Senin, 02 November 2009

Persyaratan Menjadi CPNSD Pemerintah Kabupaten Karawang

Bagi masyarakat yang berminat menjadi CPNSD Pemerintah Kabupaten Karawang agar menyampaikan surat lamaran dengan ketentuan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN UMUM
1. Warga negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Memiliki Integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak berkedudukan sebagai calon/Pegawai Negeri;
7. Mempunyai kualifikasi pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
8. Berkelakuan baik;
9. Sehat jasmani dan rohani;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; dan
11. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan;

B. PERSYARATAN KHUSUS
1. Usia pelamar :
a. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada 01 Januari 2010;
b. Bagi pelamar yang berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun pada 01 Januari 2010 harus mempunyai masa pengabdian/pengalaman kerja pada instansi pemerintah atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional paling kurang 5 (lima) tahun pada tanggal 17 April 2002 (ditetapkannya PP 11 Tahun 2002) dan masih bekerja secara terus menerus sampai dengan sekarang.
2. Persyaratan dan kelengkapan lamaran :

a. Surat Lamaran ditulis dengan tinta hitam dan ditandatangani (tanpa materai), dimasukan ke dalam amplop ukuran polio, serta pada sudut kiri atas ditulis kode jabatan yang diminati dan kualifikasi pendidikan sebagaimana contoh terlampir;
b. Surat Lamaran ditujukan kepada Bupati Karawang melalui Kantor Pos Terdekat, dengan alamat sebagai berikut :

1) Pelamar Tenaga Guru melalui PO BOX. 111 / KW. 41300;
2) Pelamar Tenaga Kesehatan melalui PO BOX. 222 / KW.41300;
3) Pelamar Tenaga Teknis melalui PO BOX. 333 / KW.41300.
c. Surat Lamaran dilampiri :

1) biodata pelamar umum sebagaimana format terlampir, diketik dengan menggunakan komputer/mesin tik dan ditandatangani yang bersangkutan (contoh terlampir) beserta fotocopy KTP (kartu tanda penduduk) yang masih berlaku;
2) foto copy Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah terakhir, daftar / transkip nilai, akta mengajar/sertifikat profesi (khusus formasi tenaga guru) masing-masing 1 (satu) lembar, yang disahkan/dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (cap basah), sedangkan surat keterangan kelulusan tidak akan diakomodir.

Ijazah, daftar / transkip nilai, Akta Mengajar (khusus lowongan formasi tenaga guru) dilegalisasi oleh :

a) Rektor/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik bagi Universitas/Institut;
b) Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik bagi Sekolah Tinggi;
c) Direktur/Pembantu Direktur Bidang Akademik bagi Akademi dan Politeknik.
ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Swasta harus telah terakreditasi dan/atau mendapat ijin penyelenggaraan dari pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam ijazah tersebut tidak tercantum ijin penyelenggaraan, maka harus melampirkan surat keterangan/pernyataan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa fakultas/jurusan yang bersangkutan telah mendapat ijin penyelenggaraan, dengan menyebutkan nomor dan tanggal keputusannya.

Ijazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional
3) Bagi pelamar yang berusia diatas 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun pada tanggal 01 Januari 2010, harus melampirkan :

a) 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir (bukan berupa surat keterangan wiyatabhakti) yang disahkan/dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (cap basah); dan
b) surat keterangan dari pimpinan instansi pemerintah / lembaga swasta bahwa yang bersangkutan masih melaksanakan tugas pada instansi pemerintah/lembaga swasta tersebut;
4) Asli Kartu Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja yang masih berlaku;
5) Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah;
6) 5 (lima) lembar pas photo terbaru berwarna tampak muka ukuran 3x4 cm;
7) melampirkan amplop balasan ukuran F4 (24,5 x 35 cm) warna coklat yang sudah bertuliskan alamat lengkap pelamar yang mudah dihubungi (Contoh terlampir).

C. KETENTUAN LAIN-LAIN
1. Pengumuman ini beserta lampirannya dapat diakses melalui internet dengan situs resmi Pemerintah Kabupaten Karawang www.karawangkab.go.id;
2. Waktu pendaftaran mulai tanggal 02 November 2009 s/d 11 November 2009 (berdasarkan Cap Pos). diluar ketentuan tanggal tersebut lamaran tidak akan di proses;
3. Pendaftaran tidak dipungut biaya, kecuali biaya pengiriman berkas lamaran dan surat balasan/kartu peserta ujian melalui kantor pos adalah beban pelamar;
4. Pengiriman lamaran di luar kantor pos dan/atau diluar alamat yang telah ditentukan tidak dapat diakomodir/diproses;
5. Pengiriman lamaran hanya 1 (satu) berkas. Bagi pelamar yang mengirimkan lebih dari 1 (satu) berkas, maka berkas lamarannya tidak akan diproses dan akan dikembalikan seluruhnya;
6. Pelaksanaan ujian pada tanggal 22 November 2009, sedangkan lokasi ujian tercantum dalam kartu tanda peserta ujian;
7. Kartu tanda peserta ujian bagi pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi (MS) akan disampaikan melalui Kantor Pos;
8. Berkas yang tidak lengkap (BTL) / tidak memenuhi persyaratan administrasi (TMS), akan dikembalikan kepada Pelamar melalui Kantor Pos, tidak untuk diperbaiki dan telah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian seleksi penerimaan CPNSD dari Pelamar Umum Formasi tahun 2009.

Ditetapkan di : KARAWANG
Pada tangga : 02 November 2009

BUPATI KARAWANG,
Drs. H. DADANG S. MUCHTAR

Kerusakan Pesisir Karawang Yang Sudah Parah

KONSERVASI PESISIR: Kerusakan pesisir Karawang yang sudah parah membutuhkan konservasi yang menyeluruh dalam waktu sesegera mungkin. Pemprov Jabar melalui BBWS Citarum sampai kini baru melakukan konservasi terhadap beberapa muara yang sudah mati fungsinya, belum pada tahap konservasi pantai yang sudah rusak terkena abrasi. Seperti yang kini dilakukan di Kecamatan Cibuaya dan Pedes.

MANG RAKA

RAPAT KOMISI: Panitia Musda KNPI Karawang kabarnya tidak akan mendebatkan calon ketua..

MANG RAKA: Masih muda tak mau debat, gimana tuanya...??

Hari Ini Pendaftaran CPNS Karawang Dibuka, Jumlah Formasi dan Persyaratan Lihat Halaman 6 dan 7

KARAWANG, RAKA – Senin (2/11) ini pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimulai. Dari 297 formasi yang dibutuhkan, 179 formasi di antaranya dibuka untuk tenaga guru. Yang lainnya, 70 formasi bagi tenaga kesehatan, serta 48 formasi yang disiapkan mengisi tenaga teknis. Seperti penyuluh pertanian, pengawas teknik pengairan, pengendali dampak lingkungan, dan tenaga teknis lainnya.

Dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Aip S. Chalil, selama penerimaan berkas lamaran CPNS dibuka sampai 11 Nopember, pihaknya pindah tempat ngantor sementara di Graha Pemuda, Jalan Malabar Karangpawitan. Karena selama kurun waktu itu, semua berkas yang masuk langsung divalidasi atau diverifikasi. Mana yang memenuhi syarat dan mana pula yang tidak memenuhi syarat.

“Kita hanya menerima berkas lamaran melalui Kantor Pos. Tidak menerima langsung dari pelamar ke sekretariat sementara BKD di gedung ini (Graha Pemuda -red). Begitu pun berkas yang diterima untuk diverifikasi hanya berdasarkan cap stempel pos terakhir 11 Nopermber. Diluar itu tidak dihitung. Setelah batas akhir penerimaan selesai, disana baru kita memperoleh jumlah berapa banyak berkas lamaran masuk,” ujar Aip.

Pelaksanaan testing, lanjut Aip, pihaknya sudah mengirimkan surat permohonan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdik Pora) untuk penggunaan ruang kelas di beberapa sekolah yang ada di ibukota kabupaten. Paling sedikit 10 sekolah, seperti tahun sebelumnya. Hanya tahun ini, Aip memperkirakan, membludak bisa sampai 10 ribu pelamar. Sebab sekarang di Purwakarta tidak ada penerimaan CPNS.

“Tahun kemarin dari 7.700 pelamar yang memenuhi syarat cuma 5.511 orang. Waktu itu cukup membutuhkan 10 sekolah. Kalau sekarang membengkak lebih dari jumlah itu, jelas kita butuh tambahan sekolah lain untuk kebutuhan ruang bagi pelaksanaan testing. Saat ini kita sudah minta ke Disdik Pora pinjam ruang kelas SMAN 1, SMAN 3, SMAN 4, SMAN 5, dan SMKN 2. Semua di Karawang kota. Yang lainnya, SMPN 1, SMPN 3,SMPN 5, serta SMPN 6 yang berada di Karawang Barat.

Ditambah pinjam SMA Korpri Karawang. Pokoknya seluruh ruang mencapai 276 ruang kelas,” urai Aip. Mengenai pembuat dan pencetak soal testing, Aip menyebut, seluruhnya ditangani Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Berkas soal ini baru dikirim ke Karawang dari Unpad, biasanya malam menjelang testing digelar, sambil dikawal aparat Kepolisian dalam kondisi naskah soal disegel.

Yang ditangani pihaknya, kata Aip, hanya kartu peserta. Kartu ini disiapkan terhitung mulai 11 hingga 21 Nopember. Selanjutnya tanggal 22 Nopember penyerahan LJK (Lembar Jawaban Komputer). “LJK itu pun Unpad yang mengolah. Sebelum pengumuman hasil, Unpad juga menyelenggarakan 'clearing house' atau display di Bandung. Semua BKD yang menyelenggarakan CPNS diundang.

Termasuk perwakilan dari DPRD setempat dan Inspektorat (dulu Bawasda -red). Di clearing house itu diumumkan yang lulus sesuai ranking. Penetapan kelulusannya diperkirakan sekitar tanggal 10 Desember. Selanjutnya, baru diumumkan ke publik secara terbuka tanggal 11 Desember. Ini kalau tidak ada perubahan,” tandas Aip. (vins)

Soal Syarat Calon Bupati, KPUD Bukan Lembaga Penentu

KARAWANG, RAKA – Pada saatnya nanti KPUD tidak akan pernah menolak siapapun yang akan mendaftarkan diri jadi pasangan bakal calon bupati/wakil bupati yang siap ikut dalam Pilkada 2010 mendatang. Persoalan debatable UU No.12/2008 tentang perubahan kedua atas UU No.32/2004 tentang pemerintahan daerah, lembaga penyelenggara ini menyerahkan sepenuhnya kepada institusi hukum yang berwenang mengeluarkan fatwa hukum itu sendiri.

Ditegaskan Sekretaris KPUD, Hadis Herdiana, selama fatwa hukum mengenai ketentuan persyaratan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, seperti diatur dalam UU No.12/2008 pada pasal 56 hurup (o), belum mempertegas soal itu, pihaknya tidak akan berani mengambil kesimpulan sendiri. Diakui dia, pasal di huruf tersebut banyak dipahami berbeda oleh berbagai kalangan. Sehingga yang muncul ke permukaan jadi multi tafsir.

“KPUD tidak mau terjebak pada wilayah kepentingan politik manapun. Makanya ketika debatable pasal yang mengatur persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terus menggelinding, kami lebih concern ke persiapan tahapan. Mulai dari membuat jadwal hingga mengusulkan kebutuhan penganggaran. Kami yakin mengenai kepastian syarat calon bakal ada aturan yang mempertegas soal itu.

Jadi bukan kapasitas KPUD untuk menolak siapa dan darimana pun bakal calon ikut mendaftarkan diri. Waktu yang masih panjang menuju tahapan Pilkada 2010, keputusan apapun mengenai aturan main bukan hal mustahil bisa terjadi,” ungkap Hadis. Sebelumnya, pertanyaan hukum mengenai pasal 58 hurup (o) yang termaktub dalam UU No.12/2008 sempat dimunculkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi (DPC PBR) Karawang, Uni Ardiansyah.

Menurut tokoh Cikampek ini, keberadaan pasal tersebut belum bisa diberlakukan pada Pilkada 2010. Karena sejak UU No.12/2008 diberlakukan, Pilkada di Kabupaten Karawang baru akan terjadi. Bahkan bila mengacu ke UU No.32/2004 yang diubahnya lahir sekali pun, Uni menganggap, Pilkada langsung baru pertama kali terjadi pula di sini. Yakni pada tahun 2005 lalu.

