Senin, 09 November 2009

Musda KNPI Karawang Berujung Ricuh

DEMOKRASI RICUH: Di akhir perhelatannya, Musda DPD KNPI Karawang diwarnai kericuhan yang sedikit memalukan. Beruntung, suksesi kepengurusan wadah organisasi pemuda yang menelan ratusan juta dana APBD Karawang itu dapat diredam sebelum terjadi baku hantam yang tidak perlu.

KARAWANG, RAKA – Puncak acara Musda ke-XI KNPI dengan agenda pemilihan calon ketua, Sabtu (7/11) malam, berakhir ricuh. Beberapa orang peserta nyaris baku hantam. Bahkan salah seorang pimpinan sidang, Deden Permana yang mestinya lebih bisa netral dan mengontrol emosinya sempat meloncat dari mimbar sidang dengan emosi meninggi untuk mengejar seorang peserta sidang yang terus melakukan interupsi. Kendati suasana ricuh akhirnya dapat dikendalikan, tak urung membuat panitia sempat kelabakan hingga semua ikut turun tangan untuk melerai.

Suasana kacau terjadi saat seorang peserta bernama Lukman Nurhakim dari OKP Pemuda Pancasila melakukan interupsi. Ia memprotes hasil pemilihan yang dinilai terdapat tata tertib Musda yang dilewatkan. Yakni, pasal yang mengatur soal penyampaian visi/misi, sebelum bakal calon dinyatakan sebagai calon. Tak urung, interupsi yang disampaikan Lukman tersebut memicu interupsi lain. Baik yang sependapat dengan apa yang dikemukakan Lukman maupun yang kontra.

Hujan interupsi terus bergulir, sementara pimpinan sidang Yaya Ropandi dari DPD KNPI Jawa Barat, akhirnya membiarkan interupsi terus mengalir. Lukman pun berkali-kali melakukan interupsi. Inilah yang kemudian memancing pendukung calon Abdul Azis turun melompat ke tengah sidang sambil memprotes keras pimpinan sidang.

Para pendukung Azis meyakinkan pemprotes tahapan, bahwa pimpinan sidang telah dengan benar melakukan tugasnya. Hal itu tercermin dari pasal 20 tata tertib Musda atas hasil kesepakatan semua peserta. Yakni, apabila caon ketua DPD KNPI Kabupaten Karawang masa bhakti 2009-2012 mendapat dukungan 50% + 1 suara dari peserta Musda ke-XI, maka dinyatakan sebagai ketua DPD KNPI terpilih.

Hasil pemilihan itu dimenangkan Abdul Azis dengan mengantongi 45 suara atau 58%. Disusul suara terbanyak kedua didapat Lukman N. Iraz dengan mencatatkan angka perolehan 30 suara atau 41%. Sedangkan nama calon Abdul Majid hanya mendapatkan 1 suara.

Setelah mendengar pendapat dari perwakilan pengurus DPD KNPI Jawa Barat, akhirnya pimpinan sidang menyatakan hasil pemilihan dinyatakan sah. Kalau pun sebelumnya, pendapat delegasi GP Ansor, Emay Ahmad Maehi, maupun delegasi pengurus DPD KNPI Karawang demisioner, Suroto, tidak juga jadi pertimbangan pimpinan sidang untuk segera menutup sidang.

Sehingga tidak aneh ketika suasana aula Husni Hamid Pemkab yang dijadikan tempat berlangsungnya Musda KNPI ini sempat gaduh oleh kericuhan yang terjadi. Sampai kemudian Lukman N. Iraz naik mimbar untuk menenangkan para pendukungnya. Ia dengan tegas mengatakan, selama ini dirinya dengan Abdul Azis tidak ada masalah apapun. Jadi, ketika kemenangan diperoleh rivalnya itu, ia dengan jiwa besar mengakui atas keberhasilan Abdul Azis untuk menduduki kursi ketua DPD KNPI Karawang periode 2009-2012.

Demokrasi Kaum Muda? Sementara itu, Ketua DPD KNPI demisioner, H.A. Suroto, tidak sependapat kalau suasana hasil pemilihan calon ketua di Musda ke-XI KNPI, Sabtu (7/11) malam, disebut ricuh. Menurutnya, situasi memanas akibat munculnya hujan interupsi merupakan bagian dari dinamika demokrasi ala pemuda.

“Itu bukan ricuh. Tapi emosional tak terkontrol dari temen-temen. Makhlum namanya jiwa muda. Sebenarnya inilah bagian dari dinamika demokrasi di kalangan kaum muda kita. Padahal kalau lebih memilih bersikap rasional, bisa diselesaikan semua perbedaan pendapat dengan kepala dingin. Tapi saya tetap menilainya hal wajar. Letupan emosional memang masih cukup menonjol,” ujar Suroto.

Ia berharap keberadaan KNPI kedepan dengan kepengurusan baru hasil Musda ke-XI lebih kritis, konstruktif, dinamis, tapi lebih demokratis. Diharapkan, bermunculannya kelompok muda usia bisa melahirkan calon-calon pemimpin masa depan, khususnya bagi Kabupaten Karawang. Bagi calon yang menang, diingatkan Suroto, adalah sebuah kesombongan yang diuji. Sedangkan calon yang kalah, disebutnya, sebagai kemenangan yang tertunda.

Sedangkan komentar Abdul Azis yang telah mengantongi suara kemenangan untuk duduk di kursi ketua DPD KNPI Karawang periode 2009-2012, mempertegas sikapnya bahwa hasil Musda kali ini bukan sekedar kemenangan dirinya. Namun kemenangan semua pemuda di Kabupaten Karawang. Terutama juga kemenangan Lukman N. Iraz dan kemenangan Abdul Majid.

“Tugas saya menyusun pengurus yang representatif, akomodatif, tanpa mengurangi nilai-nilai selektifitas. Program kedepan adalah bagaimana menyentuh pemuda hingga ke tingkat desa/kelurahan. Saya yakin ada skill-skill tersembunyi yang selama ini belum terungkap. Makanya tugas kepengurusan KNPI kedepan bagaimana melakukan kegiatan ril hingga ke tingkat bawah, dan menyentuh masyarakat langsung,” ungkap Azis.

Mengenai sikap dirinya terhadap pemerintah, Azis menegaskan, bahwa KNPI sebagai wadah bernaungnya seluruh kekuatan kepemudaan di Karawang harus mampu menjadi kekuatan pendorong bagi pembangunan. Termasuk harus turut terlibat di dalamnya. “KNPI memang bukan corong pemerintah. Tapi bukan pula musuh pemerintah. Kritik yang kita bangun lebih mengarah ke konstruktif. KNPI ini arahnya buka ke pergerakan. Cara penyampaian kita ada metodenya dengan memperhatikan etika. Sinergis sajalah,” tandasnya.

Soal dikotomi antara pengurus berusia lanjut (di atas 40 tahun -red), Azis mengaku tetap realistis pada kondisi yang ada. Apalagi ketika pengurus OKP masih cukup banyak diisi kaum tua. “Kita tidak akan mungkin menolak mereka. Jangan sampai ada ketersinggungan. Kita juga jangan pernah tabu terhadap perbedaan usia. Buat apa usia muda kalau tidak produktif. Dan kenapa tidak mengajak kalangan senior yang masih aktif beraktivitas? Kalau pun kita juga tetap memprioritaskan kader muda yang punya potensi,” tambahnya. (vins)

Ketua KPUD Diminta Mundur, Gara-gara Nyatakan Hasrat Mau Nyalon di Pilkada

KARAWANG, RAKA – Acara pelantikan pengurus GP Ansor di aula RM Alamsari tol interchange Karawang Barat, Jum`at (6/11) malam, berbuntut panjang. Nama ketuanya, Emay Ahmad Maehi, jadi sorotan banyak kalangan. Gara-garanya, isi sambutan Emay yang dikenal juga sebagai ketua KPUD di acara itu sempat menyentil keinginan dirinya untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati pada Pilkada 2010 mendatang.

Karuan, pernyataan Emay tersebut membuat Ketua DPC PKB, Akhmad 'Zimmy' Jamaksari merasa terusik. Ia menyesalkan atas apa yang diperbuat Emay malam itu. Terkesan, acara pelantikan pengurus GP Ansor dimanfaatkan menjadi ajang penggiringan opini kearah syahwat politik seorang Emay yang harusnya menjaga sikap independen sebagai ketua KPUD. Kendati di acara itu, Emay, disebutnya, sedang memakai baju GP Ansor.

“Tidak pantas seorang Emay secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mencalonkan sebagai calon wakil bupati. Terkesan, acara GP Ansor hanya dimanfaatkan pada upaya penggiringan opini publik kepada dirinya. Walau pun dengan gaya bercanda khas seorang Emay, tapi kemudian pengisi acara lainnya malah ikut memberi dukungan kearah yang sama. Bagaimana agar ada kader GP Ansor atau pun NU turut mencalonkan diri menjadi calon orang nomor satu atau nomor dua di Kabupaten Karawang ini,” celetuk Zimmy.

Pernyataan senada diungkapkan aktivis InFHEST (Institute for Humanity Education Studies), H. Jenal Murtadlo. Menurutnya, rumor diluar sudah mulai ramai bahwa ketua KPUD di sini mau nyalon wakil bupati di Pilkada 2010. Bila benar rumor ini terjadi, ia berpendapat penyelenggaraan Pilkada di Karawang tidak akan sehat. Oleh karenanya, Emay harus mundur dari keanggotaannya di KPUD dari sekarang. Kalau tidak, menurutnya, ini bisa mencederai independensi KPUD sebagai lembaga penyelenggara Pilkada yang harusnya bersikap netral.

“Acara pelantikan pengurus GP Ansor dengan dihadiri banyak undangan dari kalangan politisi, aktivis, hingga pejabat Pemkab, itu jelas moment publik. Pernyataan apapun yang disampaikan pengurus GP Ansor sudah masuk kategori publikasi. Impilkasinya jelas pada karakter politik tidak sehat. Apalagi ketika yang nyentil soal itu adalah Emay Ahmad Maehi yang dikenal publik sebagai Ketua KPUD yang nota bene institusi independen dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Jangan pernah dianggap remeh. Bahasa yang diungkap serius atau bercanda, bagi sosok seperti Emay berimplikasi luas,” tegas Jenal.

Bisa jadi pernyataan Emay itu menuai reaksi. Seperti terdengar RAKA dari sambutan pengurus pusat GP Ansor yang warga Karawang, Endang Sobirin, langsung menyatakan dukungannya jika ada kader terbaik GP Ansor maupun NU mau nyalon bupati atau wakil bupati. Bahkan tanpa sungkan, Endang pun siap patuh terhadap Dewan Syuriah PCNU apabila harus memajukan calon dari warga nahdliyin.

Karena sebelumnya, Ketua Dewan Syuriah PCNU, KH. Hasanuri Hidayatullah, atau biasa dipanggil Gus Hasan, turut hadir di acara yang sama. Bahkan ketika mengisi tausyiah, Gus Hasan sempat pula mengungkapkan harapan dan dukungannya terhadap kader-kader terbaik Ansor maupun NU untuk maju jadi calon bupati maupun calon wakil bupati di Pilkada 2010.
Sayangnya, Emay sendiri ketika ditanya keseriusan sikapnya itu tidak pernah mau buka suara.

Bahkan saat bertemu RAKA di acara Musda KNPI, Sabtu (7/11) siang, ia tetap enggan memberikan komentar. Kecuali hanya mengatakan, “Ah, itu bercanda bos. Tidak perlu ditanggapi. Kalau ada orang lain menterjemahkan ke arah itu, ya sah-sah saja,” jawabnya singkat. Termasuk salah seorang rekan Emay dari KPUD, Ujang Nur Ali, hanya mengajak RAKA untuk tidak membesar-besarkan mengenai apa yang muncul di acara GP Ansor Jum`at malam lalu. “Memang banyak SMS yang mempertanyakan serupa. Padahal tidak seperti itu kok,” kelit Ujang.

Seperti diketahui, KPU Pusat tengah melakukan revisi atas Peraturan KPU No.15/2008 tentang Pilkada. Nantinya hasil revisi peraturan KPU tersebut akan mengatur keharusan mundur bagi setiap anggota KPU di daerah yang mau nyalon bupati atau wakil bupati. “Ketentuan ini untuk menghindari intervensi pasangan calon dari anggota KPU saat tahapan dimulai. Kalau tidak, nanti dicurigai tidak fair. Pengajuan pengunduran dirinya kepada KPU setingkat di atasnya, atau kepada yang melantik,” demikian tegas anggota KPU bidang hukum dan pengawasan, I Gusti Putu Artha, beberapa waktu lalu, seperti sempat dimuat RAKA edisi 29 Oktober 2009.
Tanda Memilih

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menjelaskan, pihaknya saat ini sedang menyusun rumusan revisi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Nantinya, UU itu akan dipecah menjadi tiga UU, yakni UU pemda, UU pilkada, dan UU tentang pemerintahan desa. Yang paling mendesak, saat ini dibutuhkan regulasi yang jelas mengenai misalnya, model pemberian tanda memilih pada pilkada 2010 mendatang. "Apakah tetap dengan mencoblos, atau dengan moncontreng seperti pemilu 2009. Ini perlu ketentuan yang jelas," ungkap Gamawan Fauzi akhir pekan lalu di kantornya.

