Jumat, 06 November 2009

Jalan Dipersempit Warga, Buruh Tambang Demo, Warga-PT Atlasindo Sepakat Ijin Perusahaan Dicheck Ulang

AKSI BALASAN: Buruh tambang PT. Atlasindo melakukan aksi di DPRD Karawang (5/10). Mereka nuntut penyempitan jalan oleh warga distop.

KARAWANG, RAKA- Setelah sebelumnya warga Desa Cinta Langgeung Kecamatan Tegal Waru melakukan aksi demonstrasi menuntut PT. Atalasindo Utama atas kerusakan yang diakibatkan oleh aktifitas pertambangan, kini giliran buruh tambang PT. Atlasindo melakukan aksi di DPRD Kabupaten Karawang, Kamis (5/10) siang menuntut agar penyempitan jalan yang dilakukan warga Cinta Langgeung bisa dihentikan. Pasalnya mereka mengaku, sejak jalan tersebut dipersempit, aktifitas distribusi pertambangan terhenti, dan akibatnya buruh tambang tidak bisa bekerja.

Aksi yang berbarengan dengan pertemuan antara pihak PT. Atlasindo, warga Desa Cinta Lenggeung, Komisi A dan Komisi C DPRDKabupaten Karawang, serta unsur pemerintah di ruang rapat I Gedung DPRD Kabupaten Karawang, sempat membuat suasana menjadi panas, karena mempertemukan dua kubu. Koordinator buruh tambang PT. Atlasindo Utama Titi mengatakan, meski sudah ada perwakilan perusahaan, namun mereka hanya sebagian kecil dari karyawan.

"Kami takut dalam pertemuan tersebut pihak perusahaan tertekan, karena jumlah massa yang menginginkan PT. Atlasindo ditutup lebih banyak dibandingkan pihak perusahaan. Makanya kami datang kesini untuk memberikan dukungan penuh kepada perusahaan, agar pihak perusahaan mempunyai keyakinan bahwa ada ratusan buruh dibelakan perusahaan yang siap membela sampai kapanpun," tuturnya, Kamis (5/10) siang. Titi melanjutkan, sejak jalan akses distribusi batu split dipersempit warga, aktifitas pertambangan menjadi terganggu, dan banyak para buruh tambang akhirnya tidak bekerja.

Hal ini menurutnya, jelas merugikan buruh tambang, sebab para buruh bisa mendapatkan uang kalau distribusi berjalan. "Terus terang sudah dua hari hidup kami terkatung-katung. Karena tanpa adanya distribusi, itu berarti anak dan istri kami tidak makan. Dan sampai sekarang pun, kami belum mendapatkan uang sepersenpun. Kejadian penyempitan jalan ini sudah berkali-kali, kadang ditutup lalu dibuka, dan seterusnya. Hal itu tentu tidak dapat menyelesaikan masalah.

Lalu yang kami ingin tahu, kalau warga yang mempersempit jalan mengaku mereka mewakili masyarakat Tegal waru maupun Cinta Langgeung, Tegal waru yang mana dan masyarakat Cinta Langgeung yang mana. Sebab semua buruh yang bekerja di tambang adalah masyarakat Cinta Langgeung. Kami minta kepada DPRD Kabupaten Karawang, jalan yang dipersempit warga kembali diperlebar, agar anak dan istri para buruh bisa kembali makan," ungkapnya.

Asep (32) salah seorang buruh mengaku, sejak jalan dipersempit, ia mengalami kesulitan keuangan. "Kami hanya bisa mendapatkan makan kalau ada muatan. Sekarang bagaimana ada muatan, kalau aktifitas pertambangan terhenti gara-gara jalur distribusinya terganggu karena penyempitan warga. Kami harap dalam pertemuan tersebut bisa ada solusi, karena bagaimanapun kami semua adalah warga satu desa," katanya.

Terkait aksi balasan yang dilakukan oleh buruh tambang PT. Atlasindo Utama, Kapolsek Pangkalan Iptu Senen Ali mengatakan, meski di Desa Cinta Langgeung terdapat dua kubu, namun keadaan di desa tersebut relatif kondusif. "Semua berjalan aman dan terkendali. Hanya saja, para buruh tambang ingin memberi dukungan kepada perwakilan perusahaan di pertemuan di Gedung DPRD. Kami perbolehkan datang kesini, asal tertib," katanya. (psn)
Check Ulang

Sementara itu, pertemuan perwakilan warga Tegalwaru dengan PT Atlasindo yang dimediasi DPRD, Kamis (5/11), menyetujui kedua belas butir kesepakatan bakal dipenuhi semua oleh pihak perusahaan. Kendati realisasi dari kesepakatan tersebut yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 6 Agustus 2009 dilaksanakan secara bertahap.

Selain itu, soal perijinan yang dimiliki Atlasindo tetap akan dicross check. Sebab dalam pertemuan kemarin, keterangan Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi (Disperindag Tamben), maupun Badan Lingkungan Hidup (BLH), terkesan saling lempar. Misalnya Disperindag Tamben merasa bahwa pihaknya hanya mendapatkan limpahan soal ijin Atlasindo dari BLH.

Sedangkan BLH menunjuk proses ijin itu berada di tangan Bidang Tamben pada Disperindag. “Dulu di Lingkungan Hidup. Sekarang telah ada di Disperindag Tamben. Makanya saat ini kami tidak tahu persis. Bahkan UKL Upaya Pemanfaatan Lingkiungan -red) dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan -red) belum dilaksanakan Atlasindo,” ungkap Kabid Hukum BLH, Ade Setiawan.

Dalam pertemuan yang sama, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) turut menjelaskan, peruntukan kawasan lindung, sampai kini pihaknya belum pernah mengeluarkan ijin atau rekomendasi apapun terhadap Atlasindo. Sayangnya, pertemuan sempat memanas ketika Ketua DPRD, Karda Wiranata, yang memimpin pertemuan memberikan kesempatan kepada perwakilan dari Perhutani untuk ikut memaparkan kaitan dengan keberadaan tanah yang digunakan Atlasindo. Karena perwakilan warga menolak Perhutani untuk bicara. Dengan alasan, cukup memahami mengenai RUTR (Rencana Umum Tata Ruang).

Sampai akhirnya Karda mempertanyakan ulang kepada warga mengenai apa yang sebenarnya diinginkan warga. Apakah mau menyelesaikan persoalan atau malah memperpanjang permasalahan. “Persoalan ini harus dikaji secara cermat. Tidak bisa sembarang begitu saja. Kita semua mesti menjaga etika. Apalagi kalau warga menuntut agar Atlasindo minta ditutup kepada DPRD. Kami tidak punya kewenangan kearah itu,” tegas Karda bernada tinggi ketika interupsi perwakilan warga bersuara keras sambil menunjuk-nunjuk semua instansi terkait yang sedang menerima warga di ruang rapat I DPRD.

Selanjutnya, pengacara Atlasindo, Asep Agustian, SH, balik bertanya ketika kliennya terus dipersalahkan. Bila yang dipersoalkan mengenai dampak polusi udara, pihaknya meminta petunjuk harus kemana meminta ijin tersebut. Ia menyebut, banyak pabrik di negeri ini, termasuk di Karawang, tidak pernah dipersoalkan. Padahal sama-sama menebar polusi. “Kami minta ini tidak perlu dibesar-besarkan,” pintanya.

Ditambahkan oleh pemilik Atlasindo, Gito, bahwa perusahaannya baru beroperasi sejak 3 tahun lalu. Kendati ijin yang telah dikantongi terhitung tahun 2002 lalu. Tapi saat itu tidak pernah dipersoalkan. “Saya berjuang dari titik nol dengan susah payah. Saya tidak terima atas tuduhan-tuduhan. Kalau tidak berijin, sejak dulu saya sudah ditangkap. Tidak mungkin memanfaatkan lahan Perhutani kalau tanpa ijin. Mulai ijin dari Menteri Kehutanan hingga Kapolri. Termasuk dari Pertambangan Provinsi. Bahkan public expose pernah dilakukan Oktober 2002 dengan DPRD. Makanya saya tidak ngerti kalau sekarang malah dipersalahkan?” tegas Gito. (psn/vins)

Karawang-Bekasi Siap Lanjutkan Jembatan Penghubung

LANJUTKAN: Proyek jembatan Batujaya yang tertunda.

KARAWANG, RAKA - Bupati Dadang S. Muchtar menyatakan kesiapannya untuk membantu memfasilitasi pembangunan jembatan rangka baja Batujaya – Cabangbungin yang akan menghubungkan Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi. Hal ini disampaikannya saat menerima rombongan Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi di Gedung Singaperbangsa, Kamis (5/11).

Kata bupati, Pemkab Karawang pada prinsipnya sangat mendukung terhadap upaya penyelesaian jembatan tersebut yang telah lama terbengkalai. Oleh karenanya, bupati berterimakasih telah ada komunikasi dan komitmen kuat dari para pihak terkait lainnya, khususnya para wakil rakyat Kabupaten Bekasi.

“Terbengkalainya proyek pembangunan jembatan Batujaya-Cabangbungin memang harus dapat dipecahkan bersama-sama, terutama oleh pihak Dinas Bina Marga dari kedua belah pihak agar segera diinvetarisir segala permasalahannya. Sekaligus dibuatkan pembagian kewenangan dari dua kabupaten bertetanggaan,” ujar bupati.

Diharapkannya pula, kendala belum tersedianya rangka baja dari Pemerintah Pusat agar ditindaklanjuti. Sisa sebanyak 100 meter rangka baja dari 140 meter yang dijanjikan untuk secepatnya dikoordinasikan dengan Dinas Bina Marga Jawa Barat, serta Departemen Pekerjaan Umum. Bila kendala tetap sulit terpecahkan, menurutnya, Pemkab Karawang siap membantu menyediakan rangka baja tersebut dengan anggaran APBD.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi, Aep Saefullah Rahman, mengatakan, pihaknya minta ada konklusi yang dapat segera terwujud terkait tindaklanjut pembangunan jembatan penghubung kedua daerah kabupaten ini. Terlebih jalan Tanjungpura menuju Rengasdengklok sebagai jalan propinsi. “Salah satu syarat jalan propinsi adalah menghubungkan dua Kabupaten. Dan hanya jembatan itulah yang dapat menghubungkan ruas jalan ini,” ucapnya.

Ditambahkan Asda I Pemkab Karawang, Saleh Effendi, bahwa rencana pembangunan jembatan rangka baja Batujaya–Cabangbungin diawali pada tahun anggaran 2005. Saat itu pembangunannya atas kesepakatan antara Pemprov Jawa Barat, Pemkab Karawang, dan Pemkab Bekasi. Menurutnya, pembangunan dilakukan dalam rangka mendukung penanganan ruas akses jalan di wilayah Kabupaten Karawang dan Bekasi.

“Sampai saat ini tahapan proyek yang telah dilaksanakan meliputi pembangunan konstruksi bangunan bawah dan akses jalan pendekat. Investasi yang sudah dikeluarkan sampai tahun anggaran 2008 yang masuk Karawang dari APBD Jawa Barat Rp 4 milyar, dan APBD Karawang Rp 4,108 milyar. Sedangkan dana yang masuk via Pemkab Bekasi, dari APBD Jawa Barat Rp 2,692 milyar, serta APBD Bekasi Rp 5,9 milyar,” ungkap Saleh. (vins)

Kader Tua KNPI Mulai Gugat Kader Muda

KARAWANG, RAKA – Arus kuat yang terus menggelinding mengenai batasan usia bagi pengurus DPD KNPI hasil Musda ke-XI, mulai membuat gerah kader-kader tua di wadah berkumpulnya kaum pemuda ini di Karawang. Mereka menganggap, dipertentangkannya soal usia merupakan sikap berlebihan kalangan muda. Bahkan disebutnya, bisa jadi akibat dari munculnya rasa ketertakutan tersaingi kembali kader-kader senior menguasai kepengurusan KNPI kedepan.

Seperti diungkapkan Ketua DPD KNPI yang tinggal tersisa dua hari hingga berakhir di ajang Musda, 7 Nopember besok, H.A. Suroto, bahwa dirinya meminta kader-kader muda jangan merasa tersisihkan. Biarkan proses regenerasi berjalan alamiah, tanpa harus dipaksa dengan membuat dikotomi dari sisi usia. Kalau memang kader-kader senior di atas 40 tahun masih produktif mengisi KNPI, menurutnya, kenapa tidak?

“Harusnya rekan-rekan muda usia berpikir realistis. Sampai sekarang yang masih memegang ketua OKP cukup banyak. Dari 47 OKP yang ada, 21 OKP di antaranya tetap diketuai kader-kader senior berusia di atas 40 tahun. Malah PK (Pengurus Kecamatan -red) KNPI sendiri tersisa 16 PK dipimpin kader senior usia diatas 40 tahun. Apakah mereka harus disisihkan? Oke lah untuk kursi ketua DPD harus ada batasan itu. Tapi mestikah kursi kepengurusan lainnya harus juga diisi bagi mereka yang berusia dibawah 40 tahun?” ujar Suroto balik bertanya.

Ia menggambarkan bagaimana kepengurusan DPD KNPI Jawa Barat. Dalam struktur kepengurusan masih tetap mengakomodir kalangan senior yang dianggap berusia uzur. Menurutnya, fakta itulah yang harusnya dipahami kader-kader muda KNPI di Karawang melihatnya secara realistis. Artinya, pengurus di provinsi sendiri tetap mengakomodir kalangan senior yang menguasai kepengurusan OKP, hingga bertahan menjadi ketua.