“Pertanyaan saya hanya sederhana. Apakah Undang-undang yang mengatur syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut berlaku surut? Setahu saya, pasal 8 dalam UU No.12/2008 menyebutkan, Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Sedangkan diundangkannya sendiri tanggal 28 April 2008. Makanya saya lebih sepakat agar tidak muncul multi tafsir, lembaga penyelenggara Pilkada 2010 meminta fatwa hukum.

Baik ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Sehingga ada kepastian,” ujar Uni.
Yakin dia, pasal ini tidak tertutup kemungkinan bisa dimanfaatkan sebagai komoditas politik bagi kalangan tertentu untuk saling jegal menjegal. Kendati belum tentu terjadi di Karawang, namun Uni lebih menyarankan agar KPUD bergerak cepat mengantisipasinya dari sekarang.

“Apa yang saya sampaikan bukan berarti sebagai sikap dukungan terhadap sosok tertentu. Ini hanya semata mempertegas Undang-undang. Kalau pun sebagian masyarakat mulai muncul dukungan terhadap Dadang S. Muchtar sebagai incumbent untuk mencalonkan kembali sebagai calon bupati periode 2010-2015, belum tentu yang bersangkutan mau,” tandas Uni. (vins)

Panitia Musda ke-XI KNPI Karawang Tak Berani Debatkan Calon Ketua

KARAWANG, RAKA – Kemungkinan besar panitia Musda ke-XI KNPI Karawang tidak berani menggelar debat calon ketua. Alasan yang dikemukakan hanya sekedar dana untuk ini belum ada. Padahal, organisasi sebesar KNPI yang diklaim sebagai candradimuka-nya penggodokan calon-calon pemimpin masa depan, ternyata masih memiliki kesulitan hanya sekedar menguji kemampuan intelektual calon ketuanya sendiri.

Seperti dikatakan Sekretaris Sterring Committee, Asep Kurniawan, hingga Minggu (1/11), kepastian untuk mengadakan debat antar calon belum dapat dipastikan. “Kita kan belum tahu berapa bakal calon yang sudah mendaftar di tim seleksi. Masalahnya baru dibuka hari ini (kemarin -red). Waktunya masih panjang sampai tanggal 5 Nopember. Tunggu sajalah bagaimana nanti keputusan setelah itu,” kelit Asep.

Anehnya, ia lantas siap mengupayakan debat para calon ketika ditanya RAKA. Kendati tetap saja yang jadi alasan, anggaran untuk pos ini belum tersedia. Keterangan Asep diperkuat oleh Sekretaris Tim Seleksi Bakal Calon, Deden Permana. Pihaknya sendiri, kata dia, belum tahu kemungkinan debat calon diakomodir SC. Karena pihaknya, mengaku, sepakat untuk calon orang nomor satu di DPD KNPI Karawang mesti diuji kecerdasan intelektualnya. Jangan sampai ijazah terakhir yang dikantongi para calon hanya sekedar memenuhi persyaratan administrasi belaka.

“Kita tidak tahu apakah SC siap mengadakan debat calon atau tidak. Tugas tim hanyalah sekedar menerima berkas pendaftaran bagi rekan-rekan yang berminat mencalonkan diri menjadi calon ketua. Hasil pendaftaran, selanjutnya diserahkan ke forum Musda setelah sebelumnya diverifikasi tim seleksi. Itu pun layak atau tidak layaknya ikut sebagai calon hanya berdasarkan syarat administratif. Misalnya, usia paling tinggi 40 tahun sejak Musda digelar, pernah menjadi ketua OKP atau ketua PK (Pengurus Kecamatan -red) KNPI, menyampaikan visi/misi secara tertulis, dan lain-lainnya,” tandas Deden.

Sementara itu, sampai kemarin sore, baru satu orang bakal calon yang sudah resmi mendaftarkan diri ke tim seleksi. Yakni, Abdul Majid yang direkomendir Dewan Pimpinan Daerah BKPRMI (Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia -red) Karawang. Nama lain yang sebelumnya sudah santer disebut-sebut bakal meramaikan bursa calon, seperti Abdul Aziz, Lukman N. Iraz, Hamdan Thalib, hingga sempat muncul nama Ketua DPC PKB yang kini jadi anggota DPRD, Akhmad 'Zimmy' Jamakhsari, belum terlihat mendaftar.

Hebatnya lagi, ketika di antara bakal calon resmi mendaftar, panitia belum mempertegas adanya keharusan setiap bakal calon mundur atau non aktif dari kepanitiaan Musda. Baik yang tergabung dalam OC maupun SC. Sebab disinyalir, dari sekian nama peminat menjadi ketua DPD KNPI, di dalamnya terdapat beberapa nama yang masuk sebagai SC. Kendati Deden dari tim seleksi berani mempertegas, semua nama bakal calon yang telah resmi mendaftar, dan kebetulan berada di jajaran panitia Musda, tetap harus dinon aktifkan. “Ini etika normatif yang harus ditaati semua pihak. Persoalannya, demi terwujudnya netralitas,” tegas Deden. (vins)

Perbaikan di Jalur Karawang-Cikampek

KERAP MACET: Perbaikan jalan yang belum rampung di jalur utama Karawang-Cikampek, tepatnya di ruas Desa Gintungkerta, kerap mengkibatkan kemacetan arus lalulintas. Warga berharap, rehab jalan segera selesai sehingga tidak menimbulkan kemacetan. (asy)

Rawat Aset Desa Oleh Barry Warga Telagasar

TELAGASARI, RAKA - Setiap desa memiliki aset, hal ini untuk menunjang pembangunan desa tersebut. Untuk itu, aset desa harus dikelola dengan baik dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembangunan, sehingga tidak terlalu mengandalkan dana dari pemerintah.

Menurut salah seorang warga Telagasari, Barry (22) kepada RAKA, Minggu (1/11), perawatan aset desa tersebut bukan hanya dilakukan oleh pemerintah desa itu sendiri, melainkan harus dilakukan oleh masyarakat juga. Bahkan pemerintah pun harus ikut mengawasi setiap aset yang dimiliki oleh setiap desa, agar perawatan desa tersebut bisa lebih maksimal. "Semua pihak harus ikut merawat aset milik desa, baik itu masyaraktnya maupun pemerintah diatas pemerintahan desa," terangnya.

Menurutnya, jika tidak semua pihak ikut mengawasi, bukan tidak mungkin aset daerah tersebut tidak terpelihara dengan baik dan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. "Kalau tidak diawasi juga bukan tidak mungkin aset yang dimiliki desa dimanfaatkan oknum yang bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi dan bukan tdak mungkin untuk kepentingan politik," ungkapnya.

Barry menambahkan, ini merupakan tugas dari pemerintah untuk mengawasi setiap aset dari tiap-tiap desa jangan sampai disalah gunakan. Selain itu, pemerintah juga harus lebih memerhatikan lagi kepentingan masyarakat kecil, karena sekarang masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan kesejahteraannya. "Pemerintah termasuk DPRD yang baru harus lebih peka terhadap kepentingan masyarakat disetiap daerah," terangnya.

Dilanjutkannya, kepentingan masyarakat secara umum harus lebih diprioritaskan daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Jangan sampai fasilitas milik pemerintah dimanfaatkan tidak semestinya. "Kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan, karena masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan mengharapkan kesejahteraannya," harapnya. (asy)

Mengenalkan Dunia Pertanian Sejak Dini, Santri Belajar Cara Bercocok Tanam

BERTANI: Sekelompok murid pengajian sedang belajar bercocok tanam.

BERBEDA dengan sejumlah tempat pengajian lainnya, sekelompok anak-anak pengajian di Musholla Nur Falah Desa Pulojaya, Kecamatan Lemahabang, diajarkan cara bercocok tanam.

Pengajian tersebut mendidik muridnya untuk belajar bertani sejak usia dini, tampak anak-anak yang sedang belajar menanam sosin di hamparan lahan sawah milik warga di derah tersebut.
Kepada RAKA, Minggu (1/11), beberapa anak yang ada di sekitar sawah tersebut, salah satunya Mamin (13) menuturkan, musim selingan tanaman sosin sebelum menanam padi sering dilakukan oleh masyarakat dan murid-murid pengajian Nur Falah di desa Pol0jaya. "Hal ini dilakukan agar anak-anak se usia kami dapat lebih mengenal dan tidak canggung dalam bercocok tanam dalam ilmu pertanian," paparnya.

Dari beberapa madrasah atau pun tempat pengajian di daerah kabupaten karawang masih sangat jarang ditemui pengajian yang mengajarkan pula ilmu tentang pertanian. "Saya kira di beberpa madrasah atau di beberapa tempat pengajian pun haruslah d warnai dengan ilmu yang lain bukan hanya ilmu agama yang di dapat tetapi ilmu yang lain juga di raih sebagai wawasan baru seperti ilmu bercocok tanam ini," tuturnya.

Sementara itu staf pengajar sekaligus petani di Desa Pulokalapa, Mamat (30) mengatakan, musim cocok tanam ini dilakukan pascapanen dan kegiatan bercocok tanam ini diikuti pula murid-murid pengajian mushola Nur Falah, sehingga kegiatan ini terkesan unik dan langka karena bukan hanya kaum tua yang rela kotor-kotoran untuk bercocok tanam di sawah, tetapi anak-anak kecil pun rela pakaiannya kotor untuk mempelajari dan menambah wawasan tentang tata cara bercocok tanam di sawah.

"Saya sengaja mengajurkan program kegiatan ini agar murid-murid lebih kental dan peka tentang pertanian, karena untuk sekarang ini anak-anak se usia umuran lima belas tahunan gengsi untuk bermain sambil belajar di pesawahan," paparnya. Dia menambahkan, kegiatan ini akan terus dikembangkan demi terciptanya murid yang berwawasan luas tentang pertanian, agar murid lebih punya ilmu pertanian sejak dini yang nantinya akan berguna kelak ketika mereka besar.

Haruslah di berbagai madrasah dan tempat pengajian di berbagai daerah di Kabupaten Karawang khususnya. "Murid-murid usia dini diajarkan bagaimana tata cara bercocok tanam dalam ilmu pertanian agar program belajar sambil bermain dapat dilaksanakan salah satunya dengan cara bercocok tanam ini," pungkasnya. (asy)

Lagi, TKW Ciparage Disiksa, Sponsor Lepas Tangung Jawab

TEMPURAN, RAKA - Nasib malang kembali menimpa TKW asal Karawang. Kali ini korbannya adalah Ratini binti Wartam (38), warga Desa Ciparagejaya RT 14/04 Kecamatan Tempuran. Ia bekerja pada Keluarga Naif Muhammad Naser Al Azmi di Kuwait sejak Agustus 2007 silam.
Sejak empat bulan yang lalu, Ratini binti Wartam sering mendapatkan perlakuan kasar dalam bentuk pemukulan ke arah wajah dan kepalanya, dan pada tanggal 26 Oktober lalu, ia dihajar habis-habisan, kepalanya dibentur-benturkan ke tembok hingga terjatuh dan kemudian di injak-injak hingga pingsan.

Melihat kejadian tersebut, istri majikan mencoba melerai dan menghentikan, namun sayang upaya tersebut gagal karena ia pun turut dipukuli, demikian dikatakan oleh Yuni, teman kerja Ratini melalui HP kepada keluarga Ratini. Lebih jauh TKW asal Dusun Cibanteng, Desa Mulyajaya, Kecamatan Kutawaluya, ini menjelaskan bahwa saat itu ia melihat secara langsung kejadian tersebut. Ketika Naif Muhammad memukul istrinya, ia mengatakan saya ini tentara gila. Secara spontanm Yubi kemudian menghubungi pihak Agen Askanani namun pengaduannya tidak tidak ditanggapi, agen Askanani malah menyalahkan korban.

“Padahal saya sudah ngotot, kalau tidak percaya saya ada foto kejadiannya” jelas Yuni. Penyebab kejadian tersebut sebenarnya sederhana, yaitu anak majikan menangis rebutan bola dengan saudara sepupunya, lalu majikan langsung mendatangi Ratini dan kemudian memukulinya hingga babak belur. Menyikapi kasus tersebut, kakak kandung korban, Karnawi (35), langsung menghubungi sponsor yang memberangkatkan adinya tersebut, Daspan, untuk meminta pertanggungjawaban perlindungan.

Ia dijanjikan untuk menemui Daspan di rumahnya pada pukul 07 pagi, Jum’at (29/10) lalu. Tuntutan kepada sponsor itu ia lakukan karena untuk mengadu ke instansi pemerintah. "Harus ada poto copy paspor dan poto copy perjanjian kerja, sedangkan kami tidak dikasih itu. Namun sayangnya ketika saya datang ke rumah Daspan, Istrinya mengatakan Daspan tidak ada dirumah, padahal saya yakin Daspan ada dirumah, karena sebelum masuk, pembantunya bilang Daspan ada," sesal Karnawi.

