Selasa, 04 Agustus 2009

Pabrik PT Pupuk Kujang Cikampek 1 C Belum Jelas

TUMPUKAN UREA: Ribuan ton tumpukan pupuk terpaksa disimpan di sepanjang jalan di area pabrik PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC), karena kapasitas gudang produsen pupuk itu terbatas. Tumpukan terjadi karena  serapan pupuk masih kurang selama musim panen.

CIKAMPEK, RAKA –
Janji pemerintah untuk membangun pabrik Kujang I C, seperti sempat dijanjikan Wakil Presiden Yusuf Kalla, beberapa waktu lalu, hingga kini belum jelas. Karena pihak PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC) sendiri tidak bisa memastikan. Kabar pun mengenai hal ini belum ada. Dengan alasan, itu urusan pemerintah.

Walau demikian, jelas Kepala Biro Humas PKC, Arifin, tidak akan pernah mengganggu pengadaan stok pupuk yang dibutuhkan petani di area tanggungjawab pabriknya di Jawa Barat, Banten, dan sebagian daerah di pulau Jawa. "Sebenarnya tidak ada kaitan. Dibangun atau tidak pabrik Kujang I C, kebutuhan pupuk tetap terpenuhi," tegas Arifin meyakinkan.

Digambarkan dia, dimungkinkan keinginan pemerintah melalui Yusuf Kalla ketika itu, guna mengantisipasi penyediaan kebutuhan pupuk di masa mendatang. Sebab keberadaan pabrik Kujang I A sudah termakan usia. Konsekwensinya, Arifin sulit membantah, berpengaruh pada kemampuan kapasitas produksi antara 80 hingga 90 persen.

"Sebenarnya untuk mengukur kapasitas produksi tergantung input, seperti kebutuhan gas sebagai bahan baku, hingga akhirnya berpengaruh kepada output, atau hasil produksi yang dihasilkan. Namun sampai sekarang belum pernah terjadi persoalan. Baik Kujang I A maupun Kujang I B yang baru, angka produksi masing-masing pabrik masih mampu menghasilkan 570 ribu ton per tahun," terang Arifin.

Sedangkan mengenai pupuk organik yang sedang dalam produksi uji coba oleh PKC, sambung Arifin, merupakan upaya pengembangan pabriknya dalam memenuhi program pemerintah tahun 2010. Yakni, pada tahun depan itu, petani harus mulai menerapkan penggunaan pupuk organik guna mengembalikan unsur hara bagi kesuburan tanah yang mulai jenuh. Sehingga perlu pupuk alternatif.

"Pupuk Kujang sudah mulai memproduksi pupuk organik selama 2 tahun terakhir. Kendati masih terbatas hanya baru menghasilkan 20 ribu ton per tahun. Kedepan kita kembangkan lagi. Nanti kerjasama dengan para pengusaha di masing-masing daerah untuk membangun pabriknya. Sebab harus setiap kabupaten memiliki pabrik pupuk organik. Formulanya ditetapkan Pupuk Kujang. Termasuk penyuplay bahan baku, maupun kuality control langsung dibawah kendali kita," urai Arifin.

Terkait proses produksi, tandas Arifin, diberikan kepada pengusaha tersebut. Hanya yang jadi persoalan, diakuinya, suplay bahan baku dari kotoran hewan terbilang sulit. Perlu sumber-sumber yang terjamin kontinuitasnya. "Makanya sekarang ini kita terus melakukan uji coba dan pengembangan di lapangan. Salah satunya kita juga telah berhasil memproduksi, kendati kapasitas produksinya masih terbatas," ulang Arifin mempertegas.

Sementara itu, distribusi pupuk urea kembali stagnan seiring paska musim panen terjadi di berbagai daerah di wilayah pasar PKC. Akibatnya, stok yang dimiliki pabriknya ini terpaksa disimpan di jalan-jalan di area pabrik PKC. Karena gudang Lini III sudah penuh hingga mampu menyimpan 100 ribu ton pupuk urea. "Yang disimpan diluar (di jalan -red) sampai 50 ribu ton. Ini terjadi karena penyerapan masih rendah. Kita juga sekaligus mengantisipasi kebutuhan musim tanam yang tinggal sebentar lagi," pungkas Arifin. (vins)

FAB Mau Gugat Gubernur, Terkait Pelantikan Anggota DPRD Baru


KARAWANG, RAKA
– Menjelang pelaksanaan sidang paripurna istimewa DPRD yang akan mengambil sumpah janji calon anggota DPRD terpilih hasil Pemilu 2009, 5 Agustus besok, beberapa orang aktivis politik yang mengatasnamakan Forum Anak Bangsa (FAB), siap akan melakukan gugatan hukum terhadap SK Gubernur Ahmad Heryawan ke PTUN Bandung.

Alasan rencana gugatan tersebut, seperti disampaikan juru bicara FAB, Abdul Arif, SE, adalah putusan Mahkamah Agung No. 16 P/HUM/2009 yang telah membatalkan Pasal 45 Hurup b, dan Pasal 46 Ayat 2 Hurup b Peraturan KPU No, 15/2009. Kendati pihaknya tidak mempersoalkan rencana pelantikan anggota dewan baru periode 2009-2014.

"Selama 90 hari sejak putusan MA keluar, KPU punya hak dan kewajiban untuk merevisi amar putusan MA. Perlu dipertegas, bahwa rencana kami ini tidak ada tendensi apa-apa, kecuali mematuhi ketentuan hukum. Dalam hal ini, gubernur terlalu tergesa-gesa mengeluarkan surat keputusan, sebelum persoalan paska putusan MA terselesaikan lebih dulu," tegas Arif.

Lebih lanjut diuraikan dia, Pasal 45 huruf  b yang dimaksudkannya berbunyi, apabila dalam penghitungan hasil suara yang diperoleh parpol peserta Pemilu 2009 bagi anggota DPRD Kab/Kota tidak memperoleh sejumlah kursi, karena jumlah suara sah parpol bersangkutan kurang dari angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), maka suara sah parpol bersangkutan dikategorikan sebagai sisa suara parpol yang akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap kedua.

"Sementara pasal 46 ayat 2 huruf b menyebutkan, bagi parpol yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh parpol tersebut dikategorikan sebagai sisa suara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf b. Dalam ilmu Administrasi Negara, sebuah peraturan publik dinyatakan salah setelah diuji. Tidak otomatis menggugurkan akibat hukumnya," urai Arif.

Tandas dia, sekalipun  peraturan KPU No.15/2009 pasal 45 hurup b dan pasal 46 ayat 2 telah dinyatakan tidak sah, atau tidak berlaku untuk umum oleh MA, sesuai amar putusan No.16 P/Hum/2009, menurutnya, anggota DPRD Kab/Kota saat ini tetap dapat menjalankan tugas sesuai dengan surat keputusan gubernur di masing-masing provinsinya. Mengingat dalam demokrasi, tandas dia, trias politika tidak boleh terjadi 'vacum of power' atau kekosongan jabatan.

"Tapi dalam Peraturan MA No.1/2004 pasal 8 ayat 2, dinyatakan, Putusan MA yang dikirimkan kepada badan atau pejabat Tata usaha Negara dan tidak dilaksanakan, maka setelah sembilan puluh hari dinyatakan tetap berlaku. Kalau tidak, dimungkinkan ketetapan KPUD dan SK Gubernur atas peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota yang ada saat ini cacat hukum," ungkap Arif.

Oleh karenanya, tambah dia lagi, setiap peraturan atau peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah oleh MA, sesungguhnya peraturan tersebut tidak pernah ada. Menurutnya, ini pernah terjadi dalam sistim hukum di Indonesia ketika MA mengabulkan judicial review atas PP No.110/2001 tentang protokoler dan kedudukan keuangan DPRD. "PP  itu dinyatakan tidak pernah ada," imbuhnya.

Untuk itu, ulang Arif didampingi Deni Nuryadi, Heri Permana, Anda Suhanda, Ahmad Kusdani, Ade Sulaeman, Toto Suripto, Sonny Hersona, Tono Bahtiar, dan Slamet Djayusman, serta sejumlah aktivis politik lainnya yang hadir saat konferensi pers, Senin (3/8), mengusulkan agar KPU Pusat segera merevisi pasal 45 hurup b, dan pasal 46 ayat 2 dalam Peraturan KPU No.15/2009.

Termasuk, membentuk peraturan KPU tentang tatacara perubahan komposisi anggota DPRD, menyampaikan juknis yang harus dilakukan oleh KPUD Kab/Kota dan provinsi. Diharapkannya, langkah-langkah ini dilakukan paling lambat 22 Oktober mendatang. Sehingga kedepan komposisi anggota DPRD akan sesuai dengan putusan MA. (vins)

KPU Jangan Bikin Geger Lagi

           
PRESIDEN
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) jangan melakukan tindakan-tindakan yang dapat kembali memperuncing masalah dalam melakukan kewajibannya merevisi keputusan No. 259/Kpts/KPU/2009 tentang penetapan perolehan kursi parpol.

"KPU kan dalam putusan hasil plenonya juga akan melakukan revisi keputusannya nomor 259 dalam waktu 90 hari ini. Saya meminta agar KPU jangan melakukan hal-hal yang membuat kembali perpolitikan ini geger," kata Tifatul Sembiring, kepada JPNN, Senin (3/8).

Politisi asal Bukit Tinggi itu, memandang bahwa KPU dalam mengambil keputusannya untuk merevisi merupakan hasil kompromi-kompromi terhadap MA. Yakni di satu sisi menyatakan bahwa keputusan MA adalah tidak berlaku surut, di satu sisi akan menindaklanjuti amar MA yang memerintahkan KPU untuk merevisi keputusan KPU tentang penetapan perolehan kursi parpol untuk pemilu anggota DPR RI."Untuk masalah bahasa di dalam revisi Keputusan Nomor 259 itu saya pikir KPU lebih pintar. Jadi jangan bikin masalah lagi," ujarnya yang sambil berkelakar menyatakan bahwa dengan merubah tanda koma saja berarti sudah melakukan revisi.

Namun demikian, menurut Tifatul, partainya  menyambut baik dan menghargai keputusan KPU yang tidak mengubah penetapan kursi untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tahap kedua yang telah ditetapkan sebelumnya. Tifatul menyatakan meski kursi DPR RI belum bisa dipastikan dan belum ada pelantikan, dengan adanya hasil pleno KPU pada Sabtu (1/8) lalu minimal kondisi caleg-caleg di semua daerah sudah aman. Karena, komposisi dan pelantikan DPRD tidak akan berubah.

"Saya yakin banyak caleg yang sudah membuat syukuran karena lolos di pileg. Ada yang membuat tumpeng ataupun lainnya. Dengan adanya keputusan KPU yang menyatakan bahwa keputusan MA tidak berlaku surut, berarti membuat para caleg tidak terlalu khawatir lagi tidak akan lolos," jelasnya.

Tetapi untuk kursi DPR RI, PKS pun menyerahkan sepenuhnya kepada hasil keputusan MK, Senin mendatang. "Kita lihat nanti, apakah MK menerima atau menolak judicial review," ujar dia. Putusan MA Nomor 15/2009 soal penghitungan perolehan kursi dan calon terpilih DPR RI memerintahkan penundaan pemberlakuan keputusan soal penetapan perolehan kursi dan calon terpilih. Putusan MA 13/2009 dan 16/2009 soal yang sama di tingkat DPRD tidak ada perintah merevisi keputusan penetapan kursi dan calon terpilih. Dua putusan itu hanya memerintahkan membatalkan dan mencabut pasal yang digugat dalam peraturan. (jpnn)

Koalisi PDIP-SBY, Tinggal Soal Waktu

 
JAKARTA,RAKA
- Rumors soal merapatnya PDI Perjuangan ke kubu SBY sepertinya tak sekadar gosip politik semata. Kemungkinan politik PDIP yang selama lima tahun menjadi oposisi itu merapat ke penguasa kian jelas, tercermin dari seremoni cipika-cipiki Taufiq Kiemas dengan Presiden SBY di gedung parlemen, Senin (3/8).

Entah kebetulan atau kesengajaan, forum sidang paripurna luar biasa DPR, Senin (3/8), menjadi momentum penting bagi dua politisi yang berseteru sejak lima tahun lalu itu. Itu adalah momentum penting pertama SBY dan Taufiq Kiemas pascapemilu presiden 8 Juli 2009. Tidak sekadar bersua, kedua tokoh politik tersebut juga menyempatkan cipika-cipiki.

Meski sebenarnya pertemuan tersebut merupakan hal yang biasa saja dan wajar, namun situasi ini memancing spekulasi beragam di tengah publik. Tidak bisa dipungkiri, rumors koalisi PDIP dengan Partai Demokrat merupakan isu yang panas, baik saat menjelang musim koalisi Mei lalu maupun saat penyusunan kabinet di pemerintahan SBY-Boediono. Disebut-sebut Taufiq Kiemas salah satu tokoh PDIP yang cenderung merapat ke SBY dan Partai Demokrat.

Sikap ini pun sepertinya masih dipegang oleh Taufiq Kiemas. Menurut dia, tidak tertutup peluang bagi PDIP untuk bergabung dalam pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014. "Masih ada peluang, emang nggak boleh?" cetus Ketua Deperpu PDIP Taufik Kiemas, seusai Sidang Paripurna Luar Biasa DPR, di gedung DPR Senin (3/8).

Kendati demikian, posisi politik PDIP dalam merespons pembentukan kabinet SBY-Boediono pasif alias tidak aktif. Artinya, PDIP tidak meminta-minta posisi kabinet, termasuk pula tidak akan ngambek terhadap pemerintah. "Kan kalau kita menodong, namanya makar itu. Kalau kita berhenti, juga kan makar," tambahnya.

Pernyataan Taufiq Kiemas ini di satu sisi menjadi pintu pembuka bagi pihak Partai Demokrat dan SBY untuk melakukan ruang komunikasi politik dengan kalangan PDIP. Di sisi lain, juga semakin mempertegas rumors yang belakangan beredar kencang perihal kemungkinan merapatnya PDIP dengan pemerintah.

