Jumat, 30 Oktober 2009

PT KPSS di Desa Taman Mekar Didemo Dua Desa

Salah seorang pengunjuk rasa, mengutuk PT. KPSS yang telah menyebabkan beberapa warga Desa Taman Mekar dan Wanajaya terserang penyakit ISPA.

KARAWANG, RAKA-
Akibat aktifitas pabrik PT. KPSS yang memproduksi baja di Desa Taman Mekar Kecamatan Pangkalan dan Desa Wanajaya Kecamatan Telukjambe Barat, Kamis (29/10) siang tadi di demo ratusan warga dari dua desa tersebut. Mereka menilai, PT. KPSS menyebabkan lingkungan di dua desa tersebut tercemar polusi, hingga warga disekitar lokasi pabrik tersebut terserang penyakit seperti ISPA, gatal-gatal, serta kenyamanan warga terganggu.

Aksi demonstrasi yang dilakukan sejak pagi tersebut sempat terjadi kericuhan ricuh. Kericuhan ini terjadi setelah sebelumnya warga menghadang kendaraan milik pabrik PT. KPSS yang akan keluar-masuk dari kantor. Setelah itu, salah satu anggota kepolisian dari Polsek Pangkalan mencaci maki dan mendorong sejumlah warga yang mendorong kendaraan. Akibatnya emosi warga terpancing, dan aksi saling dorong antara polisi dan warga pun tak terhindarkan.
Hingga berita ini diturunkan, ratusan warga masih bertahan akibat kecewa dengan pihak pabrik, setelah tuntutan kompensasi atas polusi debu, bau limbah yang menyengat dan suara yang berisik tidak segera mendapatkan tanggapan dari pabrik.

Akibat polusi tersebut, menurut koordinator aksi Bunayah, warga merasa terganggu apalagi sebagian diantara pencemaran tersebut menimbulkan penyakit, seperti batuk-batuk dan gatal-gatal. Sementara pihak pabrik sendiri berjanji akan segera merespon tuntutan warga dengan mengajak dialog untuk membicarakan kompensasi yang akan diberikan. Namun hingga saat ini pabrik tersebut belum pernah memberikan kompensasi kepada warga. "Apabila tuntutan tidak dipenuhi, maka ratusan warga akan menduduki pabrik," tandasnya, Kamis (29/10) siang.

Menurut hasil pengecekan lapangan tanggal 15 oktober 2009 oleh tim dari Desa Tamanmekar dan Kecamatan Pangkalan, mereka menuntut agar cerobong asap pabrik agar diperbaiki dan ketinggiannya ditambah sesuai dengan aturan yang berlaku, tingkat kebisingan pabrik lebih diminimalisir, memperhatikan segala bentuk permohonan bantuan untuk kepentingan umum, limbah batubara dan limbah cair agar tidak mencemari lingkungan sekitar, untuk menggunakan tenaga kerja pada masyarakat setempat yang sesuai dengan kemampuannya, apabila ada penduduk sekitar perusahaan jatuh sakit yang disebabkan oleh polusi perusahaan agar biaya perngobatan dibantu oleh perusahaan, khusus ijin gangguan (HO) atas nama PT KPSS yang telah dibalik nama dari PT. Jack Texanema agar diproses kembali ijin/persetujuan dari masyarakat sekitar dengan diketahui oleh kepala Desa Tamanmekar dan Kecamatan Pangkalan.

"Kami minta agar tuntutan yang kami suarakan didengar dan dilakukan oleh PT. KPSS. Agar warga yang tinggal disekitar pabrik tidak lagi mengalami penderitaan. Sebab sejak pabrik ini berdiri sampai saat ini, sudah banyak kerugian yang dialami oleh warga, selain air yang tercemar, kami juga dihantui oleh penyakit yang disebabkan oleh polusi dan limbah pabrik," kata Bunayah.

Asep (28) salah seorang warga mengaku, seringkali merasa terganggu apabila pabrik PT. KPSS mengeluarkan polusi pabrik. "Asap pabrik tersebut sangat menyengat dan bau, saya takut kalau tidak segera diatasi, akan banyak warga disini yang terserang penyakit ISPA. Saya minta kepada pabrik tersebut agar memperbaiki saluran limbah," tuturnya. (psn)

MANG RAKA

Menurut Ketua KNPI, jangan pernah menuntut apa yang Karawang berikan pada kita. Tapi apa yang harus kita berikan bagi Karawang.

MANG RAKA: Memang, masalahnya masih banyak rakyat Karawang yang belum dapat apa-apa dari Karawang, sebaliknya tidak mampu memberikan apa-apa karena memang mereka tidak punya apa-apa, kecuali statusnya yang pemuda pengangguran, buruh yang tertindas, para gakin, TKI yang nyawanya terus terancam, petani gurem dan nelayan melarat.

Siswi SMPN Terlibat Prostitusi, Guru dan Ortu Diminta Lebih Waspada

KLARI,RAKA- Para orang tua maupun guru di sekolah, nampaknya harus lebih memperhatikan pergaulan dan tingkah laku anak maupun anak didiknya, jangan sampai mereka salah pergaulan dan melakukan perbuatan yang negatif seperti yang terjadi di Dusun 3 RT 11/03 Desa Walahar, Kecamatan Klari.

Polsek Klari dan warga setempat berhasil menggagalkan praktek prostitusi yang melibatkan siswi kelas IX salah satu SMPN di Karawang yang berinisial LL (14). Dia gerebek oleh Polisi bersama warga, Kamis (29/10) pagi, sekitar pukul 10.00 WIB. Dia kedapatan sedang berduaan di dalam kamar yang mereka sewa, bersama teman lelakinya bernama Heru Susyanto (28) yang diketahui berprofesi sebagai pedagang pecel lele di Anjun Karawang.

Ketika ditemui di kantornya kemarin, Trantib Desa Walahar Unu Sanusi mengatakan, mulanya warga mengetahui seorang siswi yang masih menggunakan seragam batik lengkap berduaan dengan seorang pria di dalam kamar. Hal tersebut kontan memancing kecurigaan warga terhadap pasangan tersebut. "Warga sempat kesulitan meminta keluar pasangan tersebut, diketuk-ketuk pintunya, mereka tidak langsung keluar. Setelah berapa lama akhirnya mereka keluar," paparnya.

Berdsarkan keterangan dari pasangan tersebut, lanjutnya, siswi tersebut merupakan warga Kampung Warung Buah RT 14/14 Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat dan lelaki merupakan warga Kampung Pengangsalan RT 003/003 Desa Pengangsaan Salatiga Lamongan yang berjualan pecel lele di daerah Anjun Kanoman Karawang.

"Kami belum memastikan kalau mereka berbuat mesum, tapi yang pasti mereka berada di dalam kamar yang mereka sewa. Selanjutnya pasangan tersebut dibawa oleh polisi ke Polsek Klari untuk diproses lebih lanjut," tuturnya. Unu menambahkan, para orang tua harus lebih memperhatikan lagi pergaulan anaknya begitupun guru disekolah,"Bila perlu orang tua murid memiliki nomor telpon guru anaknya disekolah, agar lebih mudah melakukan kordinasi. Sehingga kemungkinan melakukan hal negatif bisa diminimalisir." pesannya.

Ketika dikonfirmasi Radar Karawang, Kapolsek Klari AKP Robi Yanuar SH membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, penangkapan tersebut merupakan buah kesigapan dalam merespon setiap laporan dari masyarakat sehingga berhasil menggagalkan praktek prostitusi. Dalam kejadian tersebut, tidak ada tindakan anarkis yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pasangan tersebut. "Pasangan tersebut hanya diberikan pembinaan karena tidak melakukan praktek prostitusi, agar tidak melakukan perbuatan yang sama," paparnya.

Atas kejadian tersebut, lanjutnya, peristiwa tersebut agar dijadikan perhatian dan dia mengimbau para orang tua senantiasa memperhatikan pergaulan anak-anaknya, jangan sampai mereka terjerumus dalam pergaulan bebas. "Orang tua harus lebih memperhatikan pergaulan anaknya, agar jangan sampai melakukan pergaulan bebas dan masyarakat juga harus membantunya, agar kejadian seperti tidak terjadi lagi," serunya lagi. (asy)

PGRI Kabupaten Karawang Evaluasi Pogram Kerja


KARAWANG, RAKA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Karawang menggelar Konferensi Kerja Cabang di wisma mereka di jalan Husni Hamid, Kamis (29/10). Agenda yang dibahas adalah mengevauasi dan menyusun rencana kerja kedepan.

Bupati Dadang S. Muchtar dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Administrasi Setda, Harun Firdaus, mengatakan, PGRI sebagai organisasi para guru harus mampu membina para anggotanya menjadi profesional. Sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia berkualitas.

”Profesionalisme guru, salah satunya adalah bagaimana menjadi guru yang disenangi para peserta didiknya. "Dengan demikian, para peserta didik dapat lebih menyenangi pelajaran yang diberikan dan mampu memahaminya dengan mudah," pesan bupati.

Dikatakannya pula, keberadaan PGRI merupakan wadah para guru untuk mewujudkan hak asasi dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Namun demikian, PGRI tidak terlepas dari sistem pemerintah. "Untuk itu, PGRI sebagai mitra pemerintah diharapkan dapat membina para guru untuk ikut serta dalam kebijakan pembangunan pendidikan," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PGRI Jawa Barat, Edi Permadi, turut mengemukakan, konferensi kerja kali ini, PGRI Karawang diharapkan mampu menyusun rencana kerja ke depan. Ini mesti berkesinambungan meskipun terdapat pergantian kepengurusan.

Ditambahkan Ketua PGRI Karawang, Ade Mahmud, evaluasi terhadap program kerja yang telah dilaksanakan, semua masuk dalam catatan penting program kerja yang akan dilaksanakan ke depan. Apalagi Tahun 2010 merupakan tahun yang sangat strategis bagi PGRI.

”PGRI sebagai organisasi harus mampu mengawal kebijakan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen perlu dicermati. Apakah sudah sesuai dengan esensi peningkatan mutu pendidikan atau belum. Ini kita pahami agar anggaran pendidikan sampai pada esensi peningkatan mutu pendidikan itu sendiri," ujar Ade. (vins)

Waspada Gelombang 3 Meter di Pesisir Karawang

RAWAN: Pesisir Cilebar termasuk pantai yang paling rawan abrasi dan gelombang pasang.

KARAWANG,RAKA- Dampak pemanasan global dan perusakan lingkungan, gelombang pasang di pesisir pantai Karawang dimungkinkan akan mencapai setinggi 3 meter. Namun, kalau potensi terjadinya tsunami sangat kecil karena pantai Karawang berada dibagian utara laut jawa dan tidak berhadapan dengan samudera hindia. Meski begitu, warga sekitar pantai harus meningkatkan kewaspadaan agar terhindar dari bahaya.

Hal tersebut disampaikan Dr Arif Budi Purwanto dalam acara sosialisasi Mitigasi Bencana Lingkungan Laut dan Pesisir yang berlangsung di aula kantor Dinas Perikanan dan Kelautan(DKP) Karawang, Kamis(29/10) kemarin. Akan tetapi bencana tersebut dapat dicegah apabila masyarakat sekitar mau berkomitmen untuk melestarikan lingkungan pesisir dan laut.
Bencana dapat terjadi karena faktor alam maupun ulah manusia.Mengingat wilayah pesisir Karawang saat ini rentan terhadap abarasi, tentu harus dicarikan solusi untuk mencegah kerusakan yang lebih besar bagi manusia dan lingkungan. Menanam mangrove atau cemara laut merupakan salah satu cara yang terbaik untuk mencegah abrasi .

"Selain tanaman mangrove dapat meminimalisir bencana juga akan meningkatkan sumber penghasilan masyarakat pesisir. Sebab, dibawah tanaman mangrove itu nantinya akan menjadi tempat berkumpulnya ikan atau udang," ujarnya. Setiap terjadi gelombang pasang akan membawa nutrisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pakan hasil olahan pabrik khususnya bagi udang. Nutrisi yang terdorong oleh gelombang biasanya akan tertahan tanaman bakau.Sehingga nelayan tidak lagi harus menempuh jarak satu atau dua mil untuk mendapatkan udang yang berkualitas, tetapi cukup mencarinya di sekitar tanaman bakau tersebut.

Perusakan terumbu Karang akibat ulah nelayan yang tidak bertanggungjawab juga salah satu penyebab tingginya gelombang pasang dan berkurangnya hasil tangkapan. Menangkap ikan dengan cara ngebom jelas akan merusak terumbu karang sehingga lambat laut ikan-ikan akan hilang karena sudah tisdak memiliki tempat untuk mencari makanan. Pemulihan terumbu karang yang rusak, jelas Arif, memerlukan waktu yang cukup panjang bahkan bisa mencapai 75 tahun. "Makanya, jangan dibom. Kalau ikan langka, itu karena ulah kita.Yang sengsara atau menderita tentu bukanlah orang lain melainkan anak-anak sendiri," tandasnya.'

Agar ekosistim pesisir senantiasa terjaga, masyarakat harus menjaga kelestarian terumbu karang, mangrove dan lamun. Jika salah satu dari ketiga faktor tersebut tidak terjaga dengan baik, maka tangkapan ikan akan berkurang."Saya yakin, mulai hari ini kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan termasuk untuk mencegah terjadinya bencana akan tinggi. Sehingga, untuk lima atau 10 tahun yang akan datang, kita tidak akan mendengar lagi ada abrasi," pungkasnya. (ops)

DPRD Akan Telusuri Ijin Atlasindo dan Status Tanah

KARAWANG, RAKA – Menindaklanjuti keinginan sebagian warga Kecamatan Tegalwaru yang memprotes dan meminta keberadaan PT Atlasindo dan PT Adhimix dibubarkan, Komisi A DPRD terlebih dulu akan menelusuri keberadaan ijin yang diperoleh kedua perusahaan tersebut, pekan depan.

