Selasa, 15 September 2009

APBD Pendidikan Karawang Rp 131,3 M

HUT KARAWANG: Para anggora DPRD Karawang menyimak pidato bupati dalam Parpipurna DPRD dalam rangka HUT Karawang, kemarin. Momentum ini dijadikan bahan untuk mengevaluasi yang sudah dilakukan Pemkab.

KARAWANG, RAKA
– Bupati Dadang S. Muchtar mengajak semua pihak agar peringatan HUT Karawang bukan hanya sekedar kegiatan seremoni. Tapi momentum ini dijadikan bahan untuk mengevaluasi mengenai apa yang sudah dilakukan. Sehingga kedepan bisa bekerja lebih baik bagi membangun Karawang.

Hal lain yang diungkap bupati dalam pidato tertulisnya, bahwa kebijakan umum yang diprioritaskan pada tiga bidang pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan, ditunjang pembangunan infrastruktur, membutuhkan tingkat keseriusan antara eksekutif dan legislatif dalam menuntaskan semua target yang ingin dicapai. "Bagi masyarakat yang berpikir rasional, apa yang telah dicapai Pemkab sekarang telah bisa dinikmati hasil-hasilnya. Kecuali yang selalu berpikir tidak obyektif. yang dikedepankan hanya sekedar kepentingan politik, itu lain persoalan,” ungkapnya.

Dari ketiga bidang prioritas pembangunan tersebut, bupati menyebut, alokasi dana pendidikan yang diberikan pada tahun anggaran 2009 mencapai Rp 131,3 miliar, atau 24,04 persen. Alokasi ini belum termasuk gaji guru dan tenaga kependidikan. Jika digabung, kata bupati, maka total anggaran yang disediakan menjadi Rp 525,7 miliar, atau 37,67 persen.

“Dana itu dipergunakan bagi pembangunan rehab SD, MI/MDA, pengadaan mebeulair, rehab sanitasi atau MCK, serta rumah dinas penjaga SD. Yang lainnya diperuntukan pada pembangunan unit sekolah baru SMA dan SMK, pengadaan buku keterampilan bacaan dan bahan ajar, bantuan transport guru SD, SMP, SMA, SMK, dan honor guru bantu SMP.

Termasuk peningkatan mutu dan manajemen pendidikan,” urai bupati, Lebih lanjut dituturkannya, semua anggaran yang diposkan di bidang pendidikan, diarahkannya pula kepada belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan pemeliharaan, pembebasan dana sumbangan pendidikan SD dan SMP, kegiatan ekstra kurikuler bahasa Arab metode Al-Jabari 32 hari untuk anak yang akan naik ke kelas VI SD. Serta ekstra kurikuler bahasa Inggris pola Simpatif 32 jam bagi siswa kelas III SLTP maupun SLTA.

Selain itu, terkait kebijakan bidang kesehatan, bupati menjelaskan bahwa alokasi dana di bidang ini pada tahun anggaran 2009 diposkan pada angka Rp 74,637 miliar, atau 10,83 persen. Penggunaannya, dijelaskan bupati, diarahkan pada pembangunan dan rehab Puskesmas, Puskesmas Pembantu, pengadaan Puskesmas keliling, pengadaan ambulance, biaya pengelolaan Puskesmas, pengadaan peralatan medis, perbaikan dan penanggulangan gizi buruk, pemberantasan penyakit menular, tunjangan kesejahteraan para medis, tambahan honor dokter dan bidan PTT, bantuan transport bidan desa, bantuan pengobatan bagi gakin, serta bantuan keuangan bagi Pos Yandu.

“Jumlah sarana pelayanan kesehatan pada tahun ini mengalami peningkatan. Totalnya hingga 46 unit Puskesmas, 72 unit Puskesmas Pembantu, 1 unit RSUD, 12 unit rumah sakit swasta, 35 unit rumah bersalin, 179 unit Balai Pengobatan swasta, 1 unit laboratorium kesehatan, 1 unit gudang farmasi, dan 44 unit Polindes. Pemkab juga terus berupaya meningkatkan sistem rujukan dalam penanganan gawat darurat umum, serta kesehatan ibu dan anak melalui pembangunan 13 unit Puskesmas DTP, 5 unit Puskesmas Poned, hingga optimalisasi 46 Puskesmas yang ada,” jelas bupati.

Untuk bidang ekonomi kerakyatan, bupati juga menggambarkan, dari alokasi dana yang diberikan pada APBD 2009 senilai Rp 47,351 miliar, atau 8,67 persen, semua diarahkan pada kegiatan yang bisa menunjang kelancaran perekonomian masyarakat. Di antaranya, disebutkan bupati, adalah sektor pertanian. Anggaran yang diberikan pada bidang ini sebesar Rp 10,866 miliar. Semua dipergunakan untuk 14 program dan 53 kegiatan.

“Tahun ini produksi padi diprediksi 1,333 juta ton GKP (gabah kering pungut -red). Sampai Agustus kemarin, telah terealisir 826,19 ribu ton GKP. Perkiraan produksi yang belum dipanen sebesar 507,2 ribu ton GKP. Sedangkan tingkat konsumsi beras Kabupaten Karawang sebanyak 299,49 ribu ton beras untuk jumlah penduduk 2.051.303 jiwa. Rata-rata kebutuhan beras per jiwa 400 gram. Jika dibandingkan dengan prediksi kapasitas produksi beras 773,39 ton, maka terjadi surplus beras sampai 473,9 ribu ton, atau 58 persen,” papar bupati.

Sedangkan bidang koperasi dan UKM, jelas bupati, angka Rp 1,67 miliar yang diposkan pada APBD 2009 diarahkan sebagai bantuan peningkatan permodalan usaha kecil, menengah, dan koperasi. Khusus pengembangan modal dana bansos bergulir KUKM dialokasikan Rp 1,67 miliar. UKM dan mikro yang dibina, jelas bupati, 3.732 UKM, serta perusahaan industri kecil 2.055 unit dengan menyerap tenaga kerja 13.510 orang. (vins)

Kader Gerindra Karawang Aman dari PAW, Ketua DPC Tanggapi Isu Keretakan

KARAWANG, RAKA – Situasi yang sempat menghangat di tubuh Partai Gerindra Karawang terkait dengan munculnya isu ancaman PAW bagi beberapa orang anggota DPRD yang baru duduk sejak 5 Agustus lalu, mulai didinginkan pengurus parpol ini sendiri. Kini mereka berani menjamin keenam wakil rakyatnya di sini termasuk yang tidak bakal dikenai pergantian antar waktu (PAW) selama 5 tahun kedepan.

Seperti ditegaskan Ketua DPC Partai Gerindra, Ade Suhara, bahwa sejak parpolnya memberikan pembekalan kepada seluruh anggotanya yang duduk di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia antara 6 hingga 10 September baru lalu di Jakarta, Majelis Etik dan Kehormatan Dewan Pengurus Pusat telah memastikan, Partai Gerindra tidak memberlakukan PAW kepasa semua kadernya yang duduk di lembaga legislatif.

“Jaminan itu untuk memastikan jika isu apapun yang sempat menghangatkan internal Gerindra sudah diclearkan. Namun demikian, apabila dalam perjalanan terdapat anggota dewan dari Gerindra menyalahi aturan, baik terperangkat kasus korupsi atau terjerat narkoba, serta tindakan kriminal lainnya hingga terkena vonis pidana, jelas sanksinya bukan lagi PAW. Tapi pemecatan langsung terhadap yang bersangkutan. Soal ini kita tidak bisa kompromi lagi. Karena yang dibutuhkan Gerindra adalah kader yang memiliki kapabilitas,” tegas Ade.

Ditanya soal komitmennya terhadap pernyataan dia sebelumnya yang menyebut-nyebut pergantian jabatan setengah periode dengan kader-kader Gerindra lainnya yang dianggap memiliki jasa di partai ini, seperti isu yang sempat menggelinding sebelumnya, Ade hanya mengatakan, “Sekali lagi, Gerindra membutuhkan komitmen menjaga citra partai dengan perilaku baik. Mengenai siapa yang pantas duduk di lembaga legislatif, itu sudah pilihan rakyat yang harus dihargai semua pihak,” tandasnya.

Ia juga menyebut, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan ketentuan dalam Undang-undang bahwa calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2009 adalah mereka yang mendapatkan suara terbanyak atas pilihan rakyat langsung. Dengan demikian, menurutnya, nomor urut yang sebelumnya ditetapkan masih sebagai acuan bagi caleg terpilih, secara otomatis terjadi perubahan signifikan. Kalau pun Ade mengakui, saat penempatan nomor urut caleg sebelum ada putusan MK, diarahkannya bagi prioritas kader Gerindra yang dianggap layak memperoleh penghargaan itu.

“Putusan MK sulit kita elakan. Apapun hasilnya, semua sudah menerima. Komitmen kita sebagai kader Gerindra, tetap mengikuti ketentuan berdasarkan aturan hukum yang berlaku di negari ini. Khusus bagi rekan-rekan yang sekarang duduk di lembaga legislatif, berarti tinggal diuji bagaimana kemampuan dan kapabilitasnya sesuai manifesto perjuangan Gerindra. Jika tidak manut, berarti sanksi yang berlaku di partai kami hanya pemecatan,” ujar Ade lagi.

Kaitan dengan persyaratan bagi jaminan pinjaman duit di Bank Jabar Banten cabang Karawang, Ade juga mengakui, surat pernyataan tidak akan ada PAW bagi anggotanya di DPRD juga dipergunakan rekan-rekannya. Hanya ia mengaku tidak tahu berapa orang dari fraksinya yang ikut meminjam uang di bank milik pemerintah daerah ini. “Saya sebagai ketua DPC hanya sebatas memberikan surat jaminan tidak terkena PAW. Soal apakah surat jaminan ini digunakan atau tidak sebagai agunan di Bank Jabar Banten, terserah mereka. Saya juga tidak tahu berapa orang dari Gerindra yang ngambil pinjaman itu,” ucapnya berkelit. (vins)

Teddy Wakil Ketua DPRD Karawang Dari Golkar

KARAWANG, RAKA – Kader Partai Golkar yang akan ditempatkan di unsur Pimpinan DPRD, menurut informasi yang diperoleh RAKA, adalah Ir. Teddy Luthfiana. Nama ini dipilih karena berhasil menyisihkan rekannya, H. Warman, SE, yang sama-sama diikutsertakan dalam seleksi internal parpolnya, Selasa (8/9) lalu.

Menurut sumber RAKA di lingkungan Partai Golkar menyebutkan, hasil dari seleksi tersebut telah diketahui pengurus DPD, Kamis (10/9) pekan kemarin. “Nilai yang diperoleh Teddy 1.626. Sedangkan Warman hanya 1.600-an. Sebelum diumumkan kepada publik, sekarang tinggal nunggu SK ditandatangani pengurus DPD,” ungkap sumber sambil berpesan agar identitasnya tidak ditulis.

Kata dia lagi, posisi Warman bakal disiapkan Partai Golkar untuk mengisi kursi ketua fraksi. Kalau selama ini komposisi kepengurusan fraksi yang pernah diparipurnakan nantinya mengalami perubahan, jelas sumber, tidak ada halangan bagi setiap fraksi mengganti kembali komposisi yang sebelumnya telah diusulkan.

“Apalagi sementara. Namanya susunan kepengurusan fraksi, setiap saat dikehendaki fraksi itu sendiri sangat terbuka untuk dirubah. Yang lainnya mengenai kursi pimpinan komisi-komisi, Partai Golkar telah siap. Hanya kita belum mau menentukan nama yang akan dikedepankan, maupun komisi mana yang siap dibidik. Biarkan menunggu rekan-rekan dari fraksi lainnya lah,” tandas sumber yang juga pengurus Golkar.