Apalagi, pada 24 Juli lalu, pasangan SBY dalam Pilpres lalu, Boediono yang juga dikenal dekat dengan Megawati dan PDIP, melakukan pertemuan tertutup di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Pertemuan tersebut digelar sehari menjelang pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Pandangan Ibu Mega sangat berguna bagi kami untuk kepentingan Indonesia ke depan," kata Boediono menjelaskan pertemuan dirinya dengan Megawati.

Rangkaian komunikasi politik ini sepertinya memperjelas isi SMS liar yang beredar di tengah publik atas nama Ketua Deperpu Taufiq Kiemas belum ama ini, meski SMS tersebut tidak diakui berasal dari Taufiq Kiemas. Bunyi SMS tersebut adalah: "Diperintahkan kepada seluruh kader PDIP untuk sepenuhnya tunduk kepada keputusan DPP dan Deperpu. Sikap oposisi selama lima tahun ternyata tidak membuat kita dekat dengan rakyat. Oleh karenanya, diperlukan langkah nyata untuk kembali dekat dengan rakyat dengan cara membuka diri berkoalisi dengan presiden yang dipilih rakyat. Salam merdeka."

Kendati PDIP mulai membukakan tangan untuk bergabung dengan pemerintahan, namun bukan berarti tidak menimbulkan resistensi di internal koalisi SBY-Boediono yang melibatkan 24 partai politik itu. Setidaknya PKS menjadi salah satu partai yang paling gencar menolak keterlibatan PDIP maupun Golkar dalam pemerintahan SBY-Boediono.
"Kalau menurut saya Golkar, juga PDIP jangan bergabung. Jangan berselancar di atas keringat orang lain. Tidak baik dan tidak etis," ujar Presiden PKS Tifatul Sembiring di kantor DPP PKS, Senin (3/8).

Tifatul yang disebut-sebut bakal masuk dalam kabinet SBY-Boediono ini justru menyarankan agar PDIP maupun Partai Golkar berada di jalur oposisi. Langkah ini ditempuh untuk keseimbangan pemerintahan. "Kalau (SBY) mengakomodir, silakan. Tapi saya menganjurkan PDIP dan Golkar menjadi oposisi agar ada keseimbangan," tandasnya.

Meski sinyal merapatnya PDIP ke SBY kian terang, bukan berarti perkara koalisi itu semudah membalikkan telapak tangan. Karena, tidak pula bisa dipungkiri, dinamika di internal PDIP terkait koalisi juga cukup keras. Apakah berkoalisi, memilih oposisi, atau bermitra kritis? Pilihan-pilihan ini jelas berpengaruh bagi masa depan PDIP. (jpnn)

Wasdal Limbah B3 di Karawang Belum Berfungsi

KACAU: Inilah bukti carut-marutnya pengelolaan limbah berbahaya di Karawang.

KARAWANG,RAKA
- Pengawasan dan pengendalian limbah berbau, beracun dan berbahaya (B3) di daerah umumnya tidak berfungsi dan tak terkecuali Kabupaten Karawang.Tingginya biaya pengolahan limbah B3 itu sendiri membuat sejumlah pelaku industri cenderung mencari jalan pintas dengan menyerahkan pengolahan/pemanfaatan limbah tersebut kepada pihak ketiga. Yang penting, biayanya murah dan segala dampak yang ditimbulkan oleh limbah itu sendiri menjadi tanggungjawab pengelola.

Ketua Komisi Pemantau Limbah B3 Indonesia, Bagong Suyoto, ketika ditemui RAKA di kediamannya, Senin(2/8) kemarin mengatakan, banyaknya pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 dan PP Nomor 18 jo 85 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah B3, itu disebabkan kurangnya infrastruktur, minimnya sumber daya manusia (SDM) yang bisa menangani masalah limbah B3 serta cost (biaya) yang dikeluarkan untuk mengolah limbah itu sangat tinggi.

Maraknya pembuangan limbah B3 secara sembarangan itu, kata Bagong, juga akibat daerah yang tidak memiliki SDM yang mumpuni terutama dalam mensosialisasikan bahaya limbah B3 itu sendiri hingga ke tataran perkampungan. "Yang lebih parah, pengawas dan pengendali di Badan Lingkungan Hidup (BLH) malah menjadi tangan kanan pengusaha, bukan mengawasi dan menegur pengusaha yang salah," katanya.

Pengusaha industri, jelas Bagong, akan lebih cenderung memilih membuang limbah batubara ke pengusaha penampungan limbah yang hanya mengedepankan harga murah  daripada ke perusahaan pengolah, pemanfaat, atau penyimpan limbah yang bekerja secara  profesional. Untuk Jawa Barat, sudah ada perusahaan yang sudah mempunyai ijin dan melakukan pengolahan secara profesional dan sesuai dengan aturan yakni PT Persada Pamunah Limbah Industri (PPLI) yang berlokasi di Cilengsi Bogor.

"Namun, karena tarif yang dikenakan PT PPLI dianggap cukup mahal, pelaku industri menyerahkan kepada perusahaan lain. Alhasil, limbah-limbah itu bukannya dikelola dengan benar melainkan sebagian dibuang di lapak-lapak yang kosong, rawa-rawa dan sungai," jelasnya.

Apabila hal tersebut dibiarkan, imbuh anggota Walhi ini, dampak yang diakibatkan sangat besar.Selain  menimbulkan kerusakan lingkungan juga akan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Jika pihak Mabes Polri dan Departemen Lingkungan Hidup melakukan penindakan terhadap pengusaha penampungan limbah, mereka bisa dikenakan sanksi dipidana penjara. "Selain penjara, mereka juga diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan berdasarkan standar  Environmental Protection Agency (EPA), yang biayanya bisa mencapai Rp 600.000.000, per meter kubik limbah B3," paparnya.

Diakuinya, lemahnya pengawasan dan pengendalian membuat pengusaha-pengusaha nakal semakin merajalela membuang limbah B3 seenaknya. Apalagi, pelaku industri yang nakal itu akan  merasa 'dilindungi' setelah memberikan imbalan tertentu kepada pihak berwenang. Lihat saja, baik di Karawang atau di Bekasi yang juga merupakan daerah industri, praktek seperti itu kerap terjadi."Mereka tidak segan-segan membuang limbah batubara di sepanjang bantaran Tarum Barat walaupun limbah tersebut sangat berpeluang untuk mencemari bahan baku air minum yang dikonsumsi oleh warga Karawang, Bekasi, dan Jakarta," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang, Yusuf Abdulgani, menyatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang hingga kemarin, belum  pernah memberikan rekomendasi terhadap perusahaan mana pun yang ingin membuka penampungan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) terutama limbah batu bara (fly ash  dan bottom ash). "Meskipun mereka memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup, bukan berarti dapat mengabaikan izin dari pemerintah daerah setempat.Sebab, ijin domisili merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan ijin mentri tersebut," tandasnya.

Sampai saat ini, terang Yusuf, perusahaan yang mengajukan ijin untuk penampungan limbah B3 yang sampai ke meja kerjanya baru PT Segoro. Akan tetapi ijin tersebut belum dikeluarkan, karenat lokasi pembuangan limbah yang mereka ajukan izinnya yang berada di dua titik, yakni, di Desa Gintungkerta dan Desa Cibalongsari Kecamatan Klari mengalami kendala. "Untuk lokasi di Desa Cibalongsari tidak dapat digunakan karena di luar tata ruang, sedangkan di Desa Gintungkerta, mendapat penolakan dari warga setempat," kata Yusuf.

Sebenarnya, lanjut Yusuf, Pemkab Karawang menyambut baik kehadiran pihak pengusaha yang ingin mengolah atau memanfaatkan limbah limbah tersebut. "Dari pada limbah limbah itu dibuang sembarangan, lebih baik dikelola dengan baik," pintanya. (ops)

Raskin Ubah Nama Jadi Rasdi

 
JAKARTA,RAKA- Beras miskin (raskin) sebagai bentuk bantuan pangan dari pemerintah bagi masyarakat kurang mampu, mulai tahun depan akan berubah nama menjadi beras bersubsidi (rasdi). "Tadi sama Pak Presiden namanya sudah diganti jadi rasdi atau beras bersubsidi, kayak nama teman Bapak saya dulu," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Senin (3/8).

Menkeu menjelaskan, nantinya rasdi akan diberikan selama setahun atau 12 bulan dengan kuantum 15 kg per rumah tangga sasaran, dengan harga Rp 1.600 per kilogram. Pada tahun 2010, pemerintah akan memberikan subsidi pangan sebesar Rp 11,8 triliun kepada 17,5 juta rumah tangga sasaran.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan dana subsidi untuk pupuk 2010 Rp 11,3 triliun dengan volume 11,75 juta ton, subsidi benih Rp 1,6 triliun, subsidi bunga kredit program Rp 5,3 triliun, subsidi pajak Rp 13,4 triliun, dan subsidi public service obligation (PSO) Rp 1,5 triliun.

Sebelumnya Sri Mulyani mengatakan Indonesia tidak perlu cemas akan gangguan perekonomian pasca terjadinya teror bom di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriot yang terjadi belum lama ini.
"Kita sudah punya fundamental ekonomi yang kuat sehingga kalau ditanyakan pemulihan ekonomi setelah terjadinya teror bom kita tidak ada masalah dengan hal itu," katanya.

Dia mengatakan, pasca teror bom perekonomian berjalan dengan normal seperti biasanya dan tidak terganggu sedikitpun. Dan kalaupun tentang adanya teror bom dia menyatakan, kalau teror bisa terjadi dimana saja, dan tidak harus di Indonesia saja.

"Di negara lainpun teror bom bisa terjadi seperti yang terjadi di India beberapa waktu lalu. Jadi jangan dikaitkan dengan adanya teror bom kalau perekonomian Indonesia akan jadi hancur atau berantakan karenanya," ujarnya.
Dia mengatakan, yang terganggu hanya jadwal acara seperti kongres atau seminar yang harus ditunda pelaksanaannya.
Malah kiris global yang menghancurkan hampir semua perekonomian negara di dunia, Indonesia tidak mengalaminya.

Perekonomian Indonesia justru tumbuh positif dan nomor tiga tertinggi di Asia setelah China dan India. "Ini menandakan kalau kita tidak terlalu terpengaruh dengan adanya krisis global yang membuat semua negara pertumbuhannya menjadi lambat," terangnya.
Kuatnya fundamental ekonomi Indonesia ini tidak datang begitu saja melainkan melalui suatu proses panjang reformasi ekonomi yang komprehensif dari seluruh otoritas perekonomian sebagai respon dari krisis moneter lebih dari 10 tahun lalu.

Dimulai dari pembenahan struktur ekonomi termasuk penerapan ekonomi daerah yang telah menumbuhkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru di daerah sampai pembenahan aspek-aspek non-finansial, termasuk penerapan governance dan kelangsungan demokratisasi di seluruh aspek kehidupan bangsa. (raka)

Lebih Jauh dengan Akhmad Rifai, Pakar Bom BPPT, Bahan Bom Ada di Sekililing Kita

   
Sejak peritiwa peledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, 17 Juli lalu, Akhmad Rifai kerap dicari wartawan. Bukan karena dia menjadi saksi mata, melainkan memiliki keahlian dan pengetahuan luas soal bom. Siapa dia?
      
Saat ini Rifai tercatat sebagai satu-satunya peneliti bom yang dimiliki Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). "Sejak kejadian itu (bom di Marriott dan Ritz-Carlton, Red) banyak wartawan mencari saya. Mereka ingin tahu jenis bom yang meledak di dua hotel itu," ujar Rifai di kantornya. Saat ini pria 50 tahun itu tergabung sebagai peneliti di Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan BPPT. Dia berkantor di gedung BPPT lantai 9, satu ruang dengan peneliti panser dan peneliti teknologi informasi pertahanan.

Rifai mulai bergabung dengan lembaga yang pernah dibesarkan B.J. Habibie saat menjabat menteri riset dan teknologi (Menristek) tersebut pada 1985. Itu setelah dia tamat kuliah dari Jurusan Teknik Kimia ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) Surabaya. Dua tahun berselang, Rifai berkesempatan memperdalam ilmu pertahanan di Technical University of Berlin, Jerman. Ilmu yang dipelajari lebih spesifik lagi, yakni soal bom.

Menguasai ilmu tentang bom memang cita-cita Rifai sejak remaja. Dulu, waktu masih duduk di bangku SMA, dia selalu membayangkan bisa mencegat penjahat yang berusaha kabur dengan bom asap hitam. "Kalau ada penjahat kabur, lempar bom, keluar asap hitam. Penjahatnya terkurung tak tahu mau lari ke mana," jelasnya mengenang.
Meski tak turun tangan langsung, dengan gamblang Rifai bisa menjelaskan seluk-beluk bom yang meledak di JW Marriott dan Ritz-Carlton.

Menurut dia, bom yang meledak tersebut merupakan jenis low explosive. Berdasar residu yang tertinggal pascaledakan, kandungan bahan peledak tersebut merupakan black powder. Ini campuran potasium nitrat, arang, sulfur, dan alumunium powder. "Bahan-bahan itu ada di sekeliling lingkungan kita," jelasnya. Arang, kata Rifai, adalah arang biasa yang terbuat dari batok kelapa, sedangkan alumunium powder merupakan bubuk yang biasa digunakan untuk sumbu petasan.

"Bom model begitu, siapa pun orang yang memperhatikan cara membuatnya bisa membikin," terang pria yang semasa mahasiswa satu angkatan dengan Menkominfo Muhammad Nuh tersebut.Yang agak sulit, kata Rifai, menyelundupkan bom ke dalam hotel dengan sistem keamanan ketat, seperti di Marriott dan Ritz-Carlton. Sebab, bila bom dirakit di luar, rangkaian bom plus detonator pasti terbaca detektor. Sebab, detonator berbahan Penta Erytritole Tetranitrat dan Lead Azid yang berjenis logam.

