Rabu, 11 November 2009

Tumpukan Sampah Tak Tertangani di Kecamatan Klari

TEROR SAMPAH: Tumpukan sampah domestik dan Pasar Kosambi yang berlokasi di tepi Jalan Raya Curug-Kosambi Desa Duren, Kecamatan Klari, mulai mengeluarkan aroma tak sedap seusai diguyur hujan.

KARAWANG,RAKA-
Tumpukan sampah yang berlokasi di tempat pembuangan sampah sementara(TPSS) Kampung Kalihurip Desa Duren Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, seiring dengan pertambahan waktu semakin meluas. Bahkan, jak jarang sampah tersebut tumpah ke jalanan karena sudah tak tertampung bak kontainer yang disiagakan petugas kebersihan.

Apalagi volume sampah yang terus meningkat dan tidak diimbangi dengan kemampuan mengangkut sampah tersebut ke tempat pembuangan akhir (TPA) telah mengakibatkan tumpukan sampah semakin meluas dan kerap menebar bau busuk terutama di musim penghujan. Edi (43) pengelola cuci steam Familia ketika ditemui RAKA Selasa(10/11) kemarin mengatakan, tumpukan sampah yang berlokasi persis di samping tempat usahanya itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu.

Tumpukan sampah tersebut, pada awalnya hanya pada kisaran radius 2 meteran. Saat ini, tumpukan sampah itu sudah semakin meluas hingga 50 meteran dengan ketebalan lebih dari satu meter."Pada awalnya, warga menjadikan lokasi ini sebagai tempat pembuangan sampah liar.Sekarang, lokasi ini sudah menjadi tempat pembuangan sampah baik sampah yang berasal dari Pasar Kosambi dan berbagai perumahan yang ada di sekitar sini," ujarnya.

Pemicu terjadinya penumpukan sampah di lokasi ini, kata Edi, salah satunya disebabkan adanya peningkatan volume sampah baik sampah domestik (rumah tangga) maupun sampah pasar yang cenderung meningkat. Sementara, daya angkut statis sehingga dengan sendirinya penumpukan sampah meningkat."Kalau melihat peningkatan volume sampah saat ini, pengangkutan sampah sekali sehari sudah tidak memadai lagi. Idealnya, sampah dari sini diangkut tiga kali sehari," ucapnya.

Dikatakannya, untuk menanggulangi terjadinya penumpukan sampah tersebut, pihak pemerintah sebenarnya sudah membangun tempat pengolahan sampah (pembuatan pupuk kompos). Hanya saja, sambungnya, entah mengapa sampai sekarang belum dioperasikan."Mesin-mesinnya sudah ada, kalau mau lihat, itu tempatnya," katanya seraya menunjukkan bangunan yang berdiri disamping usahanya.

Tuba Suherman (51) yang mengaku sebagai penjaga bangunan pembuat kompos itu juga tak menampik soal belum dioperasionalkannya kedua mesin pengolah sampah itu. Bahkan, hingga kemarin, dirinya juga belum mengetahui secara pasti kapan mesin tersebut dioperasikan."Harapan saya mesin ini secepatnya dapat digunakan agar penghasilan saya meningkat," ujarnya.(ops)

Warga Miskin Siap Diasuransikan Untuk Memudahkan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

KARAWANG, RAKA – Keluarga miskin yang selama ini tidak tercover dalam progam Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atas dana subsdi dari Pemerintah Pusat, kedepan Pemkab Karawang tidak hanya sekedar memberikan subsidi yang sama melalui Jamkesda bagi mereka. Tapi lebih dari itu siap pula mengasuransikan warga miskinnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di semua rumah sakit yang ada tanpa diribetkan prosedur pengurusannya.

Seperti dikatakan Bupati Dadang S.Muchtar saat memberikan sambutan pada acara peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember dan Hari Kesehatan di lapang Karangpawitan, Selasa (10/11) pagi, bahwa rencana kearah mengasuransikan warga miskin di Kabupaten Karawang sedang dalam penggodokan bersama legislatif. “Kita memang belum sampai mengasuransikan semua warga Karawang. Mengingat duit yang Pemkab miliki masih terbatas,” ungkapnya.

Lanjut bupati, minimal sebagai langkah awal diprioritaskan kepada keluarga miskin diluar Jamkesmas. Karena dari sekitar 980 ribu warga miskin, data statistik yang menjadi pegangan pemerintah pusat untuk mengeluarkan Jamkesmas hanya bagi 630 ribuan yang diberikan kartu Jamkesmas. Selebihnya, kata bupati, berarti masuk tanggungan Jamkesda. inilah yang kemudian jadi bahan kajian untuk diikutsertakan dalam asuransi kesehatan.

Disebutkannya pula, APBD Jawa Barat siap membantu rencana program ini, Pekan kemarin, malah ada 7 orang anggota DPRD provinsi ini yang menemui bupati untuk membicarakan rencana program pemberian asuransi bagi warga miskin. “Kami sengaja menemui pak bupati di sini untuk mensinkronkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah -red). Biar nanti maching dengan program Pemprov,” ujar Deden Darmansah, salah seorang dari ketujuh anggota DPRD Jawa Barat yang berasal dari Karawang.

Dijelaskan dia lebih lanjut, di Jawa Barat sedang dikembangkan sistem jaminan sosial sesuai UU No.32/2004 pasal 22. Di sini, menurutnya, ada kewajiban Pemerintah Daerah. Oleh karenanya, Pemprov sedang mulai membahas Raperda tentang kesehatan. Di dalamnya menyangkut rencana pemberian Jaminan kesehatan provinsi (Jamkesprov). “Kami ingin sharing dengan semua Pemkab/Pemkot, termasuk Karawang. Mengingat jumlah keluarga miskin di provinsi ini mencapai 4,3 juta jiwa. Sementara yang tercover Jamkesmas hanya 3,2 juta jiwa,” tandasnya.

Sisa sekitar 1,1 juta jiwa lainnya, sambung Deden, sedang diupayakan masuk dalam Jamkesprov. Untuk mencari rekanan, ketentuan menghendaki hanya bisa dengan BUMN. Seperti PT Askes, PT Jamsostek, atau yang lainnya berstatus BUMN. Sebelumnya, anggota DPRD Karawang, Tono Bahtiar, sempat mengungkapkan keinginannya untuk mendorong agar rencana pemberian asuransi kesehatan bagi keluarga miskin dapat terealisasi. Sehingga bila niatan Pemkab di sini terlaksana, menjadi bagian dari program unggulan yang bisa saja nantinya diikuti daerah-daerah lain.

“Kalau rerncana ini bisa sampai terealisir, program-program pembangunan Pemkab Karawang makin luar biasa. Apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama warga miskin. Nantinya setiap warga tidak merasa makin sulit hidupnya ketika mengalami sakit. Begitu pun tidak perlu terlalu ribet harus datang ke rumah sakit. Cukup dengan berbekal kartu asuransi kesehatan, mereka langsung dapat terlayani kebutuhan pelayanan kesehatannya dengan baik,” hemat Tono. (vins)

Pelaku Sejarah Kemerdekaan :H.M. Idris : Generasi Muda Diminta Bersikap Dewasa

KARAWANG, RAKA – Kericuhan di arena Musda XI DPD KNPI Karawang usai pemilihan calon ketua, Sabtu (7/11) malam lalu, disorot oleh pelaku sejarah kemerdekaan RI, H.M. Idris. Menurutnya, sikap kaum muda terdidik bangsa ini mulai luntur dari nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan kesatuan. Mestinya, demokratisasi yang dijadikan pilihan dalam menentukan arah Indonesia kedepan, harus dipahami secara utuh untuk tetap belajar bersikap dewasa.

“Terus terang saya prihatin kalau memperhatikan perilaku generasi kita sekarang. Mulai dari antar mahasiswa yang sering diberitakan tawuran, hingga reaksi ketidakpuasan dengan sikap-sikap emosional setiap kali terjadi momentum suksesi. Baik di lembaga pemerintahan maupun di organisasi-organisasi kemasyarakatan. Ini fakta ironis anak bangsa kekinian. Sebenarnya apa sih yang dicari mereka? Saya sedih nilai-nilai persatuan dan kesatuan kita jadi terkoyak-koyak,” ungkap Idris saat ditemui sedang terbaring sakit di RS Cito tol interchange Karawang Barat, Selasa (10/11) siang.

Dikatakannya, ia teringat kata-kata Bung Karno, bahwa revolusi belum selesai. Yang ia pahami bahasa revolusi yang dimaksudkan Presiden RI pertama itu adalah revolusi sosial. Sehingga ketika anak-anak bangsa sebagai generasi penerus cita-cita para pahlawan pejuang kemerdekaan negeri ini tergerus oleh pengaruh luar, akibatnya bisa melupakan semangat nasionalisme. Ini kenyataan pahit. “Kita harus belajar banyak tentang sejarah, perjuangan, dan nilai-nilai kebangsaan,” tandasnya mengingatkan.

Sebagai pejuang kemerdekaan, Idris menggambarkan bagaimana susah payahnya anak-anak bangsa jaman itu berjuang ingin memerdekakan Indonesia dari cengkeraman kaum penjajah. Tanpa berharap imbal jasa dari siapa pun. Yang penting merah putih berkibar di bumi pertiwi dengan gagahnya. Namun ketika kemerdekaan sudah bisa direbut, bila generasi sekarang yang mengisinya melupakan nilai-nilai itu, ia merasa sangat teriris hatinya.

“Jaman sekarang orang lebih banyak berpikir tentang jabatan dan kekuasaan. Sehingga apapun bisa dilakukan. Makanya saya minta ketika Karawang memasuki Pilkada 2010, jangan terlalu memperlihatkan bagaimana kekuasaan harus direbut. Sementara mengeyahkan nilai-nilai kebangsaan yang didalamnya diperkuat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Perbedaan paham hal wajar dalam dunia politik. Tapi jangan lantas perbedaan menjadi alasan untuk terpecah belah,” pesan Idris yang telah masuk rumah sakit sejak Senin (9/11) akibat penyakit asma yang dideritanya.

Tambah dia, generasi anak bangsa bisa makin tidak jelas apa yang harus dilakukannya untuk negeri ini ketika satu sama lain saling menuntut hak tanpa memperhatikan kewajiban pada bangsa dan negara.Apalagi jika mengenyahkan sikap santun. Budaya timur yang menjadi ciri bangsa ini, menurut dia, mestinya, harus tetap dipegang teguh.

“Kita semua harus banyak introspeksi diri. Setiap kehendak tidak tercapai, jangan lantas mengekspresikan ketidakpuasan dengan menambah persoalan baru. Belajar berdemokrasi. Setiap ada keinginan harus lebih mempertimbangkan kemaslahatan Indonesia lebih baik. Jangan malah mengumbar kepentingan pribadi maupun golongan,” tandasnya sambil memperlihatkan buku sejarah tentang perjuangan dan keberadaan Karawang di jaman penjajahan tempoe doeloe hasil tulisannya sendiri.(vins)

Perhatikan CPNS Lokal Karawang

PURWASARI, RAKA - Penerimaan seleksi CPNS Karawang telah memasuki tahap akhir, tinggal dilakukan seleksi tulis setelah dilakukan seleksai administrasi. Dalam penerimaan seleksi CPNS tersebut, bukan hanya diikuti oleh CPNS asal Karawang saja, melainkan dari luar daerah pun mengikutinya. Kendati begitu, masyarakat berharap masyarakat asli Karawang bisa diprioritaskan dalam penerimaan CPNS tersebut. Hal tersebut dikatakan oleh salah seorang CPNS, Yusuf Akbar kepada RAKA, Selasa (11/10) siang.

Dilanjutkannya, saat ini masih banyak tenaga guru ataupun yang lainnya yang belum menjadi PNS dan pembukaan CPNS ini merupakan harapan mereka untuk segera menjadi PNs. Untuk itu CPNS harus bisa mengakomodir masyarakat asli Karawang. Karena kalau masyarakat terpilih tidak akan memiliki dedikasi tinggi untuk memajukan daerahnya sendiri, tapi walau demikian bukan berarti orang diluar Karawang tidak memiliki dedikasi untuk memajukan Karawang. "Khawatirnya setelah lulus CPNS minta dimutasi untuk menjadi PNS di daerah asalnya. Sedangkan tesnya di Karawang," tuturnya.

Yusuf menambahkan, dia memiliki optimisme pelaksanaan CPNS nanti bisa berjalan dengan baik tanpa ada indikasi kecurangan yang dilakukan sehingga pelamar bisa mendapatkan haknya dengan sama. Masyarakat sangat antusias menyambut CPNS ini karena menjadi PNS dinilai bisa meningkatkan kesejahteraannya. "Saya yakin CPNS dijalankan dengan baik oleh panitia, tanpa ada pelamar yang dirugikan. Saya berharap, pelamar asli Karawang bisa diprioritaskan dalam CPNS ini, walaupun CPNS sekarang bersifat umum sehingga masyarakat dari luar pun bisa mengikutinya," terangnya.

