Jumat, 31 Juli 2009

Pesantren Siapkan Ruang Isolasi di Ruas Jalan Raya Bandung-Subang


SUBANG, RAKA - Menyebarnya penyakit flu massal yang diakibatkan virus HINI di beberapa pesantren, memicu Pondok Pesantren Ass Syifa Al Khoiriyyah, yang terletak di ruas Jalan Raya Bandung-Subang, Desa Tambakmekar, Kecamatan Jalan Cagak, melakukan beberapa langkah antisipasi.

Selain antisipasi internal, pihak pesantren juga memberlakukan langkah antisipasi eksternal. "Antisipasi internal, kita sudah menyiapkan ruangan isolasi yang diperuntukan bagi santri yang diduga terserang flu babi. Kita melakukan kontrol dan pengawasan kepada santri dengan perbandingan satu orang wali asrama mengawasi 15 santri, sehingga akan mudah diketahui kesehatan santri. Tapi, Ahamdulillah, sejauh ini belum ada, (indikasi santri terserang flu Babi)," ungkap Mudir Ma'had Tahfidz Quran Asy Syifa Al Khoiriyyah Muhtar Fatony.

Selain pengawasan internal di lingkungan pesantren, pihak pesantren juga mengantisipasi menularnya virus mematikan tersebut kepada santri dari warga sekitar pesantren. "Untuk antisipasi eksternal, kita membatasi mereka berinteraksi dengan masyarakat luar pesantren," ungkapnya.

Bahkan, pesantren juga menerapkan kebijakan baru terkait kunjungan orang tua santri dan ijin pulang bagi santri. "Dalam satu bulan, orang tua santri hanya diperkenankan menjenguk anaknya hanya satu kali. Dan santri, baru diperkenankan pulang setiap kali selesai ujian," jelas Muhtar. (eko)

Tempat Prostitusi di Dengklok Digerus

SEBUAH alat beko menggerus rumah prostitusi di Cikelor.

RENGASDENGKLOK, RAKA
- Akhirnya, lokasi prostitusi yang dianggap meresahkan warga di Cikelor, Desa Amansari dan Pos Banjir di Desa Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok dibongkar paksa oleh Satpol PP Karawang, Kamis (30/7). Selain dibantu Kodin, Koramil dan anggota Polres Karawang, penertiban ini pun mengerahkan satu alat beko untuk membongkar bangunan permenen.

Hal ini sesuai pernyataan Kepala Satpol PP Kabupaten Karawang H. D. Alamsyah, semua tempat prostitusi di Kabupaten Karawang akan dibongkar tanpa kompromi. Sedangkan, di Cikelor, pembongkaran sempat diwarnai cek cok adu mulut antara warga setempat dengan salah satu pemilik rumah yang selama ini jadi tempat prostitusi. Warga menginginkan rumah itu dibongkar, sedangkan pemiliknya berusaha mempertahankannya. Akhirnya, rumah itu tidak jadi dibongkar setelah seorang anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) setempat menjelaskan bahwa rumah itu bukan tempat prostitusi. Di Cikelor, sedikitnya 11 rumah diratakan.

Usai meratakan 11 rumah di Cikelor, perhatian aparat keamanan ini beralih ke Pos Banjir di Desa Kertasari, beberapa anggota Satpol PP kembali berusaha membongkar rumah yang dianggap meresahkan warga itu. Namun begitu, jauh sebelum penertiban ini dilakukan, Satpol PP Karawang telah memberikan surat eraran terhitung dua kali supaya rumah-rumah yang dianggap dijadikan tempat mesum itu dibongkar. Namun, pemilik rumah itu tetap saja membandel, akhirnya dibongkar paksa.

Bahkan seorang pemilik rumah protitusi di Pos Banjir menakut-nakuti Satpol PP dengan berusaha bunuh diri dengan sebilah pisau supaya petugas tersebut tidak membongkar rumahnya. Namun aparat kepolisian yang berada di lokasi langsung merebut senjata tajam tersebut. Melihat hal itu Kapolsek Rengasdengklok, AKP Muji Harja memberikan penjelasan kepada warga setempat. "Penertiban ini sudah sesuai prosedur, karena sebelumnya diberi peringatan terlebih dulu," jelasnya.

Sementara itu, pemilik rumah minta kepada Satpol PP agar tempatnya tidak di bongkar paksa, mereka berjanji akan membongkar rumahnya sendiri. Namun, petugas tetap tidak bergeming dan meratakan rumah-rumah tersebut. Mengingat tahun lalu permintaan serupa pernah dikatakan pemilik rumah prostitusi, waktu itu setelah Satpol PP meninggalkan tempat itu, genteng yang diturunkan malah dipasang kembali. (spn)

Pelantikan Anggota DPRD Terancam Mundur


KARAWANG, RAKA
– Pelantikan calon anggota DPRD terpilih hasil Pemlu 2009 dimungkinkan mundur dari rencana semula yang telah ditetapkkan, 5 Agustus mendatang. Hal ini menyusul adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan KPU No.15/2009 terkait penghitungan kursi DPRD Kabupaten/Kota.

Namun demikian, hingga kini belum ada pihak yang berani memastikan pengunduran waktu tersebut, termasuk menetapkan rencana awal untuk tidak dirubah. Hanya sampai Kamis (30/7) sore, Sekwan Dadang Rustandar belum menerima salinan Surat Keputusan Gubernur Ahmad Heryawan bagi 50 orang caleg terpilih itu menjadi anggota legislatif.

"Sampai jam ini (pukul 16.00 Wib, saat dikonfirmasi ke ponselnya -red) saya belum menerima salinan SK. Malah staf gubernur sendiri tidak bisa memastikan kapan SK keluar. Daerah lain di provinsi ini sama-sama kebingungan. Kemungkinan saya pulang dulu ke Karawang. Besok (hari ini -red) balik lagi ke Bandung. Itu kondisi terakhir yang saya informasikan," ujar Dadang ketika dihubungi sedang berada di Gedung Sate Bandung, kantor Gubernur Jawa Barat.

