Jumat, 16 Oktober 2009

Pembangunan Masjid di Kampung Cikebo Kuta Tandingan Terbengkalai


TERBENGKALAI: Pembangunan Masjid Nurul Yaqin Pintu 1000 di Kampung Cikebo Kuta Tandingan, Kecamatan Ciampel yang memakan anggaran Rp. 19.125.000.000 baru selesai 30 persen sejak dibangun tahun 2003. Pendirian Masjid yang berada di kawasan hutan PT. Perhutani mandeg karena Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)nya dipertanyakan. Sebab menurut UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan, di kawasan hutan tidak boleh mendirikan bangunan (termasuk masjid).

MANG RAKA


REBUTAN

Fraksi-fraksi di DPRD Karawang kembali rebutan posisi ketua Badan Legislasi dan Badan Anggaran...

MANG RAKA:
Soalnya masih basah Mang....?!!

Badan Legislasi dan Badan Anggaran jadi Rebutan, Rapat Pimpinan Sempat Dead Locked

KARAWANG, RAKA – Rapat paripurna DPRD untuk menetapkan susunan kepengurusan semua alat kelangkapan dewan yang dijadwalkan Jum`at (16/10) hari ini, terancam tertunda. Karena sampai kemarin sore, belum ada kata sepakat dari kelanjutan rapat pimpinan fraksi-fraksi yang sempat dead locked pada Rabu (14/10) malam.

Berdasarkan bocoran yang diperoleh RAKA menyebutkan, perwakilan dari Fraksi Demokrat bersikeras pada sikapnya untuk bisa duduk di kursi ketua Badan Legislasi. Padahal forum rapat sebelumnya menyetujui, kursi tersebut diberikan kepada Bambang Maryono dari Fraksi Golkar Amanat Reformasi unsur PAN.

Karena perdebatan terus alot sampai larut malam hingga pukul 24.30, Kamis (15/10) dinihari itu, pimpinan rapat yang diketuai Karda Wiranata memutuskan rapat ditunda. Jalan kompromi menjadi pilihan untuk ditempuh bagaimana mencari titik temu. Kendati rencana rapat Pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi-fraksi tersebut dijadwalkan berlanjut siang kemarin, ternyata situasi gedung DPRD tidak terisi penuh anggotanya.

Bahkan salah seorang anggota Fraksi Persatuan Bintang Nurani (PBN) dari unsur Hanura, H.Ali Mukadas Said, beberapa hari terakhir tidak tampak masuk kantor. Padahal, ketua DPC Partai Hanura ini sebelumnya paling keras menentang pembagian jatah kursi ketua alat kelangkapan dewan, terutama komisi-komisi. Karena dianggapnya, komisi-komisi itu malah dikuasai lagi oleh fraksi dari parpol-parpol besar yang sudah menguasai kursi pimpinan DPRD.
“Pak Haji Ali sekarang sudah tidak ada masalah. Beliau sudah menerima realitas politik yang ada. Apalagi semangat yang kita kedepankan adalah semangat kebersamaan di lembaga wakil rakyat ini. Yang sekarang menghangat justru datang dari rekan di Fraksi Demokrat. Beliau bersikukuh ingin duduk di kursi ketua Badan Legislasi. Dari sisi senioritas boleh lah. Tapi kan ini ada persoalan lain yang harus dipecahkan bersama-sama. Jangan sampai semangat kebersamaan jadi terganggu,” ungkap sumber RAKA di lingkungan DPRD sambil mewanti-wanti untuk tidak ditulis identitasnya.

Hasil pantauan RAKA selama kemarin di gedung DPRD, beberapa orang ketua fraksi sempat saling berdiskusi di ruangan fraksi-fraksi mereka. Dari bisik-bisik yang terdengar, ada semacam lobi yang dilakukannya guna mencairkan kebekuan sejak rapat pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi-fraksi menemui kebuntuan alias dead locked. Bahkan sumber lain mengungkapkan, di antara tim lobi ada yang membicarakan penggalangan kekuatan agar rencana kesepakatan awal dalam menempatkan komposisi alat kelengkapan dewan tidak berubah, seperti dibahas di forum rapat.

Sebelumnya, Ketua DPRD, Karda Wiranata, sempat mengemukakan, bahwa calon kuat untuk mengisi kursi ketua Badan Legislasi antara Bambang Maryono dengan Muhtar, SH. Guna memastikan siapa yang disepakati, hingga kemarin, masih dilakukan upaya kompromi. Sementara dari anggota badan ini, Karda menyebut, diisi sampai 27 orang. Semua berasal dari perwakilan setiap komisi 1 orang, dan fraksi-fraksi hingga 17 orang.

Alat kelengkapan dewan lain yang belum disepakati, kata Karda, adalah Badan Kehormatan. Namun nama yang sudah mengerucut, menurutnya, mengarah ke nama Uman Rusmana dari Fraksi PDI-P. Didalamnya ada 7 orang anggota yang masing-masing 1 orang mewakili setiap fraksi. Termasuk Badan Anggaran, di sini juga dikabarkan sempat terjadi 'pergesekan' antara Ade Suhara dengan Royke Berta Sahetapy. Kendati keduanya sama-sama berasal dari Fraksi Gerindra.

“Tidak ada masalah kho. Malah saya memang sengaja tidak mau mengambil jatah kursi ketua Badan Anggaran. Saya serahkan ke rekan-rekan di Gerindra demi pemerataan tugas. Saya cukup konsentrasi di komisi saja kang,” kelit Ade. Yang menarik lagi, suhu mendingin malah terjadi di ajang penetapan komisi-komisi. Selama kemarin tidak lagi terdengar perdebatan. Mungkin karena semua telah sepakat bahwa Komisi A, B, C, dan D, ketuanya dibiarkan diisi oleh H. Warman (Golkar), Yus Taufik (Demokrat), Tono Bahtiar (PDI-P), dan Nanda Suhanda (PKS). (vins)

Staf Ahli DPRD Mulai Dipersiapkan

KARAWANG, RAKA – Selain alat kelengkapan DPRD yang sedang marathon dibentuk, dan ditargetkan bisa diparipurnakan, Jum`at (16/10) sore hari ini, para wakil rakyat juga sudah siap membuka peluang bagi para profesional muda untuk menempati posisi sebagai staf ahli DPRD.

Dikatakan Ketua DPRD, Karda Wiranata, keberadaan staf ahli lembaganya tersebut harus tetap diisi. Karena ini sudah menjadi amanat UU No.27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Hanya mengenai kriteria dan cara perekrutannya nanti, pihaknya masih harus menunggu Peraturan Pemerintah yang akan mengatur lebih lanjut mengenai penjabaran Undang-undang ini.

“LSM yang pernah mengkritisi kita mengenai rencana pengadaan staf ahli DPRD salah alamat. Mestinya kritik itu diarahkan ke DPR RI yang membuat Undang-undangnya. Masa kita diarahkan agar melanggar Undang-undang? Sikap kritis sah-sah saja. Dan memang perlu. Tapi harus paham dulu apa yang dikritisinya. Jangan sekedar kritis. Nanti terkesan apriori,” ujar Karda.

Diungkapkannya pula, keberadaan staf ahli bukan berarti anggota dewan tidak bisa bekerja. Sehingga perlu dibantu orang lain yang dianggap menguasai pekerjaan yang harus diselesaikan legislatif. “Tugas anggota dewan adalah bagaimana harus berani berbicara untuk kepentingan rakyat. Bukan harus merambah ke persoalan teknis. Itu biarkan tugas pihak lain, seperti eksekutif,” urainya.

Keberadaan staf ahli yang dibutuhkan DPRD berdasarkan amanat Undang-undang, lanjut Karda, membantu melakukan pengkajian persoalan-persoalan yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi legislatif itu sendiri secara profesional. Ia memberi misal mengenai penganggaran atau budgeting. Karena dalam setiap menghitung digit mata anggaran yang disodorkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada pembahasan RAPBD, perlu ada orang ahli mendampingi anggota DPRD di Badan Anggaran.

“Itu hanya salah satu contoh soal saja, kenapa staf ahli diharuskan ada? Ini kan baru persepsi kita saja. Makanya penjabaran mengenai keberadaan staf ahli DPRD nantinya dijelaskan pada Peraturan Pemerintah. Hanya sampai sekarang belum juga turun. Akhirnya kita juga sepakat dengan teman-teman di sini (DPRD -red), untuk sementara pengisian staf ahli baru bisa dibahas setelah PP keluar. Siapa pun yang berminat, silahkan dari sekarang mempersiapkan diri. Kita tidak mungkin menutup pintu bagi mereka yang berminat,” tandas Karda.

Hal lain yang dikatakan dia, agenda rapat paripurna Jum`at (16/10) sore hari ini, selain menetapkan kepengurusan seluruh alat kelengkapan dewan, juga menetapkan tata terbit (tatib) DPRD. Sekaligus penetapan hasil reses yang selama sepekan kemarin dilakukan para wakil rakyat Karawang ini. “Sesungguhnya kita semua di lembaga legislatif ingin merubah paradigma. Jangan sampai pandangan negatif terhadap para wakil rakyat terus dibiarkan. Makanya apapun pekerjaan dan hasil kerja kita, semua dibuka secara transparan. Kita ingin lebih aspiratif, bagaimana menjadikan gedung DPRD menjadi milik bersama semua rakyat,” janji Karda. (vins)

Puluhan Pelamar CPNS di Kandepag Karawang Gugur

KARAWANG, RAKA-Pihak panitia penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Kandepag Karawang berharap para pelamar menyertakan persyaratan yang lengkap dan sesuai peruntukkannya. Sebab dari ratusan surat lamaran yang masuk, puluhan di antaranya gugur lantaran kelengkapan persyaratannya itu.

Anggota panitia penerimaan CPNS Kandepag Karawang, Juhri, SE dan Syamsuri, SPdI yang ditemui RAKA tengah melakukan seleksi persyaratan pelamar di ruang kerjanya, Kamis (15/10) siang, mengakui sampai kemarin surat lamaran yang masuk mencapai 350-an. Tapi begitu hasil seleksi, sejumlah 39 di antaranya tidak sesuai persyaratan.

"Misalnya surat lamaran untuk tenaga TU, atau tidak menyertakan akta IV. Padahal yang kita butuh di Karawang ini untuk tenaga guru," aku Juhri dan Sobari, serta Nina Roslina dan Neneng Herlina yang juga hadir. Syamsuri menjelaskan. Lowongan CPNS di lingkungan Kandepag Karawang itu diperuntukkan bagi tenaga guru PAI, IPA, IPS dan matematika untuk di empat MTsN, dan untuk guru PAI, Bahasa Indonesia dan kimia di MAN. Kebutuhan untuk mengisi kekosongan posisi tenaga guru itu masing-masing satu.

Dengan posisi yang dibutuhkan itu, otomatis persyaratan pelamar harus disesuaikan. Dan jika usia si pelamar juga sudah mencapai 35 tahun, sesuai persyaratan yang ditetapkan juga surat lamarannya wajib menyertakan surat keterangan wiyatabhakti sekurangnya selama 12 tahun 8 bulan. "Nah. Surat lamaran yang kami anggap gugur itu, juga termasuk yang tidak sesuai keterntuan itu," aku Syamsuri.

Lowongan menjadi tenaga guru berstatus CPNS di lingkungan Kandepag Karawang dibuka sejak 5 hingga 20 Oktober 2009, dengan penyampaian lamaran menggunakan jasa PT. Pos dan Giro. Ketika pelamarnya dianggap sudah sesuai kriteria yang dibutkan, maka bakal digelar seleksi, yang rencananya sekitar 15 November 2009. "Dan hasil seleksi itu, kalau tidak salah dibuka sekitar 28 November. Tapi pastinya sih nanti saja dengan unsur pimpinan," Juhri turut menambahkan. (dea)

160 PNS Ikuti POR Pemda Jabar

KARAWANG, RAKA - Bupati Dadang S. Muchtar melepas 160 orang PNS sebagai kontingen Karawang yang akan berlaga di ajang Pekan Olah Raga (POR) Pemda Tingkat Jawa Barat di Bandung. Pelepasan kontingen tersebut dilakukan bupati saat pelaksanaan apel pagi di Plaza Pemkab Pemda, Kamis (15/10) pagi.

”Pemkab Karawang secara rutin mengirimkan kontingen untuk ikut POR Pemda se-provinsi ini. Saya berharap tahun ini kita dapat meraih prestasi tertinggi dengan memperoleh medali terbanyak. Saya juga ingatkan, keberangkatan para atlit dari para PNS ini tidak untuk hura-hura. Tunjukkan prestasi kalian demi menjaga harga diri Kabupaten Karawang,” pesan bupati.

Dkatakannya pula, memberangkatkan kontingen PNS ke ajang POR Pemda Jawa Barat membutuhkan anggaran tidak sedikit. Tahun ini saja, menurutnya, Pemkab mengalokasikannya hingga Rp 250 juta. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana POR Pemda Jabar 2009, Akhmad Hidayat, mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya membina persaudaraan dan kekeluargaan, serta menjalin silaturahmi di kalangan para PNS. Sedangkan tujuan penyelenggaraan, menurtunya pula, adalah untuk menumbuhkembangkan semangat jiwa sportivitas, etos kerja, serta disiplin para pegawai negeri sipil. ”Pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dalam melayani masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Setda, H.E. Soemantri, yang juga menjabat sebagai tim pengarah Kontingen, menjelaskan, jumlah peserta yang tergabung dalam kontingen Kabupaten Karawang sebanyak 160 orang. Mereka terdiri dari 130 atlet dan 30 ofisial, hingga manajer. Cabang olahraga yang diikuti, kata Endang, di antaranya senam, bola voli, catur, bulutangkis, billiar, tenis lapangan, tenis meja, futsal, gerak jalan, dan golf. ”POR Pemda Jabar 2009 berlangsung selama 4 hari sejak 16 hingga 19 Oktober,” terangnya. (vins)

Demokrat Jabar Instruksikan Muscablub Ditunda Akhir Oktober Dilanjutkan

KARAWANG, RAKA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat mengeluarkan instruksi agar pelaksanaan muscab atau muscablub di 5 kabupaten/kota di provinsi ini ditunda sementara. Alasannya, seperti dalam surat DPD bernomor 077/INT/DPD.PD/JB/K/2009, Ketua Dewan Pembina parpolnya, Susilo Bambang Yudhoyono, sedang melakukan persiapan penyusunan kebinet/menteri.