Perubahan kepengurusan fraksi dari dampak perubahan calon wakil ketua DPRD, terjadi pula di Fraksi Partai Demokrat. Sebelumnya, nama Yus Taufik disebut-sebut bakal mengisi kursi wakil ketua, seperti yang sekarang dipegangnya dengan status sementara. Ternyata hasil Tim 9 dari parpol yang didirikan Susilo Bambang Yuidhoyono ini malah memberikan rekomendasi kepada H. Ahmad Rivai.

Secara otomatis, hasil dari Tim 9 tersebut membuat struktur kepengurusan fraksi beranggotakan 9 orang ini berubah pula. Mereka berencana untuk mengajukan perubahan nama pimpinan fraksinya berbarengan dengan paripurna pengesahan tata tertib, Oktober mendatang. Kendati sebelumnya paripurna ini telah direncanakan bersamaan dengan HUT Karawang, Senin (14/9). Nyatanya Depdagri menyarankan diundur hingga Peraturan Pemerintah yang mengatur secara teknis pelaksanaan UU No.27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD keluar.

Sedangkan bagi Fraksi PDI-P sudah ditetapkan nama anggotanya yang direkomendasikan duduk di kursi Ketua DPRD Karawang adalah Karda Wiranata. Kendati sempat muncul reaksi di kalangan kader parpolnya, tapi ketika Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah menetapkan keputusan, semua dimintanya taat pada ketentuan partai. Seluruh anggota fraksi ini diwajibkan mengamankan rekomendasi pengurus DPP tersebut agar Karda benar-benar bisa duduk sebagai orang nomor satu di lembaga legislatif Karawang.

Satu lagi kursi untuk wakil ketua DPRD yang menjadi jatah PKS, parpol berbasis massa muslim ini sudah sepakat mengusung nama Budiwanto. Malah selama sepekan kemarin, Budiwanto diperkenalkan langsung fraksinya ke beberapa dinas/instansi di lingkungan Pemkab dalam road show khusus Fraksi PKS mensikapi persiapan pemerintah daerah menyongsong Idul Fitri. “Pertimbangan kami mengajukan nama pak Budiwanto karena beliau dianggap lebih layak sebagai orang senior di fraksi ini,” demikian yang sempat diungkap Ketua Fraksi PKS, Dedi Sudrajat. (vins)

Perbaikan Lampu PJU di Karawang Dikebut

JALUR MUDIK: Pertigaan Mutiara Cikampek, pertigaan yang akan dilalui para pemudik.

KARAWANG,RAKA- Untuk memperlancar arus mudik lebaran, Dinas Ciptakarya Pemkab Karawang "dipaksa" melakukan perbaikan terhadap 300 titik lampu penerangan jalan umum (PJU), yang ada disepanjang jalan arteri utama Karawang, mulai dari Tanjungpura sampai Cikampek Kabupaten Karawang. Hal ini dilakukan karena PJU-PJU yang padam atau rusak itu berada di jalur mudik lebaran tahun 2009. Sehingga perbaikan PJU itu diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan pada malam hari.

Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Dinas Ciptakarya Kabupaten Karawang, Poltak Lumbantoruan, ketika ditemui RAKA di kantornya mengatakan, perbaikan PJU harus dituntaskan hari ini (kemarin-red) agar pengguna jalan khususnya pemudik tetap merasa nyaman dan selamat selama melintasi jalan arteri utama Karawang. Anggaran yang digunakan untuk perbaikan PJU ini, sambung dia, menggunakan dana talangan. Pasalnya, Pemkab Karawang belum mengalokasikan anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan PJU.

"Perbaikan PJU saat ini sangat urgent(sangat mendesak). Karena, jalur Tanjungpura sampai Cikampek, sejak H-7 sudah digunakan jutaan pemudik. Bila tak ada penerangan, dikhawatirkan mengganggu kenyamanan pemudik atau memicu terjadinya kecelakaan lalulintas, terutama di malam hari," ujar Poltak. Lampu PJU yang mengalami perbaikan di sepanjang jalur mudik itu antara lain; di Jalan Pangkal Perjuangan(By Pass) 16 titik, fly over Karawang 8 titik, taman di Gintungkerta Klari 8 titik, Johar 12 titik, Johar - Wadas 48 titik dan di daerah Jatisari 28 titik.

Sedangkan PJU yang berada di jalur lingkar luar Karawang belum ada tindak perbaikan karena belum ada serah terima antara pemerintah pusat dengan daerah secara administratif. Terkait dengan dana talangan PJU itu, lanjut Poltak, akan dibayarkan pada anggaran perubahan atau APBD murni 2010.Bahkan, pihaknya berencana akan menambah PJU, yang jumlahnya mencapai 50 titik. Tambahan PJU baru itu, dialokasikan sekitar Rp 250 juta. "Saat ini, tinggal menunggu realisasi. Karena, proses tender sudah dilaksanakan, dan rekanan pemenangnya sudah ada," tandasnya.

Sementara itu, Kapolres Karawang AKBP Rudi Antariksawan, menyebutkan, untuk memantau simpul macet di jalur utama Karawang, pihaknya telah memasang lima unit closed circuit television(CCTV). Rencananya, CCTV yang akan dipasang itu sebanyak tujuh unit. Terkait dengan daerah rawan kecelakaan, Rudi menilai, Karawang Timur, Kosambi- Klari dan Dawuan- Cikampek menjadi daerah yang rawan kecelakaan.Pasalnya, kondisi jalan di lokasi-lokasi itu lurus dan bagus sehingga memotivasi pengendara untuk memacu kendaraannya lebih kencang.Oleh karena itu, sambung dia, pengendara hendaknya lebih berhati-hati dan hendaknya mengurangi kecepatan.

"Pada umumnya, kalau pengendara hati-hati dan ikuti aturan lalulintas Insya Alloh aman," ungkapnya. Kalau faktor jalan sebagai penyebab kecelakaan, lanjut Rudi, sangat kecil karena perbaikan jalan sudah jadi dan siap pakai. Tinggal, faktor pengendara supaya hati-hati dan faktor kendaraan juga harus disiapkan sebaik-baiknya. "Makanya, sebelum mengendarai kendaraan harus memastikan kondisi tubuh masih dalam keadaan sehat termasuk juga kondisi kenderaan agar tiba ditempat tujuan dalam kondisi sehat dan aman," tandasnya. (ops)

Sungai Cilamaya Masih Hitam dan Bau

KARAWANG,RAKA- Meski Direktur PT Gede Karang Purwakarta H Thahar sudah dijebloskan ke lembaga permasyarakatan (Lapas) Purwakarta sejak 1 September 2009 pekan lalu dan didudukkan sebagai pesakitan mulai Rabu (9/9) di Pengadilan Negeri (PN) Purwakarta dengan dakwaan melanggar pasal 43 (1) Jo Pasal 46 UU No 23/1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kondisi Sungai Cilamaya masih tetap memprihatinkan. Air sungai masih berwarna hitam pekat dan menimbulkan bau tak sedap.

Selain mengakibatkan ratusan hektar tambak yang tak lagi bisa diusahai, kondisi kesehatan warga sekitar aliran sungai tersebut juga terganggu. Di Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan misalnya, tingkat penderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan penyakit kulit semakin bertambah. Bidan Poliklinik Desa Muara, Nina Nur Aisyah mencatat lebih dari sepuluh orang pasiennya setiap bulan mengeluhkan hal itu.

Kepala Desa Muara, Syarifudin ketika dihubungi RAKA melalui ponselnya Senin(14/9) kemarin terkait proses hukum yang tengah dijalani PT Gede Karang berharap para penegak hukum dapat memberikan sanksi hukum yang setimpal serta mampu menimbulkan efek jera bagi perusahaan-perusahaan lain yang diduga masih tetap mencemari Sungai Cilamaya. "Kalau sanksi hukumnya lemah dan tidak menimbulkan efek jera, niscaya pencemaran di sungai ini akan semakin meningkat dan yang menjadi korbannya adalah masyarakat saya dan petani tambak lainnya," tuturnya.

Kalau mau jujur, lanjut dia, dirinya sebenarnya sudah pesimis dan kapok mengurusi kasus pencemaran yang mendera warganya karena tidak ada dukungan dan respon dari pemerintah setempat. Berkali-kali berjuang dengan lembaga swadaya masyarakat, hasilnya selalu nihil. Bahkan, pihaknya sudah menyertakan hasil uji laboratorium yang isinya menyebutkan adanya kandungan logam berat di dalam air sungai kepada instansi terkait, tetap belum ada tanggapan.

"Ironisnya, saya malah didatangi oknum dari Kementrian Lingkungan Hidup agar tidak lagi menyoal pencemaran Sungai Cilamaya," kenangnya. Dikatakannya, pencemaran yang terjadi di Sungai Cilamaya bukan hanya berasal dari pabrik kertas PT Gede Karang dan PT Sanfu yang juga sedang dalam proses hukum. Tetapi, tiga pabrik lainnya seperti PT Papertech, BMP Patokbeusi Subang dan PT ABB Cikalong Jatisari diyakini juga ikut memberi andil. Sehingga, pengawasan terhadap ketiga perusahaan yang belum tersentuh hukum ini harus ditingkatkan.

"Bila mereka sudah terbukti melanggar aturan, haruslah ditindak tegas karena sanksi dalam bentuk pembinaan akan menambah derita warga Desa Muara dan petambak lainnya," katanya.
Diakuinya, sumber pencemar seluas 350 hektar tambak yang ada di wilayahnya bukan hanya berasal dari Sungai Cilamaya melainkan juga dari Kalen Bawah.Sedangkan air Kalen Bawah diduga dicemari oleh industri-industri yang ada di kawasan industri PT Pupuk KUjang."Air kalen bawah yang kami yakini berasal dari daerah Kujang Cikampek itu memang tidak menimbulkan bau tak sedap. Warna airnya juga tidak hitam atau keruh.

Tapi, jika air sungai ini masuk ke dalam tambak, udang pada mati dan ikan-ikan lainnya kerdil," ungkapnya. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Karawang, Unang Saefudin menyebutkan instansinya telah membina perusahaan pencemar Sungai Cilamaya di Karawang. Namun, jika perusahaan pencemar di daerah lain tidak ditindak, maka Sungai Cilamaya tetap tercemar. “Mungkin akan lebih baik jika penanganannya diambil alih oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali,” kata dia.

SEmentara itu, Kepala Bidang Penataan Hukum Kemitraan dan Pengembangan Kapasitas BPLHD Provinsi Jawa Barat, Ratno Sadinata, saat melakukan sidak ke PT ABB dan empat perusahaan lainnya beberapa waktu lalu mengatakan,kelima perusahaan yang membuang limbah cair ke Sungai Cilamaya itu sebenarnya telah diingatkan berkali-kali agar memperbaiki pengolahan limbahnya. Namun, kata Ratno, tampaknya mereka membandel karena kondisi air Sungai Cilamaya tetap tidak berubah, bahkan masyarakat menganggap semakin buruk. Salah satu langkah penjeraan, adalah menyeret perusahaan pencemar lingkungan itu ke persidangan. “Untuk perusahaan lainnya kita tunggu hasil uji laboratorium atas IPAL-nya,” janjinya. (ops)

Aktifitas Masyarakat di Ruas Jalan Jend A Yani Cikampek Meningkat

JELANG BUKA: Menjelang waktu berbuka puasa, aktifitas masyarakat di sejumlah ruas jalan meningkat. Akibatnya, hal itu kerap menimbulkan kemacetan, seperti yang tampak di Jl Jend A Yani Cikampek. Masyarakat banyak yang ke luar rumah untuk ngabuburit atau berburu menu untuk buka puasa. (asy)

Kota Cikampek Perlu Ditata

CIKAMPEK, RAKA - Di hari ulang tahunnya yang ke-376, masyarakat mengharapkan penertiban tata kota yang dianggapnya masih tak teratur seperti di wilayah Cikampek. Saat ini, lalulintas di Kota Cikampek tidak teratur dengan baik.