“Kalangan muda jangan merasa pintar sendiri. Karena untuk jadi pintar itu mudah. Tinggal bagaimana mau belajar. Yang lebih diutamakan mestinya bagaimana kader-kader muda lebih cerdas. Ingat, orang pintar juga bukan pengakuan dari dalam. Tapi dari luar. Sedangkan kecerdasan lebih terukur. Bukan teori yang selalu dikedepankan. Orang pintar banyak. Tapi yang cerdas sulit. Mengukur kecerdasan bukan sekedar teks book. Cerdas itu IQ atau bawaan,” ketus Suroto lagi.

Ditambahkan oleh Wakil Ketua DPD KNPI, Asep Oki Tahkik. Menurutnya, posisi KNPI dan OKP merupakan wadah berhimpun semua komponen anak bangsa. Tingkat kedewasaan maupun pluralisme adalah aspek-aspek personality sangat penting. Keberadaan KNPI pada posisi ini, disebutnya, sebagai wadah kecil ke Indonesiaan mengenai itu.

“Musda KNPI ke-XI harus disikapi secara demokratis saja. Fakta di lapangan, soal usia sejatinya harus disikapi bijak. Ini sebuah proses akomodatif. Semua komponen mutlak mesti diakomodir. Sebaiknya, itulah yang jadi kelebihan KNPI Karawang. Saya bukan berarti tidak setuju batasan usia 40 tahun. Sekali lagi, ini realitas di sini. Kader-kader senior berusia di atas 40 tahun tidak lantas harus dibuang. Kenapa sulit sih ketika kader-kader senior diberikan bentuk-bentuk penghargaan? Termasuk hak-hak politik dipilih atau pun memilih,” hemat Oki.

Kalau pun ada rencana ditaruh di MPI (Majelis Pertimbangan Indonesia), Oki berpendapat, tetap kurang memenuhi rasa keadilan sebagai pemenuhan bentuk penghargaan yang dimaksudkannya. Mengingat, struktur yang ada di MPI ini terbatas bila dibanding masih banyaknya kader-kader senior KNPI yang harus dibuang begitu saja. “Perlu dipahami. Kita dihadapkan pada sejatinya dan kenyataannya. Kita memang senang ada batasan usia untuk jadi ketua sebagai penggugah. Tapi apakah tepat kalau harus diberlakukan di Musda kali ini? Tidak usah dipaksa-paksa. Yang tua itu nanti juga legowo sendiri kho,” tandasnya. (vins)

DSM Persilahkan Kader Golkar Gantikan Posisinya

HUT Golkar di DPD Partai Golkar Karawang.

KARAWANG, RAKA – Ketua DPD Partai Golkar Karawang, Dadang S. Muchtar, mempersilahkan kepada seluruh kader parpolnya yang berkeinginan menggentikan posisi dirinya menjadi ketua pada Musda Golkar, Desember mendatang. Ia siap legowo, kalau memang komitmen yang dibangun bagaimana membesarkan Golkar kedepan lebih baik.

“Kalau mau rebut Golkar Karawang silahkan. Tidak usah jelek-jelekan saya segala ke kader-kader dibawah. Kasihan mereka kalau digonjang-ganjing. Mari kita bangun Golkar bersama-sama dengan cara-cara yang sehat, obyektif, dan rasional. Pada saatnya, semua hak pilih dan dipilih menjadi hak Anda sebagai pengurus,” tegas Dadang saat memberikan sambutan di acara kegiatan HUT Partai Golkar ke-45 di sekretariat DPD Partai Golkar, Kamis (5/11) pagi.

Bukan hanya sebagai ketua, apabila ada kader Partai Golkar yang merasa punya keinginan mencalonkan diri sebagai bupati atau wakil bupati pada Pilkada 2010, kata Dadang, dirinya tidak akan menghalanginya. Hanya ia mengingatkan, semua itu ada mekanisme partai yang harus ditempuh. “Kalau memang sudah waktunya, silahkan. Kenapa kita mesti ribut dari sekarang? Golkar harus utuh. Jangan digonjang-ganjing dengan mengarahkan partai ini menjadi retak atau tidak solid. Golkar kedepan harus kuat,” tandasnya.

Ia juga mengajak semua kader dan pengurus Golkar di Karawang lebih berpikir rasional. Apalagi dalam beberapa kali momentum demokrasi, mulai dari Pilkada Jawa Barat, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2009, selalu tidak pada posisi beruntung. Sebab secara nasional, kader-kader Golkar telah terpecah dengan membentuk parpol baru. Menurutnya, ini harus menjadi PR bersama bagaimana membangkitkan kembali soliditas Golkar tanpa harus terjebak pada perangkap-perangkap politik yang bisa saja malah akan tambah menghancurkan Golkar.

“Terpilihnya Aburizal Bakri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Munas baru lalu adalah jawaban atas apa yang harus dilakukan partai ini kedepan. Dedikasi beliau (Aburizal -red) untuk partai. Bagaimana ingin membesarkan Golkar hingga tidak mau kembali menjadi menteri di kabinet SBY sekarang. Komitmen beliau benar-benar bagi Golkar. Kemungkinan link up-nya nanti dengan Partai Demokrat membidik kursi Presiden atau Wakil Presiden pada Pilpres 2014.Kemungkinan-kemungkinan ini bukan hal mustahil dalam politik,” papar Dadang.

Mensikapi munculnya beberapa gelintir kader Golkar yang mulai 'bermain' jelang Musda dan Pilkada 2010, Dadang hanya mengatakan, “Saya sudah dengar. Kalau memang ada yang selalu berpikir negatif, biarkan saja. Orang-orang seperti ini nanti akan capek sendiri. Bahkan sulit untuk maju. Makanya Golkar jangan terjebak pada upaya-upaya kearah keretakan Golkar itu sendiri. Partai ini tidak boleh keropos. Makanya kalau ada yang keliru, kita perbaiki,” tandas Dadang mengingatkan ulang. (vins)

Petani Gelar Konser Wayang Kulit

CILAMAYA, RAKA - Sudah menjadi tradisi setiap paska panen dalam setiap tahunnya, warga Dusun Pasirkukun, Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, mengadakan pagelaran wayang kulit. Pagelaran wayang kulit tersebut sebagai bentuk wujud syukur masyarakat petani kepada Allah SWT atas panen yang melimpah. Lebih dari itu, pagelaran kesenian wayang kulit juga dalam rangka ikut melestarikan budaya daerah yang kian hari kian tergusur oleh kesenian modern yang kurang mengindahkan nilai-nilai kearifan lokal.

Ketika dikonformasi RAKA, Kamis (5/11) kemarin, Wakil Talim selaku panitia penyelenggara menjelaskan bahwa penyelenggaraan pagelaran wayang kulit tersebut dilakukan secara swadaya oleh petani. Untuk penyelenggaraan pagelaran wayang kulit tahun ini, telah terkumpul dana sekitar Rp 6 juta, dana itu dia alokasikan untuk grup wayang dari Desa Rawameneng, Subang pimpinan Udama. "Pagelaran ini merupakan bentuk rasa syukur atas hasil panen yang telah didapat, dananya pun didapatkan dari petani juga," paparnya.

Lebih jauh dia menjelaskan bahwa tradisi itu dilakukan atas dasar kesadaran masyarakat yang percaya bahwa wayang adalah kesenian dari peninggalan para wali yang harus dilestarikan dan di dalamnya juga banyak mengandung nilai-nilai budaya yang luhur dan filosofi hidup. Jika tidak dilestarikan oleh masyarakatnya sendiri, maka kesenian warisan leluhur ini akan musnah seiring perkembangan jaman. "Banyak pelajaran yang bisa diambil dalam wayang yang bisa dicerna. Wayang juga merupakan budaya yang harus tetap dilestarikan," terangnya.

Walim menambahkan, Sore harinya menjelang magrib, masyarakat meramaiakan dengan upacara ruwat bumi atau yang lebih lazim disebut baritan. Bentuk baritan tersebut adalah masing-masing warga membawa makanan nasi lengkap lauknya di tempat pagelaran secara bersama, kemudian di iringi doa oleh sesepuh masyarakat. "Selain ungkapa syukur, acara ini juga sebagai ungkapan doa agar para petani tetap diberikan keberkahan dalam menggarap lahan pertaniannya. Sehingga hasil yang maksimal bisa didapatkan. Budaya seperti ini harus tetap dijalankan," terangnya. (asy)

Masih Lama, UN Sudah Disiapkan

CIKAMPEK, RAKA - Walaupun ujian nasional (UN) masih lama, akan tetapi SMP Al Islam yang berada di Jl Ir H Djuanda sudah melaksanakan bimbingan belajar untuk mempersiapkan UN yang akan datang. Bimbingan belajar tersebut dilakukan untuk membiasakan siswa kelas tiga dalam mengisi soal UN. Hal tersebut dikatakan oleh Kesiswaan SMP Al Islam Baban Barlian SPdI ketika ditemui RAKA, Kamis (5/11), di kantornya.

Lebih lanjut dia menuturkan, melihat fenomena UN sebelumnya, banyak terjadi siswa yang berprestasi di sekolah tidak lulus dalam UN. Khawatir tersebut terjadi karena siswa gugup dalam mengisi soal, untuk itu pihaknya melakukan bimbingan belajar jauh hari sebelum dilaksanakan UN. Pelaksanaan bimbingan tersebut telah dilakukan sejak awal Oktober lalu. "Bimbingan belajar ini sengaja dilakukan sejak jauh-jauh hari untuk mempersiapkan UN, supaya siswa terbiasa mengisi soal. Hawatir gugup, siswa jadi salah mengisi soal," tuturnya.

Rencananya, pelaksanaan bimbingan tersebut akan dilakukan hingga mendekati pelaksanaan UN nanti. Diharapkan hasil dari bimbingan belajar tersebut bisa meminimalisir timbulnya ketidak lulusan siswanya ketika UN nanti. Karena dia tidak menafikan sekolahnya memiliki angka ketidak lulusan rata 2 %. Untuk itu, dia melakukan berbagai antisipasi supaya angka ketidaklulusan bisa diminimalisir. "Semua pelajaran yang diujiankan, kita berikan pelatihan pada siswa. Agar mereka terbiasa untuk mengisi soal UN. Mudah-mudahan dengan bimbingan ini siswa bisa sukses dalam UN nanti," ungkapnya.

Baban menambahkan, jumlah siswa yang akan mengikuti UN ke depan, sekitar 90 orang. Siswa tersebut akan dimaksimalkan agar mereka bisa lulus semua pada UN mendatang. Seminggu 4 kali mereka diberikan bimbingan belajar. Setiap pertemuan satu pelajaran dilatihkan. Sistem UN saat ini, menuntut siswa maupun sekolah harus bekerja keras untuk mensukseskan UN. "Prestasi siswa di kelas tidak menjamin siswa lulus UN. Untuk itu, harus dipersiapkan dengan serius agar hasilnya maksimal. Saya juga berharap semoga sistem UN ke depan bisa lebih baik," tuturnya.

Walaupun saat ini pihaknya sedang serius mempersiapkan UN, lanjutnya, akan tetapi proses pembelajaran di kelas lainnya tidak terbengkalai. Setiap hari, siswa selalu dibiasakan untuk shalat dzuhur dan berdzikir bersama setelahnya. Hal ini untuk memupuk keagamaan siswa agar tetap terjaga. "Kondisi pergaulan remaja saat ini cukup memprihatinkan, untuk itu penanaman nilai-nilai keagamaan harus tetap dilakukan agar mereka terhindar dari perbuatan yang negatif. Hal ini sulit untuk dilakukan bila tanpa pembiasaan," pungkasnya. (asy)

Rob Terjang Pesisir Ciparage, Kantor Desa Terendam

TERENDAM: Puluhan rumah yang ada di Desa Ciparagejaya, Kecamatan Tempuran, terendam air pasang, Kamis (5/11). Selain menggenangi pemukiman warga, rob juga menggenangi kantor desa.

TEMPURAN, RAKA -
Gelombang air pasang dari Laut Jawa, dalam beberapa hari terakhir telah merendam pemukiman warga Desa Ciparagejaya, Kecamatan Tempuran. Bahkan gelombang air pasang, Kamis (5/11) pagi, menggenangi puluhan pemukiman serta Kantor Desa Ciparagejaya yang mencapai sekitar 25 cm. Akibatnya, aktivitas desa sedikit terganggu. Hal tersebut diakui Kepala Desa Ciparage H Ikin Sodikin.

Untungnya, gelombang air pasang tersebut tidak disertai dengan turunnya hujan sehingga wilayah yang terendam air tidak terlalu luas. Menurutnya, gelombang air pasang tersebut sudah terjadi sejak beberapa hari lalu dan baru kemarin gelombangnya paling besar sampai kantor desa pun terendam. Kejadian seperti ini, menurutnya, kerap terjadi di Desa Ciparagejaya. "Kami menginginkan kantor desa bisa direlokasikan ke tempat yang lebih aman, karena setiap kali terjadi gelombang air pasang yang cukup besar selalu terendam," tuturnya.

Menurutnya, gelombang air pasang merupakan gejala alam yang tidak bisa dicegah. Yang mesti dilakukan adalah untuk mencegah agar gelombang air pasang tersebut tidak masuk ke pemukiman warga yang berada di tepi laut. Untuk saat ini, katanya, tidak ada tanggul penahan gelombang air laut di tepi pantai. Dia mengharapkan, pemerintah bisa membangunkan tanggul penahan gelombang air pasang. "Agar ketika gelombang pasang terjadi tidak merendam pemukiman warga. Dulu pernah ditanami mangrove tapi malah tidak jadi. Mungkin lebih bagus kalau di bibir pantai dibuatkan penahan air pasang," harapnya.