Sementara perkembangan di gedung wakil rakyat Karawang, dalam waktu bersamaan, Pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi-fraksi melakukan pertemuan tertutup di ruang Ketua DPRD Endi Warhendi. Mereka membicarakan hasil putusan MA yang telah membatalkan Peraturan KPU No.15/2009

Ketika rehat (istirahat), Endi mengaku masih bingung apa yang harus dilakukan pihaknya paska putusan MA tersebut keluar. "Kita harus menunggu dulu bagaimana keputusan gubernur mengenai pengangkatan calon anggota DPRD terpilih. Berikut bagaimana pula KPU membuat sikap resmi. Kita di sini hanya melaksanakan semua perintah berdasarkan hukum. Hanya mungkin implikasi politiknya yang mesti kita sikapi bersama," ungkap Endi.

Di tempat terpisah, Sekretaris KPUD, Hadis Herdiana, merasa belum pula bisa bicara apa-apa sebelum ada petunjuk lebih lanjut dari KPU Pusat. Sebab persoalan ini (dampak dari putusan MA) bukan bersifat lokal, tapi berlaku secara nasional. Sehingga, menurutnya, pusat menjadi punya peranan dalam menentukan langkah kelanjutannya.

"Secara pribadi, saya hanya punya pertanyaan. Kenapa putusan MA seperti ini tidak dari dulu, sebelum hasil pleno KPU dilakukan? Yang lain-lainnya, sekali lagi saya mohon maaf, sebaiknya kita tunggu petunjuk atau arahan dari KPU Pusat. Hingga hari ini (kemarin -red), petunjuk itu belum sampai ke kita di daerah. Mungkin mereka (KPU Pusat -red) harus menggelar rapat dulu," ujar Hadis.

Bila putusan MA yang membuat kalangan parpol terperangah itu segera dieksekusi, berarti ada beberapa orang calon anggota DPRD hasil Pemilu 2009 yang dinyatakan terpilih oleh KPU tidak bisa dilantik. Yakni, dari parpol yang tidak memperoleh angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Sebaliknya, bagi parpol yang mendapatkan angka BPP, sisa suaranya yang selama ini terbuang malah berubah menjadi kursi di legislatif.

Kemungkinan yang bertambah itu adalah PDI-P, Partai Demokrat, hingga Partai Golkar. "PDI-P bisa menjadi 13 kursi dari sebelumnya hanya 9 kursi. Begitu pun Partai Demokrat. Bahkan Partai Golkar sendiri punya peluang besar menambah 2 kursi lagi menjadi 10 kursi. Angka penambahannya bisa dihitung saja. Di sini parpol yang kemungkinan perolehan kursinya terancam seperti PPP, PBR, PAN, atau ada yang lainnya," ungkap sumber RAKA di lingkungan gedung DPRD. (vins)

Dampak Putusan MA, Parpol Kecil Protes Keras


KARAWANG, RAKA–
Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan KPU No.15/2009 terkait penghitungan kursi DPRD Kabupaten/Kota, mendapat reaksi keras dari beberapa orang calon anggota legislatif terpilih. Mereka menilai, putusan MA tersebut emosional dan melanggar hak-hak rakyat. Bahkan bisa berpotensi menimbulkan persoalan hukum lain.

Seperti dikemukakan caleg terpilih dari PAN, Bambang Maryono. Menurutnya, memang MA itu lembaga hukum. Jelas semua putusan yang diambil harus dihormati semua pihak. Hanya kaitan dengan judicial review hingga lahir putusan membatalkan Peraturan KPU yang telah menetapkan caleg terpilih hasil Pemilu 2009, dianggapnya, terlalu sulit untuk dipahami,
"Bagaimana pun MA adalah lembaga publik. Mestinya semua putusan hukum harus mengacu kepada kepentingan publik.

Tidak malah terkesan memihak orang per orang. Saya yakin putusan hukum kali ini yang dikeluarkan MA cukup menimbulkan interpretasi beragam. Saya khawatir berpotensi menimbulkan persoalan," tegas Bambang yang pada saat Pemilu kemarin mencalonkan diri di dapil Karawang I.

Ia juga menyebut, semestinya putusan MA tidak berlaku menyeluruh. Apalagi ditimpakan ke caleg terpilih untuk duduk di DPRD Kabupaten/Kota. Tapi cukup hanya di tingkat DPR RI. Jika tetap mau dipaksakan, Bambang menandaskan ulang, bisa berdampak luas pada protes yang berkepanjangan. Dan secara hukum pun, menurutnya, dapat menimbulkan preseden buruk.

Mengenai kemungkinan pelantikan caleg terpilih di Karawang diundur, Bambang merasa tidak masalah. Sebab yang menentukan itu tergantung keputusan gubernur. "Soal pelantikan kami diundur atau tidak, tidak terlalu perlu dikomentari. Jika terpaksa harus diundur karena persoalan teknis, no problem. Hanya kalau kami dibatalkan sebagai caleg terpilih, itu yang jadi persoalan. Saya yakin dalam hal ini KPU pasti bijak. Berbeda dengan MA cukup emosional," tandasnya.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua DPC Partai Bintang Reformasi (PBR), Uni Ardiansyah. Hasil perolehan kursi satu-satunya dari parpol yang ia pimpin di Kabupaten Karawang, dipastikannya, tidak mungkin begitu saja dibiarkan lepas kembali. Alasan dia, kursi yang diperoleh kadernya itu berdasarkan hasil pilihan rakyat. Kalau kemudian tiba-tiba ada pihak yang menganulir, menurutnya, sama saja dengan melanggar hak-hak rakyat.