Lebih lanjut Karnawi juga menyesalkan sikap istrinya yang tidak mau menandatangani surat pernyataan perekrutan di atas materai, sebagai bukti bahwa Ratini binti Wartam diproses secara legal. "Ini kan menyusahkan kami, sudah mah agennya tidak mau bantu, pengaduan ke pemerintah harus ada bukti, sponsor juga lepas dari tanggungjawabnya," keluhnya dengan nada tinggi. Di tempat terpisah ketika dikonfirmasi, Minggu (1/11), Kepala Desa Ciparagejaya H Ikin Sodikin mengatakan, pihaknya akan menyelidiki mengenai kasus tersebut.

Ke depan, pihaknya akan menerbitkan peraturan desa tentang perlindungan TKI dari Desa Ciparagejaya, di mana salah satu klausulnya mewajibkan kepada sponsor untuk menyerahkan surat tugas dari PJTKI nya dan juga menyerahkan dokumen identitas dasar TKI seperti poto kopy paspor dan poto copy perjanjian kerja sebagai upaya melindungi TKI dari Ciparagejaya sejak dini. "Peraturan ini untuk meminimalisir beredarnya sponsor ilegal yang sering merugikan TKW. Jadi setiap warga yang ingin menjadi TKW harus melalui desa," pungkasnya. (asy)

PMII Masih Diskusi Gender

PARA mahasiswa saat berdiskusi di Telagasari.

TELAGASARI, RAKA - Keterlibatan perempuan di ruang-ruang strategis di Karawang dinilai masih minim. Padahal Karawang memiliki banyak perempuan yang memiliki potensi untuk terus dikembangkankan. Karenanya, pemerintah harus lebih memperhatikan perempuan, agar potensi tersebut bisa dimaksimalkan. Sekretaris Korp PMII Putri (Kopri) Desi Harpianty, Minggu (1/11) sore, menuturkan lah itu. Dilanjutkannya, dia melihat, belum ada program dari pemerintah daerah untuk memberdayakan potensi perempuan, sehingga potensi perempuan belum tergali secara utuh.

Saat ini, katanya, perempuan-perempuan hanya memenuhi ruang buruh pabrik dan jarang yang menempati tempat yang lebih strategis dari itu. Padahal jika dimaksimalkan potensi perempuan bisa lebih berkembang dan tentunya akan memberikan kontribusi positif terhadap daerah. "Terkadang di pabrik juga perempuan suka mengalami diskriminasi. Harusnya potensi perempuan harus lebih dikembangkan lagi," paparnya.

Menurutnya, potensi perempuan harus lebih dimaksimalkan jangan hanya menjadi buruh pabrik. Dia berharap, pemerintah bisa membuat program untuk perempuan agar perempuan yang ada, bakatnya bisa tergali dan dapat tersalurkan. "Jika demikian, maka kesejahteraan masyarakat pun akan bertambah. Program pemerintah harus dapat menyentuh secara langsung kepada perempuan sehingga perempuan Karawang pun bisa lebih maju," harapnya.

Berbeda dengan Desi, Ketua Umum PMII Cabang Karawang Agus Sopyan mengatakan, pemerintah baik itu eksekutif maupun yudikatif, harus lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Khusus untuk DPRD, dalam kepemimpinannya lima tahun ke depan, harus dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat Karawang yang saat ini masih belum terangkat seara maksimal. "Hari ini, rakyat memerlukan bukti bukanlah janji. Sekarang waktu yang tepat untuk merealisasikan janji anggota dewan saat kampanye dulu," paparnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, pemerintah juga harus lebih peka pada setiap permasalahan yang dialami oleh masyarakatnya. Menurutnya, saat ini banyak ekplorasi alam yang merugikan masyarakat, hal tersebut harus segera dihentikan. Selain itu, lanjutnya, hasil reses anggota dewan beberapa waktu lalu harus dapat direalisasikan dengan maksimal. "Supaya masyarakat merasa puas atas kinerja anggota dewan dan kepercayaan mereka tetap ada. Kepentingan rakyat harus lebih diutamakan," paparnya. (asy)

Semangat Demokrasi Warnai Forum BPD Rawamerta

PEMUNGUTAN SUARA: Pemungutan suara untuk pemilihan Ketua FK BPD di ruang pertemuan Kantor Desa Pasirkaliki, Kecamatan Rawamerta. Kegiatan ini menyusul pembentukan struktur pengurus FK BPD Kecamatan Rawamerta, Sabtu (31/10) kemarin.

RAWAMERTA,RAKA - Semangat demokrasi menjadi topik yang dikupas saat pembentukan struktur FKK BPD Kecamatan Rawamerta, Sabtu (31/10) kemarin. Pembentukan tersebut digelar di Ruang Pertemuan Kantor Desa Pasirkaliki, Kecamatan Rawamerta. Pasalnya, pembentukan akan terus dilakukan menyeluruh se Kabupaten karawang.

Berdasarkan Pantauan RAKA, Pembentukan FK BPD di hadiri Kabag Pemdes Ridwan salam, Dewan Penasihat FK BPD kab. Karawang M. Tamjid A.B, Bendahawra Fk Kab. Karawang Burhanudin, Sekertis FK BPD kab. Karawang Leklih Jajuli sebagai moderator pembentukan Ketua FK BPD terpilih untuk Kecamatan Rawamerta, Drs. Endang dan wakilnya Wawan Darmawan.

Dalam pembentukan tersebut, seluruh pengurus FK BPD dan Muspika se Kecamatan Rawamerta hadir sebagai pemberi suara untuk menetapkan ketua dan wakil terpilih FK BPD Rawamerta. Menurut ketua terpilih FK BPD Kecamatan Rawamerta, Drs Endang kepada RAKA, ditemui usai pembentukan.

Proses pemilihan ketua FK BPD kecamatan memang diharuskan melalui cara yang demokrasi. "Meski antara masing masing pengurus FK BPD Desa se Kecamatan Rawamerta telah memiliki hubungan kedekatan. Namun, tidak berarti pada pemilihan ketua FK BPD kecamatan bisa di tetapkan dengan sistem penunjukan kepada salah seorang yang di anggap pantas, "katanya. Lebih dalam dijelaskan, lanjut Drs Endang, dengan pemilihan yang berlangsung secara demokrasi dan transparan.

Sebagai ketua terpilih tentunya akan termotivasi untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan para pengurus, lebih koperatif selain akan terjaga dari tuduhan yang negatif."kepercayaan yang diberikan para pengurus akan memberikan motivasi lebih kepada seorang ketua yang dipilih agar bisa menjalankan tugas sesuai amanah, "tegasnya. Dipaparkannya, setelah pembetukan tersebut, dalam waktu dekat pihaknya akan secepatnya mengajak para pengurus se Kecamatan Rawamerta untuk mengelar rapat kerja. (get)

Pesta Miras Pelajar Kutawaluya Digerebek

KUTAWALUYA,RAKA - Sebanyak 5 pelajar SMP, SMK di wilayah Kecamatan Kutawaluya di gerebek Polisi Rengasdengklok saat menggelar pesta miras (minuman keras) di Dusun Karang Anyar, Desa Kutakarya, Kecamatan Kutawaluya, Sabtu (31/10/2009) pukul 10.15 WIB.

Menurut keterangan yang dihimpun beberapa warga yang sudah mengeluhkan kelakukan para pelajar tersebut, Pesta miras tersebut sudah sering kali dilakukan dan didalangi oleh salah seorang preman setempat. Pada penggrebegan tersebut ada beberapa pelajar yang berhasil melarikan diri dari kejaran para petugas. Dari hasil penggerebekan ini, menurut salah seorang petugas Polsek Rengasdengklok yang menolak menyebutkan identitasnya kepada RAKA, dilokasi.

Polisi berhasil menyita puluhan botol miras yang diambil langsung dari penjualnya, ini setelah beberapa siswa menunjukan warung tempat mereka membeli miras. "Miras ini hasil pengembangan dari para pelajar yang terjaring rajia," katanya. Dijelaskannya, Siswa yang tertangkap akan diberi sanksi oleh pihak sekolah dan pengarahan dari polisi untuk tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan preman yang mengajak para pelajar tersebut masih diburu polisi.

Diketahui, para siswa itu menenggak miras disaat jam pelajaran sekolah berlangsung, mereka memilih lokasi yang dianggap aman, yaitu di rumah kosong yang berdekatan dengan sekolah." Untuk membeli miras ini, mereka iuran bareng, termasuk 'memalak' siswa lainnya, "terangnya. Dengan kejadian ini, diharapkan pihak sekolah agar meningkatkan pengawasan terhadap para pelajar. Sebaliknya, orang tua siswa dan masyarakat berharap polisi terus merajia warung-warung yang menjual miras. Penggerebekan ini digelar atas investigasi dan laporan warga setempat. (get)

27 Rumah Dusun Sukamulya Diterjang Abrasi

CILEBAR, RAKA - Sebanyak 27 KK (Kepala Keluarga) Dusun Sukamulya, Desa Pusaka Jaya Utara, Kecamatan Cilebar yang terkena musibah abrasi ditengok Dinas Sosial Kabupaten Karawang, (31/10) kemarin. Pada kesempatan itu, Dinsos Karawang juga menyerahkan beberapa bantuan sederhana. Berdasarkan pantauan RAKA, Dinsos menurunkan bantuan sembako untuk masyarakat melalui kantor desa. Bantuan itu, hanya bersifat sebagai penanganan pertama bagi korban bencana abrasi.

"Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami. Sebab, sejak sepekan lalu kepala keluarga kami tidak bisa menjalankan pekerjaan sehari hari. Dan itu, membuat kami kesulitan membeli sejumlah kebutuhan hidup karena tidak memiliki dana. Kami harap bantuan yang pertama kali ini bisa terus berlanjut hingga bencana tuntas ditangani pemerintah pusat,"harap seorang warga Dusun Cikatet Rt 02/12, Desa Pusaka Jaya utara, Fery (34) kemarin di kediamannya.

Menurut feri, Dinsos diharapkan ke depannya bisa cepat tanggap terhadap kondisi masyarakat di wilayah pantai karawang setelah melihat keadaan yang sebenarnya terjadi seperti yang telah dikabarkan oleh barbagai media. "Dengan bantuan ini, kami sangat merasakan bentuk kepedulian Pemda Karawang terhadap masyarakatnya. Artinya, perasaan warga bahwa perhatian dari pemkab pilih kasih itu tidak benar. Namun begitu, kami berterima kasih pada pemerintah yang sudah respon melalui Dinas Sosial memberikan bantuan kepada masyarakatnya yang kena musibah abrasi,"ungkapnya.

Diketahui menurut Kepala Desa Pusaka Jaya Utara, Warman Abdurahman. Abrasi di Desa Pusakajaya Utara ini menggerus pesisir pantai sepanjang 1 km, gelombang besar menerjang pemukiman setempat hampir setiap bulan, beberapa rumah gubuk dan permenen banyak yang ambruk, sebagian warga mengungsi dan sebagian lagi bertahan dengan kondisi yang mengenaskan. "Selain masukan dari kami mungkin masukan dari Dinsos karawang bisa mendorong pemerintah pusat mempercepat penanganan bencana abrasi, "terangnya. (get)

Maling Motor Masih Mengincar Warnet di Kecamatan Rengasdengklok

BONGKAR RUMAH: Warga Desa Pusaka Jaya Utara tengah membongkar rumahnya untuk secepatnya mengungsi agar tidak lagi di hantui abrasi.

RENGASDENGKLOK, RAKA - Terkait maraknya kasus pencurian sepeda motor ditempat usaha warnet di Kecamatan Rengasdengklok, para pengusaha warnet menggelar strategis pengamanan. Termasuk menempatkan dirinya sebagai keamanan warnet yang dikelolanya.

Seperti dilakukan pengelola warnet Mini di Jalan Cikangkung, Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Eeng (55) kepada RAKA, Minggu (1/11) kemarin. Dalam satu bulan ini pihaknya mendengar telah terjadi pencurian sepeda motor di dua tempat ibadah. "Satu motor di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Dusun Bojong dan satunya lagi di Gereja depan PLN Rengasdengklok Dusun Bedeng.

Maka dari itu, kami menyediakan parkiran khusus sepeda motor bagi para pelanggan yang sangat terjaga dari tindakan aksi pencurian, "terangnya. Dijelaskannya, para pewarnet yang berkunjung dari semenjak pertama kali tempat usaha'warnet mini' di buka. Belum pernah sekalipun merasa khawatir dengan kendaraanya. Sebab, setipa tepat usaha sudah seharusnya memberikan pelayanan kenyamanan dan keamanan yang terjamin kepada pelanggan.