Salah satu modus yang mungkin, kata dia, adalah memanfaatkan kelemahan sistem pengamanan. Caranya, detonator dipisahkan dari rangkaian bom. Sebab, ukuran detonator selama ini cukup kecil. Jadi, cukup diselipkan pada sarung handphone, sudah cukup aman."Saya sering mengingatkan. Ini membahayakan tempat-tempat seperti hotel dan mal," jelasnya. Untuk mendeteksi lebih detail, sebenarnya bisa memanfaatkan X-ray seperti di bandara. "Tapi, harganya cukup mahal," sambung pria kelahiran Tulungagung, Jatim itu.

Kapasitas Rifai soal bom juga pernah dimanfaatkan polisi saat kasus bom Bali I yang meledak 12 Oktober 2002. Peristiwa yang menewaskan 202 orang dan mencederai 209 yang lain itu kerap disebut sebagai tragedi terparah dalam sejarah terorisme di Indonesia."Saya diminta Kapolri melalui pimpinan untuk melihat bom di sana," jelasnya. Polisi menyebut bom tersebut low explosive, tapi Rifai melihatnya high explosive. Sebab, saat mengamati sisa ledakan, sama sekali tak tersisa residu di tempat kejadian. "Ini bom luar biasa sekali," jelasnya. Bom tersebut juga memiliki efek merusak luar biasa. Bahkan, pohon-pohon di sekitarnya sampai terbakar.

Menurut pengamatannya, bom tersebut memiliki efek dahsyat karena diledakkan di mobil. Sementara mobil yang berbahan bakar bensin juga rentan terhadap ledakan. "Bisa dibayangkan ledakan terjadi di jalan yang banyak mobil bensin," jelasnya. Hingga kini masih terjadi persilangan pendapat soal jenis bom dalam kasus bom Bali I itu. Seorang peneliti Kanada, tambah Rifai, bahkan mengatakan bom Bali I itu adalah mikronuklir.

Selain mengamati aksi bom para teroris, bersama para peneliti lain, Rifai juga aktif berkarya. Tentu saja, karya besarnya tak jauh-jauh dari ilmunya, yakni membuat bom. Salah satunya, dia turut merancang bom latih asap yang kini digunakan TNI untuk berlatih perang. "Efek bom itu hanya menimbulkan asap luar biasa," ujarnya. Bom begitu merupakan campuran ammonium nitrat dengan gliserin.

Sekitar 2002, bersama peneliti lain, Rifai juga membuat blast effect bomb (BEB). Ini merupakan bom yang dipakai pesawat tempur untuk latihan membidik sasaran. "Bom macam ini juga memiliki efek suara besar, dung" Seperti bom tajam," katanya. Sejumlah pesawat tempur saat latihan di lengkapi bom jenis ini.

Misalnya, pesawat A-4, F-5, F-16, dan Hawk 100. Isi bahan peledaknya menggunakan emulsion explosive dengan kandungan utama aluminium yang telah diproduksi di dalam negeri. Bom tersebut dikemas seperti peluru tajam, tapi bentuknya besar. "Isi bahan peledaknya seperti dodol. Tapi, kalau kena rumah, ya rumahnya rusak juga," urainya.

Kini kesibukan membuat bom bukan satu-satunya rutinitas Rifai. Bersama peneliti lain dia tengah mengembangkan pesawat udara nir awak (PUNA). Pesawat tersebut bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Antara lain, pemantauan hutan, pemantauan laut dan pantai, serta pengintaian udara yang sulit terdeteksi lawan. "Sekarang pesawat tanpa pilot yang kita punya jangkauannya baru 26 km. Kami menargetkan 70 km. Kalau sudah oke, penelitian itu kami serahkan ke TNI," terangnya. Dalam proyek itu, Rifai menjadi peneliti material pesawat.

Hingga saat ini keinginan yang belum kesampaian adalah membuat bom asap hitam. Bukan karena tidak ada kemampuan, tapi kesempatan yang belum datang. Yang jelas, keinginan menangkap penjahat dengan bom asap hitam seperti di film-film ninja juga belum padam. (ANGGIT SATRIYO, Jakarta) 

Menjelang Pemilihan Bupati Karawang

MULAI KAMPANYE: Kendati pemilihan bupati masih setahun lagi, spanduk dukungan terhadap calon bupati Karawang saat ini sudah banyak dipampang di tempat umum. Salah satunya, spanduk dukungan terhadap bupati incumbent H Dadang S Muchtar yang dipampang di jembatan yang letaknya berada di belakang Kantor Desa Tempuran. (asy)

Perhatikan Nilai Keagamaan


CILAMAYA KULON, RAKA
- Membangun sebuah pemerintahan haruslah dilandasi dengan agama. Pasalnya, agama merupakan benteng utama yang akan menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji.

Sebelum menerapkannya di masyarakat, perilaku keagamaan harus diterapkan terlebih dulu di lingkungan pemerintahan, hal tersebut agar menjadi contoh bagi masyarakat. Itu dikatakan oleh Kepala Desa Manggungjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, H Uid Burhanudin, saat berbincang dengan RAKA, Senin (3/8) siang.

Untuk meningkatkan keberagamaan aparat desa, lanjutnya, dia mengadakan pengajian rutin setiap Jum'at malam. Pengajian tersebut, berupa pembacaan shalawat kamilah sebanyak 4444 kali. Menurutnya, shalawat merupakan amalan yang baik untuk diterus dilakukan, terutama shalawat kamilah. "Diharapkan, dari pembacaan shalawat tersebut, pemerintahan dan masyarakat bisa mendapatkan keberkahan. Sehingga dimudahkan segala urusannya," tuturnya.

Dia melanjutkan, tempat pengajian sholawat tersebut, dilakukan di tempat tinggal aparat desa secara bergiliran. Antusiasme masyarakat dalam pengajian ini cukup tinggi. Saat ini, 60 orang tidak pernah kurang mengikuti pengajian ini. "Sengaja kami membuat program ini, untuk membina masyarakat dalam hal keagamaan," paparnya.

Uid melanjutkan, program ini akan terus dijalankan selama kepemimpinannya. Dia mengatakan, tidak akan meliburkan pengajian ini, walaupun dalam bulan Ramadhan nanti. Agar pembinaan keagamaan ini terus berjalan. "Dengan pengajian ini juga diharapkan ketakwaan masyarakat bisa meningkat dan tentunya menjadikan hal positif bagi desa itu sendiri," jelasnya.

Dalam pembinaan keagamaan tersebut, lanjutnya, pihaknya bukan hanya mengadakan pengjian shalawat. Pihaknya juga mengadakan pengajian bulanan. "Agar masyarakat tidak pernah luput dari hal-hal keagamaan, agar terhindar dari perbuatan yang dilarang maksiat. Jika pemerintahan dilandasai dengan keagamaan, niscaya pemerintahan tersebut akan mendapatkan keberkahan," tutupnya. (asy)

Masih Banyak Anak Dieksploitasi

NGEMIS: Dua bocah menengadahkan tangannya di lampu merah Alun-alun Cikampek.

Kemiskinan
seakan-akan melekat dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat sulit untuk keluar dari kemiskinan tersebut. Dengan alasan kemiskinan tersebut, anak sering dieksploitasi orang tua untuk mencari rejeki. Saat ini, masih banyak dijumpai anak-anak sering dibawa oleh orang tuanya untuk mengemis di jalanan. Bahkan, anak sering dilepas sendiri untuk mencari rejeki dengan berbagai cara, namun orang tuanya duduk hanya menunggu setoran.

Padahal, dalam UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan dalam pasal 26 ayat 1, bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengurus, mendidik, memelihara dan melindungi anak. Sementara saat ini banyak orang tua yang mengeksploitasi anak untuk memuhi kebutuhan keluarganya.

Dalam UU tersebut juga, Pasal 22 disebutkan, negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk mengimplementasikan UU tersebut, pemerintah telah membentuk suatu lembaga yang disebut dengan Komisi Perlindungan Anak (KPA). Nyatanya, peranan KPA tersebut belum mampu mengatasi permasalahan eksploitasi tersebut.

Buktinya, saat ini masih banyak anak-anak yang di bawah umur masih dipekerjakan baik oleh orang tuanya maupun orang lain. Banyak aspek yang perlu dibenahi untuk mengatasi masalah eksploitasi anak ini. Paling tidak, ada hal-hal yang harus dilakukan, diantaranya penyadaran para orang tua atas tugas dan kewajibannya sebagai orang tua.

Setelah itu, perbaikan ekonomi negara, sehingga masyarakat bisa beranjak dari kemiskinan. Karena, saat ini banyak orang tua yang bersembunyi di balik kemiskinan, sehingga menghalalkan untuk melakukan eksploitasi anak. Selanjutnya, optimalisasi peranan KPA. Karena KPA merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini.

Masalah perlindungan anak ini, harus segera diselesaikan agar masa depan generasi bangsa bisa terselamatkan. Karena kelak pemimpin bangsa akan lahir dari anak-anak masa sekarang. Jika anak-anak sekarang kurang mendapatkan pendidikan yang layak, niscaya ke depan akan didapatkan pemimpin bangsa yang tidak akan mengerti atas tugasnya. Sehingga bangsa ini tidak akan cepat maju. (ahmad syahid)

Nelayan Ciparage Sering Tekor, Jumlah Tangkapan Terus Berkurang

PERBAIKI PERAHU: Para nelayan Ciparage memilih memperbaiki perahunya ketimbang melaut.

TEMPURAN, RAKA -
Sejak beberapa tahun terakhir, nelayan di Desa Ciparagejaya, Kecamatan Tempuran, mengaku mengalami penurunan pendapatan hasil tangkapan. Bahkan, para nelayan pernah tidak mendapatkan ikan sama sekali ketika pergi melaut.
Menurut Asep (40), Senin (3/8) siang, ikan di laut sudah mulai jarang. Menurutnya, ia bukan hanya sekali ketika melaut tidak mendapatkan ikan. Padahal beberapa tahun ke belakang, tangkapan ikannya masih relatif banyak.

Bahkan, dia sering mendapatkan keuntungan lebih dari Rp 1 juta setiap kali melaut. Namun hal tersebut berbanding terbalik saat ini. "Sekarang nelayan banyak ruginya, melaut sering tidak mendapatkan ikan. Sementara modal yang dikeluarkan untuk melaut cukup banyak," tuturnya.

Karena hal tersebut, dia melanjutkan, belum turun kembali untuk melaut. Saat ini dirinya lebih banyak beristirahat dan memperbaiki perahu. Asep pun tidak mengetahui penyebab menurunnya tangkapan ikannya di laut. Padahal, alat yang dipergunakan dan kondisi laut tetap sama. Air laut tidak tercemar oleh limbah apapun yang dapat menyebabkan ikan mati. "Saya tidak mengerti kenapa ikan jadi jarang. Dulu sekali melaut bisa mendapatkan ikan puluhan kilo. Tapi sekarang sering nihil. Saya berharap, kondisi ini segera berakhir," harapnya.

Nelayan lainnya, Ade (39) mengatakan, selain tangkapan yang jarang, nelayan juga mengeluhkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilainya terlalu tinggi. Hal tersebut semakin memperparah perekonomian nelayan. Dalam sekali melaut, dia bisa menghabiskan uang sebesar Rp 500 ribu untuk membeli bahan bakar. "Sementara hasil tangkapannya tidak maksimal. Jadi nelayan banyak meruginya untuk sekarang mah," terangnya.

Dia berharap, pemerintah bisa menurunkan kembali harga BBM, agar nelayan tidak banyak merugi. Hasil tangkapan yang menurun jika diimbangi dengan biaya melaut yang rendah, nelayan tidak akan banyak merugi. "Saya tidak punya pekerjaan lain selain melaut. Saya berharap, pemerintah lebih memikirkan nasib nelayan. Karena tidak sedikit masyarakat yang menjadi nelayan. Agar nelayan bisa mendapatkan kesejahteraan yang layak," harap Ade. (asy)

Petani Lemahabang Wadas Tanam Pepaya California


TELAGASARI, RAKA
- Sejumlah petani di Kampung Ciseureuh, Desa Ciwaringin, Kecamatan Lemahabang Wadas, menanam pepaya jenis Caifornia. Pepaya jenis tersebut, merupakan pepaya yang prospektif untuk terus dikembangkan. Pasalnya, permintaan pasar untuk pepaya tersebut cukup banyak.

Hal tersebut dikatakan oleh penggarap kebun pepaya di desa tersebut, yang enggan disebutkan namanya pada RAKA, Senin (3/8) sore. Dia melanjutkan, banyak keunggulan pepaya California bia dibandingkan dengan pepaya lokal. Diantaranya, pepaya Calofornia tidak berair, lebih kesat dan dagingnya tebal. Serta rasanya juga lebih manis bila dibandingkan dengan pepaya biasa.
Karena keunggulannya tersebut, banyak masyarakat yang mengingikan pepaya tersebut. "Saat ini kami baru memulai menanam pepaya ini. Jadi belum memetik hasilnya. Tapi pasar sudah menunggu hasil panen kami," tuturnya.

Lahan yang dipergunakan untuk menanam pepaya teresebut, lanjutnya, seluas enam hektar. Awalnya, dia sempat mengembangkan perkebunan pepaya California di Jakarta. Karena pasar banyak yang menginginkan pepaya jenis tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk membuka perkebunan pepaya California di Karawang. Dia mengambil bibit, dari IPB Bogr, namun setelah itu dikembangkan sendiri. "Saya melihat di Karawang belum banyak yang menanam pepaya jenis ini. Biasanya yang memasok masih dari daerah Subang," jelasnya.

Dia menambahkan, pepaya jenis ini, bukan untuk dipasarkan di pasar tradisional, melainkan untuk dipasarkan di supermarket. Pasalnya, harga jual pepaya tersebut cukup mahal. Tidak cocok untuk dipasarkan di pasar tradisional. Setelah dipanen nanti, pengepul dari Bekasi akan datang ke daerah ini untuk mengembil pepaya, karena walaupun baru panen, sudah banyak pasar yang memesan. "Saya tidak tahu harga jual pepaya ini ke pengepul, itu urusan bos. Tapi yang saya tahu, harga jual di supermarket, harganya di atas Rp 10 ribu per kilo," terangnya.

