Sabtu, 03 Oktober 2009

Petani Pedes Lapor Bupati Soal Kekurangan Pupuk


KARAWANG, RAKA
– Asda I, Shaleh Effendi, dan Kepala Disperindag Tamben, Saridin Sinabang, diperintahkah oleh Bupati Dadang S.Muchtar untuk mengecek laporan mengenai kekurangan pupuk di wilayah Kecamatan Pedes. Karena laporan dari petani setempat, tanaman padi usia 4 minggu belum memperoleh pasokan pupuk hingga kini.

Perintah bupati tersebut disampaikannya saat acara Mapag Cai di BTUP VII Kelurahan Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat, Jum`at (2/10) pagi. “Saya minta Asda I dan Disperindag segera turun ke lokasi guna mengecek distributor pupuk di Pedes. Saya dapat laporan dari petani di sana, mereka kekurangan pupuk,” ungkap bupati.

Begitu pun mengenai pasokan air, bupati juga memerintahkan kepada camat setempat, dan seluruh camat lainnya agar sering turun ke lokasi-lokasi pertanian teknis ikut memantau kebutuhan pasokan air bagi persawahan yang membutuhkan. Bila terjadi kendala di lapangan, secepatnya koordinasi dengan pihak pengairan atau PJT II.

“Selama ini di antara camat telah memperoleh mobil dinas baru. Mobil tersebut digunakan untuk bekerja. Bukan malah lebih banyak dipakai urusan pribadi atau keluarga saja. Semua pihak harus tetap menjaga disiplin kerja. Para worker pun jangan membiarkan eceng gondok hanyut terbawa air ke hilir sungai. Kasihan yang di hilir jadi terganggu distribusi airnya. Saya minta Dinas Bina Marga dan Pengairan turun tangan menangani eceng gondok yang menghambat semua saluran air yang dibutuhkan persawahan,” tegas bupati.

Ia juga berharap, sistem gilir giring air berdasarkan golongan air harus disiplin. Sehingga masa tanam bisa seragam dan tidak saling mengganggu kebutuhan air. Yang pertama di musim tanam rendeng ini, kata bupati, diawali bagi 20 ribu hektar sawah teknis di golongan air I. Selanjutnya secara bergilir, golongan air II, dan III, hingga seterusnya. Bagi petugas khusus yang merawat semua saluran irigasi, seperti worker, bupati berjanji siap merumuskan kenaikan gaji pada pembahasan anggaran 2010 mendatang bersama-sama dengan DPRD.

Mengenai kabar kekurangan pupuk yang diterima bupati, PT Pupuk Kujang Cikampek melalui Biro Humasnya, Arifin, ketika ditemui RAKA di acara yang sama menjelaskan, bahwa pihaknya akan langsung turun mengecek ke lapangan. Masalahnya, di gudang pabrik sendiri, menurut Arifin, masih menumpuk 170 ribu ton yang belum terserap pasar. “Kami pasti cek ke lapangan. Apa betul petani di daerah itu sedang pake pupuk? Kan bisa saja sebenarnya mereka belum sampai jadwal pemupukan. Posisi langka itu bagaimana? Makanya kami siap turunkan orang kesana,” ucap Arifin.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Nachrowi M. Nur, menjelaskan, menghadapi musim tanam rendeng 2009/2010 ada beberapa program kegiatan yang dluncurkan dinasnya. Yaitu, rehabilitasi jaringan irigasi tingkat tersier atau tersierisasi, bantuan langsung pupuk, dan bantuan langsung benih unggul sebagai stimulan.

Mengenai adanya laporan kelangkaan pupuk di Pedes, diakui Nachrowi, hanya satu kelompok tani. Setiap kelompok tani di sana, menurutnya, rata-rata kepemilikan tanah sawah teknisnya antara 20 sampai 25 hektar. “Laporan ini sedang kita tangani. Saya yakin hari ini juga (kemarin -red) sudah bisa ditangani dengan diturunkannya pupuk sesuai kebutuhan mereka. Secara umum di kita tidak ada persoalan mengenai pupuk,” ujarnya. (vins)

Padang Terancam Kelaparan

JAKARTA,RAKA- Pascagempa berkekuatan 7,6 SR, kondisi kehidupan di Padang, Sumatera Barat lumpuh total. Tidak hanya roda perekonomian yang tidak berputar, secara sosial masyarakat panik lantaran tak ada yang bisa dimakan.

Direktur Eksekutif Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ahyudin kepada JPNN mengatakan bahwa saat ini pasar tutup lantaran pedagang tidak beraktivitas. Ironisnya, semua logistik yang bisa menupang kehidupan masyarakat tidak terlihat.

"Ini akan berbahaya, kalau tidak ada restoran, tidak ada warung, tidak ada bahan kebutuhan pokok, tidak ada jual beli maka dalam sehari dua ini akan chaos. Ini hal paling penting diatasi selain tanggap darurat bencana medis," kata Ahyudin melalui saluran telepon.
Ditambahkan, para relawan yang turun langsung dan masyarakt masih kebingungan mencari logistik untuk sekadar makan. Karena itu, harus ada upaya yang massif untuk memastikan logistik bisa tersedia.

"Masyarakat akan kelaparan, saat ini memang mereka masih punya stok. Tetapi akan membuat kepanikan jika berlangsung beberapa hari lagi. Kami sedang mengupayakan agar distribusi logistik sembako bisa masuk dari daerah lain. Khususnya di titik-titik pengungsian," kata Ahyudin lagi.
Ahyudin menceritakan ACT bergabung dengan jejaring Mitra Peduli Indonesia (MPI), Kabisat Indonesia dan Oxfam serta INDOPOS Peduli (Jawa Pos Grup) membangun posko-posko pengungsian di sejumlah titik di daerah Pariaman. Karena daerah tersebut merupakan kawan terparah akibat lokasi gempa.

Negosiasi Hutang
Sementara itu, Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan, minta pemerintah segera negosiasi seluruh hutang-hutangnya, agar kebutuhan dana untuk mengatasi dampak bencana alam bisa terpenuhi secara maksimal. "Alokasi dana sebesar Rp 3 triliun dalam APBN 2009 dan APBN 2010 tidak cukup, mengingat luasnya tingkat kerusakan dan dampak lainnya yang ditimbulkan akibat bencana alam," katanya, Jumat (2/10).

Permintaan tersebut disampaikan Dani setelah menghitung dana yang akan dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Jawa Barat, yang diperkirakan mencapai Rp 1,7 triliun. Sementara untuk gempa Sumatera Barat Wapres Jusuf Kalla telah memperkirakan dana yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 3-4 triliun.

"Hampir seluruh wilayah di Indonesia berpeluang terkena gempa dan berpotensi menjadi korban dari dampak perubahan iklim dan kerusakan ekologi, akibat eksploitasi sumber daya alam yang semakin parah belakangan ini. Bencana alam bukan saja menimbulkan korban jiwa serta harta benda, namun juga hilangnya lapangan pekerjaan dan akses pendidikan, serta beresiko terhadap perekonomian Indonesia secara umum," kata Dani, di Sekretariat KAU, kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

Dengan fakta semacam ini, lanjutnya, bangsa ini membutuhkan solidaritas dari seluruh komponen bangsa untuk membantu meringankan beban korban bencana. "Selain itu, diperlukan perhatian serius pemerintah dalam membuat perencanaan kebijakan yang tanggap terhadap bencana alam. Salah satunya adalah kebijakan untuk mengalokasikan dana yang cukup besar untuk penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," papar Dani.

Karena itu, diperlukan beberapa langkah strategis pemerintah, antara lain pemerintah dan DPR segera mengkoreksi kebijakan APBN, sesuai dengan kebutuhan yang makin penting untuk membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi serta mengantisipasi bencana ke depan. "Salah satu yang harus dilakukan adalah melakukan realokasi anggaran untuk pembayaran cicilan bunga dan pokok hutang dalam APBN 2009 dan 2010. Opsi yang bisa diambil adalah dengan menegosiasikan penghapusan hutang luar negeri pemerintah untuk membiayai dampak dari bencana alam," pintanya.

Dalam APBN 2010, lanjut Dani pula, pembayaran cicilan pokok dan bunga hutang luar negeri mencapai Rp 97 triliun. Dengan rincian pembayaran bunga hutang luar negeri Rp 38,2 triliun dan pembayaran cicilan pokok hutang luar negeri Rp 58,8 triliun.

Kebutuhan dana yang besar untuk membiayai dampak bencana, dapat digunakan pemerintah dalam meyakinkan pihak kreditor untuk mendapatkan keringanan hutang. Indonesia harus memanfaatkan posisinya dalam kelompok negara G-20 untuk melakukan negosiasi dengan negara-negara maju (G-8), agar menggunakan seluruh fasilitas yang tersedia dalam meringankan beban hutang pemerintah Indonesia.

Selain itu menurut Dani, pemerintah pun disarankan agar tidak mengambil pinjaman baru untuk membiayai dampak dari bencana alam. Pemerintah juga harus berhati-hati terhadap tawaran hutang yang berkedok bantuan untuk bencana alam dari pihak kreditor. "Penambahan hutang baru hanya akan menambah beban anggaran negara dan melestarikan intervensi kreditor dalam pembuatan kebijakan ekonomi dan politik di dalam negeri," imbuhnya. (JPNN)

Kalibrasi Alkes Jamin Perlindungan Hak Pasien

KARAWANG, RAKA – Diwajibkannya kalibrasi (ditera atau diukur) semua alat kesehatan (alkes) setiap tahun sekali oleh Departemen Kesehatan, dinilai anggota DPRD yang berstatus dokter, sebuah perkembangan positif untuk lebih menjamin hasil diagnosa makin akurat. Karena selama ini keharusan kalibrasi alkes tidak jelas periodisasinya.

Dikatakan dr.Suherno, HP dari Fraksi Persatuan Bintang Nurani, bahwa kebijakan Depkes memperketat kalibrasi dengan memberikan batasan waktu setiap tahun merupakan langkah maju. Hal ini demi menjaga pelayanan kesehatan masyarakat lebih terjamin. Sebab semua alkes yang digunakan rumah sakit, Puskesmas, maupun klinik, akurasinya perlu terus dijaga.

“Salah satu misal paling sederhana adanya alat tensi darah. Bila alat yang dipakai digital, memang cukup rentan mengalami kerusakan. Kecuali kalau alat tensi itu menggunakan air raksa. Keakuratannya sangat bagus. Contoh lainnya, nerasa atau alat timbangan obat. Ini hal-hal kecil yang sesungguhnya penting diperhatikan. Sebab kalau sudah terlalu lama digunakan, jelas bakal menghadapi problem,” ungkap dr. Suherno.

Di tempat terpisah, Kepala Dinkes Karawang, dr.Asep Hidayat Lukman, MM, juga mengaku merespon positif ketika Depkes mewajibkan kalibrasi setiap tahun sekali bagi alkes. Ia menyebut seperti rongent, CT Scan, laboratorium, alat cek gula darah, atau yang lainnya perlu kalibrasi secara kontinue. Selama ini yang berjalan, kata dia, biasanya melihat kebutuhan. Malah hingga kini lembaga yang berwenang untuk memaksa pemilik alkes agar melakukan kalibrasi, menurutnya, belum jelas.

“Dinkes sendiri tidak punya kewenangan memaksa itu kepada pihak lain. Kecuali bagi rumah sakit maupun Puskesmas milik pemerintah. Dinkes bisa ikut campur menanganinya. Sekarang saja alat tensi darah hingga laboratorium milik pemerintah yang ditempatkan di RSUD dan Puskemas akan segera kita kalibrasi. Termasuk alkes yang ada di Dinkes sendiri. Kalau tidak, kita juga khawatir alkes yang digunakan selama ini tidak normal lagi,” ucap dr. Asep.

Khusus rumah sakit swasta maupun klinik non pemerintah, menurutnya, hasil kalibrasi baru diketahui ketika mengurus perpanjangan akreditasi. Itu pun periodesasinya hanya setiap 5 tahun sekali. Sebab persyaratan mengurus akreditasi tersebut, kata dr. Asep, hasil kalibrasi alkes menjadi salah satu komponen yang sangat berpengaruh bisa tidaknya perpanjangan akreditasi disetujui. Ditandaskan dia, kalibrasi alkes sampai sekarang belum dilaksanakan secara menyeluruh.

“Memang sih setiap alkes yang dibeli dari distributor resmi selalu tertulis lolos kalibrasi. Bahkan di antaranya telah dilengkapi sertifikat layak pakai sampai pada batas waktu tertentu. Sehingga ketika terjadi kerusakan, pihak distributor memberikan perlindungan jaminan akurasi melalui kalibrasi. Kalau tidak, dan terjadi penyimpangan, biasanya yang biasa turun melakukan kontrol adalah BPOM. Jujur saja, biaya kalibrasi cukup mahal. Kita sendiri di Dinkes memiliki anggaran cukup terbatas untuk kebutuhan ini,” ucap dr. Asep lagi. (vins)

Nama Ketua Komisi DPRD Sudah Muncul, Partai Kecil Dapat Jatah Sekretaris dan Wakil Ketua


KARAWANG, RAKA
– Kendati unsur Pimpinan DPRD tidak mau menyebut nama-nama calon ketua komisi-komisi hasil kesepakatan rapat perwakilan semua fraksi yang sempat digelar Kamis (1/10) petang baru lalu, namun seperti sinyal yang sebelumnya telah dikemukakan keempat fraksi besar, bahwa nama yang disiapkan atas rekomendasi parpolnya itu dipastikan tidak akan berubah.