Hal lain yang dipandang mendesak, masalah boleh tidaknya pengunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti untuk bisa memberikan hak suaranya. Pasalnya, hingga saat ini belum ada ketentuan yang tegas di UU No.32 Tahun 2004 mengenai hal tersebut. Padahal, pada pilpres 2009 lalu, KTP bisa digunakan untuk memilih.

Seperti diketahui, saat ini Depdagri sudah menghimpun masukan dari sejumlah pakar pemerintahan daerah dan pakar hukum, yang tergabung dalam Tim 9. Dalam pertemuan itu, banyak hal yang didiskusikan terkait rencana revisi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan penyiapan rancangan paket UU politik. Salah satu yang dibicarakan adalah mengenai ide pelaksanaan pilkada dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

Gamawan mengatakan, gagasan pelaksanaan pilkada serentak memang baik. Haya saja, tetap harus dipikirkan sisi-sisi lainnya. Antara lain, dia membayangkan betapa repotnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili gugatan sengketa pilkada. Ia juga menyebutkan, saat ini sudah ada 524 daerah provinsi dan kabupaten/kota. Bila di setiap daerah itu nantinya ada satu pasangan calon saja yang yang mengajukan gugatan ke MK, maka jumlah gugatan yang masuk ke MK ada 524 gugatan. Gugatan bakal lebih banyak lagi bila misalnya di satu daerah ada lebih dari pasang calon yang mengajukan gugatan sengketa pilkada.

"Jadi yang seperti itu harus juga diantisipasi, karena pilkada serentak secara otomatis nantinya pengajuan gugatan sengketa ke MK juga serentak," beber Gamawan Fauzi. Konsekuensi kedua bila pilkada di 524 daerah dilakukan serentak juga terjadi pada beratnya beban anggaran yang harus dikeluarkan negara, dimana anggaran harus juga dikeluarkan secara serentak. Meski anggaran pilkada dari APBD, tapi bantuan dari APBN tetap harus ada karena kemampuan keuangan daerah tidak merata.

Seperti telah diberitakan, tim 9 yang diketuai Prof Ramlan Surbakti itu mengusulkan agar pemilu nasional dilaksanakan secara terpisah dengan pemilu lokal atau pemilu daerah. Untuk pemilu nasional khusus untuk memilih presiden-wakil presiden, anggota DPR, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota Tim 9, Hadar Nafis Gumay menjelaskan, untuk pemilu lokal, khusus untuk memilih anggota DPRD dan kepala daerah-wakil kepala daerah. "Jadi, pilkada dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota DPRD. Istilahnya mungkin pemilu lokal," ujar Hadar.

Selain Hadar (Cetro) dan Ramlan (Unair), anggota Tim 9 yang lain adalah Prof Djohermansyah Djohan (Deputi Seswapres Bidang Politik), Prof Syamsuddin Haris (LIPI), Prof Pratikno (UGM), DR Cecep Effendi (Universitas Muhammadiyah Jakarta), DR J Kristiadi (CSIS), Prof Setya Arinanto (Staf Khusus Wapres), dan DR Adrinof A Chaniago (UI). Sebelum pelaksaan pilkada dan pemilu DPRD digelar 2016, Hadar menjelaskan, pada 2011 sudah dilakukan pilkada serentak yakni sekali dalam setahun itu. Dengan demikian, habisnya masa jabatan kepala daerah-wakil kepala daerah terpilih, habis pada 2016. (vins/jpnn)

Sertijab Gerindra Karawang Tak Dihadiri Pengurus Lama

KARAWANG, RAKA – Pengurus baru Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Karawang dibawah ketua Roycke Bentha Sahetapy, Minggu (8/11) siang, menggelar pertemuan dengan para Pengurus Anak Cabang (PAC), di RM Alamsari Jl Tarumanegara Karawang Barat. Kendati dalam undangan pertemuan ini merupakan acara serah terima jabatan, namun ketua DPC lama yang tergeser posisinya, Ade Suhara, tidak hadir.

Bukan hanya itu, nama lain yang disebut-sebut sebagai barisan Ade, seperti Danu Hamidi maupun Ibrahim Castumiharja, sama-sama absen di acara tersebut. Menurut Sekretaris DPC, Budi Rismayadi, ketidak hadiran Ade karena yang bersangkutan sedang menguji skripsi mahasiswanya di Unsika. Keterangan Budi ini diperkuat Ade sendiri saat dihubungi via ponselnya, kemarin siang.

“Saya sedang sidang skripsi mahasiswa. Ini bentuk tanggungjawab saya selaku dosen. Masa harus ditinggal? Bisa didengar kan bagaimana suasana ramai sidang? Klarifikasi saja kang, acara di Alamsari bukan serah terima jabatan. Tapi konsolidasi. Tolong temui sekretaris DPC-nya. Jadi, itu konsolidasi dan rapat pengurus DPC yang disepakati. Sekali lagi, bukan serah terima jabatan. Karena dasarnya mandat,” ujar Ade.

Sedangkan alasan Danu Hamidi tidak ikut hadir di acara yang sama, menurut pengakuannya, lagi mengantar anaknya ke subang. Ia menolak bila dikatakan sebagai sikap politik yang tidak setuju atas pengalihan mandat ketua DPC dari sebelumnya di tangan Ade beralih ke tangan Roycke. “Gak ada sikap politik. Saya benar-benar sedang ngurusin anak dulu mau ke Subang. Yang lain memang tidak pada ikut hadir?” jawab Danu balik bertanya ketika dihubungi pula via ponselnya.
Sayangnya, ketika RAKA mencoba menghubungi Ibrahim, nomor ponselnya sedang tidak aktif.

Berdasarkan SK DPP lama No.07-944/Kpts/DPP-GERINDRA/2008, ketiga nama yang kini terpilih masuk DPRD Karawang sebagai pengurus harian DPC Gerindra. Selain Ade sebagai ketua, nama Danu dan Ibrahim masuk di struktur wakil ketua III dan IV. Ketika SK DPP dirubah dengan lahirnya SK baru No.10-1463/Kpts/DPP-GERINDRA/2009, ketiganya masuk di Dewan Penasehat.

Sementara itu, dalam pertemuan kemarin, Budi yang masih bertahan ditempatkan di posisi sekretaris DPC mengatakan, perubahan kepengurusan DPC berdasarkan mandat DPP telah sesuai dengan mekanisme partai. “Kita harus tunduk pada aturan partai. Wajib taat dan patuh kepada apapun yang menjadi keputusan DPP. Artinya, dengan telah dikeluarkannya SK baru ini, maka SK lama tidak berlaku lagi,” ungkapnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, diakui pengurus, ada sebanyak 28 PAC, termasuk mayoritas pengurus baru DPC. Roycke sendiri menjanjikan kepada semua pengurus di semua tingkatan bahwa pihaknya siap membuat program kerja yang lebih mengarah ke kebutuhan soliditas partainya hingga tingkat bawah. Oleh karenanya, ia memohon bantuan PAC untuk mendukungnya secara penuh. (vins)

Gundukan Tanah di Pinggir Jalan Raya Klari

TIDAK INDAH: Gundukan tanah tampak di pinggir Jalan Raya Klari. Gundukan tanah tersebut membuat pemandangan jalan di kawasan tersebut tidak nyaman. (asy)

Atasi Tawuran Pelajar Oleh Guru SMK PGRI Cikampek


KOTABARU, RAKA - Masalah tawuran pelajar merupkan persoalan selalu terjadi, bahkan sudah seolah-olah menjadi budaya. Berbagai upaya telah banyak dilakukan untuk mencegahnya, akan tetapi hasilnya belum maksimal.

Untuk itu, perlu ada upaya yang serius dari masyarakat, sekolah, orang tua dan juga pemerintah untuk meminimalisir terjadinya tawuran pelajar. Jika langkah preventif pencegahan terjadinya tawuran hanya oleh sebagian orang saja, maka hasilnya tidak akan maksimal. Hal tersebut dikatakan oleh Guru SMK PGRI Cikampek Baban Barlian SPd, Minggu (8/11).

Permasalahan tawuran pelajar, lanjutnya, jangan hanya dibebankan kepada sekolah semata, terkadang sekolah memiliki keterbatasan waktu untuk terus mengawasi pergaulan siswa. Tawuran, biasanya terjadi diluar jam belajar dan dilakukan di luar lingkungan sekolah. Sehingga guru tidak bisa mengikuti kemana siswa pergi. Dengan demikian, maka perlu ada yang mengasainya dari kalangan masyarakat. "Masyarakat juga harus dilibatkan dalam mencegah terjadinya tawuran karena tanpa bantuan dari masyarakat sulit untuk bisa dicegah," paparnya.

Dilanjutkannya, pernah ada kejadian akan terjadi tawuran pelajar, tapi masyarakat langsung respon melihat gelagat tersebut, sehingga tawuran pun bisa dicegah. Langkah seperti ini yang harus dikembangkan di masyarakat supaya masalah tawuran bisa dicegah. Setiap jam sekolah selesai, dia sering melakukan patroli ke tempat-tempat yang rawan dan sering dijadikan tempat berkumpul. "Tapi saya tidak bisa melakukannya setiap hari karena keterbatasan waktu, untuk itu perlu ada keterlibatan dari masyarakat," ungkapnya.

Baban menambahkan, pemerintah juga harus terlibat lebih jauh lagi melalui aparat yang ditugaskannya. Aparat harus bertindak cepat dan tegas dalam menindak aksi tawuran. Aparat harus membubarkan setiap pergerakan siswa yang diperkirakan akan menimbulkan terjadinya bentrokan. "Jangan sampai setelah terjadinya tawuran aparat baru membubarkannya. Setiap ada pergerakan siswa yang mencurigakan walaupun hanya satu orang harus segera ditindak lanjuti," harapnya.

Ditambahkannya, permasalahan tawuran harus bisa ditanggulangi dengan melibatkan semua pihak. Karena masalah pelajar merupakan tanggung jawab semua pihak, bukan hanya sekolah maupun dinas pendidikan. Karena ini merupakan tanggung jawab semua pihak. "Untuk di sekolah merupakan tanggung jawab sekolah dengan melakukan pembinaan dan kalau di luar tanggung jawab masyarakat dan aparat. Jika komponen tersebut sinergis, saya meyakini masalah tawuran pelajar bisa dihentikan," tuturnya. (asy)

Bantuan Program Keluarga Harapan Cikampek Cair Hari Ini

CIKAMPEK, RAKA - Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ketiga di Kecamatan Cikampek akan dicairkan hari ini. Sebanyak 1.231 RTSM akan menerima bantuan tersebut di depan kantor Kecamatan Cikampek. Bantuan tersebut merupakan bantuan PKH terakhir untuk tahun 2009. Hal tersebut dikatakan pendamping PKH Kecamatan Cikampek Abdul Kadir ST, ketika ditemui RAKA, Minggu (8/11).

Dilanjutkannya, tercatat sebanyak 43 RTSM penerima PKH sebelumnya, tidak mendapatkan bantuan pada pencairan tahap akhir di tahun 2009 ini. Hal tersebut terjadi karena mereka sudah tidak memenuhi persyaratan lagi. Menurutnya, anak penerima PKH tidak diperbolehkan sekolah di luar kabupaten ataupun kota tempat menerima PKH. "Misalnya warga Karawang yang menerima PKH, anak yang menerima PKH tersebut tidak boleh sekolah diluar Karawang. Ada RTSM yang seperti itu dan bantuannya untuk sementara ditangguhkan dan tidak menutupkan kemungkinan akan dicabut," paparnya.

Menurutnya, peraturan tersebut baru muncul baru-baru ini. Peraturan tersebut diberlakukan untuk mengoptimalkan kinerja pendamping. Karena jika salah satu penerima PKH sekolah di luar kota tempatnya menerima PKH, maka pendamping akan kesulitan untuk memantau perkembangan pendidikan anak tersebut. Akan tetapi bantuan tersebut bisa dicairkan kembali jika anak yang bersangkutan sekolah lagi di kota tempatnya menerima bantuan PKH. "Tapi untuk di dekat daerah perbatasan ada toleransi karena jaraknya tidak terlalu jauh sehingga pendamping bisa menjangkau pendidikan anak tersebut," ungkapnya.

Selain ada RTSM yang dicoret, tambah Abdul, tapi ada pula RTSM baru yang masuk daftar penerima PKH pada tahap terakhir ini. Dikatakannya, sebanyak 100 RTSM yang tercatat masuk sebagai penerima PKH baru. Data tersebut berasal dari badan pusat statistik (BPS) dan data dari hasil rembug desa. Selama ini, tidak ada kendala yang berarti dalam pencairan. Akan tetapi terkadang sering terjadi perbedaan persepsi antar pendamping dengan Dinas Kesehatan perihal kriteria penerima PKH terutama untuk indikator kesehatan. "Kami pernah beda pendapat mengenai persepsi balita, akan tetapi semua itu bisa diselesaikan. Dan untuk pendidikan balita kami masukan ke PAUD," terangnya.