Namun, dalam menanam pepaya California, jelasnya, harus memiliki keuletan dan kesabaran. Pasalnya, pepaya jenis California tidak tahan hama. Sehingga jika kena hama sedikit akibatnya bisa fatal. "Pohon pepaya California baru bisa dipanen setelah mencapai usia 8 bulan hingga 10 bulan. Pepaya ini prospeknya bagus untuk terus dikembangkan," pungkasnya. (asy)

Kuliner Nusantara Harus Bisa 'Go International'


Pakar
kuliner terkenal Indonesia, William Wirjaatmadja Wongso atau lebih dikenal dengan nama William Wongso, sangat berharap kuliner Indonesia harus bisa go international. "Dengan adanya ajang Pameran Pangan Nusa (PPN) 2009 ini, kita bisa menentukan daerah mana yang berpotensi untuk menghasilkan bahan dasar kuliner terbaik.

Sehingga makanan hasil olahan kita pun dapat kita pasarkan kepada seluruh negara di dunia," ungkapnya, Senin (3/8). Diakui, dirinya telah mencoba untuk membuat minuman yang terbuat dari markisa dan terong Belanda yang kemudian dikemas sebaik dan seindah mungkin dan dipasarkan di salah satu maskapai penerbangan Indonesia.

"Itu merupakan salah satu cara untuk mengenalkan produk kuliner Indonesia kepada negara lain. Kita awali dengan yang ringan dahulu, namun tidak menutup kemungkinan untuk memasarkan jenis kuliner khas Indonesia lainnya," jelasnya. Di dalam ajang PPN 2009 tersebut, William mengatakan akan memberikan suatu wejangan bagi para pecinta kuliner di Indonesia.

Bahkan, dirinya bersedia untuk memberikan resep – resep masakan Indonesia yang terbuat dari bahan-bahan dasar tradisional khas Indonesia namun diolah secara modern. Sementara itu, mengenai pemasaran produk kuliner khas Indonesia, Menteri Perdagangan RI Mari Elka Pangestu mengatakan pihaknya akan bekerjasama dengan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

"Kami memang sudah berbicara dengan Depbudapar mengenai hal ini, yakni menyediakan etalase berkelas internasional untuk menunjukkan dan mensosialisasikan keunikan tradisi kuliner Indonesia dan produk makanan olahan  khas Indonesia yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi dalam mendorong program Tourism, Trade and Investment (TTI)," papar Mendag. (cha)

Kuliner Nusantara Harus Bisa 'Go International'


Pakar
kuliner terkenal Indonesia, William Wirjaatmadja Wongso atau lebih dikenal dengan nama William Wongso, sangat berharap kuliner Indonesia harus bisa go international. "Dengan adanya ajang Pameran Pangan Nusa (PPN) 2009 ini, kita bisa menentukan daerah mana yang berpotensi untuk menghasilkan bahan dasar kuliner terbaik.

Sehingga makanan hasil olahan kita pun dapat kita pasarkan kepada seluruh negara di dunia," ungkapnya, Senin (3/8). Diakui, dirinya telah mencoba untuk membuat minuman yang terbuat dari markisa dan terong Belanda yang kemudian dikemas sebaik dan seindah mungkin dan dipasarkan di salah satu maskapai penerbangan Indonesia.

"Itu merupakan salah satu cara untuk mengenalkan produk kuliner Indonesia kepada negara lain. Kita awali dengan yang ringan dahulu, namun tidak menutup kemungkinan untuk memasarkan jenis kuliner khas Indonesia lainnya," jelasnya. Di dalam ajang PPN 2009 tersebut, William mengatakan akan memberikan suatu wejangan bagi para pecinta kuliner di Indonesia.

Bahkan, dirinya bersedia untuk memberikan resep – resep masakan Indonesia yang terbuat dari bahan-bahan dasar tradisional khas Indonesia namun diolah secara modern. Sementara itu, mengenai pemasaran produk kuliner khas Indonesia, Menteri Perdagangan RI Mari Elka Pangestu mengatakan pihaknya akan bekerjasama dengan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

"Kami memang sudah berbicara dengan Depbudapar mengenai hal ini, yakni menyediakan etalase berkelas internasional untuk menunjukkan dan mensosialisasikan keunikan tradisi kuliner Indonesia dan produk makanan olahan  khas Indonesia yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi dalam mendorong program Tourism, Trade and Investment (TTI)," papar Mendag. (cha)

Taman Binatang Mini Karangpawitan

KEBUN BINATANG MINI: Taman Binatang mini Karangpawitan selalu ramai mendapat kunjungan setiap hari libur Sabtu dan Minggu. Ironisnya, dari kebanyakan pengunjung justru warga dari luar kota seperti Rengasdengklok yang banyak mengunjungi taman tersebut. (dok)

Maksimalkan Kontrol Sosial di Rengasdengklok


RENGASDENGKLOK, RAKA
- Sebagai organisasi yang berpartikel dari elemen masyarakat, Rengasdengklok Forum terus berusaha maksimal dalam membantu meningkatkan pembangunan. Salah satunya dengan cara meningkatkan fungsi organisasi sebagai bagian dari tiga pelaku pembangunan.

Diantara ketiga pelaku pembanguunan, yakni pemerintah, Swasta dan masyarakat. Diharapkan dapat bekerja sama secara maksimal. Hal itu diungkapkan Ketua Koordinasi Rengasdengklok forum, Robi Barmaqi, ketika dijumpai RAKA, kemarin dikediaman. Dengan keseriusan dalam memanajemen organisasi Rengasdengklok Forum sedang melakukan proses untuk menjalin kerjasama dengan salah satu provider yakni Salah satu Operator GSM terbesar milik PT. Natrindo Telephone seluler atau lebih dikenal dengan nama Produknya AXIS.

Sebagai organisasi yang terbentuk dari partikel masyarakat, Rengasdengklok Forum hanya memposisiskan diri sebagai sosial kontrol yang berusaha menjembatani kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang menjadi faktor inti dalam meningkatkan pembangunan.

Kerjasama antara Rengasdengklok Forum dan AXis, terang Robi, dalam bentuk pemberdayaan sumber daya manusia terutama generasi muda dalam mengapresiasikan potensi fositif. "Sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan (CSR), kami yakin AXIS sesuai motonya (GSM yang baik) dapat melaksanakan kewajiban sebagai Perseroan terbatas sesuai peraturan,"harapnya.

Forum yang juga turut berjuang bersama para kelompok petani di Kecamatan Tirtajaya, dalam hal ganti rugi proyek Seismik. berharaf besar jalinan kerjasama pemerintah daerah untuk membantu program yang saat ini masih dalam proses penggarapan." Pengajuan program sudah kami ajukan ke Pemerintah kabupaten, tentunya kami berharap pemda dapat membantu."terangnya. (get)

Di Kabupaten Karawang Dana KUB Sebagian Masih Terganjal


TEMPURAN, RAKA
- Program untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan usaha kecil mikro desa, Pemerintah Kabupaten Karawang, melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) pada tahun 2008, hingga kini belum seluruhnya turun kepada penerimanya.

Program ini dimaksudkan sebagai bentuk bantuan modal usaha ke warung warung kecil. Sasaran calon penerima bantuan tersebut untuk 10.000 orang yang tergabung dalam 333 KUB, dimana setiap KUB beranggotakan 3 kelompok kecil. Masing-masing kelompok kecil tersebut beranggotakan 10 orang yang memiliki kegiatan usaha yang sama, dan setiap anggota menerima bantuan sebesar Rp 500.000.

Dengan demikian setiap KUB akan menerima total bantuan sebesar Rp. 15.000.000. KUB-KUB sendiri tersebar di 309 desa di 30 kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang. Pasalnya, dana bantuan untuk KUB di wilayah kecamatan Tempuran seperti KUB putra mandiri Desa Cikuntul, KUB melati Desa Lemah Subur, KUB Karya Tanjung Desa Tanjungjaya dan KUB untuk Desa lemah subur hingga kini belum mada realisasi. Hal ini diutarakan FK BPD Kecamatan Tempuran, Aim sumardi ditemui dilingkungan kantor k3ecamatan, senin (4/8) sore.

Aim menjelaskan, dalam pendistribusiannya, bantuan ini tidak diserahkan secara langsung kepada para ketua KUB, melainkan akan langsung ditransfer melalui bank ke rekening-rekening KUB masing-masing. Hal ini untuk mencegah terjadinya potongan ataupun pungutan liar. "Namun setelah dikomfirmasi kepada pihak yang terkait mengenai kejelasan dana ini, kami sempat diminta untuk mengganti rekening di bank yang lainnya, Namun, setelah hal itu dipenuhi  dan kita kroscek pada bank yang diminta. Tetap saja hingga kini dana itu belum direalisasikan." jelas Aim.

Padahal, terang Aim, Melalui pinjaman itu diharapkan usaha-usaha mikro di pedesaan dapat semakin maju dan modal bergulir dalam KUB dapat terus meningkat. "Bukan tidak mungkin usaha-usaha mikro yang sudah maju tersebut dapat diakomodasi kembali melalui bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Namun jika dana ini tersendat, sulit rasanya usaha itu akan berkembang." tambahnya.

Dalam hal ini, Aim sebagai FK BPD sudah mengajukan berkas serta data tent6ang penggelontoran dana itu pada pada pihak kejari belum lama ini." saya harap pihak kejaksaan segera menangani berkas itu, dan segera merealisasikan bantuan dana dari program KUB itu kerpada parea kelompok KUB yang telah dijanjikan pada tahun 2008 lalu," harapnya.(get)

Warga Jayakerta Tewas Akibat DBD


JAYAKERTA, RAKA - Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) kembali mengganas di Kecamatan Jayakerta. Ujang Mulyana (21) warga RT 02/01, Desa Medang Asem akhirnya tewas mengenaskan Setelah sempat menjalani perawatan di Puskesmas Medangasem.

Sebelum meninggal dunia pada Jumat (31/7), Ujang sempat di tolong Puskesmas Medangasem, tapi dia meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Karawang. Sementara orang tua Ujang, Wiryo (54) hanya pasrah menerima kenyataan yang dialaminya.

Kepala Desa Medang Asem, Dul Hasan awalnya meragukan Ujang meninggal terserang DBD, sepengetahuannya, Ujang mengidap penyakit paru-paru. "Sepengetahuan saya, Ujang mengidap penyakit paru paru," jelasnya. Dengan kejadian itu, kades mengintruksikan kepada aparatnya agar meningkatkan kebersihan di lingkungan masing-masing dan meminta warga untuk proaktif membersihkan tempat-tempat yang terindikasi sebagai sarang nyamuk.

Di tempat terpisah, Kepala UPTD Puskesmas Medangasem, Kecamatan Jayakerta, Eko Susanto SKM mengatakan, selain fogging, membasmi Aides Aigepty harus dengan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk), ini harus dilakukan semua pihak aparat desa beserta masyarakat. Sementara dengan kejadian tersebut, kepala desa setempat langsung meminta Puskesmas Medangasem untuk melakukan fogging, di beberapa dusun seperti Dusun Krajan, Cilogo Barat dan Cilogo Timur.

Dijelaskan, beberapa hari ini, Puskesmas Medangasem melakukan penyuluhan dan akan memberikan obat abate kepada masyarakat sebagai pencegahan perkembang biakan nyamuk belang. "Selain sudah melakukan fogging, warga harus melakukan PSN untuk menghindari penyebaran wabah penyakit dari tempat bersarangnya nyamuk tersebut," ujarnya. (spn)

Penertiban PKL Dengklok Ditunda


RENGASDENGKLOK, RAKA -
Pedagang kaki lima (PKL) Rengasdengklok boleh bernafas lega, menyusul hasil musyawarah PKL yang menyatakan pembongkaran akan ditunda hingga beberapa pekan kedepan. Kendati harus ditebus PKL dengan keharusan meningkatkan ketertiban.
 
Permintaan untuk meningkatkan ketertiban itu, sebagai bentuk toleransi yang diberikan petugas penertiban dalam musyawarah yang digelar sepekan lalu. Seperti dikatakan seorang PKL (sepanjang saluran irigasi Kw. 14-kw. 15) Dusun Jati Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok, Endang Kembung (31) ditemui RAKA dilapaknya.

Menurut Endang, hasil musyawarah menyatakan penertiban para PKL akan diundur, Dan itu, ditanggapi positif oleh  Para PKL. Namun, toleransi itu, tidak begitu saja didapatkan para PKL, para pedagang diminta untuk meningkatkan kebersihan, ketertiban dilokasi lapak berjualan. "Demi kemurahan hati yang telah diberikan para petugas kami siap untuk memperindah kota Rengasdengklok," katanya. 

Selama ini, diakui Endang, belum semua lapak tertib dan bersih. Dan itu, membuat kota Rengasdengklok tidak cantik. Maka dari itu, Pedagang ondedil otomotif ini, mengajak para PKL lainnya untuk senantiasa bergegas untuk meningkatkan rasa peduli lingkungan. "Mari kita bersama sama untuk menjalankan perintah yang diberikan para petugas yang telah baik hati, untuk menjaga ketertiban dan kebersihan," ajaknya.

Dengan pengunduran ini, ungkap Endang, para PKL yang berada di sepanjang saluran tidak cemas lagi untuk menghadapi bulan rhamadan hingga ke lebaran Idul Fitri, yang biasanya kebutuhan hidup semakin tinggi. Hal itu diamini PKL lainnya, Andi (25). Pedagang yang juga bergerak dibidang otomotif, mengaku spontan melalkukan introfeksi lapak jualannya setelah mendengar hasil musyawarah. Dia mengakui, hal yang disampaiakan para petugas sangat positif dan dapat diterima semua pihak." Kami akan berusaha meningkatkan kebersihan kota Rengasdengklok.