"Seperti ditempat kami, semenjak pertama kali di buka kami telah merancang tempat parkiran khusus ini. Selain berada di dalam ruangan juga berada dekat dengan pewarnetnya. Jadi selain kami yang mengawasi para pemilik kendaraanpun bisa mengawasi sendiri keberadaan kendaraanya, "tandasnya. Lebih dalam dipaparkanya, lanjut Eeng, Untuk kenyamanan dan keamanan pelangan adalah modal yang harus bisa menjadi ikon sebuah tempat usaha selain fasilitas yang lengkap dan terjamin.

"Fasilitas di tempat usaha kami selain banyak pilihan yang bisa digunakan para pelanggan. Kepuasan pun bisa didapatkan dengan perlengkapan yang serba original dan kenyamanan tempat bermain komputer. Untuk kemanan, kata Dia, kami telah bekerja sama dengan keamanan setempat dan semakin diperketat dengan cara menyediakan tempat parkiran yang terjaga, " ungkapnya.(get)

Pakis Terbangkan Haji Infak

PAKISJAYA,RAKA - Tiga orang terpilih calon haji dari infak dan shodakoh di Pakisjaya dipastikan terbang ke tanah suci 16 Nopember 2009 pukul 16.00 WIB. Ketiganya diberangkatkan dari Yayasan Purwakarta di kloter 70 gelombang II. Calon haji ini diberangkatkan semua warga Pakisjaya hasil dari infak Rp 12 ribu/tahun.

Walimatussafar pemberangkatan haji melalui dana infaq shodakoh tahun 2008 oleh IPHI Kecamatan Pakisjaya dilaksanakan di halaman Polsek Pakisjaya, Minggu (1/11/2009) pukul 10.30 WIB. Pada kesempatan itu, Heri Paryono didampingi Ketua IPHI Pakisjaya H. Ayat Ihayat memberikan uang 'kadeudeuh' Rp 2 juta bagi keluarga calon haji yang ditinggalkan.

Sebelumnya, hasil infak dan shodakoh berhasil mengumpulkan dana untuk 1 kuota yaitu untuk Rohani (32) warga RT 12/03, Desa Telukjaya yang terpilih saat 'lounching' haji gratis Selasa 5 Agustus 2008 lalu. Kemudian, dua kuota lagi dari sumbangan donatur. Dan yang mendapatkannya yaitu Kapolsek Pakisjaya, Hermawan juga guru ngaji Ust. Mustopa.
Dana 1 kuota yang didapatkan Kapolsek Pakisjaya ini dari sumbangan tokoh masyarakat Cibuaya, H. Anawi. Sedangkan Ust. Mustopa mendapat biaya haji gratis dari Camat Pakisjaya Drs. Heri Paryono.

Camat sengaja menghibahkan pergi haji gratis pemberian dari seorang pengusaha Jakarta bernama Muhammad Faidzin kepada Ust. Mustopa. Ketiganya barangkat tahun ini mengingat tahun lalu kehabisan kursi pesawat untuk pergi haji. Diketahui, pengumpulan dana infak dan shodaqoh berlangsung sejak Maret hingga Agustus 2008. Infak ini dikumpulkan dari 3.500 peserta infak dan shodaqoh pemberangkatan haji warga Pakisjaya. Hanya Rp 12 ribu/tahun, tiap peserta memperoleh kesempatan pergi haji.

Gagasan Camat Drs. Heri Paryono ini dianggap sukses dan merupakan cikal bakal pemberangkatan haji melalui infak dan shodaqoh pada tahun-tahun mendatang. Dan ternyata, program ini tidak mudah dilakukan, karena selama proses pelaksanaanya banyak yang beranggapan salah dan pesimis juga tidak memahami tujuan gagasan Drs. Heri Paryono. "Kalau IPHI tidak berjuang keras, pelaksanaan ini tidak akan terwujud," kata Heri dalam sambutannya. (get)

Telkomsel 'School Community' Perluas jaringan

PERLUAS JARINGAN: Kegiatan School Community di SMK Muhammadiyah Kota Baru yang digelar Telkomsel. Melalui kegiatan ini Telkomsel berusaha memperluas jaringan hingga kalangan remaja dan mahasiswa.

kARAWANG, RAKA -
Telkomsel melalui School Community, berhasil perluas jaringan dikalangan remaja. Program dengan tarif serba murah dan hiburan yang ditawarkan Telkomsel, menjadi magnet para remaja untuk bergabung dalam komunitas tersebut.

"Untuk lebih memperkuat jaringan, Telkomsel dalam waktu dekat ini akan menyediakan hot spot di sekolah dan kampus yang sudah bergabung dalam school comunity," ungkapkan koordinator Tim Community dan Segemented wilayah Purwakarta, Karawang dan Bekasi Iwan Hermawan, Sabtu (30/10) siang disela acara school community di SMK Muhammadiyah Kota Baru.

Dijelaskan Iwan, sebelumnya Telkomsel memberikan sumbangan berupa komputer dan fasilitas internet dari Telkomsel Flash. Saat ini Telkomsel mau mempromokan internet murah ke sekolah dan kampus. Bahkan kita juga akan menyediakan hot spot di lingkungan sekolah maupun kampus, dan Telkomsel yang menanggung semuanya, mulai dari pemasangan maupun pembayaran penggunaan internet.

Syarat bagi sekolah dan kampus yang akan dibuatkan hot spot, minimal sekolah tersebut harus mempunyai 500 member. "Untuk menjadi member School Community, tidak harus pelajar atau mahasiswa. Anggota keluarga atau teman pelajar dan mahasiswa pun bisa menjadi member. Tahun 2010, dipastikan sudah terpasang sebanyak 120 hot spot diseluruh sekolah dan kampus di tiga Kabupaten tersebut. Kami berharap, dengan program-program yang diluncurkan, bisa menambah jumlah anggota member school community," tuturnya.

Adapun keuntungan dan kelebihan yang ditawarkan kepada pelanggan telkomsel, lanjut dia, yakni bagi siswa pelanggan Telkomsel pengguna kartu prabayar AS, jika sekolah sudah terdaftar menjadi school community maka siswa sekolah yang tergabung ini dan menggunakan kartu AS bisa memanfaatkan sms dan telepon murah kesesama school community telkomsel, yakni sms hanya 50/sms ke sesama dan telepon murah hanya dengan Rp 8/detik.

Acara School Community yang digelar di lingkungan SMK Muhammadiyah Kota Baru, yang dimeriahkan oleh Sigit (Base Jam), berhasil menyedot perhatian pelajar dilingkungan sekolah tersebut. Menurut Iwan, kehadiran Sigit, merupakan salah satu promo dalam bentuk hiburan. "Selain promo tarif murah, kamipun selalu mengadakan hiburan. Bahkan kami juga selalu memberikan support kepada sekolah yang menjadi member, dalam bentuk sponsorship," ungkapnya.

Kepala sekolah SMK Muhammadiyah Kota Baru Ir. Dede Setiabudi, mengatakan acara School community yang digelar Telkomsel merupuakan wujud kerjasama antara sekolah dengan pihak Telkomsel. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Telkomsel yang sudah mengadakan acara ini di SMK Muhammadiyah, sehingga anak-anak mendapatkan hiburan setelah mereka melewati ujian middle semester. Kami berharap kerjasama ini bisa terus berlanjut," katanya. (psn)

Asap Panas Mengepul di Pangkalan, Hektaran Lahan Pertahian Terancam Tandus

ASAP PANAS: Petani Desa Taman Mekar tetap menggarap sawahnya disela-sela asap panas yang mengepul dari pabrik PT KPPS.

KARAWANG, RAKA - Meski sudah di demo oleh dua warga Desa Taman Mekar, Kecamatan Pangkalan dan Wanajaya Kecamatan Telukjambe Barat, aktifitas PT. KPSS masih berjalan seperti biasa.

Berdasarkan pantauan RAKA, polusi yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat baja tersebut masih mengepul. Bahkan kepulan asap tersebut sangat terasa panas, meski dari jarak lima puluh meter. Akibatnya padi yang ditanam dihektaran lahan pertanian disekitar pabrik tidak tumbuh maksimal. Hal itu, tentu saja dikeluhkan oleh petani yang menggarap lahan disekitar pabrik.

Anim (46) salah seorang petani dari Desa Wanajaya Kecamatan Telukjambe Barat mengaku kesal kepada PT. KPSS. Ia mengatakan, seharusnya ketika warga melakukan unjuk rasa, PT. KPSS segera melakukan perubahan. "Saya benar-benar tidak mengerti jalan pikiran pabrik itu. Sudah tahu warga kesal dengan aktifitasnya yang mengganggu, tapi kenapa tidak juga berubah. Apakah mereka tidak takut kalau warga sudah kehilangan kesabaran lalu bertindak yang tidak-tidak. Saya mohonlah kepada PT. KPSS agar segera menanggapi keluhan warga.

Lahan yang saya garap, meski tidak luas, hanya setengah hektar, namun dari lahan itulah saya dan keluarga bisa hidup. Sekarang padi nya saja tidak bisa maksimal tumbuhnya, itu berarti pada panen nanti saya akan mengalami kerugian. Taruhlah, misalkan dalam setengah hektar biasanya mendapatkan 3 ton, mungkin nanti hanya 1 ton," ungkapnya, Minggu (1/10) siang.

Menurutnya, apabila keluhan warga tidak secepatnya direalisasikan, besar kemungkinan warga akan berunjuk rasa lagi dengan jumlah massa yang lebih banyak. "Keluhan warga sudah jelas dan itu berdasarkan hasil pengecekan lapangan tanggal 15 oktober 2009 oleh tim dari Desa Tamanmekar dan Kecamatan Pangkalan. Isinya menuntut agar cerobong asap pabrik segera diperbaiki dan ketinggiannya ditambah sesuai dengan aturan yang berlaku," ucapnya.

Hal ini, lanjut dia, agar lahan pertanian disekitar pabrik tidak rusak oleh panasnya polusi yang dikeluarkan, selain kesehatan warga yang terganggu. Lalu tingkat kebisingan pabrik lebih diminimalisir, memperhatikan segala bentuk permohonan bantuan untuk kepentingan umum, limbah batubara dan limbah cair agar tidak mencemari lingkungan sekitar.

"Mungkin semua yang datang kesini bisa mendengar begitu bisingnya suara pabrik, hingga kami sangat terganggu. Selain itu kami meminta agar PT. KPSS menggunakan tenaga kerja pada masyarakat setempat yang sesuai dengan kemampuannya, dan apabila ada penduduk sekitar perusahaan jatuh sakit yang disebabkan oleh polusi perusahaan agar biaya perngobatan dibantu oleh perusahaan. Sekali lagi saya mengharapkan agar keluhan kami bisa segera ditanggapi dan dilaksanakan oleh PT. KPSS," tandasnya.

Selain tuntutan yang disebutkan berdasarkan temuan aparat desa dan kecamatan, Anim mengatakan, keberadaan PT. KPSS mengakibatkan saluran air yang mengairi hektaran sawah menjadi terganggu. "Kalau mau mengairi sawah disini, ya harus menggunakan penyedot air. Sebab semenjak pabrik itu berdiri, aliran air menjadi terganggu, karena terjadi penyempitan saluran air. Kalau terus dibiarkan, para petani disini bisa kehilangan lahan garapannya. Bahkan yang kami takutkan, warga disini banyak yang penyakitan," katanya.

Ia mengrapkan agar Pemerintah Kabupaten Karawang bisa melakukan tindakan kepada PT. KPSS. "Satu-satunya harapan masyarakat apabila keluhannya tidak ditanggapi oleh pengusaha pabrik, yaitu adanya keberanian dari Pemkab Karawang untuk melakukan tindakan. Kita lihat saja, apakah pemerintah lebih mendukung masyarakat atau pengusaha," tandasnya. Hal sama dikatakan Uus (32) salah seorang petani. Ia mengaku, untuk mengairi sawahnya, ia memerlukan mesin penyedot air.

Sebab sempitnya saluran air membuat pasokan air ke sawahnya menjadi berkurang. "Kalau dulu tidak perlu mesin penyedot, karena saluran air besar dan tidak ada hambatan. Terus terang, akibat harus menggunakan penyedot air, saya harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp. 50 ribu perhari agar lahan saya bisa terairi," tandasnya yang mengaku warga Desa Taman Mekar. Namun sampai berita ini diturunkan, PT. KPSS belum bersedia dimintai keterangan menganai tuntutan warga dua desa tersebut. (psn)

Pencak Silat Gaya Koncara FM di Telukjambe Barat

PENCAK SILAT: Diantara warisan budaya sunda yang tertinggal adalah Seni Pencak Silat. Warisan ini sampai sekarang masih hidup ditengah masyarakat.