Misalnya Demokrat, sejak awal telah mempersiapkan nama Yus Taufik yang posisinya di kepengurusan parpolnya sebagai sekretaris DPC, dipastikan mengisi kursi ketua Komisi B. Ia disepakati didampingi sekretaris komisinya dari Hanura, H. Ali Mukadas Said. Walau pun sang vokalis gedung wakil rakyat ini belum memastikan mau menerima keputusan politik tersebut, karena dianggapnya, parpol kecil semacam Hanura hanya diposisikan sebagai pelengkap ketika hasil rapat memastikan keempat parpol besar tetap menguasai seluruh kursi ketua komisi.

“Ketua Komisi B juga tadinya disepakati dalam rapat diberikan kepada Fraksi Golkar Amanat Reformasi. Saya sempat debat. Maksudnya apa-apaan ini? Kalau sudah begitu, mending semua saja ambil sekalian. Biarkan parpol kecil tidak boleh dikasih apa-apa. Kecuali hanya pelengkap. Akhirnya teman-teman mengalah, dan memberikan jatah fraksi itu ke Badan Anggaran. Masalahnya, mereka sendiri telah ditempatkan di kursi ketua Komisi A. Belum lagi unsur pimpinan dewan. Begitulah politik Republik ini,” ketus H. Ali.

Sedangkan nama dari Fraksi PDI-P yang telah dipersilahkan menduduki kursi Ketua Komisi C, sinyal kuat diberikan kepada ketua fraksinya, Tono Bahtiar. Selain karena salah seorang senior di lembaga legislatif ini, posisi Tono juga di DPC PDI-P sebagai wakil ketua. Begitu pun calon kuat Fraksi Golkar Amanat Reformasi yang mendapatkan kursi ketua Komisi A, sudah direkomendir bakal diberikan kepada ketua fraksinya dari unsur Partai Golkar. Yakni, H. Warman.

Untuk Komisi D sebagai komisi terakhir, 'jatah' kedua Fraksi PKS setelah kursi wakil ketua DPRD, akan ditempati Nanda Suhanda. Apa yang sempat dikemukakan Budiwanto yang telah berhasil menempati unsur pimpinan dewan dari fraksi yang sama, bahwa sejak usai rapat pembagian jatah kursi di komisi-komisi Kamis kemarin tuntas, semua perwakilan fraksi di pertemuan itu belum sampai menyebut nama yang akan ditempatkan di kursi ketua komisi-komisi tersebut.

“Kita memang belum sampai menyebut soal nama yang akan disepakati untuk duduk di ketua komisi. Seutuhnya kita serahkan ke parpol masing-masing guna merekomendirnya. Di sisi lain, kami juga memberikan waktu luang bila kemungkinan di antara nama-nama itu bisa dirubah lagi dari yang pernah sebelumnya diusulkan fraksi-fraksi,” demikian kilah Budiwanto.

Mengenai pos lain di posisi sekretaris komisi, informasi yang diperoleh RAKA menyebutkan, jatah partai kecil seperti PKB ada di Komisi C. Di posisi ini nama Akhmad 'Zimmy' Jamakhsari dipastikan untuk menempatinya. Adapun Fraksi Persatuan Bintang Nurani yang didalamnya unsur PPP, PBB, dan Hanura, bakal diberikan kepada perwakilan dari PBB, yakni dr. Suherno, HP. Alasannya, nama baru di lingkungan dunia politik ini berlatar belakang disiplin ilmu kedokteran. Dianggapnya, memahami dunia kesehatan yang jadi bidang garapan komisi ini.

Sementara Gerindra hanya diberi kursi di Komisi A sebagai wakil ketua. Bisa dipastikan nama Ade Suhara yang juga ketua DPC parpol yang didirikan Prabowo Subianto ini bakal mengisinya. Jatah lain bagi sekretaris Komisi A, serta wakil ketua Komisi B, C, dan D, masing-masing tetap diserahkan ke Demokrat, hingga Golkar, PKS, dan PDI-P. Hanya soal nama, hingga Jum`at (2/10) belum ada yang berani membongkarnya. (vins)

Perusuh Pedes Terus Dicari Polisi

KARAWANG,RAKA- Anggota reserse kriminal(Reskrim) Polres Karawang masih terus mengejar dan mencari warga Desa Dongkal dan Kendaljaya yang diduga terlibat dalam aksi pengrusakan terhadap kantor Polsek Pedes, beberapa waktu lalu.Diantara warga yang dicari itu malah ada yang berstatus Pegawai Negeri Sipil(PNS).
"Pencarian dan pengejaran terhadap mereka terus kita lakukan untuk mengungkap kasus tersebut hingga tuntas," kata Kepala Biro Operasional Polres Karawang Iptu Tasman ketika ditemui RAKA di kantornya, Jumat(2/10) kemarin.

Mereka yang dicari polisi, kata Tasman, tentunya mereka yang ikut merusak atau memberi fasilitas untuk merusak kantor Polsek itu, termasuk orang-orang yang ikut menghasut warga lainnya untuk melakukan tindakan anarkis itu. "Nama dan identitas mereka sudah ditangan kita dan secepatnya mereka pasti tertangkap untuk diproses sesuai prosedur hukum," tandasnya.

Menanggapi adanya desakan dari masyarakat agar Polisi mengungkap tuntas kasus anarkis Pedes termasuk dugaan praktek penadahan kendaraan hasil curian, Tasman mengatakan, pihaknya hingga kini masih mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti lainnya untuk mengetahui apakah ada indikasi pelanggaran hukum atau tidak."Kalau memang terbukti ada pelanggaran hukum, Polres Karawang akan memprosesnya demi tegaknya hukum," jelas Tasman.

Diakuinya, pasca penyitaan 37 unit sepeda motor yang diduga bodong dari warga Dongkal, sejumlah warga dari berbagai penjuru Karawang sengaja datang untuk melihat-lihat kenderaan-kendaraan tersebut. Namun, warga masih tetap kesulitan untuk mengetahui apakah diantara kenderaan yang disita itu terdapat kendaraannya yang hilang beberapa waktu silam.Umumnya, sambung Tasman, kondisi fisik kenderaan sudah berubah sehingga akan menyulitkan warga untuk mengetahui kebenarannya melalui ciri-ciri fisik.
"Kami berharap warga sedikit bersabar karena data-data terkait kendaraan itu(nomor rangka dan nomor mesin-red) masih sedang dicatat," ujarnya.

Bagi warga yang ingin mengambil kendaraannya, pinta Tasman, hendaknya jangan lupa untuk membawa surat-surat yang terkait dengan kendaraan yang hilang itu seperti; laporan polisi, STNK dan BPKB." Bukti laporan polisi,STNK atau BPKB merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memastikan kenderaan tersebut milik warga yang bersangkutan atau tidak," tambahnya.

Dalam beberapa waktu yang akan datang, janji Tasman, pihaknya akan segera mengumumkan atau membeberkan identitas kendaraan-kendaraan yang disita tersebut untuk memudahkan warga menemukan kembali kendaraannya. "Setelah seluruh kendaraan itu terdata, secepatnya langsung kita umumkan kepada masyarakat dan tidak tertutup kemungkinan lewat koran ini(RAKA-red)," janjinya.(ops)

Lestarikan Budaya Bangsa, Oleh Ketua BPD Desa Cikampek Utara

KOTABARU, RAKA - Indonesia merupakan negara yang majemuk dan memiliki berbagai keragaman seni dan budaya. Maraknya klaim terhadap kebudayaan dan seni asli Indonesia merupakan salah satu ciri kurangnya perhatian masyarakat Indonesia terhadap kebudayaannya sendiri.

Untuk itu, warga Indonesia harus berbangga hati karena salah satu warisan budayanya, yaitu batik, kini telah diakui oleh Unesco yang merupakan salah satu lembaga dunia dalam bidang seni dan budaya. Hal tersebut dikatakan Ketua BPD Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kotabaru, H Amin Pandjaitan. Ketika ditemui RAKA, Jum'at (2/10) siang.

Lebih lanjut dia menuturkan, walaupun banyak negara yang memproduksi batik, tapi asalnya batik tetap dari Indonesia dan ini merupakan hasil kebudayaan asli Indonesia, bukan dari negara lain. Dengan begitu, negara lain tidak bisa mengklaim lagi, bahwa batik merupakan kebudayaannya, karena batik Indonesia sudah diakui dunia. "Saya sangan gembira dengan diresmikannya batik sebagai warisan asli Indonesia. Untuk itu, saat ini saya memakai batik, untuk menunjukan kebanggaan terhadap kebudayaan asli Indonesia ini," terangnya.

Dia menambahkan, jika masyarakat Indonesia fokus, bisa mendapatkan semua apa yang diinginkannya, salah satunya adalah mempatenkan batik. Walaupun batik sudah diklaim negara lain, tapi dengan keseriusannya batik bisa kembali lagi ke tangan Indonesia. Walaupun pematenan tersebut terkesan terlambat, karena dipatenkan setelah terjadi kasus pengklaiman terlebih dulu oleh negara lain. "Orang Indonesia mah, bagaimanapun juga selalu pantas menggunakan batik, karena batik merupakan asli budayanya," tuturnya.

Amin menuturkan, pelestarian budaya Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun masyarakat saja, melainkan tanggun jawab seluruh orang Indonesia. Karena kalau hanya dilakukan oleh salah satu pihak, hasilnya tidak akan maksimal. Tapi tanggung jawab yang lebih besar ada di tangan pemerintah, karena mereka yang memiliki kebijakan. "Pemerintah harus lebih peka lagi terhadap kebudayaan Indonesia, karena masih banyak kebudaan kita yang belum dipatenkan. Dan ini harus segera dilakukan sebelum diklaim oleh negara lain," terangnya.

Ditambahkannya, dia terkadang merasa miris jika melihat kesenian asli daerah semisal jaipongan yang dipertunjukan di kolong jembatan. Seolah-olah kesenian tersebut tidak memiliki nilai yang tinggi. Harusnya pertunjukan kesenian itu dilakukan di tempat yang terhormat, sebagai bentuk menjunjung tinggi terhadap kesenian asli daerah yang ada. "Saya berharap, kebudayaan asli kita tetap lestari selama-lamanya, tidak tergerus oleh kebudayaan asing. Semua orang harus memiliki tanggung jawab yang sama untuk melestarikannya," harapnya. (asy)

Pemkab Karawang Dinilai Abaikan Wong Cilik

TELAGASARI, RAKA - Pemkab Karawang dinilai tidak peduli nasib rakyat kecil. Hal ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya kebijakan untuk membersihkan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di tanah milik pemerintah, tak terkecuali PKL yang berjualan di jalan Raya Syeh Quro, Kecamatan Telagasari.

Puluhan PKL mengaku kecewa dengan kebijakan tersebut. Padahal, modal yang diluarkan untuk berjualan di tempat tersebut tidak sedikit, ditambah lagi setiap tahunnya PKL selalu membayar pajak. Kini mereka hanya bisa menjerit di dalam hati, karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa atas kebijakan yang dikeluarkan tersebut.

PKL yang memiliki lapak di Desa Telagasari, Dana (70) mengatakan, dia menyayangkan penertiban PKL berlanjut hingga ke Telagasari. Dia menilai, pedagang yang berjualan di tempatnya tidak mengganggu lalulintas. Selain itu, warungnya yang dibongkar saat ini, merupakan jerih payahnya mengumpulkan sedikit demi sedikit uang yang dimilikinya agar memiliki warung di tempat tersebut.

Dana mengaku, dirinya mengeluarkan uang sebesar Rp 18 juta untuk memiliki warung tersebut, namun belum juga satu tahun, warungnya sudah dibongkar. "Saya membeli warung di sini seharga Rp 10 juta dan untuk rehab Rp 8 juta, sekarang belum juga genap satu tahun sudah dibongkar. Saya kecewa dengan pemerintah, mereka tidak mementingkan nasib rakyat kecil. Sekarang kalau sudah dibongkar mau jualan di mana lagi," sesalnya.

Dia melanjutkan, dirinya kecewa karena kalau memang tidak boleh berjualan di tempat tersebut, kenapa dirinya selalu dipungut iuran yang masuk ke kas negara. Sementara saat ini warungnya tetap dibongkar. Pemerintah kabupaten menurutnya, tidak memberikan kebijaksanaan terhadap masyarakat untuk tetap berjualan di tempat tersebut, karena tidak mengganggu lalulintas.