Jalan-jalan banyak dipergunakan untuk berdagang, belum lagi, angkutan umum yang tidak menjalankan peraturan lalulintas dengan baik sehingga kekacauan lalu lintas kerap terjadi.
Dalim (44), salah seorang warga Cikampek kepada RAKA, Senin (14/9), menuturkan, setiap hari kemacetan kerap mewarnai Cikampek terutama di sekitar kolong fly over.

Rambu lalulintas tidak berfungsi dengan baik. Pedagang menjamur tidak terkendali, sehingga lalulintas selalu semrawut. Apalagi, katanya, ketika mau lebaran seperti ini, aktifitas masyarakat dan kepadatan pengguna kendaraan menjadi-jadi, sementara jalan yang dilalui sempit. "Saya berharap di ulang tahunnya yang ke-376 ini, ketertiban kota di Karawang bisa dibenahi, soalnya masih banyak kesemrawutan kota yang tidak tertata seperti yang ada di Cikampek," terangnya.

Menurutnya, ketegasan penegakan aturan harus dilakukan agar ketertiban bisa terjaga. Jika pemerintahnya tidak bisa menegakkan aturan dengan baik, dia meyakini ketertiban di Cikampek tidak cepat terbangun. Padahal, masyarakat sudah merasa jemu dengan keadaan lalulintas yang ada di Cikampek yang semakin semrawut. Mungkin Cikampek bukan hanya satu-satunya kota yang ketertibannya tidak terawat. "Hari ulang tahun ini harus dijadikan sebagai bahan refleksi dan evaluasi terhadap berbagai pembangunan yang dilakukan di Karawang," tutur pria asal Tempuran ini.

Dalim menambahkan, selain perbaikan ketertiban kota, perubahan perekonomian juga harus dilakukan. Pasalnya, masih banyak masyarakat Karawang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kesulitan ekonomi masih menyelimuti sebagian masyarakat Karawang. Termasuk dirinya yang sehari-hari berprofesi menarik becak. Dalam sehari dia bisa mendapatkan uang sebesar Rp 50 ribu, itu pun tidak setiap hari. "Kadang sehari hanya mendapatkan uang Rp 20 ribu. Ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari," terangnya.

Dilanjutkannya, masyarakat sudah terlalu lama hidup dalam kemiskinan. Perlu dilakukan berbagai upaya pembenahan, agar ada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Jangan sampai masyarakat miskin terus-terusan dipelihara. "Mudah-mudahan ke depan Karawang menjadi kota yang lebih maju dan masyarakatnya terbebas dari kemiskinan dan bisa sekolah dengan tinggi. Tata ruang kotanya juga bisa lebih tertib lagi," pungkasnya. (asy)

Bantuan Guru Agama Lewat Rekening Bank Jabar


CIKAMPEK, RAKA - Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini, pencairan bantuan untuk guru TPA, MI, MDA, MTs dan guru ngaji akan dilakukan melalui rekening Bank Jabar. Hal tersebut berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Karawang dengan nomor: 900/1230/akun. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Camat Cikampek, Lucky saat ditemui RAKA, Senin (14/9) siang, di kantornya.

Lebih lanjut dia menuturkan, cara tersebut dinilainya lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan cara sebelumnya. Dengan cara tersebut, maka setiap penerima bantuan tersebut harus memiliki rekening Bank Jabar atas nama pribadi. Saat ini pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke tiap-tiap desa perihal pemberitahuan mengenai teknis pemberian bantuan tersebut. Berdasarkan surat edaran dari dinas tersebut rencananya pencairan bantuan akan dilakukan pada 16 September 2009 mendatang. "Kami telah melakukan edaran pada tiap-tiap desa perihal bantuan tersebut. Saya kira cara ini lebih efektif dilakukan," tuturnya.

Dilanjutkannya, bagi penerima bantuan tersebut, ketika akan melakukan pencairan harus menyertakan KTP asli yang bersangkutan, membawa foto copy KTP dan mengisi slip penarikan rekening Bank Jabar. Mengenai slip penarikan, pihaknya telah melampirkannya dalam surat edaran yang telah diberikan. Sampai saat ini, lanjutnya, tidak ada masalah mengenai tata cara pencairan tersebut yang berbeda dari sebelumnya. Masyarakat hanya mempertanyakan penerima bantuan yang tidak semuanya diakomodir. "Permasalahan masih sama, masyarakat selalu mempertanyakan mengenai penerima bantuan tersebut yang tidak semuanya mendapatkan. Hal tersebut bukan kewenangan kami, pemda yang menentukannya," pungkasnya.

Sementara itu, salah seorang penerima bantuan yang enggan disebutkan namanya mengatakan, proses pencairan melalui rekening dinilainya terlalu rumit. Terlebih bagi masyarkat yang berada di pelosok yang jauh dari kota. Dan juga pengetahuan masyarakat pastinya berbeda mengenai masalah pembuatan rekening bank. Menurutnya lebih bagus pencairan dilakukan seperti sebelumnya. "Saya harus membuat rekening terlebih dulu sementara pemberitahuannya baru dikasih tahu. Seharusnya pemberitahuan dilakukan dari jauh hari. Bantuan ini juga hanya diberikan satu tahun sekali, mungkin kalau tiap bulan ada mah cocok jika menggunakan rekening," tuturnya.

Dia juga mengharapkan, mengenai kuota penerima bantuan seharusnya ditingkatkan. Supaya tidak ada kecemburuan antar guru. Soalnya semua kinerja guru sama tidak ada yang berbeda. Semuanya telah menjalankan tugasnya masing-masing. Terkadang untuk menjaga kebersamaan, bantuan yang didapat dibagikan lagi dengan jumlah guru yang ada. "Saya berharap semua guru yang diajukan untuk mendapatkan bantuan bisa terakomodir semua. Lagian, bantuan ini hanya diberikan satu tahun sekali. Dan juga perhatian terhadap guru agama saat ini masih minim," harapnya. (asy)

Pemudik Mulai Ramaikan Pantura, Puncak Arus Mudik Diprediksi H-2

MULAI MENINGKAT: Kendati masih cukup lengang, namun lalu-lalang kendaraan pemudik telah mengalami peningkatan dari hari-hari sebelumnya. Seperti yang tampak di Pertigaan Jomin, Kecamatan Kotabaru, kemarin.

KOTABARU, RAKA - Memasuki H-7 Lebaran, aktifitas pemudik sudah mengalami peningkatan. Hal tersebut seiring dengan telah mulainya liburan sekolah. Tapi walaupun demikian, kepadatan pemudik belum signifikan. Diperkirakan, puncak arus mudik akan terjadi pada H-2 Lebaran seiring dengan sudah liburnya kerja di perkantoran dan perusahaan. Hal tersebut dikatakan petugas Pam Lebaran di Pertigaan Mutiara Kotabaru, Yuda Erwanto, Senin (14/9) siang.

Lebih lanjut dia menuturkan, peningkatan pemudik juga bisa dilihat dari penuhnya bus yang melintas di jalur tersebut, biasanya jalan dipadati pemudik pada malam hari. Kebanyakan pemudik menggunakan kendaraan pribadi roda empat, sementara untuk pemudik yang menggunakan roda dua, untuk di kawasan Pertigaan Mutiara belum nampak. Tapi keadaan jalan raya masih dalam keadaan normal, kepadatan kendaraan tidak menyebabkan kemacetan yang parah dan masih terkendali. "Belum ada peningkatan pemudik yang signifikan, hanya beberapa saja. Perlahan tapi pasti, pemudik berangsur-angsur sudah mulai banyak," paparnya.

Yuda menambahkan, keberadaan lampu merah di Pertigaan Mutiara yang tidak berfungsi, tidak menganggu kelancaran arus lalulintas. Malah jika lampu merah tersebut berfungsi, akan menimbulkan kemacetan saat arus mudik terjadi. Karena daripada ke arah utara, pengguna jalan lebih banyak yang menuju arah timur. Hingga saat ini, arus mudik masih berjalan dengan lancar, tidak ada kecelakaan lalulintas. "Untuk pemudik yang menggunakan kendaraan motor, sekarang dialihkan melalui jalur utara, sehingga tidak banyak yang melintas di jalur ini," terangnya.

Dilanjutkannya, untuk mengantisipasi terjadi kemacetan yang fatal, dalam mengamankan arus mudik pihaknya menggunakan sistem buka tutup. Jika di jalur Jomin terjadi kemacetan, maka kendaraan yang akan melaju ke arah Cirebon akan diarahkan ke jalan Ir H Djuanda Cikampek. Jika jalan tersebut juga mengalami kemacetan pemudik akan diarahkan menggunakan jalur Cikopo. "Semua sudah diantisipasi untuk mengamankan arus mudik. Bahkan di Pos Mutiara, kamera CCTV dipasang sebanyak tiga buah. Agar dari setiap jalur tetap terpantau," pungkasnya.

Sementara itu dari pos pam lebaran Jomin, arus mudik juga masih dalam keadaan normal, belum ada peningkatan pemudik yang signifikan. Kendaraan yang melintas tidak sampai menyebabkan kemacetan yang berarti. Di jalur tersebut pemudik lebih memperhatikan jalur, terutama sebelum jembatan Pangulah dan Sasak Gambreng Jatisari. Pasalnya di kedua tempat tersebut rawan terjadi kemacetan. "Di sini juga kami siapkan pos kesehatan, pemadam kebakaran dan juga derek. Agar pelayanan terhadap pemudik bisa maksimal," kata petugas di Pos Pam Lebaran Jomin, Zavia H. (asy)

Harga Cabe di Pasar Pemda Cikampek Melonjak

MULAI NAIK: Harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan.

CIKAMPEK, RAKA - Memasuki akhir Ramadhan, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang cukup tajam. Untuk harga cabe merah misalnya, saat ini harganya mencapai Rp 26.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabe merah hanya mencapai Rp 16.000 per kilogram.

Kenaikan tersebut dipicu oleh suasana menjelang lebaran, diperkirakan kenaikan masih akan terjadi ketika lebaran semakin dekat. Hal tersebut dikatakan pedagang sembako di Pasar Pemda Cikampek, Mamah (65) saat ditemui RAKA, Senin (14/9) siang. Dia melanjutkan, selain cabe merah, cabe rawit juga mengalami kenaikan, harganya saat ini mencapai Rp 12.000 per kilogram. Tapi tidak semuanya kebutuhan lebaran ikut naik, ada pula harga sayuran yang tetap stabil.
Terbitkan Entri

Untuk kentang misalnya, tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan sejak awal puasa, harganya masih dalam kisaran Rp 5.800 per kilogram. Kenaikan tersebut, dinilainya biasa. Pasalnya menjelang hari raya lebaran, kenaikan biasa terjadi. "Setiap tahun juga terjadi ketika menjelang lebaran. Dan kemungkinan kenaikan akan terus terjadi, karena lebaran masih beberapa hari lagi," tuturnya. Ditambahkannya, pasokan kebutuhan pokok menjelang lebaran, dinilainya tetap aman. Dia tidak kesulitan mencari barang untuk dijual saat lebaran, walaupun harganya mengalami peningkatan.