Petugas Sat pol PP Rengasdengklok, Wahyu. menjelaskan, bahwa mengenai penertiban PKL Rengasdengklok, Pihaknya  menunggu sinyal yang diberikan dari petuigas kabupaten. "Jika penertiban masih menunggu, kami berharap para PKL yang belum tertib dan bersih dalam hal kebersihan untuk segera membenahinya sebagai bentuk peduli lingkungan," ucapnya. (get)

Lanjutkan Haji Gratis


"Menurut
saya program pergi haji gratis di Kecamatan Kutawaluya itu dilanjutkan saja. Apalagi program ini keburu dinilai baik oleh masyarakat. Malah, melalui program ini warga miskin punya kesempatan untuk pergi haji. Persoalan yang terjadi di kecamatan ini (Kutawaluya, red) bukan salah masyarakat, tetapi pengelolaannya yang kurang baik, tapi saya harap program ini diteruskan," kata Wakil BPD Sindangmukti, Kecamatan Kutawaluya, H. Tatang Sihabudin.
 
Menurutnya, program haji gratis ini tidak menjadi beban bagi masyarakat, mereka tidak keberatan menyisihkan Rp 12 ribu perbulan dengan niat shodaqoh, tidak berharap uang itu kembali karena sudah disedekahkan bagi pemenang haji gratis, syukur-syukur dia sendiri yang mendapatkannya. Ditandaskannya, harga rokok sehari lebih mahal dibanding uang shodaqoh setahun. Untuk itu sangat keliru jika program ini dihentikan begitu saja. "Tidak ada satu warga pun yang meminta uang itu dikembalikan, mereka mendukung program ini. Yang harus dibenahi adalah pengurusnya," jelasnya.

Dia yakin, jika program ini dihentikan masyarakat akan kecewa. Saking bagusnya program ini, H. Tatang Sihabudin sampai mengumpamakan program ini harus dilaksanakan meski yang mengikutinya cuma seorang, karena dia menganggap banyak warga miskin yang ingin melaksanakan ibadah haji, tapi tidak mampu mengingat kondisi ekonomi yang tidak mencukupi. "Nanti, pelaksananya jangan melibatkan aparat desa, tapi langsung disetorkan ke BRI (Bank Rakyat Indonesia), namun warga ini terdata pada administrasi desa sebagai peserta shodaqoh," ucapnya.

Seperti diketahui, program haji gratis gagasan mantan Camat Kutawaluya Drs. Heri Paryono sempat disorot Kejaksaan Negeri Karawang, karena uang shodaqoh Rp 12 ribu pertahun dipungut dari dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dipotong ketika BLT dicairkan di kantor desa. Mengingat dana pemerintah itu harus steril dari potongan, maka pungutan tersebut dipermasalahkan dan mencemari program haji gratis, sehingga program ini sempat dibubarkan. Padahal, program ini tidak perlu dibubarkan, kecuali manajemen pengelolaan uangnya yang harus dibenahi. (spn)

Atasi Abrasi dengan Mangrove


DIANTARA solusi mengatasi abrasi adalah dengan membentuk kembali hutan bakau di sepanjang pantai. Mangrove adalah tanaman yang tepat untuk didayagunakan sebagai pagar penahan abrasi. Selain itu, mangrove juga mempunyai peran ganda selain menahan laju gelombang, yaitu sebagai ekosistem satwa seperti burung di sekitar pantai yang kini mulai punah. Disamping itu, mangrove juga berpotensi besar menjadi kawasan wisata alam jika sudah besar dan rindang.

Hal itu diungkapkan Pemerhati Lingkungan yang juga guru SMAN 1 Pedes, Ma'ruf Muhtar Isnaeni. "Agar berjalan optimal, reboisasi pantai selaiknya disinergikan dengan membuat sabuk pelindung pantai dari hantaman gelombang. Juga untuk menangkap sedimentasi material yang terbawa arus gelombang. Sabuk pelindung ini dapat dibuat dari beton atau membuat tanggul berususun batu yang dililit jala-jala kawat," katanya.

Sinergitas sabuk pantai tersebut sebenarnya (hanya) difungsikan sebagai pelindung atas mangrove yang baru ditanam. Jika tidak dilindungi, maka bibit-bibit mangrove itu kemungkinan kalah oleh gelombang keras yang menerjang. Hal ini mengingat tanaman bakau itu memerlukan jeda waktu cukup lama untuk tumbuh-berkembang. Bahkan, untuk berfungsi optimal sebagai penahan abrasi dan erosi pantai, mangrove membutuhkan paling tidak 15-25 tahun.

Kata Ma'ruf, Pemerintah Karawang dan Provinsi Jawa Barat tidak boleh menutup mata atas masalah ini. Mustahil Pemkab Karawang dapat menanggulangi abrasi yang kian mengikis pantai secara sendirian, karena abrasi yang melanda pantai di wilayah Karawang mempunyai keterikatan dengan abrasi yang terjadi di daerah lain sepanjang pantura.

Pemprov Jawa Barat selayaknya menjadi koordinator penangan abrasi secara kolektif yang melibatkan Pemkab Karawang, Subang dan beberapa kabupaten lainnya yang memiliki pesisir pantai, Mengingat daerah-daerah itu kini juga tengah terancam abrasi. "Abrasi di wilayah Karawang ini berkaitan dengan abrasi yang terjadi di wilayah Jawa Tengah yang kini kira-kira mencapai ribuan hektare. Abrasi ini pantas dikategorikan sebagai bencana nasional," ungkapnya. (spn)

Jalur Lingkar Tanjungpura - Klari, Masih Banyak yang Mesti Dibenahi


BANYAK yang berharap pembukaan jalur lingkar Tanjungpura-Klari nantinya bisa menanggulagi kemacetan yang terjadi di Karawang.

DALAM waktu kurang dari dua pekan ini jalur lingkar Tanjungpura-Klari akan dibuka. Sampai saat ini masih banyak yang mesti dibenahi. Baik sarana maupun prasarana. Seperti drainase dan sejumlah rambu lalin disamping pos-pos keamanan yang mestinya juga harus diperbanyak.

Siapapun harus setuju bila ada yang mengatakan perjalanan sepanjang jalur lingkar Tanjungpura-Klari amat membosankan. Cuma ada pemandangan sejenis berupa hamparan sawah dan jalan lurus memanjang dan membukit sejauh mata memandang. Disamping puluhan petani yang saban hari beraktivitas di hamparan sawah yang dilalui.

Membosankan, memang. Tetapi juga harus dipahami, bahwa ruas lingkar ini bisa jadi mega proyek di bidang infrastruktur yang pernah dilakukan pemerintah Karawang. Betapa tidak, selain jalan ini memang juga dipersiapkan untuk jalur lintas arus mudik, pembuatan ruas jalur itu juga terpicu oleh ancaman 'bom macet' yang diperkirakan akan melanda Karawang pada lima tahun kedepan.

Dengan proyek itu pemerintah Karawang berharap akan dapat menanggulangi masalah kemacetan yang terjadi di kabupatennya. Bisa jadi harapan itu akan terkabul. Terlebih selama ini sejumlah titik rawan macet seperti perempatan Johar, bunderan ramayana dan sepanjang ruas jalan Ahmad Yani Bay Pass justru terpotong dengan gerbang masuk jalur lingkar Tanjungpura-Klari. Kendati hal itu dikhawatirkan juga akan meninggalkan persoalan baru yang bakal dihadapi para sopir angkutan yang sebelumnya melintasi jalur tersebut.

Berdasarkan pengamatan jalur tersebut cukup panjang dan sepi penduduk. Pos polisi dan pembatas jalan dan sarana keamanan lainnya perlu dibangun secepatnya untuk mengantisifasi tindak kriminal yang sering terjadi di tempat sepi penduduk. Disamping sistem drinase yang juga harus memadai. Pasalnya jika musim penghujan air akan tertahan disisi selatan ruas jalan tersebut yang didominasi areal persawahan.

Seperti diinformasikan Jalur lingkar Tanjungpura-Klari sepanjang 11,58 Km rencananya akan diresmikan per 17 Agustus tahun ini. Selain itu, sebanyak empat trayek juga akan dipindahkan kejalur tersebut. Sementara, angkutan yang akan dialihkan trayeknya adalah angkutan jenis pelayanan trayek angkutan antara provinsi (AKAP)/angkutan dalam propinsi (AKDP), angkutan lokal kapasitas 14 seat keatas, operasional angkutan khusus karyawan dan pariwisata serta lintasan angkutan barang. (tim raka)

Abrasi di Pantura Makin Memprihatinkan


PEDES, RAKA
- Ancaman abrasi di sepanjang kawasan pantai utara (pantura) Laut Jawa makin nyata. Tak terkecuali abrasi di pantai Kecamatan Cilebar, Pedes, Cibuaya dan Pakisjaya juga pantai lainnya yang berangsur-angsur kian memprihatinkan. Perlu penanganan kolektif dengan pemerintah daerah di sepanjang kawasan pantura.

Demikian Pemerhati Lingkungan yang juga guru SMAN 1 Pedes, Ma'ruf Muhtar Isnaeni S.Ip, kepada RAKA, Senin (3/7) siang. Kata dia, selama tujuh tahun terakhir, tren abrasi pantura Laut Jawa di Kabupaten Karawang cenderung naik. Pada 2002 sekitar ratusan hektar pantai di pesisir utara Karawang terkikis abrasi. Kerusakan pantai itu makin melonjak lima kali lipat pada 2005.
Namun, tahun ini belum ada catatan jelas mengenai kenaikan tingkat kerusakan pantai di utara Karawang akibat abrasi.

Tetapi, akhir-akhir ini warga Karawang yang bermukim dekat pantai makin santer mengeluhkan dampak abrasi yang menerjang permukiman mereka. Warga Cilebar misalnya, tempat tinggal mereka yang berada puluhan meter dari bibir pantai kini terganggu rob. "Air pasang itu sangat meresahkan warga karena datang tak kenal waktu, bisa pagi hari, siang, sore, bahkan tengah malam. Rob juga merendam puluhan tambak yang menjadi pusat pencaharian warga Kecamatn Cilebar, Tirtajaya, Cibuaya dan kecamatan lainnya di sepanjang pantai," ucapnya.

Pada akhir 2008, warga Dusun Sarakan, Desa Tambaksari, Kecamatan Tirtajaya, lanjut Ma'ruf, direlokasi akibat sering diterjang rob setinggi 1,5 meter. Kini, mereka meninggalkan pemukiman lama dan tinggal di pemukiman baru di pinggir saluran air pembuang, beberapa ratus meter dari tempat tinggal asal. Relokasi itu bentuk perhatian Camat Tirtajaya, Drs. Wawan Setiawan yang menolong warganya lepas dari teror rob. Hampir di sepanjang pantai Karawang menjadi kawasan terparah akibat abrasi.

Abrasi telah menggerus pantai sepanjang puluhan kilometer, bahkan beberapa desa yang kena abrasi telah membentuk teluk. Parahnya, kini abrasi mendekat merusak jalan raya. "Hal ini tentu sangat mencemaskan, selain terjadi kerusakan lingkungan akibat tergerus daratan, tambak sebagai pusat penghidupan warga turut menjadi korban. Sampai saat ini, lebih dari ribuan hektare tambak sepanjang Cilebar hingga Tirtajaya dan Pakisjaya musnah," jelasnya.

Sisi lain abrasi juga merusak infrastruktur lingkungan, diantaranya rumah-rumah dan bangunan warga terancam roboh karena digenangi air asin yang ganas. Dan paling memprihatinkan adalah terjadi peta perubahan ekosistem. Awalnya, abrasi yang disertai pendangkalan pantai akibat sedimentasi material yang terbawa arus gelombang merusak ekosistem pantai. Akibatnya populasi ikan akan menjauh dari bibir pantai.

Hal ini menyulitkan para nelayan saat mencari ikan. Pendangkalan juga menyebabkan air laut tidak dapat masuk ke hulu. Ini sangat merugikan petani tambak maupun nelayan, karena air lautlah yang menjadi inti pencaharian mereka.
Perubahan struktur sosial tak dapat dihindari jika tambak musnah. Sejak kecil pencaharian warga dekat pantai hanya sebagai petani tambak. Mereka hampir tidak punya keterampilan lain kecuali itu.

Namun begitu, Ma'ruf menadaskan kerusakan pantai ini tidak lepas dari minimnya kesadaran warga menjaga kelestarian tanaman bakau. Malah sebagian besar tanaman bakau ditumpas warga demi kepentingan sesaat. "Pemerintah Karawang harus bergerak cepat demi menyelamatkan permukiman, ruang sosial dan jantung perekonomian warga (tambak)," tandasnya. (psn)

Mantri Pasar Johar Terancam Digugat, Pengelola Parkir Mengaku Rugi

PASAR JOHAR: Suasana di Pasar Johar Karawang, banyaknya pedagang yang berjualan di pasar ini mengakibatkan area parkir menciut. Padahal perparkiran merupakan fasilitas yang mestinya mendapat perhatian serius.

KARAWANG, RAKA – Pengelola parkir di Pasar Johar berencana melakukan gugatan terhadap Kepala Unit Pasar Johar, Agus Suhendi, karena dianggap telah merugikan pihaknya. Yakni, dengan digunakannya lahan parkir di depan bekas gedung bioskop Johar Studio dijadikan tempat mangkal pedagang kaki lima, hingga mengakibatkan lahan parkir tersebut tergusur.
   
Dalam keterangan persnya yang disampaikan pemilik CV Duta Surya yang selama ini menjalin kerjasama dengan Dinas Perhubungan menangani parkir di sekitar Pasar Johar tersebut, Suryana, SH, menyatakan, sejak dua pekan terakhir pihaknya mengalami kerugian besar. Pendapatan dari jasa parkir sudah tidak lagi diperolehnya.

"Gara-gara area parkir di depan Johar Studio digunakan lapak pedagang kaki lima, pendapatan kita dari sana hilang. Setelah ditelusuri, ternyata kondisi ini pengaruh dari kebijakan mantri pasar (kepala unit pasar, red) yang mengalihkan lapak pedagang kaki lima dari gang pasar ke tempat itu. Kalau pun alasannya hanya sementara ketika jalan di gang pasar sedang diperbaiki," ungkap Suryana.