Menurutnya, banyak masyarakat yang menginginkan menjadi PNS. Untuk itu, CPNS merupakan jalan untuk menuju tujuan tersebut. Setiap orang harus diberikan kesempatan yang sama dalam mengikuti seleksi tersebut. Jangan sampai kesempatan tersebut tertutup oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. "Saya berharap seleksi CPNS bisa berjalan dengan transparan, semua masyarakat harus diberikan kesempatan yang sama. Banyak yang menaruh harapan besar pada seleksi ini agar dapat terealisasi, dan hal itu jangan sampai dikecewakan," terangnya.

Dilanjutkannya, PNS yang berkualitas, akan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap daerah dan hal ini harus dimulai dalam seleksi CPNS. Menurutnya, akan banyak masyarakat yang kecewa jika seleksi ini dilakukan tidak sehat, harus dilaksanakan dengan jujur dan adil. Upaya KKN dalam seleksi CPNS harus dihilangkan agar seleksi CPNS bisa berjalan dengan baik tanpa ada masyarakat yang dirugikan. "Jika daerah yang ingin maju, haruslah memiliki pegawainya yang berkualitas. Seleksi CPNs ini pun harus dilaksanakan dengan jujur dan adil, agar menghasilkan PNS yang berkualitas," harapnya. (asy)

Perhatikan CPNS Lokal Karawang

PURWASARI, RAKA - Penerimaan seleksi CPNS Karawang telah memasuki tahap akhir, tinggal dilakukan seleksi tulis setelah dilakukan seleksai administrasi. Dalam penerimaan seleksi CPNS tersebut, bukan hanya diikuti oleh CPNS asal Karawang saja, melainkan dari luar daerah pun mengikutinya. Kendati begitu, masyarakat berharap masyarakat asli Karawang bisa diprioritaskan dalam penerimaan CPNS tersebut. Hal tersebut dikatakan oleh salah seorang CPNS, Yusuf Akbar kepada RAKA, Selasa (11/10) siang.

Dilanjutkannya, saat ini masih banyak tenaga guru ataupun yang lainnya yang belum menjadi PNS dan pembukaan CPNS ini merupakan harapan mereka untuk segera menjadi PNs. Untuk itu CPNS harus bisa mengakomodir masyarakat asli Karawang. Karena kalau masyarakat terpilih tidak akan memiliki dedikasi tinggi untuk memajukan daerahnya sendiri, tapi walau demikian bukan berarti orang diluar Karawang tidak memiliki dedikasi untuk memajukan Karawang. "Khawatirnya setelah lulus CPNS minta dimutasi untuk menjadi PNS di daerah asalnya. Sedangkan tesnya di Karawang," tuturnya.

Yusuf menambahkan, dia memiliki optimisme pelaksanaan CPNS nanti bisa berjalan dengan baik tanpa ada indikasi kecurangan yang dilakukan sehingga pelamar bisa mendapatkan haknya dengan sama. Masyarakat sangat antusias menyambut CPNS ini karena menjadi PNS dinilai bisa meningkatkan kesejahteraannya. "Saya yakin CPNS dijalankan dengan baik oleh panitia, tanpa ada pelamar yang dirugikan. Saya berharap, pelamar asli Karawang bisa diprioritaskan dalam CPNS ini, walaupun CPNS sekarang bersifat umum sehingga masyarakat dari luar pun bisa mengikutinya," terangnya.

Menurutnya, banyak masyarakat yang menginginkan menjadi PNS. Untuk itu, CPNS merupakan jalan untuk menuju tujuan tersebut. Setiap orang harus diberikan kesempatan yang sama dalam mengikuti seleksi tersebut. Jangan sampai kesempatan tersebut tertutup oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. "Saya berharap seleksi CPNS bisa berjalan dengan transparan, semua masyarakat harus diberikan kesempatan yang sama. Banyak yang menaruh harapan besar pada seleksi ini agar dapat terealisasi, dan hal itu jangan sampai dikecewakan," terangnya.

Dilanjutkannya, PNS yang berkualitas, akan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap daerah dan hal ini harus dimulai dalam seleksi CPNS. Menurutnya, akan banyak masyarakat yang kecewa jika seleksi ini dilakukan tidak sehat, harus dilaksanakan dengan jujur dan adil. Upaya KKN dalam seleksi CPNS harus dihilangkan agar seleksi CPNS bisa berjalan dengan baik tanpa ada masyarakat yang dirugikan. "Jika daerah yang ingin maju, haruslah memiliki pegawainya yang berkualitas. Seleksi CPNs ini pun harus dilaksanakan dengan jujur dan adil, agar menghasilkan PNS yang berkualitas," harapnya. (asy)

Kamojing Rehab Rumah Kumuh

SALAH satu rumah kumuh yang diperbaiki di Kampung Kamojing Lebak, Desa Kamojing.

CIKAMPEK, RAKA - Sedikitnya, 10 rumah kumuh yang berada di Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek, akan diperbaiki oleh pihak desa. Perbaikan tersebut merupakan program tetap Desa Kamojing untuk memperbaiki rumah kumuh yang ada di desanya.

Menurut Kepala Desa Kamojing R Hidayat, Selasa (10/11), anggaran yang dipergunakan untuk memperbaiki rumah tersebut di ambil dari dana ADD yang telah turun beberapa hari yang lalu. Katanya, penentuan rumah yang diperbaiki berdasarkan hasil survei langsung ke lapangan oleh dirinya sendiri. survei tersebut dilakukan secara tetutup agar hasilnya lebih maksimal.
Menurut dia, rumah yang akan dibangunnya tersebut dalam keadaan yang cukup memprihatikan, lantainya hanya beralaskan tanah dan menggunakan bilik bambu.

"Saya prihatin melihat kondisi rumahnya benar-benar kumuh. Tidak ada ubin yang terpasang di lantai dan temboknya menggunakan bilik bambu. Saya salut mereka kerasan tinggal di tempat seperti itu," terangnya. Di desanya, lanjut Hidayat, terdapat sekitar 100 rumah kumuh. Rumah kumuh tersebut akan diperbaikinya setiap tahun, untuk tahun ini dialokasikan sebanyak 10 rumah. Anggaran yang dialokasikan untuk membangun rumah tersebut sebesar Rp 10 juta. Dana tersebut diambil dari ADD Desa Kamojing.

Sebetulnya, jelas dia, dana tersebut kurang cukup untuk memaksimalkan pembangunan rumah kumuh, akan tetapi dipergunakan semampunya. "Untuk tahun yang lalu, kami membangun sebanyak 20 rumah. Setiap tahun akan terus kami bangun, hingga tidak ada lagi rumah kumuh," ungkapnya. Diteruskannya, pembangunan tersebut hanya meliputi plestersasi. Karena hampir seluruh rumah kumuh yang akan dibangun saat ini hanya beralaskan tanah.

Akan tetapi perbaikan tersebut tidak bersifat kaku hanya untuk plesterisasi semata, namun kalau ada bilik rumah tersebut yang sudah tidak layak, itu diperbaikinya dengan tujuan agar masyarakat bisa memiliki tempat tinggal yang layak. "Kami tidak bisa membangun rumah kumuh dengan maksimal hingga tidak terkesan kumuh lagi, karena keterbatasan anggaran ya untuk sementara sedikit-sedikit dibangun. Ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat dalam bidan sosial," paparnya.

Selain plesterisasi rumah kumuh, tambahnya, dana ADD juga dialokasikan perbaikan jalan desa dan perbaikan posyandu. Untuk jalan, ungkapnya, diperbaiki sepanjang 600 meter. Selain itu, dialokasikan juga dana sebesar Rp 2 juta untuk perbaikan posyandu yang berada di belakang desa. "Tiga program ini merupakan prioritas pembangunan kami saat ini. Dari dana yang ada kami maksimalkan untuk meningkatkan pembangunan desa, supaya masyarakat bisa merasakan pembangunan desa walaupun belum maksimal," pungkasnya. (asy)

Rehab Drainase di Jalan Raya Klari Dinilai Lamban, Warga Takut Banjir

LAMBAT: Hingga kini, pembangunan drainase di Jalan Raya Klari masih belum selesai. Padahal, dikerjakan sudah cukup lama. Warga berharap, pekerjaan tersebut segera diseselaikan lantaran sudah memasuki musim hujan.

KLARI, RAKA - Hingga kini, pembangunan drainase di Jalan Raya Klari, tepatnya sebelum Terminal Klari, masih belum rampung. Padahal, saat ini sudah memasuki musim hujan.
Masyarakat daerah tersebut mengaku khawatir, kondisi tersebut menimbulkan banjir jika intensitas hujan telah tinggi. Karena pembangunan yang belum rampung akan menghambat saluran air sehingga air akan meluap ke jalan dan bukan tidak mungkin masuk ke bangunan yang ada di sepanjang aliran got tersebut.

Menurut salah seorang warga setempat, Teguh (24) yang ditemui RAKA, Selasa (10/11) siang, perbaikan saluran air tersebut telah dilakukan cukup lama, akan tetapi hingga saat ini belum selesai dikerjakan. Untungnya, curah hujan belum tinggi sehingga belum memiliki dampak apa-apa.

Tapi, katanya, tidak menutup kemungkinan beberapa minggu ke depan, intensitas hujan akan terus bertambah sehingga akan lebih banyak lagi membutuhkan saluran air. "Sekarang musim hujan sudah mulai masuk. Hari ini (kemarin, red) juga hujan turun cukup besar turun. Khawatir jika saluran air disini belum selesai diperbaiki, akan menimbulkan banjir," terangnya.

Ditambahkannya, saluran air yang diperbaiki, membuat saluran air tersebut menjadi dangkal dan terputus. Kalau debit airnya besar, tidak akan sanggup mengalirkan air dengan lancar, sehingga air akan meluap ke jalan. Sebelum itu terjadi, dia berharap agar perbaikan saluran air tersebut segera diselesaikan. "Biasanya kalau sudah memasuki akhir Nopember curah hujan sudah mulai tinggi. Saya berharap pembangunan saluran air ini bisa selesai secepatnya. Sekarang hujan masih jarang, jadi tidak akan terlalu berpengaruh, tapi kalau hujan sudah banyak turun khawatir terjadi banjir," harapnya.

Hal senada juga diungkapkan Agus (35), salah seorang pengguna jalan. Ia berharap pembangunan, selokan di pinggir Jalan Raya Klari tersebut bisa segera diselesaikan. Karena akan membuat jalan banjir ketika musim hujan tiba. Saat ini, selokan tersebut sudah digenangi air lantaran air tersebut tidak mengalir. Dikhawatirkan, jika hujan deras turun, selokan tersebut tidak akan sanggup menampung air. "Saya berharap saluran air bisa segera diperbaiki untuk menghindari terjadinya banjir disekitar jalan Klari, jika sudah terjadi masyarakat yang dirugikan," paparnya.

Selain itu, perbaikan yang belum selesai tersebut membuat Jalan Raya Klari tidak terlihat rapi. Penggalian saluran air tersebut sudah dilakukan sejak beberapa waktu yang lalu, akan tetap hingga kini belum rampung diselesaikan. "Saya tidak tahu kapan akan selesainya. Tapi saya berharap bisa diselesaikan secepatnya sebelum musim hujan benar-benar masuk, khawatir berakibat banjir," terangnya. Sayangnya, RAKA tidak berhasil memperoleh keterangan dari pihak pelaksana proyek tersebut lantaran di sekitar lokasi pekerjaan tidak ada pekerja maupun pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. (asy)

Cikampek Tuan Rumah Rally Championship 2009

CIKAMPEK, RAKA - Putaran ketiga dan keempat serie KFC Junior Championship 2009 akan digelar di Kawasan Madalapratama Permai, Dawuan, Kecamatan Cikampek. Rencananya, rally tersebut akan digelar pada 21 hingga 22 Nopember mendatang.

Diperkirakan, rally akan berjalan dengan seru, pasalnya akan diikuti oleh perally berbakat dari berbagai wilayah di Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh panitia humas, Helmy Sungkar, melalui siaran presnya kepada RAKA, Selasa (10/11) siang. Dilanjutkannya, kegiatan rally ini merupakan salah satu bentuk ajang pembinaan bagi para perally muda Indonesia yang ada di berbagai daerah untuk lebih mengasah kemampuan mereka. Pembinaan terhadap perally muda ini harus dimaksimalkan, agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dengan prestasi yang dimiliki.

Karena tanpa pembinaan dan even seperti ini, kemampuan perally muda akan mandul. "Pembinaan terhadap perally muda harus dimaksimalkan agar potensi mereka menjadi prestasi. Kejuaran seperti ini merupakan salah satu bentuk pembinaan, karena akan menambah jam terbang dan keahlian para perally muda," terangnya. Menurutnya, para peserta akan menjalani Total 20 SS (Special Stage) di Cikampek nanti sebagaimana jadual penyeleggaraan putaran ketiga dan keempat Serie KFC Junior Rally Championship 2009.