Dalam pencairan PKH, lanjutnya, akan dilakukan selama dua hari. Untuk hari pertama akan dicairkan sebanyak 7 desa, yakni Kamojing, Cikampek Utara, Cikampek Timur, Cikampek Kota, Dawuan Tengah, Dawuan Barat dan Cikampek Selatan. Sementara untuk esok harinya, akan dicairkan sebanyak 3 desa, Kalihurip Cikampek Barat dan Dawuan Timur. "Kami berharap tidak ada kendala dalam pencairan PKH yang dapat menggagalkan pencairan ini. Dan semoga PKH bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Forum PKH Kabupaten Karawang Anwar Kholid SAg mengatakan, banyak anak sekolah penerima PKH yang berprestasi dalam pendidikan di sekolahnya. Akan tetapi mereka kurang mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Dia berharap kedepan anak PKH yang berprestasi bisa mendapatkan apresiasi baik oleh pemerintah maupun yang lainnya. "PKH telah banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat untuk itu anak PKH yang berprestasi mesti diapresiasi. Dengan PKH juga kami ingin menunjukan bahwa orang miskin juga bisa hidup bersih," harapnya. (asy)

Dua Pelajar SMA Tewas, Tenggelam di Sungai Cilamaya

CILAMAYA WETAN, RAKA - Dua orang siswa tenggelam di Sungai Cilamaya, Desa Tegalsari, Kecamatan Cilamaya Wetan, Minggu (8/11), saat mengikuti diklat pecinta alam.
Dari identitas korban, diketahui bernama Mardian bin Budi S (16) yang beralamat di Perum Griya Cikampek, Kecamatan Cikampek dan satu korban lagi diketahui bernama Linda bin Talim (16), warga Dusun Gomblangan, Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan. Keduanya merupakan siswa SMAN Jatisari.

Ketika dikonfirmasi RAKA, Kapolsek Cilamaya AKP Samsudin mengatakan, kedua siswa tersebut sedang mengikuti kegiatan diklat pencinta alam yang diadakan sekolahnya. Ketika memanjat, korban terjatuh ke dalam air. Diduga, karena tidak bisa berenang, korban tidak bisa menyelamatkan diri akhirnya tenggelam di sungai tersebut. "Sewaktu rombongan Lak pencinta alam melaksanakan latihan montenering, jatuh ke air. Diperkirakan korban tidak bisa berenang sehingga mereka tenggelam," terangnya.

Dilanjutkannya, ketika poliisi mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), nyawa kedua korban sudah tidak dapat tertolong. Meski begitu, kedua korban sempat dibawa ke klinik Kencana. Setelah itu, polisi melanjutkan tindakan dengan menghubungi keluarga korban dan mencatat saksi kejadian yang berada menyaksikan kejadian tersebut. "Sungai tidak terlalu dalam, kemungkinan korban tidak bisa berenang. Ketika mengunjungi TKP, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Kami langsung menghubungi keluarga korban dan mencatat saksi kejadian tersebut," ungkapnya.

Sementara itu, warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengatakan, kejadian ini harus dijadikan pelajaran oleh semua pihak, jangan sampai kejadian serupa menimpa pelajar ataupun masyarakat lainnya. Segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan matang, sehingga kecelakaan serupa bisa diminimalisir dan tidak menimbulkan korban. "Ketika mau melakukan sesuatu, harusnya bisa dipersiapkan dengan matang segala kejadian seperti ini tidak harus terjadi. Yang namanya celaka siapa yang tahu, akan tetapi kita harus lebih berhati-hati lagi ketika akan melakukan sesuatu," himbaunya. (asy)

FKBPD Telagasari Lakukan Suksesi

TELAGASARI, RAKA - Sebanyak 14 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Telagasari, Minggu (8/11) siang, berkumpul di Aula Kecamatan Telagasari untuk memilih Ketua Forum Komunikasi BPD (FKBPD) Kecamatan Telagasari. Dalam acara yang dihadiri Camat Telagasari, Ketua FKBPD Kabupaten Karawang beserta sekretarisnya dan penasehat FKBPD Kabupaten Karawang tersebut, terpilih Ace Sudiar sebagai Ketua FKBPD Kecamatan Telagasari.

Kepada RAKA, Ace Sudiar mengatakan, peranan BPD ke depan harus dimaksimalkan guna membangun pemerintahan yang solid di tingkat desa. Karena BPD merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dalam pemerintahan desa. Tanpa adanya BPD pembangunan di tingakatan desa tidak akan berjalan dengan maksimal. Untuk itu, hubungan antara BPD dan kepala desa harus berjalan dengan harmonis. "Jangan sampai antara BPD dan kepala desa tidak sepaham, sehingga yang akan dirugikan adalam masyarakat kerena pembangunan desa tidak akan berjalan dengan maksimal dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat," tuturnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, kalau dilihat dari fungsi pokok BPD, sudah jelas bahwa BPD memiliki tiga fungsi, diantaranya, BPD memiliki fungsi sebagai legislasi. Dimana BPD membentuk dan menetapkan dengan Kepala Desa mengenai peraturan-peraturan yang akan dibuat untuk diterapkan di pemerintahan desa. Selain itu, BPD juga memiliki fungsi anggaran pendapatan dan belanja desa, dimana BPD bersama kepala desa mengalokasikan anggaran untuk pembangunan di tingkat desa. "BPD memiliki hak untuk menyusun rancangan anggaran desa bersama kepala desa karena itu merupakan fungsinya BPD," paparnya.

Selain kedua fungsi tersebut, tambahnya, BPD juga memiliki fungsi pengawas terhadap kebijakan eksekutif dalam hal ini adalah pemerintah desa. Fungsi ini harus dijalankan dengan maksimal, khawatirnya jika tidak ada pengontrol program maupun kebijakan yang dibuat pemerintah desa, program tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan sebelumnya. "Program yang telah dibuat oleh pemerintah desa harus diawasi agar tetap berjalan sesuai dengan yang diprogramkan yang telah disusun," tuturnya.

Ketika ditemui RAKA setelah selesai pemilihan, Ketua FKBPD Kabupaten Karawang Arifin ZA mengatakan, hingga saat ini sekitar 22 FKBPD yang telah terbentuk di tiap-tiap kecamatan. Kurang lebih tinggal 8 kecamatan lagi yang belum membentuk FKBPD. Pembentukan tersebut akan terus dimaksimalkan hingga tercapainya target yang diinginkan.

Untuk pembentukannya, menunggu kecamatan yang telah siap untuk melaksanakannya. Pada kesempatan itu pula, dia juga mengharapkan agar kesejahteraan BPD bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah. "Jika keuangan daerah memungkinkan, kenapa tidak BPD diberikan honor. Karena tugas atupun kerja dan fungsi BPD juga sudah jelas jadi bisa saja kalau menerima honor tetap," harapnya. (asy)

Pakumas Karawang Santuni Yatim

SEBANYAK 25 anak yatim Yayasan Al Khumairoh yang berada di Perumnas Bumi Telukjambe mendapatkan santunan dari Paguyuban Keluarga Banyumas (Pakumas) Karawang. 25 anak yatim tersebut diberikan bingkisan beserta uang tunai sebesar Rp 2.750.000. Menurut Ketua Pakumas Karawang Agus Rifai, hal itu dilakukan dalam rangkaian acara halal bil halal keluarga Pakumas Karawang, Minggu (7/11) siang.

Ditambahkannya, kegiatan halal bil halal tersebut dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota Pakumas di Karawang yang berjumlah ribuan. Sehingga kekeluargaan keluarga pakumas bisa tetap terjaga seperti yang tertulis dalam tema kegiatan tersebut yaitu ngadekaken kekeluargaan sing kuat lan mbangun kepedulian. "Artinya membangun kekeluargaan yang kuat dan membangun kepedulian. Bentuk aplikasi dari tema ini dengan melakukan halal bil halal dan pemberian santunan terhadap anak yatim," tuturnya.

Agus melanjutkan, pemberian santunan tersebut merupakan pemberian yang kedua di tahun ini. Santunan tersebut berasal dari anggota pakumas dan beberpa dari donatur yang membantu pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain memberikan santunan, pakumas juga memberikan obat gratis terhadap lingkungan masyarakat setempat. Hal ini untuk menunjukan bahwa pakumas peduli akan kesehatan. "Tapi pada acara kali ini tidak semua anggota pakumas dapat hadir, mungkin sedang berhalangan. Walaupun demikian acara tetap berjalan dengan lancar," paparnya yang juga merupakan anggota KPUD Karawang.

Walaupun pakumas merupakan organisasi primordial, tambahnya, akan tetapi pakumas memiliki komitmen untuk membangun tempat domisilnya saat ini yakni Karawang. Kegiatan ini pun tidak lepas dari upaya untuk membangun Karawang dengan bersama-sama dengan warga setempat. Bahkan salah satu bentuk komitmen tersebut tertulis dalam slogan pakumas yang berbunyi bareng-bareng membangun Karawang. "Walaupun pakumas organisasi kedaerahan, akan tetapi kami tetap memiliki komitmen kuat untuk membangun Karawang. Karena bagaimana pun juga Karawang tempat tinggal kami saat ini," pungkasnya. (asy)

PKH Tahap III Dengklok Cair

RENGASDENGKLOK, RAKA - Ribuan keluarga miskin di wilayah Kecamatan Rengasdengklok selama dua hari menyerbu Kantor pos cabang Rengasdengklok, Desa Rengasdengklok Selatan, untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan data dari kantor pos Rengasdengklok, pemerintah melalui departemen sosial mengeluarkan anggaran sebesar Rp 793.872.000 untuk gakin di sembilan Desa sekecamatan Rengasdengklok. Diantaranya, Desa Kalangsari 189 gakin, Kalangsuria 140 gakin, Karyasari 149 gakin, Dukuhkarya 188 gakin, Amansari 224 gakin, Rengasdengklok Selatan 308 gakin, Rengasdengklok Utara 297 gakin, Kertasari 293 gakin dan Desa Dewisari 165 gakin.

Sementara itu, menurut Kepala Kantor Pos Rengasdengklok Kaswadi, kepada RAKA, Minggu (7/11) di ruangannya. Pembagian PKH tahap III 2009, terbentur dengan lowongan untuk penerimaan berkas CPNS. Maka dari itu, pihak pos mengelar pembagian pada hari sabtu dan minggu. "Bagi masyarakat miskin yang berhalangan mengambil uang PKH ini, besok (hari ini, red) pada jam kerja seperti biasanya, kami menyediakan 2 loket khusus untuk melayani gakin yang akan mengambil dana PKH tersebut, "katanya.

Dilanjutkan Kaswadi, menurut data wesel PKH tahap III dari koordinator UPPKH Kab. Karawang di wilayah Rengasdengklok ada dua keluarga gakin yang sudah tidak menerima bantuan PKH. "Dua keluarga gakin itu tercatat sebagai warga Desa Dewisari yakni Rainah dan Tasinah. Keduanya, sudah tidak ada syarat sebagai penerima PKH. Jadi, jumlah total Dana yang ditarik kembali ke Pos Giro Karawang sebesar Rp 9.395 000, "terang Kaswadi.

Diketahui, tujuan utama dari PKH yakni untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut, sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGS. Secara khususnya, untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM serta Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM. (get)

Kutawaluya-Rawamerta Akhirnya Tersambung, UPTD Bina Marga Tuntas Memperbaiki Kerusakan Gorong-Gorong

KUTAWALUYA, RAKA - UPTD Bina Marga Kecamatan Rengasdengklok akhirnya merampungkan pekerjaan perbaikan saluran air di Jalan Desa Sindang Mulya, Kecamatan Kutawaluya, sabtu (7/11) kemarin. Perbaikan ini sekaligus telah menyelamatkan ratusan hektar sawah yang berada di daerah tersebut.

Berdasarkan pantauan RAKA, akses jalan penghubung kecamatan yang sebelumnya sempat terputus akibat perbaikan saluran air tersebut kini telah terhubung kembali. Pihak Bina Marga selama 2 hari ini, melakukan pemasangan gorong-gorong dengan diameter yang lebih besar dari sebelumnya. Pasalnya, gorong gorong sebelumnya yang telah berumur lebih dari 20 tahun itu rusak hingga menyumbat arus air ke area pesawahannya.

Seperti diutarakan pengawas tehnik UPTD Bina Marga, H. Aman kepada RAKA, dilokasi bahwa perbaikan itu dimaksud untuk merealisasikan pengajuan masyarakat terutama para petani. Selama ini mereka mengaku terkendala dengan pasokan air akibat terpotongnya saluran ke lahan pesawahan oleh gorong-gorong yang rusak. "Kami melakukan peningkatan gorong-gorong karena sebelumnya anjlok setelah berpuluh puluh tahun dilintasi kendaraan dengan tonase yang relatif tinggi. Dengan peningkatan ini, arus air akan selalu dalam keadaan stabil untuk memenuhi kebutuhan petanian di wilayah ini, "terangnya.