"Putusan MA itu ngaco. Masa suara rakyat yang telah dipercayakan kepada kita begitu mudah dianulir? Makanya kita bersama rekan-rekan asosiasi dewan kabupaten/kota se-Indonesia telah sepakat untuk mengajukan keberatan. Kita protes keras. Dalam satu atau dua hari ini kita akan bertemu semua anggota asosiasi. Hasilnya nanti akan saya sampaikan ke teman-teman pers. Tunggu saja," tegas Uni.

Di tempat lain, Panwaslu melalui ketuanya, Masmuhyi, turut berkomentar. Malah ia mengaku sempat menawarkan diri untuk bertemu langsung Ketua KPUD Emay Ahmad Maehi, kemarin. Maksudnya guna membicarakan langkah-langkah apa yang harus dilakukan keduanya bila putusan MA tersebut benar-benar dilaksanakan. Sayangnya, ia menyebut, hingga kini respon dari ketua KPUD itu belum diperolehnya.

"Saya bisa memakhlumi, mungkin dalam kondisi demikian membuat KPUD ikut bingung. Apalagi kalau saya baca dari hasil kalkulasi perolehan suara di Pemilu 2009, sangat dimungkinkan dampak dari putusan MA yang membatalkan Peraturan KPU No.15/2009 membuat setengahnya dari jumlah caleg terpilih bisa batal menjadi anggota DPRD. Dalam posisi ini, tugas Panwas tetap memonitoring sambil wait and see," ucap Masmuhyi. (vins)

Golkar Sepakat Kursi Pimpinan DPRD Harus Kader Berkualitas


KARAWANG, RAKA
– Partai Golkar sepakat dengan cara pandang Partai Demokrat bahwa kursi unsur pimpinan DPRD periode 2009-2014 harus diisi orang yang memiliki kemampuan. Baik dari sisi pendidikan hingga pengalaman berorganisasi. Karena tantangan Karawang kedepan jauh lebih berat. Kondisi ini membutuhkan pemimpin di lembaga pemerintahan yang makin berkualitas, terukur, dan teruji.

Dikatakan Sekretaris DPD Partai Golkar, Udju Sudjono, untuk mengarah ke pemenuhan kriteria itu, pihaknya sedang melakukan uji kelayakan bagi seluruh calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2009 dari parpolnya. "Kebutuhan SDM yang berkualitas di internal Partai Golkar sudah jadi tuntutan mutlak. Saatnya kami di tubuh Golkar merubah paradigma lama. Kita tidak mungkin terus terpuaskan dengan apa yang telah dihasilkan selama 5 tahun terakhir ini," ungkap Udju.

Oleh karenanya, untuk mengisi kursi pimpinan DPRD, kata Udju, Partai Golkar kini sedang mempersiapkan kader-kader terbaiknya itu yang kini sedang menunggu dilantik menjadi anggota DPRD definitif. Kriteria yang dinyatakan memenuhi syarat, Partai Golkar lebih mengedepankan pendidikan. Minimal sarjana strata 1 yang didukung pengalaman organisasi. Sebab dari 8 orang kadernya itu, ada beberapa orang yang memenuhi persyaratan seperti dikehendaki parpolnya.

"Calon yang disiapkan duduk di kursi pimpinan dari Partai Golkar harus mengikuti tes akademis terlebih dulu. Baik tes tertulis maupun lisan. Di antara penguji nanti langsung Ketua DPD Partai Golkar, Dadang S. Muchtar. Termasuk nanti kita siapkan pula penguji dari Perguruan Tinggi. Apa yang kita lakukan ini merupakan bagian dari komitmen parpol kami bagaimana melakukan perubahan yang terbaik bagi rakyat. Tidak sekedar menempatkan kader yang asal-asalan. Apalagi untuk kursi pimpinan di lembaga legislatif, Golkar berkepentingan pada tuntutan kualitas," tandas Udju.

Secara khusus, Udju juga menjelaskan, hasil tes akademis yang dilakukan parpolnya, bagi caleg terpilih Partai Golkar memperoleh nilai 1, diproyeksikan untuk menempati kursi pimpinan DPRD. Sedangkan yang hanya mampu mendapatkan nilai 2, cukup disiapkan menduduki ketua Fraksi Partai Golkar. Selebihnya, disiapkan pula kesiapan kemampuannya sebagai legislator dengan disebar ke komisi-komisi.

"Sekali lagi, kita hanya memberlakukan persyaratan ketat ini di internal parpol kami sendiri. Kita tidak bicara secara umum. Kalau pun hasil dari kebijakan Golkar ini untuk kepentingan publik alias menyeluruh. Komitmen kita hanyalah bagaimana membangun kesejahteraan rakyat dan melawan korupsi. Komitmen ini dibangun harus dibuktikan keseriusan sejak awal dengan membentuk personil fraksi yang berkualitas. Kalau tidak, kapan lagi? Masalahnya kita harus membangun Karawang. Bukan malah jadi benalu bagi rakyat," tandas Udju.

Sementara itu, mengenai kemungkinan Partai Golkar bisa bertambah jumlah kursi yang diperolehnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan KPU No.15/2009, Udju enggan berkomentar. "Kita tidak mau bicara itu dulu. Lebih baik bagaimana konsentrasi menempa kembali para caleg terpilih dari Partai Golkar untuk memenuhi kebutuhan Karawang kedepan. Soal itu mah tanya yang lain saja," kelitnya. (vins)

Limbah Batubara Dijadikan Urugan Jalan


KARAWANG,RAKA– Ketidaktahuan masyarakat akan dampak negatif yang ditimbulkan limbah batubara membuat warga yang berada di bantaran Sungai Citarum, tepatnya di Dusun Karang Sinom Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur, diam dan bereaksi.Mereka sama sekali tidak melakukan protes ketika sisa pembakaran batubara berkategori limbah B3 itu dijadikan sebagai bahan urugan jalan lingkungan, urugan untuk membangun rumah atau tempat usaha lainnya di sekitar rumah tinggalnya.