TELUKJAMBE, RAKA – Radio komunitas PPK-IPM bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Koncara 107,7 FM, kembali memperkokoh eksistensinya untuk turut ikut melestarikan seni budaya Sunda. Terutama seni warisan leluhur yang sedang terancam punah. Mulai dari Ajeng, Tanji, hingga Celempungan, secara berlaka menjadi program rutin bulanan sebagai acara live.

Sabtu (31/10) malam, radio yang bermarkas di Dusun Pangasinan Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat ini menghadirkan seni Pencak Silat. Pengisi acara didatangkan dari lingkung seni Purwa Kencana Bobojong Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur. Ada 70 orang binaan lingkung seni ini diterjunkan semua.

“Kami sudah puluhan tahun tetap mempertahankan seni pencak silat. Memang seni jenis ini hampir punah. Sampai sekarang sangat sedikit yang masih tetap concern mengembangkannya. Kendati kami jarang ikut di ajang olahraga prestasi, tapi event seni tidak pernah dilewatkan untuk turut serta. Sebab kami lebih fokus ke seninya, dibanding hanya sebagai olahraga. Kami juga ikut di PPSI (Persatuan Pencak Silat Seluruh Indonesia -red),” tutur Pimpinan Purwa Kencana, E. Junaedi.

Ia juga merasa sangat apresiatif ketika radio komunitas Koncara FM ikut membantu melestarikan dengan membuka acara khusus live show pergelaran seni budaya Sunda. Diakui dia, media sangat membantu bagaimana agar seni warisan leluhur tetap lestari. Minimal, ikut mengangkat kembali seni budaya Sunda. Khusus bagi radio komunitas seperti Koncara FM. Dirinya juga berharap agar acara-acara sejenis terus dipertahankan. Malah kalau bisa jam tayangnya diperbanyak.

Sementara itu, Pimpinan Koncara FM, Agus Tohaeri, menjelaskan, sebagai radio komunitas pihaknya merasa berkewajiban turut melestarikan keberadaan seni budaya Sunda, terutama yang ada di sekitar jangkauan radionya yang terbatas itu. Selain ikut pula menyuguhkan program-program penyuluhan pendidikan lainnya. Termasuk melakukan pembinaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Keberadaan kami selalu mengedepankan rasa kekeluargaan dan kebersamaan demi membangun daerah. Tidak jauh-jauh, ruang lingkup kami yang terbatas tapi tetap menggelorakan semangat berkarya bagi pembangunan Karawang yang menjadi program pemerintah. Keberadaan kami juga bisa membantu memberi ruang bagi generasi muda di sini yang memiliki bakat penyiar sebagai hoby. Karena kami bukan radio komersial. Ya sebatas komunitas,” tandas Agus. (vins)

Penggali Tanah Untuk Bahan Genteng di Desa Pamoyanan

PENGGALI TANAH: Aktivitas para penggali tanah di areal persawahan untuk bahan genteng di Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered. Hampir sebagian masyarakat setempat menjadi kegiatan ini sebagai mata pencarian utama. (nos)

Melongok Bendungan Jati Luhur (3), PJT II Dinilai Mengabaikan PDAM

HUBUNGAN PJT II dan PDAM kian hari makin tidak mengenakan. PJT II sebagai perusahaan BUMN dinilai telah mengabaikan PDAM sebagai perusahaan BUMD yang selama ini melayani masyarakat soal pengadaan air bersih.

Tudingan PJT II mengabaikan PDAM semakin mencuat menyusul sikap PJT II menjual air bersih kepada 400 KK masyarakat Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur. Bila PJT II melakukan penjualan dan pelayanan air bersih kepada masyarakat maka sama artinya dengan menyaingi PDAM, jika ini di biarkan kemungkinan kontribusi PAD dari PDAM untuk Purwakarta tidak akan bertambah.

"BUMN dan BUMD itu memiliki kewenangan masing-masing, dan kedua harus saling menghormati, jika PJT II sebagai perusahaan BUMN menjual air bersih maka itu sama artinya dengan membuka usaha yang menyaingi PDAM, jika ini di biarkan maka PDAM tidak akan pernah maju dan bahkan bisa saja akan kontribusi terhadap PAD nya untuk Purwakarta bisa menurun ," ujar sekjen Triloka Tarman Sonjaya.

Menurut Tarman, dalam PP RI No:82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air menyebutkan bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga air menjadi modal dasar dan faktor utama pembangunan.

Air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya, untuk melestarikan pungsi air perlu di lakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis.

"Berkaitan dengan kualitas air waduk Jatiluhur yang saat ini kondisinya sangat memperihatinkan, dimana kualitas air sangat menurun dan sudah tercemar oleh limbah di antaranya oleh sisa pakan ikan yang di budi dayakan oleh petani ikan dengan cara kolam jaring apung. Berarti pelaksanaan perundang-undangan ini masih jauh dari kenyataan, "ujarnya.

Tarman menambahkan, menurut perundang-undangan yang ada menyebutkan juga bahwa pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang di inginkan sesuai peruntukannya, untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiah.

"Sehubungan dengan aturan yang tertuang dalam PP 82 tahun 2001 ini kualitas air dari Jatiluhur yang di jual langsung kepada masyarakat ini terlebih dahulu harus di perhatikan aspek kebersihan dan kelestarian lingkungannya, karena pengelolaan air ini harus sesuai dengan pasal 2 ayat 1 yang tertuang dalam PP yang sama yakni pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air harus di selenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem serta keterpaduan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di lakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi," ujarnya.

Sementara terkait penjualan air bersih oleh PJT II belum mendapat reaksi apapun dari tubuh PDAM, seakan-akan mereka enggan memberikan komentar apapun. "PJT II itu hanya menyediakan air baku, semantara PDAM adalah perusahaan BUMD yang memiliki kewenangan untuk menjual air bersih, tetapi saya tidak ada kewenangan untuk menjawab itu, sementara dirut PDAM Dadang Saputra sedang ada tamu," ujar karyawan PDAM. (habis/sep)

Kualitas Guru di Kab Purwakarta Harus Digenjot

PURWAKARTA, RAKA - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Purwakarta meminta agar forum Kelompok Kerja Guru dan Kepala Sekolah di Kabupaten Purwakarta bisa eksis dan berkiprah dalam menggenjot mutu para pendidik. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kab Purwakarta Makbul Hidayat kepada RAKA mengatakan itu.

Dijelaskannya, sedianya kelompok kerja guru dan kepala sekolah tersebut bisa lebih memacu mutu pendidik dalam mendesain kemampuan profesional guru di sekolah. Sehingga berdampak terhadap penjaminan mutu pendidikan di Purwakarta yang berpengaruh positif terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan pendidikan nasional. "Ini berlaku bagi semua forum atau kelompok guru di kab Purwakarta dari jenjang SD/SMP/SMA/SMK/MAN/Mts dan sebaginya," ucap Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Makbul Hidayat.

Disebutkannya, upaya tersebut sedianya bisa distimulus dari aktivitas rutin forum atau kelompok musyawarah guru yang sangat bervariasi, antara lain: penyiapan silabus, bahan ajar, metode, penilaian proses dan hasil belajar, lembar kerja, dan pengembangan alat peraga. "Intensitas kegiatan forum-forum dimaksud diharapkan bisa lebih mengembangkan terwujudnya pendidik yang bisa mengembangkan pembelajaran yang bermutu," katanya.

Karenanya, tambah Makbul, secara makro pengalaman empirik intensitas kegiatan forum ini perlu dilakukan optimum oleh para pengurus baik dari sisi manajemen maupun program pemberdayaan termasuk perhatian dan kontribusi terhadap profesi. "Meskidemikian, dalam prosesnya kami yakin dengan hal ini (intensitas kegiatan forum,red)) pendidik yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas maupun fasilitas belajar bisa dihasilkan secara memadai nantinya dan berujung pada ke profesionalitasan pendidik," ungkapnya.

Terpisah, praktisi pendidikan lokal di Purwakarta Wawan Ridwan memahami bila setiap usaha peningkatan profesionalisme guru dalam pendidikan tidak akan bermakna tanpa disertai penyediaan sarana dan prasarana. Dikatakan, tanpa hal tersebut beberapa kesulitan bakal tentu akan mengganjal upaya pendidik. "Karenanya, guru sendiri dituntut memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang terstandar sesuai dengan tuntutan profesinya sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran secara menyenangkan, bermakna, kreatif dan inovatif," jelas Wawan.

Meskidemikian, Wawan memandang bila dalam konteks ini keberadaan forum guru dan kepala sekolah maupun lainnya dinilai sangat strategis dalam meningkatkan mutu kesiapan guru dalam pembelajaran. " Konskuensi logis dari upaya forum tersebut adalah perlunya dukungan dari semua pihak termasuk didalamnya masalah pendanaan yang memadai. Karenanya, pemerintah melalui pihak terkait perlu berupaya menyalurkan dana pemberdayaan forum," tutupnya. (rif)

Dinkes Purwakarta Tak Menahan Uang Jamkesda, Anne: Dana Sudah Ada di DPKAD


PURWAKARTA, RAKA
- Kepala Dinas Kesehatan Purwakarta dr Hj Anne Hediana kepada wartawan mengatakan, Dinas Kesehatan tidak mungkin menahan-nahan uang Jamkesda. Tidak ada unsur kesengajaan dinas kesehatan menghambat pencairan klaim dana Jamkesda, melainkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) program Jamkesda belum jelas.

Sehingga dikhawatirkan jika klaim dana itu dicairkan tanpa aturan yang jelas akan menimbulkan masalah. Dan pihak RSUD belum melengkapi persyaratan yang kami minta. "Saya yakin kalau juklak dan juknisnya sudah ada, maka dinas kesehatan tidak akan menahan-nahan lagi dana klaim rumah sakit Bayu Asih. Hanya saja memang ada salah satu persyaratan dari pihak RSUD belum di lengkapi sehingga kami belum bisa mencairkan dana tersebut, tetapi secepatnya akan saya bicarakan dengan bagian yang menangani itu, " ujarnya.

Sementara itu menjawab pertanyaan tentang di mana uang tersebut di simpan, Hj Anne mengatakan bahwa dana tersebut kini sudah ada di DPKAD, hanya saja alurnya lewat Dinkes. "Uangnya sudah ada di DPKAD, hanya saja memang alur pencairan dana tersebut harus melwati Dinkes, jika pihak RSUD Bayu Asih sudah bisa melengkapi persyaratannya maka uang tersebut sudah bisa di cairkan," ujarnya.

Sementara itu, Dirut RSUD Bayu Asih Syarifudin Yunus melalui telepon genggamnya membantah jika pihaknya belum melengkapi persyaratan yang diminta Dinkes mengenai pencairan dana Jamkesda. "Pihak RSUD Bayu asih sudah melengkapi persayaratan yang di minta. Dan Kepala Dinkes harus mengecek kembali perihal persyaratan yang di ajukan kepada bawahannya yang menangani persayaratan itu. "Siapa bilang kami belum melengkapi persayaratan tentang pencairan dana Jamkesda, dan itu bisa di cek kepada pihak Dinkes yang menangani tentang itu," kata Syarif.

Sementara Himpunan Keluarga Ojeg Purwakarta (HKOP) meminta pihak terkait menemukan solusi perihal belum cairnya klaim dana jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kinerja rumah sakit, sehingga imbasnya jeleknya langsung dirasakan warga miskin. Ketua HKOP Purwakarta Robian Taufik kepada RAKA mengatakan, saat ini pelayanan kesehatan RSUD Bayu Asih terhadap masyarakat miskin kurang maksimal. Adanya persoalan tentang pencairan dana jamkesda di khawatirkan akan berpengaruh buruk kepada masyarakat.

"Sebagai masyarakat kami membutuhkan pelayanan kesehatan yang baik dari pihak terkait salah satunya kepada RS Milik pemerintah Purwakarta seperti RSUD Bayu Asih. Saat ini kami dengar bahwa klaim dana Jamkesda sebesar Rp 2,3 M belum di bayarkan, sehingga kami takut RSUD tidak akan maksimal melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat pengguna Jamkesda," ujarnya. Jika diamati, lanjut Robian kenapa persoalan administrasi tentang Jamkseda bisa tumpang tindih, hanya karena persoalan persyaratan Dinkes lamban menggelontorkan uang tersebut ke Pihak RSUD.