Hal ini akan memberikan kemudahan kepada para Peserta, bahwa keseluruhan 10 SS di setiap seri (putaran 3 dan putaran 4) ini akan digelar di tempat yang sama, dimana Panitia telah menambah salah satu bagian dari Lokasi SS di Dawuan untuk dijadikan Arena Special Stage (SS) yang berstandar nasional. "Oleh karena itu, mengingat penyelenggaraan tinggal 13 hari lagi, maka kesiapan untuk para calon peserta diharapkan bisa dilakukan secara maksimal untuk ikut terjun pada even Serie KFC Junior Rally Championship 2009 yang menarik ini," paparnya.

Selain itu, tambah Helmy, kejuaraan tersebut juga akan dimeriahkan oleh perally muda asal Sumatera Utara yang akan datang dalam jumlah cukup besar yang dikoordinir oleh Pengprop IMI Sumut, serta beberapa perally asal Kalimantan Timur. Apalagi beberapa perally asal Sumut saat ini berada di posisi kedua dan seterusnya di grup mobil-mobil 4 WD serta juga posisi pertama dan seterusnya dalam mobil-mobil Group 2 WD. "Artinya bahwa pada putaran pertama dan kedua di bulan Mei lalu para perally Muda asal Sumatera Utara cukup mendominasi posisi-posisi terhormat dirangking kejuaraan ini," paparnya lagi.

Dalam kejuaraan nanti, sambungnya, akan dimeriahkan pula oleh kahadiran salah seorang mantan navigator dunia, Tony Sirbombe yang akan mendampingi pembalap muda berbakat asal Indonesia Sean Gelael yang merupakan pemuncak klasemen pada kategori mobil group 4-WD. Hadiah yang akan diberikan bernilai ratusan juta. Hadiah tersebut merupakan hadiah pembinaan untuk terus memupuk kemapuan perally muda Indonesia untuk terus berprestasi.

"Nilai Hadiah untuk setiap juara umumnya adalah sebuah angka yang sangat baik bagi unsur pembinaan dan penghargaan kepada perally-perally muda ini agar dengan penghargaan yang didapatnya mereka dapat mempersiapkan diri mereka lebih baik lagi bagi prestasi mereka maupun kendaraannya untuk terjun dalam kegiatan-kegiatan Otomotif diwaktu mendatang khususnya ditahun 2010," pungkasnya. (asy)

SMPN 1 Jayakerta Sabet Juara Umum

JAYAKERTA,RAKA - Pramuka putra-putri SMPN 1 Jayakerta meraih juara pertama Lomba Giat, Galang dan Gembira (LG-3) 2009 tingkat Kwartir Cabang Karawang di Bumi Perkemahan, Banyuapit, Kecamatan Banyusari 6-8 Nopember 2009, kemarin. Kemenangan itu sekaligus mengantarkan sekolah ini sebagai juara umum tingkat kabupaten.

Senin (9/11), kemarin, usai upacara bendera, piala tersebut diserahkan kepada kepala sekolah oleh pemimpin regu putra-putri pramuka SMPN 1 Jayakerta. Prestasi ini merupakan yang pertama diraih sebagai prestasi tertinggi yang diraih sekolah tingkat Kwartir Cabang Kabupaten Karawang.

Sebelumnya, prestasi ini selalu didominasi oleh sekolah-sekolah di perkotaan. Ini membuktikan kerja keras semua pihak, baik siswa, pembina maupun guru sekolah yang sangat menunjang kegiatan kepramukaan. "Dukungannya sangat luar biasa oleh kepala sekolah," kata Pembina Pramuka Putri SMPN 1 Jayakerta, Teti Nurbaeti, S.Pd, Selasa (10/11) siang.

Sementara itu, Kepala SMPN 1 Jayakerta, Drs. Agus Imam Mulyana menegaskan, kemananga itu merupakan hasil kerja keras peserta didik yang cukup antusias dalam mengikuti kegiatan kepramukaan, juga pembina yang tiada henti memberikan bimbingan. "Kita sangat mendukung segala konsekuensi yang ada di sekolah, apalagi kalau kegiatan itu bisa mengharumkan nama baik sekolah," ucapnya.

Diketahui, juara pramuka ini tidak hanya sekali diraih, pramuka SMPN 1 Jayakerta sering merebut juara yang diselenggarakan di luar karawang. Namun, untuk tingkat Kwartir Cabang Karawang, baru tahun ini sekolah bisa mencapai prestasi tertinggi. Sementara, juara pertama lomba LG-3 putra di raih oleh SMPN 1 Jayakerta, juara dua SMPN 1 Karawang Barat dan juara tiga SMPN 1 Karawang Timur. Sedangkan untuk putri, juara pertama diraih SMPN 1 Jayakerta, juara dua SMPN 1 Telagasari dan jura ketiga SMPN 1 Karawang Barat. (get)

Penegakan Perda K3 di Tanjung Pura-Rengasdengklok Kurang Sosialisasi

RENGASDENGKLOK,RAKA - Penegakan Perda Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) yang digelar Satpol PP dinilai kurang sosialisasi. Akibatnya, banyak pedagang yang mengeluhkan tindakan tegas petugas pasca penertiban digelar.

Berdasarkan pantauan RAKA, puluhan kios pedagang ditepi jalan Tanjung Pura-Rengasdengklok yang dianggap mengurangi nilai estetika kebersihan, ketertiban dan keindahan akhirnya dirobohkan. "Kalau mau ditertibkan, kenapa baru sekarang. Lagi pula, saya tidak mengganggu ketertiban, kios tempat kami berjualan tidak mengganggu pejalan kaki," cetus Aman (34) PKL korban penertiban.

Menanggapi Penegakan Perda tersebut, PKL lainnya Dede (30) mengeluhkan tentang kurangnya sosialisi relokasi PKL yang dilakukan untuk penegakan Perda itu. Pasalnya, ia mengaku tidak memiliki lahan pencaharian lainnya setelah kios mie rebus miliknya yang kini ditertibkan. "Katanya ada lahan relokasi bagi PKL yang digusur. Namun kami belum tahu apa-apa soal relokasi tersebut. Setelah kios kami ditertibkan, praktis ekonomi keluarga terhenti, karena saya kini menganggur," paparnya.

Melihat hal itu, Kedua PKL tersebut merasakan langsung Peraturan Daerah yang sedang ditegakan. Akan tetapi, Didin (45) PKL lainnya beranggapan, mengapa penegakan Perda itu tidak di barengi dengan penegakan Perda lainnya. Seperti diketahui, Pemkab memiliki Perda nomer 19 tahun 2004 mengatur tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang didalamnya mengatur tentang kawasan hutan lindung alias zona hijau. Dan Pemkab memiliki zona hijau, seperti di Kecamatan. Pangkalan dan Tegal Waru.

Terpisah, Mahasiswa salah satu universitas di Kab. Karawang, Soleh (19) menyebutkan, Perda yang belum terlihat ditegakkan mengenai RTRW. Buktinya, aksi eksplorasi batu alam di zona hijau masih marak dilakukan. "dalam Perda itu menyebutkan jika zona hijau atau hutan lindung hanya diperuntukan kawasan pertanian dan perkebunan atau peternakan. Artinya, bukan untuk pertambangan. Namun begitu, justru rumor tersebut kian mencuat akhir-akhir ini di Kab. Karawang," katanya. (get)

Ismar: Polisi Salah Tangkap, Dimas Siap Hadirkan Warga Tunjuk Polisi yang Menganiaya

PEDES, RAKA - Pasca penangkapan aparat kepolisian terhadap sejumlah warga yang teridentifikasi sebagai tersangka, ternyata masih berbuntut. Pihak keluarga tersangka keukeuh Epi bin Astam yang masih ditahan di Mapolres Karawang tidak terlibat dalam peristiwa perusakan kantor Mapolsek Pedes yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Kami dibuat bingung oleh pihak penyidik kepolisian. Anak saya tidak terlibat aksi pengerusakan Mapolsek Pedes. Selain saya, keluarga teman wanita anak saya pun beranggapan serupa. Saat terjadi aksi pengerusakan Mapolsek Pedes, anak saya tidak ikut-ikutan," katanya setelah bertandang ke Kantor Redaksi Radar Karawang, sehari sebelumnya. Malah, tambahnya, Epi ditangkap dua hari pasca kejadian tersebut.

Dikatakan Dimas, selain Epi, kerabat Epi yang bernama Rastim bin Jasir, hingga saat ini masih dalam tahap penyidikan Polres Karawang dengan status tersangka. Sedangkan yang sudah menjalani proses tindak pidana ringan (Tipiring), ungkap Dimas, mereka diantaranya Riki, Duloh, Away, Sholeh, Dede, Rohmat dan Saju.

"Dari pengakuan mereka, semuanya mendapat penganiayaan dari oknum kepolisian. Epi pun, diduga terpaksa mengaku telah melakukan pengerusakan setelah mendapat intimidasi dari penyidik," kata Dimas. Tidak sampai disitu, bahkan Dimas dengan tegas menyatakan dirinya sanggup membawa sejumlah warga untuk menunjukan aparat kepolisian yang melakukan tindakan penganiayaan itu.

Dimas melanjutkan pihaknya telah menyiapkan kuasa hukum bagi Epi dan akan mengajukan gugatan praperadilan. Selain itu, pihaknya sudah mendapat dukungan dari Gerakan Nasional Penegak Hak Azasi Manusia (GPHAM). "Selain itu, kami pun akan didukung Lembaga Bantuan Hukum Fraksi Demokrat RI," ungkap Dimas.

Sementara itu, Kepala Dusun Kojengkang, Desa Kendaljaya, Warsum memaparkan akibat penangkapan itu, pihak keluarga sangat kehilangan sosok tulang punggung keluarga selain sangat terpukul. Terlebih, keluarga Epi termasuk dalam Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Padahal, pihak keluarga telah berkeyakinan Epi tidak bersalah karena tidak ikut dalam kejadian itu. "Ironisnya, beberapa hari setelah Epi di tangkap, kakek Epi meninggal dunia. Sedikit atau banyak, pasti ada kaitannya dengan penangkapan Epi,"kata Warsum.

Sekertaris Desa Kendaljaya Nali As Sidik menyatakan bahwa pihak desa melalui kades, Dora sering kali berkunjung ke Mapolres terkait kedua warganya yang dijadikan tersangka. "Kejadian itu spontan, meski tidak bisa dibuktikan secara fakta. Logika kami, kedua warga kami yang sekarang ini ditahan tidak memiliki ikatan persaudaraan dengan korban begal (matri W), "terangnya.

Sementara itu, aktifis Gerakan Nasinal Penegak Keadilan (GNPK) karawang Ismar S.M DcHk ketika dihubungi menyatakan aparat kepolisisan telah salah tangkap dan menduga kedua warga Kendal Jaya itu dijadikan sebagai tumbal. "Setelah kami menemui keduanya di LP belum lama ini, keduanya menyatakan telah melakukan apa yang disangkakan kepadanya setelah mendapat Intimidasi. Kami memang terlambat menangani hal ini namun akan kami teruskan hingga bentuk keadilan itu benar adanya, "tegasnya.

Secara terpisah Kepala Biro Operasional Reserse Kriminal (KBO Reskrim) Polres Karawang Iptu Tasman mengatakan, berkas perkara dua tersangka pengrusakan kantor Polsek Pedes sudah dilimpahkan ke kejaksaan dua pekan lalu. Namun, hingga kemarin belum ada jawaban dari penyidik kejaksaan apakah berkas tersebut sudah lengkap (P.21) atau tidak. "Sudah, berkas kedua tersangka sudah kita kirim ke kejaksaan. Mungkin besok (hari ini, red) atau lusa sudah ada jawabannya," ujarnya.

Pengiriman berkas perkara kedua tersangka ke kejaksaan dilakukan, tentunya, kata Tasman, setelah penyidik telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup dan dikuatkan dengan alat bukti yang sah dan keterangan saksi. "Jadi, berkas perkaranya diproses karena penyidik yakin kedua tersangka melakukan tindak pidana pengrusakan kantor Polsek Pedes saat itu," jelas Tasman.

Mengenai ke 16 tersangka lainnya, tandas Tasman, pihaknya hanya memproses perbuatan mereka melalui tindak pidana ringan (tipiring). Sebab, berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan, ke 16 warga itu tidak terbukti melakukan pengrusakan terhadap kantor Polsek Pedes. "Mereka hanya terbukti melakukan keonaran dengan membakar-bakar ban di jalanan sehingga mengganggu ketertiban umum," tandasnya. (get/ops)

Kenang Pahlawan dengan Puisi

CIBUAYA, RAKA - Ratusan siswa MTs Al Faridiyah Cibuaya menggelar upacara bendera dihalaman sekolahnya. Kegiatan itu sekaligus untuk memperingati hari pahlawan yang berlangsung, kemarin. Fihak sekolah sendiri memberi kesempatan kepada siswa menunjukan patriotismenya melalui pembacaan puisi dengan tema pahlawan.