Menurutnya, nasib masyarakat kecil selalu tertindas, padahal untuk memiliki warung seperti ini saja harus banting tulang setelah memilikinya dan juga belum mendapatkan keuntungan warungnya sudah dibongkar. "Harusnya pemerintah memberikan kompensasi pada kami, karena kami juga membayar PBB. Kalau memang harus dibongkar kenapa ada iuran seperti itu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, daripada dibongkar pemerintah lebih baik membongkar sendiri," ungkap pria yang juga ketua gapoktan ini.

PKL lainnya yang enggan disebutkan namanya mengatakan, PKL kecewa dengan sikap yang ditunjukan oleh Pemkab Karawang. Perintah untuk penertiban PKL tersebut, menurutnya, hanya dilakukan sehari sebelumnya. Sementara penertiban tidak bisa dilaksanakan secara mendadak seperti itu. Menurutnya, lebih baik penertiban PKL dilakukan di Karawang Kota yang jelas-jelas menganggu. Terutama di daerah Cikampek dan Rengasdengklok yang kondisinya sudah memprihatinkan. "Di sini kami tidak menganggu lalulintas dan juga kebersihan. Inginnya kami tidak ada pembongkaran di sini, kami juga diberitahu harus dibongkar secara mendadak, infomrasi awalnya akan dibongkar Desember nanti," ucapnya.

Justru, lanjutnya, keberadaan PKL di sepanjang jalan tersebut dapat membantu meningkatkan keamanan di wilayah tersebut. Pasalnya, Jalan Raya Telagasari-Majalaya merupakan daerah yang sepi dan gelap, jika tidak ada PKL jalan tersebut menjadi rawan. Selain itu, banyaknya PKL juga dapat mengurangi pengangguran, pasalnya bisa menyerap tenaga kerja. Jika harus dibongkar maka akan menimbulkan pengangguran baru. "Untuk usaha seperti ini tidak cukup modal yang sedikit, sekarang harus dibongkar. Harusnya pemerintah memberikan kompensasi minimal untuk biaya pembongkaran. Rakyat kecil harus lebih diperhatikan dengan tidak melakukan pembongkaran," terang pria yang membuka usaha jasa pencucian motor ini. (asy)

Giliran Irigasi Tamelang Tercemar, Warga Berburu Ikan Mati

PURWASARI, RAKA - Saluran irigasi Tarum Timur yang melintasi Desa Mekarjaya dan Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, diduga kuat tercemar limbah. Pasalnya, ikan yang ada di saluran air tersebut kelimpungan ke pinggir sungai seperti yang 'mabok'.

Selain itu, warna air juga berubah menjadi keputih-putihan. Keadaan tersebut, dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan-ikan yang lemah tidak berdaya tersebut untuk dikonsumsi. Ketika ditemui RAKA, Jum'at (2/10) pagi, salah seorang warga setempat, Amin (68) mengatakan, kondisi air saluran irigasi tersebut terlihat keputih-putihan.

Padahal dalam keadaan normal, air irigasi tersebut berwarna hijau. Diperikirakan, air irigasi tersebut telah tercemar oleh limbah sehingga air berubah warna. Karena kondisinya yang seperti itu, ikan yang habitatnya di irigasi tersebut menjadi lemah dan kelimpungan serta berada di pinggir irigasi. "Saya kurang tahu secara pasti apakah irigasi ini tercemar limbah atau apa. Tapi tidak mungkin tanpa sebab ikan menjadi 'mabok' dan warna airnya berubah," ungkapnya.
Di selatan irigasi tersebut, lanjutnya, terdapat kawasan industri. Jadi, bukan tidak mungkin jika keadaan sekarang ini merupakan hasil limbah industri yang dibuang ke irigasi.

Jika memang demikian, khawatir limbah ini berbahaya bagi manusia. Pasalnya, irigasi ini untuk mengairi sawah. Jika airnya diserap oleh padi maka padi tersebut khawatir tidak steril lagi. Menurutnya, ikan 'mabok' seperti ini kerap terjadi di irigasi tersebut. "Ikan 'mabok' kerap terjadi di sana, bukan kali ini saja. "Saya berharap, jika memang berasal dari limbah, limbah tidak dibuang lagi ke irigasi karena irigasi dipergunakan untuk mengairi sawah. Khawatir membahayakan bagi manusia, karena padi yang dikonsumsinya tercemar limbah dari air irigasi," harapnya.

Terlepas dari kekhawatiran tersebut, fenomena ikan 'mabok' tersebut dimanfaatkan warga untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Pasalnya, ikan menjadi mudah ditangkap cukup dengan tangan kosong, karena ikan banyak menepi ke pinggir irigasi. Ikan hasil tangkapan tersebut, dimanfaatkan warga untuk dikonsumsi. "Lumayan hari ini bisa mendapatkan ikan gratis untuk dijadikan lauk ketika makan. Hasil dari tangkapan ini tidak akan dijual, kecuali nanti hasilnya lebih dari cukup untuk dikonsumsi baru sebagian dijual," papar Ujang (26), warga Desa Mekarjaya.

Warga, lanjutnya, tidak khawatir dengan kesehatan mereka, walaupun ikan yang diambilnya dari air yang tercemar. Kejadian seperti ini sudah sering, sehingga masyarakat sudah terbiasa dan tidak khawatir terganggu kesehatannya. Menurutnya, selama ini dia tidak pernah mendengan masyarakat yang mengkonsumsi ikan tersebut terganggu kesehatannya. "Kami tidak khawatir kesehatan menjadi terganggu. Karena kami sudah terbiasa. Lumayan dengan adanya ikan ini kami tidak perlu ke warung untuk membeli lauk. Bagusnya sih limbah tidak dibuang ke sini, walaupun dampaknya dimanfaatkan masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Karawang, dr Asep Hidayat Lukman menduga bahwa saluran irigasi tersebut tercemar limbah yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Untuk itu, dia menghimbau agar masyarakat tidak mengkonsumsi terlebih dulu ikan yang didapat dari saluran air tersebut, khawatir dapat menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat, karena khawatir ikan tersebut berasal dari air yang tercemar limbah. (asy)

Pengembang Harus Sediakan TPS di Perumahan Regensi

KOTABARU, RAKA - Terkait permasalahan pengelolaan sampah di Perumahan Regensi, Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kotabaru, pihak Desa Cikampek Utara akan mengusulkan pada pengembang perumahan tersebut untuk membuatkan tempat pembuangan sementara (TPS) di perumahan tersebut.

Hal tersebut dilakukan agar pengelolaan sampah di perumahan tersebut bisa terkoordinir dengan baik dan tidak berserakan seperti yang terjadi saat ini. Hal tersebut dikatakan Kepala Desa Cikampek Utara Ejan Risbara, ketika ditemui RAKA, Jumat (2/10) siang, di kantornya.

Lebih lanjut dia menuturkan, pihaknya tidak bisa langsung membuat TPSS tersebut, pasalnya itu berada di daerah perumahan. Saat ini aturan mengenai pembuatan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) belum diserahkan pada pemerintah, karena aturannya belum selesai digarap. Dengan demikian, maka pembuatan fasos dan fasum masih dalam tanggung jawab pengembang sebagai pemilik lahan tersebut.

"Pengelolaan fasos dan fasum merupakan tanggung jawab pengembang, karena aturannya saat ini belum selesai dirampungkan. Kami sedikit kesulitan untuk membuatkannya karena tanah tersebut berada di perumahan. Kita akan side plan perumahan tersebut, mana daerah yang diperuntukan untuk fasos fasum, di situ akan dibuatkan TPS," terangnya.

Dalam ajuan tersebut, lanjutnya, pihaknya akan meminta pada pengembang untuk meminta lahan yang menjadi sarana fasos dan fasum untuk dibuatkan TPS. Agar pembuangan sampah di perumahan tersebut terpusat di satu titik khusus. Sehingga mempermudah dalam pengangkutan sampah tersebut untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Karena jika tidak terpusat, petugas enggan berkeliling untuk mengambil sampah. "Jika telah ada TPS, kami juga akan mengajukan pada dinas kebersihan untuk mengangkut sampah tersebut ke TPA. Dulu sempat dilakukan hal tersebut, karena sampahnya tidak terpusat jadi mereka berhenti melakukannya," ungkap Ejan.

Dia menambahkan, sebelumnya pihaknya pernah akan membuatkan TPS di daerah tersebut, tapi warga enggan ada TPS di dekat rumahnya karena khawatir akan bau sampah. Sebelum dilakukan pembuatan TPS tersebut, akan dilakukan musyawarah terlebih dulu dengan warga mengenai pembuatan TPS tersebut, agar kejadian sebelumnya tidak terulang lagi. "Solusinya untuk mengatasi sampah di perumahan tersebut harus dibuatkan TPS yang akan diusulkan pada pengembang, setelah itu kami akan mengajukan permohonan pengangkutan sampah tersebut ke TPA pada instansi terkait. Mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai, karena kebersihan merupakan hal yang sangat penting," pungkasnya.

Sementara itu, salah seorang staf UPTD Cipta Karya Cikampek yang enggan disebutkan namanya mengatakan, pihaknya tidak bisa menjamin dapat merealisasikan tempat pembuangan sampah. Pihaknya hanya bisa mengupayakan untuk mengangkut sampah yang ada di daerah tersebut dengan terlebih dulu masyarakat mengajukan permohonan pengangutannya. "Kami sudah melihat mengenai sampah yang ada di (perumahan) Regensi. Kami kesulitan jika harus mengadakan tangki penampungan sampah. Kami sarankan masyarakat membuat TPS dan setelah itu mengajukan pengangkutan sampah ke TPA," jelasnya. (asy)

Penertiban PKL Dengklol Mengambang

RENGASDENGKLOK, RAKA - Penertiban pedagang kaki lima (PKL) Pasar Tradisinal Rengasdengklok, belum ada kepastian. Padahal, sudah dipastikan bahwa PKL bakal bertambah usai liburan lebaran tahun ini. Namun begitu, Pihak Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PPKL) telah berusaha untuk menertibkan dengan memberi batas lapak di sejumlah fasilitas umum, agar PKL tidak menggangu kepentingan umum dalam berdagang.

Kepastian penertiban PKL Kota Rengasdengklok, memang sesuatu yang telah di nanti oleh kalangan masyarakat yang mengeluh dengan kondisi kota Rengasdengklok yang selalu macet dan semrawut setiap harinya. Dan itu, salah satu penyebabnya, disebut sebut karena keberadaan PKL yang berdagang menggunakan fasilitas Umum.

Diketahui, setelah memperoleh keterangan dari sejumlah PKL yang menjalankan usahanya diatas trotoar Jalan Raya Proklamasi Rengasdengklok, tepatnya yang berlokasi di depan Dengklok studio, Anang (34) kepada RAKA, Jum'at (2/9) ditemui dilokasi. "Kami belum mendapatkan pemberitahuan tentang adanya penertiban PKL seperti yang dilakukan di Kabupaten karawang. Surat edaran penertiban terakhir kali kami dapatkan sebelum bulan puasa kemarin. Tapi, setelah melakukan musyawarah pihak petugas penertiban menyatakan penertiban akan dilakukan setelah lebaran,"katanya.

Kendati begitu, pihaknya menyatakan bahwa keberadaannya memiliki hak setelah memberikan kewajiban yang sama seperti pedagang yang lainnya. Maka dari itu, untuk melakukan penertiban PKL Rengasdengklok pihak petugas penertiban hareus mengadakan musyawarah dengan pihak PKL. "Kami pun memiliki hak yang sama dengan pedagang lain yang menurut masyarakat legal. sebab, meski berada di tempat yang menggangu kami telah memberikan kewajiban kami kepada pihak yang berwenang. Jika tidak begitu, penertiban mungkin bisa langsung dilakukan oleh para petugasnya, "jelasnya.

Pedagang lainnya yang bersebelahan, Nandang (40) membenarkannya sekaligus menyatakan jika penertiban seharusnya dilakukan sejak jauh jauh hari, ketika pedagang kaki lima di Rengasdengklok belum membengkak seperti sekarang ini. "Apalagi lapak yang berada di fasilitas umum Rengasdengklok, sebagian besar sudah dianggap oleh para PKL seperti hak milik pribadi, setelah memberikan kewajiban untuk berjualan di lokasi tersebut. Sekarang ini, jumlah pkl di Rengasdengklok sudah mencapai angka sekitar dua ribu lebih menurut perkiraan kami, "ungkapnya.

Masyarakat setempat, Nanda (26) mengaku terganggu dengan keberadaan para PKl, terutama yang membuat jalanan semrawut dan macet setiap harinya."kami berharap minimal petugas bisa membvuat para PKL tidak berada di jalan umum. Karena sering kali kemacetan di rengasdengklok sangat parah dan berlsangsung lama, "ungkapnya.(get)

TKW Cilebar Hilang di Arab


CILEBAR, RAKA
- TKW hilang asal Kecamatan Cilebar, Nurheni (22) kembali terjadi. Hingga kemarin pihak keluarganya mengaku belum mendapatkan kejelasan keberadaan Nurheni di Negara Saudi Arabia, tempatnya sekarang bekerja. Padahal, kontrak bekerja untuk PT. Grahatama Indokarya, Tanggerang hanya selama 2 tahun. Namun, selama empat tahun terakhir, belum ada kepastian mengenai keberadaannya sekarang ini.