Salah seorang ibu rumah tangga, Ny. Ucah (48) warga RT 03/04 Dusun Karang Sinom, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur,  Karawang  ketika ditemui RAKA di rumahnya Kamis (30/7) kemarin mengatakan,limbah batubara yang  dijadikan sebagai bahan urugan jalan lingkungan (jaling) serta lapak untuk mendirikan rumah itu,sudah lama dibiarkan begitu saja. Sehingga, kadang-kadang, debu dari atas tanah 'urugan' itu masuk ke rumah, apalagi lokasi itu sering dijadikan tempat bermain anak-anak sekitar."Saya tahu itu limbah batubara tapi, saya gak tahu kalau itu berbahaya bagi kesehatan," ujarnya polos.

Diakuinya, paska limbah batubura itu dibuang sekitar satu bulan lalu di depan warung/rumahnya, bau tak sedap untuk beberapa hari  menjadi 'santapan' yang tidak bisa dihindarinya. Namun Ucah tak berani untuk mengajukan protes.Maklum, tanah yang dijadikan sebagai lapak bangunan  rumahnya, ternyata bukan miliknya melainkan milik negara(Perum Jasa Tirta II)."Biar juga merasakan bau, kami gak berani protes. Kami disini kan numpang  karena ini tanah pengairan," ujarnya.   

Ketika limbah tersebut diturunkan, jelas Ucah,  baunya sangat menyengat dan membuat tenggorokan sakit. Kendati begitu, Ucah belum dapat memastikan rasa sakit di tenggorokan itu akibat limbah batubara itu. "Kalau  bau yang menyengat hidung setelah limbah itu dibuang disini sih iya, tapi kalau sakit tenggorokan karena limbah ini saya juga gak tahu," jelasnya.

Roni Sahroni, pemilik lapak urugan limbah batubara tak menampik disebut sebagai pemasok limbah tersebut. Pengusaha kayu valet ini mengaku,  mendapatkan limbah tersebut berkat 'jasa' seorang aparat desa(wakil)."Saya membelinya melalui wakil seharga Rp 200.000 per truk dan sudah termasuk ongkos bongkarnya," ujarnya tanpa menyebutkan nama wakil tersebut.

Untuk mengurug lahan kosong yang berada di depan rumah Ny.Ucah itu, kata Roni, dirinya membutuhkan 'tanah' batubara itu sebanyak 6 truk. Bahkan, untuk lapak tempat usahanya sebagian 'tanah urugannya' juga berbahan limbah tersebut."Saya berani menjadikan limbah itu tanah urugan setelah mendapat rekomendasi dari aparat. Soalnya, jalan ini(jaling yang berada di depan tempat usahanya) juga diurug dengan limbah ini. Awalnya sih bau, tapi lama -lama gak lagi," tambahnya.

Saat RAKA memperlihatkan sebuah truk yang sedang membongkar muatan, spontan Roni bereaksi. "Ya, ini truk yang mengangkut limbah itu. Saya bisa memastikannya karena motor yang ada di samping truk ini  motor saya. Bapak bisa dapat foto ini dari mana ya?," selidiknya heran.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup(BPLH) Karawang, Unang Saefudin yang dihubungi wartawan melalui ponselnya terkait aktivitas pembuangan limbah  batubara yang dibuang di sembarang tempat itu mengatakan, pihaknya sudah melakukan teguran dan pelarangan serta meminta aktivitas tersebut untuk dihentikan."Di daerah Ciampel(Desa Mulyasari-red) kami pernah menemukan limbah batubara dijadikan bahan urugan jalan. Kami langsung menghentikan kegiatan itu karena itu berbahaya bagi kesehatan. Selain itu kandungan kimia dari limbah tersebut menyerap ke sumber air dalam tanah. "ujarnya.

Unang juga mengakui jika pihaknya belum pernah mensosialisasikan akan bahaya limbah B3 terhadap masyarakat."Sosialisasi bahaya limbah B3 baru hanya sebatas kepada pengusaha penghasil limbah sedangkan kepada masyarakat belum,"ucapnya. (ops)

Perumnas BTJ Rawan Pencurian Mobil


KARAWANG,RAKA- Untuk ke tujuh kalinya aksi pencurian kendaraan roda empat (mobil) terjadi di lingkungan Perumnas Bumi Telukjambe (BTJ), Kecamatan Telukjambe Timur, Karawang. Peristiwa teranyar menimpa Agus Sudjatmiko (37) Warga Perumnas BTJ  Blok F No.267 RT 07/13 Desa Sukaluyu, Rabu (29/7) dinihari lalu. Satu unit Toyota Avanza warna silver T 1430 N, raib dibawa kabur kawanan maling yang menggunakan senjata api (senpi) jenis pistol.

"Pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) dengan menggunakan senjata api (Senpi) masih cukup rawan di Perumnas BTJ ini.Tercatat, dari bulan Februari- Juli telah terjadi pencurian belasan kendaraan roda dua dan tujuh roda empat," ungkap Hangiman salah seorang anggota Forum Komunikasi Desa (FKD) JALU + RAPI Desa Sukaharja-Sukaluyu, saat ditemui RAKA di kantornya, Kamis (30/7) kemarin.

Maraknya aksi curanmor bersenpi itu praktis membuat warga BTJ cemas dan ekstra waspada. Apalagi, hingga saat ini pihak kepolisian masih belum mampu untuk menangkap pelaku yang tidak segan-segan mengobral peluru itu."Harusnya, polisi merubah sistem yang ada karena, pola pengamanan yang digunakan saat ini ternyata masih lemah," ucapnya.

Memang, sambung Hangiman, setelah aksi pencurian mobil yang terjadi di Blok C pada Maret silam, polisi bersama masyarakat sepakat untuk melakukan antisipasi dengan mempersempit akses keluar masuk kendaraan dengan memasang portal. Ternyata, pemasangan portal masih belum mampu meminimalisir aksi  pencurian tersebut."Pelaku masih dengan mudah menjebol gembok portal dan, kalau pun portal itu dijaga, pelaku masih tetap lolos. Soalnya, si penjaga dibuat tak berkutik saat menghadapi todongan senpi," jelasnya.  