Ikin menambahkan, sering terjadinya gelombang air pasang ini, tidak terlepas dari seringnya eksploitasi, alam terutama pasir di Cibendo, sehingga kondisi alam tidak seimbang. "Kami juga berharap pemerintah bisa mengamankan kawasan Cibendo. Karena tempat tersebut sangat potensial dijadikan tempat pariwisata. Jangan sampai pasir di Cibendo sering diekploitasi. Hal itu harus dilindungi," ungkapnya.

Warga setempat, Dariyah (37), mengungkapkan, air pasang merupakan kondisi alam, namun yang menjadi sebuah permasalahan adalah semakin luasnya pengikisan daratan akibat air pasang tersebut. "Gejala alam ini memang sering dialami sehingga akses jalan sepanjang desa Ciparage sudah mulai terputus dan tergenang air, bahkan genangan air laut masuk ke beberapa pemukiman warga di sekitar pesisir laut desa Ciparage.

Gejala air pasang memang sudah sering di alami malahan saking seringnya warga sekitar sudah terbiasa dengan abrasi ini," tuturnya. Warga lainnya, Hamid mengatakan, akibat dari air pasang yang mengenangi jalan raya dan pemukiman warga, mereka menjadi kesulitan untuk melakukan aktivitas karena akses jalannya terendam. "Saya harus waspada dan mengantisipasi jika sewaktu-sewaktu ombak datang menerpa rumah saya," keluhnya.

Pembatas air, menurutnya, sudah dibuat warga, setidaknya untuk menghalangi ombak yang datang, tetapi air tetap saja menggenangi pemukiman warga di sekitar pinggir pantai. Dengan melihat kondisi alam pantai yang sudah semakin parah, saya berharap pemerintah bisa segera bertindak cepat dalam menangani masalah ini," ungkapnya. (asy)

Ansor Ziarahi Tokoh NU

DALAM rangkaian acara rapat kerja cabang, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Karawang, Kamis (5/11), melakukan ziarah ke makam Mama Tengku Muhammad Thoha yang merupakan salah satu tokoh ulama NU di Karawang. Acara ziarah tersebut juga, sebagai salah satu bentuk pelestarian tradisi nilai ke-Islaman yang sering dilakukan oleh masyarakat. Karena tradisi seperti itu bila tidak dirawat akan luntur di tengah gencarnya serangan ideologi yang melarang untuk melakukan ziarah.

"Acara ziarah ke sesepuh NU Karawang Mama Tengku Muhammad Thoha merupakan rangkaian acara pelantikan dan Rakercab GP Ansor Periode 2009-2012 dan dengan mengembalikan tradisi ke-Islaman ala NU merupakan sikap semangat untuk menampilkan Islam sebagai agama yang agung dengan terus menerus melahirkan cara dan kebiasaan di tengah masyarakat sehingga menjadi tradisi," tutur Ketua umum GP Ansor Karawang Emay Ahmad Maehi SAg kepada RAKA setelah berziarah.

Dilanjutkannya, GP Ansor Karawang menyadari ini semua dan bercita-cita melanjutkan apa yang menjadi semangat dan nilai dari Mama Tengku. Karena itulah esensi Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Sehingga agama tidak mendominasi atas maksud dengan kemauan utnuk mencengkram dan menaklukan terhadap yang lainnya. Karena Setiap orang yang memiliki iman harus bergetar hatinya apabila ada orang alim yang meniggal dunia, karena kita tidak ingin dikelompokan menjadi orang-orang munafik.

"Langkah kongkrit organisasi GP Ansor untuk mengoptimalkan konsolidasi organisasi serta meningkatkan kualitas diri kader, pertama meningkatkan sumber daya manusia kader GP Ansor seluruh Kabupaten Karawang, kedua mengaplikasikan kader di setiap angkatan agar berdaya guna bagi lingkungan sekitarnya, ketiga reorientasi organisasi untuk menumbuhkan semangat organisasi dengan kaidah-kaidah yang benar, kelima merumuskan perkembangan sosial politik yang teradi di Kabupaten Karawang sebagai agenda rutin GP Ansor Karawang," tuturnya.

Tambah Emay, sebagai aplikasi sikap politik GP Ansor Kabupaten Karawang dalam rangka menyongsong musda DPD KNPI Karawang yang ke-7 yang akan digelar pada tanggal 7 Nopember besok dan merumuskan konsep kepemimpinan yang "egaliter demokratis" tanpa kekerasan guna menciptakan kondisi Karawang yang berkualitas pada pelaksanaan pemilu kepala daerah 2010 ke depan. "Semua harus dipersiapkan dari sekarang. Semua kader ansor harus bisa memainkan peran, sebagai komitmen untuk memajukan daerah," pungkasnya. (asy)

Datangi Kantor Depag Kompak Tanya Pungutan

CIBUAYA, RAKA - Sejumlah perwakilan LSM Kompak kabupaten karawang mendatangi kantor Departemen Agama Kabupaten Karawang, Kamis (5/11). Mereka mempertanyakan dugaan pungutan biaya wajib administrasi pengambilan SK PNS guru agama.

Terkait pertanyaan itu, Departemen Agama Kabupaten Karawang melalui Koordinator pelaksana Unit kepegawaian, cecep Nurhidayat kepada RAKA, di temui diruang kerja. Menyangkal tentang adanya pungutan wajib kepada para guru agama yang akan mengambil SK PNS. "Kami tidak pernah mengintruksikan adanya pungutan wajib tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan jika ada oknum yang menggunakan nama depag untuk memungut biaya terebut, "terangnya.

Namun begitu, jelas Cecep, pihaknya selaku kepala koordinatir pelaksana yang membidangi urusan kepegawaian akan segera mengadakan rapat koordinasi untuk mengetahui apakah oknum tersebut ada di lingkungan Departeman Agama. "Jika terbukti benar kami akan segera melaporkan hal ini kepada yang berwenang. Dalam hal ini laporan tersebut akan disampaikan ke Pemerintah Pusat dimana depag bernaung."katanya seraya mengucapkan terima kasih pada temuan yang dilaporkan LSM Kompak Karawang," katanya.

Menanggapi jawaban tersebut, Korwil II Lsm Kompak Mukron, menegaskan akan terus menindak lanjuti hasil penemuannya. Sebab, tegas dia, tidak ada peraturan yang menyebutkan tentang adanya pungutan bagi penerima SK PNS tersebut. "Kami akan secepatkan mengumpulkan bukti-bukti baru untuk mengetahui siapa oknum yang sebenarnya. Jika memang benar Cecep menyangkal dan tidak pernah memberi intruksi untuk memungut sejumlah biaya sebesar Rp 2.500.000/satu SK PNS tersebut, kepada para pegawainya," terangnya.

Korcam LSM Kompak Cibuaya Yatno, sangat prihatin dengan hasil penemuannya tentang pungutan wajib tersebut. Kata Dia, apalagi jika benar atas intruksi oknum yang berada di Departemen Agama yang notabenenya sangat mengerti dengan hukum agama. "Kami akan terus mengejar saksi-saksi untuk mengetahui kejelasan siapa oknum tersebut. Kecuali, biaya tersebut hanya untuk uang lelah atau tanda jasa yang tidak mematok dan tidak bersifat wajib, kami tidak mempermasahkannya sebagai orang timur, "kata Yatno. (get)

Dihantam Gelombang, Nelayan Subang Terdapar di Cibuaya


CIBUAYA, RAKA
- Akibat gelombang tinggi terjadi ditengah lautan sebuah kapal nelayan asal Kabupaten subang terdampar di pesisir pantai Dusun Pisangan, Desa cemara Jaya, Kecamatan Cibuaya, Rabu (3/11) dua hari yang lalu. Namun begitu, tidak diketahui identitas yang jelas mengenai kedua nelayan korban gelombang pasang tersebut.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun RAKA, perahu nelayan tersebut tergiring oleh ombak hingga ke tepi pantai Dusun Pisangan. Ironisnya, menurut keterangan warga setempat perahu para nelayan subang itu hancur berkeping keping karena terus menghantam bebatuan di tepi pantai akibat terombang ambing gelombang pasang.

"Perahu nelayan itu tiba-tiba datang menepi di bibir pantai di wilayah desa kami. Kemungkinan perahu tersebut, tidak bisa melawan gelombang ditengah lautan hingga harus tergiring mengikuti arah ombak, "kata warga Dusun Pisangan, Desa Cemara jaya, Kecamatan Cibuaya, Saripin (42) ditemui di sekitar pantai.

Namun begitu, kata saripin, para nelayan yang berada bersama perahu tersebut tidak memberikan identitas yang jelas kepada kami. Namun, mereka mengatakan berasal dari wilayah kabupaten subang. "Kami hanya khawatir dengan kondisinya setelah perahu yang ditungganginya hancur berkeping-keping oleh gelombang. Untungnya, mereka telah berada ditepian, "kata Saripin.

Warga Dusun Pisangan lainnya, Ruslan (29) membenarkan hal itu. Menurutnya, hancuran perahu yang telah berkeping keping satu persatu dikumpulkan oleh para nelayan subang itu. Kemungkinan, dibawa pulang kembali ke wilayahnya melalui jalan darat. "Yang saya ingat, ketika kejadian sisa-sisa hancuran perahu itu digotong oleh para nelayan subang ke kantor desa, "terangnya.

Sementara itu, baik kepala desa maupun sekertaris desa Cemara Jaya, tidak bisa diperoleh keterangannya hingga berita ini diturunkan. "Saya juga tidak mengetahui identitas para nelayan itu. Namun, nelayan yang terdampar itu memang benar dari wilayah kabupaten subang. Tapi saya tidak mengetahui dimana keberadaan para nelayan itu apakan sudah kembali atau masih di desa kami, "kata staf desa Cemara Jaya yang enggan disebutkan identitasnya. (get)

Lagi, 1 Rumah Hancur Diterjang Rob, Sebanyak 36 Rumah di Desa Pusakajaya Utara Terendam Air Laut

CILEBAR, RAKA - Gelombang laut utara (Rob) semakin mangganas saja. Setelah menghempaskan puluhan rumah disekitar pesisir pantai utara Karawang, kemarin gelombang laut kembali menunjukan keganasannya di daerah yang sama. Sebuah rumah warga Dusun Kepuh, Desa Pusakajaya Utara, Kecamatan Cilebar hancur, sementara puluhan rumah terendam air setinggi 30 cm.

Berdasarkan pantauan RAKA, kondisi pesisir pantai utara Karawang mengkhawatirkan akibat terjangan air gelombang pasang selama sepekan terakhir. Berdasarkan keterangan selain satu rumah warga hancur akibat terjangan ombak, sebanyak 36 rumah diantaranya tampak terendam air laut.

"Terjangan ombak ini terjadi sekitar pukul 10.00 Wib hingga 13.00 Wib. Akibatnya jalan raya terputus karena dipenuhi sisa pasir yang terbawa air laut. Bahkan, tanaman bakau yang tertancap sepanjang 1 km pun lenyap disapu ombak, "kata salah Eni (21) warga setempat, Kamis (4/11) dilokasi peristiwa.

Selain itu, lanjut Eni, sebagian warga yang menjadi korban terjang ombak terpaksa harus mengungsi karena tempat tinggalnya hancur. "Kami bersama keluarga harus mengungsi untuk menghindari hal yang tidak kami inginkan. Kami harus mencari lokasi yang aman dari terjangan ombak gelombang pasang, yang bisa saja menimbulkan dampak yang lebih parah," ujarnya.

Secra terpisah, Kepala Desa Pusakajaya Utara, Warman Abdurachman mengatakan kejadian ini merupakan suatu pertanda akan adanya pergantian arah angin. Bahkan, diperkirakan akan ada gelombang pasang yang lebih dasyat dari pada yang terjadi sekarang ini. "Rata-rata warga menanggulanginya dengan cara pemasangan turap menggunakan karung berisi pasir agar air yang terbawa ombak besar tidak masuk ke tempat tinggalnya, "papar kades. (get)

15 Gakin Dapat Program Plesterisasi

PEDES, RAKA - Sebanyak 15 rumah gakin (keluarga miskin) di Dusun Kamurang 1, Desa Jati Mulya diplester sejumlah anggota Koramil Pedes, pegawai kecamatan dan desa setempat, Kamis (5/11) pukul 08.00 WIB.

Kegiatan ini masuk dalam program Karya Bakti Koramil Pedes dibantu oleh donatur material seorang pengusaha ayam potong di desa tersebut, Ngko Kaling. kegitan itu juga turut melibatkan swadaya masyarakat setempat. Kepala Desa Jatimulya, H. Upan menjelaskan kepada RAKA, dilokasi.Menurutnya bantuan ini sangat besar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama yang tidak mampu memplesterisasi rumah mereka dengan metode mengunakan bahan dasar semen. "Saya harapkan, lebih banyak lagi pengusaha yang peduli pada kondisi masyarakat miskin," ucapnya.

Danramil Pedes, Rebih Hidayat menerangkan, untuk kegiatan ini, seluruh anggota Koramil pedes dikerahkan dalam program Karya Bakti ini, "untuk memplester 15 rumah itu dibagi beberapa tim. Sejak mulai pukul 07.30 hingga 08.40 WIB rumah yang sudah diplester sebanyak 10 rumah lagi, "terangnya. Ketua BPD Jatimulya, Durito menyatakan, plsterisasi ini cuma dilakukan pada satu dusun, mengingat keterbatasan dana," kedepan akan dilakukan plesterisasi serupa dari dana swadaya masyarakat. Mudah mudahan juga turut dibantu dengan bantuan dari para pengusaha."paparnya. (get)

Pemborong Nakal Harus Ditindak

"Saya sangat mendukung pernyataan Bupati Karawang Dadang S.Muhtar bahwa pemborong nakal maupun pemborong bermodal dengkul harus dijebloskan. Namun begitu, seharusnya Bupati karawang bertindak tegas kepada para pemborong selain kepada pihak Bina Marga khususnya para pengawas pelaksana. Sebab, banyak masyarakat yang dirugikan jika hasil proyek yang kurang berkualitas, "kata Ketua Korwil II Lsm Kompak, Mukron Kepada RAKA, Kamis (5/11) dikantornya.