Selain itu, kata H. Aman, sekarang ini pihak UPTD Bina Marga telah usai membenahi sisa-sisa galian untuk perbaikan saluran air. "Sekarang ini kami akan melakukan pemadatan dan pengerasan untuk melakukan pengaspalan disekitar galian yang tepat berada di ruas jalan. Kami pastikan malam ini (tadi malam, red) sudah rampung seluruhnya, "tegasnya. Seperti diketahui, sebelumnya warga mengeluhkan rusaknya gorong-gorong tersebut. Akibat kerusakan itu akses jalan penghubung Kecamatan Rawamerta dan Kutawaluya terancam terputus lantaran tidak bisa dilalui kendaraan dari kedua kecamatan tersebut.

Kerusakan yang terjadi juga diinformasikan sudah mencapai hingga lebih satu bulan. Bahkan, untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan warga setempat sempat berinisiatif untuk menutup akses jalan tersebut dengan kursi bekas. Sementara, Ketua FK BPD Desa Sindang Mulya, Kecamatan Kutawaluya H. Endan juga sempat mengeluhkan perbaikan saluran yang diperuntukan perbaikan saluran ke pesawahan yang sebelumnya tersumbat oleh turun aspal jalan diatas saluran itu. (get)

BETA 36,47 Dinilai Dongkrak Produksi Padi

KUTAWALUYA, RAKA - Produk pemulih kandungan gizi tanah yakni BETA (Bedah Tanah) 36,47 dan Prima milik CV Nur Bontang dinilai berhasil mendongkrak peningkatan hasil produksi padi di Desa Kutagandok.

Hal itu diungkapkan kelompok tani Desa Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya, disela pertemuan dengan CV Nur Bontang selaku distributor melalui Direktur Utama, Semun Samadikun. SE yang didampingi Manager Pemasaran & Litbang Ir.M. Yogi Darmawan, saat menggelar pertemuan bersama pihak UPTD Pertanian Kecamatan Kutawaluya, Minggu (7/11). Emun mengungkap tiga produk BETA tersebut, diciptakan untuk membantu peningkatan produksi sektor pertanian guna mencapai target ketahanan pangan daerah.

"Hasil evaluasi penggunaan produk BETA sebagai pembenah tanah bukanlah pupuk maupun obat yang selama ini menjadi salah satu pemikiran tunggal para petani untuk meningkatkan hasil panennya. Namun, BETA di tujukan untuk meningkatkan dan mempertahankan kandungan gizi tanah yang berpengaruh besar pada hasil produksi para petani, "terangnya. Dijelaskannya, BETA 37, 46 maupun Prima bukan pupuk atau obat seperti yang dugunakan petani. Produk ini merupakan kunci rahasia untuk mendorong hasil dari produksi pertanian sekarang ini.

Ukuran PH Tanah akan selalu stabil setelah sebelumnya tanah itu jenuh dengan pengunaan pupuk atau obat obat pada masa tanam sebelumnya. "Rahasia ini kami dapat setelah melewati beberapa test uji coba di beberapa wilayah dengan tekstur tanah yang berbeda. Bahkan, hingga tektur tanah yang berada di wilayah luar pulau jawa, seperti di Kampung Gedung rejo, Lampung, Sumatera selatan, "paparnya. Menurutnya, Selain pasokan air, kandungan gizi tanah merupakan fartor penentu utama yang seharusnya dijadikan persepsi para petani untuk meningkatkan produksinya.

Sebab, kandungan gizi tanah selama ini semakin menurun dan cenderuh jenuh. "Dengan mengunakan BETA sebagai suplemen pengurai tanah dipastikan bisa menambah dan mempertahankan kestabilan kandungan tanah. dengan begitu, pengunaan pupuk maupun obat obatan tidak butuh terlalu banyak selain akan lebih hemat, "terangnya. Hal itu dikuatkan UPTD Pertanian Kecamatan Kutawaluya Kaswara, berdasarkan Data dilapangan, hasil produksi yang diraih oleh para kelompok tani cenderung meningkat setiap musimnya. "Untuk 1 hektar lahan para petani memperoleh hasil sekitar 6,5 ton.

Itu, tidak termasuk bawon dan losses. Jika hitungan kotor berdasarkan teori para petani bisa memperoleh hasil sekitar 7-8 ton/ hektar, "kata Kaswara kepada RAKA, Minggu (7/11) kemarin.
Salah seorang Kelompok Wargi tani, Wahidin (45) mengatakan turut merasakan hasil pemakaian produk BETA untuk puluhan hektar lahan sawahnya. "Selain kami bisa menghemat biaya tanam untuk penggunaan pupuk maupun obat. Hasil panen pada setiap musimnya setelah penggunaan produk ini yang kami rasakan cukup memuaskan, "tandasnya. (get)

UPTD Puskesmas Rengasdengklok Seharusnya Menjadi Bahan Evaluasi

"Seharusnya, UPTD Puskesmas Rengasdengklok bisa menjadi evaluasi sebagai bahan kajian untuk memicu diri dalam hal pelayanan setelah mengetahui adanya perpindahan pasien ke wilayah Puskesmas Medangasem. Apalagi, perpindahan itu bukan melihat dari wilayah jangkauan dengan alat transportasinya semata, "kata warga Dusun Jati, Desa Rengasdengklok Utara, Nana (34) kemarin.

Kata Nana, jika melihat letak wilayah penduduk yang sekarang lebih memilih UPTD Medangasem untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Itu, jauh lebih dekat jika berangkat ke UPTD Puskesmas Rengasdengklok. Jadi, ini bukan hal yang di buat buat oleh masyarakat yang kurang mampu sebagai hal yang di dramatisir.

Maka dari itu, terang Nana, akan lebih baik jika UPTD Puskesmas yang lebih intropeksi diri ketimbang menunjukan sebuah data yang membuktikan bahwa jumlah kunjungan pasien itu meningkat meski telah di tinggalkan pasiennya. "Sebab, dalam hal ini bukan data yang ingin di dengar dan dirasakan oleh masyarakat Rengasdengklok. Namun, lebih kepada perubahan tingkat pelayanan yang akan diberikan pada pasien selaku warga Rengasdengklok, "katanya.
Nana berharap perpindahan pasien yang telah dianggap hal kecil ini bisa dijadikan acuan atau cermin oleh UPTD puskesmas, sejauh mana tingkat pelayan mereka bisa diterima di kalangan masyarakat. (get)

Petinju Karawang Tanding di TPI

KARAWANG,RAKA - Salah satu petinju kebanggaan masyarakat Karawang, Ramdhan Monte (22), malam ini akan bertanding melawan Dwi AMX dari Kodam III Siliwangi Bandung di gelar tinju profesional Indosiar (TPI). Walaupun lawaNnya terhitung satu tingkat diatasnya, namun Monte tidak pernah gentar untuk mengalahkan lawannya.

Dia akan bertanding habis-habisan guna mengharumkan nama Karawang dalam dunia tinju nasional. "Saya tidak memiliki rasa takut dan gentar untuk menghadapi lawan nanti. Saya akan bertanding semaksimal mungkin untuk memenangkan pertarungan nanti. Saya optimis memenangkan duel nanti," Tutur Monte, Minggu (8/11) malam di Kantor Redaksi Radar Karawang. Petinju asal sasana Tamado Boxing Camp Karawang ini menambahkan, tidak ada persiapan khusus yang dilakukan untuk menghadapi pertarungan nanti malam. Tidak ada rasa bimbang ataupun takut dan cukup tenang menghadapi pertandingan nanti.

Obsesinya di dunia tinju, dia berharap bisa menembus tingkat dunia. "Semua atlit tentunya ingin mencapai puncak karirnya hingga ke tingkat dunia, begitupun dengan saya. Akan tetapi target tersebut sangatlah tinggi dan sulit untuk diwujudkannya. Akan tetapi minimal saya bisa menjadi juara OPBF. Itupun sudah cukup bergengsi," tuturnya. Sementara itu, manejer pelatihnya, Torang Panjaitan mengatakan, kondisi Monte 70 % dalam keadaan fit dan Monte siap diturunkan dalam duel nanti.

Menurutnya, selama ini Monte telah bertanding sebanyak 14 kali. Selama bertanding, Monte mengalami 9 kali menang KO, 2 kali menang angka, 1 kali drow dan 2 kali kalah."Tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi pertandingan ini, tidak ada program khusus, latihan dilakukan seperti biasa. Saya optimis dalam pertandingan nanti Monte bisa menjadi pemenang," tuturnya. Peluang untuk menang, lanjutnya, sekitar 60:40. Kelebihan dari Monte, terletak jangkauannya yang cukup panjang. Keunggulan binaannya tersebut, diyakininya akan menyulitkan lawannya nanti. Karena lawan Monte nanti secara postur lebih kecil darinya.

Saat ini lanjutnya, anak asuhannya tersebut telah naik kelas, dari Walter Yunior ke Walter menengah. Kenaikan kelas tersebut merupakan hal yang positif guna menghadapi pertandingan nanti. "Saya menyarankan pada Monte untuk bertanding gaya boxer guna melemahkan lawannya nanti. Saya juga berharap pada masyarakat Karawang agar mendukung dan memberikan semangat untuk memenangkan pertandingan nanti guna mengharumkan nama Karawang dipentas tinju nasional, " harapnya. (asy)

Perempatan Pemkab Karawang antara Gedung Pemkab Rawan Laka

KARAWANG, RAKA - Perempatan Pemkab Karawang antara Gedung Pemkab, Kodim dan Kejari rawan laka. Selain belum adanya rambu lalin petugas yang khusus ditempatkan di ruas jalan itu tidak ada. Padahal titik tersebut padat lalu lintas.

"Sudah sering saya hampir mau tabrakan dengan pengendara lain. Selain minim rambu, kondisi jalan yang lurus membuat pengendara mengendarai kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi. Akibatnya ketika berpapasan dengan pengendara lain, mereka kehilangan kendali, dan pasti terjadi tabrakan. Bahkan saya pernah melihat tabrakan beruntun diperempatan tersebut, meski tidak menimbulkan korban jiwa," tutur Nurdin (26) warga Johar yang setiap hari melintas di ruas jalan tersebut, Minggu (7/10) siang.

Ia mengharapkan agar diperempatan tersebut dibuat semacam polisi tidur, agar para pengendara bisa mengendalikan kecepatannya sebelum berbelok arah. "Kalau ada polisi tidur biasanya kita lebih hati-hati mengendarai motor atau mobil. Selain itu, apabila masih terjadi tabrakan, efek yang ditiimbulkan tidak terlalu parah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian pemerintah atau kepolisian.

Sebab jangan sampai ketika terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa, baru dipasang rambu lalu-lintas," katanya. Hal sama dikatakan oleh Hilman (34) warga Kepuh Kelurahan Karawang wetan, Kecamatan karawang Timur. Ia mengatakan, setiap kali melewati perempatan Pemkab karawang, tidak bisa melihat kendaraan dari arah yang berlawanan. Menurutnya hal itu dikarenakan posisi jalan yang memang sangat menikung. "Biasanya kalau kita tidak bisa melihat kendaraan dari arah yang berlawanan, suka ada kaca bantu di pinggir jalan.

Tapi untuk diperempatan Pemkab karawang, saya lihat sampai sekarang tidak terpampang kaca bantu tersebut. Padahal menurut saya hal itu sangat penting sekali, apalagi diperempatan tersebut tidak ada pengaturan lampu lalu-lintas, sebab yang ada hanya lampu kuning saja, itupun kadang-kadang sering mati. Khusus dimalam hari, keadaan menjadi sangat berbahaya, meski ada lampu jalan, namun si pengendara jadi lebih tidak bisa melihat kendaraan dari arah berlawanan. Saya harap keluhan ini bisa didengar oleh pemerintah, karena sudah banyak kejadian tabrakan di perempatan tersebut," tuturnya.

Selain rawan laka, diperempatan tersebut juga sering terjadi perampokan. Menurutnya keadaan jalan yang sepi, sangat ideal bagi orang yang ingin melakukan sebuah kejahatan. "Saya pernah mendengar ada orang dijambret diperempatan tersebut. Hal yang sangat wajar menurut saya kalau melihat keadaan jalan yang sepi kalau malam hari. Seharusnya disini ada pos polisi yang selalu menjaga daerah ini, meski pada siang hari banyak aktifitas di jalan ini, tapi kalau sudah memasuki jam sepuluh malam, kondisi jalan sangat sepi. Selain itu, seringkali jalan ini dipakai arena kebut-kebutan oleh anak-anak remaja. Jadi dengan kehadiran pos polisi, setidaknya bisa menanggulangi masalah tersebut," katanya. (psn)

Open: PDAM Karawang Rugi 1 Miliar

KARAWANG, RAKA - Direktur PDAM Karawang Open Supriadi, mengaku PDAM mengalami kerugian hingga Rp 1 milyar/tahun. Hal itu terjadi karena banyak pelanggan yang melakukan penunggakan pembayaran, dengan alasan kualitas pelayanan PDAM tidak memusaikan.

"Bagaimana para pelanggan terlayani dengan baik kalau mereka selalu nunggak. Bayangkan saja, dari 18.000 pelanggan, yang menunggak pembayaran air sampai 3.147 pelanggan. Banyaknya pelanggan yang menunggak jelas memberatkan PDAM.

Sebab disatu sisi PDAM ditekan untuk memberikan air yang baik kepada pelanggan, tapi disatu sisi, kami tidak punya uang untuk memperbaiki pipa-pipa yang rusak. Padahal dari pengolahan air di PDAM semua berjalan dengan baik, air yang keluar untuk didistribusikan sudah bagus. Tapi yang menjadi masalah adalah pipa-pipa disribusi ke masyarkat sudah rusak," tutur Open, Sabtu (7/10) siang.