Sedangkan disisi lain, lanjut dia, pihak Pemkab tetap memungut setoran bagi pendapatan asli daerah (PAD), sesuai kesepakatan kontrak kerjasama. "Bagaimana kita bisa setor ke PAD kalau lahan parkir yang dikelola selama ini ditutup. Karenanya kita minta agar mantri pasar segera mencabut kebijakannya itu hingga area parkir di depan Johar Studio dan di sebelahnya tidak lagi digunakan lapak pedagang kaki lima. Kalau tidak, terpaksa kita akan melakukan gugatan secara hukum," tegasnya.

Selain itu, Suryana juga mengklaim, gara-gara area parkirnya ditutup, membuat pemilik toko di sekitarnya banyak mengeluh. Sebab mobil angkutan penyuplai barang dagangan mereka tidak bisa masuk ke lokasi pasar. Bahkan para pelanggan toko pun, kata dia lagi, berkurang hanya karena sulitnya tempat untuk parkir kendaraan.

"Kita juga minta ketegasan pihak Dishub guna menertibkan kembali area-area umum sesuai fungsinya. Masalahnya, keberadaan kita di tempat itu legal berdasarkan kesepakatan kerjasama yang dituangkan dalam MoU bernomor 551/973//TU dan No. 001/DS.Krw/I/09 tertanggal 5 Juli 2009. Dengan demikian, yang perlu saya pertanyakan, kenapa keberadaan kita yang resmi harus tergusur begitu saja," tandas Suryana mempertegas alasannya.

Lebih lanjut Suryana mengemukakan, hasil yang diperoleh dari jasa parkir yang dikelolanya, setiap hari tidak kurang dari Rp 200 ribu. Angka itu belum termasuk ongkos jasa petugas parkir yang ditugaskannya. Sayangnya, ketika hal ini hendak dikonfirmasi kepada Agus Suhendi, nomor handphone bersangkutan selalu bernada mail box. Sehingga sulit dihubungi untuk dimintai tanggapannya. (vins)

Anak SMKN Delaball Makin Kreatif Euy, Kini Tambah Ekskul Taekwondo, Tuh

HEATH.. anak-anak Delabal latihan taekwondo (11)

ANAK-anak SMKN 1 Jatisari atawa yang beken disebut SMKN Delaball (katanya lantaran deket lapang bola gitu), Karawang, ke depan kayaknya nggak bisa dianggap enteng lagi, deh. Biar mayoritasnya cewek, tapi ilmunya tinggi juga, lho.
"Ya, inginnya sih seperti itu. Dan memang buat keinginan itulah, bahkan kegiatan ekstra kurikuler (ekskul) pun coba kami lengkapi. Termasuk taekwondo yang baru dimulai hari Senin ini," aku Kepsek SMKN Delaball, Pak Drs. Dadang Rosyid yang ditemui Gen-X di sekolahanya, Senin (3/8) sore.

Kata Pak Kepsek yang bareng Wakasek Kesiswaan Bu Dra. Sri Haryani dan Pembina Ekskul Taekwondo Pak Ahyadi Lesmana, SE, ekskul taekwondo ini digelar sesuai aspirasi siswa, deh. Seirama eranya gender kalo kaum Hawa juga bisa setara cowok, "Anak-anak siswa minta taekwondo. Kami akomodir," jelas Pak Kepsek.

Hal senada juga disampein Bu Sri dan Pak Ahyadi. Malah kata Pak Adi, panggilan Pak Ahyadi yang jadi pembinanya, tekwondo di dalamnya kan juga banyak berisi unsur positif: soal kepercayaan diri, sportivitas, solideritas, dan bidang kesehatan udah jelas. Lebih-lebih yang juga nggak kalah penting, "Juga wawasan dan kreativitas yang karenanya kan bertambah," sebut Pak Adi.

Bikin Moncer Sekolahan
Ekskul di satu sekolahan, buat era kiwari biar gimana kayaknya emang udah jadi kebutuhan, deh. Selain terkait kegiatan buat aktivitas di luar akademik, malah soal manfaatnya juga bisa dirasa banget, deh.
Misalnya buat di ajang gaul. Kalo aktif di ekskul, pastinya anak sekolahan terkait dijamin tambah tuh. Trus hubungan sama bapak atawa ibu guru, juga kepsek pastinya deket. Belum lagi urusan ilmu plus pengalaman.

Soal manfaat itu juga pastinya nggak cuma saat duduk di bangku sekolahan. Setelah lulus dan terjun bebas di masyarakat, urusan kegiatan yang jadi pelengkap pembelajaran ini dijamin bisa gedukung, deh. Sebab itu selagi muda en banyak kesempatan, "Idealnya para pelajar memang aktif," dukung Kasie Pemuda Bidang Pemuda dan Olahraga Disdikpora Karawang, Pak Ajat Darojat, SPd.

Sementara kembali soal ekskul taekwondo yang digelar di SMKN Delaball. Buat ekskul yang satu ini, di ajang latihan pertamanya kemarin diikuti 130 siswa: kelas X, XI, dan XII. Ekskul yang pake pelatih Pak Ahmad plus asisten pelatih yang juga atlet taekwondo Karawang, Teh Triani, ini punya  rencana jadwal latihan seminggu duakali: Senin dan Kamis, pukul 14.00 - selesai.

Biar pake hari latihan yang bareng hari puasa sunat atawa kadang juga dipake sebutan buat orang yang nafasnya ngos-ngososan: Senin-Kamis, nggak berarti belajarnya cuma buat pelengkap aja, deh. Kayak diakui Mia dan Yani, dua peserta yang masih di kelas X, "Aku emang udah suka gerakannya, trus juga bisa bebeladiri," cuap Mia. "Ya. Kita-kita udah kebelet banget tuh di sekolahan ada latihannya," timpal Yani.

Lantaran itu, cerita duaanya kalo ekskul taekwondo diikuti siswa di semua prodi sekolahannya: Administrasi Perkantoran, Akuntansi, Tata Boga dan Tata Busana, sok pasti ikut latihan mo sampe tuntas..tas. Nggak ada tuh cerita mandeg, apalagi DO di tengah jalan. "Pokoknya ke depan, insya Allah atlet takwondo bisa laghir neh di Delaball," papar Mia.

Malah lewat perkembangan kegiatan ekskul ini di kelak kemudian hari, disadari nggak sekadar bikin mereka punya banyak pilihan. Itu malah juga bisa dibikin jadi ajang yang buat cetak prestasi tersendiri, yang antara lainnya tentu bisa mengangkat nama sekolahan jadi moncer abis. "Asyik, dong. Moga-moga aja, ya..," senada Mia dan Yani. (dea wahyudi)

Triani Berobsesi Bikin Taekwondo Karawang Eksis di Jabar


TRIANI
, atlet seni olaraga beladiri taekwondo Kabupaten Karawang, tentu boleh jadi tumpuan asa jenis olahraga yang satu ini bisa eksis di wilayahnya. Soalnya sejumlah prestasi yang malah di tingkat Jabar, udah bisa tuh dicetaknya.

Tengok aja terakhir ini, saat cewek manis ini berlagak di kejuaraan taekwondo pra-Porda Jabar, 2009. Trin, panggilan sayangnya, mampu meraih posisi juara III. Sebelumnya, saat jadi peserta di sejumlah kejuaraan, gadis kelahiran Karawang, 22 Mei 1991, ini juga sering bisa ngegaet medali.

Ketemu Gen-X seusai jadi asisten pelatih Pak Ahmad di acara latihan anak-anak SMKN Delaball, Senin (3/8) sore kemarin, mojang berkacamata ini ngakunya suka taekwondo lantaran dorongan jiwa en buat kesehatan. Gak kalah penting juga sportivitas, termasuk pertemanan.

Latihan taekwondo, cerita 'si geulis' mata yang memulai kariernaya sejak masih di kelas VII SMPN 1 Karawang ini, rata-ratanya dalam sepekan bisa tiga atawa empat kali. Malah kalo waktunya luang, di rumahnya di Jatikarya - Badami Kecamatan Telkjambe Barat, pun dilakoninya sendiri.

"Aku maunya seh bisa terus eksis di taekwondo," cerita Trin sembari berharap saat jadi mahasiswi FPOK di UPI Bandung kayak saat ini dijalaninya, doi berharap bisa bikin taekwondio Karawang bisa eksis. "Termasuk pengelolaannya. Biar profesional gitu, deh," paparnya. OK No. Smoga, deh. (dea)

Cafe en Biro Jasa Anak Delaball Buat Latihan Mandiri


JADI
seseorang yang mandiri: Kenapa nggak? Itu malah bagus lho buat ngebentuk kepribadian en kehidupan kita di masa datang. "Itulah sebabnya kita-kita seneng banget di kegiatan ini," aku Mila, anak Delaball, soal cafe yang ditungguinya.

Bareng teman seangkatannya: Tazem Fatimah, Siti Nurhayati, Dasih Herawati en Irnawati, Mila hari Senin (3/8) itu kebagian tugas jaga cafe. Ketika yang satu sigap melayani pembeli yang datang, yang lain juga aktif di aktivitas lainnya: bikin minuman, memasak atawa nyamapein pesenan, umpamanya. Begitu seterusnya, sampe sekitar pukul 17.00 WIB jelang jam sekolahan berakhir.

Itulah salah satu kegiatan para siswa SMKN Delaball yang buat bikin aplikasi ilmu yang dipelajari di sekolahan. Mereka terutama dari satu prodi yang sama: Tata Boga, sebab emang terkait kegiatan itu.

Barang-barang yang dijual di cafe yang pake nama 'Cafe Geulis', itu tentu sesuai prodi yang umumnya berupa makanan dan minuman ringan. Hasil penjualan, saban hari disetor buat disampein ke guru pembina.

Kecuali cafe, di tempat yang sama juga ada semacam biro jasa yang pake nama 'Jasa Mandiri'. Beda sama yang ngelola cafe, urusan biro jasa ini ditangani anak-anak Prodi Administrasi Perkantoran, yang hari kemarin dijaga Nona Indah, Herlanika, plus Lisa Kusuma Dewi.

"Jualan kita-kita juga beda, lho. Kalo wartawan mo cetak foto, boleh di sini," papar Hernalika sembari memberi Gen-X gantungan Id Card gratisan. "Nah. Gantungan Id Card juga ada," timpal Nona Indah sembari menyebut nama jualan jasa lainnya: pengetikan, fotocopy, de'el'el.

Sementara mengenai itu, wakasek Kesiswaan SMKN Delaball, Bu Dra. Sri Haryani yang ditemui di sela kesibukannya ikuti acara akreditasi di sekolahannya, kasih jelas kalo cafe plus biro jasa yang dikelola para siswanya itu buat aplikasi ilmu yang dipelajari. Semua, kata Bu Sri, siswa sendiri tuh yang menangani. "Buat bikin belajar mandiri," papar Bu Sri. (dea)

Gaya XL Menyambut Ramadhan, Ramadhan Rame Antisipasi Kebutuhan Pelanggan


PT Excelcomindo Pratama (XL)
kembali membuat gebrakan baru dengan meluncurkan program 'Ramadhan Rame'. Berbagai layanan telekomunikasi dipersiapkan untuk mendukung aktivitas pelanggan dalam menjalankan ibadah ramadhan.

Anne Juniarti saptariah kepada RAKA di ruang kerjanya mengatakan, menjelang bulan suci Ramadhan PT. Exelcomindo Pratama telah mempersiapkan berbagai layanan. "Menghadapi bulan suci Ramadhan yang sebentar lagi akan tiba, XL mengemas berbagai program melalui program XL RAMADHAN RAME. Program tersebut diantaranya adalah kartu perdana Rp 2.000, promo tarif murah telpon dan SMS untuk XL Prabayar, paket internet murah, berbagai konten VAS (Value Added Services) dan XL BlackBerry yang inovatif dan Islami (RBT Ramadhan, Dakwah Ramadhan, BlackBerry Qur'an, SMS Infaq, dan lain-lain, hingga posko mudik dan mudik bareng. Peluncuran Program XL RAMADHAN RAME di area XL Central Region telah berlangsung hari Jumat(31/7) di Cafe Halaman Bandung oleh Vice President XL Central Region Joedi Wisoeda.

Sementara itu General Manager Sales XL Central Region Bambang Parikesit dalam siaran persnya mengatakan, bulan Ramadhan merupakan bulan suci bagi umat Islam, bulan penuh kebaikan dan berkah yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam termasuk pelanggan XL. Momentum Ramadhan juga menjadi kesempatan bagi XL untuk lebih maksimal melayani pelanggan yang membutuhkan sarana telekomunikasi selular saat menjalankan ibadah di bulan suci ini. Untuk itu kami menyediakan berbagai layanan yang akan memberikan manfaat lebih, tidak hanya dari sisi tarif yang semakin murah, namun juga maupun fungsi layanan yang semakin maksimal.

"Mulai 1 Agustus 2009, XL menghadirkan kartu perdana XL Pulsa Isi Rp 2000. Dengan membeli kartu perdana baru tersebut pelanggan akan langsung bisa mendapatkan berbagai keuntungan, antara lain bisa mendapatkan bonus isi ulang, berupa bonus pulsa sebesar Rp 5000 jika melakukan isi ulang pertama Rp 25.000 dan bonus pulsa Rp 15.000 jika isi ulang dengan akumulasi Rp 100.000. Bonus isi ulang ini dapat diperoleh jika pelanggan melakukan isi ulang dalam periode maksimum 45 hari setelah aktivasi," terangnya.