Kata Mukron, memang sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Karawang bertindak terkait beberapa proyek yang dianggap tidak bermutu. Dan itu telah kami ketahui sesuai dengan data data pembuktian dilapangan yang sejak lama telah kami laporkan. Selama ini, apa yang dikatakan Bupati Karawang belum berjalan dilapangan. kata Dia, Dalam hal ini tidak ada proses berjalan atas hasil temuan yang sudah dilaporankan ke pihak Bina Marga.

Maka dari itu, jika Pihak Bina Marga belum ada tindakan atau preses apapun meski telah mendengar pernyataan Bupati Karawang untuk menjebloskan para pemborong nakal maupun pemborong bermodal dengkul. Tegas Mukron, kami bersama ratusan anggota Kompak akan secepatnya mengepung pihak Bina Marga. Untuk menindak lanjuti laporan di sampaikan sebelumnya. "Salah satunya, proyek Peningkatan jalan di Dusun caimulang, Desa Rengasdengklok Utara yang telah memiliki draft anggaran namun hingga kini belum berjalan. Dan ini dampaknya sangat merugikan masyarakat, "tegasnya. (get)

Abdul Azis Mendapat Dukungan AMPI dan OKP

KARAWANG, RAKA – Hari penutupan pendaftaran bakal calon ketua DPD KNPI, Kamis (5/11), hingga sore kemarin, baru dua orang yang telah mengembalikan formulir. Sebelumnya, terdapat nama Abdul Majid yang direkomendir BKPRMI (Badan Kontak Pemuda Remaja Masjid). Pendaftar kedua yang diterima Tim Seleksi adalah Abdul Aziz dengan rekomendasi AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia).

Kehadiran Abdul Azis di sekretariat Tim Seleksi, Graha Pemuda, didampingi langsung Ketua AMPI, H. Ambar Danu Supriyanto, bersama pengurus lainnya. “Kami mendukung Abdul Azis, selain dia berpengalaman sebagai sekretaris DPD KNPI di periode sekarang, juga di kepengurusan AMPI sebagai wakil sekretaris. Sehingga tidak perlu diragukan lagi basic organisasinya. Ia paham betul bagaimana mengurus organisasi. Makanya tepat kalau harus memimpin KNPI kedepan,” ungkap Danu.

Selain AMPI, dukungan lain terhadap Abdul Azis, datang pula dari beberapa OKP kekaryaan. Mulai dari GM Kosgoro, Gema Kosgoro, Wira Karya, Baladika, Fokus Maker, GM MKGR, hingga AMPG. “Dukungan OKP kekaryaan ini sudah final. Tinggal bagaimana kami bersama-sama bekerja mensukseskan nama Abdul Azis untuk duduk di kursi ketua DPD KNPI hasil Musda ke-XI besok. “Sebenarnya banyak alasan kenapa kami harus mendukung nama ini. Kalau digambarkan terlalu panjang. Intinya, kami sangat percaya bagaimana figur sehebat Abdul Azis memimpin wadah pemuda sebesar KNPI di sini.

Apalagi ketika Karawang sedang membutuhkan kader-kader muda terbaik dalam memerankan dirinya bagi pembangunan daerah,” tandas Danu.
Sementara itu, mengenai pendaftaran bakal calon, menurut Sekretaris Tim Seleksi, Deden Permana, persoalan pengembalian berkas formulir pendaftaran merupakan hak setiap kader KNPI yang merasa siap atau tidak untuk ikut menjadi bakal calon. Sampai pukul 17.17 wib, kemarin, ada konfirmasi salah satu bakal calon yang mau mengembalikan berkas pukul 23.00.

“Kami dari Tim Seleksi siap menunggu sampai pukul 00.00. Insya Allah keempat formulir yang telah diambil bisa dikembalikan semua tepat waktu. Diluar pukul itu, berarti sudah masuk tanggal 6 Nopember. Berarti jelas tidak ada toleransi waktu lagi. Karena pendaftaran ditutup hanya sampai tanggal 5 Nopember. Kalau pun ada pihak lain yang coba intervensi toleransi waktu sampai Musda besok, siapa pun dia tidak akan dilayani. Ini soal kedisiplinan,” tegas Deden. (vins)

Perhutani Bantah Bohongi Warga

KARAWANG, RAKA - Tuduhan warga Desa Mulyasejati dan Tegallega, Kecamatan Ciampel bahwa Perum Perhutani membohongi warga terkait bagi hasil panen pohon mindi di lahan perhutani dibantah. Pihak Perhutani mengatakan tidak mungkin dilakukan bagi hasil karena menanam pohon mindinya saja belum.

"Bagaimana mungkin warga merasa dibohongi dan tidak mendapatkan apa-apa dari hasil panen pohon mindi, kalau menanam pohon mindi-nya saja belum dilakukan. Kalau kegiatan penebangan pohon akasia, memang betul ada. Yaitu sejak pertengahan tahun 2009. Itupun ijinnya sudah jelas, karena kami tidak mungkin melakukan kegiatan tanpa perijinan, meski lahan penanaman pohon tersebut adalah milik Perhutani," ucap Wakil Administratur Perum Perhutani Noor Rochman, Kamis (5/10) siang.

Dia mengatakan itu terkait pengaduan warga Desa Mulyasejati dan Desa Tegallega ke Komisi A DPRD Kabupaten Karawang beberapa hari yang lalu. Dalam pengaduan itu warga merasa dibohongi oleh Perum Perhutani mengenai bagi hasil panen pohon mindi di lahan Perhutani.
Dilanjutkan, Noor Rochman, masyarakat yang terlibat dalam penggarapanpun mendapatkan hasil dari penebangan tersebut.

Namun pembagian hasil itu akan didapat masyarakat setelah penebangan selesai dan sekarang masih berjalan. "Kenapa harus menunggu dulu selesai penebangan, karena kita harus tahu dulu berapa jumlah total pohon yang ditebang, setelah itu, dihitung berapa pendapatan yang dihasilkan setelah pohon tersebut ditukar dengan uang. Dan biasanya masyarakat akan mendapatkan hasil berbentuk uang, setelah proses administrasi penjualan pohon selesai. Jadi saya tegaskan kembali, Perhutani tidak membohongi warga terkait bagi hasil pohon mindi, karena pohon yang dimaksud juga belum ditanam," ungkapnya.

Noor mengatakan, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat hutan, saat ini pihaknya bekerjasama dengan PT. National Forestry Cooperatives Federation (NFCF) Korea, menanam mindi dan sengon di Kecamatan ciampel. "Semua masyarakat hutan kami libatkan dalam program yang dinamakan Kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama (PHBM), dan pembagian hasil panen pohon mindi maupun pohon sengon sudah jelas hitung-hitungannya. Perhitungan bagi hasil panen, tergantung dari kapan perjanjian kerja, kapan ditebang, dan dikaitkan dengan umur tanaman, sehingga orientasi pembagiannya jelas.

Setelah itu dihitung berapa biaya pendapatan setelah dipotong biaya tenaga dan administrasi. Terkait dengan komitmen pembagian hasil, warga juga tahu proses seperti ini. Yang jelas, program yang mulai digalakan ini, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyrakat sekitar hutan," tuturnya. Menurut Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Mulya Sejati Narmin, dari lahan 860 hektar milik Perhutani yang akan dibuka, setiap petani bisa menggarap lahan seluas 5000 meter.

"Dalam program PHBM, masyarakat selain bisa merawat pohon mindi dan sengon, mereka juga bisa menanam palawija, atau istilahnya tumpang sari. Kalau lagi bagus, dari lahan satu hektar bisa mendapatkan satu ton, baik itu palawija maupun padi. Saat ini lahan tersebut baru dilakukan pembersihan, baru ketika turun hujan mulai ditanami dan diolah, baik itu mindi ataupun palawija. Mudah-mudahan lahan yang digarap bisa mensejahterakan petani dan membuat keadaan kehidupan warga disini menjadi lebih baik," katanya.

Mengenai bibit untuk palawija, ia mengatakan, setiap petani tidak diberi bibit gratis, namun untuk pohon produksi diberi secara cuma-cuma oleh Perhutani. "Dari pembibitan sampai panen semuanya ditanggung petani, kecuali pohon sengon dan mindi. Mengenai bagi hasil antara Perhutani dengan petani, sudah ada kesepakatan yang sudah disepakati, yaitu dua puluh lima persen untuk petani dan sisanya untuk Perhutani," katanya. (psn)

Odih: Perusahaan Memecat Karyawan Tidak Disiplin, Surat PHK Eman Suherman Mengacu kepada Aturan

KARAWANG,RAKA - Manajer Personalia PT Onamba Indonesia Drs Odih Juanda, SE, Kamis (5/11) dengan tegas membantah seluruh pernyataan Ketua Serikat Pekerja Eman Suherman, yang mengaku dipecat secara sewenang-wenang gara-gara tidak mengenakan tanda pengenal (name tag).

"Kami melakukan PHK tidak sewenang-wenang. Dan perlu diketahui PT Onamba Indonesia, tidak pernah memecat ketua serikat pekerja, perusahaan memecat karyawan biasa yang tidak disiplin," bantah Odih. Dia mengklarifikasi pengakuan Eman Suherman yang mengaku dipecat secara sewenang-wenang seperti dilansir koran ini, Rabu (4/11).

Dijelaskan Odih, perusahaan menerbitkan surat PHK terhadap Eman Suherman bukan karena sewenang-wenang melainkan tetap mengacu kepada aturan. Sebab, karyawan yang bersangkutan sudah berulangkali melanggar peraturan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja bersama (PKB) yang sudah disepakati antara pihak perusahaan dengan pekerja. Bahkan, sambung dia, sebelum di PHK, yang bersangkutan sudah terlebih dahulu menerima surat peringatan (SP) ke-1 dan ke-3.

"Surat peringatan ke-3 Nomor 74/SP-Ino/2009 dikeluarkan pada 7 September 2009. Surat ini dikeluarkan karena yang bersangkutan meminta sumbangan dari tenant (Manunggal Rasa Catering, red) sebesar Rp 500.000 untuk keperluan buka puasa bersama Serikat Pekerja PT Onamba Indonesia tanpa seijin perusahaan. Padahal, perbuatan tersebut jelas-jelas dilarang sesuai dengan pasal 42 ayat 10 PKB," tegas manajer personalia itu.

Dikatakannya, surat peringatan ke-1 dikeluarkan perusahaan kepada kepada yang bersangkutan 25 Agustus 2009, karena dianggap telah memberikan keterangan palsu. "Dia meminta ijin kepada saya dan ke Supriyanto,SE Ak selaku kepala seksinya untuk mengikuti diskusi di Disnaker mengenai UMK, tetapi setelah dikonfirmasi ke Disnaker dengan bapak Sagala tidak ada diskusi UMK pada hari tersebut," kata Odih.

Bahkan, sebelumnya yakni pada 3 April 2007, perusahaan juga sudah mengeluarkan surat peringatan ke-3 sesuai nomor: 36/SP-INO/2007 karena yang bersangkutan beberapa kali melakukan perjudian di tempat kerja dan dilakukan pada saat jam kerja dimana sedang tidak terlalu sibuk. "Makanya, penerbitan surat PHK kepada yang bersangkutan dilakukan karena memang dia sudah terlalu sering melakukan kesalahan," tandas Odih.

Setelah surat PHK terhadap Eman dikeluarkan, lanjut Odih, pihaknya langsung mengundang Serikat Pekerja PT Onamba Indonesia melalui surat bernomor No:014/INT-SP/INO/X/2009 yang ditujukan kepada Iwan Ridwan. Pada pertemuan yang berlangsung di guest Room VIP itu membahas kasus Eman, Mediasi katering, Undur diri khusus, bonus dan jalan-jalan serta transportasi. Pada pembahasan kasus Eman, beber Odih, perusahaan menyampaikan PHK kepada Eman dan skorsing. Namun Eman tidak terima dan akan melakukan pembelaan.

Tetapi, untuk upah selama skorsing akan tetap dibayarkan. "Serikat pekerja menanggapinya dengan mempertanyakan kebiasaan perusahaan dalam mem PHK biasanya didahului dengan skorsing baru PHK. Mengapa ini PHK baru skorsing," seperti yang tertulis dalam dokumen yang diterima RAKA. "Atas pertanyaan tersebut, kami menjawab bahwa tidak semua kasus PHK di perusahaan seperti ini. Selanjutnya, serikat pekerja meminta agar PHK sebisa mungkin dihindari dan diupayakan tidak terjadi serta meminta agar ketegasan menetapkan aturan berlaku untuk semua level," ucap Odih.

Dijelaskan Odih, Eman yang didapati tidak memakai perlengkapan kerja (name tag) yakni pada 16 Oktober 2009. Padahal sebelumnya, yang bersangkutan sudah diingatkan oleh kepala seksinya Supriyanto untuk memakai seragam dan perlengkapan kerja. Pada saat meeting dengan manajemen pukul 09.40 WIB juga tidak memakai name tag. Siang hari setelah selesai meeting dengan manajemen kembali ditemukan atasannya masih tidak memakai name tag. "Ketika ditanya hanya dijawab bahwa name tag ada. Dan ketika atasan bertanya kenapa tidak dipakai? Eman menjawab dengan ucapan terserah gue," tambah Odih.