"Terjadinya persoalan penunggakan dana Jamkesda harus diamati dari awal, Kenapa pencairan dana Jamkesda bisa sampai berlarut-larut, sementara uang yang akan di bayarkan itu ada di mana. Jika uang tersebut itu sudah ada maka secepatnya harus di bayarkan, dan bila uang tersebut tidak ada kami mempertanyakan uang itu di kemanakan, untuk itu Inspektorat harus melakukan pengecekan terhadap kedua instansi itu serta mempertanyakan kenapa persoalan ini bisa muncul, dan jangan sampai masyarakat miskin menjadi korban," katanya. (sep)

Gabah Purwakarta Tembus Target

PETANI Plered kembali menjalankan aktivitasnya menggarap lahan pertaniannya, menyusul musim hujan yang mulai memasuki daerah itu.

PURWAKARTA,RAKA -
Target produksi gabah Kabupaten Purwakarta pada musim tanam 2009 sebanyak 203.879 ton, selain dipastikan dapat tercapai target, juga mengalami kenaikan mencapai sembilan persen dibandingkan dengan produksi tahun lalu.

"Produksi gabah kering panen dipastikan mencapai 222.589 ton," kata Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan Kabupaten Purwakarta, Tri Hartono, belum lama ini. Menurutnya target produksi gabah kering panen Kabupaten Purwakarta sesuai yang dipatok departemen pertanian pada tahun 2009 sebanyak 203.879 ton.

Saat ini saja dari realisasi tanam seluas 37.549 hekatre dengan luas areal yang sudah dipanen baru mencapai 34.049 hektare hasil produksi gabah kering panen sudah mencapai 201.589 ton. Sehingga masih ada sisa panen seluas 3.500 hektare, dengan prediksi produksi mencapai 21.000 ton. Dengan demikian maka hasil produksi seluruhnya diprediksi mencapai 222.589 ton. Produksi gabah tersebut selain melebihi target juga kenaikannya melebihi target yang dipatok departemen pertanian yang hanya lima persen.

Ditambahkan Tri, kenaikan produksi program ketahanan nasional tersebut, salah satunya dipicu oleh kenaikan produksi rata-rata per hektare. Pada 2008 per hektare petani produksi rata-rata setiap hektarnya lima ton. Tahun ini produksi gabah meningkat dengan rata-rata enam ton per hektarnya. Terjadinya kenaikan produksi gabah yang cukup signifikan tersebut, kata Tri ditopang oleh program sekolah lapangan pengelola tanaman terpadu, adanya bantuan langsung benih unggul dan cadangan benih unggul nasional. (ton)

Budi Daya Lele di Sindang Kasih

PURWAKARTA, RAKA - Berkarya bisa dilakukan dengan berbagai cara dan dimana saja. Termasuk halaman rumah sekalipun bisa menjadi ladang usaha. Seperti yang dilakukan warga Kp. Bongas RT 36/11 ini, Desa Sindang Kasih, Kelurahan Sindang Kasih ini. Dia memanfaatkan sisa halaman rumahnya untuk budi daya ikan lele.

Haris nama lelaki ini, merupakan contoh masyarakat yang memiliki kreatifitas di bidang usaha pengembangan budidaya ikan lele.

"Alhamdulillah usaha yang saya rintis Satu tahun yang lalu ini mampu menafkahi keluarga dan menjadi barometer sanak saudara dan beberapa tetangga untuk meningkatkan perekonomiannya. Usaha ini akan sangat berkembang jika saya dan keluarga mendapat bantuan dari pemerintah. Saat ini permintaan pasar semakin meningkat, namun karena keterbatasan tempat dan dana permintaan ini tidak bisa kami sanggupi," terangnya.

Berdasarkan pengalaman yang telah membuktikan usahanya itu akan menjadi peluang yang baik untuk mendongkrak perekonomian khususnya untuk masyarakat di sekelilingya. "Semula saya memanfaatkan sebidang tanah seluas 1200 m persegi milik saudara dengan membangun 4 kolam ikan buatan yang terbuat dari bambu dan lapisi Plastik atau terpal dengan ketinggian 50 cm, Kolam tersebut saya isi dengan benih ikan yang saya telorkan sendiri, dari 4 liter benih ikan lele saya bisa memanen ikan sampai 36 liter. dengan modal awal pembuatan kolam dan penyediaan benih hanya menghabiskan Rp. 3 Juta dengan hasil panen Rp. 3,6 Juta," katanya.

Perjuangan Haris menemui kemudahan karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membuat kolam lagi, dengan keyakinan akan berhasil dia menambah bibit, alhasil panennya pun semakin banyak. "Dari pembenihan yang kedua saya menambah benih dari 4 menjadi 8 liter ikan lele. Alhasil panennya terus bertambah sedangkan konsumen terus berdatangan sendiri, bukan hanya dari Purwakarta, mereka berdatangan dari subang, Karawang, bekasi dan ada juga yang dari Tasik," terangnya. (sep)

Suplai Ganja Pegawai Perhutani Purwakarta Diringkus

PURWAKARTA, RAKA - Pegawai honorer PT Perhutani Kabupaten Purwakarta, Cu (25) dicokok Polisi lantaran ketahuan telah memberikan ganja pada rekannya yang terlebih dahulu dibekuk petugas, Sabtu (31/10) akhir pekan kemarin.

Kepala Kepolisian Resor Purwakarta AKBP Hendro Pandowo melalui Kasatnarkoba Ajun Komisaris Agus Riyadi mengatakan penangkapan terhadap pegawai Perhutani itu berawal dari tertangkapnya AW (26), warga Kelurahan Ciseureuh, Purwakarta dipinggir jalan raya Kapten Halim di Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta. Dari tangan AW petugas mengamankan barang bukti berupa 3 linting ganja.

Kepada petugas, lanjut Agus, Aw mengaku mendapatkan barang haram itu dari Cu pegawai honorer Perhutani Purwakarta. Dari keterangan tersebut, kemudian petugas langsung meringkus Cu dikediamannya di daerah Kelurahan Nagri Kidul, Purwakarta. "Setelah anggota kami menangkap AW diperoleh pengakuan bahwa ganja itu didapatkan dari Cu. Tak lama kemudian, Cu pun langsung kami tangkap dikediamnnya," jelas Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Kasatnarkoba Polres Purwakarta menambahkan, jajarannya juga pada Minggu (1/11) pagi kemarin berhasil menangkap US (34), warga Kampung Parung Dadap, Desa Babakancikao, Purwakarta karena memiliki satu linting ganja. "Us kedapatan membawa satu linting ganja dibalik saku celananya oleh petugas di daerah Cilegong Purwakarta," terangnya.

Agus menambahkan, pihak Kepolisian sedianya akan terus memerangi peredaran narkoba. Diharapkan, dari berbagai refleksi yang sudah dihelat oleh berbagai pihak termasuk Kepolisian bisa menekan bahaya dan peredaran narkoba seminimal mungkin. "Dukungan dari semua pihak akan sangat membantu mengatasi masalah narkoba ini, baik dari mata rantai peredaran maupun bahayanya," ujarnya. (rif)

Warga Gandasoli Tagih Janji Bupati

JALAN RUSAK: Ruas Jalan Desa Gandasoli, Kecamatan Plered yang dalam kondisi rusak berat. Di daerah ini Bupati Dedi sempat menjanjikan perbaikan infrastruktur.

PLERED, RAKA -
Memperbaiki infrastruktur jalan secara menyeluruh adalah bagian dari visi dan janji Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Hal tersebut tidak hanya disuarakan saat dulu berkampanye, tetapi juga telah menjadi bagian dari program Sembilan langkah yang tengah digagasnya saat ini.

Saat ini, dua tahun masa kepemimpinannya, program perbaikan jalan tersebut belum bisa dinikmati oleh masyarakat Desa Gandasoli, Kecamatan Plered. Pasalnya hingga saat ini, jalan yang melintas disepanjang kawasan desa tersebut belum diperbaiki, walaupun kondisinya sudah sangat rusak. Aswan Fahlan (24) Warga Desa Gandasoli Rt 04/01 ketika dihubungi, Minggu (01/11) mengatakan, masyarakat desa gandasoli termasuk dirinya mengharapkan agar jalan di desanya itu bisa segera diperbaiki.

Saat ini, kata Aswan, jalan tersebut sudah rusak parah. Jika dibiarkan akan sangat berbahaya bagi para pengguna jalan, terutama pada malam hari. Karena lampu penerangan jalan hanya mengandalkan cahaya dari lampu rumah warga disekitar pinggir jalan. “Karena perbaikan jalan sudah menjadi janji Bupati Purwakarta dulu yang sering diumbar ketika berkampanye, maka kini saatnya kami (warga, red) menagih janji tersebut,” tegasnya. Warga Desa Gandasoli lainnya adalah Seda Ahmad Ziad (28), ketika dihubungi mengungkapkan, dirinya sangat mengkhawatirkan dengan kondisi jalan didesanya itu.

Sebab tidak hanya jalannya saja, sarana pengairan di pinggir jalan atau drainase-nya pun sudah tidak berfungsi. Hal ini mengakibatkan sering menggenangnya air di atas jalan ketika turun hujan. “Kondisi seperti ini sangat berbahaya, sebab banyak orang yang tidak tahu kalau disana ada lubang, ”tandasnya, sambil mengatakan bahwa tersumbatnya saluran air tersebut juga sering membuat beberapa rumah disekitarnya menjadi kebanjiran.

Sementara Kepala Desa Gandasoli, Asep Mulyana, ketika dikonfirmasi beberapa hari yang lalu tidak menampik kalau jalan didesanya itu sudah rusak. Jalan sepanjang kurang lebih satu kilometer itu, paparnya, sudah diajukan permohonan perbaikannya. Namun hingga saat ini belum ada realisasinya. “Kami (pihak desa, red) telah mengajukannya beberapa kali terutama juga saat reses dengan para anggota dewan di DP VI, katanya tahun 2010 baru akan dimulai perbaikan,” tuturnya. (nos)

FPI Purwakarta Mengancam Gebrak Hiburan Malam

PURWAKARTA, RAKA - Front Pembela Islam (FPI) DPW Purwakarta mengingatkan para pengelola tempat hiburan malam di Kabupaten Purwakarta untuk menjalankan kegiatan sesuai peraturan daerah yang berlaku. Bahkan FPI mengancam akan mengambil tindakan bila tempat hiburan tersebut kedapatan melakukan pelanggaran.

"Tempat hiburan yang melanggar aturan seperti masih mencoba membuka diluar jam operasional jelas akan kami tindak sekaligus melaporkannya ke pihak berwenang untuk kemudian di tindaklanjuti. Namun bila dalam pelaksanaannya masih ada juga yang coba coba membandel, kita akan langsung minta izin bersama aparat keamanan untuk melakukan sweeping dadakan," tegas Ketua FPI Asep Hamdani, kepada RAKA Minggu (1/11).

Menurutnya, sikap FPI terhadap hal ini juga didasari pada peraturan daerah (Perda) kab Purwakarta No 13 tentang anti maksiat. Karenanya ditegaskan FPI, dengan melihat hal itu semua pengelola tempat hiburan memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan memperhatikan aturan tersebut dalam pola pelaksanaan kegiatannya. "Dengan Perda ini semua pengelola tempat hiburan jangan pernah mencoba untuk nakal menjalankan usahanya apalagi sampai mengabaikan. Bila memang demikian, maka kamilah yang akan memerangi apa pun resikonya," tandas Ketua FPI Purwakarta.

Sekjen LSM topan RI DPD Purwakarta, Edi Mulyadi, beberapa waktu lalu mengatakan sikap yang dilontarkan DPW FPI Purwakarta terkait hal ini sangat beralasan. Apalagi, tambahnya, belakangan ini kabar adanya praktek tempat hiburan malam diluar jam operasional tersebut hangat dan mencuat ke permukaan setelah ramai menjadi perbincangan kalangan pemerhati sosial juga LSM di Kabupaten Purwakarta. "Tentunya ini sangat positif. Terlebih, Perda anti maksiat ini (Perda 13) sudah disahkan dan berjalan di kabupaten Purwakarta.

Artinya tidak ada alasan lagi untuk tidak menegakkannya," ujar Edi Mulayadi. Meski demikian diakuinya, secara prosedur mekanisme aturan jam operasional tempat hiburan ini tak jarang sulit untuk diterapkan lantaran diduga masih banyak oknum yang menggandeng dan menutupi praktek tersebut. "Memang tidak gampang meluruskab hal ini. Karenanya, perlu dukungan dari semua pihak untuk menegakkannya," jelas Edi.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Pos dan Telekomunikasi (Dishubparpostel) Kabupaten Purwakarta Iyus Permana menerangkan sesuai aturan jam operasional tempat hiburan malam dibatasi hingga pukul 00.00 WIB. Disebutkan bila sampai kemarin pihaknya masih belum menerima laporan terkait tempat hiburan yang masih nekat membuka jam operasional diluar ketentuan. "Kalau ke pihak kami masih belum ada laporan.