Menurutnya, untuk promo tarif murah nelpon XL Prabayar, pada Ramadhan tahun ini XL akan memberlakukan promo tarif yang spesial sehingga sekarang pelanggan akan lebih cepat mendapatkan tarif nelpon Rp 0,01 sampe puas ke sesama nomor XL. Tarif spesial tersebut adalah Rp 300 (Rp 20/detik untuk 15 detik pertama, jam 00.00–11.00), Rp 900 (Rp 20/detik untuk 45 detik pertama, jam 11.00-17.00) serta Rp 1.800 (Rp 20/detik untuk 90 detik pertama, jam 17.00-24.00). Dan selanjutnya pelanggan akan menikmati tarif Rp 0,01 atau tanpa perlu membayar lagi. Promo ini berlaku mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 September 2009 secara nasional. "Tarif nelpon XL ke sesama XL lebih murah, namun, tarif ini tidak berlaku di daerah Jambi, Bengkulu, Bangka dan Kalimantan," terangnya.

Dia juga mengatakan, selain tarif nelpon, pelanggan XL Prabayar juga masih akan dapat kesempatan mendapatkan promo tarif SMS yang semakin seru. Sebab XL memberikan bonus SMS hingga 900 SMS setiap harinya. Dan Untuk memudahkan pelanggan mengetahui informasi secara lengkap mengenai program XL RAMADHAN RAME, XL akan menerbitkan Ramadhan Book. Selain sebagai panduan untuk mendapatkan berbagai layanan Ramadhan dari XL, pada Ramadhan Book ini pelanggan juga akan menemukan jadwal Imsakiyah. Pelanggan XL bisa mendapatkan buku ini di berbagai outlet XL, termasuk XL Center. (sep)

SK Gubernur Belum Jelas


PENGAMAT Politik lokal, Darius Hutagalung Senin (3/8) mengatakan atas belum jelasnya keputusan SK Gubernur atas pelantikan DPRD baru, sebaiknya pelantikan tersebut dilakukan bulan Oktober mendatang. Pasalnya, keluarnya putusan MA yang membatalkan salah satu pasal terkait perubahan tata cara penghitungan penentuan jumlah kursi merupakan keputusan yang harus di hargai.

"Jadi sebaiknya pelantikan anggota DPRD baru di tunda. Idealnya, yaitu bulan Oktober, atau diundur 90 hari setelah putusan MA final dan putusan ini pun harus ditaati,"kata Darius. Menurutnya, waktu pelantikan bulan Oktober juga dinilai memenuhi rasa keadilan, aman dan tidak terlalu berisiko.

Sebab statement KPU yang menyatakan di cabutnya peraturan KPU oleh MA tidak akan berpengaruh kepada pelantikan di daerah, dikatakannya terbilang masih abstrak. "Artinya, hal ini pun masih perlu dipikirkan. Jangan sampai suatu saat permasalahan ini akan muncul dan menuai permasalahan terutama di bawah,"imbuhnya.

Sehingga tandas darius, ia kembali menegaskan bahwa pelantikan anggota DPRD Purwakarta sebaiknya dilakukan pada bulan oktober mendatang. "jadi tetap saja, DPRD tahun 2004 akan berakhir pada bulan oktober,"harapnya.

Sementara itu berdasarkan agenda DPRD Purwakarta bahwa pelaksanaan pelantikan anggota DPRD baru akan dilakukan tanggal 6 Agustus mendatang. Pasalnya, tanggal itu merupakan batas berakhirnya jabatan anggota DPRD lama periode 2004 - 2009 selama lima tahun.

Hanya saja, hingga saat ini surat Keputusan dari Gubernur Jawa Barat terkait pelantikan itu belum juga diterima. Selain Panitia Musyawarah (Panmus) belum akan menentukan jadwal pelantikan anggota DPRD yang baru. "Jika melihat pelantikan DPRD lama dan jabatannya, tanggal 6 Agustus mendatang merupakan masa berakhirnya. Sehingga tanggal ini juga merupakan pelaksanaan pelantikan DPRD yang baru,"kata Sekretaris DPRD Purwakarta Sachrul Koswara kepada RAKA belum lama ini.

Menurut dia, jika nantinya SK tersebut telah diterima. Selanjutnya, DPRD akan membentuk panmus DPRD.Musyawarah ini pun dilakukan untuk menetapkan tanggal pelaksanaan pelantikan serta membahas tata tertib pelantikan anggota DPRD terpilih. (ton)

Awod: Lantik Anggota Dewan Sesuai Jadwal


PURWAKARTA, RAKA
- Menyusul sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberlakukan tidak surut putusan Mahkamah Agung (MA), DPC PAN Purwakarta meminta KPUD tetap melantik anggota dewan terpilih, sesuai jadwal yang direncanakan pada 6 Agustus mendatang da berakhirnya masa jabatan anggota DPRD sebelumnya. 

Ketua Bapilu DPC PAN Purwakarta sekaligus Anggota Badan Kehormatan DPRD Purwakarta, Awod Abdul Gadir, mengatakan, menyusul sikap KPU tersebut maka KPUD Purwakarta wajib melaksanakan pelantikan anggota dewan sesuai jadwal. Apalagi, kata Awod, SK Gubernur yang selama ini ditunggu-tunggu untuk mensahkan pelantikan sudah datang pada Senin (3/8) kemarin.

"KPUD juga wajib memenuhi sikap KPU, dan dari situ, sehingga plantikan anggota DPRD Purwakarta pun tetap harus dilangsungkan pada tanggal 6 mendatang. Ini pun menyusul SK Gubernur yang sudah tiba di Purwakarta yang diambil DPRD dan Pemda pada hari ini (kemarin, red)," jelas Awod.

Ditambahkannya, dengan datangnya SK Gubernur tersebut, maka tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda pelantikan. Ia mengatakan, mempercepat rapat Panmus adalah hal yang perlu dilangsungkan pada hari besok (hari ini, red). " Ya, besok dewan harus melakukan Panmus dan dewan tidak ada alasan untuk menunda-nunda pelantikan lagi,"cetusnya.

Disoal sikap DPC PAN Purwakarta terhadap sikap KPU terkait tidak berlaku surutnya putusan MA, Ia menerangkan, bila DPC PAN Purwakarta mengaku apresiatif dan menilai positif meskipun tidak dipungkiri bila dalam pernyataan sikap KPU tersebut masih terkendala oleh 'miss hukum' bila dilihat dari kekuatan hukum yang ada.   "Ya, memang bila dilihat kekuatan hukum yang ada antara KPU vs MA ada miss hukum,  Namun bila demi kenyamanan dan keharmonisan bangsa maka kami menyambut positif dan apresiasi terhadap keputusan KPU tersebut sehingga dengan sikap itu pun hal yang tidak diinginkan dipastikan tekanannya tidak terlalu santer," ucap Awod.

Dari hitung-hitungannya, sambung Awod, seandainya keputusan MA diterapkan dipastikan perolehan kursi DPR di Purwakarta hanya dimotori oleh 3 atau 4 partai besar sedangkan pihaknya bisa kehilangan kursi hingga sebagian bahkan seluruhnya karena terbentur oleh raihan BPP Parpol.  "Tentunya partai yang tidak meraih suara BPP bakal merugi secara politis bila putusan MA diterapkan, bahkan bagi kami bisa hilang sampai seluruhnya,"cetusnya.

Lebih lanjut, Awod mengemukakan, setelah pelantikan dilangsungkan diharapkan para anggota dewan terpilih bisa lebih baik lagi dalam menjalankan tugas yang diamanahkan rakyat. ia pun meminta, anggota dewan terpilih bisa lebih kritis dalam menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dan tidak hanya ada dengan predikat D3 "datang, duduk dan duit,"cetusnya.  (rif)

Pedagang Kepung Kantor Bupati Purwakarta, Dalmas Pukul Mundur Ratusan Massa Sampai Pintu Gerbang


PURWAKARTA,RAKA
- Kantor Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi di Jalan Gandanegara, Senin (3/8) akhirnya dikepung ratusan pedagang tradisional Pasar Simpang dan Pasar Rebo. Mereka menagih janji bupati agar pembangunan Pasar Simpang didanai APBD dan menolak dikelola swasta (PT Surya Handa Perkasa).

Ratusan pedagang tersebut menggeruduk kantor bupati dengan mengendarai sepeda motor dan mobil. Sebelum mendatangi kantor bupati mereka sudah terlebih dulu mengontrog Kantor PT SHP di Jalan RE Martadinata. Namun, disana para pedagang tak berhasil menemui Top Direksi PT SHP karena kantor tersebut dalam keadaan sepi penghuni.

Di Kantor Pemkab Purwakarta mereka tak berhasil menemui Bupati Dedi Mulyadi. Meski demikian, belasan perwakilan pedagang diterima Asda 1 Setda Purwakarta bidang pemerintahan, Mulyana E Gunawan dan Kadisperindag Purwakarta, Endang Koswara yang selanjutnya melakukan dialog secara alot berlangsung sekira 1 jam.

Saat belasan perwakilan melakukan negosiasi di Aula Wikara Pemkab Purwakarta, ratusan pedagang tetap mengepung Kantor Bupati Purwakarta. Puluhan petugas keamanan terdiri Dalmas Polres Purwakarta dan Satpol PP Pemkab Purwakarta membarikade gerbang masuk menuju Kantor Bupati. Tak ayal, pengunjuk rasa terhalau hingga sampai pintu gerbang.

Sambil menunggu perwakikan bernegosiasi, pengunjuk rasa memanfaatkan momentum dengan berorasi sambil membentangkan spanduk dan beragam poster berisi hujatan terhadap Bupati Dedi Mulyadi dan PT SHP. "Mana janjimu Bupati?", " Masyarakat pedagang jangan dijadikan sapi perahan," tulis sejumlah spanduk yang diusung para pedagang.

Wakil Ketua Iwapa Pasar Simpang, Jony Jaelani, mengatakan, satu point tuntutan dikabulkan oleh Pemkab Purwakarta yakni pembayaran kios dilokasi Pasar Simpang baru dibicarakan setelah para pedagang menempati kios baru di Kompleks Pasar Simpang. "Baru itu yang dikabulkan. Kita lihat perkembangannya apakah ini akan diingkari lagi atau tidak," tegasnya usai berdialog dihadapan ratusan pedagang Pasar Simpang.

Ditempat yang sama, Ketua Iwapa Kabupaten Purwakarta, H Zaenal Muttaqien, meminta Pemkab Purwakarta membatalkan niatnya merelokasi Pasar Rebo. " Kami siap swadaya apabila Pemkab Purwakarta tidak cukup dana untuk merenovasi Pasar Rebo," tegasnya.

Disebutkan, sikap 520 pedagang exiting Pasar Rebo tetap yakni menolak Relokasi oleh PT SHP, tetapi menerima apabila niat Pemkab Purwakarta hanya merenovasi Pasar Rebo yang telah dihuni sejak puluhan tahun. "Sekalipun harus direnovasi kami menerima bila anggarannya bersumber dari APBD. Tetapi tidak bila didanai swasta," tandasnya. Tak puas, mereka pun kembali berkonvoi meninggalkan Kantor Bupati, dan mendatangi Gedung DPRD Purwakarta di Jalan Ir H Djuanda, Kecamatan Jatiluhur. (rif)

Pedagang Pasar Simpang Purwakarta Tolak Pengusaha Swasta


PURWAKARTA, RAKA - Buntut ketidaksepakatan harga yang ditawarkan PT Surya Handa Perkasa (SHP) kepada para pedagang Pasar Simpang Purwakarta berujung pada kekecewaan pihak IWAPA. Sementara IWAPA Pasar Rebo mengaku tidak pernah ada kaitan dan tidak akan pernah kerjasama dengan perusahaan itu.

Ketua IWAPA Kabupaten Purwakarta H. Zaenal Muttaqin usai pertemuan dengan Pemkab Purwakarta pada unjuk rasa pedagang Simpang dan Pasar Rebo ke Pemkab kemarin mengatakan, selama PT.SHP tidak bisa memenuhi keinginan warga pasar simpang. Maka, IWAPA tidak akan sudi untuk membeli kios yang di tawarkan PT.SHP. "Selama ini kami meminta PT.SHP untuk memberikan harga yang tidak memberatkan pedagang. Tapi, selama ini PT.SHP tidak mau beregeming dengan harga yang selangit, dan jelas itu merugikan para pedagang," ujarnya.

Zaenal berharap, pemkab bisa memahami keinginan para pedagang yang nota bene adalah masyarakat kecil, 3 point yang kami akan jaga, dan kami tidak sudi untuk bekerjasama dengan PT.SHP. "Adalah kewajiban pemkab untuk memahami kedaan masyarakat, masyarakat pedagang merupakan masyarakat Purwakarta yang memiliki peranan penting untuk pembangunan Purwakarta sehingga pemkab Purwakarta harus membantu kesejahteraannya.

Dalam hal ini, pedagang pasar Rebo 3 pernyataan sikap, diantaranya. Pedagang Pasar Rebo menolak menolak rencana pekab Purwakarta untuk merelokasi pasar Rebo, akan menerima renovasi Pasar Rebo dengan sumber dana dari APBD Kabupaten. dan yang terakhir kami siap swadaya apabila pemerintah Kabupaten Purwakarta tidak emiliki cukup dana untuk merenovasi Pasar. Sebagai ketua IWAPA Kabupaten saya meminta pemkab untuk memutuskan kerjasama dengan PT.SHP," ujarnya.

Di tempat yang sama, Salim, koordinator unjuk rasa mengatakan, satu point yang sangat berharga bagi pedagang Pasar Simpang bahwa Pemkab melalui Kepala Assda I Mulyana dan Kadis Disperindag Endang Koswara menyetujui permintaan warga pasar, selama bangunan belum berdiri pedagang tidak perlu mendaftar atau membayar angsuran kios. "Keinginan warga pasar Simpang di Kabulkan, pemkab menyetujui biaya pendaftaran dan angsuran untuk kios bisa di lakukan setelah bangunan  selesai," katanya  (sep)

Pelayanan BPMPTSP Purwakarta Dikeluhkan Sopir


PURWAKARTA, RAKA
- Sulitnya mengurusi perpanjangan SK Trayek Angkutan Kota (angkot) di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Purwakarta. Membuat pengurus Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Purwakarta mengeluhkan pelayanan di instansi pembuatan perijinan satu atap milik pemerintah daerah itu. Bahkan akibatnya, tidak jarang dari para pemilik angkot yang terpaksa memilih untuk tidak mengurusi ijin trayeknya.