Masyarakat tidak perlu khawatir akan kebutuhan lebaran tidak bisa dipenuhi, pasokan tetap tersedia. "Biasanya kalau mau lebaran dari semua tingkatan masyarakat selalu ingin merayakannya dengan meriah dan memasak makanan khas lebaran. Pasokan barang saat ini masih tersedia, tidak sulit untuk mendapatkannya. Mungkin harganya saja yang mengalami kenaikan," ungkapnya. Berbeda dengan harga sayuran, harga daging sapi saat ini masih stabil. Lima hari menjelang lebaran, harganya belum mengalami kenaikan.

Saat ini harga daging sapi di Pasar Pemda Cikampek mencapai Rp 55 ribu perkilogram. Diperkirakan, mendekati lebaran, harga tersebut akan mengalami kenaikan. Tapi kenaikan tersebut tidak akan terlalu signifikan. Kemungkinan harga daging sapi akan mengalami kenaikan hingga mencapai harga Rp 60 ribu. "Harga daging sapi masih stabil, tidak mengalami kenaikan yang berarti. Kalau lebaran sudah dekat biasanya harganya mengalami kenaikan, tapi tidak terlalu tinggi," tutur pedagang daging sapi di Pasar Pemda Cikampek, Tastam (55).

Dilanjutkannya, walaupun harganya belum mengalami kenaikan, tapi daya beli masyarakat terhadap daging sapi masih minim. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, daya beli masyarakat mengalami penurunan. Masyarakat lebih banyak yang membeli daging ayam ketimbang daging sapi. Sehingga penjualan daging sapi menjadi menurun. "Kalau dulu H-6 lebaran, pembeli cukup ramai. Tapi sekarang menurun. Kebanyakan masyarakat mengkonsumsi daging ayam. Paling pembeli mengalami peningkatan dua atau satu hari menjelang lebaran. Setelah itu biasa lagi," tutupnya. (asy)

Pengguna Transportasi Perahu Eretan di sungai Citarum Meningkat

PERAHU ERETAN: Pengguna moda transportasi perahu eretan di sungai Citarum sepekan sebelum lebaran mengalami peningkatan. Hingga kini keberadaan perahu itu sangat dibutuhkan sebagai penunjang aktivitas perekonomian masyarakat Karawang dan Bekasi. (get)

Ganti Kepala Puskesmas Kutawaluya

KUTAWALUYA, RAKA - Sebanyak 44 staff UPTD puskesmas DTP Kutawaluya menyatakan keberatan atas kepemimpinan Kepala Puskesmas. Mereka mengaku selama kepemimpinannya kepala puskesmas tidak kondusif, tidak reponsif dan tidak koperatif terhadap para pegawainya. Bahkan, para pegawai UPTD itu telah membuat surat kesepakatan bersama atas keluhannya tersebut. Dan telah mengajukan surat tersebut kepada pihak penanggung jawab secara kedinasan.

Dalam surat kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh seluruh staff UPTD Puskesmas DTP kutawaluya, menyampaikan bahwa, situasi yang telah terjadi selama ini didalam tubuh instansi tersebut. Dituliskan, selama ini para staff telah merasa tidak diperhatikan dan selalu tidak di ikut sertakan jika membuat suatu komitmen kerja, seperti yang diungkapkan salah seorang staff yang tidak ingin dituliskan namanya, demi keamanan kepada RAKA, Senin (14/9) ditemui di ruang kerjanya.

Menurutnya, sebagai pemimpin seharusnya Kepala UPTD tidak berlaku sewenang wenang untuk membuat suatu komitmen yang menyangkut kinerja para staff. Terlebih, perhatian terhadap kesejahteraan kepada para staff yang selama ini diberikan, dianggap tidak sesuai dan kurang adil. Artinya, keputusan yang diputuskan lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan bersama. "Namun begitu, kami masih berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang ada didalam tubuh UPTD puskesmas secara kedinasan. Dengan mengerahkan berkas surat kesepakatan bersama, Jum'at (11/9) kemari,"terangnya.

Dijelaskannya, jika hal ini telah dirasakan para staff semenjak lama. Dan itu, telah mengganggu kinerja para staff sebagai pelayan kesehatan bagi masyarakat. "Sebaiknya, Dinkes sebagai pihak penanggungjawab bisa mengerti keluhan kami sebagai pekerja dilapangan yang lebih mengerti tentang situasi yang terjadi saat ini. Sebab, jika hal ini tidak segera diselesaikan akan terjadi permasalahan yang lebih komplek. Dan, dikhawatirkan akan mengurangi pelayanan yang seharusnya bisa diberikan sepenuhnya untuk masyarakat," ungkapnya.

Staff lainnya, membenarkan jika surat pernyataan kesepakatan bersama itu telah diajukan ke dinas terkait kemarin, agar permasalahan yang tengah terjadi saat ini bisa segera di selesaikan. "Kami beserta para staff lainnya tengah menunggu jawaban kepastian dari surat pernyataan kesepakatan bersama yang telah diajukan sebelumnya. Dan, kami berharap, Dinkes bisa mengganti kepala UPTD diwilayah kami dengan seseorang yang lebih terbuka, kondusif dan kooperatif terhadap para staffnya. Dan, untuk permasalahan ini agar badan kepegawaian bisa ikut andil untuk menyelesaikannya. Dengan keputusan yang lebih mengedepankan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi," ucapnya.

Secara terpisah, Kepala UPTD puskesmas DTP kutawaluya, Didi Elya, SKM ditemui dikediamannya, ketika dikonfirmasi atas permasalahan yang terjadi antara pihaknya dan para staffnya. Menyatakan, bahwa gejolak yang terjadi sekarang ini, kemungkinan akibat kurangnya komunikasi dan salah persepsi antara pihaknya dan para staffnya. Namun begitu, sekarang ini pihaknya tengah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara bersama sama dengan para saffnya. "Bahkan, saya baru saja mengambarkan kepada para staffnya, untuk memberikan uang tunjangan Hari Raya untuk para staffnya dalam waktu dekat," katanya.(get)

Terminal Dengklok Ditutup, Ojek dan Tukang Becak Tidak Boleh Mangkal di Terminal

KOSONG: Terminal Rengasdengklok tahun ini tidak difungsikan. Terminal itu tampak seperti lahan kosong, kemarin.

RENGASDENGKLOK, RAKA -
Jelang lebaran tahun ini, terminal Rengasdengklok tidak akan difungsikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan kesepakatan para sopir angkot, ojek dan tukang becak minggu kemarin. Mereka menyanggupi tidak menggunakan terminal dengan alasan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Seperti yang terjadi tahun-tahun sebelumnya, seminggu sebelum lebaran semua angkutan Tanjungpura-Rengasdengklok dihentikan di terminal Rengasdengklok, pengalihan ini dilakukan berdasarkan permintaan tukang ojek dan becak dengan dalih bagi-bagi rejeki ongkos penumpang, terutama bagi pemudik yang selama seminggu itu berdatangan dari luar daerah untuk pulang kampung.

Menjelang lebaran sekarang, angkutan umum dari arah Tanjunpura ke Rengasdengklok berhenti sekitar 200 meter sebelum pasar tradisonal atau di depan Toko Cahaya Intan, di situ ojek dan becak boleh mangkal untuk menjemput penumpang dari pagi hingga siang, jika lewat tengah hari semua penarik jasa ini beroperasional seperti biasa lagi. Jadi, ojek dan becak akan mengantarkan penumpang yang turun dari angkot Tanjungpura ke angkot berikutnya yang mangkal di jembatan Karang Anyar, sekitar 600 meter dari toko tersebut.

Angkot yang mangkal di jembatan Karang Anyar yaitu jurusan Rengasdengklok-Pedes dan Rengasdengklok-Batujaya, termasuk jurusan lainnya menuju Kutawaluya, Jayakerta dan Tirtajaya. Kepada RAKA, beberapa sopir angkot menginginkan supaya pemerintah membangun terminal yang strategis, mereka menunjuk Karang Anyar lokasi terminal yang layak dibangun dibanding terminal yang sekarang berdiri. Lagi pula, terminal Rengasdengklok itu tidak difungsikan, mengingat lokasinya jauh dari pasar. Sejak dibangun, terminal Rengasdengklok hanya digunakan bebeberapa bulan dan kemudian di tinggalkan.

Setiap seminggu menjelang lebaran, terminal ini jadi tempat mangkal tukang ojek dan becak, secara sengaja kedua penarik jasa itu mengalihkan angkot dari arah Tanjungpura untuk masuk terminal Rengasdengklok, mereka memaksa penumpang turun seolah diwajibkan naik ojek dan becak. Pemaksaan ini kadang berbuntut ricuh, sopir dikeroyok tukang ojek juga tukang becak yang memaksa menarik-narik penumpang turun, tak ayal penumpang perempuan sering jadi korban pelecehan.

Parahnya, ongkos ojek dan becak naik hingga 200 persen, harga itu ditawarkan pada pemudik, bagi warga setempat hanya ditawari ongkos yang dinaikan sekitar 100 persen. Perbuatan kedua penarik jasa itu jelas tidak disukai warga, bahkan diantara warga menginginkan supaya pemerintah menggaruk terminal Rengasdengklok, agar tidak lagi ada alasan bagi tukang ojek dan becak untuk mangkal di terminal itu dan menurunkan paksa penumpang angkot dari arah Tanjungpura.

Tidak hanya itu, aksi penarik jasa ini tidak selalu mangkal di dalam terminal Rengasdengklok, beberapa ojek menghentikan angkot sekitar 1 km sebelum terminal, artinya penumpang ini dipaksa turun sebelum sampai ke lokasi tujuan. Akibatnya, penumpang, sopir dan ojek jadi cek-cok dan ribut. Sementara ini, dengan tidak difungsikannya terminal Rengasdengklok merupakan hal baru pertransportasian menjelang lebaran di Rengasdengklok, warga berharap kondisinya akan kondusif dan merasakan perjalanan yang nyaman. (spn)

Komunitas Jama'ah Budaya Rengasdengklok Dideklarasikan

DEKLARASI: Forum Jamaah Budaya (FJB) ketika dideklarasikan.

RENGASDENGKLOK,RAKA - Komunitas Forum Jamaah Budaya (FJB), Minggu (13/9) malam dideklarasikan, di Pondok Pesantren Bani Ali, Kecamatan Rengasdengklok. FJB dibentuk sebagai wadah terhadap kegiatan mengenang para tokoh dan budayawan nasional yang meninggal. WS Rendra, misalnya, budayawan nasional yang meninggal baru-baru ini.

Hal tersebut dikatakan penasehat FJB, Emay Ahmad Maehi, SAg saat mendeklarasikan FJB. Lebih lanjut dia menuturkan, bila ada tokoh nasional, baik itu tokoh budaya, tokoh politik atupun seniman yang telah berjasa memberikan kontribusi atas Indonesia, maka FJB akan mengadakan kegiatan pengajian atas meninggalnya tokoh-tokoh tersebut. Dia juga mempertegas bahwa forum ini dibentuk semata-mata untuk menghormati para tokoh nasional yang telah meninggal.

Seperti Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden atau siapun yang telah menciptakan karya kemanusiaan yang dapat dirasakan oleh anak bangsa sebagai nasehat. "Dari latar belakang apapun, selagi tokoh tersebut telah memberikan kontribusi terhadap bangsa, maka kami akan mengenangnya. Karena ini sebagai bentuk penghargaan kami terhadap tokoh tersebut,"ungkap Emay. Sebagai salah satu kegiatan yang akan dilakukan, lanjutnya, FJB akan mengadakan peringatan 100 hari wafatnya WS Rendra. Dalam peringatan tersebut, selain mengadakan pengajian akan diisi juga dengan pembacaan sajak-sajak WS Rendra.