"Kami mewajibkan para siswa untuk mebacakan puisi yang diciptakan Chaerul Anwar 'Karawang-Bekasi' untuk para siswa putra, dan 'Pahlawan Tak Dikenal' ciptaan Toto Sudarto Bahtiar untuk siswa puteri, "kata panitia selaku Pembimbing Osis MTs Al Faridiyah Cibuaya, Mifta Nur Huda kepada RAKA, didampingi Ka.Mts Husain BA, Wakasek.Mts Drs H. Saeful Bahri dan salah satu staff pengajar MTs Yogi.

Seperti diketahui, rakyat diseluruh negeri pun ikut serta dalam berbagai upacara untuk memperingati mereka yang gugur sebagai pahlawan perang. Mifta memberi sanjungan kepada mereka yang bertempur dan tewas dalam sejarah bangsa, dan menyebut sebanyak 305 siswa disekolahnya sebagai 'generasi baru dari pahlawan gugur.'

Ka. MTs Husain menambahkan telah Lebih dari ribuan tentara yang gugur sebagai pahlawan bangsa. Maka dari itu, kegiatan ini penting untuk mengenang selain menanamkan jiwa kepahlawanan kepada para siswa di sekolahnya. "Setiap hari pun, kami berkerjasama dengan pengajar dan pembimbing terus menanamkan jiwa kepahlawanan dan rasa patriotisme supaya para siswa akan lebih menghargai setiap karya maupun jasa orang lain baik dilingkungan sekolah, keluarga maupun bermasyarakat, "terangnya.

Menanggapi kegiatan tersebut, Ketua Osis sebagai siswa kelas 2,8B menyatakan rasa bangga dengan jasa para pahlawan negeri. "Kami tumpahkan perasaan itu, dengan membacakan puisi dan mading sekolah.. sebelumnya, untuk merasakan perjuangan para pahlawah, kami melakukan kegiatan napak tilas dari kecamatan cibuaya hingga ke kecamatan cemara jaya, "katanya. (get)

Koperasi Pegawai Cilebar

"Tahun 2010 mendatang Koperasi untuk para pegawai yang berada dilingkungan pendidikan UPTD Kecamatan Cilebar akan memiliki badan hukum yang sah.

Maka dari itu, koperasi yang bersifat simpan pinjam ini akan siap untuk membantu peningkatan kesejahteraan para guru maupun staf pendidikan yang berada di wilayah kami, "kata Kepala UPTD TK,SD Kecamatan Cilebar, Drs Anang Surtarman kepada RAKA.

Kata dia, sekarang ini pihaknya tengah merampungkan pembangunan gedung dengan anggaran yang telah di hasilkan koperasi itu, lebih dari 200 juta. Dengan adanya gedung ini seluruh pendidimaupun yang terlibat di dalam dunia pendidikan diwilayah cilebar tidak akan jauh jauh jika memerlukan sesuatu dari koperasi itu sendiri.

Ditambahkannya, koperasi seperti ini juga ada di wilayah UPTD kecamatan pedes. Bahkan, koperasi di wilayah ersebut telah menunjukan hasil dan kegunaannya bagi kami yang bekerja di dunia pendidikan. "siapapun yang bekerja untuk dunia pendidikan tak terkecuali berhak untuk mendapatkan bantuan dari koperasi tersebut. Apalagi dengan badan hukum yang akan segera di miliki koperasi itu, "terangnya.(get)

Dipicu Penangkapan Begal Motor


BUNTUT
dari perusakan kantor Mapolsek Pedes ternyata tidak selesai dengan hanya dikembalikannya belasan tersangka yang sebelumnya ditangkap petugas, dengan tuduhan terlibat aksi perusakan kantor polisi tersebut.

Sebab, dari belasan tersangka yang sudah dibebaskan rupanya masih tersisa dua tersangka lagi yang kini tinggal menunggu proses pengadilan. Berkasnya menurut Kepala Biro Operasional Reserse Kriminal (KBO Reskrim) Polres Karawang Iptu Tasman, sudah dilimpahkan ke kejaksaan dua pekan lalu. Meski menurut Kabiro Tasman hingga kemarin belum ada jawaban dari penyidik kejaksaan apakah berkas tersebut sudah lengkap (P.21) atau tidak.

Sementara Kapolsek Pedes, AKP Agus S, secara terpisah menuturkan kronologis peristiwa perusakan tersebut. Dituturkannya, pengerusakan Mapolsek dipicu tertangkapnya seorang begal atas hasil pengembangan. "Warga yang jengah dengan aksi begal bedatangan ke Mapolsek untuk mengetahui wajah pelaku, hingga berniat untuk menghakimi. Merasa tidak di tanggapi, warga akhirnya berbuat anarkis dengan melempari Mapolsek menggunakan batu. Tidak hanya itu, warga melakukan pembakaran ban mobil dan melakukan orasi. Akibatnya, atap genting dan kaca jendela Mapolsek Pedes rusak dan menjadi bukti aksi anarkis massa tersebut," ungkap Agus di Mapolsek Pedes.

Pasca kejadian itu, sweefingpun berlangsung. Belasan warga yang diduga terlibat dalam aksi perusakan itu ditangkap. Termasuk dua diantaranya Epi bin Astam dan Rastim bin Jasir, yang ditangkap dua hari setelah peristiwa itu, juga dengan tuduhan terlibat dalam aksi tersebut. Ironisnya, menurut pihak keluarga Epi yakni Dimas, setelah pihak keluarga melakukan penelusuran, sejumlah saksi justru menguatkan bahwa saat kejadian Epi tidak berada dilokasi kejadian. (get/ops)

Jiwa Kebangsaan di Karawang Sudah Tergores

KARAWANG, RAKA – Semua anak bangsa diharapkan untuk menjadi pahlawan-pahlawan pembangunan. Dengan kecintaan kepada negara atau tanah air, khususnya di Kabupaten Karawang. Kondisi saat ini jiwa kebangsaan sedang tergores. Berbagai persoalan yang muncul seringkali memicu keretakan nilai-nilai persatuan dan kesatuan.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Dadang S. Muchtar saat memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember, di lapang Karangpawitan, kemarin pagi. Dikatakannya, peringatan seperti ini mestinya menyadarkan semua pihak, bahwa kemerdekaan diperoleh sangat tidak gampang. Membutuhkan pengorbanan jiwa dengan tetesan darah para pahlawan dengan satu tekad, demi berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia lepas dari tangan penjajah.

“Tidak segampang itu bendera merah putih berkibar di bumi pertiwi ini. Sejarah membuktikan, Karawang adalah daerah pertama di Indonesia yang berani mengibarkan merah putih satu hari menjelang diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya Karawang dijuluki sebagai kota Pangkal Perjuangan. Peristiwa itu terjadi di Rengasdengklok. Camat Pranoto merupakan orang pertama yang mengibarkannya,” ujar bupati.

Karenanya, mulai tahun ini, Pemkab membangun tugu Proklamasi melalui APBD Perubahan 2009. Termasuk didalamnya membangun pula kantor Kecamatan Rengasdengklok yang ditempatkan di area tugu yang menjadi bukti sejarah perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, kantor kecamatan ini, kini masih berada di samping jalan atau depan pasar tradisional di sekitarnya.

“Kita juga membangun Tugu Surotokunto di Rawagabus Karawang Timur (dulu masuk wilayah Kecamatan Klari, red). Hanya saya sangat prihatin ketika melihat rehab taman makam pahlawan di Klari. Hasil pengerjaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Terkesan asal jadi. Ini berarti nol dari pengawasan. Karena tidak ada kontrol, pengerjaannya asal-asalan. Makanya saya perintahkan Dalprog dan Inspektorat untuk mengawasi, dan memeriksa langsung bagaimana pengerjaan pemborong proyek itu,” tegas bupati.

Selain itu, ia juga mempertegas bahwa orientasi atau arah kebijakan pembangunan Karawang lebih dititik beratkan pada kepentingan masyarakat. Dengan uang kas daerah yang dimiliki Rp 500 miliar, semua harus bisa dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Karawang. Karena dari total anggaran Rp 1,3 miliar, 60 persennya hanya habis peruntukannya untuk gaji pegawai. Diakuinya, pembagian yang tidak seimbang ini sulit dihindari. Mengingat aturan dan ketentuan dari Pemerintah Pusat telah mengatur seperti itu.

“Makanya dari uang senilai Rp 500 miliar bagaimana kita optimalkan kearah kepentingan masyarakat. Dari 3 prioritas pembangunan Karawang, yakni, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan, serta ditunjang pembangunan infrastruktur maupun pertanian, semua kita seimbangkan dengan tetap memperhatikan skala prioritas. Misalnya pendidikan, setelah kita genjot peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah, sekarang ini kita mengarah ke pemberian pendidikan ektra kurikuler bagi siswa kelas III SMP, SMA, maupun SMK dengan penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi internasional,” ujarnya lagi. (vins)

Komisi C Tanya Rumah Rakyat

KARAWANG, RAKA – Komisi C DPRD, Selasa (10/11), melakukan kunjungan kerja ke PT Galuh Citarum. Para wakil rakyat yang membidangi infrastruktur hingga perumahan ini berkehendak ingin mempertanyakan sejauhmana pihak pengembang yang telah berhasil membangun perumahan Galuh Mas itu kearah penyediaan perumahan yang terjangkau masyarakat kecil.

Kedatangan mereka diterima jajaran Direksi Galuh Citarum, Mandra Pratama dan Edi Buana. Menurut keterangan keduanya, perusahaan dibawah pemilik pengusaha Amen yang dikenal sebagai raja tanah di Karawang ini mengakui sudah merambah ke pasar yang dikehendaki Komisi C. Yakni, menyediakan produk perumahan type 30 sebanyak 300 unit. Kendati hingga kini serapan pasar di kelas itu terbilang lamban.

“Pasar property memang masih belum menggairahkan. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Terutama konsumen dari warga Karawang lebih memilih membangun rumah sendiri, dan tetap sulit meninggalkan kampung halaman dengan memilih tinggal di perumahan. Walau pun tetap ada perkembangan kearah perubahan. Tergantung bagaimana kita mampu melakukan pendekatan pasar,” ungkap Edi kepada RAKA usai rombongan DPRD keluar ruangan kantornya.

Sebelumnya, dalam pertemuan Komisi C dengan Direksi Galuh Citarum terungkap, bahwa perusahaan pengembang terbilang sukses ini mulai bergerak di bisnisnya tersebut sejak tahun 1995/1996 dengan mengantongi ijin investasi seluas 100 hektar. Lokasi berada di dua desa, Desa Sukaharja dan Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur. Selain perumahan untuk tempat tinggal, Galuh Citarum juga mengembangkan usahanya dengan membangun pusat perdagangan, hingga rencana kearah penyediaan tempat rekreasi keluarga.

Mengenai fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), Mandra, mengatakan, hingga kini seluruh kewajiban perusahaannya itu belum diserahkan ke Pemkab. Alasannya, dari semua luas tanah yang dimiliki, baru 30 persen telah terbangun. Di antaranya, 20 persen perumahan dan 10 persen pusat niaga. Jika semua target telah tercukupi, menurutnya, baru seluruh fasos/fasum tersebut dijanjikan bakal diserahkan kepada Pemkab, sesuai ketentuan.

“Selama ini perbaikan jalan akses ke Galuh Mas masih menjadi tanggungjawab perusahaan kami. Termasuk penyediaan sarana ibadah seperti masjid. Mengenai usulan anggota dewan agar disediakan musholla atau tempat ibadah di ruko-ruko, kami siap upayakan. Hanya ruko yang telah terjual, sudah menjadi milik konsumen. Kalau kami harus meminta ke mereka cukup sulit. Kecuali bagi ruko yang belum terjual. Ini masih memungkinkan untuk jadi perhatian kami,” ujar Mandra. (vins)

Belajar Komputer Gratisan, Yuk, Digelar Pihak SKB dan LPK Prisma Karawang

PUNYA keterampilan itu nggak selalu harus bayar, deh. Asal punya mau, semua bisa didapet gratis, kayak di program Kursus Para Profesi (KPP) yang digelar di Lembaga Pendidikan Keterampailan (LPK) Prisma, Karawang kerja bareng Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karawang.

Cuma lantaran gratisan tadi, nggak sembarang juga tuh buat kita-kita bisa masuk jadi pesertanya. Buat dasar keterampilan tadi, minimalnya harus udah bisa dikuasai. "Itu memang sudah jadi salah satu syarat utamanya. Begitu pihak SKB menerapkannya," aku pimpinan LPK Prisma, Pak Didi Rasidi.