Wakil Ketua Organda Purwakarta Asep Yadi Rudian mengatakan tidak adanya toleransi dari pihak BPMTSP memberikan kelonggaran terhadap pengusaha angkot yang tidak melampirkan surat foto copy kepemilikan angkot dalam hal pengurusan perpanjangan ijin trayek, cukup membuat sulit.

Menyusul, banyak para pemilik angkot iyang sebenarnya menjadi pihak kedua, setelah pemilik sebelumnya menjual angkot yang dimilikinya itu. "Yang menjadi kesulitan yaitu, banyak pemilik pertama yang telah pindah dan tinggal jauh dari Purwakarta. Sehingga bagaimana kita harus melampirkan foto copy kepemilikan pertama jika kami sendiri tidak tahu keberadaan mereka,"kata Asep.

Menurutnya, secara ketentuan bahwa memperpanjang trayek sama halnya seperti memperpanjang STNK motor.Dimana pemegang kendaraan harus membawa KTP atau identitas lain pemilik yang tertera dalam STNK. "Kita sebenarnya cukup memaklumi alasan dari BPMTPS.  Tapi disisi lain Kami juga mengahadapi situasi yang cukup dilematis. Artinya, banyaknya pemilik angkot yang sekarang sudah pindah dan sulit untuk menemukannya,"katanya.

Bahkan saat disinggung, terkait pengurusan balik nama kepemilikan angkot atas sahnya kepemilikan angkot. lagi-lagi, hal ini pun kata dia menjadi kendala pengusaha angkot saat ini. Sebab tidak jarang, kondisi perangkotan yang tidak stabil. Membuat para pengusaha angkot mengalami gulung tikar dan menjual mobilnya ke tangan kedua. "Ini pun masalah lain yang kita hadapai. Artinya, jangankan untuk membuat pengurusan baliknama yang jumlahnya sampai jutaan, untuk setoran angkot pun mengalami kesulitan,"tandasnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap pengurusan SK Trayek baru seharusnya dikembalikan ke Dishub Purwakarta yang mengerti betul kondisi perangkotan.  "Dulu, saat proses izin di koordinir Dishub, gampang sekali. Jika tidak ada KTP pemiliknya, Dishub bisa melihat dari data base angkot tersebut. Atau paling tidak, BPMPTSP mencarikan solusinya agar pengusaha tidak dibebankan," ujarnya.

Sementara itu, satu diantara lima pengusaha yang sempat bersitegang dengan pihak BPMPTSP karena pengurusan perpanjangan SK trayek tersebut Ade Sukanda menjelaskan, saat ia mengurus angkotnya, Jum'at (31/7) lalu, prosesnya dipersulit. Ia kesusahan mencari tempat tinggal pemilik pertama karena sudah pindah jauh dari Purwakarta. "Kita ini bukan mau apa-apa, cuma mau bayar pajak. Masa sih bayar pajak aja harus juga dipersulit,"tandas Ade pengusaha angkot asal Desa Campakasari Kecamatan Campaka. (ton)

Warga Gandasari Resah Flu Burung, Ratusan Ayam Mati Mendadak




PURWAKARTA, RAKA - Matinya ratusan ayam secara mendadak yang terjadi di Perumahan Gandasari Desa Cigelam, Kecamatan Babakan Cikao membuat warga setempat khawatir. Pasalnya, kematian itu bisa berdampak muncul virus flu burung, menyusul adanya sejumlah warga yang mulai jatuh sakit akibat di duga ada kaitanya dengan kematian ayam tersebut.

Ketua RT 027/007 desa setempat Trio Adi yang dihubungi, Senin (3/8) membenarkan adanya peristiwa kematian ratusan ayam secara mendadak di wilayahnya. Bahkan kata dia, saat ini banyak warga yang jatuh sakit akibat menderita penyakit demam dan flu. "Kematian ayam secara memndadak benar adanya. Tapi, banyaknya warga yang jatuh sakit, ada kaitannya dengan peristiwa ini saya belum tahu,"kata Trio Adi.

Menurutnya, banyak warganya yang sakit itu, rata-rata terjadi setelah terjadinya kematian ayam secara mendadak di wilayahnya itu. Bahkan pihaknya mengaku cukup khawatir jika peristiwa tersebut menimbulkan virus A1. "Saat ini pun, warga mulai khawatir dengan kejadian itu. Tidak jarang dari mereka langsung melakukan antisipasi dengan membakar ataupun mengubur ayam-ayam tersebut," katanya.

Namun kendati demikian, ia memprediksi kematian ayam secara mendadak diwilayahnya akibat pergantian cuaca saat ini. Hanya saja ia tetap berharap Dinas Petrenakan dan perikanan setemnpat mau melakukan observasi diwilayahnya, guna mengetahui penyebab matinya ratusan ayam diwilayahnya itu. "Saya harap instansi terkait juga mau menanggapi masalah ini. Sebab hingga kemarin, belum ada satu petugas pun yang mau mengecek peristiwa yang terjkadi dikampung ini,"katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan Purwakarta Sri Wuryasturati mengatakan pihaknya berjanji akan melakukan dan mengisntruksikan para bawahananya untuk meneliti kematian ayam yang terjadi di Perumahan Gandasari Desa Cigelam Kecamatan Babakan Cikao. Hanya saja kata dia, belumnya dilakukan penelitian oleh para petugasnya karena tidak ada satupun warga yang melaporkan dari warga setempat. "Kita belum terjun karena belum mendapat laporan baik dari warga maupun petugas PPL,"jelas Sri.(ton)

Tabungan Wadiah Mudarobah Syariah Purwakarta


PURWAKARTA, RAKA
- Nasabah Bank Jabar Syariah Purwakarta dari tahun ketahun terus menunjukan peningkatan yang signifikan. Jumlah nasabah hingga Juni 2009 sudah mencapai 2500 orang. "Dari 2.500 nasabah ini secara mayoritas membuka tabungan mudorobah," ucap Kepala Bank Jabar Syariah Purwakarta Luthfi Nurhakim, seraya menambahkan mayoritas jumlah nasabah secara keseluruhan seban merupakan warga Purwakarta yang membuka rekening tabungan Mudarobah.

Menurutnya, selain tabungan mudarobah, Bank Jabar Syariah Purwakarta juga menyediakan tabungan wadiah. Warga Purwakarta yang membuka rekening tabungan Wadiah, cukup dengan menyimpan uang minimal Rp 50 ribu sedangkan untuk tabungan mudarobah, saldo awalnya minimal Rp 100 ribu.

Luthfi menambahkan, tabungan mudarobah dan tabungan Wadiah memiliki perbedaan, tabungan Wadiah sifatnya tabungan titipan. Sehingga uang nasabah yang disimpan tidak akan bertambah dan tidak berkurang, nasabah juga bisa mengambil uangnya kapan saja. Tetapi nabah pemilih tabungan wadiah akan mendapatkan bonus. "Jika pihak Bank pendapatkan keuntungan, maka, tidak menutup kemungkinan, nasabah tabungan wadiah ini bisa mendapatkan bonus," katanya.

Sedangkan untuk tabungan Mudarobah, nasabah membuat perjanjian dengan pihak Bank semisal dalam perjanjian tertulis pihak nasabah dengan Bank, nasabah berjanji sebelum nilai tabungan Rp 5 juta nasabah tidak akan mengambilnya, maka untuk mengambil tabungan, saldo nasabah tersebut harus mencapai Rp 5 juta seperti yang dikehendaki nasabah. "Kalau nominalnya yang tentukan nasabah sendiri, bisa Rp 500 ribu bisa juga Rp 1 juta," katanya.(sep)

Jual Ganja di Purwakarta Warga Karawang Diciduk


PURWAKARTA,RAKA
- Jajaran kepolisian Purwakarta membekuk pengedar ganja dan ekstasi dan shabu-shabu yang diduga juga sebagai bandar yang kerap beroperasi di kota santri itu. Dari tangan tersangka polisi menyita 8 kg Ganja, 100 butir Pil ekstasi dan dua paket shabu shabu siap edar.

Kedua ersangka adalah HK (25) warga Kampung Krajan Rt 02/03, Desa Pucung, Kecamatan Kota Baru, Karawang dan AR (33), warga Dusun 03 Rt 15/03, Desa Linggajati, Kecamatan Cilimus, Kuningan. Kapolres Purwakarta Ajun Komisaris Besar Hendro Pandowo yang didampingi Kasatnarkoba, Ajun Komisaris Agus Riyadi, mengatakan penangkapan terhadap kedua pelaku itu berdasarkan informasi masyarakat dan penyelidikan jajaran Reskrim Polres Purwakarta.

Menurut Agus Riyadi, kedua pengedar tersebut diindikasikan pemain lama dan profesional. Sebab, lanjut dia, di antara kedua pengedar yang ditangkap tersebut tidak saling mengenal dalam artian semua transaksi di antara keduanya dilakukan lewat telefon dan transfer bank. "Kedua tersangka yang dibekuk itu tidak pernah bertemu, mereka bertransaksi melalui telefon serta transfer antara bank. Buktinya, petugas mengamankan sejumlah telefon seluler serta bukti setoran melalui bank," ujar Ajun Komisaris Agus Riyadi.

Dijelaskannya, pengungkapan kasus itu berawal setelah petugas dari jajaran Narkoba Polres Purwakarta menyamar sebagai seorang pembeli. Dari hasil penyelidikan, petugas kemudian berhasil masuk ke dalam jaringan peredaran narkoba yang dilakukan AR dengan berpura-pura menyamar sebagai pengguna, yang kemudian salah seorang anggota bisa berkomunikasi dengan AR dan membuat janji untuk bertemu di suatu tempat.

Bak gayung bersambut, tersangka AR tanpa menaruh curiga kemudian mengajak bertemu kepada "calon pembelinya" itu yang meminta disediakan satu paket shabu-shabu. Transaksi pun, akhirnya disepakati di sebuah tempat di Kampung Warungkaler, Desa Cibungur, Kecamatan Bungursari, Purwakarta. Saat tersangka AR dengan "calon pembelinya" bertemu, sejumlah anggota unit narkoba mengepung tempat bertransaksi itu. Hingga akhirnya, tersangka AR pun dapat dibekuk petugas.

Selanjutnya, petugas kemudian bersama tersangka menuju rumahnya di Kampung Krajan Rt 02/03, Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Karawang. Dari sebuah lemari yang ada di kamar tersangka, petugas mendapatkan delapan kg ganja kering yang sudah dibungkus dalam beberapa paket besar.Dari pengakuannya, tersangka mengatakan bahwa barang yang ada di rumahnya itu merupakan barang titipan milik HK yang tinggal di Kuningan. Pada Minggu (2/8) malam pun tersangka HK dapat dibekuk petugas di rumahnya di Dusun 03 Rt 15/03, Desa Linggajati, Kecamatan Cilimus, Kuningan.

Ditambahkan Kapolres Purwakarta, tersangka dijerat pasal 82 ayat 1 huruf a jo pasal 78 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 22/1997 tentang narkotika dengan ancaman penjara seumur hidup. Dari tangan kedua tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 8 kg ganja yang terbungkus dalam beberapa paket, dua paket shabu-shabu, 100 butir ekstasi, buku rekening tabungan Bank BCA an AR, kertas slip pengiriman uang, dua buah hp dan dua buah alat timbang. (rif)

Akbar Restui Yuddy Rebut Ketum Golkar

   
JAKARTA
-- Pengaruh politik Akbar Tandjung tampaknya masih sangat diperhitungkan di internal Partai Golkar. Yuddy Chrisnandi menemui mantan Ketum Golkar itu di kediaman Akbar, kawasan Jakarta Selatan, Senin (3/8). Tidak sia-sia, politisi muda yang nekad akan berhadapan dengan Abdurizal Bakrie dan Surya Paloh untuk memperebutkan kursi Ketua Umum (Ketum) Golkar itu pun mengantongi restu Akbar.

Kepada wartawan, Akbar menjelaskan, Yuddy merupakan sosok politisi muda yang sudah kaya pengalaman. Pria asal Sibolga itu berharap, majunya Yuddy di bursa pemilihan Ketum Golkar harus didukung. "Yuddy itu tokoh muda dengan pengalaman cukup.  Dia merasa terpanggil ikut maju dalam pemilihan kepemimpinan Partai Golkar. Silakan maju dengan keyakinan Anda," ujar Akbar.

Namun, Akbar sadar betul bahwa bukan dirinya penentu siapa yang duduk sebagai Ketum Golkar. Meski merestui Yuddy, dia tegaskan bahwa pemilihan tergantung pada keputusan munas, sebagai mekanisme yang sudah disepakati bersama. Akbar menyarankan Yuddy untuk terus menggalang dukungan dari pengurus di daerah. Akbar katakan, siapa pun yang terpilih lewat munas, maka itu pasti merupakan keputusan terbaik.

Akbar menilai, kalangan politisi senior dengan politisi yunior harus bersinergi. Politisi senior diperlukan karena sudah sarat pengalaman sehingga nasehat-nasehatnya dibutuhkan politisi yunior. Sebaliknya, politisi senior juga membutuhkan politis yunior. "Karena kalangan yunior biasanya punya gagasan-gagasan baru, bisa menghadirkan perubahan," ujar Akbar.

Yuddy sendiri menyatakan, bila nantinya terpilih menjadi Ketum Golkar, maka Akbar akan diangkat sebagai salah satu dewan penasehat Golkar. Alternatif lain, Akbar akan dijadikan Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar. Alasannya, Akbar terkenal sebagai sosok yang disiplin. "Dan tugas Dewan Kehormatan itu untuk menegakkan disiplin partai dan juga menjatuhkan sanksi kepada kader partai yang dinilai melenceng dari aturan partai," urai Yuddy. Kedatangan Yuddy didampingi ketua tim kampanyenya, Indra J Piliang, yang juga termasuk kalangan muda di tubuh Golkar. (sam/JPNN) 

NumberOfComments

Ada kesalahan di dalam gadget ini
 
 
 
 
Copyright © Subang Raya
Design by Eko Subang