Sajak-sajak WS Rendra telah banyak mewarnai kehidupan bangsa dan budaya di Indonesia. "Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di GOR Panatayudha Karawang dan diisi denga pembacaan sajak-sajak WS Rendram,"jelasnya Sementara itu, Ketua FJB, Imam Muttakim mengatakan, forum ini terbentuk sebagai bentuk komitmen terhadap penghargaan terhadap para tokoh-tokoh bangsa yang telah memberikan kontribusi baik akal, pikiran dan tenaga dengan caranya masing-masing.

Kontribusi para tokoh bangsa yang telah meninggal harus diberikan penghargaan. "Selain untuk mengenang jasa-jasa tokoh tersebut, sebagai bentuk penghormatan terhadapnya. Sebagai warga Indonesia yang memiliki arah budaya religi untuk mempertahankan negara kesatuan Indonesia, "pungkasnya. Dalam deklarasi tersebut, diisi pula dengan pembacaan sajak-sajak dari KH Mustofa Bisri dan dihibur dengan penampilan musik dari grup musik Oi dan dihadiri pula oleh BPP Oi, sahabat Digo dan berbagai rekan lainnya.(get)

Oknum Wom Finance Yang Dihakimi Masa di Desa Sindang Mulya

"Kami sebagai Masyarakat sangat mensyukuri peristiwa yang menimpa seorang anggota Wom finance. Sebab selama ini, pelaku selalu bertindak tidak sesuai dengan etika yang benar. Pelaku lebih terlihat seperti perampas sepeda motor. Dia (pelaku, red) lebih mengedepankan intimidasi dan kekerasan dalam melaksanakan pekerjaannya," ucap tokoh masyarakat Dusun Waluya, Desa Waluya, Kecamatan kutawaluya, A. Hudri, kepada RAKA, Senin (14/9) ditemui dikediamannya.

Menurut Hudri, kejadian yang telah menimpa salah seorang oknum Wom finance di Desa Sindang Mulya, Kecamatan Kutawaluya, memang telah diprediksi akan terjadi, dan seharusnya telah terjadi sejak lama. Hal itu, agar bisa membuat jera pelaku lainnya yang hingga kini masih melaksanakan aksinya di beberapa daerah lainnya, selain di wilayah kutawaluya. Sebab, jika tidak ada kejadian seperti itu, para pelaku lainnya akan terus-terusan meresahkan dan merugikan masyarakat. Sebaiknya, para aparat keamanan sesudah kejadian ini bisa lebih cepat dan tanggap terhadap keresahan dan keluhan masyarakat selama ini. Karena, masyarakat akan bergerak sendiri, seperti yang terjadi di desa tersebut. Dijelaskan Hudri, keresahan masyarakat telah berlangsung sejak lama.

Pemicunya, para pelaku kerap melakukan aksi pemerasan terhadap masyarakat yang telah menggunakan sepeda motor bermasalah. Bukan mencari solusi, atas permasalahan yang sebenarnya tidak diketahui para pemilik sepeda motor tersebut. Lanjut Hudri, basic masyarakat diwilayahnya, lebih banyak menerima sepeda motor hasil gadaian dan tidak mengetahui status sepeda motor tersebut. Sebab, dengan cara menggadai, masyarakat hanya berfikir dapat memiliki sepeda motor dengan biaya yang lebih ringan, dan jika sepeda motor hendak diambil oleh pemiliknya, maka uang yang mereka keluarkan pun akan kembali.

"Hanya sekedar bisa mengendarainya saja. Bukan untuk dimiliki sepenuhnya," terangnya. Namun demikian, para oknum wom finance sering kali memanfaatkan ketidak tahuan masyarakat, sebagai penggadai dengan melakukan aksi pemerasan sejumlah uang. dan jika tidak mau untuk membayar sejumlah uang itu. Maka, para pelaku akan melakukan pencabutan sepeda motor, meski tanpa melibatkan siapa pemilik motor yang sebenarnya. Bahkan, menurut sebuah sumber, hasil pencabutan sepeda motor olah para pelaku, sering kali diperjualbelikan kembali.
"Sepeda motor yang telah berhasil di sita, kebanyakan bukan diserahkan ke pihak asuransi. Dan yang lebih meresahkan, penyitaan sepeda motor dilakukan di tengah jalan lebih mirip seperti rampok,"tegasnya. Seharusnya, terang Hudri, jika benar motor tersebut bermasalah, akan lebih baik jika pelaku menelusuri terlebih dahulu, dan meminta pertanggung jawaban dari pemilik sebenarnya. Dan tidak melakukan aksi penyitaan ditengah jalan. "Seharusnya lebih beretika, seperti ketika membuat aplikasi perijinan perkreditan sepeda motor, "tandasnya.(get)

Penyandang Cacat di Karawang Dapat 'THR'

KAKI PALSU: Sejumlah penyandang cacat yang menerima bantuan kaki palsu, tampak foto bareng.

KARAWANG, RAKA - Tujuh orang penyandang cacat di Karawang yang hanya memiliki satu kaki dan satu tangan, Senin (14/9) siang, tampak berbahagia. Pasalnya, saat ini mereka bisa berjalan seperti biasa, berkat kaki palsu yang diberikan relawan penyandang cacat, Parhim Hidayat MH dan Melani. Salah seorang pennerima kaki palsu, Bariji (50) warga Dusun Pasirkembang, Desa Karangtanjung, Kecamatan Lemahabang Wadas, mengaku sangat bersyukur dengan pemberian kaki palsu tersebut.

Menurutnya, kaki palsu tersebut sangat membantunya untuk menjalankan aktifitas sehari-hari. "Kini saya sudah bisa berjalan seperti sedia kala, tinggal membiasakan diri menggunakan kaki palsu ini. Kalau dibandingkan dulu dengan sekarang, menggunakan kaki palsu lebih baik dibandingkan tidak memakai," ujar pria yang sebelumnya dikaruniai kaki lengkap ini. Arma (21), warga Cibuaya mengaku, meskipun belum terbiasa menggunakan kaki palsu, namun keadaannya kini lebih baik daripada sebelumnya. "Tinggal membiasakan diri saja.

Meskipun belum sepenuhnya bisa berjalan, namun saya akan berusaha kuat agar bisa menggunakan kaki ini dengan sempurna," tuturnya. Sementara, Parhim Hidayat dan Melani, pasangan suami istri pemilik Toko Lampu 'Terang' di sekitar rel KA Jalan Tuparev, Karawang Kota, mengaku menjalani aktivitasnya semata-mata karena bisa dan berkesempatan. Pihaknya, kata Parhim, tidak mengutip biaya sepeserpun, bahkan untuk perjalanan dari Karawang ke Jakarta, tempat kaki palsu dibuat ditanggungnya.

"Syaratnya si penyandang cacat bisa membawa keterangan tidak mampu yang diketahui lurah atau kepala desa. Bantuan ini memang utuk penyandang cacat kaki dari keluarga yang tidak mampu," kata Parhim. Ia melanjutkan, kaki palsu berbahan sintetis tersebut memiliki daya tahan yang kuat, jadi tidak perlu hawatir kaki palsunya akan cepat rusak. "Yang saya tahu tidak ada perawatan khusus untuk kaki palsu. Yang penting harus berlatih berjalan di rumah, dan terus semangat," tuturnya. (psn)

PPI Karawang 2009 Tutup Acara Lewat Buka Bareng, Dari Acara Pembinaan Kader dan Pelantikan Anggota Muda 2009

SUASANA suka bernuansa religi jadi babak akhir acara bina kader plus pelantikan anggota muda organisasi Purna paskibraka Indonesia (PPI) Karawang 2009. Coz di acara yang digelar sehari suntuk itu, akhir acaranya berupa buka puasa bareng alias bubar.

Nggak pelak lagi, deh. Relatif masing-masing armada yang sejak seharian menahan haus dan lapar, pun di akhir acara jadinya kayak dapet 'treble winners'-nya FC Barcelona (Juara Liga Spanyol, Piala Copa del Ray, dan Piala Champions): dapet pembinaan, dilantik jadi anggota muda, buka puasa pula.

"Ya.. bisa juga. Dan akhirnya acara memang berakhir sukses. Alhamdulillah," syukur Keplak Acara, Didin Jamaludin. Acara bina kader plus pelantikan anggota muda PPI yang diakhiri bubar itu digelar di gedung SMPN 2 Karaang Timur, Karawang, kemarin (14/9).

Menurut Didin yang bareng Sekretaris Supriyadi, SPd, ang ketemu RAKA seusai acara, soal gelaran acara lantaran adanya perubahan paradigma PPI saat sekarang ini. Sebagai organisasi kepemudaan, sebut Didin, PPI menuntut untuk lebih profesional dan mandiri, juga berfikir positif buat bantu program kerja pemerintah dalam pengembangan sumber daya kepemudaan.

Maksud dan tujuannya? Terang Didin jadi pembinaan internal, pembekalan wawasan, bikin persiapan SDM kepemudaan yang mantap menuju SDM kepemudaan yang profesional dan proporsional dalam segala tgas. Selain itu juga membangun SDM pemuda Karawang yang mandiri, kreatif dan inovatif dalam pengembangan organisasi kepemudaan. "Ya. Yang seperti itu," sebutnya.

Di acara yang juga dihadiri Ketua PPI Karawang Arif Wahyu Sugraha, SPd, itu jumlah peserta yang dibina sekaligus diantik jadi anggota muda sebanyak 38 orang. Mereka sebelumnya jadi bagian dari 50 armada paskibraka yang turut mengantar Pemkab Karawang dan Pemprov Jabar gelar upacara resmi peringatan HUT RI ke-64, 17 Agustus 2009.

Materi yang diusung di acara pembnaan kader itu menyangkut bidang kepemimpian, wawsan organisasi kepemudan, wawasan organisassi PPI, diskusi, penyusunan OJT kegiatan. Sedangkan unsur pendukung acaranya dari Pemkab Karawang, Disdikpora Karawang, KNPI Karawang, juga Majelis Pertimbangan Organisasi PPI Karawang.

Sementara itu seusai bubar yang jadi akhir acara tadi, para armada acara pun bareng-bareng jalani shalat Maghrib berjamaah yang digelar di masjid sekolah, Jl. Syech Quro daerah Johar Timur, karaang Timur. (dea wahyudi)

Sengketa Tanah Indo Bharat Rayon, Pemkab Purwakarta Dinilai Tidak Tegas


KONTROVERSI penggunaan lahan Dirjen PU yang dikuasakan kepada PJT II Purwakarta oleh PT. Indo Bharat Rayon (IBR) terus menuai protes. Bahkan sejumlah kalangan mengaku geram karena menilai Pemkab tidak bisa bertindak tegas. Sehingga mengakibatkan kasus itu semakin berlarut-larut.

Diantara kalangan yang geram terhadap ketidaktegasan Pemkab adalah LSM TOPAN RI. Menurut mereka pembuktian yang di berikan PJT II, berupa teguran merupakan bukti pelanggaran kerjasama awal yang dilakukan perusahaan raksasa PT. IBR dengan PJT II Purwakarta, dan teguran dari Dinas Cipta Karya merupakan bukti pelanggaran pembangunan yang tidak di sertai dengan IMB.

Frilyanto di dampingi Edi Mulyadi, keduanya pengurus LSM TOPAN RI DPD Purwakarta mengatakan sampai saat ini pemkab Purwakarta nampaknya belum bisa bertindak tegas terhadap PT.IBR. Sehingga kami patut mempertanyakannya, ada apa dengan pemkab sehinggaa tidak berkutik dengan temuan pelaggaran yang lakukan perusahaan swasta seperti IBR. "Sampai saat ini kami belum mendengar keputusan apa-apa dari Pemkab Purwakata perihal surat teguran yang diberikan Dinas Cipta Karya 9 April 2007 lalu.