“Kita tidak mau persoalan-persoalan partai lebih dominan mencuat ke permukaan. Karena sebenarnya tidak ada persoalan di internal Demokrat. Muscab atau muscablub adalah hal biasa dalam sebuah partai politik. Ini bagian dari kebutuhan organisasi berdasarkan ketentuan dari kebijakan di wilayah partai. Instruksi penundaan dari DPD, pertimbangan kita ingin lebih fokus dulu ke penyusunan kabinet pemerintahan SBY,”ungkap sumber RAKA dari salah seorang anggota Fraksi Demokrat DPRD Jawa Barat.

Dalam surat instruksi DPD tersebut yang sempat diperlihatkan ke RAKA, di antaranya menyebutkan, jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat juga menghendaki agar penundaan pelaksanaan muscab dan muscablub di 5 daerah di wilayah Jawa Barat itu sampai selesai pelantikan kabinet atau menteri baru yang akan membantu pemerintahan SBY-Budiono.

Mengenai jadwal, DPD memang belum menetapkan kepastiannya. Hanya yang tertulis, jadwal selanjutnya akan ditemtukan kemudian. Surat instruksi DPD yang dikeluarkan tertanggal 14 Oktober itu, ditujukan kepada DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kota Bekasi.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, H. Iwan Ridwan Sulandjana, ketika dikonfirmasi RAKA ke ponselnya, Kamis (15/10) siang, membenarkan bahwa surat yang dikeluarkan pihaknya seperti demikian. Namun ia memastikan, pelaksanaan muscab dan muscablub di 5 daerah kabupaten/kota tersebut tetap bakal dilaksanakannya. Sebab instruksi dari DPP telah meminta agar para ketua DPC yang terpilih menjadi anggota DPR RI maupun DPRD Provinsi harus diganti.

“Keputusan pergantian pengurus DPC yang jadi anggota legislatif di pusat maupun provinsi tetap mesti dilakukan. Forumnya, ya jelas muscab bagi yang kebetulan telah habis masa periodesasinya sekarang. Atau muscablub bagi yang masih panjang periodesasinya. Seperti di Kabupaten Karawang, pergantian pengurusnya berarti melalui muscablub. Soal sering atau tidak, bukan masalah. Kalau pun ada pengurus yang baru menjabat seminggu saja misalnya, ini sudah jadi keputusan DPP yang wajib dilaksanakan. Kita sulit menghindar,” terang Iwan.

Mengenai pelaksanaan, diperkirakan dia, akhir Oktober harus sudah jalan. Berarti agenda yang telah dibuat sebelumnya, semua akan dijadwal ulang. Hanya Iwan belum mau memastikan soal tanggal. “Pokoknya insya Allah akhir Oktober mulai lagi. Sebab pelantikan kabinet pak SBY-Budiono juga pasti sudah beres. Ingin saya tegaskan, pengurus yang jadi anggota DPR RI maupun DPRD Provinsi harus diberikan pengertian. Mereka tidak boleh menjabat rangkap. Makanya, penggantian pengurus nanti harus dari kader yang tidak jadi anggota legislatif,” tandasnya. (vins)

Hentikan Pencemaran Sungai Cilamaya Wetan


CILAMAYA WETAN, RAKA - Kendala terbesar yang dialami oleh petani tambak di Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan, adalah limbah. Pasalnya, beberapa sungai yang mengalir ke desa tersebut sering tercemar oleh limbah. Sehingga air tersebut sering meluap ke lahan tambak, dengan begitu ikan yang ada di tambak tersebut menjadi mati karena airnya tercemar air limbah.

Petani tambak setempat, Suwarno (49), Kamis (15/10) siang, mengatakan, sungai yang sering tercemar yaitu Sungai Cilamaya dan Kalen Bawah. Air sungai tersebut, semuanya bermuara di laut. Sementara, ketika terjadi air pasang, air laut tersebut tumpah ke tambak. Sehingga air laut yang sudah tercemar tadi membuat ikan ditambah menjadi stres bahkan mati. Air sungai tersebut berwarna hitam pekat. "Kalau sudah air laut pasang, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau air laut tersebut tidak tercemar, tidak akan ada masalah dengan ikan. Tapi airnya sudah tercemar jadi ikan pada mati," paparnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, pencemaran sungai tersebut sudah lama terjadi. Berbagai usaha telah dilakukan agar air limbah tidak dibuang ke sungai, tapi usaha yang dilakukannya belum berhasil. Hingga kini limbah masih dibuang ke sungai dan selama pencemaran tersebut belum berhenti, maka di meyakini tambknya akan selalu terkena limbah tersebut dan menyebabkan ikannya mati. "Kami juga dulu pernah melakukan demontrasi, tapi hasilnya tidak maksimal. Hingga saat ini limbah masih dibuang ke sungai," tuturnya.

Sebetulnya, lanjut Suwarno, membuka tambak merupakan usaha yang menguntungkan jika tidak ada kendala besar yang menghambatnya, karena selain bisa mendapatkan penghsilan bulanan atau mingguan, tapi penghasilan hariannya juga ada. Dia berharap, ke depan permasalahan ini bisa cepat selesai. "Saya berharap permasalahan ini tidak berlarut-larut supaya petani bisa tenang dalam menjalani usaha ini," paparnya.

Ditambahkan pria yang sudah 10 tahun menjadi petani tambak tersebut, dia tidak mengalami kesulitan untuk menjual ikan hasil tanamnya, soalnya sudah ada bandar yang akan membeli ikan di tempat pelelangan ikan. Menurutnya, ikan yang laku berupa ikan bandeng, rumput laut dan lain sebagainya. Tapi paling laku terjual yaitu ikan bandeng. "Saya berharap, masa depan lebih baik dari yang sekarang. Yang terpenting pencemaran lingkungan harus dihentikan," harapnya. (asy)

Penertiban PKL Karawang Baru Separuh

BARU SEPARUH: Penertiban PKL di Jalur Telagasari-Lemahabang Wadas.

TELAGASARI, RAKA - Saat ini, lapak-lapak pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan fasilitas umum milik pemerintah sudah ditertibkan dan dibongkar oleh Pemkab Karawang. Mulai dari Karawang Kota, Telagasari, hingga Tempuran. Sayangnya, daerah yang lebih ramai seperti daerah Rengasdengklok dan Cikampek, yang dipadati ribuan PKL belum ditertibkan.

Menurut Kasi Pengendalian Operasi Satpol PP Kabupaten Karawang Deni S Harlan, penertiban di Rengasdengklok dan Cikampek menunggu hasil rapat terlebih dulu. Rencananya, rapat tersebut akan dilakukan akhir Oktober ini. Hal tersebut dikatakan, Kamis (15/10), ketika membongkar PKL di Jalur Telagasari-Lemahabang Wadas. Menurutnya, Rengasdengklok dan Cikampek bukannya diakhirkan dalam melakukan penertiban, tapi saat ini, penertiban difokuskan di daerah Karawang Kota dan sekitarnya, setelah itu baru penertiban dilakukan ke daerah lain termasuk Rengasdengklok dan Cikampek.

"Kami tidak mengakhirkan penertiban di Rengasdengklok dan Cikampek, tapi memang jadwalnya saat ini penertiban di kota dulu. Rencananya kami akan melakukan rapat beberapa waktu ke depan mengenai penertiban di dua daerah tersebut. Kedua daerah tersebut dikatakan rawan bisa, tapi kami juga memiliki personil di lapangan. Sebelum dilakukan penertiban kami juga melakukan pendekatan secara persuasif," paparnya.

Ditanya mengenai penertiban di Telagasari, Deni mengatakan, pihaknya hanya menjalankan apa yang seharusnya dilakukan, guna menjalankan aturan daerah mengenai keindahan, kebersihan dan ketertiban. Sosialisasi mengenai penertiban sudah dilakukan dari jauh-jauh hari, bahkan sebelum bulan puasa. Tapi para PKL tetap membandel tidak membongkar warungnya tersebut.
Akhirnya, setelah diberikan batas waktu hingga setelah lebaran, pihaknya membongkar paksa warung yang masih berdiri. "PKL ada yang sudah membongkar warungnya ada pula yang belum. Hari ini (kermarin, red) kami hanya menjalankan tugas kami. Sebetulnya sosialisasi sudah dari dulu kami lakukan, tapi bangunan tetap berdiri," terangnya.

Dilanjutkannya, sebetulnya Pemkab Karawang tidak melarang masyarakat untuk berdagang, walaupun di tempat milik pemerintah. Tapi dia mengingatkan, bahwa berdagangnya tidak perlu membangung tempat yang permanen, cukup dengan lapak biasa setelah selesai berdagang lapaknya dibawa pulang. Selain menertibkan PKL, pihaknya juga akan melakukan penertiban tempat prostitusi di berbagai daerah. "Kami juga mengirim 7 orang PSK ke Palimanan untuk dibina mengenai keterampilan, rencananya mereka berada di sana selama 3 bulan.

Sekali lagi kami tidak melarang untuk berdagang, asalkan jangan membangun lapak secara permanen. Dagang menggunakan gerobak atau apapun, setelah selesai dibawa pulang, jangan sampai berserakan di pinggir jalan," pungkasnya. Sementara itu, salah seorang pedagang kaki lima di tempat tersebut, Ijah (35) mengatakan, dia merasa terpukul atas pembongkaran tersebut. Pasalnya, dirinya telah meminjam uang kepada bank untuk membuka warungnya dan kebingungan untuk mencari cara mengembalikan pinjamannya tersebut.

Namun baru juga dua hari buka, warungnya sudah dibongkar jadi belum punya uang untuk setor. "Setelah libur lebaran saya baru buka warung dua hari, sekarang sudah dibongkar. Mana modal untuk buka warung dapat pinjam dari bank, saya bingung untuk membayarnya," katanya sambil menitikan air mata. Wanita asal Banten ini menambahkan, selain kebingungan untuk mulai usaha, dia juga kebingungan mencari tempat tinggal. Pasalnya, selama ini dia bersama anaknya tinggal di warung. Di Karawang dia tidak memiliki saudara.

Sementara barang-barangnya juga harus diangkut, dia tidak memiliki tempat untuk menampungnya. Mau cari kontrakan untuk sementara juga belum terpikirkan, soalnya dia masih terpukul atas pembongkaran warungnya tersebut. "Saya tidak tahu harus kemana membawa barang-barang dan tidur di mana saya gak tahu. Soalnya disini tidak punya saudara, selama ini tinggal di warung ini. Untuk menganggkut barang juga tidak punya uang, harusnya ada kompensasi minimal untuk mengangkut barang-barang."paparnya. (asy)

Kecelakaan Maut Terjadi di Jalan Raya Cilamaya

TEWAS SEKETIKA: Akibat ugal-ugalan di jalan raya, seorang pengendara sepeda motor tewas seketika lantaran menabrak mobil boks di depan SMPN 1 Cilamaya Wetan, kemarin.

CILAMAYA WETAN, RAKA - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Cilamaya, tepat di depan SMPN 1 Cilamaya Wetan, Kamis (15/10), sekitar pukul 11.30 wib.

Insiden yang melibatkan sebuah motor Suzuki Smash warna hitam bernomor polisi T 4728 ED dengan mobil box warna hitam tersebut, menewaskan seorang pengendara sepeda motor dan melukai dua orang lainnya. Ketiga korban tersebut, langsung dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan dan kejadian tersebut langsung ditangani oleh Polsek Cilamaya yang berada tidak jauh dari tempat kejadian.

Dari indentitas korban diketahui, korban meninggal bernama Cecep (19), warga Dusun Gempol Prapatan RT 01/02 Desa Gempol, Kecamatan Banyusari, yang mengendarai sepeda motor Smash. Sementara dua korban luka bernama Andi Irmawan (15), pelajar SMPN 2 Banyusari dan Mamang (15), yang mengalami luka patah tulang dan luka ringan.

Menurut salah seorang warga setempat, Eno (30), motor datang dari arah Krasak menuju Cilamaya dengan kecepatan yang cukup tinggi dan berjumlah tiga orang. Motor tersebut akan mencoba menyalip kendaraan yang ada di depannya. Dari arah yang berlawanan, ada mobil bok datang. "Karena motor tersebut nyalipnya terlalu tengah, akhirnya tabrakan tidak bisa dihindarkan. Korban yang mengalami luka parah di bagian kepala meninggal di tempat kejadian, karena lukanya terlalu parah akibat benturan dan banyak mengeluarkan darah," paparnya.

Selain itu, lanjutnya, banyaknya anak sekolah yang baru ke luar membuat mobil akan membanting setir ke kiri juga kagok. Pengendara motor tersebut diketahui sudah ngebut jauh sebelum terjadi kecelakaan. Selain tidak menggunakan pengaman kepala, motor tersebut juga membawa 3 orang penumang. Sehingga, ketika ngebut motor tersebut hilang keseimbangan. "Dari jauh juga sudah kelihatan ngebut dan oleng, mungkin dia sudah tidak tertahan untuk menghindar sehingga kecelakaan tersebut tidak bisa dielakan," sambung Eno.