Lemahnya sistem pengamanan ditambah kualitas perampok yang cukup  profesional,timpal Asep Haerudin (39) memudahkan kawanan perampok melakukan aksinya. Bahkan beberapa kali aksi perampokan dilakukan siang hari. "Mereka sudah seperti koboy aja mengobral peluru tanpa ada yang bisa melawan. Jika melawan, saya yakin mereka tidak segan untuk menembak," tandas Asep yang diamini Asep Mulyana (32) anggota FKD lainnya.

Untuk mengantisipasi maraknya  aksi curanmor tersebut, polisi hendaknya menerapkan sistim ring. Artinya, untuk ring satu(wilayah yang sangat rawan curanmor) menempatkan personil yang benar-benar kualifide. Yah, kalau  bisa, imbuhnya, seperti penugasan anggota Densus 88 Anti teror yang khusus melakukan pekerjaan berat dan beresiko tinggi itu."Jika di sekitar Perum BTJ ditempatkan personil yang khusus dan berkualitas, kami yakin aksi-aksi serupa akan sangat jarang terjadi lagi,"cetusnya.

Selain itu, bagi orang yang akan mengontrak di sekitar Perumnas BTJ ini hendaknya diawasi secara ketat terutama menyangkut pekerjaan dan identitas diri orang tersebut.Sehingga dapat diketahui gerak-geriknya. "Warga juga mensinyalir ada orang dalam perumnas yang bermain, karena modus yang dilakukan sama,dan selalu masuk rumah lewat belakang atau dengan cara mencongkel jendela," jelas Asep Mulyana.

Kapolres Karawang AKBP. Rudi Antariksawan mengatakan, saat ini sudah tidak ada lagi curanmor di wilayah tersebut. Dan terakhir terjadi curanmor di wilayah perumnas Telukjambe dan perumahan Karaba terjadi terakhir kali di bulan Juni. "Setelah dilakukan patroli, memasuki bulan Juli aksi curanmor sudah tidak ada," tuturnya.

Rudi menyatakan, pihaknya sudah mengambil langkah-langkah antisipasi diwilayah-wilayah rawan curanmor,dengan memanggil RT/RW, pengembang, untuk menghidupkan kembali keamanan swakarsa dan mengaktifkan kembali siskamling."Jika polisi harus menjaga rumah warga, ya tidak akan cukup. Untuk itu kami ajak masyarakat untuk menjaga lingkungan sendiri dan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengatasi masalah ini," tandasnya. (ops)

Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton Kembali Buka Pasca Ledakan Bom, Sekuriti Tambah Herder, Kamar 1808 Bisa Dipesan


Setelah dihajar bom pada 17 Juli lalu, Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di Mega Kuningan kembali beroperasi kemarin (29/7). Pengamanan superketat diberlakukan di dua hotel tersebut.

RIDLWAN HABIB, JAKARTA

Mata tajam anjing herder itu tak berkedip. Lidahnya menjulur ke luar, liurnya menetes-netes. Bruno, nama anjing tersebut, kini siaga 12 jam setiap hari di depan pintu utama lobi Hotel JW Marriott.

''Nanti sore ganti lagi. Ada anjing lain yang disiapkan,'' ujar Wisnu, salah seorang anggota sekuriti hotel yang dihajar bom teroris 17 Juli lalu itu kepada Jawa Pos kemarin.

Dua anjing tersebut merupakan anggota K-9 (anjing terlatih yang mampu mengendus jejak manusia, bahan peledak, hingga narkoba), unit khusus pengamanan hotel dari PT Wira Sandi, perusahaan jasa pengamanan swasta yang dipercaya mengamankan hotel tersebut. ''Kami menambah anjing agar lebih safe,'' jelasnya.

Humas JW Marriott Ina Ilmiaviatta mengamini ucapan Wisnu itu. ''Mungkin tamu sedikit tidak nyaman. Tapi, kami benar-benar tak ingin ambil risiko,'' kata Ina yang kemarin memandu beberapa wartawan mengikuti tur singkat pembukaan hotel berjaringan internasional tersebut.

Saat memandu, Ina memohon agar wartawan tak mengambil gambar. Alasannya, agar tamu tidak terganggu dan tidak mengganggu penyelidikan polisi yang masih berjalan.

Ya, hingga kemarin, polisi masih melanjutkan penyelidikan terhadap kasus yang membatalkan pertandingan sepak bola antara Manchester United dengan Indonesia All-Stars tersebut. Termasuk di lokasi ledakan.

Karena itu, ground zero di JW Lounge, lobi hotel, ditutup tripleks berkeliling. Untuk menghilangkan kesan kumuh, digantung empat lukisan abstrak di antara tripleks-tripleks tersebut. ''Tolong jangan ke sana,'' ujar Ina melarang.

Dia lantas menuju lift di sebelah kiri meja resepsionis. ''Lift yang sebelah kanan masih dilarang digunakan,'' katanya. Jarak antara dua lift itu sekitar empat meter. Lift yang sebelah kanan itu diduga digunakan sang pengebom untuk turun dari lantai 18 (pelaku diduga keluar dari kamar 1808) ke lobi.

Dari lift, rombongan dibawa ke lantai lima. Di sana ada ruang yang biasa dipesan untuk meeting. ''Kita ngobrol di sini saja ya. Saya belum punya akses dan belum boleh membawa teman-teman ke lantai 18,'' tuturnya.

Ina menjelaskan, operasional rutin hotel JW Marriott resmi dibuka kemarin. ''Tamu-tamu mulai memesan kamar,'' katanya menolak merinci jumlah kamar yang sudah dipesan.