Kegelisahan tampak pada Ibu dari Nurheni, warga Dusun kosambi batu II, Desa kosambi batu, kecamatan Cilebar, Tuti (45) ketika di temui RAKA, Jum'at (2/9) di kediamannya. Menurutnya, selama empat tahun anak kesayangannya itu hanya memberi kabar satu kali."hanya selembar surat saja yang sampai kepada kami. setelah itu, kami kehilangan komunikasi hingga sekarang ini. Padahal, anak kami telah bekerja selama empat tahun lima jalan desember mendatang. Dan tanpa kiriman apapun kepada kami,"ungkapnya.

Dijelaskannya dengan selembar surat perjanjian kerja (PK) antara pengguna jasa tenaga kerja dengan tenaga kerja sektor rumah tangga yang tertulis atas nama PT Grahatama Indokarya dengan no SIUP 139/men/in/bp/2000 bahwa Nurheni hanya bekerja selama 2 tahun sebagai TKI. "Kami sudah capek menghubungi nomar telepon pengguna jasa tenaga kerja (majikan) yang tertera di surat PK itu, namun majikannya mengaku tidak pernah memakai tenaga kerja yang bernamakan anak kami. Terlebih kini sudah empat tahun lamanya. Makanya, kami sangat khawatir dengan kabarnya disana, "ungkapnya seraya meneteskan air mata.

Sementara, pihaknya telah puluhan kali mendatangi paranormal sebagai orang pintar untuk menerawang bagaimana keadaan anaknya, dan mempertanyakan kapankah anaknya itu, akan kembali pulang. Akan tetapi semua itu hanya sia sia. "Tanggal atau pun kabar dari peramal yang menyatakan bahwa anak kami akan kembali sebelum hari raya lebaran tahun ini, ternyata tidak benar. Dan itu, malah membuat kami sangat terpukul lebih dalam, setelah sebelumnya menerima sedikit harapan, "tandasnya.

Melihat hal itu, seharusnya pihak sponsor ikut bertanggung jawab mengenai permasalahan yang dihadapi warga Kecamatan cilebar tersebut. "Atas menghilangnya anak kami, setelah menjadi salah satu pekerja TKI. pihak sponsor hingga kini belum memberikan penjelasan apapun. Padahal, kami berharap anak kami pulang dengan selamat meski tanpa hasil apapun, "harapnya.(get)

Warga Dua Desa di kutawaluya Nyaris Tawuran

KUTAWALUYA, RAKA - Jasa pengiriman paket Al-farkhan cargo agency expres door to door to indonesia cargo udara- cargo laut telah membuat perselisihan antar warga Desa sampalan. Alhasil, kedua warga Desa Sampalan kecamatan kutawaluya saling tuntut dan nyaris baku hantam di hadapan Kepala Dusun, Desa sampalan, disaksikan puluhan warga setempat.

Berdasarkan keterangan yang himpun, keributan yang mengundang tawuran antar dusun itu, dipicu oleh salah satu warga Dusun Krajan II A, Desa Sampalan, yang telah mengakui barang kiriman asal dari Negara Saudi Arabia yang bukan haknya, tanpa sepengetahuan penerima sebenarnya. Akibatnya, salah seorang warga yang berhak menerima paket itu jengkel karena harus menelan kerugian hingga jutaan rupiah.

Paket kiriman yang berisi sejumlah barang berharga, dengan berat 4 kg. Merupakan kiriman untuk salah seorang sanaknya, warga Dusun sampalan, Rt 10/05 Desa sampalan, H. Ahmad (darsono). Namun, akibat kelalaian pihak al-farkhan cargo agency, paket tersebut berada di tangan yang bukan tertera dalam surat pengiriman.

H. Ahmad menjelaskan kerugian yang dialaminya akibat sejumlah barang yang telah di pereteli dan di bongkar terlebih dahulu oleh warga yang bukan penerima. Padahal, seharusnya sebagai jasa pengiriman terbesar dan terpercaya barang tersebut harus sampai pada penerima y7ang berada dalkama surat tersebut.

"kurang lebih saya harus menelan kerugian hingga jutaan rupiah. Sebab, kiriman barang itu di beli dengan mata uang luar negeri yakni Arab Saudi. Maka dari itu, wajar saja jika saya ingin menuntut kepada pihak agency dan pihak yang mengaku penerima."ucapnya kepada RAKA, Jum'at (2/9) kemarin.

Akhirnya, Penerima yang telah mengaku ngaku bahwa, paket tersebut miliknya. Diamankan, oleh Kepala Dusun krajan II A, Desa Sampalan agar tidak menimbulkan pertikaian yang lebih hebat. Namun, Kepala Dusun menyatakan bahwa Kericuhan tersebut di akibatkan oleh pihak Al- farkhan agency."kami akan berusaha menyeledsaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, sementara menunggu kejelasan darui pihak jasa pengiriman paket."ungkapnya. (get)

Lodaya Sanggah Bantu Satpol PP

KARAWANG, RAKA - Keberadaan anggota LSM Lodaya didalam foto pembongkaran lapak pedagang kaki lima (PKL) di Badami Kecamatan Telukjambe Barat, yang dimuat di Radar Karawang edisi Jum'at (2/10) bukan serta merta LSM Lodaya membantu Satpol PP membongkar lapak pkl di Badami.

Namun secara kebetulan, ada anggota LSM Lodaya sedang membantu pemilik lapak memindahkan lapaknya ketika terjadi pembongkaran oleh Satpol PP. Hal itu dikatakan oleh Ketua LSM Lodaya Nace Permana, kemarin siang. "Saya tegaskan, keberadaan Lodaya bukan sama sekali ada keterkaitan dengan pembongkaran pkl. Kita tidak ada unsur politik atau unsur kepentingan yang lain, kejadian tersebut mutlak hanya situasi dan kondisi.

Jadi dengan ini kami dari LSM Lodaya memberitahukan kepada semua pihak, bahwa yang tergambar didalam foto tersebut, keberadaan foto teman-teman Lodaya pada saat pembongkaran lapak pkl di Badami oleh Satpol PP di berita Radar Karawang Jum'at kemarin, mutlak hanya kebetulan. Lodaya pada saat itu sedang membantu pemilik warung memindahkan warungnya ketika terjadi pembongkaran oleh Satpol PP," ujarnya.
Pihaknya juga mempertanyakan janji Satpol PP terkait pembongkaran bangunan liar milik Limbong cs dikawasan hutan Telukjambe Barat. "Sampai saat ini Satpol PP belum ada tindakan apa-apa terhadap bangunan liar tersebut. Kami minta ketegasan dari Satpol PP," tuturnya.

Nace mengatakan seharusnya Satpol PP juga berani membongkar Villa milik pejabat di Pangkalan yang tidak mempunyai Ijin Membuat Bangunan (IMB). "Menurut Perda, bukan saja pkl yang dibongkar, bangunan liar dikawasan hutan, dan villa-villa milik pejabat yang tidak mempunyai surat IMB juga harus dibongkar. Kenapa rakyat kecil saja yang dibongkar. Semua harus normatif, kalaupun dalihnya Perda, maka harus normatif, kecuali dalihanya ada kepentingan. Sebab selama ini pembongkaran yang dilakukan Satpol pp selalu berdalih Perda," katanya.

Terkait pelestarian hutan, tanggal 19 Oktober nanti, LSM Lodaya akan mengirimkan kadernya studi banding ke Korea Selatan untuk mempelajari konsep pelestarian hutan dan lingkungan di Korea Selatan. Nace mengungkapkan, studi banding tersebut merupakan permintaan dari Pemerintah Korea Selatan. Perwakilan Indonesia yang diberangkat ke Korea Selatan ada sepuluh orang, dan dua diantaranya dari LSM lodaya.

"Kami disana akan mempelajari manajeman hutan maupun lingkungan di Korea Selatan. Karena selama ini pengelolaan hutan terbaik didunia salah satunya adalah Korea Selatan. Artinya ketika kita dikirim kesana, paling tidak ada gambaran bagaimana membenahi hutan dan lingkungan yang ada di Kabupaten Karawang.Setelah pulang dari sana kita akan buat rekomendasi konsep pengelolaan hutan dan lingkungan kepada dinas terkait. Dilaksanakan atau tidak oleh mereka, yang jelas kami sudah mempersembahkan karya untuk Karawang," katanya. (psn)

Pertamina Dinilai Telah Kalap, Mengebor Minyak Ditengah Pemukiman Warga Sauyunan

KARAWANG, RAKA - Survei Seismik ditengah pemukiman warga Sauyunan Rt 02 Rw 04 Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat membuat gemparkan warga setempat. Pasalnya survei yang dilakukan pihak Pertamina, tidak memberitahukan warga terlebih dahulu, akibatnya sekitar 25 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal disekitar pengeboran panik dan kaget, karena secara tiba-tiba segerombolan buruh kasar Pertamina masuk ke pemukiman yang semula sangat sepi aktifitas.

Hal tersebut diungkapkan oleh Tarmat (52) warga Sauyunan Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat, Jum'at (2/10) sore. "Saya kaget sekali dengan Aktifitas uji seismik ini, sebab pada mulanya saya mengira segerombolan orang tersebut membawa bom. Hal itu terlihat, karena salah satu diantara mereka ada yang membawa selongsongan besi dan kabel-kabel yang dialiri listri atau semacamnya. Perasaan ini muncul, karena sebelumnya pihak RT, RW ataupun kelurahan tidak ada yang memberitahukan, padahal tanah yang mereka bor adalah tanah keluarga saya. Mengenai berapa luas tanah keluarga, saya tidak tahu secara persis," ungkapnya.

Pada saat diberi tanda merah sebelum dilakukan pengeboran, Tarmat sempat menanyakan perihal penandaan tersebut. Namun ia hanya diberi tahu oleh pihak Pertamina, bahwa penandaan tersebut sebelumnya telah melapor ke Pemkab karawang. "Waktu itu saya bingung dengan jawaban dari orang yang menancapkan bambu berbendera merah, sebab tanah ini milik saya bukan milik pemerintah. Seharusnya sebelum dilakukan penancapan, mereka meminta ijin dulu ke saya selaku pemilik tanah, jangan asal namcap saja," tandasnya.

Ia pun mengaku sangat ketakutan, apabila pengeboran yang dilakukan oleh Pertamina akan menimbulkan bencana semburan lumpur seperti yang terjadi di Lapindo Siduarjo. "Bagaimana jadinya kalau kejadian tersebut menimpa daerah kami. Makanya apabila nanti ternyata di tanah ini berpotensi terdapat kandungan minyak, kami akan membuat perjanjian dengan Pertamina, agar kelak apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, nasib kami tidak seperti warga Siduarjo," katanya.

Hal sama dikatakan Budi (29), ia mengaku kaget dengan penyurveian seismik yang dilakukan. Menurutnya, meskipun tidak terdengar suara bising pada saat pengeboran, namun karena tidak diberitahukan sebelumnya, membuat warga yang tinggal disekitar pengeboran panik dan bingung. "Sehari-hari dilingkungan Rt 02 Rw o4 Sauyunan sangat sepi aktifitas, makanya ketika datang serombongan orang dengan membawa selongsongan besi dan kabel-kabel secara tiba-tiba, warga menjadi panik, karena mengira ada sesuatu yang membahayakan," tandasnya.

Terkait dengan adanya sinyal bahwa didaerah Sauyunan berpotensi terdapat kandungan minyak, Budi mengatakan, akan melihat situasi dan kondisi dilingkungannya. Apabila kegiatan Pertamina merugikan masyarakat, warga Sauyunan akan menolak keras kegiatan tersebut. "Kita lihat apakah menguntungkan warga atau tidak. Yang jelas sebelum Pertamina melakukan eksplorasi, kami akan meminta semacam kepastian mengenai untung dan rugi ketika terjadi eksplorasi. Sebab kami tidak berharap apa yang dilakukan Pertamina akan berujung kepada malapetaka bagi warga yang tinggal disini, karena sebagaimana kita ketahui, sudah banyak terjadi dibeberapa tempat, eksplorasi yang semula diharapkan menghasilkan minyak malah berujung kepada semburan lumpur," ungkapnya. (psn)

PSK gelar Mubes di Karawang

KARAWANG, RAKA - Sebanyak 38 Wanita Pekerja Seks se-Jabar gelar Musyawarah Besar (Mubes) selama dua hari di Yayasan Kita Kita Karawang sejak Jum'at (2/10) sore. Acara yang digagas oleh Aliansi Strategis Utara, Tengah, Selatan (Altras) membahas penyelesaian penanggulangan HIV Aids yang sampai saat ini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Menurut Koordinator Wilayah Utara Altras sekaligus Ketua Yayasan Kita kita H. Iwan Somantri, sampai saat ini penyelesaian masalah HIV Aids masih parsial. Hal itulah yang menyebabkan penyebaran HIV AIDS belum bisa tertanggulangi.