Ia juga menambahkan, kondisi jalan yang bagus dan lurus, memang bisa memacu adrenalin untuk melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Pengguna motor harus lebih berhati-hati lagi ketika melintasi jalan ini. Walaupun jalannya bagus dan lurus, tapi jalan tersebut tidak terlalu lebar dan cukup padat oleh kendaraan lain. "Di sini juga banyak anak sekolah, apalagi pas pagi dan siang hari ketika anak sekolah datang dan pulang, jalan di sini rame. Kejadian ini harus dijadikan pelajaran untuk selalu hati-hati ketika menggunakan kendaraan dan dilengkapi pula dengan alat pengaman," pungkasnya. (asy)

Produksi Ikan di Cilamaya Wetan Ditargetkan Naik

TARGET NAIK: Petalihan budidaya ikan di kantor Desa Muara.

CILAMAYA WETAN, RAKA - Produksi ikan di Kecamatan Cilamaya Wetan, saat ini dinilai masih rendah. Padahal, potensi perikanan di daerah tersebut diakui sudah dikelola dengan baik.
Karenanya, tahun ini pemerintah melalui UPTD Perikanan, Peternakan dan Kelautan Cilamaya Wetan, menargetkan untuk menaikkan jumlah produksi perikanan hingga 30 persen. Hal tersebut dikatakan Kepala UPTD Perikanan, Peternakan dan Kelautan Kecamatan Cilamaya Wetan Deden Nurjaman SP, ketika ditemui RAKA, Kamis (15/10), saat membuka pelatihan budi daya ikan di kantor Desa Muara.

Lebih lanjut dia menuturkan, salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah produksi, yaitu dengan mengadakan pelatihan ini merupakan program pemerintah pusat melalui program Safver untuk mengatasi kemiskinan dan ketahanan pangan yang di danai oleh ADB.
Dalam pelatihan ini, petani tambak ataupun nelayan dibekali ilmu pengetahuan mmengenai budi daya ikan. "Selain itu, peserta juga dibekali keterampilan teknis mengenai budi daya ikan dan mengenai pendidikan kelembagaan kelompok tani yang ada di masyarakat," paparnya.

Dilanjutkannya, pelatihan ini dilaksanakan di empat kecamatan yaitu Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan, Tempuran dan Tirtajaya dengan jumlah peserta 300 orang. Pelatihan yang diberikan mengenai budidaya polikultur bandeng, udang, nila dan rumput laut. Yang paling potensial untuk dikembangkan, lanjutnya yaitu ikan bandeng. Tapi komoditas ikan lainnya pula akan terus dikembangkan. "Selain diberikan pendidikan infrastrktur, jalan, saluran air, termasuk konstruksi tambak akan diprbaiki melalu progrm ini," paparnya.

Dikatakan Deden, jumlah tambak di daerahnya, mencapai 1000 hektar dengan jumlah produksi rata-rata 300 ton per tahun. Jumlah tersebut, dinilainya masih rendah. Dia mengharapkan, setelah pelatihan ini, jumlah produksi ikan bisa meningkat hingga 30 persen. Kendala yang sering dialami petani lanjutnya, pencemaran sungai yang ada di Cilamaya Wetan. Pasalnya air sungai tersebut sering masuk ke tambak milik petani. "Dari berbagai kendala yang ada, saya berharap tahun ini produksi ikan bisa meningkat setelah dilakukan pelatihan dan ini akan terus dikembangkan," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Muara Syarifuddin DZ mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik adanya pelatihan budi daya ikan seperti ini. Pasalnya, sebagian warganya banyak yang menjalankan usaha tambah. Diharapkan, dengan adanya pelatihan ini, kemampuan petani bisa lebih meningkat. Jika demikian, kesejahteraan petani pun akan ikut meningkat. "Mudah-mudahan pelatihan ini bisa menambah kesuburan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena mereka telah dilatih. Dengan begitu kemiskinan pun akan berkurang," harapnya. (asy)

Tukang Ojek Jualan Ganja, Jadi Penghuni Lapas Warungbambu

KARAWANG, RAKA - Hampir dipastikan untuk kedua kalinya, Maman Suwarman alias Cadut bin Sukarmin (34), bakal kembali menjadi penghuni Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Warungbambu karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja.

Sebelumnya, pada tahun 2004 silam, warga Kampung/Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, ini divonis bersalah dan dihukum 1 tahun 6 bulan penjara oleh hakim karena terbukti melakukan penculikan terhadap perempuan di bawah umur. Rupanya, hukuman penjara itu belum menimbulkan efek jera bagi lelaki yang berprofesi sebagai tukang ojek ini.

Cadut yang hanya sempat mengenyam pendidikan setingkat SMP ini ditangkap anggota Satuan Narkotika dan Obat Terlarang (Satnarkoba) Polres Karawang saat sedang santai di rumahnya, Selasa (13/10) sore lalu. Dari tangan Cadut, polisi mengamankan 6 bungkus sedang dan 1 bungkus besar daun ganja kering. Barang haram tersebut langsung disita dan dijadikan sebagai barang bukti untuk dipertanggungjawabkan di persidangan (pengadilan) nanti.

Kapolres Karawang AKBP Rudy Antariksawan SIk, SH, MSi, melalui Kasatnarkoba AKP A Margani ketika ditemui RAKA di kantornya, Kamis (15/10), mengatakan, penangkapan terhadap Cadut dilakukan berdasarkan hasil pengembangan penyelidikan. Sebab sebelumnya, anggota sudah terlebih dulu menangkap Dede Kristian alias Malih (26) di areal parkir Mal Cikampek. Malih yang berprofesi sebagai tukang parkir itu langsung diinterogasi setelah dipergoki menyimpan 1 bungkus sedang ganja. "Malih kami tangkap karena terbukti menyimpan atau memiliki narkotika itu," kata Margani.

Berdasarkan pengakuan Malih, sambung Margani, ganja tersebut diperoleh atas 'jasa' Suwandi alias Joni bin Suhanda (23), warga Sentul, Gang Parame, Desa Dawuan Timur, Cikampek. "Berbekal keterangan Malih, Joni pun kami tangkap. Tapi tidak ditemukan barang bukti," ujarnya. Malih sudah empat kali menggunakan jasa Joni untuk mendapatkan ganja-ganja itu. Sebab, untuk mendapatkan ganja itu Malih tak bisa melakukan pembelian langsung kepada Cadut, tanpa melalui Joni.

Sedangkan narkotika golongan satu itu diperoleh Cadut dengan cara membeli kepada Yadi alias Capung. "Sebelum Cadut ditangkap, ia sudah membeli ganja itu seharga Rp 400.000, namun baru dibayar Rp 200.000. Sayangnya, hingga kini Capung masih belum tertangkap," ucapnya. Kini, ketiga tersangka tersebut mendekam di ruang tahanan Satnarkoba Polres Karawang. Mereka dijerat dengan pasal 82 ayat (1) huruf a jo pasal 78 ayat (1) huruf a UURI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Ancaman hukumannya maksimal, mati, seumur hidup atau 20 tahun penjara. (ops)

warga Desa Amansari Zinahi Tetangga Lelaki Diarak Bugil

RENGASDENGKLOK, RAKA - Akibat ketahuan selingkuh dengan tetangga, warga Desa Amansari, Kecamatan Rengasdengklok harus merasakan bogem mentah dari puluhan warga yang geram dengan kelakuannya, Kamis (15/10). Tidak cuma itu, dia juga akhirnya harus diarak dalam keadaan telanjang bulat hingga kantor desa.

Menurut saksi mata yang juga warga setempat, Kokom (30) kepada Radar Karawang, Kamis (15/10) kemarin. Pihaknya pun tidak mengetahui kebenarannya namun menurut warga yang mengarak seseorang yang tengah ditelanjangi tersebut. Disebabkan, adanya penemuan perselingkuhan dan aksi zinah. "Sayapun tidak tahu pasti, tapi menurut orang banyak, lelaki yang ditelanjangi itu karena ketahuan sedang melakukan mesum dengan istri orang lain yang tidak lain adalah tetangganya," katanya.

Diketahui, kejadian itu terjadi sekitar pukul 15.00 WIB. Tiba-tiba warga Dusun Krajan, Desa Amansari, tepatnya di gang Galunggung digemparkan dengan terjadinya aksi pengeroyokan pada seorang warga yang juga ditelanjangi dan di arak hingga ke kantor desa. Secara terpisah, Kapolsek Rengasdengklok Muji Harja ketika dihubungi melalui ponselnya membenarkan kejadian tersebut. Meski menurutnya tidak ada laporan,"pelaku sudah di keluarkan oleh pihak keluarga. Sebaiknya tanyakan saja kepada yang bersangkutan, sebab kami tidak menerima laporan,"ucapnya. (get)

Bina Marga Harus Tanggung Jawab Atas Proyek Peningkatan Jalan Lamaran Desa Pasirkaliki

PROYEK MALAPETAKA: Peningkatan Jalan Desa Pasirkaliki, Kecamatan Rawamerta, dinilai sebagai proyek malapetaka.

RAWAMERTA, RAKA - Dinas Bina Marga dan Pengairan diminta agar bertanggung jawab atas proyek peningkatan Jalan Lamaran Desa Pasirkaliki, Kecamatan Rawamerta. Pasalnya, selain sempit jalan tersebut sangat membahayakan. Padahal, jalan itu merupakan akses vital warga rawamerta.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun Radar Karawang, jalan itu terlalu sempit sehingga tidak bisa dilalui kendaraan roda empat jika berseberangan. Bahkan, sejak jalan itu dibuka kecelakaan kerap terjadi menimpa kendaraan roda empat di ruas jalan itu. Kendaraan-kendaraan itu umumnya terjungkal ke sawah ketika akan berbagai badan jalan dengan kendaraan didepannya.

"Akibat sempitnya jalan mobil yang berlawanan arah itu terbalik ke tengah sawah ketika berseberangan. Setelah kejadian itu, kami membuat sebuah pos jaga agar mobil yang berlawanan arah tidak barsamaan ketika melintasi jalan beton itu, "kata warga setempat, Rusdi (50), di warung yang terletak disekitar lokasi. Diketahui, selain itu, Rusdi mengungkapkan bahwa pangkal jalan tersebut tidak diratakan dengan aspal yang berada di bawah beton tersebut. Sehingga, tidak jarang pengendara kesulitan jika akan melintasi jalan itu.

Hal senada diungkapkan warga lainnya, Farida (45). Menurut pengakuannya, sejumlah warga telah melaporkan bahayanya jalan itu pada pihak kecamatan beberapa waktu lalu. "Katanya, pihak kecamatan yang ditemui saat itu telah melaporkan kegagalan proyek itu pada pihak Bina Marga. Bahkan, pihak kecamatan telah meminta untuk sementara dilakukan pengurugan dengan tanah disepanjang bahu jalan supaya jalan itu tidak sempit. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut mengenai laporan tersebut, "katanya. (get)

Timbunan Pasir Pusakajaya Utara Akhirnya Disingkirkan

TIMBUNAN PASIR: Pekerja BLU-PPB tampak menggunakan alat berat menyingkirkan gundukan pasir yang memutuskan akses jalan di Desa Pusakajaya Utara, Kecamatan Cilebar.

CILEBAR, RAKA - Keluhan warga Desa Pusakajaya Utara, Kecamatan Cilebar soal pasir yang menimbun sepanjang jalan desa tersebut akhirnya mendapat tanggapan serius. Balai Layanan Usaha (BLU) Produksi Perikanan Budidaya, sejak Kamis (15/10) mulai mengerahkan alat berat guna menyingkirkan timbunan pasir yang menutup badan jalan tersebut.

Berdasarkan pantauan Radar Karawang, timbunan pasir yang disingkirkan mencapai panjang jalan 2 kilometer. Sejumlah pengendara yang saat itu melintas di ruas jalan mengaku lega dengan aksi singkir pasir itu yang sempat memutus akses masyarakat itu.

"Akibat jalan tertutupi pasir, perekonomian warga setempat tidak bisa berjalan. Sebab, usaha masyarakat disini, sangat bergantung pada akses jalan itu. Maka dari itu, jika jalan terputus otomatis perekonomian warga setempat pun tidak bisa berjalan, "kata Kepala Satpam BLU-PPB selaku kordinator pembenahan jalan, Tatang (45) dilokasi.

Seperti diketahui, gundukan pasir disekitar ruas jalan berasal dari pasir laut yang terbawa gelombang air pasang. Bahkan, sebelumnya sempat menggenangi dan meruntuhkan rumah penduduk setempat. Setelah itu, para pengendara sudah tidak bisa lagi mengunakan akses jalan itu.

"Banyak pengendara yang memaksakan malah terjatuh. Melihat itu, banyak pengendara lain yang memilih untuk balik arah dari pada memaksakan jalan itu. Lebih Ironis lagi, terputusnya akses jalan membuat warga setempat menjadi malas untuk usaha ke luar daerah, "paparnya.
Salah seorang pengendara selaku warga setempat, Darna (35) menyatakan hal senada.