Hanya JW Lounge dan Pub Untitled yang hancur total karena ledakan tidak bisa digunakan. ''Kami akan buka beberapa hari lagi dengan konsep baru,'' tegasnya.

Soal kamar, kata Ina, semua sudah bisa dipesan. Termasuk kamar 1808 yang pernah ditempati pengebom pada 15-17 Juli lalu. Tapi, dia tidak mau mengungkapkan apakah sudah ada yang menempati kamar tersebut atau belum.

Koran ini mengamati, belum banyak tamu yang datang. Di lantai lima siang itu sangat sepi. Hanya ada tiga staf hotel yang menemani Ina. Di Restoran Syailendra, yang tidak terkena ledakan, tiga orang sedang menikmati makan siang. "Baru satu jam, kami yakin besok pasti normal seperti biasa," katanya.

Tadi malam, pukul 23.00 WIB, jumlah penghuni kamar terus meningkat. Meski operasi sudah buka, aroma ketegangan di wajah sekuriti Hotel JW Marriott terasa jelas. Mata mereka lebih tajam terhadap setiap tamu yang datang. Raut muka juga sangat serius. Senyum pun kadang terkesan dipaksakan.

Sekarang tiap tamu JW Marriott melewati tahap pemeriksaan yang ketat. Pertama di depan gerbang. Mobil yang antar-jemput tamu dicek sangat teliti dengan membuka kap mesin. Metal detektor untuk bagian bawah mobil juga digunakan.

Lalu, sebelum masuk lobi, tamu akan masuk pintu detektor. "Please take off your suit (tolong buka jas Anda)," kata seorang sekuriti kepada sepasang pria warga negara asing yang datang. Setelah jas dibuka, sekuriti memeriksa tubuh tamu itu dengan hand detector hingga sepatunya.

Barang bawaan juga diperiksa. Kebetulan, WNA itu membawa komputer jinjing (laptop). "Please turn it on (tolong nyalakan)," kata sekuriti itu. Dengan patuh, tamu itu menyalakan Apple MacBook-nya sampai benar-benar siap beroperasi. Proses pemeriksaan itu berjalan sekitar lima menit. "Ok, thank you," kata sang sekuriti sambil tersenyum.

Jawa Pos juga melihat, ada 12 buah kamera perekam atau CCTV di lobi. Tiga di depan pintu lobi, tiga di bagian atas resepsionis, tiga di atas deretan lift sebelah kiri, dan tiga di atas deretan lift sebelah kanan. Di depan Restoran Syailendra dan JW Lounge, tidak tampak CCTV.

Ina menjelaskan, prosedur pemeriksaan di JW Marriott sejak sebelum pengeboman sebenarnya sudah ketat. "Sekuriti kami terlatih sejak lama. Hanya setelah peledakan itu, kami diminta lebih waspada oleh polisi, " katanya sambil mengajak wartawan menuju Ritz-Carlton. Dia menolak saat jurnalis ingin mencoba lorong penghubung bawah tanah. "Tunnel masih ditutup untuk umum," elak Ina.

Saat ditanya total kerugian JW Marriott, Ina mengaku masih dihitung. "Estimasinya juga tak bisa saya sampaikan. Intinya, kami sudah siap menerima tamu lagi," katanya.

Humas Ritz-Carlton Els Ramadhinta juga menyambut dengan ramah di lobi hotel. Namun, tidak meninjau lokasi Restoran Airlangga yang rusak parah, wartawan dibawa menuju lobi belakang. "Anda lihat dari luar, masih direnovasi, belum bisa digunakan," ujar Els. Dari luar, Restoran Airlangga yang juga dibom pada 17 Juli lalu itu ditutup dengan terpal biru. Beberapa pekerja hilir mudik membawa kaca-kaca untuk mengganti yang pecah.

Menurut Els, tamu Hotel Ritz-Carlton tidak lagi sarapan di Restoran Airlangga. "Kami alihkan sementara ke Premier Café," tuturnya. Sama seperti Ina, Els menolak berapa tamu yang sudah check in di hari pertama kemarin.

Dia juga menjelaskan bahwa Cynthia Florist tidak lagi dipakai sebagai outsourcing florist di Hotel Ritz-Carlton. "Manajemen sudah memutuskan tak memperpanjang kontrak," ujarnya, tapi menolak menyebut penggantinya.

Ibrohim, karyawan Chynthia Florist, kata Els, tidak punya akses ke kamar-kamar hotel. "Tapi, memang florist bisa bekerja di kafe dan restoran. Mereka memang mendapat jatah kontrak di sana," katanya.

Apakah florist bisa memasukkan barang dengan mudah? Els membantah. "Tetap harus diperiksa sekuriti," ujarnya. Meski baru pertama menjadi target ledakan, manajemen Ritz-Carlton juga tidak mau ambil risiko.

Pemeriksaan kendaraan yang hendak parkir di basement lebih serius. Bahkan, sepeda motor yang dikendarai karyawan juga harus turun dan membuka joknya untuk dicek satpam. "Kami berharap tamu dan pelanggan lama tak trauma dan terganggu. Kami yakin ada hikmah di balik musibah," kata Els.

Korban Trauma Berat

Puluhan korban bom Mega Kuningan rata-rata mengalami trauma berat. Itulah hasil terapi psikis yang dilakukan sejumlah psikolog dan psikiater dari Yayasan Pulih, organisasi nirlaba yang juga menangani terapi psikis korban bom JW Marriott enam tahun silam.

Sehari setelah teror bom, terapi itu diberikan kepada sekitar 60 karyawan Hotel JW Marriott dari seluruh divisi. Terapi psikis juga diberikan kepada karyawan hotel yang menderita luka-luka fisik. ''Karena ini teror bom yang kedua, lebih banyak yang mengikuti terapi," ujar Nirmala Ika, psikolog yang mendampingi para korban.

