmasi.

Kapolres Subang AKBP Dadang Hartanto SH melalui Kapolsekta Subang AKP Agus Sobri saat dikonfirmasi membenarkan kejadian yang menimpa Bayu. Ia menambahkan, dari hasil pemeriksaan terhadap Okeu diharapkan diketahui siapa pelaku yang telah menganiaya korban. “Karena saat kejadian pelaku menggunakan helm tertutup dan diduga temannya Okeu,” ujarnya. (eko)

SOTK di Kabupaten Subang Akan Dikaji Ulang


SUBANG, RAKA
- DPRD Kabupaten Subang, akan kembali melakukan kajian terkait dengan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) di Kabupaten Subang. Hal ini diungkapkan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Subang Oom Abdul Rohman SH MH kepada RAKA, Rabu (11/11).
Menurut Oom, jika melihat kondisi terkini, ia sangat khawatir dengan besaran anggaran yang ada di APBD Kabupaten Subang, namun jumlah uang yang besar tersebut hanya sebagian kecil yang bisa digunakan untuk keperluan masyarakat secara umum.

“Jika mengacu kepada keputusan menteri nomor 25 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2010, belanja langsung harus lebih besar dari belanja tidak langsung, ini dilakukan dalam rangka menunjang program percepatan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional, untuk mengantisipasi krisis ekonomi global,” jelas Oom.

Untuk hal tersebut, tambah Oom, dia akan mengusulkan kepada pimpinan komisi dan pimpinan DPRD Kabupaten Subang untuk kembali mengkaji keberadaan SOTK yang saat ini ada. Karena, tambah Oom, jika melihat di lapangan, banyak badan atau dinas yang lebih baik dilebur dengan dinas atau badan lainnya.

“Idealnya Kabupaten Subang itu ada sebanyak 14 SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Sementara saat ini, jumlahnya ada 18 SKPD, dari segi anggaran, ini sangat memberatkan keuangan daerah, sebab banyak pos pengeluaran yang seharusnya bisa diminimalisir untuk kepentingan masyarakat secara umum,” tambah Oom. Menurutnya, penetapan SOTK baru dilakukan oleh para anggota dewan periode 2004-2009 dinilai terlalu tergesa-gesa. Walaupun PP 41 mengamanatkan untuk segera dilaksanakan, namun menurut Oom, seharusnya harus pertimbangkan juga kemampuan keuangan daerah.

“Dari 18 dinas, badan dan kantor, sebagian diantaranya yang serumpun harus segara dilebur, karena jumlah pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Subang untuk menggaji pegawai sangat besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk pembangunan,” ungkap Oom. Diantaranya, dinas peternakan, bisa dilebur dengan dinas perikanan dan kelautan atau bahkan dengan dinas pertanian. Kemudian badan pemberdayaan masyarakat dan KB, dilebur ke dinas sosial dan bidang keluarga berencananya, disatukan ke dinas kesehatan.

“Dinas Tataruang pemukiman dan kebersihan, bisa disatukan dengan Dinas Binamarga dan Pengairan, ini dilakukan untuk mengurangi jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang pada pos anggaran gaji pegawai, saat ini 'mencaplok' 70 % dari jumlah anggaran yang ada, atau jumlahnya hampir sebesar Rp 700 milyar lebih. Sementara belanja untuk infrastruktur hanya sebesar 30% dari jumlah yang ada,” jelas dia.

Oom menambahkan, dengan penetapan SOTK baru, banyak pegawai negeri yang memiliki jabatan. Idealnya, tambah Oom, kalau pemerintah daerah ingin mendorong anggaran lebih banyak untuk membiayai pekerjaan, pemerintah daerah harus mengurangi jumlah pegawai yang memiliki jabatan.

“Atau Kita menunda penerimaan pegawai (PNS) baru dan meninjau kembali penetapan SOTK baru, Sebab kalau melihat realita yang ada sekarang, sangat menyedot anggaran, dengan penambahan jumlah pegawai yang ada saat ini, dibandingkan dengan dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat sangat tidak berimbang. Kalau ini tidak bisa dilakukan, kita harus mencari sumber anggaran lain, atau mengoptimalkan sumber anggaran yang ada,” tambah Oom. (eko)

Disdik Kabupaten Subang Gelar UN Kejar Paket

SUBANG, RAKA - Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, melaksanakan ujian nasional bagi warga masyarakat yang mengikuti program kelompok belajar paket, baik itu paket A setara SD, paket B setara SMP dan paket C setara SLTA.

Menurut Kasi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Subang Mas’ud Diana yang didampingi stafnya, Marni, kegiatan tersebut telah dilakukan sejak Selasa (10/11) kemarin dan akan berakhir pada Jumat (13/11) besok.

“Ujian paket C ini dilaksanakan di 21 PKBM yang ada di 21 kecamatan di Kabupaten Subang, sementara jumlah total pesertanya sebanyak 2.637 orang, terdiri dari peserta yang mengikuti paket A sebanyak 254 orang, yangmengikuti ujian paket B sebanyak 927 dan yang mengikuti ujian paket C sebanyak 1.456 orang,” ujar Mas’ud.

Menurut dia yang paling baru pada program Ujian Nasional Paket ini adalah dengan adanya ujian paket C setara SMK dan ujian tersebut baru pertama dilakukan sepanjang dilaksanakan ujian paket C. “Sebelumnya, tidak ada ujian paket C setara SMK, yang ada adalah ujian Paket C setara SMA, kalau pun ada anak SMK yang ikut ujian seperti tahun lalu, mereka ikut pada mata pelajaran IPA, sementara untuk tahun ini, mata pelajarannya disesuaikan dengan mata pelajaran di SMK,” tambahnya.

Namun, imbuh Mas’ud, yang diujiankan bagi para warga yang mengikuti ujian paket C setara SMK hanya 4 mata pelajaran, yakni mata pelajaran pendidikan kewarga negaraan, matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. “Untuk tahun ini, ada sebanyak 27 orang yang ikut ujian nasional, ujian ini bisa dibilang terlambat, karena ada masalah di pusatnya, hingga tidak bisa dilaksanakan pada Bulan Juli kemarin dan baru bisa dilaksanakan pada bulan sekarang,” jelas Mas’ud.

Menurut dia, para peserta yang ikut Ujian pada paket C setara SMK adalah mereka yang tidak lulus pada SMK formal, maka diikut sertakan pada ujian paket C kejuruan. Hanya saja, terkait jumlah peserta yang masih minim, menurut Mas’ud, karena jumlahnya memang minim. “Di PKBM sendiri, masih belum ada kejar paket setara SMK, namun ini bisa jadi merupakan salah satu uji coba untuk kedepannya, aka nada paket setara SMK yang akan dilaksanakan di PKBM- PKBM yang ada di Kabupaten Subang,” tandasnya. (eko)

NumberOfComments

Ada kesalahan di dalam gadget ini
 
 
 
 
Copyright © Subang Raya
Design by Eko Subang