Selanjutnya, pada 26 Oktober 2009, Eman kembali didapati tidak memakai name tag. Ini juga sudah diperingati atasan (Ahmad Irfan) lebih kurang pukul 08.00 untuk memakai name tag ketika ke personalia untuk mengurus kartu absen. Saat ditanya personalia (Titi N) kenapa tidak pakai name tag, dia menjawab dengan ucapan "ada nih" sambil mengeluarkan nametag dari dalam kantong dan kembali memasukkannya ke dalam kantong. Pada 27 Oktober 2009, Eman juga tidak memakai nametag sampai dipanggil pihak perusahaan untuk PHK.Dan ketika ditanya kenapa nametag tidak dipakai, jawabannya ada didalam kantong. "Atas pelangaran yang berulang-ualang itu kami berkesimpulan bahwa saudara Eman tidak ada kemauan sedikitpun untuk mengindahkan PKB," pungkas Odih.(Ops)

Nace: Karawang Harus Contoh Seoul

KARAWANG, RAKA - Pesatnya pertumbuhan industri di Karawang seringkali tidak diringi dengan sistem konservasi yang baik. Akibatnya banyak bencana terjadi, seperti kekeringan, banjir dan pencemaran lingkungan. Mengatasi itu, perlu kesadaran dari berbagai pihak, terutama masyarakat maupun pemerintah.

"Di kita (Karawang, red), kawasan hutan hanya 30 persen, sedangkan sisanya adalah kota. Itupun kawasan hutan yang kita miliki sudah rusak. Kedatangan kami ke Korea Selatan beberapa hari yang lalu, mudah-mudahan bisa memulai langkah terbaik untuk merubah keadaan hutan yang sudah sangat parah. Selain itu, agar kelestarian bisa terjaga, masyarakat sekitar hutan juga harus diberi wawasan dan kesadaran, agar mereka bisa menjaga hutan," ucap Ketua LSM Lodaya Nace Permana, Kamis (5/10) siang.

Dia memaparkan hasil study bandingnya selama berkunjung ke kota Seoul, Korea Selatan, beberapa waktu lalu. Disamping itu, lanjut Nace, hutan yang mereka jaga juga harus bisa menghasilkan, agar kehidupan perekonomian masyrakat hutan bisa meningkat. "Salah satu program yang akan kami jalankan bersama pemerintah adalah program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), dimana kami bekerjasama dengan National Forestry Cooperatives Federation (NFCF) Korea," katanya.

Sementara, Wakil Administratur Perum Perhutani Noor Rochman mengatakan, kerusakan hutan yang terjadi hasil dari kurang sadarnya masyrakat maupun pemerintah dalam menjaga dan melestarikan kawasan hutan. "Saat ini masih banyak kawasan hutan yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa memperhitungkan efek yang ditimbulkan. Seperti pendudukan hutan oleh pengusaha atau masyrakat. Namun dengan adanya program PHBM yang sedang kami galakan, mudah-mudahan bisa membuat hutan menjadi semakin lestari, selain meningkatkan perekonomian masyarakat," ucapnya.

Kepala Pengawasan Hutan Penelitian Cikampek Departemen Kehutanan Usup supriatna juga mengatakan, saat ini orang lebih suka merusak daripada melesatarikan hutan. Padahal yang merasakan akibat dari kerusakan itu adalah manusia itu sendiri. "Minimal kita harus bisa menjaga yang ada, dan sebisa mungkin kita mencari masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, agar mau membantu setiap program yang kita canangkan.

Mudah-mudahan dengan banyaknya program pelestarian lingkungan, akan banyak orang yang menjadi peduli," ujarnya. Terkait dengan pendirian industri yang seringkali membuat keadaan lingkungan menjadi rusak, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian BPLH Unang saefudin, beberapa hari yang lalu mengatakan, pihaknya tidak serta merta melakukan peringatan dan teguran. Pasalnya sebelum memberikan peringatan, harus melalui beberapa tahapan.

"Sebelumnya kami melakukan sosialisasi keperusahaan yang diduga melakukan pencemaran, setelah itu mengundang perusahaan tersebut untuk diberi arahan mengenai hak serta ketentuan, serta membuat surat pernyataan bahwa ia siap menjalankan segala ketentuan. Setelah tahapan tersebut dilalui, ternyata limbah yang dihasilkan masih tetap diatas ambang kewajaran, kami tidak akan pernah bosan melakukan teguran," ungkapnya.

Untuk menanggulangi banyaknya perusahaan yang mengeluarkan limbah dengan seenaknya, ia mengatakan setiap bulan perusahaan tersebut diwajibkan melaporkan hasil uji laboratorium. "Setiap dua tahun sekali, mereka diwajibkan memperpanjang perjanjian mengenai parameter limbah cair yang dikeluarkan. Untuk jangka waktu dekat, biasanya mereka menyerahkan hasil laboratorium ke Dinas kesehatan. Namun sampai saat ini masih banyak perusahaan yang tidak berkelanjutan melaporkan hasil uji laboratorium. Hasilnya masih ada perusahaan yang bandel dan tidak mengikuti aturan," tuturnya. (psn)

Dua Jamaah dan Bilal Masjid Agung Dapat Umrah Gratis, Di Gelaran 'Walimatussafar Haj' KBIH Almadinah Karawang 2009

DUA jamaah haji Karawang memperoleh paket umrah gratis menyusul acara 'Walimatussafar Haj' KBIH Almadinah. Mereka adalah Nemah bintri Inan, warga Cilebar yang akan menunaikan ibadah hajinya pada 2009 (1430 H) ini, dan Taufik Hidayat, warga kompleks PT. Texmaco, Klari yang telah melaksanakan ibadah haji pada 2008 (1429 H).

Pengurus KBIH Al-Madinah, Ria Marliana, SE bersama Windy, Anto dan Nana yang ditemui RAKA di sekretariatnya, Jl. Siliwangi No. 1 depan Makodim Karawang, Kamis (5/11), mengatakan kedua jamaah yang akan dan telah menunaikan ibadah hajinya itu memperoleh paket umrah melalui qur'ah (pengundian). Sebelumnya, nama keduanya memang berada di dua kelompok yang qur'ah.

"Di acara 'Walimatussafar Haj'itu, kan memang sudah direncanakan untuk hadiah dua paket umrah dari musim haji berbeda, para alumni dan yang menunaikannya tahun 2009 ini. Kebetulan Ibu Nemah dan Pak Taufik Hidayat itulah yang beruntung," kata Ria Marliana.

Acara 'Walimatussafar Haj' KBIH Al-Madinah digelar di Wisma Haji Karawang, kompleks Masjid Al-Jihad Jalan A. Yani By Pass, Karawang Barat, Sabtu (31/10) lalu. Acara tersebut seperti diakui Ketua KBIH Al-Madinah, H.M. Sukarya, sebagai kiat demi pemeliharaan ibadah dan menjaga jalinan persaudaraan di antara sesama.

"Begitulah memang yang kami maksud dengan 'Walimatussafar Haj'. Sebab kami pikir dengan begini, ibadah haji akan menjadi lebih afdol ketimbang hanya sebatas pelaksanaan ritualnya," aku Haji Karya, sebutan H.M. Sukarya. "Acara ini juga merupakan bagian dari forum persaudaraan yang telah ada di internal kami," imbuhnya.

Di acara yang berlangsung sekitar pukul 08.00 hingga pukul 12.00 WIB, itu lebih dari 1.295 orang dan jamaah calon haji (calhaj) musim haji 2009 yang sebanyak 445, tumplek memenuhi area. Apalagi acara juga diisi ceramah tokoh PBNU Pusat, Prof. DR. H. Said Agil Siradj.

Sebelum qur'ah, Prof. DR. H. Said Agil Siradj memang memberikan siraman rohani berupa ceramah yang keagamaan yang sesuai temanya tentu soal kehajian, tentang kenabian, cinta rasul dan sejenisnya. Hal itu otomatis menjadikan jamaah khidmat.

Selain qur'ah soal umrah, di acara yang diabadikan armada 'Focus Studio' Karawang itu diberikan pula 'hadiah langsung umrah' bagi seorang bilal Masjid Agung Karawang, Ustadz Oom Muhtarom. Malah acara juga diwarnai dooprprice berupa pesawat televisi, dan lainnya. "Alhamdulillah, semua kini sudah selesai," ujar Ria Marliana sembari menjelaskan khusus soal umrah tinggal pelaksanan saja, yang rencananya sekitar Maret atau April 2010 nanti. (dea)

Lagi, 445 Calhaj Karawang Berangkat Sabtu (8/11) Dinihari

KARAWANG, RAKA-Lagi, jamaah calon haji (calhaj) 2009 asal Karawang Sabtu (7/11) dinihari kembali melakukan pemberangkatan ibadahnya. Calhaj kali ini masuk gelombang II yang pemberangkatannya menggunakan Kloter 47 JKS, dan mulai meninggalkan Karawang pukul 03.00 WIB.

Sesuai rencana, jumlah calhaj di kloter ini sebanyak 445 orang, yang secara kebetulan seluruhnya merupakan calhaj dari KBIH Al-Madinah Karawang. Para calhaj ini ditemani lima orang dari TPHI, TPIHI dan TKHI.

Kaur Haji dan Umrah Kandepag Karawang, H. Maman Rahman kepada RAKA di ruang kerjanya, Kamis (5/11) menyebutkan calhaj Kloter 47 JKS ini dari Karawang dijadwalkan tiba di embarkasi Bekasi pukul 05.00, sedangkan take off dari Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu (8/11) pukul 01.50.

Sesuai rencana, setelah kelar melaksanakan ibadah hajinya para calhaj dijadwalkan kembali ke Tanah Air Jumat (18/12) pukul 14.00. "Begitu jadwalnya," aku H. Maman sembari berharap seperti yang sering diingatkannya, para calhaj senantiasa siap sehingga bisa melaksanakan ibadah dalam kondisi dan suasana yang nyaman. (dea)

KKM Cilamaya Kulon Juara Umum Porseni Madrasah Ibtidaiyah Karawang 2009

Kontingen KKM Cilamaya Kulon menjadi juara umum Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kabupaten Karawang yang digelar selama dua hari hingga Kamis (5/11) sore. Kontingen ini meraih medali emas di lima cabang, dan empat perunggu di empat cabang yang dilombakan.

Kakandepag Karawang, Drs. H. Suhendra, MM saat menutup acara yang digelar di halaman kantornya, mengaku gembira para siswa MI ternyata bisa berprestasi di bidang olahraga dan seni. Karenanya ketika para juara di kegiatan itu dikirim mewakili Karawang di tingkat Jabar, "Saya berharap kalian juga bisa menunjukkan prestasi pula. Kalau mungkin menjadi juara umum," katanya.

Acara Porseni MI se-Kabupaten Karawang diikuti sekitar 3.120 siswa yang terdiri 26 KKM (kelompok kerja madrasah). Porseni MI mempertandingkan 9 cabang olahraga yakni atletik trilomba, sepakbola mini, bola voli mini, bulutangkis, tenis meja, silat, senam, catur, dan marching band yang dalam eksibisi. Selain itu buat cabang seni yakni kasidah, kaligrafi, baca puisi, dan dai cilik.

Ketua MK2MI (Musyawarah Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah) Karawang, H. Sofyan, SPdI, MSi dan Ketua Pelaksana Endang Sudiyat, SPdI, menyebutkan Porseni MI itu merupakan upaya pencerdasan bangsa di bidang olahraga dan seni, selain ilmu agama yang memang menjadi menu sehari-hari para siswanya.

Kegiatan porseni menjadi dianggap penting, karena keduanya juga mengaku melihat asumsi bahwa kegiatan kognitif, afektif dan psikomotor peserta didik MI sebagai cikal bakal generasi muda yang harus dibina sejak dini. Belum lagi di tingkat Jabar, kegiatan serupa juga digelar. "Itulah antara lain pertimbangannya kenapa porseni ini digelar," senada H. Sofyan dan Endang.

Setelah melalui pertandingan yang relatif seru, sejumlah siswa MI yang mewakili kontingennya berhasil menjadi yang terbaik. Para juara I di acara ini oleh pihak panitianya dinyatakan akan mewakili Karawang di tingkat Jabar, sedangkan yang juara II dan III kemungkinan diseleksi lagi untuk menjadi pendampingnya.

"Seleksi juara II dan juara III ini Untuk cadangan, kalau-kalau yang juara I berhalangan atau sejenisnya," Endang Sudayat memberikan alasan sesaat para juara memperoleh piala dan penghargaan seusai penutupan acara. (dea wahyudi)

Kabupaten Purwakarta Tampaknya Perlu Memiliki Jembatan Penyeberangan

JEMBATAN PENYEBERANGAN: Kabupaten Purwakarta tampaknya perlu memiliki jembatan penyeberangan terutama untuk ruas jalur protokol seperti Jalan Jendral Sudirman yang ramai lalu lintas. Selain dinilai bisa mengurangi kemacetan juga meminimalisir terjadinya kecelakaan dijalur padat itu. (sep)

Pelatihan Kader Lingkungan Hidup 2009, Menciptakan Masyarakat Sadar Lingkungan

WALAUPUN kondisi alam di Purwakarta saat ini masih dinilai cukup baik, namun usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan alam harus sudah mulai ditanamkan sejak dini. Salah satu caranya adalah dengan memperkenalkan kepada masyarakat akan pentingnya keberadaan hutan dan lingkungan alam yang sehat.