Para korban, lanjutnya, umumnya mengeluh sulit tidur, gemetar, kerap bermimpi buruk, sulit makan, mudah tersinggung, senang menyendiri, menolak melewati tempat kejadian, bahkan tidak ingin keluar rumah. ''Itu gejala umum trauma. Wajar itu terjadi setelah peristiwa yang sangat mengejutkan dan menakutkan," tuturnya.

Untuk membantu para korban menerima kondisi yang dialami, psikolog melakukan sesi konseling personal maupun kelompok selama 6-10 pekan. Dalam sesi itu, biasanya korban di­minta bercerita tentang perasaannya, bukan bercerita tentang pengalaman pahit yang dialaminya. ''Setiap orang punya kemampuan bang­kit dari kondisi buruk. Terapi hanya memotivasi agar masa pemulihan tidak terlalu lama," tuturnya.

Nirmala menuturkan, keberhasilan terapi sangat bergantung pada kemauan para korban menerima kenyataan, bisa dalam hitungan hari, namun bisa berbulan-bulan. ''Kalau trauma berlangsung lebih dari tiga bulan sehingga mengganggu fungsi sosial, mereka butuh penanganan lebih lanjut," katanya.

Selain kepada para korban, terapi konseling dilakukan pada keluarganya. Terapi pada keluarga dilakukan karena para survivor biasanya mengalami perubahan perilaku. "Kalau dulu periang, sekarang mungkin jadi pemurung dan pemarah. Karena itu, keluarga korban harus disadarkan agar tidak menyudutkan korban, tapi membantu," katanya.

Bangkitkan Nasionalisme


Dewasa ini, semangat nasionalisme sudah mulai luntur di kalangan masyarakat. Kecintaan masyarakat terhadap negara sudah mulai berkurang. Ini bisa dilihat dari acuhnya masyarakat terhadap kondisi bangsa saat ini.
Selain itu, kecintaan terhadap produk negara sendiri juga mulai berkurang, masyarakat cenderung menggunakan produk luar. Hal tersebut dikatakan oleh warga Lemahabang, Agil (22), Kamis (30/7) sore.

Menurutnya, beberapa waktu ke depan Indonesia akan merayakan hari kemerdakaannya. Momen tersebut, harus dijadikan sebagai momen introspeksi dan evaluasi untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Mulai dari pemerintahan hingga masyarakat biasa. Kemerdekaan Indonesia sudah sejauh mana dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. "Indonesia sudah puluhan tahun merdeka, namun keadaan ini belum bisa membawa kesejahteraan terhadap rakyatnya," tuturnya.

Dia melanjutkan, dengan adanya introspeksi dan evaluasi tersebut, diharapkan akan membuahkan rumusan-rumusan yang nyata mengenai proses pembangunan bangsa ke depan. Jangan sampai peringatan hari kemerdekaan ini hanya dijadikan acara seremonial belaka. Tanpa ada suatu hal yang dilakukan guna memwujudkan negara yang sejahtera. "Semua pihak harus melakukan introspeksi, apa yang telah kita lakukan untuk bangsa ini," terangnya.

Agil menambahkan, kemerdekaan ini, haruslah diisi oleh hal-hal positif, terutama oleh generasi muda. Karena pada merekalah tongkat estafet kepemimpinan akan diberikan. Jika generasi muda saat ini tidak memanfaatkan kemerdekaan ini dengan baik, niscaya ke depan nasib bangsa ini tidak akan ada kemajuan. "Generasi muda harus terus malakukan belajar dan belajar. Jangan sampai hari-harinya hanya diisi oleh hal-hal yang tidak berguna," tuturnya.

Berbagai kreatifitas, lanjutnya, harus dimiliki oleh setiap generasi muda. Agar mereka memiliki kemampuan dan kemandirian dalam menjalani kehidupan ini. "Saya sangat mendukung upaya anak muda dalam memeriahkan hari kemerdekaan nanti. Ini menunjukan bahwa mereka memiliki kreatifitas dan motivasi untuk terus mencintai negaranya sendiri. Ini harus terus dikembangkan ke arah yang lebih baik," tutupnya. (asy)

Pemerintah Galakan Tanam Jagung


TIRTAMULYA, RAKA
- Setelah memasuki masa panen kedua, pemerintah menyarankan pada petani untuk menanam jagung pada musim tanam palawija kali ini. Hal teresebut merupakan program pemerintah daerah untuk memiliki stok jagung yang memadai.
Hal tersebut dikatakan oleh Kepala UPTD Pertanian dan Kehutanan Tirtamulya Ade AH Zulkarnaen saat ditemui RAKA, Kamis (30/7) siang, di kantornya saat melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang tanaman jagung.

Menurutnya, jagung saat ini merupakan bahan makanan yang dibutuhakan. Untuk itu, pemerintah memberikan program penanaman jagung. Respon petani, menurutnya, cukup bagus dalam program ini, mereka antusias mengikuti program ini. Untuk menghasilkan kualitas jagung yang baik, pihaknya memberikan sosialisasi dan penyuluhan terhadap para petani yang ada di Tirtamulya. Agar petani memahami tentang cara menanam jagung sehingga jagung yang dihasilkan bisa berkualitas. "Selain memberikan penyuluhan, kami juga memberikan benih jagung pada petani. Jenis benih yang diberikan, merupakan jenis jagung hybrida," paparnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, produksi jagung di Tirtamulya, bisa mencapai 8 ton per hektar. Tapi dalam menjalankan program ini, dia bukannya tidak memiliki kendala. Dia mengatakan, kendala yang selama ini dialaminya terkait kendala benih. Dalam melaksanakan program ini, pemerintah memberikan benih jagung gratis pada masyarakat. "Ketersediaan benih saat ini belum semuanya mencukupi, sehingga belum semua petani mendapatkan benih jagung dari kami. Karena stok yang dimiliki tidak mencukupi," ungkapnya.