Terang Pak Didi yang ditemani tenaga administrasinya, Mbak Nuraisyah, juga bukan cuma soal dasar kemampuannya seseorang bisa masuk di KPP, tapi juga keseriusan. "Soalnya program ini memang buat mendidik orang yang mau maju," sebut Pak Didi yang ditemui Gen-X di sekretariatnya, Jl. A. R. Hakim sekitar gonggo, Karawang Barat, Selasa (10/11) sore.

Penjelasan Pak Didi Rasidi juga dibenerin tuh sama pihak SKB Karawang. Lewat seorang personalnya, Bu Dra. Hj. Yuyun Yulistina, MPd saat ngebuka acara, katanya itu emang jadi kebijakan yang benar, deh. Sebab biaya kursus, kata Bu Yuyun, udah jadi program tahunan SKB. "Sebab itu hasilnya jelas harus maksimal," sebut Bu Yuyun.

Acara KPP di LPK Prisma ini isinya tentang program pelatihan teknisi komputer sampe kelar, yang mencakup pengenalan dan teknisi komputer, yang dijadwal berlangsung empat bulan sejak kursus dibuka. Kursus digelar saban Senin pukul 10.00-12.00 dan Kamis pukul 16.00-18.00 WIB, lewat dua tenaga pengajar Pak Dedi N. Sunantara, AMd dan Pak Iwan Kurniawan, AMd serta dua asistennya Pak Christi Kameswara dan Pak Andreas.

Dari hasil pemantauan pihak penyelenggara, akhirnya tercatat 20 peserta KPP. Para peserta itu di antaranya M. Hambali Saputra, Bambang Sumantri dan Candra CN (semuanya warga Adiarsa Barat), Gilang Nuari (Niaga, Karawang Barat), Yudha Dwi Cahyo (By Pass Karawang Barat), Tomi Haerudin, Yahya Ramdhani (Jatirasa, Karawang Barat), Usen, Ahmad Firdaus, Mardi Lestari, M. Sultan Muahir, Zaenal Arifin, Endang Mulyana, Daman (Telukjambe) Jerman Purnomo (Klari), Tasum (Jatisari).

Mengenai itu, anak kursus di LPK Prisma yang nggak termasuk program KPP ngakunya beruntung tuh yang bisa masuk. Cuap Adelia, Deasy R bareng Rangga yang tigaannya anak kelas XII bahasa SMAN 1 Telukjambe, soalnya pasti bisa langsung dimanfaatin, tuh. Kecuali kalo kerja langsung siap pake, "Buka jasa servis kan juga bisa. Wah..seneng banget, tuh," kata Adelia cs. (dea wahyudi)

Spj DAK Purwakarta Hampir Rampung

PURWAKARTA, RAKA - Surat pertanggungjawaban (Spj) dana alokasi khusus (DAK) 2009 bagi 91 sekolah dasar (SD) di kab Purwakarta termin I sudah hampir rampung seluruhnya diserahkan pada pihak DPKAD Pemkab Purwakarta.

Demikian disampaikan Bendahara Pendamping DAK Disdikpora kab Purwakarta Yeni kepada RAKA di lingkungan Kantor Disdikpora Kab Purwakarta, Selasa (10/11) kemarin. Menurutnya, semua laporan pertanggungjawaban pihak sekolah tersebut dalam prosesnya rata-rata sudah rampung di verifikasi dan disesuaikan. "Hampir 99 persen SPj nya sudah masuk dan di verifikasi.

Tinggal beberapa saja yang masih belum diberikan ke pihak DPKAD pemkab," katanya. Disebut, dalam penyelesaian SPj sendiri rata-rata pihak sekolah dasar penerima DAK tidak menemui kendala berarti. Bahkan, lanjutnya, beberapa sekolah penerima itu sudah merampungkan Spj jauh hari sebelum batas waktu yang sudah ditetapkan. " Tidak ada masalah. Semuanya lancar-lancar saja," ungkapnya.

Yani juga menyampaikan, pihak sekolah selanjutnya dipastikan bakal menerima DAK termin ke II setelah semua SPj termin I rampung diserahkan. "Ya, setelah SPj yang pertama rampung kemudian akan digulirkan yang tahap ke II. Diharapkan para penerima tak terkendala untuk menyelesaikan Spj berikutnya," ucapnya.(rif)

Moka Purwakarta 2009, Hanya Enam Pasang Mengikuti Final

PEMILIHAN mojang-jajaka 2009 Kabupaten Purwakarta yang digelar Dinas Perhubungan Pariwisata Pos dan Telekomunikasi (Dishubparpostel) usai digelar. Dari 81 peserta 6 pasang diantaranya lolos sebagai finalis. Rencananya 14 November mendatang acara puncak berlangsung di halaman pendopo Purwakarta.

Kadishubparpostel Iyus Permana kepada RAKA kemarin di ruang kerjanya mengatakan 81 kontestan moka 43 diantaranya adalah Mojang dan 24 Jajaka. Untuk kategori remaja sebanyak 9 Mojang dan 5 Jajaka kategori dewasa telah mengikuti seleksi dan menjalani pembinaan. Selain mengikuti kegiatan pemilihan MOKA dengan baik.

"Namun dari sekian banyak peserta hanya 6 Pasang yang akan mengikuti acara Final," terangnya. Pemilihan Moka 2009 itu, kata Iyus, untuk melahirkan MOKA yang berprestasi sehingga bisa menjadi duta pariwisata. "Semua kontestan yang masuk final merupakan MOKA yang berhasil memenuhi kriteria penilaian yang terdiri dari 3 B, beautiful (kecakapan), Brain (Kecerdasan) dan Behavior (tingkah laku atau sikap).

Sebelumnya mereka juga mendapat pembinaan dan pemberian materi dalam hal kemampuan bahasa Sunda dan Bahasa Inggris, etika, pengetahuan umum dan kepariwisataan," tambahnya. Selain itu, terang Iyus, peserta juga di tuntut untuk mengikuti tes tertulis, outbound dan unjuk kabisa serta audensi dengan Bupati Purwakarta. "Berbagai pembekalan yang mereka dapatkan kami memastikan mereka memang layak menjadi duta pariwisata Purwakarta," imbuhnya.

Masih menurut Iyus, Seluruh Kontestan MOKA juga mendapatkan pengetahuan di bidang kepemerintahan diantaranya pemberian pengetahuan tentang kebijakan pemerintah oleh Bupati Purwakarta, dengan demikian para finalis ini memang kontestan yang berprestasi dan di percaya bisa menjadi duta pariwisata. "Pemkab mengupayakan adanya perubahan paradigma peserta MOKA Purwakarta, sehingga pemilihan MOKA tahun 2009 ini Pemkab akan memberdayakan peserta MOKA ini dengan pembekalan yang matang, mereka juga dituntut untuk lebih kreatif seperti halnya pemilihan Abang Noni Jakarta.

sementara itu, melalui program pemkab Purwakarta, Dishubparpostel akan memfasilitasi dan mengembangkan potensi yang mereka miliki," kata Iyus, seraya mengatakan, diantara 6 finalis MOKA 2009, yang termasuk pada ketegori dewasa akan mendapat juara peringkat 1,2 dan 3 beserta juara mojang mimitan, fogenik dan pinilih. Sedangkan kategori remaja akan di cari juara peringkat 1,2 dan 3 beserta juara harapan 1,2 dan juara harapan ke 3. (Asep Ahmad)

DPRD Purwakarta Soroti TKA Ilegal

PURWAKARTA, RAKA - Dugaan keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal yang dipekerjakan di PT Indotama Fero Aloy sebagai tenaga kerja biasa dan bukan sebagai tenaga ahli, mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi IV DPRD Purwakarta. Mereka menyatakan hal itu lantaran telah menyalahi ketentuan yang berlaku.

Bahkan untuk memastikan kebenaran kabar tersebut, dalam waktu dekat ini wakil rakyat di komisi IV rencananya akan melakukan Inspeksi mendadak (SIDAK) ke perusahaan, selain akan meminta klarifikasi ke Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi Purwakarta, sebagai institusi pengawasan. "Saya memang telah mendengar adanya kabar itu. Tapi, secara pasti perusahaan apa, baru saya ketahui dari wartawan. Sehingga kami akan segera melakukan sidak,"kata Anggota Komisi IV DPRD Purwakarta Ragil Sukamto, kepada RAKA, kemarin.

Dikatakan Ragil, sidak yang akan dilakukannya untuk memastikan kabar adanya dugaan keberadaan tenaga kerja asing ilegal di perusahaan tersebut. Bahkan kata dia, rencana sidak itu juga untuk mengetahui TKA yang dipekerjakan. Sebab penempatan TKA dipekerjakan sebagai tenaga biasa, bukan sebagai tenaga ahli dianggap telah menyalahi ketentuan yang berlaku. "Sidak yang akan kita lakukan juga, bukan hanya ke perusahaan saja, melainkan kita juga akan mempertanyakan ke Dinas tenaga kerja sebagai institusi pengawasan,"tandasnya.

Saat ditanya kapan sidak akan dilakukan. Ragil mengaku paling lambat minggu depan. Bahkan kata dia, pihaknya akan sangat menyesalkan jika dalam sidak yang dilakukan nanti ternyata benar-benar terbukti. "Pokoknya dalam waktu dekat kita akan lakukan sidak. Kita pun sebenarnya, menyanyangkan mencuatnya permasalahan ini. Sebab terkait itu, sudah ada institusi yang mengawasinya,"kata Ragil.

Sementara itu, saat RAKA hendak mengkonfirmasi kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Purwakarta Sukoyo, sayangnya, yang bersangkutan selalu tidak ada ditempat. Bahkan aksi ini pun kerap dilakukannya, kendati belakangan terdengar kabar jika aksi mengumpatnya ini lantaran yang bersangkutan diduga telah "bermain mata" dengan perusahaan atas keberadaan TKA tersebut.

"Maaf bapak sedang keluar. Tadi memang benar ada di kantor, tapi sudah berangkat lagi, "kata kepala Bidang Pelatihan dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Purwakarta Dra Sugiyanti seraya mengatakan akan menyampaikannya kepada pimpinannya. Diberitakan sebelumnya, PT. Indotama Ferro Alloys (IFA) yang berlokasi di Kp. Conggeng Ds. Cilangkap Kec. Babakan Cikao, di duga telah memperkerjakan tenaga kerja asing (TKA) asal cina tanpa memiliki ijin.

Pasalnya, hal itu mengemuka setelah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Topan RI Purwakarta melakukan investigasi atas dugaan tersebut. Bahkan terkait itu, perusahaan ini pun beberapa waktu lalu sempat disidak oleh Bupati Purwakarta dengan kasus yang sama. Sekjen LSM Topan RI Edi Mulyadi Senin (9/11) kemarin menuturkan dari hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, ditemukan jika tenaga kerja asing yang bekerja diperusahaan itu di duga tidak memiliki ijin bekerja.

Kata dia, mereka pun hingga kini berleluasa bekerja dan mempoisikan diri sebagai pekerja biasa bukan merupakan tenaga kerja ahli. "Dari hasil investigasi kami hampir 90 persen pekerja diperusahaan itu merupakan TKA. Dan kami juga menemukan kejanggalan jika mereka tidak memiliki ijin,"kata Edi. Kejanggalan lainnya juga, kata Edi, saat pihaknya melakukan konfirmasi kepada perusahaan Jamsostek Purwakarta. Disebutkannya, ternyata perusahan yang dimaksud pun tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta jamsostek.

Apalagi, sambung dia terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing. Edi mengakui telah beberapa kali mengkonfirmasikan hal itu kepada pihak perusahaan. "Jangan sampai kita selalu mengalah dengan negara lain. Sebab Tenaga Kerja Indonesia yang mengais rezeki di Malaysia saja, kalau mereka bekerja tanpa surat – surat resmi tentu hukuman cambuk yang mereka harus terima, setelah itu mereka dideportasi kembali ke Indonesia dengan tidak membawa apa-apa. Maka sudah saatnya, kita pun harus membuka mata, terutama terhadap aparatnya,"tandasnya. (ton)

Dishubparpostel Purwakarta Terindikasi Kasus Gratifikasi

PURWAKARTA, RAKA - Purwakarta Coruption Wacth (PCW), Selasa (10/11) menyatakan menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi ditubuh Dinas Perhubungan Pos dan Telekomunikasi (Dishubparpostel) Kab Purwakarta. Indikasi itu terkait pengangkatan puluhan tenaga kerja sukwan (TKS) sejak 2005 hingga 2008 lalu.

Direktur Eksekutif PCW Purwakarta, Soni Surya, dalam keterangan persnya menyebutkan temuan dugaan penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi tersebut didapat dari hasil investigasi tim selama tahun 2005 s/d 2008. Dimana, dalam kaitan ini pihak Dishubparpostel melalui oknum terindikasi sudah melanggar Perbup No 70 Tahun 2005 selain UU Tindak Pidana Korupsi.