Komisi yang membidangi pemerintahan ini telah mengundang pihak perusahaan, Badan Lingkungan Hidup, Perhutani, BPN, serta Kantor Pajak untuk hearing di komisinya, Senin (2/11) mendatang. “Kita harus tahu dulu sejauhmana ijin yang dimiliki Atlasindo dan Adhimix. Ini persoalan kepastian hukum. Kita tidak mungkin gegabah,” ungkap anggota Komisi A, Ace Sopian Mustari.

Menurutnya, jika dketahui ijin yang diperoleh Atlasindo lengkap, sulit bagi DPRD untuk mendesak Pemkab mencabutnya kembali. Bisa-bisa pihak perusahaan menyeret pemerintah ke PTUN. Kecuali kalau ijin mau habis, peluang ini bisa dimanfaatkan agar Pemkab tidak memperpanjangnya.

“Bukan hanya soal perijinan. Kita juga di Komisi A mau menelusuri soal status tanah yang digunakan Atlasindo maupun Adhimix. Karena berdasarkan pengakuan warga, itu tanah mereka. Bukti tersebut diperkuat adanya SPPT. Warga selama ini selalu bayar pajak atas tanah itu. Tapi pihak Perhutani juga mengklaim sebagai tanah miliknyanya. Makanya, ini perlu diperjelas status kepemilikannya berdasarkan bukti-bukti hukum,” tandas Ace yang juga warga Desa Taman Mekar Kecamatan Pangkalan.

Rencana hearing nanti, lanjut Ace, Komisi A siap menghadirkan pula perwakilan warga yang kemarin ikut aksi ke gedung DPRD. Termasuk yang diundang hadir adalah perwakilan pemerintahan desa setempat bersama Camat Tegalwaru. “Sesuai bidang garapan kita di Komisi A, yang dikejar menyangkut dua hal itu. Ijin maupun status tanah. Lain-lainnya silahkan Komisi C,” ujarnya lagi.

Sementara itu, keterangan lain disampaikan Sekretaris Komisi C, Akhmad 'Zimmy' Jamakhsari. Hasil sidak komisinya di lokasi PT Atlasindo dan PT Adhimix bersama-sama perwakilan warga dan LSM yang mendampingi aksi unjuk rasa warga, Rabu (28/10), menurutnya, tidak seluruhnya tuntutan warga benar ketika dilihat di lapangan.

“Dari 12 item kesepakatan warga dengan pihak perusahaan, ternyata yang belum terealisir hanya hotmix dan ganti rugi tanah. Warga sekitar menghendaki agar tanah yang digunakan lokasi pabrik dari kedua perusahaan itu diganti penuh sesuai harga pasar tanah di sana. Tapi pihak perusahaan menolak. Dengan alasan, tanah tersebut tidak ada sertifikatnya. Yang dimiliki warga cuma sebatas girik,” jelas Zimmy.

Hanya, ia juga menyebut, keterangan kepala desa setempat bersama camat memperjelas bahwa sebenarnya patok batas tanah Perhutani dengan warga sekitar mengalami perubahan. Patok pembatas yang sebelumnya berada di atas, malah pindah turun kebawah. Sehingga tanah yang disebutnya milik warga itu menjadi diklaim milik Perhutani. “Anggota dewan dulu katanya sempat diajak turun meninjau lokasi. Agar persoalan ini lebih jelas, Komisi C telah melimpahkan kelanjutan pengusutannya ke Komisi A. Biarkan mereka menuntaskannya,” kata Zimmy balik menunjuk. (vins)

Muscablub Demokrat di Karawang Nopember

KARAWANG, RAKA – Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) Partai Demokrat di Karawang tetap bakal dilaksanakan. Kendati belum dapat ditentukan tanggal penyelenggaraannya, namun Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Barat parpol ini memastikan Nopember mendatang harus sudah bisa digelar.

Hal ini ditegaskan Ketua DPD Partai Demokrat, H. Iwan Ridwan Sulandjana, ketika dihubungi RAKA via ponselnya, Kamis (29/10) siang. “Muscab atau Muscablub sudah jadi keputusan DPP bagi 5 daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. Selain Karawang, terdapat pula Kabupaten Bandung Barat, Majalengka, Bogor, dan Kota Bekasi,” ungkapnya.

Guna menentukan tanggal pelaksanaan, Iwan menyebut, masih sedang dibahas di internal DPD. Karena yang perlu dipersiapkan dalam Muscab atau Muscablub di 5 daerah itu, menurutnya, harus dibentuk tim. Bukan hanya pengurus DPC, perwakilan DPD hingga DPP masuk dalam tim ini. “Belum lagi perlu menyusun OC maupun SC. Ini forum resmi partai. Jadi mesti dipersiapkan matang,” tambahnya.

Mengenai persyaratan bagi bakal calon pengganti ketua DPC, kata Iwan, semua kader Demokrat yang terpilih masuk gedung legislatif tidak diperbolehkan ikut kembali mencalonkan diri. Mereka sebagai wakil rakyat harus tetap fokus bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Syarat ini berlaku pula bagi anggota DPRD kabupaten/kota.

“Tidak ada pengecualian. Baik bagi mereka yang berada di DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota, tetap tidak diperkenankan ikut mencalonkan ketua DPC. Biarkan kepengurusan partai diberikan pada kader-kader Demokrat diluar lembaga pemerintahan. Kalau tetap memegang partai, nanti setiap ada kegiatan partai selalu terganggu akibat yang bersangkutan sedang sibuk di lembaga legislatif,” ujar Iwan.

Berdasarkan instruksi DPP, lanjut dia, kegiatan partai tidak boleh mandeg. Apalagi Demokrat yang telah mencapai puncak kekuasaan di Republik ini dengan terpilihnya kembali Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI pada Pilpres 2009, seluruh kader terpilih parpolnya di lembaga pemerintahan diwajibkan lebih serius bekerja untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Aktivitas Partai Demokrat tidak boleh mandeg hanya gara-gara terganggu oleh urusan ketua yang jadi anggota dewan. Kecuali kalau partai ini memang mau tidur. Ini tugas berat semua kader-kader Demokrat bagaimana mengabdikan diri bagi kepentingan bangsa dan negara. Kekuasaan bukan segala-galanya. Biarkan kita harus saling bagi tugas. Jangan 'hawek' (serakah -red) sendiri. Jangan juga mengedepankan emosi kekuasaan,” tandas Iwan mengingatkan kadernya.

Menurutnya pula, mulai pekan depan semua perwakilan DPC dari 5 kabupaten/kota di provinsi ini yang diharuskan menggelar Muscab atau Muscablub, mesti telah membuat tim bersama dengan DPD maupun DPP. Setelah itu, tim merumuskan waktu pelaksanaan dan menetapkan jadwal. “Insya Allah tidak akan lewat Nopember. Paling telat, pertengahan bulan depan itu muscab maupun muscablub harus bisa digelar,” pungkasnya. (vins)

Pembangunan di Banyusari Belum Merata


BANYUSARI, RAKA -
Masyarakat Kampung Sampora, Desa Kutaharja, Kecamatan Banyusari, berharapkan agar jalan desa mereka bisa segera dibangun. Pasalnya, saat ini kondisi jalan tersebut dalam keadaan rusak. Tidak ada aspal di atas jalan tersebut, yang ada hanyalah dialasi kerikil. Kondisi tersebut sudah berlangsung lama dan hingga saat ini belum tersentuh pembangunan. Hal tersebut dikatakan oleh warga setempat, Caman Hermawan (20), kepada RAKA, Kamis (29/10) siang.

Dilanjutkannya, ketika musim hujan tiba, jalan tersebut sulit untuk dilalui. Selain becek, tanah jalan tersebut juga lengket, sehingga menempel jika diinjak. Keadaan tersebut sudah lama dialami oleh masyarakat dan hingga saat ini belum nampak adanya upaya perbaikan jalan tersebut. "Kami sudah mengharapkan sejak lama agar jalan desa kami bisa segera diperbaiki, soalnya kondisinya kurang bagus," paparnya.

Menurutnya, jalan hanya dilapisi sirtu, itupun telah menipis, sehingga tanahnya lebih banyak sehingga jika hujan tiba kondisinya memprihatinkan. Sementara itu, masyarakat desa tersebut banyak yang mempergunakannya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jika terus dibiarkan rusak, sangat menghambat aktivitas masyarakat. "Kalau musim hujan, sulit untuk keluar rumah, karena jalannya jeblok," tambah Caman.

Ia juga menambhakan, selain jalan rusak, kondisi jalan di desanya tersebut tidak memiliki penerangan jalan, sehingga masyarakat kesulitan untuk keluar rumah pada malam hari. Sedangkan jalan tersebut melewati totowang (pesawahan) yang cukup panjang dipenuhi dengan semak belukar. "Kalau malam suka hawatir kalau keluar rumah, selain jalannya jelek juga gelap, karena tidak ada lampu penerangan di sekitar jalan tersebut," terangnya.

Dia berharap, pemerintah bisa memperhatikan desanya, upaya perbaikan jalan harus segera dilaksanakan. Karena sudah terlalu lama masyarakat memiliki jalan yang rusak. "Saya ingin jalan ini bisa segera dibangun agar masyarakat lebih nyaman menggunakannya. Pemerintah harus lebih memperhatikan warga di pedesaan, terutama mengenai akses jalan," harapnya. (asy)

Karawang Targetkan Penyuplai Jagung Jabar, Penanaman Jagung Tak Ganggu Pola Tanam

Kabupaten Karawang, menargetkan untuk menjadi pemasok jagung di Propinsi Jawa Barat. karena jika melihat potensi, Karawang bisa merealisasikan hal tersebut. Namun demikian, hal tersebut butuh perjuangan yang keras, karenanya petani harus diberikan penyuluhan yang intens agar mereka bisa mengitui pola tanam yang dianjurkan oleh pemerintah. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pertanian Karawang Nachrowi M Nuh ketika ditemui RAKA, Kamis (29/10) siang, saat melakukan panen raya jagung hibrida di Desa Lemahmulya, Kecamatan Majalaya.

Dilanjutkannya, saat ini pihaknya menargetkan produksi 6 ton per hektar jagung. Bila target tersebut tercapai dan 30 persen lahan pertanian yang ada di Karawang ditanami jagung pada panen ketiga, maka bisa dihasilakan 1,8 juta ton jagung. Jumlah tersebut dinilainya akan mampu menyuplai kebutuhan jagung di Jawa Barat. Tapi hal tersebut memerlukan perjuangan, karena terkadang petani kurang disiplin mengikuti program pertaniam yang diatur oleh pemerintah. "Kadang petani telat mengikuti jadwal tanam yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini cukup menghambat masa bertani," paparnya.

Ditambahkannya, wilayah yang akan dikembangkan untuk ditanami jagung hanya daerah golongan air 1 meliputi Karawang Barat, Telukjambe, Majalaya, Klari, Tirtamulya dan Cikampek. Menurutnya, pola tanam tetap padi-padi-jagung, jadi tidak akan menganggu produksi padi kalaupun jagung dikembangkan. "Program ini baru dijalankan selama 2 tahun bekerjasama dengan Pioneer 21 dan kami akan terus menyosialisasikannya. Agar program ini bis berjalan dengan maksimal," tuturnya.

Sementera itu, Mareket Development Manager Pioneer 21 Adhie Widhartho mengatakan, pengembangan jagung tidak akan menganggu pola tanam, karena akan ditanam setelah panen ke dua. "Kami hanya memanfaatkan lahan pertanian setelah petani menggarap lahan sawahnya ketiga. Daripada sawahnya tidak digarap sama sekali, kami menganjurkan untuk ditanami jagung dan ini sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Karawang," tuturnya.

Yang disarankan, lanjutnya, penggunaan bibit jagung hibrida. Pasalnya, jagung hibrida tahan akan kering. Selain itu, hasil yang didapat juga akan lebih banyak. Dalam satu hektar, bisa didapatkan 11 ton pupil basah. Intinya, lanjut dia, program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saat ini, harga jagung pipilan sebesar Rp 2.100. "Dari pada lahan tidak dipakai lebih baik ditanami jagung, tentunya akan mengangkat kesejahteraan petani. Bertanam jagung sangat menguntungkan," pungkasnya. (asy)

Suroto Pamit Tinggalkan KNPI

Kendati rencana pertemuan terakhir seluruh pengurus DPD KNPI periode 2006-2009 di Galuh Mas, Rabu (28/10) malam, batal dilaksanakan, tapi ketuanya, HA Suroto, menyempatkan diri memberikan keterangan kepada RAKA, Kamis (29/10) pagi.

Ia menyebut pernyataannya ini sebagai pesan perpisahan untuk generasi berikutnya yang bakal memimpin KNPI ke depan. “Periode kepengurusan kami segera berakhir. Segala kekurangan dan kelebihan, ke depan harus tambah maju. Kami sudah membuat pondasi dasar rumah pemuda. Proses pendewasaan, aktualisasi, dalam keluarga yang terpenting papan. Sebagai representasi kepemudaan, upaya yang dibangun pemerintah sebagai karya besar. KNPI sebagai organisasi harus dijaga, diamankan dan ditumbuhkembangkan,” ucap Suroto.

Ia berharap, dari Graha Pemuda harus dapat lahir putra-putri terbaik untuk masa depan Karawang. Sebagai pemimpin masa depan yang berhasil. Menurutnya, ini tugas serta tanggungjawab pengurus KNPI selanjutnya. Cari terobosan dengan karya-karya gemilang. Semua generasi muda di sini, kata Suroto, harus dilibatkan mengisi waktu untuk sama-sama berkiprah di bidang pembangunan daerah. Utamanya, memecahkan persoalan-persoalan pengangguran, seperti ajakan bupati saat Hari Sumpah Pemuda, kemarin.