Namun begitu, dengan adanya tindakan yang cepat dari BLU-PPB untuk menyingkirkan gundukan pasir itu. Dipastikan pengendara tidak akan lagi terkendala untuk melaluinya. "Kami harap bukan hanya pihak BLU-PPB yang turut membantu pembenahan dan pemulihan jalan itu tetapi melibatkan berbagai pihak. Sehingga penanganan terhadap masalah inipun tidak hanya bersifat sementara, "ucapnya. (get)

BLU-PPB Mulai Tangani Abrasi di Desa Pusaka Jaya Utara

TERKIKIS: Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLU-PPB), I Made Suta memperlihatkan kerusakan pantai (abrasi)

CILEBAR, RAKA - Ketakutan masyarakat mengenai permasalahan abrasi di Desa Pusaka Jaya Utara, Kecamatan Cilebar, akan segera pupus. Pasalnya, Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya (BLU-PPB) melalui pihak Pekerjaan Umum Pusat akan melakukan pembenahan permanen.

Dijelaskan, saat ini, BLU-PPB telah mendorong pihak pekerjaan umum pusat untuk melakukan penurapan sepanjang 5 km di sekitar bibir pantai yang mulai mengancam akses jalan. Hal itu dikatakan Kepala BLU-PPB Desa Pusaka Jaya Utara, Kecamatan Cilebar I Made Suta, kepada Radar Karawang, Kamis (15/10) dilokasi.

Menurutnya, abrasi di wilayah bibir pantai karawang tidak akan selesai jika hanya mengangkat kedua tangan untuk sekedar memohon. Namun, harus ada dorongan maupun upaya untuk meminimalisir. "Setidaknya untuk mencegah, kami akan menangani permasalahan dengan melakukan penurapan sepanjang 5 km, "terangnya.

Diketahuinya, abrasi diwilayah Kecamatan Cilebar sudah hampir memutus akses jalan perekonomian masyarakat setempat. Makanya sekarang ini pihaknya tengah melakukan perbaikan dan pembenahan jalan di Dusun Kepuh, Desa Pusaka Jaya Utara. "Kami tengah melakukan pengerukan pasir diatas ruas jalan yang telah memutus wilayah Kecamatan Pedes dan Cilebar, sekitar 2 km. Pasir itu, berasal dari pasir yang terbawa gelombang pasang air laut hinga melalui akses jalan. Bahkan, air pasang sempat meluluhlantakan pemukiman penduduk setempat, "ungkapnya.

Sebelumnya, tiga rumah warga rata dengan tanah akibat dihantam gelombang pasang. Dan akses jalan tidak bisa dilalui para pengendara hingga memilih untuk balik arah. "Mudah-mudahan dengan pengerukan pasir di tengah ruas jalan yang dikeluhkan masyarakat dan akan adanya rencana penurapan. Tidak akan membuat hal itu terulang lagi, "kata ketua Koordinator lapangan selaku Kepala Satpam BLU-PPB, Tatang (45) di temui dilokasi perbaikan. (get)

Berdayakan Ilmu Kesehatan Oleh Kepala Puskesmas Kutamukti

"Kami terus berusaha untuk memberdayakan ilmu kesehatan pada masyarakat luas sesuai dengan salah satu, dari tiga fungsi pokok Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Rencananya, dalam waktu dekat kami mulai memberdayakan ilmu kesehatan itu, di lingkungan pondok pesantren," Kata Kepala Puskesmas Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, H. Aef Saepudin, Kepada Radar Karawang, Kamis (15/10) kemarin.

Menurut Kepala Puskemas yang melayani 5 desa itu, dengan cara memberikan pelajaran dan pemahaman ilmu kesehatan kepada setiap perwakilan masyarakat. Kata dia, penanganan kesehatan di wilayah kerjanya, akan lebih tanggap. Sebab, untuk penanganan kesehatan dibutuhkan juga partisipasi masyarakat yang sedikitnya memiliki pemahaman ilmu kesehatan.

Seperti salah satu contoh, H. Aef menjelaskan, tidak jarang terdengar kabar yang menyebutkan jika penanganan bidan desa kurang baik. Hal itu, bisa disebabkan kurangnya pusat kesehatan untuk turun ke lapangan. Baik untuk melakukan penyuluhan atau pun tinjauan langsung. Namun diupayakan itu tidak terjadi diwilayah pekerjaan dan tanggung jawab kami sebagai pelayan masyarakat, yang memiliki tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah desa.

Namun demikian, terang H.Aef, sejauh ini semenjak Puskesmas gencar melakukan apa yang menjadi tiga fungsi pokoknya. Masyarakat mulai koperatif dengan sendirinya. Jika kami tengah melakukan tinjauan di sejumlah pos kesehatan, di desa desa yang menjadi wilayah pekerjaan. Masyarakat ada yang mengungkapkan jika ada yang rela untuk menjemput bidan desanya jika tengah kesulitan transportasi.(get)

Karawang Perlu Daerah Binaan PSK


PENYEBARAN
virus HIV AIDS di Karawang yang semakin luas dan tidak terkendali, merupakan salah satu faktor yang bisa mengakibatkan hilangnya generasi sehat. Dan salah satu penyebab tidak tertanganinya virus tersebut adalah belum fokusnya Pemkab Karawang untuk menangani hal itu. Meskipun sampai saat ini, Dinas Kesehatan bersama LSM yang bergerak dibidang penanganan HIV AIDS terus gencar melakukan gerakan penanggulangan HIV AIDS.

Menurut Ketua Yayasan Kita Kita, Iwan Somantri Amintapraja, Kamis (15/10) siang, pemerintah seharusnya berani merealisasikan konsep "wilayah binaan" bagi para pekerja seks komersial (PSK). Pasalnya upaya pembongkaran tempat prostitusi dan razia terhadap PSK tidak menyelesaikan masalah. Upaya pemerintah selama ini dengan dalih penegakan K3 dan pemberantasan penyakit masyarakat, tidak memutus penularan penyakit akibat aktivitas bersama PSK. Bahkan penularan itu sudah merambah kepada ibu-ibu rumah tangga yang suaminya sering memakai para PSK.

"Itu pun kemudian ditularkan ke anak-anak yang dilahirkan. Akibatnya penularan virus HIV sudah masuk ke general population, artinya penyebaran HIV AIDS sudah masuk kedalam rumah tangga. Menurut penelitian kami selama lima tahun, di Karawang suspect HIV AIDS berjumlah 34.400 orang. Besar kemungkinan, jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan waktu. Apabila saat ini tidak dicegah maka kita akan kehilangan generasi sehat dimasa yang akan datang" tandasnya, Kamis (15/10) siang.

Di Karawang sendiri sulit untuk menghentikan wanita-wanita yang berprofesi sebagai PSK. Hal itu dikarenakan masih banyak lelaki yang memakai jasa mereka. Salah satu jalan keluarnya dengan merealisasikan "wilayah binaan" tersebut. Dengan demikian dari sisi kesehatan, terutama penularan HIV AIDS dapat diawasi. "Yakiki mencatat dari 172 orang yang dinyatakan positif, diprediksi dapat menularkan ke 32.400 orang.

Hal itu dengan asumsi satu orang dapat menularkan ke 200 orang. Hal terpenting yang mesti disadari, HIV AIDS tidak selalu berawal dari PSK dan yang tertular adalah pemakai jasa PSK. Hasil penelitian menyebutkan 8 dari 10 pengguna jasa PSK adalah lelaki beristri. Mereka nantinya akan menularkan ke anak dan istrinya," ujar Iwan. Ia menegaskan, tempat binaan yang selama ini dibangun oleh pihaknya dan Dinkes bukan melegalkan perjinahan di Karawang, namun lebih menitikberatkan kepada penyelamatan ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak yang tidak berdosa.

"Ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak adalah korban dari prilaku suami yang suka jajan diluar. Sebetulnya bidikan kami ini adalah anak-anak dan ibu rumah tangga bukan pelegalan tempat prostitusi. Hal ini perlu disadari bersama, dan perlu ditangani bersama-sama pula. Sebab HIV AIDS sudah menjadi permasalahan yang krusial pada masa sekarang ini. Dan saya rasa, terlambat sedikit saja kita menangani hal ini, maka bom waktu akan meledak," tandasnya. (psn)

Karawang 10 K Koko Abdul Kadir: PASI Siap Mensukseskan


KETUA Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten Karawang, Koko Abdul Kadir, mengaku sangat menunggu event bergengsi sekelas Karawang 10 K, seperti yang direncanakan Radar Karawang pada 25 Oktober mendatang.

Menurutnya, event tersebut sangat memiliki nilai lebih di mata PASI sebagai organisasi dari cabang olahraga yang ada di negeri ini. “Jujur saja, sebenarnya kami dari PASI Karawang sudah punya rencana menggelar Karawang 10 K. Ternyata didului Radar Karawang,” ungkapnya.
Karenanya, ia bersama rekan-rekannya sepakat untuk siap terjun secara maksimal membantu mensukseskan penyelenggaraan Karawang 10 K yang siap digelar Radar Karawang sebagai bagian dari kegiatan HUT ke-5 koran terbesar dan berpengaruh di Karawang, Purwakarta dan Subang.

“Saya juga sudah sampaikan ke semua pengurus PASI agar Karawang 10 K Radar Karawang dijadikan pembelajaran awal bagaimana menggelar event olahraga bergengsi di daerah. Mudah-mudahan pengalaman pertama bagi PASI di sini dalam menyelenggarakan Karawang 10 K dapat menjadi modal awal untuk langkah berikutnya di event serupa,” ujar Koko.

Harapan lain yang diungkapkan tokoh Karawang yang kini terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Barat, bahwa keberanian Radar Karawang menggelar Karawang 10 K, bukan hal mustahil ketika bisa menemukan atlet potensial yang selama ini tersembunyikan. Ia yakin, kemungkinan ke hal-hal seperti itu muncul di event ini.

“Siapa yang sangka kan di Karawang 10 K Radar Karawang kita bisa menemukan atlit berpotensi yang selama ini belum masuk dalam daftar kita? Terus terang, kalau pun cabang olahraga yang ditangani PASI terbilang paling murah, tapi kita terbilang sulit menemukan calon-calon atlet berpotensi. Namun atlit yang sekarang kita bina pun, ternyata luar biasa kemampuannya. Tidak sedikit yang sudah berhasil memperoleh medali,” tandas Koko.

Ia pun berkeinginan, kedepan Radar Karawang mampu menjadikan agenda kegiatan tahunannya kearah memobilisasi massa ke dunia olahraga. Khususnya cabang atletik, seperti lari 10 kilometer, “Tidak terlalu muluk-muluk lah kalau kita dari PASI berkeinginan agar Radar Karawang menjadikan Karawang 10 K sebagai kegiatan rutin tahunan. Tidak hanya melibatkan masyarakat umum dan pelajar, tapi juga atlit-atlit yang sudah punya nama turut dilibatkan," ucapnya. (Alvino)

Sikap Prustrasi Naker Perlu Diwaspadai

KARAWANG, RAKA - Jumlah lahan pekerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah angkatan kerja, bisa menimbulkan dampak sosial. Sebab, sebagian besar masyarakat Karawang lebih menyukai menjadi pekerja dibandingkan menjadi pengusaha.

Akibatnya ketika tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, pencari kerja berubah menjadi orang yang termasukkategori tidak aktif mencari pekerjaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), jumlah pencari kerja sampai bulan Agustus 2009 adalah 20.004 orang, perempuan 8138 orang dan laki-laki 11866 orang.

Menurut Staf Pengantar Kerja Disnakertrans Irwan Kuswandi, jumlah pencari kerja setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Menurutnya, hal itu disebabkan tidak seimbangnya antara lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja. "Tahun 2008 jumlah total pencari kerja mencapai 38802 orang. Apabila dibandingkan dengan data bulan Agustus 2009, besar kemungkinan jumlah pencari kerja tahun ini akan melebihi tahun kemarin. Dari jumlah pencari kerja, sebagian besar ingin mencari peluang disektor industri dibandingkan pertanian atau jasa," tandasnya.

Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang, jumlah angkatan kerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, sedangkan jumlah lowongan kerja semakin berkurang. Data tersebut menyebutkan dari tahun 2007 sampai 2008 jumlah angkatan kerja mencapai 1.911.904 orang sedangkan jumlah orang yang bekerja hanya 1.612.423 orang dan sisanya tidak bekerja. Menurut staff ahli BPS Asep Surya, melihat dari dunia industri yang masih terseok-seok akibat hantaman krisis global, maka akan sangat sulit untuk mengurangi jumlah orang yang tidak bekerja dari sektor industri.

"Orang yang bekerja di sektor industru tahun 2007 ada 157.378 orang, sedangkan tahun 2008 terjadi penurunan yaitu menjadi 151.737 orang. Untuk di Karawang sebetulnya sektor yang paling banyak digeluti adalah sektor pertanian. Meskipun sektor pertanian dari tahun ke tahun jumlah peminatnya naik turun, namun masih bisa dikatakan stabil. Sektor pertanian Tahun 2007 ada 254.407 orang dan pada tahun 2008 jumlahnya bertambah menjadi 270. 221 orang. Hal ini membuktikan, kekuatan pertanian di Karawang masih kuat dibanding sektor induistri.

Namun seiring berkurangnya lahan pertanian, besar kemungkinan untuk tahun 2009, jumlah orang yang bekerja disektor ini akan berkurang," paparnya, Kamis (15/10) siang. Terkait dengan penerimaan Pegawai Negri Sipil (PNS), menurut salah satu security PT. POS Indonesia yang tidak mau disebutkan namanya, tidak kurang 400 orang datang setiap harinya ke kantor pos untuk melihat syarat-syarat menjadi PNS. "Begitu lowongan CPNS dibuka, kantor pos langsung diserbu pelamar," tandasnya. (psn)

10 Menit, Polisi Harus Sudah di TKP

KARAWANG,RAKA - Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik dari segi waktu, perilaku serta profesionalisme, Polres Karawang menetapkan empat program unggulan sebagai quick Win dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan arahan pimpinan Polri. Dari empat program unggulan itu, diantaranya Quick respone TKP yakni setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti dengan mengirimkan petugas untuk melakukan pengecekan ke lokasi tempat kejadian perkara (TKP) dalam waktu 10 menit.