Namun entah dileading sektornya, karena kewenangan terkait data laporan ini ada di pihak Satpol PP sedangkan kami hanya melakukan pembinaan," kata Iyus Permana. Diketahui, beradasarkan data Dishubparpostel kabupaten Purwakarta tercatat jumlah tempat hiburan di Purwakarta hingga tahun 2009 meliputi kawasan wisata 5, karaoke 3, hotel berbintang 2, mall 3 dan kuliner 15.(rif)

UU Baru Lalin Sulit Diterapkan Oleh Kasatlantas Polres Purwakarta

PURWAKARTA,RAKA - Terbitnya UU nomor 29 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan sulit diterapkan apabila insprastruktur penunjangnya tidak tersedia. Minimnya penunjang sarana dan prasarana pendukung mengakibatkan petugas sulit menegakan peraturan yang telah ditetapkan UU tersebut.

Hal itu diungkapkan Kasatlantas Polres Purwakarta, AKP Edi Kusmawan belum lama ini. "Rambu lalulintas yang ada belum memadai. Lampu pengatur lalulintas banyak yang sudah rusak, begitu juga marka jalan seperti misalnya garis putih pemisah lajur kiri dan kanan banyak yang sudah tidak terlihat, sehingga ini pun menyulitkan petugas menerapkan aturan yang diamanatkan UU lalulintas,"katanya.

Menurutnya, pihaknya telah beberapa kali meminta pihak terkait di Pemkab Purwakarta untuk melengkapi dan memperbaiki lampu pengatur lalulintas (trafick lligt) yang sudah terpasang di setiap perempatan jalan. Namun hal itu belum juga terealisasi. Diakui Edi Kusmawan, jika ditilik dari rambu lalulintas yang ada, relatif masih jauh dari memadai. Masih banyak titik yang rawan terjadi kecelakaan lalulintas yang belum dipasang rambu-rambu lalulintas.

Berdasarkan pantauan RAKA lampu pengatur lalulintas yang dipasang di setiap perempatan jalan yang ada di kota Purwakarta, dalam beberapa tahun terakhir dibiarkan rusak dan tidak berfungsi lagi. Padahal seiring dengan terus bertambahnya jumlah kendaraan terutama sepeda motor, disetiap perempatan rawan terjadinya kecelakaan lalulintas.

Tidaklah heran apabila pada jam-jam sibuk pada pagi hari, arus lalulintas diperempatan terkesan semrawut, karena setiap pengendara baik roda dua maupun empat saling berebut ingin lebih dahulu melintas di perempatan. Beruntung setiap pagi petugas dari Satlantas Polres Purwakarta selalu terjun untuk mengatur lalulintas guna menghindari terjadinya kecelakaan.(ton)

Usaha Pangkas Rumbut di Sukatani Mulai Menjamur

PIYAN, diantara yang membuka usaha pangkas rambut di Sukatani.

SUKATANI, RAKA - Setiap orang memiliki keahlian dalam bidangnya masing-masing. Keahlian tersebut oleh kebanyakan orang selalu dijadikan sebagai sumber nafkah hidup, alias pekerjaan utama. Salah satu dari sekian banyak keahlian yang dimiliki oleh manusia adalah kemampuan memangkas rambut. Piyan (35) warga Kp. Cibuntu Rt 27/ Rw 09 Desa Sukatani Kecamatan Sukatani yang sudah menjalani profesi menjadi tukang pangkas rambut selama lebih dari sepuluh tahun.

Dikatakannya, kemampuannya memangkas rambut ia dapatkan dari ketekunan dan ketelitiannya dalam belajar memangkas rambut dulu. “Saya sudah sepuluh tahun lebih menjadi tukang pangkas rambut, kemarin lama buka pangkas rambut di Jakarta,” Tandas Piyan ketika ditemui di tempat usaha pangkas rambut barunya dengan nama “Deedat Pangkas Rambut” di Jl. Raya Bendul Desa Sukatani Kecamatan Sukatani, Sabtu (31/10) siang.

Lebih lanjut, Piyan mengatakan, saat ini menurut sepengetahuannya di Purwakarta saja tukang pangkas rambut sudah mencapai ratusan orang. Belum di daerah lain juga banyak, seperti Jakarta, Bandung dan kota besar lainnya.. hampir semuanya adalah berasal dari Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. “Mayoritas adalah orang Garut, termasuk saya. yang jelas usaha menjadi tukang pangkas rambut bisa diandalkan hasilnya, tidak kalah dengan usaha lain,” Akunya.

Dikatakannya pula, setiap hari rata–rata dirinya mampu memangkas sebanyak 20 orang, bahkan lebih. Sementara mengenai tarif hampir sama dengan tempat pangkas rambut lain karena antara yang satu dengan yang lainnya selalu ada komunikasi. “Harga dengan yang lain sama, tetapi biasanya pelayanan yang berbeda. Karena setiap tukang cukur punya cara memijat kepala yang berbeda,” Ucapnya.

Adin (35) salah satu pelanggan Deedat Pangkas Rambut ketika ditanya kenapa lebih memilih memotong rambut di tukang pangkas rambut tidak di salon yang lebih lengkap fasilitasnya atau dengan cara Pirgo (istililah aksi potong rambut zaman dulu, di pipir sambil cingogo) dengan menggunakan satu gunting dengan satu sisir rambut saja. Adin menjawab : “Karena di tukang pangkas rambut seperti ini lebih praktis dan ekonomis,” katanya singkat. (nos)

Pemerintah Akan Meningkatkan Akses dan Mutu PAUD


DUKUNG PAUD: Kasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Disdik Subang Bainudin (kiri) berbincang dengan Dirjen PNFI Depdiknas Prof Dr Hamid Muhammad (kanan). Hal tersebut dilakukan di sela-sela peresmian 19 lembaga non formal dan informal di Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Sabtu (31/10) lalu. Dia menjanjikan, mulai tahun 2010 mendatang, pemerintah akan meningkatkan akses dan mutu PAUD hingga 72 persen. (pir)

Subang Minta Diprioritaskan

SUBANG, RAKA - Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Subang Bainuddin berharap agar PAUD di Kabupaten mendapatkan prioritas perhatian dari Dirjen PNFI Depdiknas. Itu diungkapkannya usai peresmian sejumlah lembaga pendidikan non formal dan informal di Yayasan Nun Khoirul Bariyyah, Sukamandijaya, Ciasem, Sabtu (31/11) lalu.

Dia juga menyebutkan, pihaknya berharap agar Dirjend PNFI dapat menjadi jembatan pendidikan Subang dalam peningkatan PAUD mendatang. “Setidaknya kedatangan Dirjend PNFI Frof Dr Hamid Muhammad, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dr Sudjarwo, Kepala P2NFI Regional I Jawa Barat Dr Ir Jayeng yang telah datang dan mengetahui secara riil kegiatan pendidikan di Kabupaten Subang ini menjadi muatan yang baik guna peningkatan di sektor ini,” ucap Bainuddin.

Setidaknya, kata Bainudin, kiprah nyata PAUD dan lembaga PNFI yang ada digelar Yayasan Nun Khoirul Bariyyah dapat membuka pintu gerbang PNFI di Subang sekaligus Dirjen dan jajarannya telah dapat menyaksikan langsung kegiatan pendidikan di Subang yang melalui programnya maupun yang datang dari swadaya masyaraakat atau lembaga yang telah ada kegiatan ini dapat menghantar usulan prioritas biaya operasional dan honor tutor.

Bagi lembaga pendidikan di Subang skala prioritas PNFI menjadikan skala prioritas peningkatan PAUD untuk capaian dan usulan alat edukatif dan honor intensif Tutor yang telah disentuh oleh dana BKUD yang belum mencapai optimal. Karenanya, kedatangan Dirjen PNFI diharapkannya dapat menjadi pintu gerbang usulan kebutuhan operasional alat edukatif dan honor tutor dapat ditutupi oleh pemerintah pusat melalui Dirjen PNFI.

“Kurangnya biaya operasional dan honor Tutor yang telah disokong Pemkab Subang dan bank dunia dalam 2 tahun ini belum dapat optimal, untuk itu skala prioritasnya pak Dirjend dapat mengusulkan kebutuhan lembaga pendidikan di Subang hususnya PAUD,” pintanya. (pir)

Guru PAUD Bakal Digaji, Janji Dirjen PNFI Depdiknas

SUBANG, RAKA – Mulai tahun 2010 mendatang, pemerintah menjanjikan akan meningkatkan akses dan mutu peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga 72 persen. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Departemen Pendidikan Nasional Prof Dr Hamid Muhammad saat meresmikan puluhan lembaga pendidikan formal dan informal di Yayasan Nun Khoirul Bariyah, Rawasari, Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Sabtu (31/11).

“Saat ini capaian akses dan mutu peserta didik berumur 0-6 tahun baru mencapai 50 persen, Insya Allah mulai 2010 hingga 2014 akan mencapai 72 persen dan sisianya dilanjutkan periode mendatang,” kata Hamid yang didampingi Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Depdiknas Dr Sudjarwo, Kepala P2NFI Regional I Jawa Barat DrIr Jayeng dan Ketua Harian Majelis Pertimbangan Yayasan Nun Khoirul Bariyyah Abdul Malik Mudlofar.

Hal tersebut juga diungkapkan di hadapan ribuan pengelola dan peserta didik TPQ, PAUD, BKB, BKK, SMK Teknik Industri Sukamandi, sejumlah tokoh masyarakat, juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang H Ahmad Rizal AM, Kasi PAUD Subang, Camat Ciasem, Camat Patokbeusi, Kepala UPTD Pendidikan Ciasem, serta para sekolah yang menghadiri kegiatan tersebut.
Lebih lanjut, Hamid menilai, kegiatan yang digelar Yayasan Nun Khoirul Bariyyah tersebut merupakan salah satu bukti kesungguhan dalam meningkatkan peserta didik anak usia dini yang ikut serta menyokong dan mendukung percepatan laju peningkatan PAUD di masa datang.

“Kiprah yayasan ini merupakan salah satu bentuk upaya pencapaian peningkatan peserta didik usia dini dan kiprah yayasan seperti ini pun dapat ditiru yayasan dan lembaga pendidikan lainnya,” harapnya. Ditambahkan dia, target capaian peserta didik usia dini yang saat ini mencapai sekitar 29 juta peserta didik baru tercapai 50 persen dan targetnya mulai tahun 2010 hingga tahun 2014 akses dan mutunya akan mencapai 72 persen dan akan tidak akan mungkin tercapai lebih dari 72 persen apabila kiprah yayasan dan lembaga lainnya pro aktif seperti saat ini.

Selain capaian persentase akses dan mutu pendidikan peserta didik usia dini, pihaknya juga akan mengusulkan untuk dioptimalkannya biaya operasional dan honor tutor yang saat ini belum terpenuhi dengan optimal. Karenanya, Hamid berjanji akan memprioritaskan usulan itu, karena menurutnya biaya operasional dan honor tutor sangatlah penting dalam upaya pancapaian peningkatan akses dan mutu pendidikan anak usia dini. “Biaya operasional dan honor tutor sangat penting dalam penunjang percepatan akses dan mutu pendidikan usia dini, tanpa itu kemungkinan untuk meningkatkannya akan tersendat,” tambahnya.

Usai meresmikan lembaga pendidikan di yayasan Nun Khoirul Bariyyah, Dirjen PNFI beserta rombongannya menuju SMK Sukamandi guna meninjau aktifitas peserta didik di sekolah tersebut. Rombongan tersebut juga berinteraksi dengan pelajar, guru dan Kepala SMK Sukamandi. Saat memantau sejumlah siswa yang tengah melakukan praktek di SMK Industri Sukamandi, Hamid sempat mempertanyakan sistim pendidikan yang diterapkan di sekolah itu.

Dia berharap, sistim yang diterapkan dapat ditingkatkan lagi agar ke depan lulusan peserta didik di SMK dapat mengenyam pendidikan lebih baik lagi atau setidaknya pelajar lulusan SMK itu dapat membuka lapangan kerja sendiri. “Saya harapkan kondisi pengajaran di sekolah ini dapat berlanjut lebih maju, lebih baik dan lebih profesional lagi agar peserta didik lulusan sekolah ini dapat menjadikan peserta didik yang profesional sekaligus membawa harun nama baik sekolah,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Harian Majelis Pertimbangan Yayasan Nun Khoirul Bariyyah Abdul Malik Mudlofar mengatakan, tutor lembaga yang telah diresmikan akan mendapatkan bantuan pelatihan selama sebulan penuh. “Dari sebanyak 19 PAUD yang telah diresmikan pak Dirjen seluruh tutornya akan diikutsertakan pelatihan tutor di Bandung, mudah-mudahan saja,” ucapnya.