“Dinamika proses perjalanan Musda, itu merupakan pendewasaan berdemokrasi. Kalau ada persoalan-persoalan menyangkut kandidat, tidak usah terlalu diperdebatkan dalam konteks persaingan. Pemuda harus bersatu, bangkit dari tidur dan keterbelakangan. Semua harus sepakat untuk maju. Saya juga ingatkan generasi muda Karawang, jangan terjebak pada gerakan-gerakan politik praktis hanya sekedar memenuhi ambisi atau kepentingan pribadi maupun kelompok,” tandas Suroto.

Pemuda yang cerdas, hemat dia, adalah mereka yang lebih mengedepankan kepentingan umum dengan memperlihatkan intelektualitas diri sebagai generasi terdidik. Tidak sekedar asal ceplos, apalagi emosi. Suroto setuju sikap kritis harus terus dipertahankan. Hanya tidak asal kritis. Memberikan masukan terhadap pemerintah atau siapa pun, saran dia, tetap pada area konstruktif. Lebih mengedepankan dialog dan membangun komunikasi daripada memilih turun ke jalan.

“Saya juga tidak sepakat kalau pun terpaksa kita harus turun ke jalan malah turut melibatkan orang lain yang tidak ada kaitannya dengan Karawang. Sebagai warga di sini kita harus turut menjaga harkat dan martabat Karawang. Bahwa kita pun mampu menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan Karawang. Jangan pernah menuntut apa yang Karawang berikan pada kita. Tapi apa yang harus kita berikan bagi Karawang. Ini milik kita bersama. Makanya tanggungjawab membangun Karawang adalah tanggungjawab kita bersama pula,” ucap Suroto lagi. (vins)

Belum Dipakai, Retak Lagi, Pembangunan Jalan Raya Kosambi-Curug

DIKELUHKAN: Belum juga digunakan, badan jalan sudah mengalami retak-retak.

KLARI, RAKA - Pembangunan jalan Kosambi-Curug tepatnya di Kampung Mulyaasih, Desa Cimahi, yang menghabiskan dana ratusan juta yang dikerjakan oleh PT Lince Romauli Raya, sudah retak-retak. Padahal, pembangunannya belum selesai dan belum digunakan oleh pengguna jalan.

Sehingga pembangunan jalan tersebut terkesan tidak maksimal dan asal jadi. Hal tersebut dikatakan oleh Pengurus Indonesian Coruption Investigation (ICI) Rudi Rusdiana kepada RAKA, Kamis (29/10) siang. Dia menduga, pembangunan jalan tersebut tidak sesuai dengan speknya. Jika pembangunan tersebut sesuai speknya, jalan tersebut tidak akan retak sebelum dipergunakan. Menurutnya, yang menggunakan jalan tersebut saat ini baru pejalan kaki dan sebagian kendaraan bermotor. Itu juga intensitasnya jarang. "Masa jalan belum digunakan sudah retak-retak, kalau pembangunan jalan tersebut maksimal, hal ini tidak akan terjadi," terangnya.

Selain itu, menurutnya, jalan tersebut juga dibangun dengan menggunakan material bekas, jadi kondisinya tidak kokoh. Material sisa pembangunan jalan, tuding Rudi, dipakai kembali untuk membangun jalan tersebut, padahal hal tersebut semestinya tidak mesti dilakukan. Karena semuanya ada anggarannya untuk pembangunan jalan tersebut. "Seharusnya material yang dipergunakan material yang baru. Karena tentunya pembangunan jalan ini ada anggarannya untuk membeli material, seharusnya material yang dipergunakan material yang bagus agar hasilnya maksimal," ungkapnya.

Pinggiran jalan tersebut, tambah Rudi, hanya menggunakan tanah boncos, harusnya tanah yang dipergunakan tanah super sehingga hasilnya akan lebih bagus. Dia mengkhwatirkan pembangunan jalan yang terkesan asal-asalan tersebut hasilnya tidak maksimal dan akan cepat rusak. Sementara, yang dirugikan tetap masyarakat. "Masyarakat menginginkan pembangunan yang maksimal agar hasilnya bisa tahan lama. Kalau melihat hasil yang sekarang, saya ragu jalan ini akan tahan lama," tuturnya.

Tentunya, lanjutnya, sebelum jalan tersebut dibangun, semua kemungkinan telah diperhitungkan sehingga hasilnya akan maksimal, tapi hasilnya, belum juga dipakai jalan tersebut sudah rusak. Dia berharap, pemerintah bisa mengawasi setiap pengerjaan pembangunan yang dilakukan. "Agar hasil pembangunannya bisa maksimal dan masyarakat bisa merasakan pembangunan yang memuaskan," harapnya. Sayangnya, RAKA belum berhasil memperoleh keterangan dari pihak pelaksana proyek pembangunan jalan beton di ruas jalan Kosambi Curug tersebut mengenai kondisi jalan yang mengalami retak-retak. (asy)

Kembangkan Muatan Lokal

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Karawang merupakan daerah yang cukup komplit memiliki kekayaan alam, mulai dari pertanian, kelautan maupun pertambangan. Bahkan pariwisatanya pun cukup komplit, wisata alam dan sejarah ada di daerah ini.

Namun disayangkan, jarang masyarakat setempat jarang yang memelihara dan menggali potensi daerahnya. Untuk pertanian misalnya, saat ini jarang anak sekolah maupun generasi muda yang terjun pada dunia pertanian, padahal Karawang sebagian besar merupakan daerah agrasis. Hal tersebut dikatakan oleh pemerhati pertanian, A Nurlika Rudiana, Kamis (29/10) siang.

Lebih lanjut dia menuturkan, jika regenerasi petani tidak dilakukan, maka hawatir kedepan Karawang akan kehilangn kader petani yang konsen terhadap masalah pertanian. Jika demikian, lahan pertanian akan terancam. Sementara individu masyarakat belum siap untuk menerima budaya baru misal industri. "Seharusnya, masalah pertanian ataupun pariwisata dimasukan ke dalam mata pelajaran di sekolah-sekolah. Minimal dimulai pada tingkatan SMP. Agar mereka mengetahui potensi daerahnya," tutur warga Desa Kedawung ini.

Nurlika menambahkan, jika telah mengenal potensi daerahnya, diharapkan pelajar akan mencintai dan ingin mengembangkan potensi yang dimiliki daerahnya sendiri. Bertani bukanlah merupakan pekerjaan yang hina, malah menguntungkan. Jika tidak dirintis dari sekarang, ke depan Karawang tidak akan memiliki petani yang handal sehingga ke depan lahan pertanian pun terancam berubah menjadi lahan lainnya. "Sudah saat ini pelajar mengenai bertani dimasukan dalam pelajar di sekolah, walaupun sekolah tersebut bukan sekolah pertanian. Agar pelajar tidak malu untuk bertani," paparnya.

Diteruskannya, teknologisasi juga harus dikembangkan dalam pertanian untuk menarik petani muda mau terjun ke dalam dunia pertanian. Menurutnya, saat ini pertanian di Karawang masih minim menggunakan teknologi, sehingga kurang diminati oleh generasi muda. "Saya yakin jika teknologi telah masuk ke pertanian generasi muda akan terjun dalam pertanian. Saat ini teknologi pertanian baru sebatas traktor sementara untuk yang lainnya belum dipergunakan," tuturnya. (asy)

Pemerintah Karawang Diminta Membangun Jembatan Permanen

MINTA JEMBATAN: Pemerintah Karawang diminta membangun jembatan permanen di Dusun Semplek, Desa Sampalan, Kecamatan Waluya. Satu-satunya jembatan saat ini adalah jembatan bambu reyot. Padahal, ribuan ton gabah setiap musim panen terangkut dari daerah itu melalui jembatan bambu reyot. (get)

Wabup: Kecamatan Harus Terlibat Secara Fisik

SOSIALISASI PMI: Wabup Hj. Eli Amalia Priatna saat sosialisasi dengan warga Dusun Bakabjati, Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok. Selain mensosialisasikan PMI kegiatan ini juga kunjungan kerja wabup ke daerah tersebut.

RENGASDENGKLOK, RAKA -
Keterlibatan pemerintahan Kecamatan maupun desa dalam pelaksanaan pencanangan pembangunan sarana fisik di Dusun Bakan Jati, Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok ditegaskan kembali oleh Wakil Bupati Hj. Ellie Amalia Priatna, yang juga Ketua PMI Karawang, Kamis (29/10) siang.

Berdasarkan Keterangan yang di himpun RAKA, Menurut beberapa sumber yang merupakan pengurus PMI cabang karawang, Kegiatan PMI tersebut merupakan upaya pengurangan resiko bencana selain merupakan salah satu program ICBRR PMI cabang Karawang. Untuk anggaran yang mendukung jalannya kegiatan merupakan hasil kerja sama dengan PMI Denmark.

Tinjauan Ketua PMI ke lokasi turut dihadiri PMI Pusat Kawada, Korlap fpopinsi Jawa Barat Heri Kusnandar, Korlap Kabupaten Karawang Bubun Gunawan serta seluruh pengurus PMI karawang, Dinas Cipta Karya Karawang dan perwakilan muspika tiga kecamatan wilayah utara karawang yakni kecamatan Rengasdengklok, Cibuaya dan Tirtajaya selain beberapa LSM dan tokoh masyarakat.

Diketahui, dalam tinjauannya Ketua PMI yang juga Wakil Bupati Karawang ini menegaskan agar pemerintahan kecamatan maupun desa bisa tutur serta mendukung pelaksaan kegiatan. Artinya, selain merawat yang telah di kerjakan PMI juga ikut menyelesaikan kekurangannya. "Mungkin bisa dengan cara mengguanakan dana ADD yang memang ditujukan untuk pembangunan fisik desa, "kata Wabup.

Diterangkannya, selain penanganan banjir di wilayah Rengasdengklok, selaku ketua PMI, wabup membeberkan jika penanganan bencana juga dilakukan di beberapa wilayah lainnya. Namun begitu, hal ini hanya bersifat penanganan. "Anggaran yang tersedia mungkin hanya untuk sebatas penanganan. Kata dia, Pemerintah kabupaten karawang tetap menginginkan yang terbaik untuk masyarakat karawang.

Untuk itu, kami berharap pembanguanan turap saluran drainase di Desa karya sari, Rengasdengklok sesuai dengan bistek, "tegasnya seraya menyatakan PMI akan melakukan penanganan yang sama di wilayah sadari dan tirtajaya. Tokoh masyarakat setempat, R. Hidayat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun begitu, pihaknya menyatakan pembangunan turap masih kurang sekitar 200 m. "Kami harap pemerintahan desa maupun kecamatan bisa melakukan apa yang diminta oleh wakil Bupati karawang. selain meneruskan kekurangan juga merawat apa yang telah di berikan PMI karawang, "pintanya. (get)

Warga Mengadu ke Bupati, Sumber Dana Berasal dari Raskin

KUTAWALUYA,RAKA - Warga Desa Sampalan, Kecamatan Kutawaluya mempertanyakan mosi tidak percaya dana kematian hasil pungut pemerintah desa Sampalan yang bersumber dari dana raskin. Mosi itu sebelumnya telah mereka sampaikan kepada bupati Karawang. Dijelaskan, sebelum itu, Kepala Desa Sampalan, membuat program pemerintahan desa untuk memberikan uang santunan kematian bagi warganya.

"Dana pembagian Raskin dikutif setiap bulan dan ditambah Rp 1.000 per kepala keluarga (KK). Meski besaran hanya Rp 150 ribu, seharusnya dari dana yang terkumpul dibagikan kepada keluarga yang meninggal dunia," tutur Billy, warga Desa Sampalan. Masih dituturkan Billy, jumlah KK di Desa Sampalan sebanyak 2.000 KK dan jumlah 6 Dusun dan sebanyak 24. Penerimaan dana dari masyarkaat penerima Raskin selama 26 bulan, terhitung sejak bulan JUli 2007 hingga Agustus 2009, terkumpul dana sebanyak Rp. 52.000.000.

Sedangkan pengeluaran dana santunan kepada masyarakat yang meninggaldunia selama 26 bulan tersebut tercatat ada 142 jiwa yang mendapatkan santunan dengan alokasi anggaran sebanyak Rp 21.300.000. "Sisa dana mematian hasil pungutan dari Raskin ada Rp 30.700.000. Kemana uang tersebut," tanya Billy. Untuk itu, lanjut Billy, warga Desa Sampalan berharap bupati melalui Badan Pengawas Daerah (Bawasda) melakukan kajian terkait dugaan penyelewengan dana kematian yang di peroleh dari warga miskin yang membeli Raskin.

Sementara itu, berdasarkan pantauan RAKA, dalam proposal mosi tidak percaya tentang pertanggungjawaban dana kematian hasil pungutan raskin di desa sampalan, terdapat ratusan warga yang membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk mosi tidak percaya. Sedangkan proposal tersebut disampaikan kepada Ketua DPRD karawang, Kepala Kejaksanaan Negeri Karawang, Kapolres Karawang, Asda I Pemkab Karawang, Ketua Bawasda Karawang, Kabag Pemdes Kabupaten Karawang, Ketua Forum BPD Kabupaten Karawang dan Camat Kutawaluya.