"Saat ini permasalahan HIV AIDS sudah masuk ke general population, artinya penyebaran HIV AIDS sudah masuk kedalam rumah tangga. Menurut penelitian kami selama lima tahun, di Karawang suspect HIV AIDS berjumlah 34.400 orang. Besar kemungkinan, jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan waktu. Apabila saat ini tidak dicegah maka kita akan kehilangan generasi sehat dimasa yang akan datang. Hal inilah yang mendasari acara Musyawarah Besar Wanita Pekerja Seks se-Jabar, selain untuk memutus mata rantai penyebaran HIV AIDS," tuturnya.

Dalam acara tersebut, Iwan mengatakan, pihaknya hanya menggali keinginan para pekerja seks tersebut dengan jalan diskusi. Apabila ada yang berkeinginan untuk berhenti dari profesi sebagai psk, maka pihaknya akan membantu dengan memberi akses jalan pekerjaan baru. "Setelah kita menggali keinginan dari para psk, kita kembalikan kepada pemerintah. Ini loh ada teman-teman yang mau berhenti dari profesinya, dan mereka membutuhkan pekerjaan baru.

Selain itu kami berharap selepas acara ini, akan ada dorongan kepada pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk mengeluarkan UU atau Perda mengenai penanggulangan HIV AIDS. Dan kami hanya sebagai fasilitator saja, agar mereka bisa berbicara nantinya," katanya. Ia menuturkan, permasalahan yang sangat klise saat ini adalah, ketika pihaknya sebagai tim penanggulangan HIV AIDS bersama Dinas Kesehatan membina para pekerja seks di lokalisasi, ternyata dilain pihak Satpol PP malah membubarkan lokalisasi-lokalisasi yang ada di Karawang.

Hal ini sangat menyulitkan pihaknya dan Dinkes, sebab pekerja seks yang pada mulanya berkumpul dalam satu lokalisasi menjadi berpencar ketika lokalisasi tersebut dihilang. "Wilayah-wilayah yang sudah kondusif, dimana kami dan Dinkes sudah bisa masuk ke wilayah tersebut, dan memberikan pembinaan kepada psk, tiba-tiba hancur karena ulah Satpol PP. Padahal Dinkes sangat berkepentingan disana, karena tugas mereka jangan sampai penyakit ini menyebar kemana-mana. Sekarang lokalisasi nya hilang, mau kemana kami mencari psk-psk tersebut," ujarnya.

Ia menegaskan, tempat binaan yang selama ini dibangun oleh pihaknya dan Dinkes bukan melegalkan perjinahan di Karawang, namun lebih menitikberatkan kepada penyelamatan ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak yang tidak berdosa. "Ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak adalah korban dari prilaku suami yang suka jajan diluar. Sebetulnya bidikan kami ini mereka bukan pelegalan tempat prostitusi," tandasnya.

Rudi, relawan Altras mengatakan, akar permasalahan masih sulitnya penyebaran HIV AIDS ditanggulangi karena sampai saat ini pemerintah belum serius melihat HIV AIDS sebagai endemik. "Pemerintah lebih suka berdiam diri di menara gading. Padahal kalau saja mereka mau melihat keadaan yang sebenarnya dilapangan, maka untuk masalah HIV AIDS, mereka pasti akan cepat bertindak," tuturnya. (psn)

Mahasiswa STMIK Rosma Karawang Peduli Gempa

PEDULI Gempa Padang dan Jambi digelar anak-anak mahasiswa STMIK Rosma Karawang. Lewat aksi mendatangi penyumbang dari pintu ke pintu, mereka melakukan penggalangan dananya yang buat jadi sumbangan bagi warga yang tengah dilanda bencana itu.

Mahasiswa STMIK Rosma yang jadi relawan itu pun nggak serbatas dari salah satu prodi atau unit kegiatan mahasiswa (UKM) tertentu. "Kita-kita yang namanya mahasiswa, semua terlibat," aku Anisa yang ketemu Gen-X lagi berada di depan toko Alphina, sekitar GSG Panatayudha Karawang, kemarin.

Selain Anisa, mahasiswa yang barengan jadi relawan waktu itu juga Winda, Isma, dan Angga. Mereka mengaku udah menjalani kegiatan sosialnya itu selama tiga hari terakhir, dan udah bisa ngumpulinh dana sedikitnya Rp 1,2 juta.

Konon aksi sosial itu merupakan formulasi generasi penerus buat rasa peduli kepada masyarakat. Selain itu, juga bagi latihan memacu kepedulian agar lebih dewasa, sebelum secara langsung terjun menjadi bagian dari masyarakat.

Pun yang nggak kalah penting, adalah wujud dari misi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang antara lainnya soal pengabdian untuk masyarakat. "Bgitu tuh maksud kita-kita ngejaring dana sumbangan," papar Anisa. (dea)

Urang Minang Purwakarta Galang Dana Gempa

PURWAKARTA, RAKA - Ikatan Keluarga Minangkabau, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menggalang dana untuk membantu korban gempa Sumatera Barat (Sumbar) yang dilaporkan menewaskan ratusan orang dan ribuan rumah rusak.

Ketua IKAMI Purwakarta, Riza Kota Putra, Jumat (2/10), kepada RAKA mengatakan, pihaknya selama dua hari ini sudah menghimpun dana yang berasal dari warga Padang dan Purwakarta untuk membantu korban gempa di Sumatra Barat. Selain itu, pihaknya juga secara terbuka menerima dana dari berbagai unsur masyarakat seperti instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan. " Titik penggalangan dana juga dilakukan di pasar-pasar dan mall Purwakarta termasuk instansi, sedangkan untuk penggalangan 'door to door' hanya kita lakukan pada warga Minang saja," ungkapnya.

Dikatakan Riza, penyaluran bantuan tersebut nantinya akan dilakukan secara langsung melalui organisasi IKAMI. Dia memastikan setiap rupiah yang disumbangkan dermawan akan disalurkan sepenuhnya kepada korban gempa di Sumatera Barat. Segala bentuk bantuan akan diantar oleh IKAMI ke Sumatera Barat, dengan biaya ditanggung oleh IKAMI. Disampaikan, penggalangan juga akan terus dilangsungkan sampai situasi di Sumatera Barat dinyatakan aman. "Penyalurannya bakal dilakukan secara langsung kepada korban disana melalui IKAMI, ," katanya.

seraya mengatakan IKAMI Purwakarta juga membuka posko penggalangan bantuan dan informasi terkait guncangan di Padang di Jl Taman Makan Pahlawan No 25A, Purwakarta. Sejauh ini, lanjut Riza, belum bisa dipastikan berapa banyak keluarga warga Purwakarta asal Minangkabau yang menjadi korban gempa di kampung halaman mereka. Sebab, pasca gempa mereka masih sulit berkomunikasi dengan kerabat di Sumatera Barat akibat jaringan komunikasi terputus karena rusak. "Belum bisa diketahui laporan pasti berapa jumlah warga Minang yang jadi korban disana karena komunikasi masih sulit dilakukan," katanya.

Riza berharap, dari dana penggalangan yang terkumpul nanti bisa disalurkan dan membantu kepada warga Sumbar yang terkena bencana. "Mudah-mudahan ini bisa meringankan beban warga yang terkena musibah. Bantuan seperti pakaian, makanan, selimut, dan obat-obatan juga bisa disalurkan disini,"ujarnya. Sampai kemarin siang, suasana di Posko Penggalangan dana IKAMI Purwakarta tampak banyak didatangi warga Minang Purwakarta. Mereka datang selain untuk memberikan bantuan juga untuk mencari informasi. (rif)

Warga Cipaisan Utamakan Musyawarah Mufakat

Lurah Cipaisan, Kecamatan Kota Purwakarta, Agus Darmawan kepada RAKA di ruang kerjanya mengatakan, Kelurahan Cipaisan menjungjung tinggi musyawarah mufakat dan kebersamaan, setiap orang yang tercatat sebagai warga Kelurahan Cipaisan dapat menyampaikan ide dan gagasannya.

"Sebagai Lurah di wilayah Kelurahan Cipaisan saya menyerahkan apa saja kepada warga masyarakat, apa saja ayang di inginkan di daerah ini dapat di musyawarahkan terlebih dahulu, mereka bisa menyampaikan apa saja yang mereka inginkan, ide dan gagasan mereka akan kami musyawarahkan setelah di setujui dapat menjadi suatu program bersama," ujarnya.

Menurut Agus, keterlibatan semua elemen masyarakat terhadap program pembangunan di wilayah kelurahan Cipaisan telah memeberikan peningkatan yang baik. Bahkan kinerja di kelurahan ini mendapat perhatian dari pemkab Purwakarta dengan memberikan penghargaan terhadap para RT dan RW di Kelurahan Cipaisan. "Puluhan RT dan RW di wilayah Cipaisan mendapat perhatian sebagai apresiasi pemkab terhadap kinerjanya. Mereka mendukung program pembangunan di wilayahnya masing-masing, dengan demikian merekapun memiliki motivasi yang baik untuk selalu melaksanakan tugas dan fungsinya," ujarnya. (sep)

Isi Ulang Air Galon Raib di Purwakarta

PURWAKARTA, RAKA - Isi ulang air kemasan galon yang ada dipasaran kini mulai sulit didapatkan. Sejumlah konsumen dan warung mengaku tidak tahu alasan sulitnya mendapatkan air kemasan tersebut. Namun ironisnya, banyak masyarakat berpendapat dimungkinkan hilangnya produk tersebut lantaran akan adanya kenaikan harga.

Seorang penjual air kemasan galon, Rahmat (35) mengaku, beberapa hari ini memang sulit untuk mendapatkan isi ulang air galon kemasan. Produk air isi ulang itu merupakan merk yang sudah cukup terkenal dimasyarakat. "Beberapa hari ini memang sulit sekali mendapatkan isi ulang galon kemasan. Padahal, kami sendiri telah meminta dikirimkan produk tersebut,"ujarnya kepada RAKA, kemarin.

Dikatakannya, Ia mengaku tidak tahu alasan sulitnya mendapatkan produk tersebut. Padahal, para konsumen sampai sejauh ini terus bertanya dan banyak yang memburu. "Tidak tahu kenapa bisa tidak ada. Dan sampai saat ini permintaan kami ke sejumlah agen atas produk itu pun belum juga dilakukan pengiriman,"tambahnya.

Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah warung lainnya. Meski beberapa warung menyediakan merk lain air kemasan galon isi ulang, namun para konsumen tetap memburu merk tertentu yang memang sudah terkenal dipasaran. "Para konsumen tetap meminta merk yang dimaksud. Sebab biasanya, air kemasan yang akan dibeli sesuai dengan merk yang tertera dalam galon,"kata Idan (45) pedagang warung lainnya.

Tidak hanya pelaku usaha yang mengeluhkan raibnya Isi Ulang Air Galon Kemasan itu, keluhan juga disampaikan oleh warga yang biasa membeli air kemasan isi ulang. Menurut sejumlah warga, mereka juga sulit mendapatkan air isi ulang galon kemasan. "Saya sendiri sudah beberapa kali mendatangi warung yang biasa saya membeli, tapi tetap saja tidak ada,"ucap Asep Firdaus warga Pasar Simpang, Purwakarta. Namun jelas dia, walaupun ada harganya lebih tinggi dari harga sebelumnya. "Biasanya saya membeli air galon kemasan itu seharga Rp 11.000 tapi saat ini harganya menjadi Rp 13.000, "imbuhnya.

Pendapat lain juga diungkapkan Wawan (27) yang juga merupakan konsumennya. Tapi ia memperkirakan hilangnya air kemasan galon yang sulit di dapat dipasaran saat ini karena dimungkinkan akan adanya kenaikan harga dalam waktu mendatang. Sebelumnya pun seperti itu, tiba-tiba air galon kemasan sulit di dapat dipasaran. Tapi setelah banyak dipasaran, harganya menjadi naik.

Dari pengalaman itu biasanya besaran kenaikan mencapai Rp 1000. "Biasanya seribu rupiah. Tapi tidak tahu jika nantinya benar-benar naik,"imbuhnya. Akibatnya, dari raibnya isi ulang air kemasan galon dipasaran, baik Asep maupun Wawan sangat mengeluhkannya. Bahkan kondisi ini juga dikeluhkan bagi para pelaku usaha lainnya. "Tidak mungkin jika isi galon yang kita bawa akan ditukar dengan merk lain. Apalagi harga galon kemasan itu cukup mahal yakni sekitar 25.000 perbuahnya,"tukasnya. (ton)

Jalan Amblas Desa Situ, Sudah 9 Bulan Umurnya, Kondisi Jalan Amblas Cuma Ditambal Lumpur

PURWAKARTA,RAKA - Warga Kampung Situ, Desa Situ, Kecamatan Pondok Salam, mendesak pemerintah daerah agar memperbaiki jalan yang tergerus longsor hingga amblas di sekitar Jembatan Sungai Ciherang. Pasalnya, akses jalan satu-satunya yang sehari-hari dilewati warga Desa Sukajadi dan Gulampok terganggu dan rawan kecelakaan.