Untuk mengantisipasi banyaknya pelanggan yang menunggak, Open mengatakan, PDAM akan mengunci saluran air, agar pelanggan yang menunggak tidak bisa lagi mendapatkan air PDAM. "Kalau terus menerus dibiarkan, PDAM bisa kesulitan. Dari tahun 1998 sampai 2005, apabila dihitung, besaran tunggakan pelanggan mencapai Rp 6 Milyar, dan kemarin kami hapuskan 1 Milyar. Tapi mereka yang menunggak masih bisa menikmati air.

Sebab PDAM berbeda dengan PLN, karena air adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Mulai kini kami mempunyai program bagi pelanggan yang kesulitan membayar air, yaitu dengan cara dicicil. Bagi mereka yang distop penggunaan airnya, sekarang bisa kembali menikmati air kalau mendaftar kembali, tapi biayanya tidak sebesar ketika baru pertama kali menjadi pelanggan, yaitu Rp. 350.000, itupun masih bisa cicil," tuturnya.

Menurutnya, apabila seluruh pelanggan ingin mendapatkan pelayanan yang baik dari PDAM, maka harus ada kerjasama antara PDAM dan pelanggan. "Kami sangat memperhatikan pelanggan, tapi pelanggan juga harus memperhatikan kami. Bagaimanapun sesuai dengan amanat UU, negara harus menjamin kelangsungan air kepada masyarakat. Dan kami adalah perusahaan yang dibuat pemerintan untuk memfasilitasi hal itu. Kami berharap, kerjasama itu terus terwujud, dan bagi pelanggan yang belum sadar, ya ingin agar secepatnya membayar tunggakan, agar pasokan air terus berjalan dengan normal," tandasnya.

Terkait dengan tingginya tingkat pencemaran irigasi, Open mengaku hal itu semakin menambah beban PDAM dalam pengolahan air. sebab, proses pengolahan air menjadi semakin bertambah bebannya. "Biaya pengolahan air akan semakin mahal, sedangkan kita tidak bisa seenaknya menaikan harga air ke pelanggan. Hal ini perlu dicarikan solusinya, bagaimana caranya agar hal ini tidak menghambat pelayanan PDAM.

Kami juga saat ini sudah memiliki alat pengolahan limbah sendiri, jadi limbah bekas pengolahan air, kita olah lagi hingga tidak tersisi. Hal ini selalin lebih efisien, kami juga tida menyia-nyiakan air," katanya. Meski dalam satu tahun APBD Kabupaten menganggarkan ke PDAM sebesar Rp. 500 juta, menurut Open apabila dilihat dari belanja modal sangat tidak mencukupi. Namun hal ini, menurutnya perlu disikapi dengan cermat, agar uang yang diberi oleh pemerintah bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.

"Meski kelihatannya kecil, namun menurut saya besar manfaatnya, kalau kita bisa memanage uang tersebut. Seperti Bupati bilang, pergunakan untuk keperluan yang penting. Alhamdulillah, sejak diperketat pengaturannya, sedikit demi sedikit kami melakukan perubahan. Yang dulunya PDAM selalu boros, semenjak dipegang oleh saya menjadi lebih hemat tapi mempunyai keuntungan yang cukup besar. Meski sampai saat ini kami masih terbebani oleh banyaknya pelanggan yang belum melakukan kewajibannya," katanya.

Andi (34) warga Desa Dawuan Tengah Cikampek mengaku, meski sudah membayar tepat waktu, namun sampai saat ini kualitas air PDAM sering menurun. "Meski tidak terlalu sering tapi tetap saja menggangu. Bahkan kadang-kadang tidak mengalir airnya. Saya harap, meski PDAM mengaku banyak yang belum bayar akibatnya pelayanan PDAM terganggu, namun seharusnya tidak membuat yang taat kewajiban juga mendapatkan efeknya," katanya. (psn)

Warga Bekasi Tolak TPA Leuwi Sisir, Poltak: Kalau Penolakan Tak Masuk Akal Pembangunan Jalan Terus

KARAWANG, RAKA - Rencana pembuatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kampung Leuwi Sisir, Desa Mekarmulya, Kecamatan Telukjambe Barat, dikecam warga Kampung Ciranggon, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Selain lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga Ciranggon, keberadaan TPA itu juga dikhawatirkan akan menciptakan bencana.

Terkait itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cipayung telah mengajukan surat penolakan pembangunan TPA Leuwi Sisir ke Dinas Cipta Karya Karawang. Namun, menurut Ketua BPD Desa Ciranggon Zuli Zulkipli, sampai saat ini Dinas Cipta Karya belum memberikan tanggapan. "Kami sudah siap mengencangkan ikat pinggang untuk menolak pembangunan TPA tersebut. Bila perlu apabila tidak juga ditanggapi, kami akan menyeberang sungai Cibeet dan memboikot pembangunan TPA Leuwi Sisir.

Seharusnya Pemkab Karawang mengerti hal ini, jangan seenaknya buang sampah. Sebab yang akan mendapatkan musibah dari pembangunan TPA tersebut adalah warga kami. Saya tekankan kembali, warga Ciranggon menolak dengan tegas pembangunan TPA Leuwi Sisir," tuturnya, Minggu (8/10) siang. Dalam surat penolakan tersebut, Zulkipli mengungkapkan ada point-point yang menyatakan dengan tegas penolakan pembangunan TPA Leuwi Sisir.

"Ada enam point di dalam surat tersebut, yaitu menolak atas pembangunan TPA leuwi sisir, pembangunan TPA tersebut sama sekali tidak melalui proses sosialisasi kewilyahan kami (perbatasan) Kali Cibeet, dampak langsung bagi masyarakat kami adalah bau yang pasti menggangu kesehatan masyarakat, disekitar TPA tersebut dikelilingi emukiman penduduk di wilayah kami khusus bagi rt 01 rt 03 Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, kemudian tanggul yang dibuat oleh TPA tersebut juga akan berdampak banjir, Kali Cibeet sebagai pembatas antara dua wilyah tidak terlalu lebar (50 meter) sehingga dampak yang ditimbulkan sangat meresahkan masyarakat kami. Itulah point-point yang menyatakan dengan tegas sikap kami terhadap pembangunan TPA Leuwi Sisir. Bagi kami tidak ada kompromi apabila Pemkab Karawang masih bersikukuh untuk terus melanjutkan pembangunan tersebut," tandasnya.

Ditempat berbeda, Kabid Kebersihan Dinas Cipta Karya Karawang Poltak Lumbantoruan, mengaku sudah menerima surat keberatan dari pihak BPD Desa Cipayung, namun pihaknya masih mempelajari surat keberatan tersebut. Menurutnya, apabila keberatan tersebut tidak berdasar maka pembangunan akan terus dilanjutkan. "Sebagai pemerintah kita harus arif menanggapi mereka. Apa masalahnya yang menyebabkan mereka menolak pembangunan TPA tersebut. Kalau penolakan tersebut tidak masuk diakal, ya pembangunan jalan terus," tandasnya, ketika dihubungi oleh RAKA melalui ponsel.

Dalam pembangunan TPA tersebut, Poltak menandaskan, akan melakukan upaya agar tidak menimbulkan efek yang merugikan bagi masyarakat yang berada disekitar lokasi TPA. "Kita sudah memikirkan bagaimana meminimalisir resiko yang ditimbulkan oleh TPA tersebut. Jadi jangan berpikir, kalau pembangunan tersebut asal-asalan. Terkait dengan adanya anggapan bisa menimbulkan kerugian bagi warga, kami tekankan, tidak ada konpensasi apapun bagi warga sekitar, karena tidak ada aturannya. Konpensasi uang tidak boleh, selain itu kalau diminta membangun infastruktur itu bukan wilayah kita," katanya.

Ia menuturkan, pembanguan TPA Leuwi Sisir merupakan bantuan dari Provinsi Jawa Barat, dan Pemkab Karawang hanya menyediakan lahan saja, itupun tanah yang dipakai merupakan konpensasi dari perumahan yang ada di Telukjambe Barat. "Jadi pembangunan TPA tersebut, kita tidak mengeluarkan dana sedikitpun. Anggaran pembangunan TPA sebesar Rp 3,8 milyar. Dari jumlah tersebut sebesar Rp. 1.8 milyar untuk beco dan sisanya pembangunan fisik.

Sedangkan luasnya adalah 10 hektar, dan kita akan sisipkan untuk makam. Tujuan di bangunnya TPA Leuwi Sisir, selain untuk mengatasi masalah sampah di Karawang, juga bisa mengefisien kan anggaran yang harus dikeluarkan pemeritah untuk membuang sampah di TPA Jalupang, yaitu sebesar Rp. 1 Milyar pertahun. Disisi infrastruktur pun, akan membantu masyarakat Telukjambe Barat, sebab jalan sepanjang 7 Km menuju TPA akan diperbaharui," tuturnya. (psn)

Bupati Dadang S Bicara Soal Ancaman

BANDUNG, RAKA – Barisan sakit hati (BSH) perlu diwaspadai sebagai bagian dari kekuatan kelompok masyarakat yang seringkali lebih menyoroti kebijakan pemerintah dengan mengedepankan sikap apriori dan tendensius. Padahal yang dibutuhkan dalam pembangunan bangsa ini adalah kontrol konstruktif berdasarkan pada kajian-kajian ilmiah. Sehingga kebijakan publik dari pemerintah tidak melenceng dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut sempat dikemukakan Bupati Dadang S. Muchtar saat menjadi nara sumber pada seminar bertajuk Pemerintahan dan Kepemimpinan Dalam Reformasi Birokrasi di acara Temu Nasional dan Seminar Nasional Sewindu Pelaksanaan Tugas Purna Praja 09 IPDN, di Kampus IPDN, Jatinangor, Jumat (6/11) pekan kemarin. Kata dia, hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan (HTAG) bangsa Indonesia yang berasal dari dalam negeri biasaya datang dari ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Termasuk didalamnya yang sulit dihindari adalah BSH.

Sedangkan HTAG dari luar, ia menyebut pengaruh globalisasi dan kemajuan iptek. "Salah satu yang harus diwaspadai adanya BSH. Kelompok ini selalu menyoroti hasil-hasil pembangunan secara tidak obyektif. Bahkan cenderung apriori, serta kearah tendensius," ungkapnya. Untuk mensikapi tantangan itu agar tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan pembangunan, kata bupati, pemerintah perlu melakukan berbagai langkah ke arah reformasi birokrasi.

Di antaranya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pegawai birokrasi, membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta memacu pembangunan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Termasuk, kata bupati, netralitas PNS lebih dititik beratkan. Begitu pun kematangan partai politk dalam berdemokrasi harus lebih ditumbuhkan. Menurutnya, ini adalah kunci dalam pemerintahan dan reformasi birokrasi.

“Keberhasilan sangat tergantung pada faktor pemimpin, seperti bupati, gubernur, maupun presiden. Dengan demikian, terpenting adalah bagaimana upaya merubah dan mereformasi birokrasi agar tidak menjadi feodal. Tapi mereka mampu menjadi pegawai pemerintah yang memberikan pelayanan terbaik bagi semua masyarakat tanpa terkecuali. Sekali lagi, kuncinya tergantung kepada peminpinnya," tandas bupati.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Depdagri, Diah Anggraeni, saat membuka seminar mengatakan, kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu bentuk evaluasi untuk menciptakan kader pemerintahan yang memiliki kualitas kepemimpinan yang bisa diandalkan. Terlebih di era keterbukaan saat ini, diakuinya, cukup banyak kritik diarahkan ke jajaran birokrasi.

“Sudah menjadi kebutuhan nyata akan adanya penyegaran di berbagai aspek pemerintahan. Khususnya dalam pelayanan publik lebih baik. Pamong Praja memegang posisi strategis bagaimana menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul. Makanya perlu Pamong Praja makin profesional ketika bertugas. Sehingga mampu menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan publik," ungkap Diah. (vins)

Anak SLTA Karawang Ikuti LPBB Unsika

Diramein Cheers SPC SMAN 1 Telukjambe en Kabaret SMKN 1 Karawang

RAME..ratusan kawula muda siswa SLTA di Karawang bikin sesak areal kampus Unsika Karawang, Minggu (9/11). Semua rame-rame bikin 'unjuk kabisa' soal peraturan baris berbaris, juga variasi formasi.

Di antara mereka, selain berjalan dan berbaris tegap, juga begaya kayak pertunjukkan seni, deh. "Itulah yang disebut variasi formasi. Peserta harus bisa mempertontonkan apa pun kebolehannya. Termasuk dari tim kami," kata Pak Teddy FG, SE, pimpinan Paket C Harapan Bangsa Jatisari yang turut anter timnya ikutan lomba.

Ya, itulah lomba baris berbaris (LBB) yang digelar anak-anak Resimen Mahasiswa (Menwa) Unsika di bawah Keplak Dedi Irawan yang dibantu Gin-gin dan Dewi, juga senior di antaranya Haris, Denny, Michael, Nano. Kecuali tim Paket C Harapan Bangsa, peserta juga dari tim SMAN 5 Karawang, SMAN 1 Telagasari, SMK Taruna Karya I, dan lainnya, yang jumlah semuanya 35 tim atawa 560 orang, coz satu tim dihuni 16 awak.