Dalam surat teguran dijelaskan jika PT.IBR harus memberhentikan kegiatan pembangunan karena tidak memenuhi perda No.8 tahun 1996 Jo keputusan bupati Purwakata no.4 tahun 2000 tentang ijin mendirikan bangunan bahwa setiap pembangunan harus memiliki surat ijin mendirikan bangunan (IMB)," ujarnya. Sementara itu, ditemui di kantor pemkab Purwakarta Kepala Dinas Cipta Karya Purwakata, Martono mengatakan, sampai saat ini Dinas Cipta Karya sudah melakukan koordinasi dengan pihak PJT II.

"Kami meminta mereka untuk melakukan kajian tekhnis, pembangunan water treatmen baik untuk menetralkan racun dari pembuangan limbah. PT. IBR sendiri sudah banyak berjasa terhadap pemkab dan masyarakat Purwakarta," ucapnya, seraya mengatakan saat ini pihaknya sudah melakukan banya koordinasi dengan PJT II. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Dwi Sutrisno mengatakan, persoalan ini harus di kaji lebih jelas. Siapa yang harus bertanggung jawab atas lahan tersebut, semua orang bisa melakukan pembangunan dimanapun asal sesuai dengan aturan yang sudah di tentukan.

"Mengenai penggunaan lahan Dirjen PU yang dikuasakan ke PJT II oleh PT. IBR merupakan tanggung jawab PJT II dan Dirjen PU. Mereka yang seharusnya memberikan teguran atas dugaan penyerobotan lahan oleh pihak luar. Kasus PT. IBR melibatkan kedua perusahaan BUMN itu, sementara jika benar PT.IBR telah melakukan pembangunan tanpa mengantongi ijin berarti itu merupakan pelanggaran yang harus di tegur, jika teguran itu tidak di hormati maka pembangunan PT.IBR harus di hancurkan karena telah membangun di atas lahan yang belum jelas yang tidak di sertai dengan ijin dari pemkab," terangnya. (bersambung/sep)

Pemkab Purwakarta Buka Bareng

BUPATI Dedi Mulyadi dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berbincang-bincang di Gedung Negara Pemkab Purwakarta sesaat sebelum melakukan buka puasa bersama.

PEMKAB Purwakarta, Senin (13/9) melakukan buka puasa bersama dilingkungan kantor Pemkab Purwakarta. Turut hadir dalam acara, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Dandim 0619 Purwakarta, Letnan Kolonel Inf. Dede Suryana dan Kapolres Purwakarta, AKBP Hendro Pandowo, selain seluruh Kepala Dinas SPKD Pemkab Purwakarta dan para tokoh masyarakat dan agama.

Kabag Humas Pemkab Purwakarta, Ade Zaenaudin, melalui Kasubag Humas Pemkab Purwakarta, Jaya Pranolo, mengatakan, acara tersebut sekaligus dilangsungkan dalam rangka kunjungan Gubernur yang dibarengi dengan kegiatan tarawih keliling (tarling). "Ini dalam rangka kunjungan sekaligus melakukan kegiatan tarling,"kata Jaya Pranolo.

Pantauan RAKA, usai buka puasa bersama, rombongan Pemkab Purwakarta termasuk gubernur dan bupati langsung melangsungkan salat berjamaah magrib di aula wikara. Selanjutnya, Gubernur dan rombongan pemkab melakukan sholat tarawih bersama masyarakat dan sekaligus mensosialisasikan pembangunan. (rif)

Awasi Ketat Dana Alokasi Khusus di Purwakarta

DAK: Kadisdikpora Makbul Hidayat menjawab pertanyaan wartawan terkait realisasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2009.

PURWAKARTA, RAKA
- Realisasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2009 yang telah dicairkan dalam termin pertama kepada masing-masing sekolah, harus diawasi supaya proyek tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

Kepada RAKA, kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupten Purwakarta, mengatakan, pengawasan pembangunan termasuk DAK merupakan suatu keharusan dengan tujuan agar realisasi berjalan sesuai petunjuk yang ada.

Disdikpora, lanjut Makbul, akan selalu aktif menerima laporan terkait realisasi DAK. "Karena ini menyangkut kepentingan umum maka realisasinya harus diawasi dan sesuai dengan pedoman RAB,” ujar Makbul Hidayat, kepada RAKA, dilingkungan Pemkab Purwakarta, Senin (14/9) sore. Makbul mengatakan, untuk sekolah yang tidak menggunakan dana tersebut sesuai dengan pedoman yang sudah disepakati tentunya akan dikenai sangsi.

"Sangsinya normatif, sesuai aturan yang ada. Namun, kami berharap tak ada satu sekolah pun yang terganjal masalah,"ucapnya. Seperti diketahui, pada tahun 2009 ini Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Serang akan mencairkan DAK senilai lebih kurang Rp 23 miliar untuk 99 sekolah dasar. Dana tersebut berasal dari pemerintah pusat dan dana pendamping APBD. Pencairan DAK sendiri langsung digelontorkan melalui rekening sekolah.(rif)

Pemudik Mulai Mengalir di Gerbang Tol Cikopo Hari Ini

PURWAKARTA, RAKA - Kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikopo, Kab Purwakarta, pada H-7 lebaran 2009 atau Senin pagi hingga siang kemarin masih tampak normal. Meski terlihat ada penumpukan kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cikampek menuju simpang Jomin hingga ke jalur Pantura tetapi kondisi masih tetap lancar.

Berdasarkan data yang tercatat di gerbang Tol Cikopo, kendaraan berbagai jenis yang keluar dari gerbang Tol Cikampek menuju jalur Pantura dan Bandung pada Minggu (13/9) sudah mencapai 15.408 kendaraan. Sedangkan pada H-8 lebaran 2008 lalu, kendaraan yang melintas keluar dari gerbang Tol Cikampek menuju jalur Pantura dan arah Bandung sebanyak 15.862 kendaraan. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang Tol Kalihurip pada Minggu (13/9) lalu mencapai 3.623 kendaraan.

Sementara itu, Kepolisian Polwil Purwakarta Senin (14/9) kemarin menyebar sebanyak 10.000 lembar peta ke sejumlah pemudik. Pembagian gratis ini, dilakukan agar para pemudik bisa mengetahui jalur yang akan digunakan jika terjebak kemacetan. Pembagian itu dilakukan di dua titik yakni di gerbang tol Cikopo dan gerbang tol Sadang. Kabag Ops Polwil Purwakarta Kompol Sambodo mengungkapkan pembagian peta itu untuk memudahkan para pemudik mendapatkan informasi jalur mudik.

Selain itu secara bersamaan Polres Purwakarta juga melakukan pemasangan pembatasan jalur di cikopo hingga pertigaan simpang mutira. Pemasangan ini dilakukan agar ketertiban lalu lintas tetap terjaga. Bahkan pemberlakukan pengalihan jalur sudah mulai dilakukan khususnya dari arah Purwakarta menuju cikampek. "Nantinya dari pemberlakuan itu.Arus mudik dari Purwakarta yang akan menuju Cikampek akan dialihkan melalui Kota Bukit Indah BIC,"ujar kasatlantas Polres Purwakarta Edi Kusmayadi. (ton)

H-4 Truk Dilarang Melintas di Purwakarta

DILARANG MELINTAS: Pada H-4 kendaraan truk dilarang melintasi lima titik jalur utama Purwakarta.

PURWAKARTA, RAKA
- Lima titik jalur perlintasan kendaraan truk diatas dua sumbu non sembako dan BBM di Purwakarta bakal diawasi intensif oleh petugas Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi (Dishubparpostel). Hal itu dilakukan menyusul intruksi Departemen Perhubungan (Dephub) yang melarang kendaraan tersebut beroperasi pada H-4 s/d H+1.

Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupten Purwakarta, Iyus Permana, mengatakan, pengawasan di lima titik tersebut akan dilakukan dengan menerjunkan puluhan petugas Dishubparpostel bekerjasama dengan pihak Polres Purwakarta.

Kelima titik itu, kata Iyus, meliputi titik Sadang, Cikopo, Bunder, Cianting, dan Maracang. "Pelaksanaannya semua dibawah kendali Polres, tapi untuk memastikan tidak ada kendaraan dua sumbu tersebut melintas di jalanan khususnya wilayah Purwakarta kita akan menerjunkan puluhan petugas kami, dibantu pigak Kepolisian,"kata Kadishubparpostel Purwakara, Iyus Permana, Senin (14/9).

Menurutnya, jika ada kendaraan diatas dua sumbu kedapatan beroperasi pada hari yang tidak boleh beroperasi tersebut pemilik kendaraan akan dikenai sangsi sesuai aturan yang berlaku. "Sangsinya diserahkan pada pihak Kepolisian,"ucapnya seraya mengatakan untuk kendaraan diatas dua sumbu angkutanbarang ekspor impor masih diperbolehkan beroperasi selama mengantongi ijin dari pihak Dinas Perhubungan Propinsi.

Ditambahkan Iyus, selama H-7 dan H+7 pihak Dishubparpostel Purwakarta akan menutup pos tempat pembayaran retribusi (TPR). Pos yang akan ditutup itu, meliputi TPR di jalur Sadang-Cikopo, di Cibaragalan dan Cikopo, di jalur tengah di jalan raya Campaka, di jalur selatan di Ciganea dan Jatiluhur dan jalur tengah-selatan di pasar Gembong. "Dipastikan sudah tidak ada lagi kegiatan operasional pembayaran retribusi kendaraan truk, bis dan minibis angkutan penumpang. Ini sebagai upaya memberikan kenyaman dan keamanan kepada pemudik,"ujarnya.(rif)

PPI Kabupaten Purwakarta Sebar Sembako

PURWAKARTA, RAKA - Sebagai wujud kepedulian, Pengurus Daerah (PD) Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Purwakarta, mengadakan kegiatan bakti sosial dengan membagi-bagikan ratusan paket sembako kepada para tukang becak dan warga kurang mampu sepanjang Jalan RE. Martadinata, Purwakarta dan Jalan Jenderal Sudirman, Purwakarta.

Ketua Majelis Pembimbang PD PPI Kabupaten Purwakarta, Bayu Permadi didampingi Ketua PD PPI Kabupaten Purwakarta, Idang Komaryadin kepada RAKA, Senin (14/9) kemarin mengatakan, paket sembako yang diberikan kepada warga yang kurang mampu tersebut merupakan partisipasi dari seluruh anggota PPI Purwakarta, termasuk bantuan dari sejumlah sekolah dan Bupati Purwakarta.

"Ini sebagai wujud rasa kepedulian dan komitmen PPI untuk membantu sesama umat dari anggota Paskibraka, "kata Bayu Permadi diamini Idang komaryadin, kepada RAKA, Senin (13/9). Selain itu, Bayu menambahkan, untuk meringankan masyarakat Jabar yang menjadi korban gempa, uang kas milik PD PPI Purwakarta sebesar Rp 1 juta juga disumbangkan kepada korban gempa bumi di Kabupaten Ciamis.

"Bantuan kepada korban gempadi Ciamis itu diserahkan kepada organisasi kepemudaan di Kabupaten Ciamis," tambahnya. Diketahui, tahun sebelumnya PPI kabupaten Purwakarta juga sempat melakukan hal serupa di daerah Kecamatan Jatilihur, tepatnya di Desa Cibinong. Tahun ini, PPI membagikan paket sembako dibarengi pembagian alat tulis dan Al-Quran. (rif)

Statusnya Proyek Jalan Liung Gunung Belum Jelas

DIENDAPKAN: Hingga kini, proyek jalan Liung Gunung statusnya belum jelas. Imbasnya, sejumlah kalangan menilai bila kasus ini terkesan diendapkan. Diharapkan, dalam waktu dekat pihak terkait bisa segera menyelesaikannya.(rif)

Wakil Ketua DPD Golkar Purwakarta Ketua DPRD

PURWAKARTA, RAKA - Wakil ketua DPD Partai Golkar Purwakarta Ucok Ujang wardi akhirnya direkomendasikan menjadi ketua DPRD Purwakarta Periode 2009-2014. Penetapan itu setelah adanya keputusan hasil rapat pleno pengurus harian DPD Partai Golkar Kabupaten Purwakarta Senin (14/9) sore.