Sebuah ingatan betapa pentingnya alam bagi umat manusia terlontar dalam sambutannya saat acara pelatihan kader lingkungan hidup 2009 di Aula Kantor Desa Plered, Kecamatan Plered, kemarin. Pelatihan tersebut diikuti perwakilan masyarakat dan sejumlah anggota TNI dari Kodim 0619 Purwakarta.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, Idat Hidayat, dalam kesempatan itu mengatakan, peran serta masyarakat dalam memberikan informasi yang cepat kepada lembaga terkait ketika melihat atau menemukan kegiatan sekelompok orang yang dinilai bisa merusak lingkungan, akan sangat membantu pemerintah dalam rangka melestarikan iklim lingkungan yang nyaman dan sehat. “Sekecil apapun informasi yang diberikan oleh warga terkait dengan aksi pencemaran atau pengrusakan lingkungan di suatu tempat, justru akan menjadi informasi yang sangat berharga buat kami, ”katanya.

Sementara Dandim 0619 Purwakarta, melalui Pasiter (Perwira Seksi Teritorial) Kapten Cecep yang juga turut hadir dalam acara tersebut ketika ditemui seusai acara mengatakan, menindaklanjuti perintah dari Panglima TNI, Kodim 0619 Purwakarta bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta untuk menggelar acara pelatihan kader lingkungan hidup. hal ini dimaksudkan, tutur Cecep, sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap lingkungan dan masyarakat. “

Babinsa di setiap desa setelah diberikan materi pelatihan ini akan diberi tugas untuk mengawasi lingkungan alam disekitar desanya masing-masing, bekerja sama dengan masyarakat,”paparnya. Oleh karena itu, tambah Cecep, sengaja pihaknya telah melibatkan sebanyak 96 personilnya untuk ikut serta dalam acara pelatihan tersebut, untuk nantinya langsung akan diterjunkan kelapangan untuk melakukan pengawasan dan pengawalan lingkungan bersama masyarakat. “Ini sebagai bukti tekad dan keseriusan kami (TNI, red) untuk berbakti dan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat,” katanya. (nos)

Kantor BPN Lakukan Pungli?

PURWAKARTA, RAKA - Komisi I DPRD Purwakarta menuding Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab Purwakarta di duga melakukan praktek pungutan liar (Pungli). Pasalnya, sejumlah kegiatan diantaranya pendaftaran BBN (Bea Balik Nama) dan pengurusan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) yang Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dibawah dan diatas Rp 20 juta kenyataannya tidak sesuai peraturan yang berlaku.

Bahkan para wakil rakyat itu pun sebelumnya telah melakukan hearing ke Kantor BPN Purwakarta. Meski mereka mengaku tidak puas atas jawaban dari kunjungannya itu. "Kita sebelumnya mendapatkan pengaduan dari masyarakat atas dugaan kuat ini. Tapi setelah kami melakukan kunjugan Senin (2/11) lalu, ternyata kami sendiri tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, "kata Sekretaris Komisi I DPRD Purwakarta, Harry Kristiawan, kepada RAKA, diruang kerjanya, kemarin.

Dikatakannya, besarnya pengurusan bea balik nama (BBN) yang berkisar antara Rp 150 sampai 300 ribu di kantor BPN Purwakarta sangat dikeluhkan warga. Padahal sambungnya, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) 46, biaya BBN hanya dikenakan biaya sebesar Rp 50 ribu. Bahkan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkapkan, bahwa pungutan bea balik nama yang membengkak tersebut dipandang merupakan bentuk penyimpangan. BPN pun dinilai Harry, telah melakukan sebuah kebohongan publik dalam kaitan tersebut.

"Bahkan kami, Komisi I tengah melakukan pengkajian terhadap PP 46 untuk melangkah ke upaya selanjutnya. Kami tidak ingin masyarakat terus dibohongi dengan praktek kotor segelintir oknum di BPN. Bila perlu, kami akan berkirim surat ke BPN Pusat melaporkan permasalahan di BPN Purwakarta,"tandasnya. Dihubungi terpisah, Kepala BPN Purwakarta, Almaeny, yang dihubungi Wartawan membenarkan beberapa hari lalu, lembaganya kedatangan sejumlah anggota Komisi I DPRD Purwakarta.

"Memang benar, mereka mempertanyakan hal tersebut,"ujar Almaeny. Tapi, Almaeny menyesalkan tindakan Komisi I DPRD Purwakarta yang dianggap terburu buru membawa permasalahan tersebut ke media. "Seharusnya tidak usah di blow up ke media. Tugas dan fungsi anggota dewan itu kan sebagai pengawas dan pengontrol kebijakan pemerintah, yang sudah sepantasnya merespon aspirasi masyarakatnya,"tukas Almaeny.

Kendati demikian, kata dia, pihaknya berterima kasih kepada anggota legislator untuk menjadikan sebuah koreksi untuk lebih memperbaiki kinerjanya dalam memberi pelayanan ke masyarakat Purwakarta. "Tapi tentunya tudingan itu harus dibuktikan dengan sebuah bukti kongkrit. Kami sampai sekarang masih menunggu Komisi I memberi data kongkrit masyarakat mana saja yang telah dirugikan oknum BPN,"katanya. (ton)

Mahasiswa Minta Presiden Copot Kapolri

PURWAKARTA, RAKA - Aksi dukungan kepada komisi pemberatasan korupsi (KPK) di Purwakarta terus mengalir. Setelah Senin ( 2/11 ) lalu puluhan warga miskin dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) melakukan aksi dukungan. Kembali, dukungan serupa dilakukan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) cabang Purwakarta Kamis ( 5/11 ) siang.

Dalam tuntutannya mereka mendesak agar presiden mencopot Kapolri Jendral Bambang Hendarso Danuri dari jabatannya. Aksi yang digelar di bunderan Bank Tabungan Negara (BTN) Purwakarta sekira pukul 10.00 WIB. Selain berorasi mereka juga membagikan pita hitam kepada para pengendara yang melintas sebagai tanda matinya lembaga hukum pemberantasan korupsi.

Para mahasiswa menilai dugaan krimininalisasi di tubuh KPK dengan menetapkan dua tersangka pimpinan KPK non aktif merupakan sejarah terburuk dalam penegakan hukum di Indonesia. Sehingga, melalui Presiden mereka meminta agar kapolri jendral Bambang Hendarso Danuri untuk segera di copot dari jabatannya.

"Aksi ini bentuk dukungan kami kepada KPK. Dan bagaimana hari ini presiden harus jadi penengah dibingkai persoalan yang kini terjadi. Kami pun menuntut agar Kapolri untuk segera di copot, "kata Ketua HMI Cabang Purwakarta, Dendri Miftah Saptian kepada RAKA disela-sela aksinya, kemarin. Menurutnya, persoalan antara KPK dan Polri dinilainya juga ada indikasi KPK akan ditenggelamkan. Bahkan penangguhan penahanan dua pimpinan KPK yakni Bibit dan Candra terkesan hanya sebagai siasat akan adanya penahanan kembali.

"Kami harap tidak ada istilah penahanan kedua ataupun penahanan kembali terhadap dua pimpinan non aktif. Dan Jangan sampai KPK tenggelam yang notabene sebagai institusi pemberantas korupsi,"ujarnya. Selain menuntut mundurnya Kapolri, dalam selebaran pernyataan sikap yang dikeluarkan HMI Purwakarta juga mengencam tindakan Mabes Polri yang melakukan penangkapan semena-mena terhadap dua pimpinan KPK non aktif karena tindakan ini sangat mengancam masa depan penegakan hukum di Indonesia.

"Mabes Polri juga perlu menyampaikan permintaan maaf terkait dengan penangkapan yang tidak memiliki alasan hukum yang jelas. Beberapa petinggi Polri dan pejabat yang terindikasi terlibat dalam kasus korupsi pengadaan radiologi yang namanya disebut-sebut dalam testimony hasil penyidikan KPK juga harus diusut, "ucapnya.

Bahkan ia pun mengajak kepada HMI cabang di seluruh Indonesia untuk melakukan aksi kepedulian dan pengecaman kepada tindakan tersebut. Sementara itu, salah seorang pengendara yang ditemui RAKA mengaku mendukung sepenuhnya kepada KPK. Bahkan ia pun cukup salut dengan aksi yang dilakukan mahasiswa khususnya masyarakat Purwakarta yang peduli terhadap masalah yang kini di hadapi bangsa ini. (ton)

Sindangkasih Geger Pocong

PURWAKARTA, RAKA - Warga Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta geger pocong. Mereka menyebut pocong yang kerap berkeliaran di wilayah lingkungan mereka ini sebagai Poling atau pocong keliling. "Sudah tiga harian ini banyak pemuda yang sengaja ronda malam untuk menangkap pocong ini. Tapi sayang mereka belum berhasil juga untuk menagkapnya," kata Rama Surya (29) warga Kelurahan Sindangkasih, RT 6/6 ketika ditemui di Gang Wortel, Rabu (4/11) dini hari.

Menurut Rama, awal gegernya poling di wilayahnya itu setelah sekiar enam warga di wilayahnya secara tidak sengaja melihat poling tersebut di ujung gang pada Senin (3/11) malam beberapa waktu lalu ketika mengejar seseorang yang diduga maling. Namun, pada saat aksi kejar-kejaran mencari maling itu berlangsung secara tidak sengaja ke enam warga yang ikut mengejar itu tiba-tiba dikagetkan dengan sesosok tubuh yang di balut penuh kain putih di pojokan gang pada kebun pohon bambu liar.

Curiga sesosok tubuh yang sembunyi dibalik pohon bambu itu adalah maling yang dikejar-kejar, lantas wargapun langsung menghampiri dengan niat untuk menangkapnya. Namun alangkah kagetnya ke enam warga itu saat melihat sesosok tubuh itu adalah mahluk gaib pocong yang tiba-tiba melayang dan mengampiri para pemuda. "Kontan, mereka pun terkaget-kaget dan langsung berteriak seraya meminta bantuan pada warga setempat lainnya lantaran pocong itu justru malah berbalik mengejar-ngejar ke enam warga," kata Rama.

Julukan poling sendiri, sambung Rama, lantaran dikabarkan pocong itu tidak hanya dijumpai saja oleh warga Sindangkasih. Beberapa warga lainnya seperti di Pasawahan, Simpang, dan Bojong juga menceritakan bila pocong ini kerap berkeliaran disaat dini hari. Bahkan diwilayah Sindangkasih, seorang warga malahan berhasil merekam video gambar saat aksi kejar- kejaran berlangsung pada Selasa (4/11) dini hari. "Makanya warga kami menjuluki mahluk gaib ini dengan poling alias pocong keliling karena dia selalu datang pada lokasi yangberbeda-beda," sebutnya.

Warga lainnya, Ade J (35) mengatakan hal senada. Namun, secara pribadi diakuinya wujud poling itu sendiri belum pernah dilihatnya. "Saya dengar sih kalau warga sini dihebohkan oleh kemuncuilan pocong. Namun kalau untuk melihatnya langsung belum pernah," ujar Ade yang juga seorang wartawan di Purwakarta. Dari cerita yang beredar, poling ini disebut sebagai mahluk jejadian dari pemujaan. (rif)

Peternak Nakal Akan Ditindak

PURWAKARTA, RAKA - Dinas Perikanan dan Peternakan (Disnakan) Kab Purwakarta berjanji akan melakukan penindakan terhadap peternak Nakal. Kesiapan itu menyusul keluhan warga Desa Citamiang RT 01/01, Kecamatan Maniis yang mengaku terganggu dengan keberadaan peternak sapi di wilayah itu, belum lama ini.

"Jika memang benar terbukti, tentunya akan kita tindak,"kata Kepala Dinas peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta Heri Herawan Kepada RAKA, diruang kerjanya,kemarin. Dikatakan Heri, adanya keluhan itu pihaknya pun akan langsung mengirimkan petugasnya untuk mengecek kebenaran kabar tersebut. Sebab sampai saat ini belum ada laporan akan kabar itu. "Tapi Kita akan tetap melakukan pengecekan. Sampai saat ini pun belum ada laporan yang masuk,"tegasnya.

Kendati demikian, jelas Heri Pihaknya senantiasa melakukan pengawasan terhadap sejumlah peternak di Purwakarta. Bahkan sampai ini pembinaan terus dilakukan. Diberitakan sebelumnya, keberadaan peternak Sapi di Desa Citamiang RT 01/01, Kecamatan Maniis dikeluhkan warga setempat. Pasalnya, selain mengeluarkan bau tak sedap, warga juga mengaku kesal karena limbah kotoran sapi itu dibuang ke sungai yang kerap digunakan warga.
Bahkan keluhan ini pun hampir ditanggapi seragam oleh warga setempat. “Semenjak adanya peternakan sapi tersebut, bau tak sedap selalu tercium setiap hari.

Apalagi kalau habis turun hujan aroma tak sedapnya menyebar hampir kepelosok desa. Kadang-kadang saya juga suka sampai muntah dan tidak nafsu makan saking baunya, ”ucap warga setempat, Selasa (3/11) kemarin. Pemilik Peternakan sapi yang menurut warga sekitar bernama H. Deden, saat dikonfirmasi selalu tidak ada di rumah. Meski sebelumnya salah seorang karyawan yang bekerja di lahan peternakan sapi tersebut mengatakan kalau pemiliknya lagi ada di rumah. (ton/nos)

SMPN 2 Plered Galakan Olah Raga

SETIAP hari lapangan SMPN 2 Plered tidak pernah sepi. Selalu ada siswa atau siswi sekolah tersebut yang berolah raga. Selain futsal, voli dan badminton, kegiatan olah raga lainnya pun sering dilakukan. Hal ini menunjukan semangat murid untuk berolah raga di sekolah tersebut sangat tinggi. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMPN 2 Plered, Reno , ketika ditemui di lingkungan sekolah tersebut, Kamis (5/11).