Sementara itu, Camat Kutawaluya Drs Maman Suryaman ketika ditemui di kantornya, Kamis (28/10), mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan proposal mosi tidak percaya warga Desa Sampalan tersebut. "Saya sudah menegur Kades Sampalan dan mempertanyakan terkait hal ini. Namun, kades Sampalan Jamaludin ketika di tanya mengaku uang tersebut masih tersimpan utuh di Bendahara," tutur Camat Maman. (get)

Lampu PJU Berbulan Bulan Dibiarkan Mati

RENGASDENGKLOK, RAKA - Sejumlah lampu penerangan jalan umum di beberapa titik vital jalan kota Rengasdengklok sejak lama tidak berfungsi. Akibatnya, suasana kota Rengasdengklok dimalam hari terasa seperti berada dipedesaan. Padahal, aktifitas ekonomi kota berjalan selama 24 jam tanpa berhenti.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari beberapa nara sumber selaku warga kota Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Lampu PJU itu sejak lama luput dari perhatian instansi terkait. Dan itu sangat disayangkan mengingat pentingnya fungsi PJU tersebut. "Entahlah, kami pun tidak tahu kenapa lampu itu sejak lama dibiarkan padam. Mungkin instansi tersebut tidak memiliki jadwal kerja malam.

Jadi tidak mengetahui jika lampu itu padam sejak lama. Padahal, banyak aktifitas masyarakat terutama para pedagang tidak berhenti selama 24 jam. layaknya pasar pasar besar dikota lainnya, "ungkap warga Kota Rengasdengklok, Nana (34) ditemui dilokasi parkir Baso Mas Mul Rengasdengklok. Warga Lainnya selaku agen Harian Radar karawang di Kota Rengasdengklok, Iding (45) mengatakan selama berbulan bulan lampu itu memang hanya dijadikan pajangan pelengkap nama kota Rengasdengklok sebagai Kota Sejarah Kemerdekaan Negara RI.

"Saya juga tidak tahu kenapa lampu itu tidak difungsikan kembali. Biasanya, diluar kota lainnya jika lampu penerangan jalan umum mati langsung ditangani. Namun di kota rengasdengklok belum ada yang peduli dengan keadaan kota yang gelap setiap malamnya. Padahal, suasana seperti itu lebih banyak mengundang kejadian yang negatif banyak terjadi. Misalnya , kecelakaan hingga yang paling patal seperti tindakan kriminil."ungkapnya, Rabu (28/10) kemarin. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari beberapa sumber selaku warga setempat. PJU itu telah pada sekitar 7 bulan lalu dan belum terlihat pernah mendapatkan pengecekan apalagi perbaikan. (get)

Wabup Eli Mau Jadi Artis?


WAKIL
Bupati Hj. Eli Amalia Priatna akan menjadi artis? Buktinya, wartawan saja dilarang mendekat. Padahal wabup cuma diwawancarai seputar sosialisasinya kepada warga Dusun Bakanjati, Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok.

Sikap kaku ajudan yang membatasi jarak antara wabup dan wartawan ini, bertolak belakang dengan sikap wabup yang antusias membaur bersama warga. Tidak hanya itu, Wabup juga saat itu berupaya keras untuk bisa berjabatan tangan dengan warga. Wabup sendiri hadir di desa itu dalam rangka kegiatan PMI di daerah tersebut.

Teguran yang sangat mencoreng sikap sosialiti wabup tersebut ketika salah seorang wartawan berdekatan dengan wabub karena berusaha memperoleh keterangan yang pasti mengenai kunjungannya. Hal itu dilakukan karena berada ditengah serbuan warga yang mengidolakan hingga ingin secara langsung berkomunikasi dengan wakil bupati karawang.

"Kalo bertanya jangan terlalu dekat dengan wakil bupati yah, "ucap ajudan wabup. Padahal, kinerja seorang wartawan telah dilindungi oleh UU Jurnalistik. Diantaranya, bisa secara langsung berdekatan agar mendapatkan keterangan yang lebih akurat. "Berdekatan itu bukan untuk maksud apapun, "ungkap wartawan setelah mendapat teguran keras dari ajudan wabup.

Dijelaskannya, pihaknya tidak mengetahui jika wabup alergi jika berdekatan dengan wartawan yang ingin mensosialisasikan kegiatan positif PMI, tentang bencana yang menghantui masyarakat memasuki musim penghujan mendatang. Sebelumnya, pada kunker Bupati Maros, H.A Nadjamuddin AM beserta Bupati karawang Dadang.S.Muhtar di Kecamatan Pedes sangat terbuka dengan kehadiran wartawan. Bahkan, untuk memperjelas keterangan bupati karawang merangkul wartawan untuk memberikan keterangan yang lebih akurat. (get)

6 Hektar Sawah Kutakarya Alih Fungsi Jadi Kebun Timun

KUTAWALUYA,RAKA - Sebanyak 6 Hektar lahan sawah Desa Kutakarya, Kecamatan Kutawaluya telah disiapkan untuk beralih fungsi menjadi lahan timun. Pasalnya, kegiatan itu selain melaksanakan metode padi padi palawija juga sudah merupakan kegiatan musiman.

"Beberapa bahan untuk penanaman telah didatangkan kemarin. Dan siap untuk dipasangkan di sekitar lahan yang telah disiapkan. Kemungkinan dalam waktu dekat sudah mulai tanam,"kata salah seorang petani warga Indramayu, Tarman (54) kepada RAKA, Kamis (29/10) dilokasi.

Dijelaskannya, dari luas sekitar 6 hektar itu diperkirakan akan menghasilkan ribuan ton timun dengan asumsi produksi per hektar sebanyak 30-40 ton timun. Disampaikan Tarman, tingginya minat tanam produksi timun lantaran dinilai lahan di Karawang efektif untuk membudidayakan jenis tanaman ini. "Hal ini juga karena pemanfaatan lahan yang sangat efektif, apabila lahan di daerah Karawang di bantu oleh keberadaan sistem irigasi teknis atau dekat dengan sumber air, "katanya.

Disebutkannya, pemanfaatan lahan tersebut di gunakan sesuai kesepakatan dengan cara sewa berkisar antara Rp. 15.000.000/6 Ha. Sedangkan untuk tanah kering/tegal yang sulit/jauh sumber irigasinya, harga sewanya lebih murah sekitar Rp. 5.000.000/6 Ha dengan perjanjian waktu selama 2 bulan. "Biasanya, ini hanya sebatas menunggu para petani padi Karawang memulai masa tanam," jelasnya. (get)

Orok Korban Aborsi Mengambang di Got

KARAWANG,RAKA - Warga Serangsari Sadamalun RT 08/17, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, mendadak heboh pasca ditemukan sesosok orok yang mengambang di saluran air Kamojing yang berada di sekitar pemukiman penduduk, Kami (29/10) sekitar pukul 08.30 WIB, kemarin. Saat ditemukan, ari-ari orok malang itu masih menempel.

Orok yang diperkirakan berusia 5 bulan, panjang 25 cm itu ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang ibu rumah tangga yang sedang berada di sekitar saluran tersebut. "Awalnya saya menduga itu bangkai tikus, tapi ketika dilihat dari jarak dekat ternyata orok," ujar Kaya binti Darma (47) warga setempat.

Sesaat setelah ditemukan, Kaya langsung menginformasikannya kepada rekannya Acih binti Antawi (46) tetangganya untuk selanjutnya diteruskan ke aparat Polsek Karawang. Orok yang mengambang dalam posisi telungkup itu diperkirakan lahir 6 jam sebelum ditemukan.
Kapolsek Karawang AKP Dwi Susanto,SH melalui Kanitreskrimnya Aja Bundario membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, orok malang tersebut sengaja dibuang oleh kedua orangtuanya karena tidak menginginkan kelahirannya. "Kuat dugaan bayi yang ditemukan tersebut merupakan korban aborsi," kata Aja.

Untuk mengungkap siapa pelaku pembunuh bayi tak berdosa itu, pihaknya hinga kini masih mengumpulkan informasi dan bukti-bukti di lapangan yang dapat dijadikan untuk menyeret pelakunya. "Belum, belum. Kita belum mengetahui siapa orangtua bayi tersebut karena hingga saat ini masih dalam tahap penyelidikan, "jelas Aja. Semua warga memprediksi bayi malang tersebut dilahirkan dari rahim seorang wanita nakal yang biasa berkeliaran di sekitar stasion Kereta Api Karawang yang lazim disebut dengan sebutan Seer. Pasalnya, lokasi penemuan bayi tidak begitu jauh dengan Seer.(ops)

KPUD Bahas Anggaran Pilkada 2010

KARAWANG, RAKA – KPUD kembali diminta untuk mengkaji ulang kebutuhan anggaran bagi pelaksanaan Pilkada 2010 agar lebih bisa dihemat lagi. Karena angka kebutuhan yang telah diusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terlalu besar. Sedangkan dana yang tersedia dalam APBD tahun depan masih terbatas.

Permintaan tersebut disampaikan Bupati Dadang S. Muchtar pada ekspose anggaran KPUD bagi Pilkada 2010 di aula gedung Singaperbangsa, Rabu (28/10) malam. Turut hadir saat itu Panwas, Satpol PP, TAPD, dan perwakilan Badan Anggaran DPRD. “Bupati minta pengurangan biaya dalam rangka efisiensi. Ini terkait dengan keterbatasan RAPBD 2010,” ungkap Sekretaris KPUD, Hadis Herdiana, di kantornya, Kamis (19/10) siang.

Lanjut dia, semangat efisiensi ini bukan hanya diminta ke KPUD, dinas lain pun di lingkungan Pemkab disarankan hal serupa. Namun pengurangan itu, Hadis menyebut, tidak berlaku untuk kebutuhan honorarium penyelenggara Pilkada. Bupati sepakat apa yang diusulkan KPUD mengenai honorarium tidak perlu dipangkas.

“Besaran honorarium penyelenggara yang diusulkan KPUD, di antaranya bagi PPK “Panitia Pemilihan Kecamatan -red) dialokasikan untuk ketua Rp 1 juta per bulan, serta anggota dan sekretaris masing-masing Rp 750 ribu per orang setiap bulan. Sedangkan PPS (Panitia Pemungutan Suara -red) di setiap desa disiapkan jatah ketua Rp 400 ribu per bulan, dan anggotanya Rp 350 ribu per orang setiap bulan,” tutur Hadis.

Sementara usulan honorarium KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara -red), tambah Hadis, diusulkan memperoleh honor Rp 225 ribu bagi ketua. Dan semua anggotanya Rp 200 ribu per orang. Ditambah honor Pamsung (Pengamanan Langsung -red) Rp 300 ribu untuk 2 orang per TPS. Tandas Hadis, kalau pun pihaknya diminta menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada, kemungkinan pengurangan terjadi pada jumlah TPS dari yang direncanakan semula.

“Kalau TPS yang harus dikurangi, ini jelas memungkinkan. Sebab jumlah TPS terlalu banyak juga berpengaruh kepada jumlah personil yang secara langsung berdampak pada membengkaknya kebutuhan anggaran. Terus terang, sebenarnya yang paling banyak menguras uang itu di biaya operasional. Terutama pembuatan penyiapan TPS hingga diperkirakan memakan biaya Rp 1,3 miliar. Sebab setiap TPS ada bantuan Rp 350 ribu. Rencana kita buat TPS sampai 3.325 TPS. Artinya, jumlah ini bertambah dibanding TPS ketika Pilpres 2009 lalu yang hanya 3.135 TPS,” papar Hadis.

Namun demikian, kata Hadis lagi, pihaknya tetap merasa ada yang masih memungkinkan untuk pengurangan anggaran. Baik pada pos barang dan jasa, maupun biaya operasional. Menurutnya, ini yang siap dibahas ulang di internal KPUD dalam waktu segera. Bila hasil pengkajian telah selesai, pihaknya langsung melaporkannya lagi ke TAPD. Selanjutnya bersama-sama Badan Anggaran DPRD masuk dalam pembahasan RAPBD 2010. Berdasarkan usulan awal, Hadis menyebut, biaya pelaksanaan Pilkada 2010 membutuhkan kurang lebih sekitar Rp 7,3 miliar bagi tahapan pertama. Jika tahapan berlanjut hingga ke tahapan kedua, kebutuhan anggaran pun turut terdongkrat hingga harus mempersiapkan anggaran tambahan Rp 2,3 miliar.

“Apalagi kalau harus mengacu ke UU No.32/2004 yang diperbaharui oleh UU No.12/2008 tentang pemerintahan daerah, serta PP No.49/2008 tentang pemilihan, pengesahan, dan pemberhentian kepala daerah, di Pilkada mendatang harus kembali membuat kartu pemilih, serta validasi data dari Baduk Catpil. Jelas ini berpengaruh pada pembengkakan kebutuhan anggaran,” pungkas Hadis. (vins)

Pol PP Karawang Masih Simpan Miras, Hingga Kemarin Pengadilan Belum Memerintahkan Memusnahkan

MASIH DISIMPAN: Tumpukan kardus berisi minuman keras hasil sitaan yang hingga kemarin masih disimpan Satpol PP.

KARAWANG, RAKA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Karawang ternyata masih menyimpan ratusan botol miras hasil razia di kantornya. Rencananya minuman berkadar alkohol diatas 15 persen itu akan dimusnahkan setelah ada perintah hakim. "Kami tidak bisa begitu saja menghancurkan miras hasil sitaan. Nanti kalau hakim sudah memutuskan pemilik distributor berinisial Ok dan Ac itu bersalah, baru kami akan menghancurkan ratusan miras hasil sitaan," tuturnya.

Deni mengatakan, selain miras, pihaknya juga terus melakukan penertiban PKL, Warung Remang, rajia vcd porno dan pelajar. "Sesuai dengan instruksi Bupati Karawang, tahun ini sebagai tahun ketertiban, kebersihan dan keindahan. Karena kami ingin agar Kota Karawang bisa menjadi kota yang nyaman dan indah. Makanya kami terus gencar melakukan penertiban. Dan kegiatan ini sudah selayaknya didukung oleh semua pihak," katanya.