Berdasarkan pantauan RAKA, kondisi jalan yang tergerus longsor itu persis berada diturunan jalan menuju jembatan Ciherang. Saat ini, sebagian besar kondisi jalan yang rusak itu ditambali tanah lempung dan sedikit batu kali agar tidak licin oleh warga setempat. Lokasi jalan yang curam hingga hampir 65 derajat selain berlumpur dan licin membuat kondisi jalan sulit untuk dilalui. Akibatnya, warga yang hendak melintas dengan menggunakan kendaraan roda dua tidak jarang harus turun dari kendaraan untuk menghindari jatuh.

"Kondisi jalannya sudah begini sekitar sembilan bulanan, jalan ini akan semakin sulit dilalui ketika diguyur hujan. Sementara., warga berinisiatif menambalnya dengan batu kali dan tanah lempung yang dicampuri gabah padi," kata Herman (30) warga Kp.Situ Desa Situ Kecamatan Pondoksalam kepada RAKA dilokasi, kemarin.

Menurut Herman, awal mula tergerusnya jalan tersebut dikarenakan keadaan tanah yang labil selain diakibatkan guyuran air hujan pada tahun 2008 lalu. Sebelum memasuki musim penghujan lanjut dia, kondisi jalan hanya sebatas rusak dan belah-belah saja. Namun, kondisi jalan akhirnya runtuh dan amblas hingga sempat membuat akses jalan terputus.

"Kami sudah memasang pondasi dari kayu dipinggiran badan jalan untuk meminimalisir longsor yang semakin besar, usaha itu cukup berhasil badan jalan yang hendak runtuh setelah dilakukan pemadatan dan diberi pondasi masih bisa bertahan sampai sekarang," katanya.

Warga lainnya, Nadi (44), mengatakan hal senada, rusaknya jalan turunan sekitar jembatan Ciherang tidak jarang memakan korban dari pengguna jalan selain mengganggu aktifitas warga. Kebanyakan kata dia, pengguna jalan yang menjadi korban adalah warga pendatang yang baru pertama kali melintasi jalan tersebut. "Kami minta perhatian pemerintah untuk segera memperbaiki jalan ini. Sudah terlalu lama jalan ini dibiarkan rusak," katanya.(rif)

Purwakarta Barometer 2 Kabupaten

PURWAKARTA, RAKA - DPRD Kab Purwakarta tampaknya memang perlu berbangga hati. Pasalnya, pengesahan tata tertib dewan yang lebih awal diparipurnakan ketimbang di DPRD Kab/kota lain di Indonesia, ternyata telah dijadikan barometer bagi DPRD lain untuk melakukan studi bandingnya ke Kab Purwakarta. Hal itu pun di tandai adanya kunjungan studi banding dari DPRD Kab/kota di daerah lain yang meminta penjelasan bagaimana pengesahan tatib itu secepatnya bisa disyahkan.

Sepertihalnya yang dilakukan perwakilan tim Pansus tatib anggota DPRD Kab Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan Jumat (2/10), kemarin. Sejumlah anggotanya melakukan studi banding ke DPRD Purwakarta terkait pembahasan Tatib dewan. "Mereka melakukan studi Banding ke DPRD Purwakarta, lantaran ingin mengetahui sejauh mana pengesahan tatib dewan yang kini sudah kita sahkan. Sebab di sana pengesahan tatib itu belum dilakukan,"ungkap Pimpinan sementara DPRD Purwakarta, Ida Mardiana kepada Wartawan, kemarin.

Dalam studi bandingnya, Kata Ida, sejumlah perwakilan anggota DPRD kab Ogan ini mempertanyakan beberapa poin terkait pengesahan tatib dewan, selain itu mereka juga mempertanyakan atas pembentukan alat kelengkapan dewan.. "Poin-poin itu yang mereka pertanyakan,"imbuhnya.

Bahkan kunjungan studi banding ke DPRD Purwakarta juga sebelumnya telah dilakukan anggota DPRD dari kab Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan. Dimana, kunjungan yang dilakukan oleh 7 orang perwakilan-nya telah dilakukan pada Kamis (1/10) lalu. "Bukan hanya dari kab Ogan yang telah melakukan studi banding ke Purwakarta. Tapi, Anggota DPRD dari tanah laut kalimantan telah melakukan studi banding sebelumnya,"tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, meski DPRD Purwakarta telah merampungkan pembahasan tata tertib dewan. Namun pelantikan ketua DPRD yang telah di tetapkan beberapa waktu lalu hingga kini belum juga dilakukan pelantikan. Kondisi itu pun sempat menuai perbincangan dari salah satu LSM di Purwakarta. Mereka mendesak agar pelantikan ketua DPRD Purwakarta bisa segera dilakukan. "Kami meminta pelantikan tersebut bisa segera dilakukan. Sebab, belum dilakukannya pelantikan bisa menggagu pada pembentukan alat kelengkapan dewan yang akhirnya menggajal kinerja anggota dewan itu sendiri,"ujar wakil ketua LSM Topan RI Syaiful, beberapa waktu lalu.

Meskipun demikian berdasarkan informasi yang diterima Radar Karawang, menyebutkan, jika keterlambatan surat Gubernur Jawa Barat terkait pelantikan Ketua DPRD, kini sudah di terima. Bahkan dari informasi itu bahwa pelantikan ketua DPRD Purwakarta dimungkinkan bakal dilakukan pada tanggal 12 Oktober mendatang. (ton)

Petugas Garda Depan Pemkab Purwakarta

KEBERHASILAN Pemkab Purwakarta melangsungkan pembangunan daerah tidak lepas dari tetesan keringat petugas garda terdepan. Garda terdepan itu bernama petugas rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Untuk itu, Pemkab Purwakarta memberikan piagam penghargaan dan hadiah sebagai bentuk ucapan terima kasih. Selain itu pemberian ini diharapkan dapat memacu motivasi kinerja dalam melayani masyarakat.

Seperti terungkap dalam acara pemberian piagam penghargaan di Kantor Keluarahan Cipaisan Kec/Kabupaten Purwakarta, Jumat (2/10) siang. Sebanyak 29 orang petugas RT dan RW di kelurahan tersebut, diberikan penghargaan dan hadiah berupa televisi dan mini compo oleh Pemkab Purwakarta. Piagam penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Sekertaris Daerah Purwakarta Hamim Mulyana. Acara tersebut, juga dilangsungkan sekaligus melaksanakan halal bihalal dan silaturahmi keluarga besar penggerak PKK Kelurahan, anggota Majelis Ta'lim, Kader Pos Yandu, dan Kelompok Kerja kelurahan Cipaisan.

Dalam sambutannya, Sekda Kabupaten Purwakarta, Hamim Mulyana mengucapkan rasa terimakasih pada seluruh petugas RT dan RW atas kinerja yang diberikan dalam membantu pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Sekda berharap, motivasi dan kinerja para petugas RT di seluruh Kabupaten Purwakarta tidak berhenti sampai disni, namun sedianya terus digalakan untuk membawa Purwakarta menjadi lebih baik lagi.

Lurah Cipasian, Agus Darmawan, ditemui disela-sela acara menuturkan, pihaknya merespon sikap Pemkab yang sudah memberikan apresiasi bagi para petugas RT dan RW. Ia menyampaikan, ke depan para petugas RT dan RW di wilayahnya pun diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan kinerja dengan tanggung jawab. "Kami ucapkan juga terima kasih untuk pemerintah daerah yang sudah berapresiasi terhadap kinerja petugas RT dan RW. Mudah-mudahan, dengan hal ini kinerja RT dan RW bisa terpicu dan termotivasi,"ucap Agus.

Satu petugas RT yang mendapat piagam pengharagaan mengatakan dirinya siap melaksanakan tugas yang akan diembannya ke depan untuk pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta. Ia pun mengucapkan terimakasihnya atas apresiasi Pemkab yang sudah memberikan penghargaan berikut hadiah tersebut. "Tentunya ini menjadi motivasi bagi kami untukmelaksanakan tugas sebaik-baiknya ke depan,"kata Petugas RT yang mengaku bernama Deden. (rif)

Pembuangan Sampah Sementara Pasar Simpang Purwakarta

SORTIR SAMPAH: Seorang petugas kebersihan Pasar Simpang Purwakarta tampak tengah menyortir sampah di tempat pembuangan sampah sementara Pasar Simpang Purwakarta. Selanjutnya, sampah yang sudah disortir akan dikirim ke TPA Cikolotok Desa Margasari Purwakarta.(rif)

Pembangunan Pasar Induk Cikopo Dipertanyakan

PURWAKARTA, RAKA - Pembangunan Pasar Induk Cikopo yang sempat digulirkan beberapa waktu lalu, kini mulai menuai pertanyaan. Pasalnya, pengelola sendiri telah meminta kewajiban para calon konsumen untuk memberikan uang muka, meski pembangunannya itu hingga kini belum juga dilakukan.

Seperti diungkapkan salah seorang konsumen, Yunita (33), Jumat (2/10) kemarin, dirinya mengaku sangat dirugikan pihak pengembang pembangunan pasar induk Cikopo, menyusul pembangunan pasar hingga kini belum juga dilakukan. "Sebenarnya rencana itu sudah Dua tahun yang lalu. Tapi ironisnya, hingga saat ini pembangunan itu tidak kunjung dilakukan,"ujar Yunita, kepada RAKA, kemarin.

Diakuinya, dua tahun yang lalu dirinya memang berhubungan dengan pihak pengembang pasar Induk Cikopo yakni PT Gapura Mas Purwakarta. Karena saat itu tertarik, ia pun melanjutkan dengan mengambil 4 loss pasar dan menyerahkan berbagai persyaratan termasuk kewajibannya membayar uang muka (booking fee) yang jumlahnya mencapai Rp 50 juta. "Namun, setelah waktu berlalu hingga dua tahun ini, belum ada aktivitas pembangunan di Pasar. Sehingga ini menjadi pertanyaan kami,"tambah Yunita.

Atas masalah itu, kata Yunita, ia sendiri kemudian mempertanyakan masalah tersebut ke pihak pengembang. Namun pengembang dinilainya tetap saja tidak menepati janji. "Ini juga yang kita pertanyakan. Sebab saat saya mendatangi pengembang mereka hanya menjawab pembangunan akan dilakukan setelah lebaran. Tapi nyata apa, sampai saat ini pun pengembang belum melakukan pembangunannya,"ujarnya kesal.

Bahkan kata dia, kondisi ini pun ternyata dialami juga oleh sejumlah konsumen lainnya. Sementara itu, Komisaris PT Gapura Mas Purwakarta, Sufiat tidak dapat dihubungi, bahkan pesan singkat untuk konfirmasi saja tidak mendapat jawaban. (ton)

Hewan Kurban Perlu Surat Sehat

PURWAKARTA, RAKA - Dinas Peternakan dan Perikanan dalam waktu dekat akan menggelar operasi pemeriksaan hewan ternak di Purwakarta, terkait semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha. Operasi ini selain untuk memastikan kesehatan hewan kurban juga meminimalisir masuknya penyakit ke kabupaten tersebut.

Dijelaskan, pemeriksaaan tersebut, pertama berupa antemortem untuk memeriksa kesehatan hewan kurban sebelum dipotong. Pemeriksaan dilakukan mulai dari daerah sumber ternak, peternakan, tempat penjualan ternak, hingga masjid tempat penampungan hewan kurban. ”Pemeriksaannya akan dilakukan pada H-7 hingga H-1," kata Kepala DInas Peternakan dan Perikanan kabupaten Purwakarta, Heri Herawan, baru-baru ini.

Menurutnya, setelah tahapan pertama dilakukan tim pemeriksa kemudian bakal melangsungkan postmortem atau memeriksa daging kurban di lokasi pemotongan. Pemeriksaan di lakukan pada hari hari go show atau hari H hingga tiga hari sesudahnya. Heri mengatakan, hingga kemarin belum ada temuan antraks untuk di Purakarta. " Hewan yang sehat akan ditandai, diharapkan masyarakat hanya membeli hewan kurban yang sudah ditandai sehat oleh petugas,"ujarnya.

Sementara itu, pedagang sapi potong di Purwakarta mengaku sudah mulai kebanjiran pesanan hingga 15 persen dari sebelumnya. Menurut salah seorang pedagang kambing potong, H. Anda, di Pasar Hewan Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao, peninggatan baru mulai terasa pada pekan ini. Sebagian besar pemesan merupakan warga dalam daerah. “Ada juga yang dari luar daerah, tapi tidak seberapa. Diperkirakan peninmgkatan signifikannya baru akan terjadi dua minggu sebelum Idul Adha,” katanya.