Para armada tim itu di antaranya dari Paket C Harapan Bangsa Asep AF, Wahyudin, Rusli, Teguh Rinaldi, Herawanti, Dewi wulan, Devi Sulastri, Sumarni, Santi Yulianti, Siti Rokayah, Eha Nur, Siti Nur, Yusi Nuraisyah, Cindy SM, Rani SR.

Armada tim SMAN 5 Karawang Aulya, Amalia, Rasy, Eko Putri, Fitri H, Mia, Yani, Nurhayati, Nela, Iis, Adhitya, Mutia, Ayu, Pispa plus Ika yang anak ceweknya, juga anak cowoknya Budi PN, Benny, Shendy, M. Galant, Kiki, Imam, Buyung, Syahbani, Yossi, Rogel, Jamadi, Kandar, Dery, Narsa, Uzep, Irpan.

Konon di acara yang pake selingan Cheers SPC dari SMAN 1 Telukjambe plus kabaret anak-anak SMKN 1 Karawang, itu direbutin piala bergilir Bupati Karawang. Biar begitu buat pesertanya, nggak semua tuh berharap piala bergilir itu bisa mereka raup. Kayak dilontar Eko Putri yang anak SMAN 5 Karawang, Dwi yang anak senior bareng Intan, ketua Paskib SMAN 1 Telagasari, rasa kebersamaan dan silaturahmi di antara siswa lebih utama, deh.

Testi Eko Putri, Dwi dan Intan itu emang terbukti. Biar sampe sore hari berita ini ditulis belum diumumin juaranya, semua peserta selalu tampak suka, ceria. "Kalo juara seh udah pasti mao, dong. Tapi emang buaqt rame-ramenya kok yang lebih asik gitu," cerita Pipit latifah bareng Jejen Jaenudin, Danton Tim A en B SMK Tarunakarya I.

"Pokoknya semua soulmate. Kita-kita jadinya enjoy aja tuh bikin selingannya. Hehe..," papar Reni, Dian, Chichi, Vhia, Frizky, Adi, Jhalie, Didi, Ronie, Rina, Mia, Irma plus Indah yang armada Cheers SPC dari SMAN 1 Telukjambe. "Ya. Kita juga idem dito, Brow," kompak anak-anak kabaret SMKN 1 Karawang. (dea wahyudi)

Anak Otomotif Karawang Gelar Ujian Kompetensi di LPK Cepat Tepat

Didik: Anak-anak Banyak yang Gagal Lantaran Peralatan Manual

STANDAR kompetensi buat jadi tenaga ahli di bidang otomotif itu nggak gampang, lho. Selain cuma diukur kemampuan lewat praktik, juga soal teorinya harus 'ngolotok', deh.

"Dan memang seperti itulah standarnya. Kami juga tidak bisa memaksakan, kalau memang siswa belum mampu," aku Kabid Bina Pelatihan dan Pentakerja Disnakertrans Karawang, Ibu Dra. Hj. Adilhati saat penutupan acara 'Uji Kompetensi Kejuruan Otomotif' yang digelar di LPK Cepat Tepat Karawang, Jl. Dewi Sartika, Karawang Kota, Minggu (8/11) sore.

Meski begitu kata Ibu Hj. Adilhati yang ditemani staf Ibu Irma, Ibu Een dan Pak Roni, nggak berarti para peserta yang gagal juga harus berputus asa. Masih jauh jalan yang bisa ditempuh, yang jika terus ditekuni pasti sampe ke muaranya juga. "Terus belajar. Apalagi ada buku panduan yang tentu bisa mempermudah para peserta mencapai yang diinginkan," pintanya.

Acara 'Uji Kompetensi Kejuruan Otomotif' yang digelar di LPK Cepat Tepat Karawang itu jadi bagian program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang dijalani pihak Disnakertrans kerja bareng Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Jabar selama dua hari sejak Sabtu (7/11). Posisi LPK Cepat Tepat sendiri, di kegiatan itu sekadar jadi lokasi TUK (tempat uji kompetensi).

Uji kompetensi otomotif sendiri diikuti 20 orang dari berbagai daerah di Karawang, yang semuanya direkrut dari para kawula muda yang masih nol pengalaman bidang otomotif. Sebelum sampe di UJK, mereka dididik selama tiga bulan plus enam hari terakhir berupa pembekalan.

Menurut Pak Sofyan dan Pak Tatang Mulyana, dua dari empat unsur LSP dan yang jadi penguji, di uji kompetensi otomotif itu ternyata keseluruhannya masih belum ada yang sempurna bisa mencapai nilai kelulusan sesuai standar. Dari 16 item yang mesti dikuasai peserta, pencapaian maksimalnya baru di 10 item.

Biar begitu dibanding ujian serupa di lima kabupaten lain di Jabar yang juga jadi penanganannya, kata duaannya itu masih lebih bagus. Sebab di daerah lain umumnya di bawah 10 item yang bisa diisi benar. "Karenanya ke depan untuk bisa memiliki sertifikasi, harus lebih dipelajari lagi soal yang kurang itu," senada Pak Sofyan dan Pak Tatang.

Mengenai itu, pimpinan LPK Cepat Tepat, Pak Didik Hudiana, ST dan Sekretaris Pak Didin Komarudin mengakui kalo siswa peserta yang latihan di tempatnya emang belum bisa kuasai total bahan uji kompetensi. Alasan Pak Didik, lantaran peralatan yang ada di LPK-nya emang masih manual, yang padahal soal yang diujikan rata-rata udah pake peralatan yang serba modern, canggih. "Jadi kami juga maklum," akunya.

Sementara dari peserta sendiri, biar mungkin masih gagal tapi ngakunya nggak kapok. Cuap Rudi, Candra dan lainnya yang antara lain asal Pangkalan dan Rengasdengklok, kegagalan itu kemenangan yang tertunda. Sebab itu, "Kita bakal terus belajar dan belajar. Pokoknya sampe berhasil nggak bakalan bosen, deh," serempak peserta. (dea wahyudi)

Sepanjang ruas Jalan Desa Cijantung Dilanda Kemacetan

MACET: Sepanjang ruas Jalan Desa Cijantung, Kecamatan Sukatani dilanda kemacetan. Hal itu terjadi menyusul perbuatan saluran air (got besar) yang memotong badan jalan tersebut. Guna meminimalisir kemacetan petugas memberlakukan sistem buka tutup di ruas jalan tersebut. (nos)

Penggunaan Pupuk Organik di Purwakarta Minim

PURWAKARTA,RAKA - Penggunaanm Pupuk organik dikalangan petani di Purwakarta masih terbilang minim. Padahal sejak di sosialisasikan penggunaannya pada tahun 2004 lalu, hingga kini petani yang menggunakan pupuk tersebut baru sekitar 800 hektare dari total areal sawah sawah seluas 39 ribu hektare.

Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Purwakarta Tri Hartono mengatakan, sawah yang menggunakan pupuk organik sudah menyebar di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Namun penyebarannya relatif masih sangat kecil. Padahal, jika dilihat dari aspek usaha, lebih ekonomis.

"Perbandingannya, 1 hektare sawah yang menggunakan pupuk non organik menghabiskan modal sebesar Rp 3,5 juta. Tapi jika memakai pupuk organik bisa ditekan sampai 50 persen,” terang Tri. Untuk itu, kata Tri, pada tahun 2010 mendatang, Pemkab Purwakarta akan mengembangkan pemakaian pupuk organik hingga mencapai 9.000 hektare. Hal itu karena kualitas padi dengan penggunaan pupuk organisk lebih bagus dibanding menggunakan pupuk non organik.

"Residu yang terkandung pada padi hasil pupuk non organik banyak terdapat unsur-unsur yang membahayakan,"jelasnya. Tri menyebutkan, hingga saat ini kebutuhan pupuk di Kabupaten Purwakarta khusus pupuk urea mencapai hingga 16 ribu ton per tahun untuk alokasi sawah seluas 39 ribu hektare. "Petani diimbau untuk menggunakan pupuk organik," pungkasnya. (ton)

Kasus Dugaan Korupsi Liung Gunung Jalan Ditempat

PURWAKARTA, RAKA - Penanganan dugaan kasus korupsi Liung Gunung yang kini masih dalam proses dinilai seperti jalan ditempat. Selain itu, prosesnya yang juga dianggap cukup lama. Hingga kini dianggap belum menunjukkan perkembangan yang membesarkan hati.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Purwakarta Coruption Wacht (PCW) Surya kepada RAKA, Minggu (8/11). "Penanganan kasus itu ada kesan jalan ditempat. Itu semua terjadi karena kurangnya komitmen dari aparat penegak hukum di daerah ini, "katanya.

Menurut Surya, kondisi tersebut tentu sangat memiriskan hati, mengingat dugaan kasus korupsi liung gunung yang merugikan keuangan negar penangannnya dianggap cukup lama. Bahkan hingga kini penyidik juga belum melakukan penahanan terhadap para tersangkanya. "Kami mendesak agar penyidikpun segera melakukan penahanan. Sebab dikhawatirkan, penetapan nama tersangka dalam kasus itu, akan ada intervensi dari pihak-pihak tertentu, jika kasus ini tetap dibiarkan, "katanya.

Tidak hanya itu, dia juga mengatakan, penetapan nama tersangka itu juga dimungkinkan akan adanya tersangka lain. "Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru,"imbuhnya. Pihak penyidik kepolisian Polres Purwakarta telah melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi Liung Gunung - Cilalawi. Dimana terungkap, proyek senilai Rp 1,3 milyar yang berasal dari anggaran bantuan hibah APBD I dan APBD II Tahun 2007 diduga telah habis sebelum proyek jalan sepanjang 1 kilometer yang menghubungkan Desa Liunggunung dengan Cilalawi (Liunggunung-Cilalawi, red) itu dilakukan.

Bahkan proyek jalan yang seharusnya dikerjakan secara swakelola, malah diberikan kepada pihak ketiga (rekanan). Sehingga kepolisian Polres Purwakarta yang mengendus adanya kesalahan prosedur serta dugaan kerugian negara kemudian melakukan penyidikan guna menuntaskan kasus tersebut. Dalam penyidikannya itu terungkap jika dari anggaran sebesar Rp 1,3 miliar itu sekitar Rp 478 juta tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Direktur Eksekutif PCW Purwakarta itu beranggapan penanganan kasus tersebut pun dinilai sangat lamban, bahkan ada kekhawatiran akan mandeg di tengah jalan. "Agar tidak ada kecurigaan dari pihak lain, maka sepantasnya kasus itu segera diproses hingga tuntas," jelas Surya. Selain itu, tambah dia penyidik juga harus lebih jeli dalam menangai kasus itu. Sebab berdasarkan hasil investigasi yang dilakukannya, dugaan korupsi ini juga diduga berkaitan dengan salah satu kandidat, pada Pilkada Purwakarta beberapa waktu lalu. (ton)

RAPBD Purwakarta 2010 Jangan Molor, Ketua DPRD: Sudah Diprioritaskan, Mudah-Mudahan Tak Ada Kendala

PURWAKARTA, RAKA - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) kabupaten Purwakarta 2010 diminta tidak molor. Satu setengah bulan menjelang tutup tahun, agenda rutin ini diharapkan bisa disentuh anggota legislasi secara fokus dan tidak mengulur-ulur waktu. Terlebih, pembentukan perlengkapan dewan sudah diselesaikan.

"Perancangan RAPBD 2010 diharapkan tidak molor dikerjakan Lembaga legislatif. Apalagi pembentukan perlengkapan dewan sudah rampung dan artinya tidak ada alasan untuk tidak melampaui batas waktu yang kemudian ditentukan, " kata Sekjen LSM Topan RI Edi Mulyadi kepada RAKA Minggu (8/11).

Mengacu pada pengalaman tahun sebelumnya, menurut Edi, seharusnya RAPBD itu sudah masuk pada ranah pembahasan para anggota legislasi, yakni tiga bulan menjelang akhir tahun. Lantaran sisa waktu 90 hari dikhawatirkan tidak dapat memenuhi patokan RAPBD rampung. Apalagi para wakil rakyat harus terlebih dahulu melakukan kroschek rancangan yang disampaikan eksekutif. "Sisa waktu akhir tahun ini perlu dimanfaatkan para anggota dewan mengingat prosedur kroscek juga tidak memakan waktu yang sebentar, "ujarnya.

Ditambahkannya, dari sisa waktu yang tinggal sekitar 50 harian tersebut para dewan diminta untuk dapat menuntaskan pembahasan RAPBD. "Kami harap, jika pun ada tarik ulur kepentingan saat pembahasan itu dilaksanakan tidak lekas membuat kinerja anggota dewan jadi tidak fokus pada pekerjaan yang diembannya. Jika demikian kami khawatir, ujung-ujungnya malahan dalam pembahasan nantinya cuma tinggal turut mengamini RAPBD 2010 dijalankan," katanya.