"Cukup 10 menit, anggota sudah pasti tiba di TKP untuk melakukan tugasnya sesuai dengan fungsi masing-masing. Artinya, jika yang dilaporkan masyarakat itu peristiwa kecelakaan, maka anggota dari fungsi lalulintas yang turun ke TKP tersebut. Tetapi, jaminan 10 menit tiba di TKP saat ini baru bisa diterapkan bila kejadian tersebut terjadi di wilayah hukum Polsek kota.Sebab, beberapa unit mobil patroli yang setiap saat bisa digerakkan memang ditempatkan diberbagai titik yang dianggap rawan," ungkap Kapolres Karawang AKBP Rudy Antariksawan,S.Ik, SH,M.Si ketika ditemui RAKA di kantornya, Kamis (15/10).

Untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan informasi atau pengaduan kepada polisi, Polres Karawang telah menyiapkan nomor telepon yang dapat dihubungi yakni call centre 112. Nomor telepon tersebut aktif terus menerus selama 24 jam penuh, karena petugas yang khusus menerima laporan melalui call centre ini(operator) sudah disiagakan."Kapan saja masyarakat menghubungi nomor tersebut pasti akan mendapatkan pelayanan," ujarnya.

Untuk saat ini, kata Rudy, nomor telepon 112 baru bisa dihubungi dengan menggunakan telepon rumah saja.Sedangkan sambungan telepon dengan menggunakan henpon baik GSM maupun CDMA belum bisa.Setiap laporan masyarakat yang diterima operator, sambung Rudy, akan disalurkan ke unit-unit patroli yang berdekatan dengan lokasi kejadian. Contohnya, ada warga yang melaporkan kejadian pencurian di daerah Rengasdengklok atau Cilamaya, tentunya petugas akan menghubungi petugas patroli Polsek Rengasdengklok dan Cilamaya untuk melakukan tindakan pertama tempat kejadian perkara(TPTKP).

"Jika laporan tersebut benar, petugas patroli akan mengamankan lokasi kejadian dan meminta bantuan petugas identifikasi dan anggota reskrim segera meluncur ke TKP melalui kepala sentra pelayanan kepolisian(Ka SPK)," terang kapolres. Bagi petugas yang tidak mengindahkan perintah ini, tentunya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Makanya, tandas Rudy, ke depan, dirinya akan menindak tegas anggota yang tidak mematuhi perintah Ka SPK."Perintah Ka SPK itu resmi karena mewakili kapolres," pungkasnya. (ops)

Al-Madinah Gelar 'Walimatushshafar Haj' Berhadiah Umrah, Bakal Diisi Ceramah Prof. DR. H. Said Agil Siradj, MM

ACARA 'Walimatushshafar Haj' yang akan diisi ceramah tokoh PBNU Pusat, Prof. DR. H. Said Agil Siradj, MM, akan digelar pihak KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Al-Madinah Karawang. Acara juga diisi reuni akbar sekaligus silaturahmi antar-jamaah haji yang behadiah umrah dan doorprice.

Ketua KBIH AL-Madinah Karawang, H. M. Sukarya yang ditemui RAKA di sekretariatnya, Jl. Siliwangi No. 1 depan Makodim Karawang, Kamis (15/10), mengatakan acara itu dimaksudkan sebagai kiat demi pemeliharaan ibadah. Selain itu juga untuk silaturahmi demi menjaga jalinan persaudaraan di antara sesama.

"Begitulah rencananya. Sebab kami pikir dengan begini, ibadah haji akan menjadi lebih afdol daripada sekadar pelaksanaan ritualnya saja," aku H.M. Sukarya yang akrab disebut Haji Karya, yang juga ditemani beberapa staf di antaranya H. A. Kodir, Ria Marliana, Windy Rahma Puspa, Anto, Nana dan Encep.

Menurut Haji Karya, dengan pemeliharaan ibadah seperti itu maka nilai ibadah haji yang dijalani pun diharapkan kian meningkat. Belum lagi bertambahnya hubungan dan pesaudaraan," jelasnya.

'Walimatushshafar Haj' yang diisi ceramah dan reuni akbar KBIH Al-Madinah Karawang rencananya digelar Sabtu, 31 Oktober 2009, yang bakal dilangsungkan di Wisma Haji Karawang, kompleks Masjid Al-Jihad Jl. A. Yani By Pass, Karawang Barat. Selain ceramah akbar oleh Prof. DR. H. Said Agil Siradj, MM tadi, paket umrah yang disediakan dalam acara sebanyak tiga paket.

Soal hadiah tiga paket umrah itu, dijelaskan Haji Karya bagi para alumni KBIH-nya sejak musim haji 1425 H hingga 1429 H (2004 M-2008 M - red) yang sejumlah 1.295 orang, dan jamaah calon haji (calhaj) musim haji 1430 H (2009) yang sebanyak 445 orang. Penentuan pemenang untuk paket umrah dan doorprice dilakukan dari hasil kocokan nama-nama alumni maupun calhaj terkait.

Nama-nama yang keluar sebagai pemenang berhak mengambil paket umrah, yang untuk pelaksanaannya sekitar April 2010. Dan ketika waktu itu yang bersangkutan berhalangan atau sejenisnya, paket umrah bisa diberikan kepada sanak keluarganya yang dibuktikan dengan antara lain kartu keluarga.

"Hadiah akan kami batalkan, kalau ada yang misalnya paket umrah itu dijual atau dikomersialkan," kata Haji Karya. Sedangkan satu paket umrah lain yang juga disediakan dalam acara, katanya khusus diperuntukkah bagi bilal Masjid Agung Karawang, Ustadz Oom.

Sementara selain hadiah paket umrah, Ria turut menjelaskan soal doorprice yang disediakan katanya disiapkan khusus bagi yang hadir. Bentuk hadiah doorprice berupa di antaranya pesawat televisi, DVD, dan hadiah hiburan lain.

"Dan khusus doorprice ini juga bisa dibatalkan, kalau yang namanya keluar sebagai pemenang, tidak hadir waktu pembukaan atau misalnya pulang sebelum acara selesai," sebut Ria. Dan terkait acara 'Walimatushshafar Haj KBIH Al-Madinah', Haji Karya berharap alumni maupun calhaj 2009 di KBIH-nya bisa hadir sesuai jadwal. "Untuk syiar Islam dan kebersamaan," pungkasnya. (dea wayudi)

Calhaj Karawang Tahun 2009 Sebanyak 1.818 Orang, H. Maman Rahman: Harus Sudah Dengan Persiapan

JAMAAH calon haji (calhaj) dari Kabupaten Karawang, untuk musim haji 2009 ini positif tercatat sebanyak 1.818. Keseluruhan mereka sudah siap berangkat menyusul gelaran bimbingan manasiknya secara massal di Aula Islamic Center, Kompleks Masjid Al-Jihad Karawang.

Kasi Urusan Haji dan Umrah Kandepag Karawang, Drs. H. Maman Rahman ditemani stafnya H. Junaedi, H. Suhendar, Hj. Umi, Aat dan Herry Gunawan, Kamis (15/10), menyebutkan manasik haji massal di kompleks Masjid Al-Jihad Karawang, yang pelaksanaannya digelar selama dua hari sampai Minggu (10/10), itu merupakan yang manasik kedua dan terakhir. Sebelumnya, kegiatan serupa digelar di Aula kampus Unsika, Jl. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur. "Jadi soal manasiknya sudah tuntas. Tinggal persiapan pemberangkatan," aku H. Maman.

Menurut H. Maman, calhaj Karawang 2009 yang sudah positif itu sesuai pengaturannya terbagi dalam lima gelombang atau di lima kelompok terbang (kloter) yang pemberangkatannya dimulai 23 Oktober dan terakhir 20 November 2009. Jadwal pemberangkatan pertama yang masuk gelombang I, rencanannya menggunakan Kloter 04 pada 23 Oktober pukul 09.00 WIB, sebanyak 444 orang.

Pemberangkatan kedua menggunakan Kloter 21 pada 20 Oktober pukul 04.00 WIB, sebanyak 444 orang. Gelombang III akan berangkat menggunakan Kloter 47 pada 7 November pukul 03.00 WIB sebanyak 445 orang, keempat Kloter 61 pada 21 November pukul 16.00 WIB sebanyak 444 orang, dan terakhir 20 November sebanyak 41 orang yang menggunakan Kloter 81. Pemberangkatannya sendiri akan dilakukan di Wisma Haji Karawang.

Meski acara manasik sudah tuntas dan pemberangkatan sudah positif, H. Maman mengakui tidak berarti persipan yang dilakukan harus dijalani para calhaj juga berarti beres. Untuk hal ini, orang nomor satu di urusan haji Karawang ini mengimbau agar satu hari sebelum hari H pemberangkatan, para calhaj harus sudah siap mengirim barang keperluan di tempat ibadah ke Kandepag Karawang.

Selain itu mengingat banyaknya jamaah, saat berada di Wisma Haji Al-Jihad diminta untuk selalu menjaga ketertiban. Idealnya para pengantar tidak masuk lokasi, dan hanya boleh menunggu di sepanjang jalan By Pass dan Lapang Karangpawitan yang berada di sekitarnya.

Selain itu guna mengindari aksi pencopet, juga diimbau tidak berdesakan di depan pintu gerbang. Kendaraan pengantar dimintanya parkir di jalan sekitar Lapang Karangpawitan.. "Demi keamanan dan kenyamanan jamaah," tandas H. Maman. (dea wahyudi)

Balita Penderita Tumor Dirawat RS Hasan Sadikin

PURWAKARTA, RAKA - Masih ingat Santi binti Ahong? Balita pengidap tumor dileher hingga melebihi besar buah kelapa. Warga Dusun Cimandang, Desa Pasir Angin, Kecamatan Darangdan itu akhirnya dirawat pihak RS Hasan Sadikin Bandung. Camat Darangdan A. Agus Sutoyo, kepada RAKA Kamis (15/10) kemarin.

Menurutnya, terkait kesulitan biaya penyembuhan yang dihadapi keluarga Santi tersebut pihak pemerintah kecamatan sudah memfasilitasi melalui rujukan Kepala Puskesmas Darangdan ke pihak RSUD Bayuasih. Namun, karena pihak RSUD tak menyanggupi pengobatan Santi, akhirnya berdasarkan rujukan RSUD, Santi kemudian kembali dirujuk untuk menjalani proses penyembuhan di RS Hasan Sadikin. "Sudah sejak Senin lalu proses penyembuhan ini dilakukan kepada Santi. kami sudah memfasilitasi,"kata Camat Agus.

Sementara, tambah camat, dalam proses penyembuhan Santi itu pihaknya menyebutkan sudah mengintruksikan kepada pemerintah desa setempat agar mendampingi keluarga sampai proses penyembuhan rampung. Sedangkan dalam masalah biaya, dilakukan dengan menggunakan Jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat) dan SKTM (surat keterangan tidak mampu). "Karena tercatat sebagai pengguna Jamkesmas dan SKTM, proses penyembuhannya dibantu dengan surat Jamkesmas dan SKTM, "kata Camat.

Sampai kemarin, lanjutnya, camat mengaku belum di informasikan pemerintah desa terkait kondisi terkahir mengenai Santi. Namun, ia meyakini proses penyembuhan Santi sudah ditangani oleh pihak yang tepat. "Kabar terakhir yang didapat mengenai kondisi Santi masih belum dikethaui secara pasti, akan tetapi kami yakin pihak rumah sakit akan memberikan pelayan terbaiknya untuk mengobati penyaklit yang diderita Santi,"ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Santi Bin Ahong diduga menderita tumor ganas sudah setahun lebih, namun orang tuanya tak mampu berobat lantaran keadaan ekonomi yang terbatas. Kondisi Santi sendiri diketahui hari kehari semakin memprihatinkan. Bahkan penyakit yang diduga tumor ganas itu sudah seukuran dua buah kelapa dan semakin membesar setiap hari ditengkuk lehernya. Tak ayal dalam waktu tertentu Santi pun kerap merasakan kesakitan hebat yang dibarengi tangis tiada henti.

Ahong (40), orang tua Santi yang berprofesi sebagai buruh serabutan mengaku hanya bisa mengelus dada melihat kondisi anaknya. Ketidakmampuan membiayai pengobatan anak tercinta ini membuat mereka tak berdaya dan hanya bisa berpasrah diri. Namun, untaian harapan kedua orang tuanya itu tak pernah tergerus waktu, mereka masih berharap ada dermawan yang bisa meringankan beban Santi untuk bisa disembuhkan. "Mudah-mudahan saja ada dermawan yang bisa meringankan beban kami untuk menyembuhkan kondisi Santi," ucap Ahong, Rabu (14/10) kemarin di Dusun Cimandang RT 29/03.(rif)

Pemkab Purwakarta Kembali Rotasi Pejabat

ROTASI: Pejabat yang mengalami perotasian jabatan. Perombakan jabatan itu dilakukan sebagai upaya penyegaran dilingkungan Pemda Purwakarta.

PURWAKARTA, RAKA -
Perombakan jabatan di lingkungan Pemkab Purwakarta kembali dilakukan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Perombakan itu ditandai dengan dilantiknya empat pejabat eselon II Pemkab Purwakarta di Gedung Negara, Kamis (15/10).

Bahkan dikabarkan perombakan juga bakal kembali dilakukan menyusul dari empat pejabat yang dimutasi itu, dua posisi diantaranya terjadi kekosongan. Rencananya, posisi itu pun disebut-sebut akan ditempati oleh para pejabat eselon III. Dari para pejabat itu yakni, Jabatan Kabag Ortala, semula ditempati Muhamad Fadjar Sidiq.