Reno juga menambahkan, kegiatan ekskul yang paling banyak peminatnya adalah olah raga. Sehingga hampir semua jenis olah raga disekolah tersebut ada dan rutin digelar latihan. Walaupun sederhana, kata Reno , hampir seluruh bentuk olah raga fasilitasnya sudah tersedia. “Oleh karena itu, memanfaatkan fasilitas yang ada sengaja para murid digenjot tidak hanya dalam pelajaran di kelas tetapi juga dalam berolah raga. Sebab keduanya saling menunjang.” katanya.

Diceritakan, baik dalam bidang olah raga maupun bidang akademik sekolah tersebut cukup berprestasi, sebab sudah sering menjadi juara. Salah satunya pernah menjadi juara pertama lomba UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) tingkat Provinsi Jawa Barat. Apalagi untuk tingkat kabupaten, sekolah tersebut sudah sering menjadi juara. “Prestasi siswa tidak hanya dalam bidang olah raga, dalam pelajaran pun banyak. Makanya ada beberapa siswa disini yang berhasil mendapatkan beasiswa prestasi,” Paparnya.

Sementara Kepala Sekolah SMPN 1 Plered, Achmad Abdul Rachman, S.Pd. ketika ditemui dikantornya, Kamis kemarin membenarkan kalau di sekolah tersebut olah raga termasuk bidang yang cukup ditonjolkan. Selain karena dukungan tenaga pengajar yang cukup memadai, antusias murid terhadap olah raga yang dinilai cukup tinggi menjadi faktor tersendiri. “Kalau melihat anak begitu semangat saat belajar atau latihan, para pengajarnya pun ikut terbawa semangat, ”tegasnya.

Namun, kata Achmad, untuk mengimbangi agar tidak hanya potensi fisik saja yang dikembangkan di sekolahnya tersebut, kegiatan keagamaan pun terus digalakan. Salah satunya adalah dengan dibentuknya Ekskul IRMA (Ikatan Remaja Mesjid) dan BTQ (Baca Tulis Quran). “hal ini dilakukan agar tidak hanya fisiknya saja yang sehat, batinnya pun lebih sehat,” tandasnya.

Ratna, siswi kelas IX A, ketika ditemui saat istirahat ia mengatakan, dirinya sangat menikmati kegiatan berolah raga disekolahnya itu. Apalagi, menurutnya, fasilitas olah raganya cukup lengkap. “Jadi bisa nyobain semua jenis olah raga setelah masuk sekolah ini,” Ucapnya, sambil mengatakan kalau dia ikut aktif juga di PMR dan Drumband. (nos)

Puluhan Kades Tuntut Dana Kinerja, Tatang: Proses Pengajuan Anggaran Sudah Dilakukan

BANTUAN OPERASIONAL: Sejumlah kades mewakili kades sepurwakarta berkumpul di tribun Alun-Alun Kiansantang Purwakarta sebelum mendatangi kantor Pemdes Pemkab Purwakarta, untuk meminta penjelasan mengenai dana bantuan operasional aparatur desa, kemarin.

PURWAKARTA, RAKA - Puluhan kepala desa yang tergabung dalam asosiasi kepala desa seluruh Indonesia (Apdesi) Purwakarta mendatangi kantor Pemerintahan Desa (Pemdes) Pemkab Purwakarta, Kamis (5/11) pagi. Mereka mempertanyakan bantuan keuangan operasional kinerja aparat desa dan kelurahan propinsi 2009 yang belum turun hingga bulan ini.

Dalam pernyataannya para kades yang diwakili Ketua Apdesi Purwakarta, H. Castono mengatakan maksud kedatangan para kepala desa tersebut untuk mempertanyakan bantuan senilai Rp 15 juta dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hingga November ini masih belum digelontorkan. Padahal, terkait hal ini setiap pemerintahan desa di Kabupaten Purwakarta sudah merampungkan dan menyerahkan segala prosedur termasuk rencana anggaran belanja (RAB) ke bagian Pemdes Pemkab Purwakarta sejak bulan Ramadhan kemarin.

"Kedatangan kami ini sekarang (kemarin, red) untuk mempertanyakan realisasi bantuan kinerja propinsi tahun ini yang belum kami terima. Intinya kami menginginkan kejelasan terkait hal ini, sebenarnya ada kendala apa hingga sampai hari ini bantuan untuk kami tersebut tidak kunjung turun," kata Castono kepada RAKA di lingkungan Kantor Pemdes Pemkab Purwakarta.

Menurutnya, kedatangan para Kades juga lantaran Gubernur Jawa Barat saat sepekan sebelum Ramadhan kemarin dalam acara teleconference di Gedung Bakorwil Purwakarta sempat menjanjikan pada para kades bila sebelum Idul Fitri dana bantuan provinsi ini sudah bisa diterima minimal pada tahap I sebesar Rp 10 juta. Namun pada kenyataannya, lanjut Castono, sampai hari ini (kemarin, red) belum satu pihak desa pun di kabupaten Purwakarta menerima kucuran bantuan tersebut baik dalam tahap I maupun II.

"Makanya kami menanyakan hal ini sekarang. Dikhawatirkan bila sampai bulan ini belum diselesaikan minimal untuk tahap I kemungkinan bantuan untuk tahap II tidak bisa diterima kami pada tahun ini. Ini juga didasari pernyampaian Gubernur beberpa waktu lalu yang menyebut bila Kades di Purwakarta sudah bisa menerima 'uang kadeudeuh' sebelum Lebaran," ucapnya.

Bahkan, pihaknya sudah menanyakan permasalahan ini kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) di Bandung, namun mereka malah melemparkan kepada Pemeritah Kabupaten Purwakarta. "Saya jadi bingung ketika ditanyakan kepada BPMPD malah dilempar ke Pemkab Purwakarta," katanya.

Diakuinya, pada masa gubernur sebelumnya tidak pernah muncul keterlambatan pengucuran dana bantuan tapi sekarang berbeda meskipun sudah ada kenaikan bantuan dari awal sebesar Rp 5 juta menjadi Rp 10 juta. "Padahal pada kepemimpinan Gubernur sebelumnya tidak pernah ada keterlambatan. Sepanjang 5 tahun kami mendapatkan dana bantuan ini baru kali ini mengalami kendala keterlambatan," tambah Castono.

Sementara itu, salah salah staf Pemerintahan Desa (Pemdes) Tatang Supriadi saat menerima para kepala desa mengatakan bahwa proses pengajuan anggaran dari Pemkab Purwakarta ke Propinsi Jabar sudah dilakukan sejak data terkumpul, namun hingga sekarang belum diperoleh kepastiannya.

Dikatakannya, setelah ada dikirimkan kepada provinsi diperoleh jawaban perlunya adanya tambahan tiga rekening desa yang harus dikirim ulang dan itu sudah dilaksanakan, namun dana tersebut tidak turun juga. "Kita sudah bereskan semua prosedur yang diminta provinsi terkait hal ini. namun sampai hari ini belum bisa di pastikan kapan dana bantuan itu bisa digelontorkan," ucap Tatang. (rif)

Warga Sukasari Arak Kades Terpilih

DIARAK: Sukman Hermawan diarak para pendukungnya setelah memenangkan Pemilihan Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Sukasari, Kamis (5/11). Ia berhasil mengalahkan lawan tunggalnya dalam pesta demokrasi tingkat desa tersebut.

SUBANG, RAKA - Ribuan warga Desa Sukamaju, Kecamatan Sukasari, Kamis (5/11), menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan kepala desa di lapangan Kantor Desa Sukamaju.
Berdasarkan pantauan RAKA, pelaksanaan pilkades tersebut berjalan cukup tertib.

Meski demikian puluhan personil polisi dan TNI dari Polsek dan Koramil Pamanukan disiagakan. Koordinator Panwas Pilkades Sukamaju Sony Sonanjaya mengatakan, penyelenggaraan Pilkades yang diikuti dua calon tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang dimulai pukul 07.00 hingga pukul 13.00 Wib. “Kondusifnya Pilkades merupakan kebanggaan tersendiri yang mana kinerja panwas yang didukung oleh sejumlah komponen pemerintahan dapat berjalan dengan baik, artinya penegakan demokrasi dalam Pilkades dapat tercapai,” katanya.

Menurutnya, persiapan pilkades dilakukan selama 40 hari, mulai dari tanggal 1 Oktober samapai dengan hari H kemarin. Kegiatan diawali lembaga BPD tanggal 27 September dengan membentuk Plt Kades, 28 September pembentukan Panitia Panwas Pilkades dan pembentukan Panitia Pilkades, 29 September pelantikan Plt Kades. Selanjutnya, sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 4 Nopember terbentuklah sejumlah kegiatan mulai dari penjaringan calon, pendaftaran DPS, penentuan DPT, pengesahan DPT, penentuan Balon ke

Calon kemudian persiapan pelaksanaan sampai dengan hari H pencoblosan hingga akhir dan penghitungan suara yang dimulai pukul 13.00 wib dapat dilakukan dengan cepat.
Camat Sukasari Drs Abdul Rohim mengatakan, keberhasilan pelaksanaan Pilkades di Desa Sukamaju berkat pembinaan dan kerjasama pihaknya dengan pemerintahan desa setempat, Polsek dan Koramil Pamanukan, serta komponen masyarakat Desa Sukamaju.

“Pilkades ini bukanlah pesta demokrasi, akan tetapi Pilkades ini merupakan kancah demokrasi rakyat yang tumbuh dari keinginan rakyat Desa Sukamaju. Diharapkan Pilkades di sini dapat dicontoh oleh desa-desa lainnya,” jelasnya. Sementara Ketua Panitia Pilkades Drs Sukono TW menuturkan, pilkades diikuti oleh dua calon yakni calon bernomor 1 berlambang padi, Sukman Hermawan dan calon bernomor urut 2 berlambang pisang Drs Idin Wahidin. "Keduanya mantan kepala desa di sini, hanya berbeda periode saja," jelasnya saat dihubungi kemarin.

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang berlangsung dari pukul 13.00 Wib hingga pukul 17.37 Wib, dimenangkan oleh calon kades nomor urut 1 Sukman Hermawan yang memperoleh suara 1.782 dan mengalahkan lawan politiknya Drs idin Wahidin dengan perolehan suara sebanyak 1.519, sementara 78 suara dinyatakan tidak sah. Dari jumlah hak pilih sesuai DPT 4.121, yang hadir dalam Pilkades ini sebanyak 3.379. Dengan demikian, kemenangan diraih calon bernomor urut 1. "Diharapkan dapat meneruskan perjuangan kades terdahulunya, yang akan membawa desa ini kearah yang lebih baik lagi,” harap Sukono. (pir)

Pelanggan PDAM Cabang Pamanukan Mengeluh, Biaya Pemasangan Dinilai Terlalu Tinggi

SUBANG, RAKA – Sejumlah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Pamanukan mengeluhkan mahalnya biaya pemasangan water meter. Pasalnya, untuk melakukan pemasangan, warga harus merogoh uang mulai Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta.

Saat dihubungi, Kepala Cabang PDAM Pamanukan Aam Ambaruddin membenarkan adanya biaya pemasangan Water meter PDAM bagi konsumen baru di atas standar pemasangan yang mencapai Rp 1,5 hingga Rp 2,5 juta. “Benar sekali, bahwa biaya pemasangan konsumen baru dikenakan biaya standar. Namun karena keinginan konsumen yang begitu tinggi terjadi kenaikan biaya pemasangan, itupun bukan kehendak saya atau pegawai, namun terjadinya kenaikan harga pasang atas keinginan konsumen yang bentuknya secara swadaya,” katanya.

Karena itu, lanjutkan Aam, dari sebanyak 4.400 konsumen yang ada di Kecamatan Tambakdahan, Binong dan yang terbanyak di Kecamatan Pamanukan, pihaknya telah kedodoran untuk menyediakan air bersih bagi kebutuhan pelanggannya. Untuk itu, Aam menjelaskan, pihaknya tidak dapat melayani konsumen baru terkecuali pemasangan dengan sistim tambal sulam.

Adapun, jika pihaknya melakukan atau mengabulkan pemasangan tambal sulam,hal tersebut berdasarkan hasil survey pegawainya. Dikatakannya, setelah ada hasil survey, pihaknya bisa melakukan penambahan material kebutuhan pemasangan yang disesuaikan dengan medan yang ada. “Apabila terjadi tambal sulam dan terjadi perubahan atau ada penambahan material karena medan yang ditempuh ke lokasi konsumen terlalu jauh dengan pemilik water meter semula,” ucapnya.

Dan jika terjadi penambahan material, ada kesepakatan antara konsumen dengan pihaknya untuk merealisasikan keinginan konsumen kebutuhan air bersih. Adapun baiya pemasangan water meter di atas standar senilai Rp 550 ribu menjadi Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta bahkan ada yang lebih. Intinya, kata dia, mahalnya biaya pemasangan di atas harga standar bukan plot harga PDAM. “Saya harapkan, semua pihak mengetahui terjadinya kenaikan harga pemasangan water meter kami merealisasikan kesanggupan konsumen,” tambahnya.

Sementara itu, Sekertaris LSM Bidik Otong Jaenudin mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi konsumen yang merasa dirugikan oleh PDAM atas tingginya harga pemasangan water meter atau biasa disebut XL yang harganya jauh di atas harga standar. “Bisa dibayangkan terjadinya mark up yang dilakukan oleh oknum PDAM sangat memberatkan konsumen, di situlah para konsumen merasa dibodohi,” cetusnya. (pir)

LSM Diteror Lewat Telepon

SUBANG, RAKA – Ketua LSM Bidik Edi Komara LC mengaku mendapat ancaman dari orang yang tidak dikenal melalui pesawat telepon seluler terkait dengan seringnya menyikapi pekerjaan rehabilitasi sekolah dasar yang dibiayai DAK. Menurut Edi, ancaman tersebut terjadi pada Rabu (4/11) tengah malam, sekitar pukul 23.30 wib. Menurutnya, isi ancaman yang dilontarkan penelepon dengan menggunakan nomor pribadi tersebut, meminta agar Edi berhenti untuk mempersoalkan keburukan pekerjaan yang dianggapnya melenceng dari bestek.