Terkait dengan pembongkaran PKL yang dilakukannya, ia mengatakan, Pemkab Karawang bukan mematikan pedagang ketika lapaknya dibongkar. Sebab menurutnya apabila PKL berjualan dengan benar, maka pihaknya tidak mungkin membongkar lapak. "Kalau mereka menggunakan roda pada saat berjualan, pasti tidak akan dibongkar. Yang salah adalah ketika mereka membuka lapak secara permanen ditanah negara atau ditempat yang tidak seharusnya. Sebab kalau Kota Karawang ini, terlihat tertib, indah, dan nyaman, yang akan menikmatinya kan masyarakat Karawang juga," tuturnya.

Mengenai razia pelajar yang dilakukan beberapa hari yang lalu, Deni mengaku mendapatkan mendapatkan respon yang positif dari pihak sekolah maupun para orangtua. Sebab, para pelajar yang dirazia bisa mendapatkan efek jera. "Sambutan dari sekolah maupun orang tua sangat baik. Menurut mereka para pelajar tersebut apabila dibina oleh pihak sekolah selalu tidak jera. Namun ketika dirazia dan dibina oleh kami, mereka menjadi sadar dan kapok untuk mengulangi perbuatannya.

Dan kegiatan itu juga menjadi peringatan bagi pelajar-pelajar lain, yang mau melakukan hal yang sama, seperti bolos pada saat jam sekolah," katanya. Menanggapi razia miras dan pelajar yang dilakukan Satpol PP, Akrom (29) salah seorang warga Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan karawang Timur mengatakan, kegiatan yang dilakukan Satpol PP sangat positif, dan membantu masyarakat untuk menumpas penyakit masyarakat. "Kami bersyukur, saat ini para distributor miras dibekuk dan barang dagangannya disita.

Sebab kalau di Karawang ini tidak ada lagi yang menjual miras, saya yakin tingkat kriminalitas juga bisa ditekan. Mengenai pelajar, saya harap dapat dilakukan tindakan lebih keras lagi. Sebab mereka itu adalah generasi bangsa, aset bangsa yang harus dipelihara dan dijaga pola pikir maupun kebiasaannya. Apabila sejak jadi pelajar kegiatannya cuma bolos dan tawuran, mau jadi apa negara ini kedepannya. Saya minta kepada Satpol PP maupun aparat kepolisian, agar bisa bertindak lebih keras lagi kepada pelajar. Sebab sepertinya, pihak sekolah sudah tidak mampu membina mereka," katanya. (psn)

SDH Gelar Pengobatan Gratis di Telukjambe Barat

MAKANAN TAMBAHAN: GM PT. San Diego Hills Memorial Park Andy K. Alie (kanan) secara simbolis memberikan makanan tambahan kepada seorang balita di Kampung Kiarajaya Desa Margamulya Kecamatan Telukjambe Barat, Kamis (29/10) pagi.

KARAWANG, RAKA - Lebih dari 300 warga Kampung Kiara Jaya, Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, mendapatkan pengobatan massal gratis dan pemberian makanan tambahan dari PT. San Diego Hills (SDH) Memorial Park, Kamis (29/10) pagi.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu program kerja Departemen Humas San Diego Hills, khususnya dibidang Corporate Social Responsibility (CSR). Menurut Kepala Humas SDH Bambang Sulistyo, pemberian pengobatan gratis dan makanan tambahan, merupakan perhatian perusahaan kepada lingkungan sekitar. "Selain donor darah, pemberian buku gratis, pembangunan sarana dan prasarana keagamaan, bantuan bencana alam dan mendukung segala kegiatan kemasyarakatan, kami juga mengadakan pengobatan gratis dan pemberian makanan tambaha," ucap Bambang.

Khusus kegiatan pengobatan gratis dan makanan tambahan, lanjut dia, dalam satu tahun kami lakukan tiga kali. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, masyarakat yang tinggal disekitar San Diego Hills bisa lebih sehat dan kuat. Dalam kegiatan tersebut kami berikan pengobatan gratis untuk 300 pasien, susu dan biskuit untuk 12 balita dan 24 ibu hamil yang bisa mencukupi selama satu bulan," tuturnya, Kamis (29/10) siang.

Selain pengobatan gratis dan pemberian makanan tambahan, Kampung Kiarajaya juga mendapatkan suplai air bersih dua kali setiap minggu. Menurut Bambang, suplai air yang dilakukan pihaknya merupakan bentuk perhatian perusahaan kepada warga selain kegiatan yang rutin dilakukan. "Kami melihat di kampung ini sangat kesulitan dalam pemenuhan air bersih. Makanya untuk menanggulangi masalah itu, kami suplai air bersih setiap minggu," tuturnya.

Ia mengaku, kegiatan CSR yang dilakukan pihaknya akan terus ditingkatkan setiap tahunnya. "Untuk tahun ini anggaran yang disediakan perusahaan khusus program CSR sebesar Rp. 150 juta, dan untuk tahun depan pasti lebih besar lagi. Mengingat akan ada kegiatan tambahan, seperti pengobatan katarak gratis dan pemberian bea siswa bagi pelajar," tandasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Desa Margamulya Kecamatan Telukjambe Barat Walim Mulyana mengatakan sangat berterima kasih kepada SDH atas kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut. "Kami sangat terbantu dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukaan oleh SDH. Mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, maupun fasilitas umum seperti penyediaan air bersih. Mungkin kalau tidak ada kegiatan ini, warga kami yang sebagian besar kurang mampu akan sedikit kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan air maupun kesehatan dan makanan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus dilakukan setiap tahunnya," ungkapnya.

Karya (35) salah seorang warga, mengatakan, adanya kegiatan pengobatan gratis yang dilakukan oleh SDH bisa membuat kondisi kesehatan warga lebih baik. "Kami sangat mengucapkan terima kasih digelarnya pengobatan ini. Minimal kami bisa mengetahui penyakit yang kami derita dan bisa langsung diobati. Sedangkan untuk balita dan ibu hamil, mereka bisa mendapatkan tambahan gizi. Mudah-mudahan kondisi anak-anak kami bisa lebih sehat, kuat, dan cerdas," katanya. (psn)

Lagi, 443 Calhaj Karawang 2009 berangkat Hari Jumat Ini

KARAWANG, RAKA-Lagi, jamaah calon haji (calhaj) 2009 asal Karawang Jumat (30/10), hari ini, kembali melakukan pemberangkatan ibadahnya. Calhaj kali ini masuk dalam kloter 21 JKS yang mulai meninggalkan Karawang pukul 04.00 WIB dinihari.

Dari rencana sebanyak 44 orang, jumlah calhaj di kloter kali ini ternyata sebanyak 443 orang atau berkurang satu orang. Soalnya seorang calhaj lain, Asep Syaefullah yang kepala KUA Kutawaluya, hingga hari H pemberangkatannya tidak mendapat izin cuti dari pihak Kanwil Depag Jabar.

Kaur Haji dan Umrah Kandepag Karawang, H. Maman Rahman kepada RAKA di ruang kerjanya, Kamis (29/10), menyebutkan calhaj Kloter 21 JKS itu setelah tiba di Makkah bakal ditempatkan di maktab 46 wilayah Bakhutmah. Menuju tempat ibadah di Masjidil Haram, dari lokasi maktab ini mencapai sekitar 7-8 kilometer.

H. Maman juga menjelaskan untuk masalah ini, jamaah tidak perlu merasa khawatir sebab pihak pemerintah telah menyiapkan sarana transportasinya yang berupa bus, yang senantiasa keliling melalui sejumlah shelter atau pos dan terminal.

Cuma lantaran jarak antara tempat pemondokan dan tempat ibadah yang relatif jauh, maka para jamaah diharapkannya senantiasa dalam kondisi fisik yang prima, serta iman yang juga kuat. "Sebab selain kondisi badan harus selalu fit, juga diperlukan kesabaran," sebutnya yang juga menambahkan selain itu, rasa kebersamaan demi menjaga keutuhan kelompok juga tetap dijalin.

Pemberangkan calhaj di Kloter 21 JKS ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya melalui Kloter 04 JKS pada Jumat (23/10) pekan lalu, yang berjumlah 444 orang. Untuk calhaj di Kloter 04 itu sendiri, diakui H. Maman bahwa sesuai informasi yang diterimanya saat sudah mulai masuk Makah setelah selesai di Madinah. "Dan alhamdulillah. Semua jamaah sehat," syukurnya. (dea)

Upaya Melek Bahasa Arab Lulusan SD di Karawang Digelar Lewat Pelatihan Para Gurunya di SDN Karawang Kulon 2

MELEK bahasa Arab? Siapa takut. "Insya Allah ke depannya semua lulusan SD juga bisa," aku Kabid Pendas Disdikpora Karawang, Drs. Suhendar.

Kata Suhendar ditemani Kasi Kurikulum dan Kesiswaan Drs. H. Muchrodi yang ditemui RAKA di sela acara pelatihan metode pembelajaran metode Al-Jabari bagi guru PAI SD se-Karawang 2009 di gedung SDN Karawang Kulon 2, Karawang Barat, Kamis (29/10) siang, untuk itulah maka pelatihan para guru PAI (pendidikan agama Islam) itu pun digelar. "Sudah sesuai aturan, termasuk SK Bupati (Karawang). Jadi kami optimis," ujarnya.

Konon, acara pelatihan metode pembelajaran metode Al-Jabari bagi guru PAI SD se-Karawang 2009 itu di antaranya didasarkan atas pemahaman Alquran sebagai suatu konstitusi kehidupan bagi manusia. Karenanya, manusia berkewajiban mengkaji dan menginternalisasi dan mengaplikaskannya dalam aktivitas keseharian demi terwujudnya cita-cita kodrati manusia, yakni menggapai kehidupan di dunia dan akhirat.

Alquran dengan bahasa Arab, menuntut kemampuan membaca dan menulis huruf Arab merupakan pintu utama yang harus dimasuki untuk mendapatkan pemahaman dan pengertian makna yang terkandung di dalam Alquran. Sebab itu, antara lain masyarakat Karawang yang mayoritas muslim, idealnya bisa memenuhi tuntutan itu, termasuk demi terbentuknya SDM yang manusiawi, yakni menempatkan manusia pada proporsi kemanusiaannya.

Terkait itulah maka soal pembelajaran dengan metode Al-Jabari pun, yang disebut-sebut telah diuji-cobakan dan mampu menjadikan sebagian lulusan SD melek baca dan tulis huruf Arab hanya dalam hitungan 30-16 jam, dipakai lewat acara pelatihan ini. Belum alagi hal itu juga selaras dengan visi Jawa barat 2010 'Bebas Buta Tulis Alquran'.

"Ya, seperti itulah antara lain kenapa pelatihan ini digelar," aku Suhendar. Dia juga menyebutkan tujuannya antara lain untuk memberikan solusi atas kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran baca dan tulis huruf Arab,menyiapkan tenaga guru yang menguasai cara cepat pembelajaran baca dan tulis huruf Arab dengan metode Al-Jabari, dan turut menyukseskan Karawang bebas buta baca dan tulis huruf Arab.

Sementara itu di pelaksanaannya, acara pelatihan diikuti 424 guru PAI melalui 7 tenaga tutor dari Yayasan Al-Jabari. Acara yang diawali pembukaannya yang digelar di GSG Puri Telukjambe, Rabu (28/10), itu rencananya bakal berlangsung hingga Sabtu (31/10) besok. "Ya. Sampai Sabtu," aku tiga pesertanya masing-masing Sukarna yang guru PAI SDN Rawagempol Wetan 2 Kecamatan Cilamaya Wetan, Munfasil dari SDN Tamelang 2 Kecamatan Purwasari, dan Sunarya dari SDN Darawolong 3 Kecamatan Purwasari. (dea wahyudi)

Kandepag Karawang Butuh 7 CPNS, Pelamar Mencapai 779 Orang, 184 Pelamar Gugur Sebab Persyaratan Tidak Lengkap

KARAWANG, RAKA-Meski Kandepag Karawang hanya membutuhkan tujuh calon pegawai negeri sipil (CPNS), tetapi jumlah pelamarnya mencapai 779 orang. Sebab itu, pihak panitianya pun terpaksa harus kerja ekstra untuk bagi pendataannya.

Berkas para pelamar itu diterima dan disortir pihak panitianya yang dilangsungkan di ruang rapat Kandepag Karawang. Hampir tak ada waktu beristirahat, pihak panitia penyortir yang digabung dari berbagai seksie di antaranya H. Juhri, H. Mujahidin, Syamsuri, Nina Roslina dan Neneng Herlina dari UP, Wawan Ridwan dari Urais, dan Zaini dari Penamas, senantiasa melakukan penelitian syarat lengkap pelamar sesuai yang ditentukan.

Bagi persyaratan pelamar yang dianggap belum lengkap dikembalikan. Dan sampai Kamis (29/10) sore kemarin, jumlah pelamar yang tidak lengkap persyaratannya itu mencapai 184 orang. "Ya kita kembalikan," aku Sekretaris Panitia Penerimaan CPNS Kandepag Karawang, Cecep Nurhidayat, SE.

Disebutkan Cecep yang juga Analis Kepegawaian Kandepag Karawang, lowongan CPNS di lingkungan Kandepag Karawang itu diperuntukkan bagi tenaga guru PAI, IPA, IPS dan matematika untuk di empat MTsN baru yang berada di daerah Pedes, dan untuk guru PAI, bahasa Indonesia dan kimia bagi MAN yang tersebar di Karawang, Cilamaya, Rengasdengklok. Kebutuhannya masing-masing untuk satu orang guru.

Dengan posisi yang dibutuhkan itu, otomatis persyaratan pelamar harus disesuaikan. Di antaranya jika berusia sudah mencapai 35 tahun, lamarannya wajib menyertakan surat keterangan wiyatabhakti sekurangnya selama 12 tahun 8 bulan. "Dan surat lamaran yang kami anggap gugur itu, termasuk yang tidak sesuai ketentuan seperti itu," aku Cecep.