Namun, dalam mutasi kemarin, ia juga dialihkan menduduki jabatan baru sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan. Sedangkan, dua posisi lainnya tetap terisi. Dadan Koswara yang semula menjabat Asda III, dipindahkan menjabat Inspektur Inspektorat Daerah. Sedangkan Wahyu Subroto yang semula menduduki jabatan Asda I Bidang Pembangunan, dipindahkan menjabat Pelaksana Pada Sekda. Semetara kekosongan jabatan terjadi di posisi Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Purwakarta, dan Kepala Organisasi Tata Laksana (Ortala) Setda Purwakarta.

Dalam sambutannya Bupati Purwakarta mengatakan, para pejabat yang dilantik harus mampu melaksanakan amanat ini dengan penuh rasa tanggung jawab guna mengabdi kepada kepentingan pemerintahan daerah dan masyarakat. "Saat dilantik menjadi pejabat eselon menandatangani pakta intregritas yang merupakan sebuah komitmen dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur pemerintahan. Oleh karena itu, jangan sekali-kali menciderai amanat yang diberikan ini, "kata Bupati Dedi Mulyadi.

Namun demikian, Bupati Purwakarta H Dedi Mulyadi juga menyampaikan, jika Wahyu Subroto tidak sembuh juga dalam kurun waktu yang telah ditentukan Undang-undang kepegawaian, maka pihaknya akan memberhentikannya sebagai eselon II, bukan sebagai PNS. “Jika ternyata dia sembuh dan bisa kembali bekerja, maka posisinya tetap sebagai eselon II. Karena, dia tidak diberhentikan status PNS nya,” ujar H Dedi.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Purwakarta H Zaenal Arifin menambahkan, dua posisi kosong yang ada di Setda Purwakarta pimpin Ade Zaenudin sebagai Asda III, membawahi kedua urusan tersebut. “Namun, satu tingkat jabatan dibawah posisi yang kosong, untuk sementara naik menjadi pelaksana teknis,” tandas Zaenal. (ton)

Dugaan Malpraktek Klinik Annisa Harus Dibuktikan

PURWAKARTA, RAKA - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Ane Hediana menegaskan dugaan mal praktek yang terjadi di kilinik Annisa perlu dibuktikan. Tidak bisa begitu saja, pembuktian itu hanya sebatas asumsi seorang pasien. "Kita tidak bisa mengatakan malpraktek hanya berdasarkan asumsi. Tapi dugaan itu harus dibuktikan, "ujar Ane kepada RAKA, kemarin.

Begitu rumitnya pembuktian malpraktek, menurut Ane menjadikan seseorang atau keluarga pasien tidak bisa membela pasien terkena mal praktek. Tentunya, sambung dia hal ini seperti kabar dugaan malpraktek yang terjadi di klinik Annisa atas laporan seorang pasiennya ke pihak kepolisian setempat. "Atas kabar itu, kami sendiri telah melakukan pemanggilan. Tapi, dari keterangan klinik, bahwa penanganan pasien sudah sesuai prosedur,"tambah Ane.

Kasus Malpraktek (penyimpangan atau kesalahan tindakan medis) sebenarnya agak sulit dibuktikan. Menurut Ane, istilah malpraktek sendiri terkadang sering diidentikkan dengan ketidakpuasan seorang pasien dalam pelayanan kesehatan. Akibatnya tidak jarang seorang pasien pun kemudian menuding jika rumah sakit atau klinik yang merawatnya telah melakukan dugaan mal praktek. "Terkecuali, jika memang sudah ada pembuktian yang benar-benar valid. Apalagi, saya percaya tidak ada seorang dokter satu pun yang ingin mencelakakan seorang pasiennya,"tegas dia.

Ditambahkan Ane, saat ini ada sekitar 81 klinik yang ada di Purwakarta. Berdirinya klinik itupun sambung dia telah memenuhi berbagai persayaratan dan ketentuan. "Sejauh ini, kami pun belum pernah menerima satu laporan resmi adanya dugaan malpraktek di Purwakarta. Walaupun ada itu pun berdasarkan berita karena adanya keluhan seorang pasiennya,"ujarnya.

Diberitakan RAKA sebelumnya, salah seorang pasien klinik Annisa telah melaporkan dugaan mal praktek ke kepolisian Polres Purwakarta. Hal itu menyusul Gugun salah seorang pasien yang awalnya hanya menderita luka ringan malah mengalami luka serius dan harus di bawa RS Advent Bandung setelah mendapatkan perawatan di klinik tersebut. Pihak keluarga melalui R. Robian Taufik warga Rawamekar Tegal Munjul Purwakarta menuding hal itu akibat kelalaian pihak klinik Annisa dalam memberikan pelayanan kesehatannya.

Sementara itu, saat RAKA kembali mengkonfirmasi kepada pihak Klinik, ternyata tidak ada satupun pihak pengelola ataupun stafnya yang mau memberikan penjelasan terkait masalah tersebut. "Maaf, kami tidak bisa menjelaskan apapun. Dan baik pemilik ataupun pengelola kini sedang tidak ada ditempat,"ujar seorang petugas recepsionis Klinik annisa yang tidak mau menyebutkan namanya. (ton/sep)

Oknum Dewan Purwakarta Dituduh Bekingi Galian C

PURWAKARTA, RAKA - Kabar tidak sedap kembali mendera DPRD Purwakarta. Kali ini, seorang oknum anggota DPRD Purwakarta periode 2009-2013 disebut-sebut membekingi tambang pasir ilegal yang berada di kecamatan Cibatu, Kab Purwakarta. Akibatnya, meskipun izin operasinya telah habis namun tetap saja beroperasi.

Hal itu seperti terungkap saat pihak Kecamatan Cibatu melakukan peninjauan langsung kesejumlah lokasi penambangan pasir diwilayah itu, Kamis (15/10). "Kita terkejut dengan kejadian ini. Apalagi, secara terang-terangan pengelola sendiri mengaku izin operasinya itu lantaran ada rekomendasi dari seorang oknum dewan, "ujar Camat Cibatu, Dra Entin Setiawati, kepada wartawan, kemarin.

Disebutkan dia, dari tujuh perusahan penambangan pasir yang ada diwilayahnya, satu perusahaan penambangan pasir atas nama PT Mulya Abadi yang berlokasi dikampung Cipinag Desa Cipinag Kec Cibatu, sebenarnya telah habis masa ijinnya pada tanggal 26 Agustus lalu. "Atas penemuan ini saya pun akan segera melakukan kordinasi. Sebab bagaimanapun kegiatan ini harus segera ditutup, "ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Tarsamana Setiawan mengaku belum mengetahui adanya galian C yang sudah habis masa waktunya tapi tetap beroperasi. Bahkan pihaknya pun menyangkal jika telah mengeluarkan ijin reklamasi walaupun kegiatan penggalian tetap dilakukan. "Kita tidak mungkin memberikan ijin. Apalagi, jika reklamasi itu akan dilakukan, ketentuannya sudah tidak ada lagi alat berat yang melakukan penambangan,"katanya.

Kendati demikian, kata Tarsamana terkait perusahaan itu. Sebenarnya, pihaknya memang sempat melakukan pemanggilan dan peneguran beberapa kali. Pasalnya, perusahaan itu memang kerap membandel, meskipun kenyataannya hingga kini operasi pengerukan pasir tetap dilakukan. "Kita sendiri tetap berupaya tapi tetap saja membandel. Namun kami tak segan memberikan sangsi bagi perusahaan tersebut,"katanya. (ton)

Siswa SMKN 1 Plered Minta Trayek Angkot


PLERED, RAKA -
Siswa SMKN 1 Plred meminta Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi agar membuat trayek angkot yang melintas hingga sekolah mereka. Terlebih dengan program wajib belajar sembilan tahun saat ini, dikhawatirkan jauhnya jarak tempuh rumah siswa ke sekolah akan menjadi penyebab kegagalan program tersebut di kecamatan Plered.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Jajang Sukma Sejati, S.Pd, ketika ditanya pengaruh jarak tempuh yang jauh, Kamis (15/10) dengan tegas mengatakan semangat belajar siswa saat ini tetap tinggi. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat kehadiran juga partisipasi siswa dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler. Dan tugas-tugas lain yang selalu diberikan oleh para pengajar. Jajang yang juga mengajar bidang studi kimia itu juga menambahkan di sekolah yang baru empat tahun berdiri itu hingga saat ini siswanya sudah mencapai 946 orang. “Tentu bukan hal yang mudah mengurusi anak sebanyak ini,” katanya.

Banyaknya jumlah murid, menurut Jajang, membuktikan tingginya minat siswa untuk bersekolah di SMKN tersebut. Tidak hanya itu, ia juga menambahkan bahwa ia beserta guru lainnya selalu berusaha untuk memberikan bimbingan dan motivasi agar para murid di sekolah tersebut selalu rajin sekolah dan selalu berusaha agar tidak sampai terlibat kasus kenakalan remaja usia sekolah seperti tawuran. “Pembinaan secara rutin selalu kami (guru, red) lakukan, melalui pendekatan emosional” tandasnya.

Suci Ambar Sari, A.Md., (29), Guru mata pelajaran Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KPI) sekaligus ibu dua anak ini juga selalu menganggap bahwa murid di sekolahnya itu adalah bukan orang lain melainkan anak - anaknya juga, sehingga ia tidak segan untuk memberikan seluruh ilmunya itu demi kemajuan anak didiknya dikemudian hari.

“Dengan begitu, anak-anak menjadi tidak segan untuk bertanya kepada saya ketika ada materi yang kurang dipahami. Dengan cara itu saya berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Sehingga anak selalu semangat untuk belajar,” tutur suci. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, akses menuju sekolah tersebut selain tidak dilalui trayek angkot, jalan menuju lokasi sekolah juga belum diaspal. Sehingga ketika datang musim hujan, baik siswa maupun guru selalu direpotkan dengan kondisi jalan yang kotor dan becek.

Namun walapun demikian, M. Budi, siswa kelas XI jurusan Komputer Jaringan (KJ), ketika diminta komentarnya ia menuturkan bahwa jalan yang becek tidak menyurutkan niatnya untuk belajar. “Saya tidak mau kalau sampai ketinggalan pelejaran, apalagi sekarang sudah kelas XI apapun caranya selalu saya uapayakan agar bisa tetep masuk sekolah,” katanya.

Murid lainnya adalah Siti Ajeng Nuaraeni, kelas X jurusan akuntasi. Ia mengaku bangga bisa sekolah di SMKN 1 Plered, meskipun fasilitasnya belum terlalu lengkap karena sarana olah raga belum maksimal. Ia juga bersyukur karena bisa bertemu dengan teman-temannya yang baik yang selalu saling memberi motivasi antara satu dengan yang lainnya. “Pokoknya saya tidak menyesal bersekolah di sini,” tegasnya.

Baik guru maupun para murid disekolah tersebut, sepakat bahwa perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sangat diharapkan terutama berkaitan dengan masalah perbaikan dan pengaspalan jalan menuju sekolah yang lokasinya jauh menjorok kepedalaman. “Kami (guru dan murid-red) harap, ada perhatian lebih dari Pemkab Purwakarta terutama dalam masalah perbaikan jalan,” tandasnya. (Cr2)

Distro Mulai Serbu Plered


PLERED, RAKA
- Distro (distribution outlet) yakni outlet yang khusus menjual produk lokal dan ekslusif saat ini berkembang pesat. Bahkan di Kecamatan Plered outlet tersebut sudah merambah ke perkampungan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Desa Cibogogirang, Kecamatan Plered, Ahmad Hadiana di kantor, Kamis, (15/10). Sekdes yang akrab disapa Iyay ini menambahkan keberadaan distro di daerahnya sudah merupakan hal yang wajar.

Karena kebutuhan akan produk distro kini tidak hanya dimiliki orang kota tetapi sudah menjadi kebutuhan semua orang diberbagai tempat dan kalangan, terutama para remaja. “Selama itu baik dan mampu memicu kreatifitas para remaja, kenapa enggak, kita dukung. Justru kami (pemerintah desa, red) akan merasa bangga kalau dari para remajanya aktif dan kreatif,” katanya. Pemilik Distro Indigo di Cibogogirang Adit (29), mengatakan bahwa dirinya telah memulai usahanya itu semenjak satu tahun yang lalu.

Walapun saat ini omsetnya tidak terlalu tinggi namun ia sangat yakin, seiring dengan waktu, usahanya tersebut akan semakin mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan, saat ini jumlah permintaan barang setiap harinya selalu bertambah, walaupun pergerakannya, aku adit, cukup lamban. Adit juga menambahkan, di distro miliknya tersebut saat ini koleksinya sudah lumayan lengkap, selain t-shirt/kao, sandal, topi, tas, kemeja bahka juga sudah ada beberapa koleksi asesoris lainnya.

“Sekarang lumayan lengkap, dibanding waktu-waktu sebelumnya, ”ucapnya.
Salah satu pelanggan distro miliknya Adit adalah Enjang Hasan Basri (22) ketika dihubungi, mengatakan bahwa alasan memilih berbelanja di distro ketimbang ditempat lain adalah mengenai jaminan kualitas dah harganya. “Ditempat lain kadang harga tinggi tapi kualitas masih meragukan. Kalo di distro tidak seperti itu. Selain itu, koleksi di distro juga ekslusif. Jadi kalau dipakai ga terlalu mirip dengan yang lain.” Katanya. (Cr2)

Ribuan Guru di Purwakarta Belum Sarjana

PURWAKARTA, RAKA - UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen belum sepenuhnya diterapkan di kabupaten Purwakarta. Pasal yang mensyaratkan bahwa guru baru boleh mengajar bila sudah berkualifikasi S-1 ini, masih belum dipenuhi.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) mencatat, di Kabupaten Purwakarta terdiri SD/SMP/SMA-SMK baru sekitar 60 persennya saja yang sudah berkualifikasi strata 1 (S1). Sedangkan 40 persennya belum berstatus S1 atau masih diploma 3 (D3).