Saat ini, jenis kambing yang banyak di pesan merupakan kambing lokal. Meskidemikian, kambing-kambing luar daerah seperti dari Kabupten Garut pun siap di pasarkan menjelang Idul Adha tahun ini. "Sekarang yang disediakan masih kambing lokal, namun seperti biasa kambing dari luar daerah juga akan di pasarkan,"terangnya.(rif)

Pasar Simpang Purwakarta Bau Busuk

PURWAKARTA, RAKA - Tumpukan sampah yang berceceran di lapak-lapak pedagang di Pasar simpang Purwakarta hingga kini belum diangkut oleh pihak terkait yang menangani permasalah itu. Akibatnya sejumlah pihak mempertanyakan kinerja dari para instansi terkait tersebut.

"Saya juga tidak tahu kenapa. Hingga kini Petugas sampah belum mengangkutnya, "kata ketua Ikatan Warga Pasar Simpang Purwakarta Ahmad Fahyudin kepada RAKA, kemarin. Diakui Ahmad, phaknya sebelumnya telah melakukan konfirmasi ke sejumlah instansi terkait atas masalah ini. Konfirmasi itu dilakukan dengan mendatangi kantor UPTD Pasar Simpang dan kantor Desperindag Purwakarta.

Namun anehnya, kedua instansi tersebut seakan tidak mau bertindak dan lepas tangan. "Saya juga heran dengan kedua instansi ini, walaupun kita sudah mengadukan masalah ini, tetapi mereka seakan cuci tangan dengan permasalahan yang sedang dihadapi,"sesalnya.

Akibatnya, kata dia tumpukan sampah yang bercecer pada lapak-lapak pedagang di Pasar simpang Purwakarta hingga kini pun belum dilakukan penanganan. Selain kondisi ini sangat dikeluhkan para pedagang selain para konsumennya yang akan berbelanja di pasar tersebut. "Terutama memasuki musim hujan seperti sekarang ini. Sampah-sampah itu pastinya akan menimbulkan bau tak sedap, "ujarnya.(ton)

Jalan Gempor Bakal Direhab

SUBANG, RAKA – Masyarakat Blok Gempor, Dusun Talangsari, Desa Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem, kini tidak akan kesulitan lagi saat memasuki musim hujan. Pasalnya, jalan yang menuju kantor desanya akan segera diperbaiki.

Hal tersebut tersebut diungkapkan Kepala Dusun Talangsari Rusman dihadapan kepala desanya, Tarsa Hitmat. Karena menurut Rusman, warganya yang ada di dusunnya secara khusus yang berada di Blok Gempor tidak akan lagi kesulitan untuk ke luar masuk pemukimannya karena jalan sepanjang 1,8 kilometer akan dilakukan pengerasan. “Adanya perbaikan jalan di dusun kami akan sangat membantu kelancaran lalulitas warga saya, hususnya pada saat musim hujan, baik untuk ke luar dari kampungnya maupun pada saat musim panen dimusim hujan,” ucapnya.

Sebab, dilanjutkan Rusman, warganya yang ada di Blok Gempor di dusunnya saat musim hujan tidak dapat keluar masuk kampungnya pada saat musim hujan, atau pada saat musim hujan ada warga yang sakit tidak dapat menempuh perjalanan menuju dokter. ”Maklumlah dusun kami merupakan dusun terpencil dan masih banyak jalan yang belum berlapis aspal maupun batu, ya.. masih tanah gitu pak. Jadi kalau musim hujan tidak dapat dilewati,” ucapnya lagi.

Kepala Desa Ciasem Girang Rusman Hikmat membenarkan bahwa jalan milik Perum Sanghyang Seri yang juga digunakan oleh warganya saat ini masih tanah dan berkat kepdulian PT Sanghyang Seri jalan tersebut akan dilakukan pengerasan. Dia berharap, dengan akan dilakukan pengerasan jalan tersebut warga di sana tidak lagi menginjak jalan becek pada saat musim hujan. “Pengerasan jalan tersebut atas bantuan Sanghyang Seri, diperkerasnya jalan tersebut selain dapat mempermudah lalulintas juga jalan perum akan dapat menghantar segala keperluan warga di sana dan sebaliknya,” jelas Rusman.

Kepala Sub Bagian Irigasia dan Jalan PT Sanghyang Seri Isa Satriana membenarkan bahwa pihaknya telah memberikan bantuan material sirtu sebanyak 63 mobil, operator dan solar mesin gilas dan memberikan bantuan ke 5 orang warga Gempor.

Menurut Isa, pihaknya secara penuh mnemberikan bantuan kepada masyarakat Desa Ciasem Girang yang ada di Blok Gempor Dusun Talangsari yang sekaligus pekerjaannya diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Desa Ciasem Girang. “Pihak kami memberikan bantuan material yang diterimakan kades, adapun pekerjaan dilapangan diberikan kewenangannya kepada Kades,” terang Isa. (pir)

Fasilitas PJT II Divisi III Sukamandi Disewakan

SUBANG, RAKA – Entah belum tahu kondisi di lapangan yang sebenarnya atau tidak, Kepala Seksi PJT II Divisi III Sukamandi Ining Supriyadi menyatakan tidak tahu jika sejumlah sarana milik PJT II seperti tanggul, tanah sempadan dan bangunan yang disewakan kepada sejumlah warga. Pasalnya, saat dimintai keterangan, Ining hanya menguraikan sejumlah lokasi sempadan tanggul yang disewakan, yakni di lokasi tanggul Saluran Sekunder Bangun Rancabango (SS-BRBO) 5 Dusun Pungangan, Desa Rancabango.

Padahal, sesuai dengan penelusuran dan informasi dari sejumlah tokoh dan masyarakat bahwa tanah tanggul atau menurut Ining tanah sempadan tanggul yang disewakan berada di sepanjang saluran BRBO tersebut secara umum disewakan dengan nominal bervariatif. Pun demikian dengan fasilitas-fasilitas bangunan pendukung kinerja PJT II, seperti bangunan gudang, perumahan dinas dan tanggul saluran jengkol pun disewakan kepada warga dan kepada perusahaan-perusahaan besar.

Ironisnya, saat RAKA akan meminta data sejumlah lokasi yang disewakan dan menurut Ining telah sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan di PJT II, ia tidak memberikan data tersebut dan bahkan Ining keberatan pada saat sejumlah lokasi yang disewakan untuk dipublikasikan.
Bahkan Ining meminta kepada RAKA untuk membuktikan dan menyeret orang yang telah menyewa atau memperjualbelikan fasilitas tanah maupun bangunan PJT kepada dirinya.

Sementara hasil penemuan RAKA di lapangan, ada sebuah rumah dinas PJT disewakan kepada warga, gudang barang PJT pun disewakan, kedua bangunan yang disewakan tersebut berada di wilayah pintu air BRBO 7. “Ini lembar surat perjanjian sewa tanah sempadan yang telah disewakan kepada warga sekitar. Sewa-menyewa itu, penyewa dibekali surat ini,” ucap Ining sambil mempelihatkan contoh surat, namun surat tersebut tidak diberikan kepada RAKA. "Enggak perlu," katanya.

Selain dua lokasi tersebut, masih banyak lokasi-lokasi sempadan maupun tanggul saluran sekunder maupun saluran Sungai Jengkol khususnya yang disewakan kepada perusahaan dan pihak PJT tidak mempertimbangan dampak tanggul yang disewakan dan digunakan untuk kepentingan perusahaan yang dijadikan tempat timbunan material berbahaya.

Namun, hingga kini RAKA belum dapat merinci sejumlah tanggul yang disewakan karena belum dapat menemui pihak perusahaan (Pertamina dan Enerkom) yang menyewa atau mengontrak tanggul dengan jangka waktu lama. Jelasnya, adanya tanggul yang disewakan kepada perusahaan sempat dikomplen warga. Menurut warga, adanya tanggul yang diswakan ke sebuah perusahaan besar hawatir tanggul yang diswakan tersebut lama kelamaan akan jebol dan akan berdampak ke pemukiman dan persawahan terendam air sungai. (pir)

Pengecoran Jalan Desa Rancabango Asal-asalan, Baru Sebulan Sudah Rusak Lagi

RUSAK LAGI: Jalan rigid di sekitar Kantor Desa Rancabango, Kecamatan Patokbeusi yang dibangun sekitar satu bulan yang lalu, saat ini telah rusak kembali. Warga meminta Pemkab Subang turun tangan untuk mengontrol pekerjaan tersebut.

SUBANG, RAKA – Belum berumur satu bulan, pekerjaan jalan rigid yang berlokasi di sekitar Kantor Desa Rancabango, Kecamatan Patokbeusi, telah hancur lagi. Bagian material besi beton tampak ke permukaan, hal ini tentunya akan membahayakan pengguna jalan.

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor CV Daya Putera tersebut terkesan asal jadi, karena jikaa dilihat dari fisik pekerjaan terlihat kasar dan bergelombang, kualitas beton lebih banyak batu kerikil sehingga menambah kasarnya lapisan jalan.

Masyarakat menilai, pekerjaan tersebut seperti lepas dari pengawasan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Subang, bahkan sebagian masyarakat menduga ada sesuatu dengan dinas terkait dan kontraktor. Penilaian yang timbul dari masayrakat tersebut karena masyarakat lebih cenderung melihat kondisi fisik yang ada, bahwa lapisan kasar yang tampak menandakan ketidakmampuan kontrakor dalam mengerjakan proyek tersebut.

“Saya harapkan Pemkab Subang melalui dinas terkait dapat meninjau ulang atas pekerjaan rigid di sini, karena seluruh pekerjaan jalan rigid yang ada di desa saya tampak jorok dan buruk pekerjaannya,” ucap Usep yang mengaku warga desa setempat.

Hal senada pun diungkapkan sejumlah masyarakat yang dekat dengan lokasi pekerjaan proyek jalan rigid tersebut. Menurut mereka, pekerjaan jalan rigid yang dikerjakan lebih dulu yakni sekitar sepanjang 120 meter, pekerjaannya tidak selesai semua, diantaranya sepanjang 5 meter pekerjaannya dikerjakan secara manual sehingga di sepanjang pekerjaan manual fisiknya telah hancur kembali.

“Bagaimana tidak akan cepat rusak, pekerjaan yang pertama ada sisa pekerjaan 5 meter dikerjakan secara manual, tentunya dari sisi kualitas akan jauh berbeda, apalagi semennya kurang menambah kualitas rigid semakin jelek,” ucap seorang juru parkir di lokasi proyek yang keberatan disebutkan namanya.

Saat ini, masyarakat berharap kepada Pemerintah Kabupaten Subang, melalui dinas terkait untuk turun ke lapangan agar pekerjaan rigid yang sepanjang 5 meter tersebut diperbaiki. Karena, apabila kondisi tersebut tidak diperbaiki, besi beton yang terlihat akan berakibat fatal pada pengguna jalan.

Sementara itu, salah seorang tokoh memuji pekerjaan rigid jalan yang kedua, sementara pekerjaan yang pertama atau badan jalan separuhnya, dinilainya buruk karena pada saat proses pengecoran dilakukan malam hari dan material coran yang diterapkan kurang dari kebutuhan volume jalan. “Pekerjaan yang pertama yang sekarang (yang kedua kali) bagus, kalau yang pertama memang jelek, lihat saja sendiri oleh bapak,” ucap Wasino yang mengaku tokoh masyarakat setempat. (pir)

Pemkab Subang Buka Rekening Bantuan Gempa Padang

SUBANG, RAKA - Sebagai bentuk solidaritas kepada saudara-saudara yang terkena bencana di Padang, Sumatra Barat, Pemerintah Kabupaten Subang, saat ini telah mengintruksikan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kabupaten Subang untuk membuka rekening penyaluran bantuan.

Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Bupati Subang Ojang Sohandi, usai pelantikan pejabat eselon III dan IV di Aula Pemkab Subang, Jumat (2/10). Menurut Ojang, Pembukaan rekening tersebut bekerjasama dengan Radio Siaran Pemerintah Daerah Benteng Pancasila (Benpas) Subang.

”Bantuan yang akan diberikan, diupayakan bukan dalam bentuk barang. Karena jika mengirimkan dalam bentuk barang dikhawatirkan tidak optimal atau tidak sesuai dengan yang dibutuhkan para korban di sana. Jangan sampai kita mengirimkan sesuatu padahal tidak diperlukan oleh orang-orang di sana,” ujar Ojang.

Saat itu juga, Ojang mengintruksikan kepada para pejabat untuk ikut empati kepada para korban bencana, sementara untuk lebih mengoptimalkan bantuan, menurut Ojang, bantuan tersebut diupayakan disalurkan melalui satu pintu. ”Kami juga akan mengkoordinir bantuan melalui PMI Cabang Subang dan Pos Penanganan Bencana Alam (PBA). Hasilnya nanti akan diumumkan secara terbuka,” tambah Ojang. (eko)

Ditetapkan Jadi Warisan Dunia dari Indonesia, Pejabat Subang Ramai-ramai Pakai Batik

KANTOR Pemerintah Kabupaten Subang, Jumat (2/10), tampak berbeda. Pasalnya, para pejabat dan staf pemkab mengenakan batik dalam berbagai corak karena sebelumnya mereka dihimbau supaya mengenakan pakaian batik.