Lowongan menjadi tenaga guru CPNS di lingkungan Kandepag Karawang dibuka sejak 5 hingga 20 Oktober 2009, yang penyampaian lamarannya menggunakan jasa PT. Pos dan Giro. Pelamar yang dianggap sudah sesuai kriteria, maka bakal mengikuti seleksi yang rencananya digelar di dua gedung madrasah, yakni MTsN Karawang di daerah Pasirjengkol daerah Tanjungpura, Karawang Barat, dan MAN Karawang di Jl. Syech Quro daerah Palumbonsari, Karawang Timur. Pelaksanaan seleksi pada 15 November, dan pengumuman hasil seleksi direncanakan 28 November 2009. (dea)

Kompos TPA Cikolotok Baru 5 Ton Pertahun

PURWAKARTA, RAKA - Pengolahan sampah menjadi pupuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cikolotok, Purwakarta baru bisa menghasilkan kompos 5 ton pertahunnya. Jumlah itu tentunya hanya seberapa persen saja dari total produksi sampah Kabupaten Purwakarta yang telah mencapai 1.400 m3 setiap harinya.

"Dari total produksi sampah yang mencapai 1. 400 m3 perhari. Yang bisa dikelola menghasilkan kompos baru 5 ton saja pertahun,"ujar Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta Drs Suhandi, kepada RAKA, kemarin.

Menurut Suhandi, untuk bisa menghasilkan kompos dengan mencapai jumlah ideal, pihaknya mengaku masih terkendala oleh sarana dan prasarana serta anggaran yang hanya mencapai 50 juta pertahunnya. Idealnya, lanjut Suhandi, produksi sampah menjadi kompos minimal mencapai 20 persen pertahunnya. "Pengelolaan sampah menjadi kompos tidak bisa dihitung setiap bulannya. Tapi, idealnya seharusnya pertahun mencapai 20 persen dari total produksi,"katanya.

Dijelaskan Suhandi, dari produksi sampah sebanyak 1.400 m3 itu diantaranya 50 persen berupa sampah rumah tangga, 30 persen sampah pasar, 10 persen sampah industri dan 10 persen lagi sampah lain-lain. Sampah-sampah tersebut, dibuang ke TPA Cikolotok yang luasnya 5,6 hektar. "Berdasarkan pengelolaan sampah menjadi kompos. Sampah-sampah tersebut pun harus diproses melalui 3R yakni Reduce (mengurangi), Reuce (digunakan kembali) dan Recykle (daur ulang),"katanya.

Berkaitan dengan Undang-undang No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Sebelum sampah di buang di TPA, seharusnya sampah-sampah tersebut harus diproses melalui 3R yakni Reduce (mengurangi), Reuce (digunakan kembali) dan Recykle (daur ulang). Dimana kegiatan itu merupakan kewajiban masyarakat semata. Dengan demikian, diupayakan, sampah rumah tangga harus mulai pilah-pilah. Namun demikian, hal ini tentunya tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dan di tunjang oleh peraturan daerah (Perda) Kabupaten dan Provinsi.

Sebab bila melihat dari UU tersebut, kata Suhandi, setiap orang pardhu hukumnya mengurangi dan menangani sampah yang berwawasan lingkungan. Termasuk pula produsen, dimana setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan atau produknya. "Terhadap para produsen kami juga berharap produksi kemasannya itu bisa di daur ulang," pinta Suhandi. (ton)

Melongok Bendungan Jati Luhur, Yang Berbau Takan Muncul Kalau Ditangani Secara Profesional

PURWAKARTA memang kaya wisata danaunya. Bukan cuma Situ Wanayasa yang terkenal tetapi disitu juga ada Situ Buleud selain Waduk Jatiluhur. Nah, yang terakhir ini, entah mengapa mendadak menjadi demikian terkenal. Katanya, waduk itu sudah tercemar dan airnya jadi rebutan PDAM dan PJT II. Benarkah?

Sebuah pertanyaan memang, benarkah air waduk Jatiluhur jadi rebutan antara PDAM dan PJT II. Lalu, bagaimana sampai terjadi pencemaran air di waduk itu. Sudah tentu butuh fakta dan jawaban. Betul, kalau menyaksikan kondisi waduk itu saat ini, kolam jaring apung (KJA) yang saat ini ada bak untaian mutiara saja menghiasi permukaan waduk.

Tentu saja ini aset seharusnya yang bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Purwakarta. Dan, itu juga belum termasuk segala ikan yang kemudian terhasilkan dari dalam waduk itu. Tidak usah main hitung-hitunglah. Barangkali semua orang yang mau menghitung juga tahu berapa mestinya yang bisa masuk ke kas daerah dan menjadi paling tidak tambahan anggaran bagi pembangunan di daerah itu.

Tidak percaya? Hayoo, kita lihat secara jantan. Hitung, mulai dari jumlah kolam jaring apung yang ada. Jumlahnya ribuan kolam. Kalau masing-masing kolam urunan 5000 perak saja sebulan lalu dikali 1000 saja kira-kira jumlah KJA yang ada, sudah dapat dibayangkan berapa angka yang tercetak di kas daerah. Lantas hitung dalam 12 bulan dan dikalikan lagi sama lamanya dengan jabatan seorang pejabat. Sudah bisa dipastikan nolnya pasti banyak sekali.

Itu baru kolam jaring apungnya saja dan belum termasuk aset-aset lain, seperti sejumlah tempat hiburan, arena santai, wisata kulinernya dan banyak lagi. Pegel barangkali mata bila menyaksikan angka-angka yang pasti tercetak dalam berita acara keuangan pemerintah daerah. Dan, paling tidak, dari angka-angka yang tercetak itu, bisa dikembalikan lagi dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan berbagai sarana penunjang waduk tersebut. Harus dicermati hal-hal sekecil ini biasanya yang luput dari perhatian. Padahal, sebesar apapun persoalan yang muncul pada saat ini sebetulnya awalnya adalah dari yang kecil.

Setidaknya, ini menjadi catatan. Kalau sekarang banyak kalangan mengeluhkan bau yang menyeruak dari permukaan waduk, inipun harus pula menjadi evaluasi. Pencemaran? Belum tentu memang, apalagi lantas dihubung-hubungkan dengan matinya ikan dan limbah-limbah pakan yang digunakan para petani KJA. Sebab semua itu masih membutuhkan penelitian yang lebih seksama. Namun, terlepas dari semua itu adalah satu kritikan barangkali bahwa yang berbau itu tidak akan muncul apabila ditangani secara profesional. (bersambung/
Asep Ahmad/Azhari)

Distamben Purwakarta Tertutup Untuk Izin Galian C

PURWAKARTA, RAKA - Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Purwakarta tidak akan memberikan izin usaha galian C di Kabupaten Purwakarta. Pasalnya, kebijakan itu dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan selain kontribusi pendapatan daerah disektor ini cukup kecil.

Selain itu, dari belasan perusahaan galian C yang sebelumnya ada, kini tinggal dua perusahaan saja yang berijin itupun tidak akan diberikan perpanjangan ijinnya kembali. Kepala Distamben Kabupaten Purwakarta, Tarsamana Setiawan Kamis (29/10) mengatakan larangan memberikan ijin perpanjangan usaha penambangan dan ijin buka baru itu sesuai dengan instruksi Bupati Purwakarta yang melarang dinas terkait memberikan ijin usaha untuk sektor penambangan pasir.

Ditambahkannya, adanya larangan itu karena sektor usaha penambangan pasir ini pun dianggap memberikan kontribusi sangat kecil yakni sebesar 800 juta pertahunnya terhadap pendapatan daerah. "Sementara dampak negatif dari dibukanya suatu tempat/daerah untuk lokasi penambangan sangat besar. Salah satunya, seperti pengusaha tidak melakukan reklamasi, "katanya.

Dijelaskan dia, saat ini pihaknya mencatat hanya ada dua perusahaan galian pasir yang berijin. "Kalau berbicara ijin berarti hanya dua, sedangkan jika di lapangan ternyata masih ada pengusaha yang melakukan penambangan berarti anda bisa menyimpulkan sendiri," jelas Tarsamana Setiawan seraya menyebutkan kedua perusahaan penambangan pasir itu ada di Kecamatan Bungursari dan Cibatu, Purwakarta.

Bahkan komitemn lainnya, tandas dia pemerintah daerah sekarang ini pun tidak akan memberikan ijin perpanjangan atau ijin baru terhadap penambang pasir namun untuk galian seperti batu pemerintah daerah masih memiliki toleransi. "Ya untuk penambangan batu Pemkab Purwakarta masih memberikan toleransi," ujarnya.

Menjawab pertanyaan, Tarsamana Setiawan mengatakan untuk menertibkan perusahan-perusahaan galian pasir yang tidak mengantongi ijin, dinas terkait seperti dari bagian hukum Setda Puwakarta, BPLHD, Satpol PP dan Polres Purwakarta akan mengadakan pertemuan guna membahas mekanisme penertiban perusahaan-perusahaan galian C yang tidak berijin. Berdasarkan informasi yang dihimpun RAKA, saat ini jumlah penambang pasir di Kabupaten Purwakarta mencapai belasan yang tersebar di berbagai tempat, dari mulai Cijantung-Cisalada, Sukatani, Campaka, Cibatu, Bungursari, Sukatani, Babakancikao dan lainnya.

Sementara itu, Ketua LSM Triloka, Tarman Sonjaya menyatakan adanya larangan pemberian ijin baru atau perpanjangan ijin galian C di Purwakarta sangat didukungnya. Sebab kata dia, kontribusi para pengusaha galian C terhadap daerah terutama untuk meningkatkan sektor pendapatan sangat kecil, sedangkan dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkannnya sangat besar. Selain itu, pihaknya juga mengharapkan agar larangan perpanjangan ijin juga diberlakukan terhadap perusahaan penambangan sejenis seperti batu. (ton)

Oknum Depag Purwakarta Diduga Sunat DAK, Tiap Sekolah Dipungli Sebesar Rp 3,2 Juta

PURWAKARTA, RAKA - Aksi pungutan liar terhadap sekolah penerima bantuan pemerintah di lingkungan Departemen Agama Purwakarta diduga dilakukan oknum kepala Madrasah Pendidikan Dasar (Mapenda). Dalam aksinya, oknum itu memungut sebesar Rp 3,2 juta dari Rp 91 juta/lokal kepada 31 sekolah yang mendapatkan bantuan tersebut. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan RAKA, praktek pungutan liar tersebut mencuat ke permukaan setelah ramai menjadi perbincangan hangat kalangan pemerhati pendidikan juga LSM di Kabupaten Purwakarta.

Menurut mereka, sekolah penerima bantuan itu merupakan sekolah dasar (madrasah ibtidaiyah) yang memperoleh bantuan dari pemerintah lewat dana alokasi khusus (DAK) tahun 2009. Diakuinya, secara prosedur mekanisme penyerapan dana untuk pembangunan sekolah itu tidak bertentangan, namun yang menjadi masalah ketika sekolah penerima bantuan diharuskan menyetorkan sejumlah uang tertentu untuk oknum Kepala Mapenda Depag Purwakarta sebesar Rp 3,2 juta/sekolah.

"Jadi sekolah penerima bantuan itu harus menyetorkan sejumlah uang tertentu kepada oknum Depag Purwakarta. Itu yang sebenarnya yang menjadi inti permasalahan," katanya. Lebih lanjut dikatakannya, sebenarnya praktek pungutan itu tidak hanya terjadi untuk bidang pembangunan sekolah saja tapi untuk bantuan pengadaan buku pun, oknum Mapenda itu menargetkan pungutan dengan besaran tertentu kepada sekolah penerima.

Sementara itu, Kepala Mapenda Depag Kabupaten Purwakarta, H. Dadang ketika ditemui wartawan membantah tudingan adanya pratek pungutan yang dilakukannya terhadap sekolah penerima. Diakuinya, belakangan ini memang banyak kalangan yang mendatangi dirinya mempertanyakan tudingan yang diarahkan kepadanya, namun setelah dijelaskan bahwa tudingan itu tidak benar mereka menjadi mengerti. "Dizaman seperti sekarang ini mana mungkin saya melakukan praktek semacam itu. Itu bunuh diri namanya," ujar Dadang.

Ditambahkannya, prosedur untuk penyaluran DAK dari pemerintah tersebut kepada sekolah sudah sesuai aturan. "Jadi sekali lagi mana mungkin saya berani melakukan pungutan kepada sekolah penerima bantuan," tambahnya. Pihaknya mengharapkan kepada kalangan yang telah menuding kepada dirinya untuk dapat membuktikan tuduhannya tersebut, jangan sampai menyebar menjadi fitnah yang tentunya bisa merugikannya. (rif)

1000 Helm Cetok Dimusnahkan Kepolisian Mapolres Purwakarta

HELM CETOK: Seorang petugas kepolisian Polres Purwakarta tampak memecahkan sejumlah helm cetok hasi razia beberapa waktu lalu sebelum helm itu dimusnahkan.

PURWAKARTA, RAKA - Kurang lebih 1000 buah helm cetok (helm yang tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan pengendara motor), Kamis (29/10) dimusnahkan jajaran kepolisian Mapolres Purwakarta. Pemusnahan helm tersebut merupakan hasil operasi jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Purwakarta dalam kurun waktu satu bulan belakangan ini.

Kapolres Purwakarta Ajun Komisaris Besar Hendro Pandowo melalui Kasatlantas Ajun Komisaris Edi Kusmawan kepada wartawan, Kamis (29/10) kemarin mengatakan pemusnahan helm yang tidak memenuhi standar tersebut merupakan implementasi dari pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas. Dijelaskan, dari aspek keselamatan berdasarkan data yang ada, dari jumlah angka kecelakaan pengendara motor yang terjadi di Kabupaten Purwakarta sebagian besar pengendara motor tewas atau luka-luka karena tidak mengenakan helm yang memenuhi standar.