Kabid TK/SD Disdikpora Kabupaten Purwakarta Akun Kurniadi menyebut, saat ini dari 12.000 guru di Kabupaten Purwakarta yang tercatat berkualifikasi S1 baru sekitar 7200 saja sementara sisanya sekitar 4800 guru masih diploma 3 (D3). Jumlah itu, terdiri dari guru SD sekitar 60 persen, dan guru SMP/SMA-SMK 75 persen. “Sementara untuk kulaifikasi S-2 dan S-3 baru sekitar 5 persennya saja,” terang Akun Kurniadi, Kamis ( 15/10) seraya menambahkan jumlah itu termasuk PNS dan honorer.

Dikatakan Akun, sesuai intruksi Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) sendiri ditargetkan pada 2013 semua guru di Purwakarta diharapkan sudah mengantongi sertifikat pendidik dan layak mengajar. Disdikpora Purwakarta pun menyadari betul bahwa guru diwajibkan berpendidikan paling rendah sarjana. "Semenjak diberlakukan pada tahun 2005 tidak serta merta hal ini kemudian dilangsungkan, karenanya ada tenggat waktu 8 tahun agar para guru bisa berkualifikasi S1, "kata Akun.

Meski demikian, tambahnya, pada saatnya nanti (tahun 2013), semua guru di Purwakarta diwajibkan berkualifikasi sarjana. Andaikata masih ada yang belum memenuhi hal itu, pihak Disdikpora sendiri memastikan bakal melayangkan sangsi. "Terkait sangsi apa yang diterpoakan akan diatur kemudian hari, bisa dipoindahkan atau ditarik kebagian administrasi tapi masih akan diatur kemudian hari,"ungkap Kabid TK SD.

Kepala Seksi Tentis dan Kelembagaan Disdikpora Kabupaten Purwakarta, A Akhmadi S, menambahkan, terkait halitu pihak Disdik juga sudah menyediakan beasiswa pendidikan bagi para guru untuk melanjutkan pendidikan hingga S-1 bahkan S-2. Program itu sedang berlanjut dan masih dalam proses. Keduanya mengutarakan hal senada yakni Disdikpora terus mendorong agar para guru bisa melanjutkan pendidikan. Minimal hingga S-1. Mereka menerangkan, pada 2013 di Purwakarta semua guru sudah harus berstatus sarjana. (rif)

Mekanisme BOS Terlalu Ribet, Pemkab Purwakarta Belum Bisa Mencairkan Dana BOS SMP

PURWAKARTA, RAKA - Mekanisme BOS yang diatur UU No 13 tahun 2006 untuk sekolah dinilai terlalu ribet. Bahkan, saking ribetnya hingga saat ini BOS Propinsi untuk SMP belum bisa dicairkan oleh kas Pemkab Purwakarta.

"Hingga saat ini baru Kabupaten bekasi yang telah mencairkan dana BOS Propinsi Jabar, sementara SMP lain yang ada di Jabar belum bisa menggunakan dana BOS itu," ucap Ketua MKKS Mamat Pramudia, baru-baru ini. Dijelaskan, penyaluran dana BOS merupakan pekerjaan pemerintah propinsi dengan pemerintah Kabupaten. Sekolah hanya tinggal menunggu penyaluran uang BOS yang kini di simpan di kas daerah pemkab Purwakarta.

"Anggaran dana BOS Propinsi yang disimpan di bagian kas keuangan Pemkab Purwakarta sampai saat ini belum dapat di salurkan ke sekolah SMP, hal itu di sebabkan oleh aturan dan prosedur terlalu sulit. "Dengan adanya permendagri No 13 tahun 2006 mekanisme penyaluran dana BOS menjadi kendala, prosedurnya terlalu sulit sehingga uang dana BOS yang sudah ada di kas daerah belum bisa di cairkan," katanya.

Dari jumlah bantuan Rp 27.000 yang di peruntukan bagi siswa yang sesuai standar yang sudah di tetapkan akan membantu semua program yang sudah di rencanakan. "Semua program sebagai suplemen, penguat dan penambah program yang sudah di rencanakan menjadi tertunda serta mengganggu KBM di sekolah," imbuh Mamat. Menanggapi aturan yang tertera di dalam UU no 13 tahun 2006 Mamat yang juga sebagai kepala sekolah SMP N I Purwakarta berpendapat, bahwa pemerintah harus membuat aturan yang tidak membelenggu.

"Kami sebagai guru berharap pemerintah memahami mekanisme menejemen keuangan. Dengan kejadian ini harus ada solusi bagaimana dengan blok grand seperti ini dapat terealisasi dengan baik tanpa harus mengganggu program di sekolah, baik mendagri atau mendiknas harus membuat aturan yang baik serta dapat mengatur semua program sekolah dengan lebih baik tanpa harus membelenggu ke pihak sekolah, kegiatan di sekolah merupakan kegiatan yang harus terus berjalan tanpa harus di tunda-tunda.

Dengan terjadinya keterlambatan penyaluran dana BOS ini jelas-jelas mengganggu kegiatan KBM," terangnya. Sementara itu, LSM TOPAN RI menuturkan, menurut informasi yang saya ketahui di media bahwa Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meluncurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat tahun 2009 sebesar Rp 597.476.132.500.

Jumlah tersebut dibagikan kepada siswa tingkat dasar dan menengah di 26 kota/kabupaten. Dengan demikian, pada tahun 2010, Pemprov Jabar dapat mulai memfokuskan untuk membangun infrastruktur di bidang pendidikan. "Dana program BOS yang dikucurkan kali ini diharapkan dapat membantu menurunkan angka drop out siswa SD/SMP/SMA. Mereka yang tadinya akan drop out bisa melanjutkan sekolah dengan biaya pendidikan murah dan tanpa pungutan lainnya," ucap Edi Mulyadi (sep)

Puluhan Helm Cetok Dirazia Jajaran Polres Purwakarta

RAZIA: Petugas tengah merazia pengendara roda dua yang mengenakan helm non standar di Jalan Sudirman Pasar Jumat, kemarin. Dalam razia itu, selain mengamankan puluhan helm, polisi juga mensosilaisasikan undang-undang tentang lalin.

PURWAKARTA, RAKA - Jajaran Polres Purwakarta menggelar rajia helm non standar (helm cetok, red) di ruas Jalan Sudirman, Pasar Jumat, Kamis (15/10) pagi. Upaya itu dilakukan untuk menegakan Undang Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas.

Kanit Lantas Polres Purwakarta, IPDA Iwan Rasiwan, disela-sela rajia kepada Radar Karawang mengatakan selain menggelar rajia helm non standar pihak Polres juga sekaligus melangsungkan himbauan kepada pengguna kendaraan roda dua supaya menyalakan lampu besar saat siang hari. "Upaya ini dilangsungkan untuk menekan korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang," kata IPDA Iwan Rasiwan. Kanit Iwan menerangkan, razia ini sudah dilangsungkan di Purwakarta sejak tujuh bulan kebelakang di beberapa titik ruas jalan, seperti di perempatan H Iming, Parcom, Jl baru dan Cempaka.

"Pengguna jalan yang kedapatan menggunakan helm non standar langsung kita amankan helmnya dan diberikan himbuan agar tidak menggunakan helm tersebut. Sementara penilangan dilakukan pada pengguna jalan yang tidak disertai kelangkapan surat-surat," ucapnya seraya mengatakan bagi pengguna kendaran roda dua yang kembali kedapatan menggunakan helm non standar untuk kedua kalinya, akan langsung diberikan sangsi berupa tilang dengan denda sebesar kurang lebih Rp100 ribu rupiah.

Selain itu, ia pun menyampaikan rajia juga sudah dilakukan terhadap para pedagang helm cetok. Kata dia, bahkan hal tersebut sudah berkali kali di lakukan oleh polisi dengan terjun langsung ke lapangan mendatangi setiap kios helm. ”Para pedagang yang masih menjual helm nonstandar solusinya terpaksa kami borong agar pedagang tidak merugi, diharapakan tak ada lagi pedagang helm yang menjual hel non standar di Purwakarta, "katanya. Dia menambahkan, agar masyarakat pengguna kendaraan roda dua ke depan supaya mematuhi peraturan dengan pola menumbuhkan sikap responsif terhadap pentingnya helm standar.

"Kami himbau masyarakat agar respon dan tidak menggunakan helm non standar dan menyalakan lampu besar saat siang hari," jelasnya. Pantauan, dalam rajia tersebut seditiknya 25 personil polisi diterjunkan untukl mengamankan puluhan helm non standar dan melakukan penilangan pada beberapa pengguna jalan yang tak dibekali dengan surat-surat. Terlihat juga. sejumlah polisi wanita (Polwan) mensosialisaikan Undang-Undang dengan menggunakan speaker tentang penyalaan lampu saat siang hari.(rif)

Pembangunan Dok di Desa Muara Tanpa Koordinasi

SUBANG, RAKA – Keberadaan proyek pembangunan dok kapal di Desa Muara, Kecamatan Ciasem, tanpa sepengetahuan pihak KUD Mina Bahari Muara. Pasalnya, pihak pelaksana proyek belum melakukan koordinasi dengan puhak KUD setempat. Saat ditemui, Ketua KUD Mina Bahari Muara H Rosidi menyarankan agar meminta konfirmasi kepada pihak desa yang menurutnya lebih tahu.

Hal tersebut diungkapkannya saat berbincang dengan RAKA bersama tokoh masyarakat dan perangkat Desa Muara. Menurutnya, ketidaktahuan dirinya mengenai keberadaan proyek pembangunan dok kapal tersebut, karena selain tidak ada koordinasi, juga karena bukan
bagian wilayah kerjanya.

Menurutnya, pihak desa atau kadeslah yang mesti tahu karena sebagai pejabat pemerintahan setempat dan proyek berada di wilayah kerjanya. “Mestinya pihak desa yang tehu mengenai proyek ini, karena kepala desa mesti tahu apa yang terjadi di wilayah kerjanya, termasuk pekerjaan proyek tersebut,” ucap Rosidi.

Namun ucapan Rosidi disela oleh Satgas Desa Muara Roji. Menurut Roji, kemungkinan besar kades belum tahu dan pihak pelaksana proyek belum memberikan surat pemberitahuan ke desa. “Saya orang dekat pak Kades, jadi apabila pihak pelaksana memberitahukan keberadaan proyek di sini saya pun akan tahu,” katanya. Kades Muara Risman, saat ditemui tidak berada di kantornya. Saat dihubungi melalui ponselnya, ada nada sambung, namun yang bersangkutan tidak mengangkat ponselnya. (pir)

Kios di Pasar Sukamandi Belum Jadi Laku Rp 30 Juta

BELUM JADI: Bangunan kios Pasar Sukamandi yang baru berbentuk rangkai diperjualbelikan mulai dari Rp 30 hingga Rp 40 juta.

SUBANG, RAKA – Meski hanya sebidang bangunan yang belum selesai, di Pasar Sukamandi, Ciasem, ternyata sangat berharga. Pasalnya, pengembang dapat menjual lahan dan bahunan yang belum jadi mulai Rp 30 hingga 40 jutaan.

Informasi tersebut berkembang hebat di lingkungan Pasar Sukamandi, seperti halnya di bagian sebelah kanan pasar, sebanyak 8 kios yang baru saja dipasang pondasi dan pancang tiang beton dapat terjual Rp 30 jutaan. Sementara, sebanyak 18 kios yang juga baru terpasang pondasi dan tiang pancang dapat terjual Rp 40 jutaan. Sementara pembangunan kios itu selanjutnya akan diteruskan pembeli. Ironisnya, pedagang lama yang telah menempati kios lebih dulu, masih belum menerima fasilitas yang dijanjikan sebelumnya yakni hidran dan listrik.

Peristiwa terahhir, hampir terjadi keributan dengan adanya penjualan lorong pasar. Kabarnya, hal tersebut dipicu adanya tiga ruang lorong yang laku terjual Rp 30 jutaan. Meski kabar tersebut belum jelas, namun legalitas pembelian telah dikantongi pembeli. Hanya saja, pembeli belum dapat menguasai fisik karena terganjal oleh adanya 11 pedagang yang mangkal di sana.

Kesebelas pedagang tersebut, mengaku siap pindah, asalkan lokasi tersebut dikosongkan dan tidak digunakan untuk kios yang permanen dan akan mengganggu lalulalang pengunjung pasar.
Mantri Pasar Sukamandi Opik pada saat akan ditemui tidak ada di kantornya dan menurut sejumlah pedagang dan seorang bawahannya yang belum diketahui mantra pasar sedang sakit.

Kapospol Pasar Sukamandi, Bripka Asep Kurnia mengungkapkan bahwa lokasi pasar tersebut kuasa penuh pengembang LJK, hal tersebut terjadi karena sering pembangunan pasar tersebut dengan Pemkab Subang, sementara Pemkab Subang tidak membayar klaim dana pembangunan pasar. Karenanya, masih tutur Asep, LJK mengalami kerugian yang tidak terhingga. Untuk itu, adanya penjualan kios pasar dan aset lainnya menjadi tanggungjawab LJK, termasuk penjualan lorong pasar.