"Temuan kami sudah dilengkapi dengan testimoni para TKS yang menyebut bila pengangkatan mereka sudah dipungut rupiah dengan besaran sekira Rp 3 juta s/d Rp 5 juta oleh oknum Dihubparpostel dengan iming-iming bisa menjadi pegawai PTT (pegawai tidak tetap) untuk kemudian menjadi PNS (pegawai negeri sipil). Padahal, sesuai Perbup No 70 Tahun 2005 dan PP 48 Tahun 2005 seharusnya pihak dinas manapun tak lagi diperbolehkan melakukan perekrutan pegawai," terang Soni Surya.

Soni Surya juga menyebutkan, adanya perekrutan TKS di Dishubperpostel, yang nota bene dipekerjakan pada bagian vital penarikan retribusi dibeberapa titik di kab Purwakarta tersebut malah dikhawatirkan sarat dengan tindakan korupsi. Sebab, seperti diketahui para TKS tak memiliki jatah honor dari pihak pemerintah. Dalam artian, sambung dia, tidak menutup kemungkinan untuk menyambung kebutuhannya para pegawai tersebut bisa diindikasikan bermain saat melangsungkan pekerjaannya. "Malahan dari temuan kami dilapangan disebutkan bila sebagian dana retribusi pemerintah daerah juga diduga dialirkan ke pihak yudikatif dalam tempo harian, per minggu dan per bulan.

Artinya, dari dugaan tersebut bisa dimungkinkan juga bila sektor pendapatan daerah akan berkurang," ucapnya, seraya menegaskan pihak PCW masih akan terus menyikapi permasalahan ini sekaligus mengumpulkan bukti-bukti baru untuk kemudian diserahkan pada pihak yudikatif. Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Purwakarta, Iyus Permana, mengatakan bila pihaknya pun sudah mendengar dan menerima laporan terkait informasi ini. Bahkan dikatakan pihaknya sudah melakukan kroscek pada para TKS untuk mencari kebenaran menganai kabar tersebut.

"Hal ini bisa saja benar juga bisa tidak. Sebab setelah dilakukan kroscek para TKS yang mengaku sudah memberikan sejumlah uang pada oknum dalam perekrutan ini tak bisa menunjukan bukti tertulis berupa kwitasi. Karenanya, bila memang perlu pembuktian akurat tinggal kesaksian dari TKS saja kepada siapa uang tesebut sudah diserahkan," kata Kadishub Iyus Permana.
Iyus pun menyayangkan bila memang dugaan tersebut benar dan sudah terjadi di lingkungan Dishubparpostel. Meski demikian, dalam kepemimpinannya saat ini pihaknya menjamin tak akan ada lagi perekrutan TKS.

Selain itu, disebutkan pula bila terkait hal ini pihaknya pun kembali akan melakukan kroscek untuk mendapatkan keterangan yang lebih akurat. "Saya jamin dalam kepemimpinan saya tak akan ada lagi perekrutan TKS," tegasnya. Sementara itu, data dari Dishubparpostel kab Purwakarta menyebut jumlah TKS hingga 2009 ini sebanyak 243 orang terdiri dari 161 TKS (di terminal), 72 TKS (di Disjal), 7 TKS (di Pengujian), 1 TKS (di Angkutan), 1 TKS (di Sekretariat) , dan 1 TKS (di Teksar).(rif)

Haul Mama Sempur

PLERED, RAKA - Polsek Plered bersama Koramil, Pol PP dan Linmas setempat menggelar pengamanan ekstra, terkait acara khaulan KH. Tubagus Ahmad Bakri (Mama Sempur), yang digelar Minggu (15/11) mendatang. Kegiatan rencananya berlangsung di samping Pondok Pesantren Salafiyah Sempur.

Hal tersebut terungkap saat dilakukan musyawarah yang dihadiri oleh unsur Muspika Plered, termasuk Kapolsek Plered AKP. Asep Supriadi, Mantri Polisi Kec. Plered, Zaenal Abidin dan Babinsa Desa sempur serta aparat dan masyarakat Desa Sempur, yang bertempat di aula kantor Desa Sempur Kecamatan Plered, Selasa (10/11) siang.

Dalam musyawarah tersebut, terungkap, pada saat berlangsungnya peringatan khaulan di tahun-tahun sebelumnya dikarenakan sangat banyaknya pengunjung yang datang dan padatnya jumlah pedagang musiman disepanjang jalan desa sempur. Hal ini seringkali memicu terjadinya terjadinya pencopetan, parkir yang tidak teratur sehingga menimbulkan kemacetan dan pengelolaan retribusi parkir yang awut-awutan.

Menyikapi persoalan tersebut, Kapolsek Plered mengatakan, guna membantu dan mengamankan selama acara khaulan berlangsung sekaligus memberikan ketenangan kepada para pengunjung saat berziarah, pihaknya bersedia untuk ikut bekerja sama dengan yang lain terutama masyarakat desa sempur. Sehingga acara khaulan di tahun ini bisa berjalan lancar.

Pengamanan itu sendiri, lanjut Kapolsek, akan dibagi tiga titik. Titik pertama di daerah Cibolang. kedua, di dekat areal pintu masuk ke makam, dan ketiga di tempat parkir kendaraan pengunjung, yaitu di Kp. sempur kidul Desa Sempur. “Disetiap titik itu, akan dibangun sebuah posko yang petugas jaganya merupakan gabungan dari aparat Polsek Plered, Koramil, Pol PP dan Linmas. Sementara jalur transportasi menuju makam tersebut akan diberlakukan sistem satu arah” Tambahnya.

Sementara itu Ketua Bamusdes Desa Sempur, M. Yamin mengaku cukup lega dengan adanya kerjasama tersebut. Ia mengharapkan, acara khaulan yang ternyata sudah mulai dipadati pengunjung dan para pedagang sejak hari kemarin, tahun ini acara tersebut bisa berjalan lebih lancar tanpa harus meninggalkan berita-berita yang kurang enak didengar setelahnya. Selain tentang pengelolaan keuangan, maupun juga keamanannya. “Mudah-mudahan saja upaya kita ini adalah merupakan kelanjutan dari upaya yang telah di gagas oleh Mama Sempur, terutama dalam hal menyebarkan ajaran Islam yang humanis.” tandasnya. (nos)

Haryanto Ancam Bundir


PURWAKARTA, RAKA -
Aksi nekat Haryanto yang memanjat sebuah pohon angsana sebagai aksi percobaan bunuh diri yang dilakukan di Jalan Raya Sadang-Cikampek, tepatnya di daerah Bungursari, Purwakarta, Senin (9/11) malam kemarin, Telah menjadi perhatian warga sekitar. Bahkan aksinya itupun sempat menggangu arus lalu lintas diwilayah itu.

Berdasarkan pantauan RAKA, Adanya pria yang bertengger di atas pohon itu membuat heboh warga yang ada di bawah pohon. Tak lama setelah pria itu berada di atas pohon Angsana tersebut langsung menjadi bahan pergunjingan orang. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung memvonis pria yang bernama Heryanto asal Brebes, Jawa Tengah itu akan loncat ke bawah alias bunuh diri. Spontan, pergunjingan warga tersebut sampai juga ke telinga aparat yang segera mengirimkan petugas ke lokasi kejadian.

Anehnya, di saat aparat dan warga yang berada di bawah menyampaikan rayuan agar Haryanto turun tetap tidak digubrisnya. Haryanto malah tampak menikmati bertengger di atas dahan pohon bahkan sesekali menebar senyum dan melempar ranting yang dipotongnya ke warga yang berkerumun di bawah pohon. Upaya membujuk Heryanto ini agak alot, hampir dua jam lamannya petugas dan warga termasuk tokoh masyarakat mengingatkan Heryanto agar tidak loncat dari atas pohon tersebut.

Lagi-lagi, rayuan dari warga dan petugas seperti seolah diacuhkan dan dianggap tidak ada. Korban seperti menikmati menjadi tontonan masyarakat. Setelah tingkah laku Haryanto yang bertengger di atas pohon itu malah membuat senyum dan ketawa orang yang melihatnya, akhirnya diketahui bahwa pria asal Brebes itu mengidap kelainan jiwa. Oleh seseorang yang terbilang masih kerabatnya naik ke atas pohon dan berhasil membujuknya turun.

Aksi nekat yang dilakukan pria yang hanya mengenakan celana pendek dan berkemeja tersebut menjadi bahan pergunjingan masyarakat yang menyaksikan di lokasi kejadian. "Nekat juga orang itu mau terjun dari pohon," ujar seorang warga. Namun setelah diketahui pria yang naik ke atas pohon itu mengidap kelainan jiwa, warga yang berjam-jam menonton aksi nekatnya itu malah berujar,"Dikira bener mau loncat, eh ternyata orang gila".

Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Bungursari, Ajun Komisaris Apep Sukandar mengatakan setelah diketahui Heryanto itu mengidap kelainan jiwa. Hal itu diperoleh dari pengakuan orang tua Haryanto yang juga tinggal di sekitar daerah Bungursari. Menurutnya, saat berada di atas pohon Haryanto malah melempar-lemparkan potongan ranting ke bawah kepada warga yang naik pohon mendekatinya. "Orang tuanya langsung membawa pulang Haryanto yang mengidap kelainan jiwa," kata Ajun Komisaris Apep Sukandar. (ton)

PKL Plered Akan Ditertibkan

Kendati belum menentukan waktunya, namun pemerintah kecamatan Plered dalam waktu dekat akan menertibkan PKL Plered. Rencana itu terkait penegakan Perd tentang Ketertiban, Keindahan dan Kenyaman (K3) di kecamatan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Camat Plered, Rahmat Heriansyah, S.Sos.M.Si., ketika ditemui RAKA dikantornya, Selasa (10/11). Camat Heri menambahkan, jauh hari sebelumnya, penertiban yang sama terhadap PKL dan warga pasar lainnya pernah dilakukan. Namun, tidak lama kemudian mereka (para PKL, red) pun kembali menempati tempat asalnya. “Diawal kepeminpinan saya dulu pernah dilakukan penataan, namun karena tempat relokasinya belum ada, mereka pun kembali ke tempat semula,” Katanya.

Lebih lanjut dikatakan, proses penataan yang akan dilaksanakan sekarang tidak hanya dilakukan oleh aparat Kecamatan Plered, melainkan juga bekerja sama dengan Polsek Plered dan satpol PP. “Hal ini sengaja dilakukan, agar amanat Undang-Undang tentang Lalin dan perda K3 bisa diterapkan di Plered. Sementara tahapan penataan itu sendiri, dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan. Salah satunya adalah dengan pendekatan persuasif,” tandasnya.

Mantri Polisi Kecamatan Plered, Zaenal Abidin, ketika ditemui, mengatakan, pihaknya telah menerjunkan sekitar delapan personil Satpol PP untuk melakukan pendekatan kepada para PKL yang berada disepanjang pasar Plered. Tujuannya, lanjut Zaenal, agar para PKL bisa sadar dengan sendirinya untuk pindah, tanpa harus dipaksa. “Sebelum melakukan penertiban secara lansung kepada para PKL, kami terlebih dahulu melakukan pendekatan emosional. Selain itu, kami juga memberikan selebaran berupa himbauan yang isinya memberitahukan bahwa bahu jalan sepanjang pasar plered harus steril dari para PKL,”paparnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kapolsek Plered, AKP. Asep Supriadi, ketika ditemui secara terpisah. Untuk program penataan pasar tersebut memang betul, katanya, bahwa jajaran Polsek Plered juga dilibatkan bahkan sejak kemarin pihaknya telah mulai menerjunkan personilnya untuk stan by setiap pagi disepanjang pasar plered. “Namun, fokus kami (Polsek, red) adalah mengatur dan menata kelancaran lalu lintasnya saja. Termasuk didalamnya menertibkan mobil angkot dan juga elf yang seringkali malakukan parkir disembarang tempat sehingga menyebabkan kemacetan” ujarnya. (nos)

Unjuk Rasa di Purwakarta Warnai Hari Pahlawan


PURWAKARTA, RAKA
- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam lintas organisasi kemahasiswaan di Purwakarta kembali melakukan aksi unjukrasa ke kantor DPRD Purwakarta. Mereka mendesak agar para wakil rakyat segera menghentikan slogan “Digjaya Purwakarta” yang digemborkan Bupati Purwakarta dan mengembalikan semboyan Purwakarta dengan slogan “Wibawa Karta Raharja”.

Aksi yang dilakukan ini pun bertepatan dengan hari Pahlawan Selasa (10/11) kemarin. "Kami tidak ingin masalah ini dianggap sepele, Sebab slogan itu merupakan jati diri suatu daerah," kata salah seorang perwakilan mahasiswa dari BEM STIE Mutaqien Takdirul Azis kepada RAKA, kemarin di Gedung DPRD Purwakarta.