Meskipun demikian, kader bergambar pohon beringin ini berharap DPRD kab Purwakarta kedepan bisa menjalankan amanah sesuai fungsinya terutama dalam pengawasan. Salah seorang kader Partai Golkar Ajat Sudrajat mengungkapkan, pelaksanaan rekomendasi nama ujang Wardi sebagai calon ketua DPRD Purwakarta merupakan kompissii yang sudah tepat. "Ya memang sesuai harapan kami. Tp sekarang tinggal bagaimana menunjukan kemampuan meminpin legislatif lima tahun kedepan,"ujar Ajat Kepada RAKA, kemarin.

Menurutnya, ada agenda penting yang saat ini harus menjadi prioritas lembaga legislatif, yakni meningkatkan pengawasan penyelanggaraan pemerintahan dalam mencegah dugaan tindak pidana korupsi. "Kita harus akui merebaknya dugaan kasus korupsi karena selama ini pengawasan ditingkat legislatif cukup lemah. Maka hal ini bisa menjadi pengalaman untuk purwakarta kedepan,"ungkap Ajat. Selain itu, persoalan pengentasan kemiskinan pun harus menjadi prioritas lainnya. "Legislatif juga harus mendorong atas permasalahan ini,"imbuhnya.

Sementara itu, sebelumnya, bursa calon Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta periode 2009-2014 paska dilantiknya anggota DPRD beberapa waktu lalu, sempat mencuat nama-nama bakal calon yang akan diusulkan Partai Golkar. Nama-nama itu yakni Ucok Ujang Wardi, Lalam Martakusumah dan Komarudin, namun menjelang menit-menit akhir, hanya dua nama yang menjadi nama kuat dalam pencalonan tersebut. Fraksi Golkar di DPRD Purwakarta yang memiliki sebanyak 11 kursi disusul Fraksi Demokrat 8 kursi secara otomatis posisi Ketua DPRD diberikan kepada kursi peraih suara terbanyak sesuai UU ketetapan MPR, DPR, DPRD, dan DPD.

Ketua DPD Partai Golkar yang juga sebagai Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi mengatakan dari hasil rapat pengurus harian telah memutuskan bahwa calon Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta dari Fraksi Golkar diusulkan akan dijabat oleh Ucok Ujang Wardi. Menurutnya, sejak awal dirinya selaku Ketua DPD Golkar telah mengingatkan bahwa mekanisme penunjukan calon ketua DPRD dari Partai Golkar merupakan orang yang dipilih sesuai dengan aturan yang berlaku di partai.Diakuinya, sekarang ini dirinya tinggal menandatangani sajarekomendasi Ucok Ujang Wardi sebagai Ketua DPRD Kabupaten
Purwakarta periode 2009-2014. (ton)

Sugiharto warga Purwakarta Tewas Gandir

PURWAKARTA, RAKA - Sugiharto (32), warga Kampung/Desa Cihuni RT 01/01, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta ditemukan tewas gantung diri di pohon nangka di sebuah kebun bambu di Kampung Tegalnengklak, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta menggunakan plastik penutup kardus, Senin (14/9). Belum diketahui apa motif Sugiharto sampai nekat mengakhiri hidupnya, namun petugas Kepolisian masih menyelidikinya.

Informasi yang dihimpun RAKA, peristiwa itu kali pertama diketahui sejumlah warga yang kebetulan melintas disekiar arela kebun. Saat itu warga melihat sesosok tubuh yang menggelantung di pohon nangka. Awalnya warga menduga, bayangan tubuh yang menggelantung itu bukanlah bayangan sosok manusia. Namun, setelah didekati ternyata tubuh yang menggelantung di pohon nangka itu adalah tubuh manusia. “Pas diturunkan dari pohon, ternyata itu tubuh manusia,” kata Andi (30), warga setempat. Mengetahui itu, warga kemudian melaporkannya ke Polsek setempat.

Selang beberpa waktu kemudian, petugas pun datang untuk melakukan identifikasi. Kapolres Purwakarta Ajun Komisaris Besar Hendro Pandowo melalui Kapolsek Jatiluhur, Ajun Komisaris Zaidul Kisman membenarkanya adanya penemuan mayat yang ditemukan gantung diri di sebuah kebun bambu. Menurut Zaidul, motif tewasnya korban masih dalam penyelidikan petugas. "Motif korban gantung diri itu masih dalam penyelidikan anggota," kata Kapolsek Jatiluhur. Kabar mengenai tewasnya sesosok manusia dengan cara gandir ini sempat menyedot perhatian warga setempat. Kebanyakan warga menyayangkan sikap Sugiharto yang nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri.(rif)

Pengerasan Jalan di Desa Blanakan Tingkatkan Sektor Ekonomi Pertambakan

PERHATIKAN TAMBAK: Kendati tak ada perkampungan, namun sepanjang 700 meter jalan menuju area pertambakan di Desa Blanakan, Kecamatan Blanakan, dilakukan pengerasan. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan sektor ekonomi di bidang pertambakan. (pir)

Pantura Rawan Aksi Pemalakan

RAWAN PEMALAKAN: Para pedagang musiman di Jalur Pantura mengeluhkan maraknya aksi pemalakan.

SUBANG, RAKA – Sejumlah pedagang musiman jalur Pantura yang ada di Kecamatan Ciasem, meminta kepada pihak berwajib harus benar-benar mengotimalkan patrolinya agar dapat menyisir maraknya aksi premanisme.

Seperti halnya terjadi di setiap titik tempat-tempat pedagang musiman yang ada di Kecamatan Ciasem terganggu dengan aksi sejumlah pelaku aksi premanisme yang seringkali memalak pemudik yang sedang istirahat di sejumlah tempat peristirahat pedagang musiman.

Salah seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya, warga Warungnangka, Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, yang biasa berjualan di lokasi SPBU Ciasem mengeluhkan kejadian yang seringkali dialaminya pada setiap musim mudik maupun arus balik, di mana sejumlah preman yang datang dari sejumlah penjuru Kecamatan Ciasem melakukan aksi pemalakan.

Bahkan para pemuda tersebut selalu meminum miras sebelum melakukan aksinya. Akibat tindakan sejumlah preman yang memalak tamu-tamu pedagang musiman yang sedang beristirahat sambil jajan, para pemudik biasanya kabur. Hal ini tentunya merugikan pedagang musiman lantaran pengunjung yang semula akan beristirahat dan jajan di tempatnya, namun karena ada preman, mereka tak jadi jajan.

“Apabila tindakan premanisme di sini masih juga tidak ada tindakan dari pihak Satpol PP maupun pihak kepolisian, kemungkinan besar sialnya saya atas gangguan premanisme akan terjadi lagi di tahun ini. Saya bisa nggak dapat duit,” ucapnya. Keluhan yang sama juga dilontarkan para pedagang musiman lainnya yang juga menjajakan dagangannya. Mereka mengaku terganggu atas ulah preman yang mengganggu mereka yang mengais rejeki di SPBU Ciasem. Ironisnya, meskipun di sana ada pos polisi, namun para pemalak tersebut aman-aman saja beroperasi.

Sementara itu, Kapolsek Ciasem AKP Kasidi saat dikonfirmasi RAKA mengenani maraknya aksi premanisme di wilayahnya mengancam akan menindak tegas para pelaku aksi pemalakan tersebut lantaran telah mengganggu ketertiban umum. “Apabila di wilayah saya terjadi premanisme yang menggangu ketertiban umum, saya akan bertindak tegas untuk mengamankan dan jika mungkin akan menjebloskan ke sel,” tegasnya. (pir)

Nasabah Kantor Pos Kecamatan Blanakan Rudiyanto Kembali Mengeluh


SUBANG, RAKA
– Lagi, seorang nasabah mengeluhkan tindakan mantan Kepala Kantor Pos Kecamatan Blanakan Rudiyanto. Pasalnya, uang titipan setoran angsuran kredit motornya tidak disetorkan kepada pihak leasing.
Hal tersebut dikeluhkan oleh seorang nasabah kantor Pos Kecamatan Blanakan, Aminah. Kepada RAKA, Senin (14/9), Aminah mengaku uang titipan angsuran kredit motornya yang dititipkan ke kantor pos untuk pembayaran angsuran musim ini sebesar Rp 3.480.000, kemungkinan besar tidak tidak disetorkan ke pihak leasing BAF Subang. "Akibat uang titipan angsuran yang disetorkan melalui Kantor Pos Blanakan tidak sampai ketujuan saya mendapat teguran dari pihak BAF," ucap Aminah.

Karenanya, jelas Aminah, pihaknya sangat kecewa dengan tindakan mantan Kepala Kantor Pos Blanakan yang tidak menjaga amanah dengan baik dan benar, sehingga kekecewaannya juga sekaligus mengurangi kepercayaannya kepada pihak kantor pos. Untuk itu, Aminah menginginkan kepada kantor pos agar segera menyelesaikan urusan tersebut sebelum dirinya kehilangan kesabaran. Aminah menandaskan, dirinyameminta agar uang yang telah disetorkan melalui pihak kantor pos yang langsung diterima oleh mantan Kepala Kantor Pos Rudiyanto, agar dapat segera diselesaikan secepat mungkin. Atau, kata dia, jika tidak pihaknya tak akan segan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib.

"Saya harapkan Kepala kantor pos dapat segera menutupi angsuran kredit motor saya sebelum motor saya ditarik leasing atau sebelum saya lapor polisi," ancamnya. Mantan Kepala Kantor Pos Blanakan Rudiyanto saat dikonfirmasi mengaku bahwa memang benar adanya nominal uang milik Aminah yang semula untuk setoran angsuran kredit motor milik mantan suami Aminah, Taryono. Namun, jelas Rudi, bahwa uang sebesar itu telah dititipkan kepada Agil, seseorang yang dekat dengan Aminah. Kendati begitu, Rudi mengaku tidak pernah merugikan nasabahnya, padahal salah satunya Aminah adalah korban penyalahgunaan wewenangnya yang mana saat itu dirinya masih menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Blanakan.

"Saya rasa hingga saat ini saya belum pernah merugikan nasabah saya. Adapun yang berkaitan dengan uang Bu Aminah yang belum saya setorkan ke BAF sedang diurus oleh Agil," ucapnya. Sesuai dengan resi tanda penyetoran uang angsuran milik Aminah terdapat 3 lembar resi resmi Kantor Pos yang ditandatangani Rudiyanto dan dicap sebesar Rp 1.745.000 dan sebanyak 3 lembar resi ditulis dengan dibubuhi tanda tangan Rudi sebesar Rp 1.745,000. Alhasil, dari 6 resi sejumlah Rp 3.480.000 yang menjadikan Aminah tidak tenang tidur karena setoran ketiga pada musim panen ini masih di tangan mantan Kepala Kantor Pos Blanakan. (pir)

Kepala Sekolah Tunas Bhakti Dedeng Dituntut Mundur, Banyak Lakukan Pungli


SUBANG, RAKA
- Kepala SDN Tunas Bhakti Dedeng, dituntut mundur dari jabatannya oleh para orangtua murid. Menurut informasi yang berhasil dihimpun RAKA, hal ini menyusul dengan beberapa kebijakannya yang tidak berpihak pada kemajuan dunia pendidikan. Menurut Sekretaris LSM Forum Masyarakat Independent Subang (Formis) C Wardhana kepada RAKA, Senin (14/9), kejadian dituntut mundurnya kepala sekolah tersebut dilakukan oleh para orangtua murid, Jumat (11/4) lalu.