“Sesuai dengan gambar yang ada, lorong pasar ada sideplannya, untuk itu
dapat diperjualbelikan oleh pengembang,” jelas Asep sambil menunjukan legalitas pengembang yang sah mengembangkan pasar berupa SK Bupati Subang. Pada saat wartawan Koran ini melihat gambar yang ada dalam SK Bupati yang tidak boleh dikutif nomornya, di sana ada sebuah gambar pasar yang diantaranya di lorong pasar tidak tampak gambar bangunan atau kios, namun dalam gambar tersebut lorong tersebut husus untuk jalan lalulintas pengunjung pasar. (pir)

Kaum Muda Mulai Bergeliat, Jelang Musda Partai Golkar Subang

SUBANG, RAKA – Suasana hangat menjelang Musda ke-8 Partai Golkar Kabupaten Subang yang akan digelar pertengahan Desember mendatang, mulai terasa. Sejumlah nama kandidat yang akan memperebutkan kursi yang kini diduduki H Oman Warjoman pun mulai bermunculan.

Salah seorang kader muda partai belambang pohon beringin yang kini masih menjabat Ketua Pengurus Kecamatan Partai Golkar Ciasem Fajar Riskomar, menyatakan kesiapannya untuk menggantikan Oman. Kepada RAKA, anggota DPRD Subang ini mengaku, pencalonannya tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai unsur dan organisasi kepemudaan yang bernaung di partai besutan era Orde Baru tersebut.

Menurut Fajar, keyakinannya untuk meraih suara terbanyak menandakan bahwa kaum muda mampu untuk tampil memimpin partai yang pernah dibesarkan Akbar Tandjung tersebut. “Saya anggota DPRD Kabupaten Subang termuda, selain siap untuk menggantikan dan siap melanjutkan visi ketua DPD terdahulu sekaligus mengejar target kaderisasi 2014. 50 persen dari kaum muda yang akan tampil beda dalam meneruskan perjuangan yang tua,” ucap Fajar.

Fajar yakin, dirinya bakal didukung lebih dari 50 persen dari dari 30 pengurus kecamatan yang ada di Kabupaten Subang. Ini, katanya, masih akan ditambah dari 10 sayap serta underbow Partai Golkar. ”Sudah saatnya kader terdahulu yang profesional untuk membimbing dan menuntun saya untuk tampil beda demi kemajuan Partai Golkar,” ungkapnya. Selain dari internal, kata Fajar, dirinya juga mendapatkan dukungan moril dari Ketua DPD KNPI Kabupaten Subang Waliyudin. Menurutnya, munculnya kandidat muda dapat diharapkan menjadikan harapan masa depan generasi muda sebagai kaderisasi yang akan dapat membawa perbaikan di tubuh Golkar.

“Sudah saatnya yang tua mendukung, membina, membimbing dan mengedepankan kaum muda untuk tampil di depan apabila ditubuh Golkar menginginkan perbaikan yang signifikan di mata rakyat,”ucapnya. Hal senada diungkapkan Sekretaris Karangtaruna yang juga Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Subang Heri Susanto. Menurutnya, Fajar adalah cermin masa depan bagi Golkar dan mampu melakukan perubahan sekaligus akan memunculkan 50 persen kawula muda yang berpotensi untuk memajukan partai beringin itu.

Dukungan Serupa juga terlontar dari Sekretaris KAHMI Subang Basuni. Ia menilai, Fajar adalah leader Partai Golkar masa depan yang memmpunyai kecakapan. Sehingga mampu memimpin Golkar di masa depan ke arah yang lebih baik. Dia juga menilai, Fajar merupakan sosok yang tepat lantaran memiliki loyalitas tinggi serta inovatif. ”Bagi saya munculnya generasi muda, seperti Fajar untuk menjadi pemimpin partai Golkar lebih baik, bijak, santai tapi pasti dan mempunyai visi yang inovatif bagi perkembangan Golkar ke depan,” komentarnya.

Dukungan serupa mengalir dari pentolan Corong Muda Pantura Badowi, dirinya sangat mendukung kader muda untuk berkiprah di tubuh Partai Golkar, apalagi menjadi pemimpin di partai Abu Rizal Bakri tersebut. ”Dukungan saya bersyarat, saya yakin Fajar mampu memimpin Golkar Subang. Akan tetapi terapkan prinsip yang taat dan patuh pada visi misi Golkar dan juga tanamkan idelisme agar partai berlambang beringin itu harum di mata masyarakat,” pintanya. (pir)

Kantor PPSDA Citarum, Curug, Karawang Sepi

SUBANG, RAKA – Guna melakukan klarifikasi mengenai rehabilitasi SS Sukamandi Paket 1, kemarin, wartawan koran ini menyambangi kantor Satuan Kerja PPK Irigasi II SNVT PPSDA Citarum, Curug, Karawang.

Sayangnya, saat RAKA berada di kantor Badan Pelaksana Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai (BPPIPWS) Citarum yang berkantor di Jalan Curug, Kabupaten Karawang, Kamis (15/10), tidak ada satu pun pegawai yang termasuk bagian dari Satuan Kerja PPK Irigasi II SNVT PPSDA Citarum yang menangani sejumlah proyek di Kabupaten Subang.

Karenanya, maksud melakukan konfirmasi menngenai juklak dan juknis proyek rehab SS Sukamandi paket 1 pun tak diperoleh karena di kantor tersebut sama sekali tidak ada orang yang dapat memberikan keterangan baik direksi, pengawas, maupun Kepala Pegawai Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi II SNVT PPSDA Citarum, Curug.

Jangankan untuk memperoleh data, di meja penerima tamu pun tidak ada petugas jaga atau satpam. Bahkan kantor tersebut sepi. Namun menurut bagian Asisten Administrasi BPPIPWS Citarum, Curug, Sosro, dari empat pintu pimpinan bagian irigasi, bagian konservasi, bagian pantai dan bagian PAT, tidak berada di tempat.

Sementara, pejabat bersenang yakni Satker PPK Muslihat dan Kepala Bagian Pantai tidak ada di tempat, karena yang bersangkutan sedang ke Jakarta untuk mengurusi kepentingan kantor. ”Kedua orang yang anda cari tidak ada, dan saya serta pegawai yang ada saat ini tidak dapat memberikan keterangan sesuai yang dipertanyakan,” ucap Sosro.

Sementara itu, menurut pegawai Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Bandung yang keberatan menyebutkan namanya mengaku sebagai penerima telepon, pihaknya tidak dapat berkomentar karena seluruh ketentuan pekerjaan telah diserahkan ke kantor Curug dan pelaksana pekerjaan (kontraktor). “Silahkan anda hubungi perwakilan kami di Curug, atau langsung kepada pelaksana proyek yang mengerjakan proyek kami,” ucapnya. (pir)

150 Atlet Subang Mengikuti Pekan Olahraga di Jawa Barat

DILEPAS: Dua dari 150 atlet Pemerintah Kabupaten Subang yang akan mengikuti Pekan Olahraga Pemda V Tingkat Propinsi Jawa Barat, Kamis (15/10), dilepas Plt Sekda Kabupaten Subang Komir Bastaman di halaman Pemkab Subang. Mereka akan mengikuti 7 cabang olahraga yang dipertandingkan. (eko)

Dari Kegiatan TNI Manunggal Satata Sariksa, Sarana Menciptakan Ketahanan Masyarakat

BERSAMA RAKYAT: Kegiatan TNI manunggal dibuka oleh Dandim 0605 Subang.

TENTARA Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat kembali melaksanakan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Desa Pringkasap, Kecamatan Pabuaran, Kamis (15/10).

Menurut Dandim 0605 Subang Letkol Inf Stefanus Mahury, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperkuat kerjasama antara TNI dengan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kerjanya. “BSMSS adalah upaya memelihara, mengembangkan dan meningkatkan hasil-hasil kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD). BSMSS merupakan kegiatan terpadu antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat. Pada BSMSS saat ini kerja sama pihak pemerintah melalui Badan Perencanaan Bapem KB Kabupaten Subang,” jelas Stefanus.

Kemanunggalan tersebut, tambah Dandim, sejalan dengan program pembangunan Kabupaten Subang yaitu Program Desa Mandiri Gotong Royong yang menitikberatkan pada pembangunan karakter manusianya yang mampu menyelesaikan dan menjawab tantangan dengan kemampuan yang dimiliki sendiri. “Antara TNI dan masyarakat perlu menggalang kekuatan pembangunan. Salah satu realisasinya, ya ini, melalui pembangunan jalan yang menghubungkan Desa Pringkasap dengan Sawangan atau yang menghubungkan Kecamatan Pabuaran dengan Cipeundeuy,” jelas Stefanus.

Pembangunan tersebut dilaksanakan untuk jalan sepanjang 2 km dengan lebar 2,5 meter. Jalur jalan tersebut merupakan jalur strategis yang menghubungkan antara Kecamatan Pabuaran dan Cipeudeuy. Pembangunan jalan desa tersebut juga melibatkan swadaya masyarakat Desa Pringkasap, Kecamatan Pabuaran dan Desa Sawangan, Kecamatan Cipeundeuy.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Bapem KB Nanang Wikanda, Camat Cipeundeuy Ade Mulyawadi, Camat Pabuaran Dedi Sumardi, serta Muspika di Kecamatan tersebut. Menurut Dandim, keberhasilan pelaksanaan TMMD yang dilaksanakan di Kecamatan Pabuaran tersebut sangat ditentukan oleh koordinasi dan kerjasama yang erat dari semua instansi dan pihak terkait. Namun, lanjutnya, yang paling penting tentunya sangat diperlukan dukungan dan partisipasi aktif seluruh masyarakat.

"Oleh karena itu, pada semua pihak yang terlibat pada BSMSS ini agar selalu melaksanakan koordinasi yang ketat dengan unsur terkait lainnya dan berupaya untuk dapat memberikan kontribusi positif untuk menyukseskan BSMSS ini. Dengan berkoordinasi dan bekerjasama secara ketat, setiap kendala yang dihadapi di lapangan mempu dipecahkan dengan solusi terbaik," tegasnya. (eko)

Pengadaan Mamin RSUD Ciereng Sarat KKN?


SUBANG, RAKA
- Pengadaan makan minum (mamin) di RSUD Ciereng dinilai sarat dengan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Hal ini diungkapkan Ketua Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (Gibas) Resort Subang Asep R Dimyati kepada RAKA, Kamis (15/10). Menurut Asep, dugaan tersebut timbul setelah tidak dilaksanakannya tender untuk mamin pada tahun anggaran 2009, padahal jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk pengadaan mamin di RSUD Ciereng mencapai Rp 800 juta lebih.

“Angkanya berkisar antara Rp 890 jutaan, namun tidak dilakukan tender, bahkan malah langsung dilakukan penunjukan, sementara bila mengacu kepada peraturan perundangan, jumlah segitu (Rp 890 juta) harus dilakukan tender,” ungkap Asep. Bahkan, tambah Asep, patut diduga, jika pelaksana pengadaan makan minum di RSUD Ciereng sejak tiga tahun terakhir merupakan satu kesatuan dengan para pelaku di RSUD, atau tambah Asep dengan kata lain, perusahaan pengadaan mamin tersebut hanya meminjamkan perusahaannya saja.

“Ini patut diduga, jika perusahaan pengadaan mamin tersebut tidak melakukan kegiatan usahanya, mereka hanya dipinjam bendera (pinjam perusahaan, red) dan pelaksananya adalah orang-orang dalam (RSUD, red). Oleh sebab itu, pihak aparatur hukum harus segera melakukan penyidikan atas kasus tersebut,” tegas Asep.

Sementara menurut PPTK proyek pengadaan mamin di RSUD Ciereng, Sujaka mengungkapkan, jika pengadaan makan minum yang dilaksanakan di RSUD Ciereng, memang ada sedikit pelanggaran, namun hal tersebut bukan merupakan sebuah kesengajaan. “Sebab, jika dilaksanakan tender dulu, mana mungkin bias dilakukan pengadaan mamin? Padahal setiap harinya pasien itu butuh makan dan minum, karena mereka tengah dalam perawatan.

Jika dilakukan tender, maka sejak Januari hingga bulan Mei, pasien tidak akan menerima makan dan minum,” ungkap Jaka. Untuk mengantisipasi hal tersebut, tambah Jaka, melalui kebijakan dari Direktur utama RSUD, langsung dilakukan penunjukan terhadap perusahaan pengadaan makan minum. Dan pelanggaran ini, tambah Jaka, bukan merupakan factor kesengajaan.

“Di Inpres telah diatur, jika hal ini boleh dilakukan, dan proses lelang tidak kami lakukan, hanya yang kami lakukan adalah hanya perikatan perjanjian saja, dan saat diaudit oleh BPK pun, untuk hal yang demikian ada toleransi,”jelas Jaka. Saat ditanya perihal perusahaan yang ditunjuk oleh Direktur Utama RSUD, menurut Sujaka, sejak tiga tahun terakhir, ada tiga perusahaan yang menjadi rekanan RSUD, dan Jaka membantah jika pada saat penunjukan tersebut ada KKN.

“Untuk mamin ini tidak bias dihindari, dan anggaran yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau dilihat dari DPA memang Rp. 890 juta, ini adalah anggaran yang disetujui oleh DPRD, namun jika melihat dilapangan, angka tersebutmasih kurang, karena kebutuhan per 15 hari saja sudah mencapai Rp. 49 jutaan, artinya kebutuhan dengan ketersediaan anggaran tidak berimbang, tidak cukup,”tegas Jaka. (eko)

NumberOfComments

Ada kesalahan di dalam gadget ini
 
 
 
 
Copyright © Subang Raya
Design by Eko Subang