"Jika terjadi benturan, pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm yang memenuhi standar tentunya akan mengalami luka parah dibandingkan pengendara yang memakai helm berstandar," jelasnya. Selama satu bulan belakangan ini, jajaran lalu lintas Polres Purwakarta mengintensifkan operasi lalu lintas dengan sasaran para pengendara motor yang tidak mengenakan helm yang memenuhi standar selain operasi kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor.

Pada awal operasi, pengendara motor yang ketahuan atau terhenti petugas karena tidak mengenakan helm berstandar langsung diberhentikan serta mendapat peringatan agar segera mengganti helm yang digunakannya, bahkan petugas menukarkan helm yang tidak memenuhi standar dengan helm yang berstandar. Seteleh operasi pertama dilakukan, petugas kemudian melakukan tindakan tegas dengan menilang pengendara yang tidak mengenakan helm yang memenuhi standar.

"Alhamdullillah, setelah operasi dilakukan banyak pengendara yang sudah mematuhinya dengan mengenak helm berstandar. Selama operasi kurang lebih satu bulan tersebut didapat 1000 buah helm yang tidak memenuhi standar," kata Edi Kusmawan. Dikatakannya, dalam waktu dekat ini pihaknya juga akan melakukan operasi dalam bentuk operasi simpatik kepada pengendara motor agar menyalakan lampu besar di siang hari. "Ini juga merupakan implementasi dari aturan di bidang lalu lintas," katanya. (ton)

Pemerkosa Anak Dibawah Umur Warga Kp. Cilandak Dibui

PURWAKARTA, RAKA - En (14) warga Kp. Cilandak, Ds. Sindangpanon, Kec. Darangdan ini memang sialan. Tega-taganya dia memperkosa Bunga (14) yang masih bau kencur. Akibat perbuatannya, Rabu (28/10) lelaki bejad itupun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan yang berwajib. Pelaku kini ini jadi tahanan Polres Purwakarta.

Berdasarkan informasi yang di himpun Radar Karawang, terbongkarnya kasus pemerkosaan yang menimpa Bunga, berawal dari kecurigaan orang tua korban yang melihat perubahan sikap dan prilaku putrinya yang diluar kebiasaanya. Ketika ditanya dan didesak akhirnya Bunga berterus terang dan mengakui kalau kegadisannya telah hilang direngut En.

Dari adanya pengakuan itu, kedua orang tua korban langsung melaporkan kejadian yang telah menimpa anaknya itu ke Polsek Kiarapedes. Dari laporan itu kemudian Petugas Polsek pun langsung menindaklanjutinya dengan memvisum korban ke RSUD Bayu Asih Purwakarta serta melakukan pengejaran hingga meringkus tersangka EN. Bunga sendiri mengaku kejadian itu berlangsung sekitar akhir bulan September 2009 lalu di sebuah kandang ayam di sekitar rumahnya. Dituturkan, peristiwa berawal ketika korban berkenalan dengan tersangka ditempat hiburan hajatan di kampung Babakan Jengkol.

Usai acara hiburan, korban bermaksud pulang namun tersangka menyatakan ingin mengantar korban pulang ke rumahnya. Korban yang sedikitpun tidak menaruh curiga tidak menolak atas niat baik tersangka. Entah bagaimana awalnya ketika keduanya tengah berjalan dijalan yang sepi, tiba-tiba tersangka merangkul secara paksa korban. Mendapat perlakuan tersebut spontan korban meronta dan berusaha melepaskan diri dari rangkulan tersangka. Namun karena tenaga tersangka lebih kuat upaya perlawanan korban tidak membuahkan hasil. Korban secara paksa diseret pelaku ke ke sebuah kandang.

Ditempat itulah tersangka memperkosa Bunga. Setelah melampiaskan nafsu bejatnya, tersangka meninggalkan korban begitu saja di lokasi kejadian. Kapolres Purwakarta AKBP Hendro Pandowo melalui Kasatreskrim Polres Purwakarta AKP I Putu Yuni Setiawan yang dihubungi membenarkan atas peristiwa tersebut. Bahkan kata dia, pihaknya telah menerima pelimpahan tersangka yang diduga sebagai pelaku perkosaan terhadap gadis dibawah umur.

Dikatakan Yuni Setiawan, karena kasus perkosaaan ini menyangkut korban seorang wanita apalagi dibawah umur maka penanganannya dilakukan oleh unit khusus di Mapolres Purwakarta. "Saat ini kasus tersebut tengah diselidiki termasuk memeriksa hasil visum dari dokter di rumah sakit umum daerah,"ujar Yuni. Sambil menunggu hasilnya, kini tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dengan bermalam di ruang tahanan Polres Purwakarta. (ton)

Warga Purwakarta Gagalkan Perampokan

PURWAKARTA, RAKA - Aksi perampokan dengan sasaran rumah kosong di Purwakarta berhasil digagalkan warga. Bahkan dalam aksi penggalan itu sejumlah warga sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan para pelaku yang akhirnya berhasil melarikan diri.

Aksi pengejaran ini dilakukan sejumlah warga di areal persawahan Jalan Kemuning Nagrikaler Purwakarta. Warga berusaha menangkap seorang pencuri yang kedapatan tangan tengah beraksi menggasak sebuiah rumah kosong milik warga. Namun upaya yang dilakukan warga tidak membuahkan hasil. Kawanan pencuri yang diduga berjumlah lebih dari satu orang ini berhasil kabur dan menghilang diantara area pesawahan dan kebun bambu.

"Pelakunya berhasil kabur dengan menghilagn diantara area pesawan dan kebun bambu," kata kusmana (35) warga setempat. Aksi pencurian rumah kosong yang berhasil digagalkan warga ini pertama kali diketahui oleh Jemmy. ia merasa curiga dengan gerak gerik orang tak dikenal yang berada didalam rumah milik tetanggganya yang terkunci dariluar.

"Awalnya saya kira pemilik rumah, tapi ternyata setelah diperhatikan malah timbul curiga lantaran pintu rumah terkunci dari luar," kata Jemmy disekitar lokasi. Berdasarkan penyelidikan sementara, diduga kawanan ini beraksi hendak menggasak seisi rumah, namun mereka akhirnya mencuri kabel yang berada dirumah tersebut karena rumah memang sedang kosong selain itu ditemukan juga barang bukti satu karung kebel listrik serta peralatan pemotong kabel yang ditinggalkan pelaku.(rif)

Danau Cirata Hingga Kini Masih Membutuhkan Investor

FANORAMA CIRATA: Danau Cirata hingga kini masih membutuhkan sentuhan investor. Keindahan danau ini tidak kalah dengan indahnya Situ Wanayasa, Situ Buleud bahkan keindahan Waduk Jatiluhur. (cr2)

60 Ribu Warga Purwakarta, Miskin

PURWAKARTA, RAKA - Dasyat. Kabupaten Purwakarta ternyata kaya dengan gakin. Sebanyak 60 ribu kepala Keluarga (KK) di kabupaten tersebut dinyatakan termasuk kategori warga miskin. Dan, tersebar secara merata di 17 Kecamatan kabupaten tersebut.

Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil) kab Purwakarta Agus Suherlan, tidak menampik ketika dikonfirmasi soal itu. "Data itu berdasarkan perhitungan yang kami terima dari data BPS Kabupaten Purwakarta tahun 2008, "katanya. Mereka dikategorikan miskin karena akibat keterbatasan kemampuan kesehatan, serta pendidikan dan ekonomi. Bahkan keberadaannya ini hampir tersebar merata di 192 desa dari 17 Kecamatan se-Kab Purwakarta.

Dilain pihak untuk mengatasi angka kemiskinan, kata Agus, instansinya hingga kini tengah melakukan validasi terhadap jumlah kepala keluarga miskin. Validasi itu berkaitan kebijakan pemerintah setempat yang akan meluncurkan kartu multiguna sekaligus mengetahui secara pasti jumlah rumah tangga sasaran (RTS) di Purwakarta. "Artinya, validasi yang kita lakukan ini agar memperjelas jumlah Keluarga sasaran secara pasti. Sebab bisa saja dari pendataan BPS sebelumnya, warga miskin tersebut ternyata pindah ataupun sudah meninggal dunia,"katanya.
Bahkan menurutnya, dari validasi yang dilakukan itu, sekaligus akan memberikan identitas khusus terhadap warga tersebut. "Nantinya, kita pun akan memberikan identitas khusus kepada individu setiap kepala keluarga.

Sehingga jika ada kebijakan pemerintah terkait bantuan, warga seperti itu yang akan mendapatkan bantuannya dengan lebih mudah,"tambahnya. Hanya saja, saat ditanya jumlah akhir dari hasil validasi. Agus belum bisa memberikan kejelasan akan validasi yang dilakukan. Tapi jelasnya, bahwa pendataan rumah tangga sasaran yang kini tengah dilakukan minimal harus selesai pada bulan Desember tahun ini. "Validasi yang kita lakukan juga baru bisa ketahui akhir tahun. Sebab para petugas kami yang sudah diterjunkan dilapangan hingga kini masih melakukan pendataan. Namun saya kira jumlahnya akan menurun, sebab jika bertambah tidak akan mungkin,"ujar dia.

Sementara itu, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi melalui programnya menyatakan akan meluncurkan Kartu multi guna bagi masyarakat miskin. Kartu tersebut nantinya akan dapat digunakan untuk proses bantuan kesehatan dan pendidikan. Bahkan kartu tersebut akan dijadikan akses untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin tanpa harus melewati prosedur yang sangat lama seperti saat ini. "Kartu ini nantinya bisa digunakan mereka yang membutuhkan secara tepat guna tanpa harus berbelit-belit melewati prosedur, "kata Bupati beberapa waktu lalu. (ton/rif)

Calo CPNS Gentayangan di Maniis, Bergaya Meyakinkan dengan Pemberkasan dan 'Uang Sabun'

PURWAKARTA, RAKA - Aksi penipuan dengan iming-iming sanggup memfasilitasi pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) kembali terjadi di Kabupaten Purwakarta. Pelaku dilaporkan melancarkan aksinya diwilayah Kecamatan Maniis dengan meminta 'uang sabun' Rp 250 ribu sampai Rp 1 juta.

Kepala Kantor Badan Kepegawaian Daerah, Zainal Arifin, ketika dikonfirmasi usai upacara Hari Sumpah Pemuda, baru-baru ini membenarkan hal itu. Disebutkan, aksi penipuan dilakukan dengan cara melakukan pertemuan pada para CPNS sekaligus melakukan pemberkasan untuk meyakinkan para korbannya.

Pelaku yang belum diketahui ini, tambah Arifin, dalam pertemuan mengiming-imingi sanggup dan mampu memfasilitasi CPNS untuk bisa diangkat menjadi PNS asalkan para calon bersedia memberikan sejumlah uang. "Modusnya dengan melakukan pemberkasan dan mengumpulkan puluhan korban, namun setelah itu ada keharusan untuk membayarkan sejumlah uang antara Rp50 sampai Rp juta," kata Arifin.

Menurutnya, aksi ini jelas penipuan lantaran terkait pengangkatan CPNS pihak BKD tidak mengharuskan pada calon untuk membayar sejumlah uang. Karenanya, atas dasar itu pihak BKD meminta masyarakat untuk lebih waspada dan teliti atau segera melaporkan bila menemukan kejanggalan. "Berkenaan dengan hal ini, masyarakat segera lapor saja ke pihak kami atau kepada petugas berwenang untuk selanjutnya diselidiki, "ujarnya.

Sementara, lanjut kepala BKD, diketahui rencana aksi tipu oleh orang tak dikenal ini berawal dari laporan UPTD setempat yang mempertanyakan langsung pada BKD terkait pengumpulan CPNS di wilayah Maniis untuk melakukan pemberkasan. Meski demikian, dari peristiwa itu diterangkan belum memakan korban. "Dari laporan itu, baru-baru ini kami langsung terjun kesana untuk melakukan pembinaan, sampai sekarang belum ada lporan korban yang tertipu,"ujarnya.

Sementara itu, mengenai pertimbangan untuk mengisi formasi calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) tahun 2009 dilingkungan Pemkab Purwakartadari 205 orang tenaga honorer dan 42 orang sekertaris desa (sekdes) di Kabupaten Purwakarta saat ini tengah dalam proses. Disebut, hasil pemberkasan baru bisa diketahui pada 1 Januari 2010 mendatang. (rif)

ADD Termin II Cair Untuk 20 Desa se Purwakarta

DANA ADD termin II Kabupaten Purwakarta bisa dicairkan tanpa harus menunggu laporan SPJ seluruh desa rampung diserahkan. Terobosan kebijakan ini diambil lantaran untuk memotivasi pihak desa yang sampai saat ini belum merampungkan SPJ secara baik dan benar.

"Saat ini kebijakannya lain. Barang siapa yang sudah merampungkan SPJ termin pertama secara baik dan benar kemudian dananya akan langsung dicairkan pihak pemerintah, artinya siapa yang paling ceat menyelesaikan laporan SPJ termin I maka desa itu juga yang akan lebih cepat menerima dana tersebut, "kata Kabag Pemdes Pemkab Purwakarta Nana MUlyana kepada RAKA Kamis (29/10) kemarin.

Menurut Nana, kebijkakan baru penggelontoran dana bagi hasil pajak atau dana alokasi desa (ADD) termin II ini bisa memotivasi pihak pemerintah desa yang sampai hari kemarin masih belum juga melaporkan laporan SPJ secara baik dan benar. "inipun sebagai upaya untuk mendorong semua pihak desa agar segera merampungkan SPJ termin pertama. Dan dalam pelaksanaan selanjutnya kita berikan dengan penyuluhan, "ucap Nana.