Sementara itu, Sekjen LSM Triloka Purwakarta Tarman Sonjaya mengatakan meski waktu yang ada terbilang mepet namun rancangan yang sudah disampaikan pemerintah daerah juga perlu dilihat terlebih dahulu dengan kondisi dilapangan yang sebenarnya. "Jangan sampai perancangan itu nantinya disikapi dengan setuju-setuju saja. Sebagai wakil rakyat harus tahu kondisi masyarakat yang diperjuangkannya," tambah Tarman. Meski demikian, Tarman optimis dewan dapat optimal menjalankan kinerja dalam pembahasan.

"Kami tidak pesimis bila mereka tidak akan mengecewakan masyarakat. Sisa waktu sekarang ini, masih cukup untuk menuntaskan agenda vital penyelenggaraan pemerintahan," ucapnya.
Ketua DPRD Purwakarta Ucok Ujang Wardi dalam suatu kesempatan belum lama ini kepada RAKA mengungkapkan pihak legislasi akan menjalankan tugas pokoknya sesuai yang diembankan. "Hal itupun merupakan agenda yang kami prioritaskan. Mudah-mudahan tak ada kendala nantinya," singkat Ketua DPRD Purwakarta. (rif)

Produksi Padi Purwakarta Terancam Gagal


MANIIS, RAKA - Ratusan hektar lahan pertanian tadah hujan di Kecamatan Maniis terancam gagal tanam. Selain belum masuknya air ke area persawahan tersebut bila dihitung dari jadwal tanampun sudah dinilai terlambat. Biasanya petani sudah memulai tanam sejak Oktober lalu namun hingga November kondisi sawah masih tetap kering.

Dituturkan petani setempat mayoritas areal pertanian di Kecamatan Maniis adalah jenis sawah tadah hujan. Untuk jenis sawah tersebut petani mengandalkan curah hujan. “Mayoritas lahan pertanian disini adalah tadah hujan, para petani baru mulai menanam padi biasanya ketika musim hujan sudah mulai tiba, ”kata Udin petani maniis, ketika ditemui di rumahnya di Desa Citamiang, RT 02/01, Kecamatan Maniis, Minggu, (8/11).

Dikatakan Udin, biasanya setiap bulan oktober para petani dikawasan itu sudah mulai kembali menggarap dan menanami sawahnya. Namun, lanjut dia, ternyata hingga memasuki bulan November ini, di wilayah tersebut belum juga turun hujan. “Banyak petani di sini yang mengkhawatirkan kalau musim ini mereka tidak bisa menanam padi. Padahal stok padi hasil panen sebelumnya sudah menipis, ”katanya.

Hasil pengamatan RAKA, ada sekitar 700 hektar areal persawahan tadah hujan di Kecamatan Maniis yang lokasinya tersebar di beberapa desa. Diantaranya Desa Citamiang, Tegaldatar, Cijati, Gunungkarung, dan Desa Sinargalih saat ini sangat kekurangan air. Akibat kondisi sedemikian lahan pertaniannyapun sudah sangat kering. Padahal, sebagian petani di wilayah tersebut sebelumnya sudah mulai melakukan penanaman padi. Sebab sebelumnya daerah tersebut sempat diguyur hujan. Namun, karena hujan tidak turun lagi akhirnya banyak petani yang mengaku rugi dengan kondisinya saat ini.

Udin yang juga ketua Kelompok Tani Miang Jaya, kembali mengatakan, petani seperti dirinya saat ini sangat membutuhkan keberadaan sumur pantek atau sumur bor di daerahnya, sebagai sumber air alternatif. “Sumur pantek sangat diperlukan di sini, sebab terkadang musim hujan suka terlambat datang. Jadi, kalau sudah ada sumur pantek, hujan datang terlambat pun tidak masalah,” tuturnya. (nos)

Kades Citamiang Gratiskan Perangkat Kematian

MANIIS, RAKA - Di Desa Citamiang, Kecamatan Maniis, perlengkapan kematian seperti kain kafan, kapas dan kebutuhan mayat lainnya gratis. Kebijakan ini ditempuh pihak Desa Citamiang karena sadar warga desanya banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan. Hebatnya, program perlengkapan gratis ini malah sudah berjalan hingga dua belas tahun.

“Awalnya program ini banyak yang menentang, terutama Bamusdes. Mereka mengkhawatirkan pemasukan desa tidak akan mencukupi kalau program ini benar-benar dijalankan,” kata Kades Citamiang, Enyang Gafah, ketika ditemui, Minggu (8/11). Dia juga menambahkan, program tersebut telah berjalan di desanya selama hampir dua belas tahun. Bahkan, saat itu dirinya baru menjabat sebagai ketua RW di desa tersebut.

Namun karena keinginannya yang kuat untuk membantu masyarakat program itupun akhirnya terealisasi. Walapun sempat di tolak oleh beberapa tokoh masyarakat saat itu terutama Bamusdes. “Berdasarkan data bendahara desa, dalam satu tahun terakhir saja dana yang telah dihabiskan untuk program ini telah mencapai tiga juta rupiah. Padahal pemasukan ke desa sangat tipis. Tapi alhamdulillah, program tersebut tetap lancar, ” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, motivasi kuat yang menjadikan dirinya keukeuh untuk menjalankan program itu adalah keinginannya untuk membantu masyarakat. Selain itu, kata Enyang, dirinya juga berencana tidak akan sampai menghentikan program tersebut walaupun pemasukan dan pengeluaran anggaran desanya selalu deficit. “Jujur saja, pengeluaran sering kali lebih besar dari pada pemasukan.” Tutur Enyang, Sambil mengatakan kalau sudah ada niat baik selalu ada jalan. (nos)

Tabrakan Maut di Jalan Raya Umum Kampung Cijantung

PURWAKARTA,RAKA - Satu orang tewas, dua orang luka berat dan seorang lainnya mengalami luka ringan dalam kecelakaan lalulintas akibat terjadinya tabrakan beruntun di Jalan raya Umum Kampung Cijantung, Kec Sukatani, Purwakarta, Jumat (7/11) malam. Tidak hanya merenggut korban jiwa, tabrakan "krambol" juga mengakibatkan tiga kendaraan rusak berat.

Korban tewas yakni Unan (29), warga Kampung Bojongmenteng, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, sedangkan korban luka berat, Haris Ardianto (43) Kepala Desa (Kades) Pilar, Kec Bojong, Purwakarta. Korban luka ringan Tati (33) istri Ardianto dan Karsa bin Suryani (42) warga Kampung Citenjo Rt 05/02, Desa Cimahi, Kecamatan Campaka, Purwakarta.

Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Kanit Laka Lantas) Polres Purwakarta, Ipda, Iwan Rasiwan, mengatakan. kecelakaan yang merenggut korban jiwa itu diduga akibat kendaraan dump truk yang tengah melaju di jalanan yang menurun rem-nya blong. Disebutkan, kecelaakan itu terjadi pada Jumat (7/11) malam sekira pukul 21.30 WIB berawal ketika sebuah dump truk yang mengangkut pasir nopol B 9288 BB yang dikemudikan Unan melaju di Jalan Raya Bandung-Purwakarta, persisnya di jalan yang menurun di Kampung Cijantung, tiba-tiba mobil tersebut hilang kendali.

Unan tidak mampu lagi mengendalikan laju kendaraannya.Sehingga kendaraan tersebut langsung menabrak mobil Suzuki Forsa nopol B 2071 DM yang dikemudikan Kades Pilar yang berada di depannya. Tidak hanya berhenti disitu, karena ditabrak dari belakang menyebabkan mobil Forsa terdorong kedepan dan kemudian menabrak kendaraan truk tronton nopol B 9714 OT yang dikemudikan Karsa bin Suryani.Kasus tabrakan beruntun yang melibatkan tiga kendaraan tersebut kini telah ditangani unit laka lantas Polres Purwakarta. (ton)

Empat Kecamatan Kabupaten Purwakarta Membutuh PJU

PURWAKARTA, RAKA - Masih banyak akses jalan menuju desa dan perkampungan di Kabupaten Purwakarta yang hingga kini belum tersentuh penerangan jalan umum (PJU). Akibatnya, tak jarang aktifitas ekonomi warga hanya cukup berjalan hingga waktu matahari terbenam.

Pantauan Radar Karawang, akses jalan menuju pedesaan desa yang belum tersentuh penerangan jalan umum tersebut saat ini tersebar di beberapa kecamatan. Seperti Kecamatan Sukatani, Cibatu, Tegalwaru, dan Kecamatan Darangdan. Rata-rata, wilayah desa dan perkampungan yang belum tersentuh PJU itu merupakan wilayah desa dan perkampungan yang lokasinya berada di pelosok atau ujung wilayah kecamatan.

Di Kecamatan Sukatani misalnya dari Desa Cilalawi hingga ujung Desa Tajursindang. Sedangkan di wilayah Wanayasa, seperti dari Desa Margaluyu hingga Desa Wanayasa. Sementara di Kecamatan Cibatu, terpantau dari wilayah Desa Cilandak hingga Desa Wanawali. Dan di wilayah Kecamatan Darangdan misalnya dari Desa Linggasari hingga Desa Neglasari. Sementara untuk Kecamatan Tegalwaru dari Desa Warungjeruk hingga Desa Pasirangin. Padahal, masing-masing wilayah akses jalan desa tersebut masing-masing terbilang jauh dengan tipikal wilayah jalan perbukitan dan hutan.

Sumber RAKA di Kecamatan Darangdan akhir pekan kamarin, Ketua Forum Komunikasi Pemuda Purwagalih, Kecamatan Darangdan Purwakarta, Taryono, mengatakan, hingga kini di wilayahnya disebut masih membutuhkan banyak pembangunan PJU lantaran masih banyak akses jalan disekitar lingkungannya masih belum tersentuh penerangan. Imbasnya, akses jalan yang banyak dimanfaatkan warga untuk pergi keluar desa maupun sebaliknya jarang dimanfatatkan saat malam hari.

"Minimnya sarana PJU membuat kondisi jalan saat malam hari menjadi kurang terlihat dengan jelas bahkan sebagian gelap gulita. Kondisi tersebut akan terasa saat melintas di jalan yang jauh dari pemukiman warga seperti di areal persawahan, kebun dan kawasan hutan. Saat ini hampir sebagian besar warga cuma mengandalkan penerangan lampu kendaraan dan rumah-rumah di pemukiman saja," kata Taryono.

Pemerharti lingkungan sosial, Saiful, di Purwakarta menambahkan, PJU pada akses wilayah pelosok desa dan perkampungan merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan warga untuk melakukan aktivitas ekonominya. Karenanya, kata Saiful, dihimbau pada pemerintah daerah pada tahun berikutnya (2010) agar dapat turut memperhatikan penambahan PJU khususnya di wilayah pelosok.

"Alangkah baiknya bila unsur pemerintah dapat memeperhatikan masalah ini. Setelah ditunjang dengan infrastruktur yang baik tentunya sarana pelengkapnya seperti PJU merupakan satu hal yang kiranya tepat bisa direalsisasikan. Kesemuanya itu tidak lain untuk menggenjot sektor ekonomi warga Purwakarta," tambah Saiful.(rif)

Komunitas Otomotif Jadi Agen Polisi, Gelar Touring Keliling Kota Purwakarta

PURWAKARTA, RAKA - Sedikitnya 315 pengendara motor yang tergabung dalam komunitas otomotif menjadi agen Polres Purwakarta untuk mensosialisasikan tertib dan keselamatan berlalu lintas. Dalam melaksanakan program tersebut pada Sabtu (7/11) kemarin, mereka menggelar kampanye berkeliling kota Purwakarta. Keciatan itu langsung dipimpin kepala Kepolisian Resort Purwakarta AKBP Hendro Pandowo.

Sebelum tour keliling Purwakarta, para penggemar sepeda motor dari berbagai klub otomotif (sepeda motor,red) sejak pukul 08.00 WIB, sudah berkumpul di halaman Mapolres Purwakarta. Mereka diajak Kapolres Purwakarta berkeliling meninjau kendaraan yang ada di Mapolres yang digunakan para anggota.

Ternyata saat meninjau, keselamatan sepeda motor para anggota otomotif jauh lebih baik daripada kendaraan yang digunakan anggotanya dalam arti semua kelengkapan kendaraan para penggemar otomotif ini lebih baik. Hal itu diungkapkan Hendro saat memberikan sambutannya sebelum acara touring dimulai.

Lebih lanjut Hendro mengatakan bahwa kelengkapan kendaraan yang mendukung itu bisa meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Misalnya jika kita mengendarai motor menggunakan helm yang berstandar dapat mencegah terjadinya luka parah bila terjadi kecelakaan. "Selama tahun 2009 ini dari bulan Januari hingga Oktober telah terjadi 76 kasus kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan itu didominasi pengendaraa motor yang tidak menggunakan kelengkapan yang memenuhi standar," tambah Kapolres.

Kepada para penggemar sepeda motor yang hadir dalam acara tersebut, kapolres menyatakan kegembiraannya karena para penggemar sepeda motor di Purwakarta ini sangat mematuhi aturan berlalu lintas. "Tidak seperti geng-geng motor yang ada diluar Purwakarta yang kerap berlaku tidak disiplin, tapi ternyata para penggemar motor di Purwakarta justru sebaliknya, mereka sangat tertib dalam berlalu lintas," ungkapnya.