Ia menyebutkan, pelatihan tersebut agar tutor yang ada saat ini dapat lebih profesional dalam pengelolaan PAUD serta dapat maksimal dalam membina dan mendidik peserta didiknya, juga sebagai awal kepedulian Dirjen PNFI terhadap dunia pendidikan nonformal dan informal di Kabupaten Subang. Kemungkinan besar, katanya, kedepannya PAUD-PAUD yang ada di Kabupaten Subang akan menjadi skala prioritas sampel PAUD dari Kabupaten Subang yang juga akan mewakilili standar propinsi.

Adapun PAUD yang akan mewakili Kabupaten Subang dalam perwakilan PAUD Propinsi Jawa Barat adalah PAUD dari Desa Rancajaya, Kecamatan Patokbeusi. “Langkah pertama kami untuk meningkatkan pendidikan anak usia dini telah menelorkan hasil dengan dipilihnya PAUD Desa Rancajaya mewakili PAUD Kabupaten Subang, merupakan keberhasilan pembinaan tutor dan lembaga pendidikan setempat yang telah kami fasilitasi,” ucap Malik. (pir)

Honda Tembus Angka Produksi 25 Juta, Gelar Servis Gratis Safety Riding Hingga

SAFETY riding, salah satu agenda di Honda Fiesta.

GUNA merayakan 25 juta unit produksi sepeda motor Honda yang dicapai PT Astra Honda Motor (AHM), PT Daya Adira Mustika (DAM) mengelar Honda Fiesta di 9 Kabupaten Kota di Jawa Barat.

Menurut Promotion and Part Sales Division Head PT DAM Teddy Ramli, melalui Promotion Section Head Andri Widyanto kepada RAKA, Minggu (1/11), gelaran tersebut dilakukan setiap Minggu, sejak awal Nopember hingga akhir Nopember 2009. “Honda Fiesta area Jawa Barat ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh PT AHM di 110 kabupaten/kota di Indonesia. Untuk area Jawa Barat, di tahun ini diawali di Subang dan Cirebon, kemudian pada minggu selanjutnya akan dilakukan di Bogor dan Ciamis,” jelas Andri.

Pada pekan ketiga, tambah Andri, kegiatan akan di pusatkan di Kota Bandung, sementara di Bekasi dan majalengka pada pekan keempat dan pada akhir bulan akan digelar di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Sumedang. “Dalam kegiatan ini, kami memberikan servis gratis kepada 120 pemilik motor Honda, serta memberikan diskon 15% hingga 50% untuk pembelian suku cadang asli Honda. Selain itu, kami juga memberikan berbagai hiburan dan edukasi Honda bagi masyarakat, dimulai anak-anak hingga dewasa. Di Zona Costumer Care juga ada pelayanan sepenuh hati dari personil Honda, arena bermain anak dan arena mewarnai,” tambah Andri.

Dalam kegiatan tersebut, masih banyak juga zona-zona yang melengkapi Honda Fiesta yang berkonsep karnaval ini, diantaranya Techno Zone yang memamerkan teknologi canggih sepeda motor Honda, Absolute Revo Zone, Blade Zone dan Automatic Zone menjadi tongkrongannya anak muda. “Juga ada zona pameran unit sepeda motor Honda untuk konsumen yang memiliki motor unik. Selain itu, wawasan dan kemampuan berkendara akan semakin bertambah disaat para pengunjung memasuki Safety Riding Promotion Zone,” tambah Andri.

Di Zona ini, tambah Andri, masyarakat dapat belajar bagaimana mengendarai sepeda motor dengan baik dan benar, sesuai dengan aturan lalulintas. Edukasi ini, disuguhkan lewat materi safety riding seperti teori, riding test dan simulator berkendara computer berupa Honda Riding trainer (HRT). Saat itu juga warga masyarakat yang hadir serta para anggota klub motor yang hadir disuguhi oleh alunan musik dangdut yang disediakan untuk menghibur mereka. (eko)

Subang Terancam Krisis Listrik

SUBANG, RAKA - Ancaman krisis listrik membayangi sebagian wilayah di Kabupaten Subang, sebab antara penggunaan yang ada tidak sebanding dengan pasokan dari gardu induk (GI).

Apalagi pertumbuhan industri dan perumahan terus tumbuh, seiring dengan rencana pembangunan jalan tol yang akan melalui Kabupaten Subang. Berdasarkan keterangan yang didapat RAKA, Minggu (1/11), beberapa daerah yang kemungkinan beresiko mengalami krisis listrik adalah daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan industri sangat cepat, serta tumbuh dan berkembangnya perumahan-perumahan.

Beberapa daerah yang kemungkinan akan mengalami krisis listrik diantaranya Kecamatan Cipeundeuy, Kalijati, Purwadadi dan Subang karena, daerah-daerah tersebut, merupakan daerah yang paling banyak mengkonsumsi listrik. Sementara pasokan listriknya hingga saat ini hanya sebesar 60 juta watt atau 60 MVA dari gardu induk yang ada di kota Subang yang hanya ada satu di jalan Kihajar Dewantara, sehingga perlu segera ditambah gardu atau ditambah dayanya.

Kepala UPJ PLN Subang Nurachim Basri yang dihubungi lewat telepon membenarkan bila pengguna listrik di wilayah kerjanya sudah mencapai 90% dari GI Subang yang hanya berkapasitas 60 MVA. “Memang bila terdapat pengajuan banyak, sudah tidak bisa terpenuhi, sehingga kami pun mengajukan ditambah gandu lain di daerah Ciater dan Kalijati karena untuk pasokan daerah Pantura masih mencukupi dari GI Pabuaran dan Sukamandi,“ ujarnya.

Kalau sampai benar-benar krisis atau terjadi padam sama sekali, tambah Nurachim, tidak mungkin terjadi, karena tetap diberikan ruang. Hanya saja bila terlalu banyak pengguna jelas akan mengakibatkan pasokan tidak stabil. “Untuk itulah salah satu langkah memasuki tahun 2010, masyarakat Subang sudah bisa mendapatkan pelayanan PLN yang lebih mudah, efektif dan murah. Pasalnya, PLN akan memberikan pelayanan listrik dengan sistem Kwh Meter Prabayar sehingga bisa menghemat dalam menggunakan energi listrik,” tambah Nurachim.

Melalui sistem baru ini, jelas Nurachim, pelanggan PLN dapat membayar listrik sesuai penggunaan secara akurat dan lebih murah karena bisa membeli daya listrik sesuai kebutuhan, seperti halnya membeli pulsa. “Berkisar antara Rp 20.000-Rp 1.000.000. Sistem pelayanan listrik prabayar ini, menggunakan Kwh Meter Digital, ukurannya lebih kecil didesain khusus dapat mengatur penggunaan daya listrik sesuai jumlah yang dibeli,” tambahnya. (eko)

Pemborong Dituding Asal-asalan, Pembangunan Sarana Air Bersih di Jalancagak

SUBANG, RAKA - Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaaan untuk yang berada di Desa Curugrendeng, Kecamatan Jalancagak yang menelan biaya sebesar Rp 164.600.000 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pendamping tahun 2009, dituding oleh masyarakat pekerjaanya asal-asalan.

Kepada RAKA, Minggu (1/11), Ketua Masyarakat Peduli Alam Subang (Mapas) Tedi Cucu Suhaya mengatakan, kebutuhan masyarakat akan air bersih di Kecamatan Jalancagak, sangat mendesak, sebab hingga saat ini persediaan air bawah tanah semakin menipis, seiring dengan kerusakan alam yang terjadi di wilayah selatan Subang. “Karenanya, kami meminta kepada pihak pemborong untuk membereskan saluran pipa air yang pengerjaannya semrawut dan asal-asalan, sebab jika pekerjaannya asal-asalan, tidak akan dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat Curugrendeng,” ujar Tedi.

Tedi menambahkan, jika pekerjaan yang dilaksanakan saat ini sangat jauh dari harapan masyarakat, sebab banyak pipa yang digantung pakai bambu, hingga ketahanan dari pipa yang dialiri oleh air dengan jumlah kubik besar tidak akan tahan. “Jangan sampai baru beberapa bulan saja pipanya bocor dan hancur karena tidak ditanam, ini yang harus menjadi perhatian dari semua pihak,” tegas Tedi.

Menurut salah seorang aktivis LSM Forum Masyarakat Independen Subang (Formis) Cece Wardhana, berdasarkan pemantauan lembaganya ke lokasi kegiatan, banyak ditemukan hal-hal yang ganjil, mulai dari tidak sesuainya pekerjaan dengan Rencana pembangunan, hingga kualitas dari pekerjaan itu sendiri.

“Seharunya dalam melaksanakan pekerjaannya, pemborong itu harus bekerja dengan professional dan proporsional, jangan keluar dari RAB (rencana anggaran belanja, red), karena, dilihat dilapangan, mulai dari broncaftering sudah hancur, padahal baru dibuat beberapa bulan saja, lain dari itu banyak pipa-pipa yang digantung dan ini tidak sesuai dengan gambar,” jelas Cece.

Seharusnya, tambah Cece, jika melihat kualitas pekerjaan dilokasi tersebut, pihak pengawas yang berada dilapangan, bisa mengawasi pekerjaan pemborong dengan sebaik-baiknya, dan seharusnya melakukan teguran terhadap pekerjaan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan bestek. Kepada wartawan, Direktur CV Garuda Mas Bambang mengatakan, jika pekerjaan di lokasi tersebut belum maksimal, sementara jika masih ada yang tidak baik dalam pekerjaan, masih bisa dilakukan perbaikan hingga tahun 2010 yang akan datang.

“Saya memang masih belum maksimal dalam pekerjaan dan adapun yang tidak benar masih ada biaya pemeliharaan sampai tahun 2010 dan saya siap untuk memperbaikinya,” tegasnya. Terkait dengan kondisi di lapangan yang dikeluhkan oleh warga, pengawas proyek, Budi Santoso mengatakan, jika pekerjaan di lokasi tersebut sering dilakukan pengecekan, bahkan ia juga sudah melaporkan hasil pemantauannya kepada pimpinannya.

Sementara menurut Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Bidang Pemukiman Bangunan Kabupaten Subang Ahmad Permadi ST mengatakan, jika ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, pihaknya akan menekan pihak pemborong untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB. “Karena dalam hal ini merupakan tanggung jawab pemborong dan pengawas,” tegasnya. (eko)

PD Lima Motor Subang Siapkan Hadiah

SUBANG, RAKA - Salah satu dealer motor Honda di Kabupaten Subang, PD Lima Motor, menyediakan berragam hadiah menarik bagi para pembeli motor merk Honda, hadiah tersebut berupa hadiah langsung dan hadiah undian.

Menurut PIC Dealer PD Lima Motor Purwadadi Heri Kartiwa kepada RAKA, Minggu (1/11), kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka Honda Fiesta, sebagai salah satu bentuk syukuran Honda yang telah mengeluarkan 2,5 juta unit kendaraan. “Kami mengeluarkan hadiah langsung berupa Givi Box, kaos, payung, jaket dan helm, sementara hadiah tidak langsungnya, atau hadiah undian berupa 10 unit motor Honda Beat, 100 unit televisi 17' serta 100 unit dispenser,” ungkap Heri.

Untuk hadiah undian tersebut, akan dilakukan pada bulan Nopember 2009 dan bulan Juli 2010 yang akan datang. Karenanya, tambah Heri, mereka yang melakukan pembelian kendaraan motor merk Honda baik cash maupun kredit sejak bulan Nopember 2009 hingga sebelum bulan Juli 2010 yang akan datang, memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah undian tersebut.

“Promo ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Lima Motor Grup, yakni PD Lima Motor Subang dan PD Lima Motor Purwadadi, dan pengundiannya pun akan dilaksanakan di Purwadadi dan di Subang,” tambah Heri. Program tersebut, menurut PIC PD Lima Motor Subang Lianita Yuliana, akan dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama akan dilakukan pada 5 Nopember 2009 dan yang kedua akan dilaksanakan pada bulan Juli 2010.

“Pada tahap pertama ini, kita akan bagikan 2 unit motor Honda Beat, 25 televisi berwarna 17' serta 25 unit dispenser, pengundiannya sendiri akan dilaksanakan di Lapang Kamarung Pagaden. Program ini, merupakan salah satu langkah kami untuk meningkatkan penjualan motor Honda di Subang,” jelas Lia. (eko)

NumberOfComments

Ada kesalahan di dalam gadget ini
 
 
 
 
Copyright © Subang Raya
Design by Eko Subang