Disebutkannya, sampai saat ini dari 183 desa di kabupaten Purwakarta baru sekitar 10 persen saja atau sekira 20 desa yang sudah merampungkan laporan SPJ tahap I. Dengan demikian, dipastikan penggelontoran dana ADD termin II akan diusulkan cair terlebih dahulu untuk 20 desa tersebut. "Yang diusulkan cepat pencairannya tentu hanya untuk yang sudah merampungkan saja. Sekira untuk 20 desa, "kata Nana.

Secara terpisah, Ketua Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (APDESI) kabupaten Purwakarta H Castono menyambut terobosan kebijakan pencairan dana ADD yang dilakukan pemerintah tersebut. Dikatakan, dengan mekanisme itu pihak desa yang sudah merampungkan laporan SPJ tahap awal tak lagi ketiban beban akibat keterlambatan pihak desa yang belum membereskan laporan SPJ.

"Harusnya memang seperti ini. Siapa yang SPJ nya sudah sesuai dengan aturan secepatnya dicairkan dan jangan menunggu yang belum beres sebab letak kesalahannya bukan pada yang sudahmerampungkan. Jadi pengharagaan dan hukuman harus jelas," jelas Castono. (rif)

Hasanudin Ketua KTNA se- Purwakarta

PURWAKARTA, RAKA - Hasanudin secara aklamasi terpilih menjadi ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Purwakarta masa periode 2009-2014. Pemilihan ketua diikuti oleh wakil dan sekertaris KTNA di 17 kecamatan se- Purwakarta yang berlangsung Kamis (29/10) kemarin di Aula Dinas Pertanian Purwakarta.

Hasanudin yang juga sekaligus Wakil Ketua III DPRD Purwakarta usai pemilihan kepada RAKA mengatakan ingin manjadikan KTNA Purwakarta sebagai organiasasi yang benar-benar berpihak kepada petani. Caranya dengan mengakomodir semua pihak agar bisa bergabung dengan KTNA guna membela petani. Disampaikan, KTNA pun dalam meningkatkan kesejahteraan petani selanjutnya akan melakukan pembinaan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas hasil pertanian.

Selain itu disebut upaya mempertahankan dan mengembalikan citra daerah pertanian yang mandiri, modern, berkualitas untuk menjadi daerah penghasil pertanian yang mumpuni juga merupakan langkah kedepan yang akan dilakukan. Satu diantaranya yakni dengan meningkatkan pengetahuan petani. Diketahui, kandidat pemilihan ketua KTNA Kab Purwakarta periode 2009-2014 dengan tema Rembuk Madya tersebut diikuti 4 calon. Dimana diperoleh raihan suara masing-masing Hasanudin 20 suara, Eko Maryanto 5 suara, Syarif Hidayhattulaoh 4 suara, dan Sulaeman 2 suara. (rif)

Momentum Sumpah Pemuda di Purwakarta

WAKIL Ketua III DPRD Kabupaten Purwakarta, Hasanudin, mengatakan, saat ini pemuda harus lebih memiliki semangat untuk selalu berkreasi, mandiri dan maju tanpa mengandalkan bantuan dari pihak lain. "Saat melawan penjajah Belanda pemuda berjuang dan berkreasi dengan semangat dan persatuan yang kuat. Saat ini, secara hukum negara Indonesia sudah merdeka serta terbebas dari penjajahan negara Belanda.

Dan kemerdekaan yang kita rasakan ini berkat perjuangan para pahlawan. Diantaranya pemuda yang saat itu bahu-membahu melawan penjajah. Dan pemuda yang ada saat ini merupakan generasi penerus bangsa memiliki banyak kesempatan untuk lebih berkreasi dan profesional, " ujarnya. Hasanudin mengomentari momentum Hari Sumpah Pemuda yang berlangsung lusa lalu. Sumpah Pemuda, merupakan momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia.

Menurut pria yang berhasil lolos pada pemilihan legislatif 2009, secara dinamika yang terjadi di Indonesia kemerdekaan ini belum dirasakan seutuhnya. Dan merupakan tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan serta pendidikan yang baik terhadap seluruh warga negara Indonesia, sehingga generasi penerus bangsa ini merasakan arti kemerdekaan yang telah kita raih. Pemuda harus mendapat perhatian serta pembinaan yang sangat baik sehingga menjadi pemimpin yang lebih baik di masa depan.

"Kemajuan suatu daerah itu tidak hanya di lihat dari kacamata pembangunan saja, jika saja Infrastruktur di Purwakarta maju dan berkembang tetapi moralitas bangsanya tidak terpuji, itu artinya landasan UU dan Pacasila belum terimplementasikan, karena pembangunan yang baik adalah perkembangan infrastruktur yang ikuti oleh SDM serta moralitas yang baik pula, selain itu, Pemerintah juga wajib berupaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat, sedangkan hal-hal seperti ini harus di tunjang dengan pembinaan serta dukungan yang baik pula.

Untuk itu pemkab Purwakarta harus bisa memperhatikan pemuda serta memberikan pembinaan yang dapat memacu mereka untuk lebih bersemangat, berkreasi serta lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan," katanya. (sep)

Kepsek Malas di Kecamatan Ciasem Bakal Disanksi

SUBANG, RAKA – Para kepala sekolah dan guru di Kecamatan Ciasem yang mangkir dari kerjanya, akan ditindak tegas. Hal tersebut diterapkan agar sejumlah PNS dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya. Hal tersebut ditegaskan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Kecamatan Ciasem H Dedi Supyandi SPd. Menurutnya, itu dilakukan sesuai dengan revisi PP 30 tahun 2003.

Menurutnya, pemberlakuan tersebut selain disampaikan melalui rapat, pihaknya juga membuat surat pemberitahuan yang dipasang di papan pengumuman di ruang tamu, di mana dengan dapat mudah dilihat oleh pegawai, kepala sekolah dan guru atau pun pihak umum mengenai adanya teguran bagi pegawainya yang mangkir. “Hal itu dilakukan demi kebaikan mereka dalam kinerjanya, sekaligus program peningkatan pendidikan yang optimal dapat tercapai,”ucapnya.


Adapun sanksi yang akan diterapkan kepada pegawai yang mangkir akan ditangguhkan gaji berkalanya, akan diturunkan pangkatnya dan atau yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau untuk mengajukan pensiun dini. Batasannya, ditambahkan Dedi, hukuman tersebut akan diberikan kepada pegawainya yang mangkir 15 hari, 30 hari dan mangkir selama 50 hari dalam setahun akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan PP tersebut. “PNS tidak bekerja dalam waktu 15 hari dalam setahuan ditangguhkan gaji berkala, tidak bekerja 30 hari dalam setahun diturunkan pangkatnya dan bagi PNS tidak bekera dalam 50 hari dalam setahun dianggap mengundurkan diri atau pensiun dini,” tandasnya. (pir)

Mendiknas Akan Resmikan PAUD Ciasem

SUBANG, RAKA – Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh direncanakan akan meresmikan sejumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada di Kecamatan Ciasem, Sabtu (31/10) mendatang. Hal tersebut diungkapkan Project Office Yayasan Nun Khoirul Bariyah, Bambang Saptamaji ST kepada RAKA kemarin. Bambang mengatakan, bahwa yayasan yang selama ini dibinanya mencoba untuk ikut serta berperan aktif menyukseskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) 9 tahun dan pendidikan anak usia dini.

Menurutnya, hal itu sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk itu, yayasan Nun Khoirul Bariyah yang beralamat Dusun Rawasaari XIV/07 Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, ikut serta membumikan program pendidikan pada anak-anak yang berimplementasi brain storming, life skill dan ketakwaan kepada Allah SWT. “Kami sebagai penyelenggara persekolahan bermaksud meresmikan lembaga pendidikan PAUD, ponpes salafiyah, LPK itupun yang meresmikan bukan kami akan tetapi mendiknas sendiri yang akan meresmikannya,” ucap Bambang.

Pihaknya, jelas Bambang, hanya sebagai fasilitator dalam peresmian sejumlah lembaga pendidikan di lokasi yayasannya. Adapun ketentuannya, pihaknya telah berkoordinasi dengan PLS dan Kepala UPTD Dikdas Kecamatan Ciasem. Bambang mengaku, dengan akan dilaksanakan peresmian TPQ, MDT, BKB, BKK, SMK dan termasuk PAUD merupakan salah satu kepeduliannya sekaligus menjemput program pendidikan yang saat ini belum difasilitasi oleh lembaga pendidikan yang ada di Subang, baik berupa buku pelajaran, alat peraga, maupun honor guru didiknya.

Sementara pihaknya akan dapat menjemput fasilitas program pendidikan yang belum teraih oleh lembaga dinas setempat, sementara pihaknya akan dapat meraihnya. Maka dari itu, lembaganya akan dapat membantu dinas pendidikan setempat untuk ikut serta dalam meningkatkan dunia pendidikan yang mengarah pada kepentingan SDM umat.

Mengenai akan turut diresmikannya sejumlah PAUD oleh Mendiknas, bukan berarti pihaknya akan menguasai atau mengakui PAUD tersebut bagian dari upayanya, akan tetapi pihaknya akan mengikutsertakan dalam peresmian sebatas akan membantunya agar PAUD dimaksud dapat fasilitas yang selama ini belum mendapat fasilitas dengan optimal. “Adapun rekrutmen PAUD yang akan diresmikan Sabtu mendatang hanya yang siap saja diresmikan, sementara yang keberatan tidak kami ikutsertakan,” jelasnya.

Hal senada diucapkan oleh Ketua Harian Yayasan Nun Khoirul Bariyah Abdul Malik Mudlofar, bahwa pihaknya akan memfasilitasi peresmian sebanyak 19 paud yang ada di Kabupaten Subang dengan bertujuan agar mereka mendapat perhatian dari Mendiknas baik untuk fasilitas pendidikan, buku mata pelajaran dan kebutuhan dalam KBM. “Selain bantuan operasional dalam KBM juga sejumlah lembaga itu akan mendapatkan bantuan dana yang akan disalurkan kesekolah atau ke yayasan atau kelembaga pendidikan lainnya yang diresmikan di yayasan saya,” ucapnya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Kecamatan Ciasem H Dedi Supyandi SPd mengatakan, dirinya tidak keberatan apabila ada lembaga yang akan membantu dunia pendidikan di wilayah kerjanya, namun mengenai PAUD yang telah dibinanya ikut serta diresmikan oleh yayasan tersebut, dirinya merasa PAUD tersebut hasil pembinaan PLS dan mestinya tidak perlu diresmikan karena legalitasnya telah jelas. “Seharusnya apabila yayasan akan meresmikan PAUD atau kegiatan belajar lainnya yang telah menjadi binaan dinas pendidikan tidak semestinya diresmikan, dan mestinya yayasan mencari atau membentuk sendiri PAUD dimaksud,” ucap Dedi. (pir)

Anggaran Rehab Simpang-siur, Kepsek Selalu Mangkir

SUBANG, RAKA – Perbedaan keterangan menganai anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk 3 ruang kelas SD Ciasem V, saat ini tengah menjadi perbincanang hangat di kalangan masyarakat. Pasalnya, nominal anggaran yang tertulis di papan proyek sebesar Rp 187,5 juta, sementara menurut Kepala UPTD Pendidikan Ciasem senilai Rp 167 juta. Padahal menurut ketentuan, sekolah tersebut mendapatkan sebesar Rp 210 juta.

Demikian pula, saat RAKA mencoba menghubungi pihak kepala sekolah, yang besangkutan tidak ada di tempat kerjanya. Di sana hanya ditemukan sejumlah tukang kuli bangunan yang sedang melakukan pembongkaran dan memasang kusen jendela, kusen pintu dan merakit besi beton. Ironisnya lagi, penggunaan materialnya pun diduga melenceng dari bestek.

Selain pekerjaan rehabilitasi 3 ruang kelas yang dibiayai DAK yang dikontraktualkan, sering mangkirnya kepala sekolah selama dilakukannya pekerjaan sejak tanggal 19 Oktober lalu, yang juga sebagai komite pembangunan seolah tidak mau dipusingkan dengan kedatangan pihak yang mau melakukan klarifikasi. Sejumlah guru di sekolah tersebut menjelaskan bahwa Kepala SDN Ciasem V selama adanya pembongkaran 3 ruang kelas jarang datang ke sekolah, kalaupun ada hanyalah datang sesaat yang kemudian keluar sekolah yang entah kemana dan ada keperluan apa.

Karenanya, guru yang memberikan keterangan pun tidak tahu ada urusan. “Waduh pak, saat kepala sekolah keluar sekolah saya tidak tahu ada urusan apa, entah urusan kantor maupun ada urusan dinas atau pribadinya saya tidak tahu,” ucap salah seorang guru tanpa menyebutkan identitasnya. Kepala SDN Ciasem V Hj Tuti Supartini SPd MMPd saat dikonfirmasi melalui ponselnya, yang bersangkutan tidak mengangkat telepon dari RAKA, padahal atasannya pernah menyarankan agar memberikan keterangan kepada RAKA.

Sebelumnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Kecamatan Ciasem H Dedi Supyandi SPd mengatakan, pihaknya telah menegur yang bersangkutan agar selalu hadir ke sekolah dan jangan pernah meninggalkan tugasnya, adapun berkaitan dengan banyaknya orang yang menyikapi pekerjaannya agar dijawab semestinya dan tidak perlu menghindar. “Sebaiknya anda konfirmasi langsung kepada yang bersangkutan, sementara mengenai alokasi DAK di sekolah tersebut benar Rp 167,5 juta karena di sekolah tersebut tidak mendapatkan meubeleur,” kata Dedi saat dihubungi RAKA. (Pir)

NumberOfComments

Ada kesalahan di dalam gadget ini
 
 
 
 
Copyright © Subang Raya
Design by Eko Subang