Karena itu, kepada para penggemar motor dari berbagai klub yang ada itu Kapolres mengharapkan mereka bisa menjadi contoh bagi masyarakat lain dalam mensosialisasikan tertib berlalu lintas. Serta mengkampanye Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Dalam kesempatan tersebut Kapolres Purwakarta menyampaikan, salah satu upaya sosialisasi tertib lalu lintas yang dilakukan jajarannya adalah mengenai pengenaan helm standar yang diharapkan dapat ditiru oleh kepolisian lain di luar Purwakarta.

"Sekarang ini yang dilakukan Polres Purwakarta tentang penggunaan helm standar ini adalah dengan merazia toko-toko yang menjual helm yang tidak memenuhi standar. Mungkin sekarang kita di Purwakarta tidak akan dijumpai lagi toko yang menjual helm topi (batok,red) yang tidak memenuhi standar," kata Hendro. Touring yang dilaksanakan para penggemar sepeda motor dan Polres Purwakarta ini dengan mengeliling Kota Purwakarta dengan garis start di halaman Mapolres dan berakhir di Situ Buleud.

Feri, salah seorang penggemar sepeda motor yang sempat dijumpai mengaku bangga dengan ajakan Polres Purwakarta yang meminta para penggemar sepeda motor ini menjadi agen polisi dalam mensosialisasikan tertib berlalu lintas. Pihaknya mengharapkan kemitraan yang dijalin antara para penggemar sepeda motor dengan polisi ini tidak hanya untuk kegiatan sosialiasi tertib lalu lintas tapi untuk berbagai kegiatan lainnya. "Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya untuk sosialisasi tertib berlalu lintas tapi untuk kegiatan lain," ujar Feri yang juga sebagai PNS di lingkungan Pemkab Purwakarta. (rif)

Polisi Sidik Kasus Malpraktek di Kabupaten Purwakarta

PURWAKARTA.RAKA - Pengaduan LSM terkait dugaan malpraktek yang dilakukan klinik 'A' di Kabupaten Purwakarta saat ini tengah ditindaklanjuti Polres Purwakarta. Jajaran kepolisian mengaku telah melakukan penyidikan terhadap Klinik tersebut.

Kasat Rekrim Pores Purwakarta AKP I Putu Yuni Setiawan kepada RAKA akhir pekan kemarin, mengatakan laporan dugaan mall praktek oleh salah satu LSM ke pihak Polres Purwakarta tengah dalam proses. Saat ini, Polres masih melakukan penyidikan dan menunggu keterangan dari dokter terkait.

"Kasus dugaan mal praktek itu masih disidik, kami belum memberikan jawaban tentang kebenarannya, tetapi polisi terus melakukan penyidikan tentang laporan itu diantaranya dengan mengambil keterangan dari salah seorang dokter ahli dibidang itu, saat ini dokter tersebut masih di Filipina," ujar Putu.

Secara terpisah, Ketua Himpunan Keluarga Ojek Purwakarta (HKOP) R. Robian Taufik mengatakan terjadinya kelalaian dalam melaksanakan tugas. Baik oleh dokter spesialis yang membuka prkatek sendiri atau oleh lembaga yang bergerak di bidang kesehatan seperti RS atau Klinik adalah bukti kurangnya pengawasan dari Dinas Kesehatan. "Dinkes harus lebih giat melakukan kegiatan pembinaan serta pengawasan sebagai bentuk pertangungjawaban mereka yang telah mengeluarkan ijin praktek," ujarnya.

Ditambahkan Robian, dalam kasus dugaan mal praktek tersebut pihaknya juga telah melakukan kajian dan laporan pada beberapa institusi terkait. "Sebelum kasus dugaan mal praktik itu kami laporkan ke Polres Purwakarta kami telah melakukan konfirmasi ke Dinkes dan ikatan dokter Indonesia (IDI). Dan menurut IDI telah dilakukan penyelesaian berdasarkan kekeluargaan, namun hingga saat ini dari laporan yang kami terima tidak seperti itu," ujar Robian. (rif)

Pembangunan Saluran Sekunder Patokbeusi Asal-asalan

REHABILITASI Saluran Sekunder Beres, Kecamatan Patokbeusi.

SUBANG, RAKA – Para pelaksana proyek pembangunan diminta melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bestek. Hal tersebut diungkapkan sejumlah warga lantaran adanya sejumlah proyek di lingkungannya yang terkesan asal jadi.

“Jika untuk membangun pekerjaan asal-asalan mah kami juga bisa, akan tetapi pelaksana proyek semestinya akan lebih profesional dari kami, makanya kami harapkan bangunkan proyek rakyat dengan kualitas yang baik,” kata salah seorang warga Ciberes, Patokbeusi, yang tidak mau menyebutkan namanya.

Masyarakat menilai, uang yang digunakan untuk membeli bahan material dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan proyek tersebut berasal dari uang rakyat. Maka dari itu uang rakyat jangan dihambur-hamburkan dengan pekerjaan yang kualitasnya jelak sekaligus mengarah pada kemunduran pembangunan. Dia juga berharap, para kontraktor yang pekerjaannya buruk dan tidak ada tindakan tegas dari Pemkab Subang atau penegak hukum.

Ketidak beresan sejumlah proyek tersebut, bisa dilihat dari proyek jalan pekerjaannya semrawut, pembangunan gedung kantor dinas dan gedung sekolah terkesan hanya berpacu pada penyelesaian pekerjaan dan meninggalkan kualitas pekerjaan. Begitupun dengan pembangunan infrastruktur pertanian yang hanya mengejar target pelaksanaan dapat diselesaikan tanpa memenuhi kriteria bestek yang ada. Adanya sejumlah kontraktor nakal, juga diakui sejumlah kalangan masyarakat. ”Kita mengungkapkan susuatu berdasarkan hasil temuan investigasi, bukan kata orang,” kata Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (FMP) Asep Sumarna M Toha. (pir)

PDAM Subang Bantah Ada Keluhan Warga

SUBANG, RAKA – Kepala Cabang PDAM Pamanukan Aam Ambaruddin mengaku keberatan dengan pemberitaan RAKA, Jumat (6/11), mengenai keluhan konsumen tentang adanya penarikan biaya pemasanagan water meter yang terlalu tinggi. Namun demikian, ia tidak mau diajak meninjau lapangan.

Hal itu diungkapkannya kepada RAKA, Sabtu (7/11) di sebuah rumah makan Atelir Subang. Saat itu, Aam yang memnita tidak bertemu di kantornya tersebut masih tetap mengakui adanya pemasangan water meter yang mencapai Rp 1,5 hingga Rp 2,5 juta dari biaya standar Rp 550.000 per water meter.

“Benar adanya pemasangan water meter yang sebenarnya Rp 550.000, adapun mencapai jutaan rupian karena kami ada pembatasan material pipa dan pembongkaran medan yang akan dilalui saluran pipa dan memerlukan biaya lebih, itupun telah disanggupi konsumen,” katanya. Namun pada saat diajak untuk membuktikan adanya konsumen yang keberatan dan menyesalkan beasaran biaya pemasangan water meter tersebut, Aam keberatan untuk turun ke konsumen tanpa memberikan alasan yang tepat. Bahkan tidak mau menyebutkan alsan dirinya menolak untuk turun ke lapangan.

Ia juga berharap, media massa meredam gejolak konsumennya dan menurut versinya selama bertugas di PDAM Cabang Pamanukan sejak 2001 dirinya tidak menemukan konsumen yang mengeluhkan nominal pemasangan water meter yang biayanya di atas standar. Sementara itu, salah seorang konsumen mengaku keberatan dengan tingginya pemasangan baru. “Konsumen PDAM Cabang Pamanukan memang sangat perlu air bersih, namun kebutuhan air yang amat sangat jangan dijadikan ajang bisnis yang berlebihan, bila Kepala PDAM tidak percaya adanya, saya siap turun bareng kelokasi konsumen,” tantang Jai. (pir)

20.790 RTM di Kabupaten Subang Terima PKH

TERIMA PKH: Puluhan warga tengah mengambil uang PKH di Kantor Pos Subang, Sabtu lalu. Mereka merupakan puluhan dari ribuan penerima PKH di Kabupaten Subang.

SUBANG, RAKA - Sebanyak 20.790 rumah tangga miskin (RTM) di Kabupaten Subang menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Pos-Kantor Pos yang ada di Kabupaten Subang, Sabtu (7/11).

Salah satunya, pembagian uang PKH tersebut dilaksnaakan di Kantor Pos Subang yang berada di Jalan Jendral Ahmad Yani, Subang. Dalam pembagian PKH yang ke tiga kalinya dalam tahun 2009 ini, PT Pos Indonesia Subang menyalurkan sebesar Rp 8,3 miliar. Menurut pendamping PKH Kecamatan Subang Jajang Abdul Muhaemin, untuk penyaluran di Kantor Pos Subang kota sendiri, diperuntukan bagi 10 desa/kelurahan yang masuk data base Kecamatan Subang pada tahun 2007.

“Jumlahnya sekitar 10 desa/kelurahan, yakni Desa Jabong, Desa Cidahu dan Desa Cisaga, ditambah dengan 7 kelurahan yang ada saat ini, jumlah Rumah tangga miskin (RTM) yang menerima bantuan program keluarga harapannya sendiri sejumlah 1.316 RTM,” jelas Jajang.
Bagi yang belum bisa mengambil pada waktu tersebut, tambah Jajang, para RTM bisa melaksanakan pengambilan uang PKH paling lambat pada Selasa besok, dan masih bisa dilayani oleh pihak Kantor Pos Subang.

Sementara Sales Executif PT Pos Indonesia Cabang Subang Eric Laguardia kepada wartawan menjelaskan, selain di Kantor Pos Subang, pembagian PKH juga dilakukan di beberapa kantor Pos pembantu di Kabupaten Subang. “Selain di sini, ada 18 Kantor Pos pembantu untuk mengalokasikan PKH ini. Rencana kita akan layani pembagian PKH sampai dengan senin, 9 Nopember 2009 lusa, untuk mengantispasi warga yang belum mendapatkan (uang bantuan PKH, red),” jelas Eric.

Dalam pembagian dana PKH, itu sendiri, tambah Eric, setiap RTM menerima dana yang bervariatif. Jumlah minimalnya sebesar Rp 333.000 dan maksimalnya sebesar Rp 1,5 juta. Tergantung dari latar belakang masing-masing dari RTM itu. “Untuk kriteria penerima dana tersebut kami sendiri tidak mengetahui secara detail, Kami hanya menerima data itu dari Depsos dan menyalurkan dana itu kepada RTM.

Adapun kriteria seperti apa? Kami tidak mengetahui pasti, namun yang pasti, setiap RTM yang hendak mengambil PKH, mereka harus membawa poto kopi KTP dan kartu dari Depsos itu, sebagai tanda bukti,” lanjutnya. Dari pantauan RAKA di lapangan, tampak ratusan warga mengantri di loket pengambilan dana PKH tersebut. Bahkan mereka sudah mengantri sejak pukul 08.00 Wib. “Ternyata di sini (Kantor Pos) sudah ramai. Ya, terpaksa harus antri,” ujar Sulaiman, salah seorang warga yang mendapatkan dana PKH. (eko)

Eksekusi Motor PT Adira Cabang Subang Dikeluhkan

SUBANG, RAKA – Hingga Nopember tahun 2009 ini PT.Adiran Finance Cabang Subang telah mengantongi ribuan motor milik nasabah yang ditarik dari pemiliknya.

Sayangnya Kepala Eksekutor PT Adira Finance Cabang Subang Uun keberatan untuk memberikan data mengenai jumlah penarikan motor milik konsumennya, alasannya data tersebut merupakan data perusahaan sekaligus rahasia perusahaan. “Data nasabah ga bisa disebar, karena itu data nasabah ada kode etiknya,” katanya.

Menurut Uun, penarikan motor atau yang biasa dia sebut penitipan sementara motor milik nasabah yang ditarik melalui eksekutor dengan sistem kerjasama yang diikat dengan MoU masuk karyawan freelance yang dibekali dengan Surat Kuasa Penarikan (SKP) dan mengandalkan keberanian eksutor untuk berhasil dan gagalnya mengeksekutor motor milik nasabah.

Karena mungkin Eksekutor termasuk karyawan freelance, yang menurut Uun tidak digaji yang hanya mengandalkan perolehan eksekusi dengan cara baik-baik dan bila konsumen sulit dicari dengan cara kasar dan ancaman pun terjadi. Seringkali pula terjadi 'penggedoran' rumah nasabah atau dihadang dijalanan demi motor target eksekusinya.

Bahkan sejumlah nasabah Adira kerap kali mengeluhkan cara eksekusi kendaraan yang terkesan semena-mena pada saat akan mengeksekusi untuk mencabut motor milik nasabah. Sesuai kategori target eksekusi bagi nasabah yang belum mengasur tagihannya dalam waktu 1 hingga 3 bulan dalam prosesnya terkesan nasabah diseret paksa untuk menyerahkan unit motor dengan alasan penitipan sementara. (pir)

NumberOfComments

Ada kesalahan di dalam gadget ini
 
 
 
 
Copyright © Subang Raya
Design by Eko Subang