Menurutnya, dengan permasalahan itu seharusnya pihak DPRD segera melakukan peninjauan ulang dan mengkritisi secara serius. "Jujur kami sangat kecewa dengan sikap DPRD. Sebab dari hasil audience yang kami lakukan, DPRD pun seakan masih menutup mata dengan permasalahan ini,"tambahnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Purwakarta Asep Saefudin. Menurutnya, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang selalu menggemborkan slogan “Digjaya Purwakarta” seakan telah melunturkan slogan kab Purwakarta yang sebenarnya yakni "wibawa Karta raharja". Dia mengungkapkan, terbitnya peraturan Bupati (Perbup) No 33 tahun 2009 tentang Batik Kahuripan sebagai pengejawantahan dari peraturan Bupati no 16 tahun 2008 tentang Digjaya Purwakarta telah menyalahi peraturan yang ada di atasnya.

Sehingga mereka juga mempertanyakan landasan hukum atas terbitnya perbub tersebut. "Kami melihat, kini slogan Digjaya sendiri seakan sudah menjadi ikon Purwakarta. Dan kami juga melihat bahwa di perbupkannya slogan digjaya Purwakarta telah masuk dalam tatanan kenegaraan,"tandas dia. "Namun yang ironis darii hasil audience yang kami lakukan.

Slogan Digjaya Purwakarta itu sendiri dinyatakan ilegal. Nah lantas perbup itu berasal dari mana,"tanyanya. Dengan demikian, ia berharap para wakil rakyat yang duduk di DPRD itu segera melakukan sikap dan menghentikan slogan digjaya Purwakarta. "Masalah Ini pun telah masuk kepada tatanan ketatanegaraan. Jadi ini bukan masalah sepele lagi,"tandas dia.

Kontroversi seputar slogan kab Purwakarta yakni "Wibawa karta Raharja" dan "Digjaya Purwakarta" tampaknya akan terus mencuat. Menyusul aksi unjukrasa yang dilakukan lintas organisasi kemahasiswaan di Purwakarta secara berkesinambungan terus dilakukan. Aksi itu pun seakan dilakukan sebagai bentuk penolakan anti Slogan digajaya Purwakarta. Selain mereka menyatakan akan tetap terus melakukan aksinya jika DPRD Purwakarta tidak segera mengembalikan semboyan Purwakarta dengan slogan “Wibawa Karta Raharja”.

Menjawab desakan mahasiswa tersebut, legislator Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (P3), yang juga merupakan wakil ketua DPRD Purwakarta Hasanudin mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya telah melakukan rapim membahas permasalahan tersebut. Menurutnya, tidak ada masalah terkait legalitas perbup no 18 tahun 2009 tentang DIgjaya Purwakarta.

Hanya saja, kata dia setelah adanya masukan dari hasil audience dengan para pengunjukrasa akan terbitnya Perbup No 33 tahun 2009 tentang Batik Kahuripan sebagai pengejawantahan dari peraturan Bupati no 16 tahun 2008, pihaknya meyakini permasalah itu akan ditindaklanjuti.

"Dari hasil musyawarah kami sebelumnya, atas pembahasan perbup no 16 tahun 2008, bahwa slogan digjaya purwakarta hanya sebagai visi yang memang harus tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah sesuai amanat UU no 25 tahun 2004 tentang sistem perncanaan pembangunan Nasional. Jadi kami anggap legal. Tapi jika terbitnya Perbup No 33 tahun 2009 tentang Batik Kahuripan sebagai pengejawantahan dari peraturan Bupati no 16 tahun 2008, itu menjadi masukan yang akan kita tindaklanjuti,"ujarnya.

Kendati demikian, ia sangat menyanyangkan atas mencuatnya permasalahan tersebut. Bahkan kata dia, permasalahan ini harus menjadi pembelajaran bersama, yakni siapapun pimpinan kepala daerah yang nantinya akan menjadi Bupati dalam pemilihan mendatang , tidak perlu mencantumkan visinya di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, idealnya hanya disesuaikan saja dengan melanjutkan sesuai visi pemerintahan sebelumnya. "Artinya tinggal melanjutkan saja. Tidak perlu harus mengganti visi, yang akhirnya seakan mengganti slogan Purwakarta sebenarnya,"tukasnya. (ton)

Dana Operasional Aparat Desa Purwakarta Cair

PURWAKARTA, RAKA - Dana bantuan operasional propinsi untuk peningkatan kinerja aparat desa dan kelurahan tahun 2009 di Kabupaten Purwakarta tahap I sebesar Rp 10 juta akhirnya cair, Selasa (10/11) kemarin sore.

"Sore ini dana bantuan tersebut sudah digulirkan dari pihak provinsi ke masing-masing rekening desa," kata Kabag Pemdes Pemkab Purwakarta Nana Mulyana kepada RAKA melalui pesawat genggamnya, kemarin.

Disampaikan Nana, setelah digulirkannya dana bantuan tahap I tersebut para aparat desa dan kelurahan diharapkan dapat memanfaatkan anggaran bantuan ini, sesuai dengan ajuan proposal yang sudah diserahkan melalui pemerintah daerah yang kemudian sudah dilanjutkan ke pihak pemerintah provinsi .

"Kami berharap seluruh pemerintah desa benar-benar memanfaatkan dana ini untuk meningkatkan kinerja yang optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, seluruh pihak desa pun sesuai kewajibannya harus mampu membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana tersebut," jelasnya.

Sebelumnya, Nana juga sempat menghimbau kepada seluruh pihak pemerintahan desa agar para kepala selanjutnya mempersiapkan proposal tahap II agar pada bulan Desember mendatang dana bantuan ini bisa kembali dicairkan. "Jadi, bila proposal tahap II itu sudah diselesaikan sejak saat ini, para pemerintah desa pun kemungkinan pada Desember nanti setelah kita ajukan kembali pada pihak provinsi kemudian bisa mendapatkan kembali sisa dana bantuan tersebut," sebut Nana.

Seperti diketahui, dana bantuan keuangan operasional kinerja aparat desa dan kelurahan provinsi tahun 2009 ini dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama digelontorkan sebanyak Rp10 juta dan tahap berikutnya sebesar Rp 5 juta. Sementara peruntukannya diharapkan mampu meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur sebagai lini terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dari data provinsi disebutkan Pemprov Jawa Barat menggelontorkan dana sekitar Rp 88 miliar dari APBD 2009 untuk bantuan operasional peningkatan kinerja pemerintahan desa/kelurahan. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 5.242 desa dan 632 kelurahan di 26 kabupaten/kota se-Jawa Barat dengan ketentuan bantuan keuangan ini, 80% untuk tambahan penghasilan dan 20% untuk biaya umum yang meliputi pemeliharaan, ATK, cetakan, dan biaya pendukung operasional lainnya. (rif)

UPTD Pendidikan Ancam Kepsek

SUBANG, RAKA – Kendati pembangunan gedung sekolah tak boleh diserahkan kepada pemborong, namun ada indikasi hal tersebut masih tetap dilakukan oleh sejumlah sekolah yang saat ini menerima Dana Alokasi Khusus (DAK). Mengenai hal tersebut, pihak UPTD Pendidikan Ciasem mengancam akan menindak tegas sekolah yang nakal.

Pantauan RAKA, Senin (9/11) lalu, di dua sekolah dasar yang sedang melaksanakan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas, terindikasi pekerjaannya dikontraktualkan, selain itu juga terjadi kesalahan nominal dana. Di SDN Margaluyu I, pekerjaan rehabilitasi 3 ruang kelas ada indikasi diborongkan kepada pihak ketiga. Sementara di SDN Margaluyu II terjadi kesalahan nominal dana yang tercantum di papan proyek Rp 167,5 juta.

Sementara dalam ketentuan sementara dalam SK Bupati Subang nomor 421/Kep.–DISDIK/2009 lampiran 1 berkas tentang penentuan Lokasi Bantuan Rehabilitasi Pembangunan SD dan perpustakaan Sumber dana Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Subang, untuk item Kecamatan Ciasem XXVI nomor 3 SDN Margaluyu II Sukamandijaya biaya fisik bangunan Rp 187,5 juta dan meubeleur Rp 22,5 juta.

Sayangnya saat RAKA akan mengkonfirmasi Kepala SD Margaluyu I Ida Haryadi, yang bersangkutan sedang tidak ada di tempat. Menurut sejumlah guru di sekolah tersebut, pagi harinya yang bersangkutan ada di sekolah, namun saat itu pimpinannya sedang rapat di Kantor UPTD Pendidikan Ciasem. Demikian pula Kepala SDN Margaluyu II Uum Umayah, yang bersankutan sedang tidak ada di tempat. Menurut sejumlah guru di sekolah itu, Uum sedang rapat PGRI di Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Ciasem.

Sementara saat RAKA berada di kantor UPTD Kecamatan Ciasem, dijumpai Kepala UPTD denganpihak yang disebut-sebut sebagai kontraktor sejumlah proyek rehabilitas sekolah, Agus, warga Warungnangka. Namun kepada Kepala UPTD, Agus mengaku bahwa dirinya tidak memborong pekerjaan rehabilitasi ruang kelas di sejumlah sekolah yang ada di Kecamatan Ciasem, termasuk pekerjaan di SDN Margaluyu I. “Saya sama sekali tidak memborong pekerjaan, adapun tenaga kerja memang saya yang menyediakan, itupun yang membayarnya komite sekolah," aku Agus.

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ciasem H Dedi Supyandi mengancam akan melakukan tindakan tegas kepada sekolah yang melakukan pekerjaan dengan sistem borong, namun apabila sejumlah sekolah yang melaksanakan rehabilitasi ruang kelas meminta bantuan dari pihak lain tidak menjadi soal, karena memang sekolah yang melaksanakan pekerjaan rehabilitasi yang dibiayai DAK perlu arahan mengenai teknis pelaksana. (pir)

Lahan PJT II Jadi Pemukiman


SUBANG, RAKA – Meski di papan yang dipasang oleh pihak Perusahaan Umum Jasa Tirta (PJT) II Divisi III tertulis dilarang memanfaatkan atau membangun tanpa ijin, namun pada kenyataannya di sepanjang lahan milik PJT tersebut banyak rumah.

Padahal, di papan tersebut disebutkan, pihak yang mendirikan bangunan akan mendapat ancaman pasal 167 ayat 1 dihukum 9 bulan penjara, pasal 389 dihukum 2 tahun 8 bulan penjara dan pasal 551 dihukum denda. Maraknya bangunan serta gudang terseebut, belum diketahui motifnya, sengaja atau diperbolehkan pihak PJT. Lokasi-lokasi tanah milik PJT tersebut tersebar di wilayah Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Patokbeusi, Kecamatan Ciasem dan Kecamatan Blanakan.

Kepala PJT II Divisi III Wilayah Sukamandi Ining Heryawan hingga saat ini, sejak satu bulan lalu, dirinya menjanjikan untuk memberikan data jumlah lokasi-lokasi lahan PJT yang dimanfaatkan, disewakan dan digunakan oleh masyarakat secara resmi maupun tidak, belum juga memberikan data tersebut. “Saya pasti akan memberikan data penggunaan lahan milik PJT yang anda minta dan setelah kami siapkan anda akan kami hubungi,” ucapnya.

Selain ada lahan milik PJT II yang dijadikan pemukiman, ada pula lahan tanggul yang kini beralih menjadi lahan sawah. Seperti yang sebelumnya diberitakan, Ketua LSM Bidik Subang Edi Komara LC mengatakan, telah terjadi alih fungsi lahan tanggul yang saat ini menjadi lahan pesawahan, yakni mulai dari hulu ke hilir tanggul tersebut telah menjadi lahan produktif. Karenanya, kata ida, hal tersebut berimplikasi terhadap tanggul yang rawan jebol, karena badan tanggul sudah berkurang, rata-rata lebar tanggul tersebut telah berkurang.

Seperti contoh, katanya, badan tanggul sebelah kiri dari arah hulu hingga ke hilir kondisinya tidak sama, yakni lebar tanggul bervariatif, artinya lebar tanggul seluruhnya berkurang drastis, rata-rata lebarnya kurang dari 4 meter. Edi mendesak kepala seksi untuk mejelaskan batas sempadan dan badan tanggul BRBO 1 sampai dengan BRBO 7. “Jika kepala seksi tidak terima diklaim telah menyewakan atau mengalihfungsikan badan tanggul sepanjang saluran BRBO, itu hak dia, namun perlu dibuktikan bersama dengan pembuktian hukum terbalik, kapan dia akan turun bareng,” tambah Edi. (pir)

Warga Kampung Sumur Wedhi Usai Berobat, Kulit Ajeng Melepuh

DIISOLASI: Ajeng Putri Novita saat ini terbaring di ruang ICU RSUD Subang. Bocah tersebut kulitnya melepuh setelah meminum obat dari Puskesmas.