Menurut Sekda Kabupaten Subang Drs H Komir Bastaman MSi, hal ini merupakan ungkapan rasa bangga atas ditetapkannya batik sebagai Warisan Dunia (World Heritage) Bangsa Indonesia oleh Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masalah kebudayaan (UNESCO). Lebih lanjut, Komir menyampaikan bahwa himbauan ini sebagai ungkapan kebahagiaan atas pengakuan dunia internasional kepada karya Bangsa Indonesia.

“Ini luar biasa banget, sebagai bentuk penghargaan dunia internasional pada karya bangsa, Pemerintah Kabupaten Subang juga akan merumuskan dalam satu minggu kerja, 1 hari untuk mengenakan batik bagi pejabat dan staf Pemerintah Kabupaten Subang,” jelas Komir.
Karena, tambahnya, upaya menjaga warisan bangsa harus kompak antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga kekayaan budaya tetap terjaga kelestariannya dengan baik. Hingga saat ini, menurut Komir, sebagai upaya menjaga warisan budaya bangsa khususnya budaya lokal, Pemerintah Kabupaten Subang telah menetapkan seragam kampret hitam-hitam dengan ikat kepala yang merupakan budaya asli Sunda dan mewajibkan untuk menggunakan Bahasa Sunda tiap hari Kamis.

Pemandangan yang sama juga tampak di Kecamatan Ciasem, sejumlah pegawai kecamatan, pegawai desa, anak sekolah dan pedagang menggunakan pakaian batik. Saat dimintai keterangannya, sejumlah orang yang menggunakan pakaian batik tersebut mengatakan, selain untuk menggalakan hari batik, juga sebagai rasa simpatik sebagai warga negara Indonesia yang tidak mau hasil cipta bangsa Indonesia diklaim oleh negara lain.

Bahkan adanya sejumlah pejabat dan masyarakat memakai batik sempat mengagetkan masyarakat Kabupaten Subang, sebab, biasanya pejabat maupun masyarakat yang simpati terhadap Bupati Subang memakai pakaian serba hitam. Akan tetapi kemarin mereka mengenakan pakaian batik dan bisa dikatakan peralihan dari mengenakan pakaian hitam beralih mengenakan pakaian batik. “Pada saat saya ke kantor Desa Ciasem Girang saya sempat kaget, karena sejumlah pegawai desa mengenakan pakaian batik, eh tahunya hari ini sebagai hari pengukuhan mengenakan pakaia batik,” ucap tokoh pemuda setempat, Entis yang juga Ketua LPM Desa Ciasem Girang.

Kepala Desa Ciasemgirang Tarsa Hikmat membenarkan bahwa pada hari Jum’at ia dan stafnya mesti mengenakan pakaian batik, selain berkenaan dengan hari pertama sebagai hari pengukuhan mengenakan pakaian batik, juga sebagai rasa kepeduliannya atas diklaimnya karya batik perajin Indonesia oleh Malaysia juga untuk melaksanakan intruksi dari pemerintah melalui Kecamatan Ciasem. “Bagi saya dan perangkat desa ,mengenakan pakaian batik didorong atas kepedulian dan juga himbauan pemerintah untuk mengenakan pakaian batik. Surat edaran ada, namun saya lupa nomornya,” ujarnya. (eko/pir)

Kejari Subang Diminta Usut Alkes, Proses Lelang Dinilai Sarat KKN

SUBANG, RAKA - Pihak Kejaksaan Negeri Subang diminta segera menindaklanjuti kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan pada proses tender alat kesehatan yang dibiayai oleh APBN.

Hal tersebut dikatakan Ketua Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (Gibas) Resort Subang Asep R Dimyati. Karena, tambah Asep, yang ditemui RAKA di Sekretariat Gibas lantai 2, Jalan Pejuang 45 Subang, Jumat (2/10), dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut sangat kentara dari proses pengumuman tender yang dilakukan sebelum pembukaan sampul dua.
“Jika hal ini tidak segera ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Negeri Subang, akan menjadi preseden buruk bagi dunia usaha di Kabupaen Subang, juga akan berdampak negatif bagi masyarakat Kabupaten Subang yang nantinya menjadi objek dari peralatan yang akan digunakan,” ujar Asep.

Menurut dia, pihaknya sudah melaksanakan pelaporan atas dugaan terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta dugaan terjadinya konspirasi pada proses tender alat kesehatan yang menelan biaya hingga Rp 3 miliar lebih. “Pelaporan itu sudah saya sampaikan langsung ke Kejaksaan Negeri Subang, bahkan kami meminta agar setelah dilakukan pemeriksaan, jika ada dugaan terjadinya korupsi atau pelanggaran hokum lainnya, para panitia lelang tersebut harus segera dilakukan penahanan, atau jika perlu saat pemeriksaan pun harus dilakukan penahanan agar mereka tidak menghilangkan barang bukti,” tambah Asep.

Kasi Pidsus Kejari Subang Teguh Hariyanto, saat dihubungi RAKA melalui telepon genggamnya mengungkapkan, Jumat (2/10) pagi, Kepala Kejaksaan Negeri Subang Yusron, sudah menandatangani surat perintah tugas kepada Kasie Intel Kejaksaan Negeri Subang untuk segera melakukan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) serta pengumpulan data (puldata). “Kalau ada indikasi, akan langsung ke penyelidikan dan seterusnya ke penyidikan dan ketuntutan. Prosesnya, tiga hari setelah perintah tugas, harus segera dilakukan. Artinya, bisa jadi Senin (5/10) besok, akan segera dilakukan,” ungkap Teguh.

Sementara Kasi Intel Kejari Subang Suntoro mengatakan, jika surat tugas tersebut memang sudah ditandatangani oleh Kejari Subang, hanya belum diberi nomor. Namun ia mengatakan, akan segera melakukan tugas dari Kepala Kejaksaan negeri tersebut. “Kita tunggu hasil urun rembuk dulu dengan anggota. Setelah itu, akan segera kami lakukan pengumpulan data. Namun, saat saya di jalan, saya sempat ketemu dengan salah seorang panitia lelang, Jumadin, saat itu saya sarankan untuk dilakukan tender ulang, saya rasa tidak salah kalau saya sarankan hal tersebut,” ujar Suntoro. (eko)

warga Kelurahan Dangdeur Hamili Anak Kandung

SUBANG, RAKA - Sebuas-buasnya harimau, tidak akan memangsa anaknya. Namun kalimat ini tidak berlaku bagi Atang (35), warga Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, yang berprofesi sebagai kuli bangunan. Ia tega mencabuli anaknya sendiri, sebut saja Melati (15), yang masih sekolah di sebuah SMP hingga hamil 6 bulan.

Akibat perbuatan bejatnya itu, kini Melati tak bisa melanjutkan sekolahnya. Melati adalah anak pertama dari tiga bersaudara, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ibunya sebut saja Mimin harus berjualan kue keliling kampung setiap pagi dan kembali menjelang sore.

Di bulan Maret 2009, usai Melati pulang sekolah sekitar pukul 14.00 Wib, ayahnya minta dipijit di dalam kamar. Sebagai anak penurut, kemauan ayahnya dituruti saja dan otomatis baju yang dikenakan ayahnya dibuka. Usai itu, kemudian pelaku menyuruh Melati agar tidur di sampingnya sembari tangan ayahnya meraba-raba tubuh anaknya.

Entah setan mana yang telah merasuk jiwa ayahnya itu, tiba-tiba saja meminta agar Melati membuka pakaiannya, permintaan itu jelas ditolaknya mentah-mentah. Namun Atang tak kalah dengan ancamannya kalau tidak mau menuruti keinginannya maka ibunya akan dipukuli dan bahkan dibunuhnya.

Menurut pengakuan Melati, Atang sering memukuli ibunya di hadapannya dan karena takut ancamannya benar-benar dilaksanakan, akhirnya demi kebaikan ibunya rela diperlakukan demikian sampai akhirnya mahkota Melati direnggut ayah kandungnya sendiri.
Perbuatan itu dilakukan sebanyak lima kali sampai bulan Agustus, namun benih yang ditanamkan di perut Melati telah berbuah dan kejadian itu akhirnya diketahui ibunya dan sembari menanyakan siapa pria yang telah berbuat demikian.

Mulanya Melati takut dan memilih diam, namun seiring pendekatan ibu, keluarlah pengakuan dari Melati yang sejujurya bahwa pria yang telah menghamilinya tiada lain adalah ayah kandungnya sendiri. Ibunya Mimin tersentak kaget mendengar pengakuan anaknya itu dan setelah berembuk dengan pihak keluarga, akhirnya kejadian ini ditangani Polres Subang setelah sebelumnya sempat mendatangi Polsek Kota Subang.

Ayahnya mengetahui kalau anaknya Melati hamil dan hanya bisa meminta maap dan itu terjadi di bulan Agustus, rupanya ayahnya Atang sudah mengetahui kalau perbuatannya bakal dilaporkan ke polisi dan sejak itu kabur. Sudah dua hari anggota Reskrim Polres Subang mencari keberadaan pelaku namun keberadaannya masih belum diketahui. Kapolres Subang AKBP Drs Sugiyono SH melalui Kasat Reskrim AKP Ismanto saat dikonfirmasi, Jum'at (2/10), membenarkan pelaku pencabulan masih dalam pencarian. (eko)

Pembobol BRI di Jl Arif Rahman Hakim Pintu Uyuh Diringkus

SUBANG, RAKA - Pelaku pembobolan Bank BRI Kantor Kas di Jl Arif Rahman Hakim Pintu Uyuh yang terjadi, Rabu (30/9) lalu, akhirnya dapat dibekuk Unit Reskrim Polsek Kota Subang, Jum'at (2/10), sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Otista, Perempatan Shinta, saat pelaku akan menawarkan komputer hasil jarahannya di sebuah toko komputer.

Keterangan yang berhasil dihimpun menyebutkan, Kamis (1/10) sore, sekitar pukul 16.00 Wib, ada seorang pemuda menawarkan monitor kepada toko tersebut, karena pemilik toko sedang tidak ada di tempat kemudian oleh pegawainya agar datang kembali esok harinya dan ternyata benar, Jum'at sekitar pukul 10.00 Wib pelaku datang sembari membawa kantong warna hitam.
Tanpa disadari oleh pelaku, pegawai toko-toko diam-diam menghubungi Polisi Sektor Kota Subang dan agar pelaku diberi uang DP Rp 200 ribu dan disarankan datang kembali sekitar pukul 13.00 Wib karena pemilik toko akan mengambil uang tunai.

Seperti yang telah disepakati, pelaku datang kembali sambil menyerahkan dua buah monitor merk Acer, dan seperti layaknya antara penjual dan pembeli harga disepakati Rp 500 ribu untuk satu unit monitor. Agar tak menaruh curiga, kemudian pemilik toko mengajaknya berbincang-bincang, padahal tanpa disadari pelaku, anggota polisi sudah mengepungnya saat pelaku menyerahkan monitor tersebut kepada pemilik toko. Di situlah pelaku diringkus dan langsung diamankan di Polsek Kota Subang.

Menurut pengakuan tersangka yang diketahui bernama Cahyadi (19), warga Kampung Babakan Bandung RT 13/04 Desa Neglasari, Kecamatan Pagaden, saat melakukan pencurian dilakukan seorang diri yaitu dengan cara mencongkel pintu bagian belakang bank. Setelah berhasil masuk ke dalam ruangan, kemudian berusaha membongkar brankas. Karena tak berhasil, akhirnya mengambil tiga buah unit monitor komputer merk Acer dan memasukannya ke dakam ransel warna hitam merk Huapehu dan saat itulah mendengar suara sirene mobil kemudian kabur ke kebun rambutan dan menuju perempatan Tegalkalapa naik bus menuju Purwakarta.

Karena kebingungan, kemudian tersangka kembali lagi ke Subang dan kembali ke Pagaden. Di sinilah barang itu dicoba untuk ditawarkan, namun karena tak ada yang berniat membeli, kemudian tersangka pergi ke Purwadadi dan bisa menjual satu unit seharga Rp 500 ribu. Karena terdesak akan kebutuhan, kemudian dua unit monitor dicoba ditawarkan lagi di Subang dan akhirnya tersangka bisa ditangkap saat akan menawarkan barang hasil jarahanya.
Kapolres Subang AKBP Drs Sugiyono SH melalui Kapolsek Kota Subang AKP Agus Sobri saat dikonfirmasi mengatakan, setelah kejadian pencurian kemudian anggotanya menghubungi toko penjualan komputer kalau ada orang yang akan menjual monitor milik BRI dan ternyata berkat adanya kerjasama akhirnya tersangka dapat diciduk. (eko)

NumberOfComments

Ada kesalahan di dalam gadget ini
 
 
 
 
Copyright © Subang Raya
Design by Eko Subang