"Saat itu, puluhan orang tua siswa mendatangi sekolah tersebut untuk menuntut kepala sekolah mundur dari jabatannya. Sebab, kebijakan yang dikeluarkan selama ini sangat merugikan dunia pendidikan di Desa Jalupang, Kecamatan Kalijati," ungkap Wardhana. Perbuatan kepsek tersebut, lanjut Wardhana, tidak bisa lagi ditolerir oleh para orang tua siswa, karena akibat dari kebijakan yang dilakukannya, banyak terjadi pungutan-pungutan yang di luar nalar. Bahkan saat penerimaan siswa baru sekalipun, terdapat pungutan dengan dalih uang pendaftaran.

"Hal ini tentu saja membuat murka warga setempat serta orang tua murid. Sebab pungutan yang dilakukan diantaranya untuk pembuatan pondasi, per orang tua siswa di pungut Rp 100 ribu, uang bangunan dipungut Rp.100 ribu, uang untuk ujian nasional dipungut Rp 70 ribu, pendaftaran untuk sekolah lanjutan ke SLTP dipungut Rp 70 ribu bahkan yang mengemuka saat ini, uang honor bagi para tenaga sukwan, entah raib ke mana, bahkan para sukwan pun tidak mengetahui kejelasan uang tersebut," tambah Wardhana.

Sementara kepala sekolah dimaksud, Dedeng mengatakan, jika pungutan yang dilakukan selama ini di sekolah yang dipimpinnya, sudah merupakan kesepakatan antara pihak sekolah dengan komite sekolah yang merupakan kepanjangan tangan dari para orangtua siswa. "Memungut uang itu, sudah mendapat kesepakatan dengan komite sekolah," tegas Dedeng singkat.

Terkait dengan hal ini, kepada wartawan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kalijati Sugiyanto mengatakan, kepala sekolah tersebut memang bermasalah. Karenanya, sudah sering kali ia panggil ke Cabang Dinas Pendidikan.
"Namun kepala sekolah tersebut tidak pernah mau datang, bahkan terkesan membandel, karenanya untuk meminimalisir kejadian yang sama terjadi di sekolah tersebut, kedepannya ia akan kami usulkan untuk dimutasi," jelas Sugiyanto. (eko) 

Pedagang Musiman Asal Sukamandi Keluhkan Omset


SUBANG, RAKA
– Perkiraan mulai mengalirnya pemudik sejak Sabtu dan Minggu kemarin ternyata meleset. Pasalnya, sejak Sabtu lalu hingga saat ini, pemudik masih dapat dihitung dengan jari.

Romawi (45), pedagang musiman asal Sukamandi yang sebelumnya memprediksi pemudik akan muncul pada hari Sabtu dan Minggu kemarin, ternyata hingga kini dagangannya masih sepi-sepi saja lantaran belum banyak pemudik. Meskipun Romawi tidak kecewa, namun segala persiapan untuk membuka warungnya yang telah selesai sejak, Jum'at (11/9) lalu.

"Kecewa sih enggak, namun harapan dagangan saya pada mulai hari Sabtu-Minggu akan terjual laris melenceng dari perkiraan. Enggak apa-apa sih, ke depan kan masih ada kesempatan," ucap Romawi. Hal yang sama dikeluhkan sejumlah pedagang warung kopi yang Ramadhan tahun lalu juga mendirikan bangunan sangat sedehana. Salah satu pedagang musiman lainnya, Ma Konah juga mengaku, sejak dirinya mendirikan bangunan hingga saat ini belum dapat memperoleh keuntungan yang sesuai keinginan.

Kepada RAKA ia menuturkan, dalam sehari dirinya hanya dapat memperoleh uang hasil jualannya Rp 50 ribu. "Sekarang mah masih sepi pak, biasanya sih H-4 kita-kita di sini baru dapat keuntungan yang cukup lumayan. Apalagi pada malam H biasanya sih kita banyak diuntungkan dengan ambreknya pemudik yang membeli," ujarnya. (pir)

Salah seorang Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Tengah Mengatur Lalulintas

ATUR LALIN: Salah seorang petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Subang tengah mengatur lalulintas di Jalan Letjen Suprapto Subang. Hal menyusul sering terjadinya kemacetan di ruas jalan tersebut akibat dari banyaknya pedagang kaki lima. Sayangnya, hingga saat ini Satpol PP Kabupaten Subang belum melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima tersebut. (eko)

Pemkab Subang Siapkan Personil

SIAPKAN LEBARAN: Briefing staff pejabat Pemkab Subang, Senin (14/9).

SUBANG, RAKA - Jelang Idul Fitri 1430 H, Pemerintah Kabupaten Subang melakukan berbagai upaya agar Warga Subang dapat menikmati Idul Fitri dalam suasana damai dan nyaman.

Upaya persiapan tersebut terungkap dalam breefing staff para pejabat Pemkab Subang di Ruang Rapat Bupati, Senin (14/9), yang dipimpin langsung Bupati Subang Eep Hidayat. Menurut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Indagsar) Kabupaten Subang Oo Irtotolisi, menjelang Idul Fitri 1430 H, pihak Indagsar berusaha memantau peredaran daging di pasaran.
Menurut Oo, dari pantauan Indagsar, peredaran daging antara pukul 01.00 sampai pukul 04.00 pagi, terutama di daerah Pantura. Pantauan tersebut dilakukan terutama untuk mewaspadai beredaranya daging yang tidak layak konsumsi.

"Pemantauan lainnya juga ditujukan pada peredaran barang impor khususnya pakaian jadi. Untuk peredaran baju-baju impor perlu diwaspadai. (Khususnya pakaian jadi untuk bayi) kancing-kancingnya ini berbahaya. Hal ini perlu dipantau," ujar Oo.
Pantauan lainnya, tambah Oo, ditujukan pada peredaran gula rafinasi di Subang. Gula rafinasi yang sebenarnya diperuntukkan bagi industri, tetapi pihaknya menemukan beredar dipasaran untuk konsumsi. Oleh karena itu pihak Indagsar akan mencari sumbernya.

Sementara menurut Kepala Satpol PP Kabupaten Subang Yosef Pamastony, upaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada sebelum, sesudah dan saatnya Idul Fitri, pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Sapol PP) Kabupaten Subang menurunkan 3 pleton personil untuk mengamankan arus mudik dan balik. "Kami berkoordinasi dengan Polres Subang sebagaimana telah dilakukan pada Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2009 pada 12 September 2009. Petugas akan melakukan pengamanan berupa patroli kota hingga malam takbiran," jelas Yosef.

Sementara pada hari raya, tambah Yosef, personil pengamanan dilakukan pengamanan khusus di tempat-tempat ibadah baik lapangan maupun masjid-masjid yang dijadikan lokasi Sholat Ied dengan pola pengamanan tertutup. "Pada pasca lebaran akan berkosentrasi pada arus balik dan lokasi-lokasi pariwisata yang biasa menjadi tempat favorit kunjungan pada hari libur. Dalam pengamanan ini telah ditetapkan 3 kerawanan yang patut diwaspadai, yaitu rawan kemacetan, rawan kejahatan dan rawan kecelakaan. Wilayah-wilayah yang dianggap rawan tersebut adalah, Ciasem, Sukamandi, Pamanukan, Pusakanagara, Cipeundeuy, Kalijati, Jalancagak, Ciater dan kawasan wisata," tambah Yosef. (eko)

Warga Ancam Blokir Pantura, Tuntut Ganti Rugi Tanah

BAKAL DIBLOKIR: Jalur Pantura Subang diancam akan diblokir warga Desa Karanganyar, Kecamatan Pusakajaya. Pasalnya, mereka belum mendapatkan ganti rugi atas pelebaran jalan sejak tahun 2003 lalu.

SUBANG, RAKA - Ratusan warga Desa Karanganyar, Kecamatan Pusakajaya, mengancam akan memblokir ruas jalur Pantura Subang pada H-3 Lebaran. Hal ini terjadi karena belum dilaksanakannya pembayaran tanah milik warga yang digunakan oleh Dirjen Bina Marga sejak tahun 2003 lalu.

Menurut salah satu pimpinan pemuda setempat, Jayadi kepada para wartawan, Senin (14/9), pihaknya telah melakukan berbagai cara guna menuntut ganti rugi tanah seluas 8.909 meter persegi yang dimiliki oleh sebanyak 170 orang warga Desa Pusaka jaya yang berada di kanan dan kiri ruas jalan Pantura Subang. "Namun, sejak tahun 2003 hingga sekarang, ganti rugi yang semestinya diberikan kepada warga, sampai saat ini belum (diberikan) juga. Kami pun tidak pernah mendapatkan keterangan dari Bina Marga terkait alasan belum dibayarnya ganti rugi itu. Kami sudah tempuh berbagai cara, dari secara prosedural, sampai dengan aksi turun ke jalan. Tapi PU tetap menutup mata," ujar Jayadi.

Bahkan, lanjutnya, Pemkab Subang dianggap tak pro rakyat, dan ini sangat disesali oleh mereka. Karena, menurut Jayadi, sikap dari Pemkab Subang yang sebelumnya menyatakan siap memfasilitasi permasalahan, namun sampai sekarang tidak ada follow up-nya sama sekali. "Warga, di sini berencana akan melakukan aksi pemblokiran ruas jalan Pantura guna mendesak pemerintah untuk segera melakukan ganti rugi tanah untuk pelebaran jalan tersebut. Kita akan lakukan pemblokiran Pantura pada H-3. Jujur, sebenarnya kami tidak mau melakukan hal ini, karena mengganggu para pemudik. Namun, kita bosan terus-terusan dibohongi. Kita hanya minta perhatian dan keadilan dari pemerintah," tegas Jayadi.

Persoalan ganti rugi tanah, ratusan warga di Desa Karanganyar, Kecamatan Pusakajaya, mengancam akan memblokir jalur Pantura Subang yang akan dilalui oleh pemudik. Jalur Pantura Subang menghubungkan Jakarta dan Jawa Tengah.
Menanggapi rencana tersebut, Kapolres Subang AKBP Sugiyono kepada para wartawan menegaskan, pihaknya akan menindak tegas pelaku yang berniat untuk melakukan pemblokiran jalur Pantura Subang pada puncak arus mudik dan arus balik Idul Fitri 1430 H. "Kita akan tindak tegas pelaku yang mencoba mengganggu Pantura Subang. Jangan sampai ada yang mengganggu jalur Pantura, (ganti rugi) silahkan tempuh dengan Bina Marga sesuai prosedural. Jangan sampai kemudian mengalihkan isu ke hal-hal lain," tegasnya.

Kapolres menegaskan, jalur Pantura Subang yang menghubungkan Jakarta-Jawa Tengah merupakan jalur utama perekonomian nasional. Sebab, tambah Kapolres, ribuan warga akan melintas di jalur Pantura Subang. "Baik itu yang hendak mudik, maupun aktifitas ekonomi, sehingga tidak ada alasan apapun, pihak-pihak tertentu mencoba mengganggu. Kami pastikan, Pantura Subang dalam keadaan kondusif menyambut pemudik mendatang, tidak akan ada pemblokiran," tegas Kapolres Sugiyono. (eko)

NumberOfComments

Ada kesalahan di dalam gadget ini
 
 
 
 
Copyright © Subang Raya
Design by Eko Subang