“Penelepon mengancam saya akan melakukan tindakan keras apabila saya tetap melakukan penyikapan, pengawasan dan mempersoalkan kinerja komite pembangunan dalam pelaksanaan perehaban yang diduga keras menyalahi bestek,” katanya. Meskipun demikian, Edi mengaku, dirinya tidak akan berhenti mengawasi dan mempertanyakan pekerjaan rehab ruang kelas sekolah dasar tersebut yang diduga melenceng dari bestek.

Saat ini, aku Edi, dirinya akan melanjutkan pemantauan ke sejumlah sekolah yang ada di Kecamatan Patokbeusi. Namun, ia mengaku belum dapat membeberkan hasil pantauannya. Secara umum, katanya, adanya dugaan kesalahan bestek dalam pekerjaan rehabilitasi ruang kelas di sejumlah sekolah rata-rata bermain dalam pemasangan material besi beton, sopi-sopi dan penggunaan material kayu kusen jendela dan kusen pintu.

“Apabila saya telah memperoleh data yang cukup untuk melakukan pelaporan dan penerbitan somasi saya pasti akan memberikan surat tembusan kepada Radar Karawang. Itu pasti, bagi saya Radar Karawang adalah koran rakyat,” ucapnya. Disebutkannya, adanya penelepon gelap yang mengancamnyadianggap sebagai angina lalu yang tidak ada gunanya. (pir)

Tiga Atlet Karate Subang, Tengah Berlatih Menghadapi Kualifikasi Porprov XI Jawa Barat

KEJAR TARGET: Tiga atlet karate Subang, Nia Kurniasih, Putri Ishariyati dan Marina, tengah berlatih menghadapi kualifikasi Porprov XI Jawa Barat yang akan digelar di Soreang, Bandung, bulan depan. Di cabang olahraga karate, Kabupaten Subang menargetkan 1 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu. (eko)

Carut Marut Dana Alokasi Khusus Pendidikan, Tender Belum Diumumkan, Pembangunan Hampir Kelar

Pelaksanaan pembangunan sekolah yang mengunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat tampak carut marut. Hal ini bisa dilihat pada pelaksanaannya di lapangan.

Salah satu contoh, belum juga dilakukan pengumuman hasil verifikasi nama perusahaan yang akan melaksanakan pembangunan, namun pembangunan di SDN Restu Agung yang berada di Kampung Cikadu, Desa Curug Agung, Kecamatan Sagalaherang, sudah mendekati 80 persen.
Menurut Ketua Gabungan Inisiatif barisan Anak Siliwangi (Gibas) Resort Subang Asep R Dimyati, berdasarkan keterangan di lapangan, pembangunan di sekolah tersebut sudah dilaksanakan sejak, Rabu (28/10) lalu, yang dilakukan oleh salah satu perusahaan.

“Salah seorang pekerja di sana mengaku dari perusahaan Wipro, sementara pabrikannya Bleuskoop, namun mereka menggunakan atribut perusahaan Essar, padahal perusahaan Wipro tidak ada dukungan dari pabrikan Essar,” ujarnya. Hal lainnya, tambah Asep, perusahaan Wipro tersebut tidak terdaftar dalam kualifikasi perusahaan untuk DAK yang dilaksanakan di Kabupaten Subang. Karenanya, ini juga, tambah Asep merupakan salah satu pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak sekolah.

“Saat ditanya, pelaksana di lapangan mengatakan jika bahan yang dipasang adalah jenis baja ringan zincalum, padahal pada kenyataannya bahan yang digunakan adalah jenis galvanis. Selain itu, perusahaan Essar tidak memproduksi bahan jenis zincalum,” jelas Asep. Yang paling disayangkan oleh Asep adalah pihak konsultan di wilayah tersebut yang terkesan tutup mata akan kondisi di lapangan. Bahkan, Asep menduga jika kondisi tersebut terindikasi ada main mata antara pihak konsultan dengan pihak perusahaan dan sekolah. “Ini sudah menyalahi aturan.

Dan kami menduga ada kerjasama antara konsultan dengan pihak sekolah dan perusahaan. Karenanya kami sangat menyayangkan hal tersebut. Konsultan yang bekerja di wilayah tersebut malah tutup mata dan tidak memberikan peringatan, padahal mereka yang bertanggung jawab atas pekerjaan sekolah di wilayah tersebut,” tambahnya. Padahal, imbuh Asep, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membayar konsultan tersebut sangat besar, yakni angkanya mencapai lebih dari Rp 1 miliar. “Untuk apa anggaran sebesar itu, kalau out put kerjanya nol besar,” tandas Asep.

Ditambahkan, kualitas pekerjaan yang dilakukan di sekolah tersebut pun asal-asalan, hingga baja ringan tidak dipasang di atas beton, tapi hanya ditumpangkan di bata merah. “Padahal, seharusnya untuk mendapatkan kualitas yang baik dan bangunan tidak cepat hancur, atap baja ringan itu dipasang di slop yang menggunakan beton, ini malah ditumpangkan di bata merah. Saya jamin sekolah tersebut akan segera ambruk,” tambah Asep.

Dengan adanya indikasi konspirasi antara sekolah dengan pihak konsultan, hingga pihak sekolah melangar aturan yang telah dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, pihaknya akan menyeret para pihak tersebut ke muka hukum dan bukti-bukti akan dibukanya di muka hukum. “Tadi (kemarin, red) kami sudah melaporkan hal ini ke pihak Kejaksaan Negeri Subang, ini dilakukan agar terdapat efek jera bagi para pihak yang melaksanakan pembangunan di Kabupaten Subang, agar kualitas hasil pembangunan benar-benar bermanfaat,” pungkasnya. (eko)

Pemkab Dituntut Tingkatkan PAD Kabupaten Subang

SUBANG, RAKA - Eksekutif harus segera melakukan langkah-langkah komprehensif agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Subang bisa meningkat dengan signifikan, salah satu caranya adalah dengan lebih memaksimalkan potensi yang ada di Kabupaten Subang.

Menurut anggota Komisi B DPRD Kabupaten Subang Mimin Hermawan kepada RAKA, Kamis (5/11), potensi yang sangat besar yang hingga saat ini masih belum tergali adalah potensi pendapatan dari pengusaha leasing-leasing kendaraan bermotor. “Hingga saat ini, kami belum mendapatkan bentuk anggaran yang didapat dari leasing.

Padahal pemerintah bisa menggali dari segmen tersebut, sebab dengan jumlah leasing yang ada saat ini, sangat memungkinkan untuk mengeruk pendapatan asli daerah,” katanya. Mimin menambahkan, jika dari peraturan perundangan yang ada, sangat memungkinkan jika Pemerintah Kabupaten Subang untuk dapat meraih pendapatan asli daerah dari leasing tersebut. Karena jika dihitung dari jumah unit yang keluar dari perusahaan-perusahaan tersebut, hingga saat ini bisa mencapai ribuan bahkan jutaan unit.

“Jika sangat diperlukan, saya akan usulkan ke pimpinan DPRD agar kita bisa memiliki peraturan daerah tentang hal tersebut, sebab jangan sampai mereka mengeruk keuntungan dari warga Kabupaten Subang, namun tidak ada satu rupiah pun yang masuk ke kas daerah,” tandas Mimin. Menurut dia, berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah leasing di Kabupaten Subang saat ini, mencapai belasan, namun yang besar diantaranya, BCA Finance, FIF, Adira Finance, Suzuki Finance, WOM Finance, BAF, Asia Finance, serta Oto Finance.

“Segitu banyaknya leasing di Kabupaten Subang, tidak ada satu rupiah pun kontribusi mereka masuk ke kas daerah, ini sangat mengkhawatirkan, padahal jika dilihat di masyarakat, mereka banyak yang memasksakan diri untuk mendapat unit motor dari mereka," tambah Mimin. Kepala Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah Kabupaten Subang Rahmat Solihin mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan angka dari leasing-leasing yang ada di Kabupaten Subang, kecuali dari Asia Finance.

Namun, itu pun berupa retribusi parkir, sementara yang lainnya masih belum masuk. “Namun saya belum melakukan cek ke Badan Penanaman Modal dan Perijinan terkait dengan ijin-ijin mereka, hal ini dilakukan untuk melihat dari sisi mana kami bisa mendapatkan pendapatan asli daerah dari mereka, hingga saat ini baru Asia Finance yang masuk ke kas daerah, dan itu pun berupa retribusi parkir,” jelas Rahmat.

Sementara menurut Benny Reynolds, seharusnya, ada nominal uang yang bisa masuk dari pihak leasing ke pendapatan asli daerah, salah satunya adalah saat dilakukan penandatanganan berita acara perjanjian transaksi akta kredit antara pihak leasing dengan konsumen. “Ini bisa menjadi kas daerah, jika perjanjian akta kredit antara pihak leasing dengan konsumen itu dilakukan di hadapan notaries. Namun yang terjadi tidak seperti itu, kedua pihak melakukan perjanjian akta kredit dilakukan di rumah konsumen atau di kantor leasing, ini yang salah,” tegas Benny.

Hingga kemudian, tambah Benny, saat terjadi kredit macet pada pihak konsumen, pihak leasing tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyitaan dan penyitaan itu pun harusnya dilakukan oleh mejelis hakim juga. “Sementara yang terjadi di lapangan, bila terjadi kredit macet, pihak leasing dengan seenaknya saja merebut hak orang lain, padahal mereka tidak bisa melakukan hal itu dan jika dilakukan oleh pihak leasing, itu bisa dilaporkan sebagai perampasan atas hak orang lain,” jelas Benny. (eko)

PK Golkar Tolak Intervensi, Oman Diminta Cabut Pernyataan Dukungan

SUBANG, RAKA - Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Subang Desember mendatang, sejumlah pengurus pimpinan kecamatan (PK) meminta jangan sampai intervensi.

Hal ini diungkapkan Ketua PK Partai Golkar Blanakan A’ing Juwahir kepada RAKA, Kamis (5/11). Menurutnya, para utusan yang berasal dari pimpinan kecamatan, memiliki hak suara sendiri, karenanya jangan sampai ada intervensi dari pihak mana pun. A’ing menambahkan, statement dari Ketua DPD Partai Golkar Subang H Oman Warjoman yang menjagokan Hj Imas Aryumningsih, merupakan salah satu bentuk intervensi dari DPD kepada PK. “Alasannya sederhana saja, di anggaran dasar partai itu sudah sangat jelas, jika kami, memiliki hak suara untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Subang. Karenanya, Ketua DPD jangan sampai mendahului mengusulkan siapa yang akan menjadi ketua DPD,” sesalnya.

Karena, tambah A’ing, siapapun yang akan terpilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar nanti adalah merupakan hasil pilihan PK dan Ormas yang mendirikan serta yang didirikan oleh Partai Golkar, ini juga merupakan hasil demokratisasi yang dibangun oleh Partai Golkar sejak lama. “Yang terpenting, jangan sampai menciderai demokrasi yang telah terbangun sejak lama, bila ada intervensi dari pihak mana pun, itu merupakan salah satu bentuk pengkerdilan terhadap demokrasi. Organisasi Partai Golkar ini kan bukan hanya organisasi yang besar saja, namun juga organisasi yang mapan, yang sudah terbangun dari atas sampai ke desa,” tegas A’ing.

Selain itu, tambahnya, dari bakal calon yang ada, baru H Budi Rahman saja yang melakukan deklarasi pencalonan dirinya sebagai calon Ketua DPD Golkar Kabupaten Subang. Karena itu, sekali lagi A’ing menekankan, agar Ketua DPD Golkar hati-hati dalam mengeluarkan statemen.
Sementara itu, Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Sagalaherang Abdul Rahman mengatakan, jika Ketua DPD Golkar Kabupaten Subang tidak segera mencabut ucapannya yang dimuat di Koran ini, Kamis (5/11) kemarin, ia akan mengorganisir para pengurus PK untuk melakukan aksi demo ke DPD Golkar.

“Ketua DPD harus segera melakukan klarifikasi terhadap pemberitaan tersebut, itu kalau ia tidak mau didemo oleh para pengurus PK, sebab imej yang terbangun dari statemen ketua DPD tersebut, malah menimbulkan sentimen negatif di partai,” tegas Abdul Rahman. Hal yang sama diungkapkan Ketua PK Golkar Kecamatan Legonkulon Urnata. Menurutnya, ia tidak sepaham dengan pemikiran dari Ketua DPD Partai Golkar yang menjagokan salah seorang politisi di partai berlambang beringin tersebut.

“Saya tadi (kemarin, red) sudah bertemu dengan Ketua DPD partai Golkar dan langsung saya ungkapkan kepada yang bersangkutan, jika kami tidak mau apabila ketua DPD langsung menunjuk salah satu calon untuk didukung oleh PK. Sebab, itu malah membuat situasi menjadi panas di tingkat PK,” tegas Urnata. Bahkan, Urnata sepakat dengan Abdul Rahman, apabila ketua DPD tidak segera mencabut statemen tersebut, ia siap menurunkan ratusan kader Partai Golkar dari Kecamatan Legonkulon. Hal ini sebagai salah satu bentuk protes terhadapnya. (eko)

NumberOfComments

Ada kesalahan di dalam gadget ini
 
 
 
 
Copyright © Subang Raya
Design by Eko Subang