SUBANG, RAKA - Nasib naas dialami oleh Ajeng Putri Novita Rahmadani (8), warga kampung Sumur Wedhi, RT 03/01, Desa Sumbermulya, Kecamatan Haurgeulis, Indramayu. Kulitnya melepuh setelah berobat di Pukesmas setempat ketika berobat akibat sakit panas. Namun, bukannya kesembuhan yang didapat, melainkan kulitnya menjadi melepuh. Selain mengalami melepuh pada kulit, warna kulit siswi kelas 3 SD tersebut juga nampak hitam seperti terbakar.

“Kejadiannya Senin (2/11) minggu kemarin. Terus kami bawa ke Puskesmas setempat. Dari Puskesmas, kami mendapatkan empat macam obat, yakni, Supromox 250, Zink Dirpobel 24 Mg dan dua macam obat lainnya, masing-masing warna kuning dan putih, tapi tidak ada merknya,” jelas Radiwan (44), Ayah Ajeng. Namun, setelah meminum obat tersebut, pada muka anakannya muncul bintik-bintik merah di muka. ”Setelah itu ke seluruh badan, dengan bintik berwarna hitam,“ jelasnya.

Karena merasa khawatir dengan keadaan anaknya, Radiwan akhirnya mebawa Ajeng ke RS Sentot, Patrol, Indramayu. Ini dilakukan pada Selasa (3/11) malam sekitar pukul 22.00 WIB. Namun, menurut dokter di sana, Ajeng harus dirawat di ICU, sementara RS Sentot tidak memiliki ruang ICU. “Akhirnya kami di rujuk ke RSUD Ciereng Subang pada Rabu siang (4/11). Kami ditempatkan di ruang Anggrek (ruang isolasi) selama 4 hari, dengan obat secara umum. Tadi malam kami di pindah ke ICU, namun dengan obat yang sama seperti saat di ruang isolasi,” jelas Radiwan, saat menemani anaknya di ICU RSUD Ciereng, Subang.

Namun demikian, Pihaknya belum mendapatkan hasil pasti dari pihak RSUD Ciereng Subang. “Dari Dokter yang memeriksa di ruang anggrek, yakni dokter spesialis Kulit, Spesialis Anak dan Spesialis mata, kemungkinan melepuhnya kulit Ajeng karena Alergi Obat,” pungkasnya.
Ketika RAKA mencoba menghubungi dokter yang memeriksa Ajeng, RAKA tidak berhasil menemui ketiga dokter tersebut. Bahkan para wartawan yang akan melakukan liputan pun, diusir oleh pihak rumah sakit dengan alasan khawatir akan menularkan infeksi kepada pasien. (eko)

Dewan Merasa Dilecehkan BKD, Absen Hadiri Undangan Komisi A

SUBANG, RAKA - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Subang dianggap telah melecehkan kelembagaan DPRD, terkait dengan ketidakhadiran lembaga tersebut saat diundang oleh Komisi A DPRD Kabupaten Subang, Selasa (10/11).

Menurut Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Subang Nining W Suherman, DPRD Kabupaten Subang telah secara resmi mengundang BKD untuk melakukan hearing terkait dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2009 ini. Namun, tambah Nining, jangankan kepala BKD, stafnya saja tidak ada hadir satu pun.

“Padahal, kami sudah menunggu sejak pukul 11.00 Wib, namun mereka (pihak BKD) tidak ada yang datang satu pun. Ini jelas-jelas melecehkan DPRD secara kelembagaan, sebab undangan yang kami berikan ke BKD tersebut ditandatangani langsung oleh wakil ketua,” ujar Nining.

Hal yang paling membuat para anggota Komisi A DPRD Kabupaten Subang marah besar, tambah Nining, dengan adanya ucapan dari kepala BKD Kabupaten Subang Ayi Darajat, yang mengatakan jika pertemuan dengan Komisi A DPRD Kabupaten Subang, tidak penting. “Kami mengundang BKD itu karena ada urusan negara, urusan tentang masyarakat Kabupaten Subang, kami akan menanyakan tentang mekanisme penerimaan CPNS, dan malah dianggap tidak penting. Dan ucapan kepala BKD tersebut didengar oleh seluruh anggota komisi A, sebab waktu saya telpon langsung pake loudspeaker,” tambah Nining.

Menurut anggota Komisi A DPRD Kabupaten Subang dari Fraksi Demokrat Bogi Sedyatmo, yang akan dibicarakan adalah terkait dengan proses pelulusan para calon PNS yang akan mengikuti proses seleksi CPNS. Sebab, tambah Bogi, saat Komisi A melakukan hearing ke BKD, para kepala bidang yang ditemui mengatakan bila semua itu tergantung dari kepala badan.

“Saat itu yang kami temui adalah kepala bidang pengadaan, mereka mengatakan jika proses penentuan CPNS mana saja yang bisa diterima ada di kepala badan, ini harus dikonfirmasikan kebenarannya. Selain itu, pada proses ujian, perguruan tinggi mana yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian dan bentuk MoU-nya seperti apa. Kami juga harus tahu, karena kami merupakan slah satu bagian dari pengawasan tersebut, ini kok malah tidak datang, terus terang kami kecewa dengan hal ini,” tandas Bogi.

Sementara anggota Komisi A dari Fraksi PDI Perjuangan Pepe Surya Subagja mengatakan, seharusnya Kepala BKD Kabupaten Subang tidak melakukan hal tersebut dan menghadiri undangan dari Komisi A DPRD Kabupaten Subang, jika ada keperluan yang lain pun, itu bisa dilakukan setelah melakukan pertemuan dengan Komisi A.

“Bukan ingin di hormati, namun secara kelembagaan harusnya ada bentuk penghargan dari pihak mereka kepada Kami, karena yang kami urusi ini juga kan kepentingan warga Kabupaten Subang, bukan semata- mata kepentingan Kami. Idealnya kan, jika mereka tidak bisa hadir, minimal mereka mengutus salah satu orang dari mereka ke sini (DPRD, red) untuk menyampaikan ketidakhadiran mereka, untuk kemudian kita agendakan kembali pertemuan selanjutnya, ini tidak ada satu pun dari mereka yang datang kemari,” tambah Pepe.

Saat dihubungi telepon genggamnya, Kepala BKD Kabupaten Subang Ayi Darajat mengatakan, ketidakhadirannya karena ada keperluan yang sangat mendesak terkait dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Subang. “Saya sedang di Bandung, sedang mengurus beberapa berkas yang belum terselesaikan, diantaranya para CPNS sampai sekarang belum mendapatkan nomor, kalau tidak segera dikejar, para CPNS tidak akan bisa mengikuti seleksi dan saya janji ketemu jam tiga ini,” jelas Ayi. (eko)

Sosialisasi Jamkesmas Diminta Lebih Rinci

SUBANG, RAKA - Komisi D DPRD Kabupaten Subang meminta agar hal ikhwal tentang jaminan kesehatan masyarakat disosialisasikan kepada masyarakat secara rinci. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Subang Sugiyanto, usai pertemuan dengan Direktur BRSUD, Selasa (10/11).

"Keluhan dari masyarakat tentang pelayanan Jamkesmas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cierang Subang adalah bukti bahwa kurangnya penyampaian sosialisasi tentang Jamkesmas terhadap masyarakat," ungkap Sugyianto.

Selain terkait dengan pelayanan Jamkesmas di rumah sakit, tambah Sugiyanto, Hal yang paling penting lagi adalah sosialisasi mengenai hak yang diperoleh oleh masyarakat pemilik Jamkesmas itu sendiri. "Mungkin kita juga bisa menempelkan informasi hak-hak yang diterima masyarakat pemilik Jamkesmas di RSUD Cierang," tambahnya. Menurut Sugiyanto, saat ada pasien yang masuk ke rumah sakit, mereka harus dilakukan penanganan medis terlebih dahulu, tanpa harus mengurus prosedur administrasinya dan pengurusan administrasi tersebut bisa dilakukan menyusul, setelah ada tindakan dari pihak rumah sakit.

Sementara menurut Direktur RSUD Subang Aseng Junaedi, pihaknya telah melakukan langkah perbaikan terhadap pelayanan Jamkesmas di RSUD Subang. Yakni mulai dari perbaikan di bidang pelayanan, personil dan paramedis untuk bisa memberikan standar operasional pelayanan yang maksimal terhadap seluruh pasien. “Begitu pula, mengenai kondisi keluhan obat bagi para pasien. Kami telah melakukan konsolidasi dengan bidang terkait untuk bisa melakukan langkah tepat supaya obat bisa tetap tersedia di RSUD Ciereng," jelas Aseng.

Sedangkan mengenai sosialisasi hak pemilik Jamkesmas berupa hak pelayanan rawat inap, diagnosa di laboratorium, pelayanan rawat satu hari serta pelayanan rawat jalan, menurut Aseng, pihaknya siap melakukan sosialisasi secepatnya. “Dalam satu minggu ini, semuanya akan segera terlaksana, seperti yang saya janjikan kepada para pendemo kemarin, saat ini semuanya tengah kami urus, agar pelayanan terhadap publik, bisa dilakukan secara maksimal, karena rumah sakit tersebut adalah rumah sakit milik masyarakat,” jelas Aseng. (eko)

Pahlawan Inspirasi Pembangunan Kabupaten Subang

SUBANG, RAKA - Semangat para pahlawan yang ingin merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, seyogyanya dijadikan sebagai salah satu inspirasi masyarakat dalam membangun Kabupaten Subang. Harapan tersebut diungkapkan Wakil Bupati Subang Ojang Sohandi saat menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember yang dilakukan di Alun-alun Subang, Selasa (10/11).

“Sebagai bangsa yang konsisten menghargai jasa pahlawannya, maka peristiwa 10 Nopember 1945 memang patut dikenang, karena sejarah telah membuktikan bahwa pertempuran yang terjadi pada waktu itu adalah sebagai peristiwa heroik yang melibatkan seluruh bangsa dan elemen masyarakat yang mempertaruhkan harga diri dalam mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 yang didorong atas ketakwaan kepada Allah SWT, rasa cinta tanah air, rela berkorban pantang menyerah, percaya pada kemampuan diri sendiri dan tanpa pamrih,” ungkap Ojang.

Menurut Ojang, berbagai masalah bangsa yang secara aktual masih menjadi fokus perhatian utama pemerintah dan bangsa Indonesia saat ini. Seperti masalah kemiskinan dan pengangguran, masalah kesehatan, pengangguran dan pendidikan, masalah kenakalan remaja, konflik dan kerusuhan antar warga serta ancaman separatis yang dapat mengarah pada gejala disintegrasi bangsa.

“Persoalan kita upayakan dengan mengubah karakter dengan menghilangkan kemalasan akal budi dan budaya kebiasaan ketergantungan pada pihak lain. Oleh karena itu, kalau kita ingin merubah masa depan yang baik maka karakter dan kebiasaan kita perlu ada perubahan secara simultan dalam seluruh perilaku dan kebiasaan keseharian. Marilah kita mulai detik ini niatkan dalam hati membangun negeri dengan dilandasi semangat dan nilai kepahlawanan yang sesuai dengan kemampuan profesi masing-masing,” ajak Ojang.

Ojang mengandaikan, Sebagai pelajar misalnya hendaknya belajar dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan alih teknologi agar menjadi orang yang berharga dan bernilai jual dalam posisi tawar yang tinggi. Begitu pula yang berperan sebagai birokrat hendaknya dapat memberikan pelayanan terbaik dengan karya inovatif bagi memaslahatan orang banyak. Bagi aparat penegak hukum kendaknya bersikap adil dan menjadi pengayom serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.

“Profesi dan keahlian apapun yang kita miliki, apabila didayagunakan untuk kepentingan dan masa depan bangsa dan negara maka harapan dan cita-cita menjadi bangsa yang adil dan sejahtera akan terlihat dengan jelas,” tambah Ojang. Menurut Ojang, pembangunan di Kabupaten Subang yang terus berjalan memerlukan dukungan dari semua pihak. Karenanya, memerlukan para pejuang pembangunan yang bernilai kepahlawanan sejati.

Bukan sebagai pejuang yang berpura-pura sebagai pahlawan atas nama rakyat, tetapi malah jadi penghambat jalannya pembangunan bahkan membangun persoalan-persoalan baru yang membebani rakyat dan pemerintah. Usai kegiatan upacara tersebut, Ojang Sohandi memberikan bantuan untuk program PNPM Perkotaan yang diberikan kepada 3 kecamatan, yakni Kecamatan Jalancagak, Kecamatan Subang dan Kecamatan Pamanukan. Bantuan tersebut senilai Rp 900 juta. (eko)

NumberOfComments

Ada kesalahan di dalam gadget ini
 
 
 
 
Copyright © Subang Raya
Design by Eko Subang