Ditemui ditempat yang sama, Kabid Bina Usaha Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang Ir Rusmawi mengatakan, prospek jagung cukup bagus untuk terus dikembangkan di Karawang. Pasalnya, kebutuhan jagung masih didatangkan dari luar daerah, bahkan ada yang impor. Peluang usaha sangat terbuka bagi tanaman jagung. Program tanaman jagung ini, lebih diprioritaskan pada daerah golongan air satu dan dua. Karena daerah-daerah tersebut mudah untuk mengakses air. "Tirtamulya merupakan salah satu daerah untuk dikembangkannya penanaman jagung," paparnya.

Dia menjelaskan, dalam menjalankan program ini, ada beberapa kendala yang dapat menghambat pelaksanaan program penanaman jagung. Salah satu kendala yang dialaminya, berupa tidak barengnya masa panen padi di tiap-tiap daerah. Seharusnya, pada akhir Juli sekarang, jagung sudah mulai ditanam. Tapi kenyataannya, masih ada petani yang belum memanen hasil padinya. "Keterlambatan masa panen juga bisa disebabkan karena hama yang menyerang petani, sehingga menghambat pertumbuhan padi. Tapi walaupun demikian tidak menjadi kendala yang berarti bagi pelaksanaan program penanaman jagung ini," ungkapnya.

Sementara itu, petani menyambut baik adanya program penanaman jagung dan diberikan benih jagung gratis oleh pemerintah. Salah seorang petani asal Desa Cipondoh, Kecamatan Tirtamulya, Wakil Dain mengatakan, dia menyambut baik upaya pemerintah untuk melakukan swasembada jagung di Karawang. Terlebih pemerintah memberikan benih jagung gratis bagi petani.

Tapi dia juga mengharapkan adanya bantuan obat pemberantas rumput bagi petani. Pasalnya, saat ini rumput menjadi penghambat petani dalam menanam jagung. Jika diberantas dengan cara manual dengan menggunakan perkakas, rumput tidak mati hingga ke akar-akarnya, sehingga selalu tumbuh lagi. "Rumput selalu tumbuh di bawah tanaman jagung. Sehingga kalau kami memberikan pupuk, bukannya jagung yang subur, malah rumputnya. Kami berharap ada bantuan obat pemberantas rumput," harapnya. (asy)

Hidung Aisyah Terus Membengkak, Penyakitnya Belum Diketahui


LEMAHABANG WADAS, RAKA
- Aisyah, balita asal Kampung Langseb, Desa Pulojaya, Kecamatan Lemahabang Wadas, bernasib malang. Kini bocah berusia 8 bulan tersebut menderita penyakit yang tidak biasa. Hidungnya membengkat dan dipenuhi benjolan kecil berwarna merah.

Penyakit tersebut, harus dirasakannya sejak dia masih berusia dua bulan. Putri pasangan Oting (33) dan Oom (30) ini pun telah telah dibawa orang tuanya ke Puskesmas Lemahabang dan RSUD Karawang. Namun, hingga kini penyakitnya tersebut belum bisa disembuhkan lantaran baik pihak puskesmas maupun RSUD Karawang tidak memberikan obat. Bahkan, orang tua Aisyah belum mengetahui jenis penyakit anaknya lantaran dokter di RSUD tidak membertiahu jenis penyakit tersebut dan hanya menyarankan agar melihat perkembangan bocah malang itu.

Menurut orang tua Aisyah, Oom (30), saat ditemui RAKA, Kamis (30/7) siang, di rumahnya mengatakan, mulanya penyakit yang diderita anaknya tersebut hanya berupa bentik kecil biasa yang berwarna merah. Namun semakin lama, bintik merah tersebut terus membesar hingga seperti sekarang ini. Waktu pertama kali penyakitnya menyerang, anaknya sempat meringis kesakitan, namun setelah semakin membesar, anaknya tersebut tidak mengalami kesakitan. "Pembengkakan tersebut tidak keras malah lunak, semakin lama semakin besar saja," tuturnya.

Lebih lanjut Oom menuturkan, karena khawatir atas penyakit yang diderita anaknya tersebut, dia sempat membawa anaknya ke Puskesmas Lemahabang. Pihak pusksemas pun menyarankan agar anaknya tersebut dibawa ke RSUD Karawang. Dia pun mengikuti saran dari dokter puskesmas tersebut. Namun yang disesalkannya, setelah anaknya dibawa ke RSUD Karawang. Pihaknya tidak diberitahu mengenai penyakit yang dialami anaknya. "Pihak rumah sakit tidak memberikan penjelasan mengenai penyakit yang diderita anak saya ini. Mereka malah menyarankan untuk membawanya pulang dan melihat perkembangan penyakitnya. Saya juga tidak diberi obat untuk anak saya," papar ibu rumah tangga ini.

Oom menambahkan, pihak RSUD juga mengatakan bahwa Aisyah belum bisa dioperasi dan anaknya baru bisa dioperasi setelah dia menginjak usia 5 tahun. Dia pun merasa tidak puas dengan jawaban dari pihak RSUD tersebut karena takut semakin lama semakin membesar. Dia menjelaskan, walaupun anaknya tersebut mengalami penyakit pembengkakan di hidung, namun dia melihat anaknya tersebut tidak kesulitan untuk bernafas. Bahkan tidak terlihat kesakitan. "Berat badannya pun cukup normal, 78 kg. Saya belum merasa tenang karena anak saya belum sembuh penyakitnya," jelasnya.

Saat ia kembali ke puskesmas untuk berobat anaknya lantaran demamm kemarin lusa, Oom kembali disarankan oleh pihak puskesmas untuk kembali memeriksakan keadaan anaknya tersebut ke RSUD Karawang. Namun, dia mengeluhkan keterbatasan anggaran untuk pergi ke RSUD. Dia mengemukakan, tidak memiliki cukup dana untuk pergi ke RSUD. Suaminya hanya sebagai buruh tani, tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk melakukan pengobatan yang intensif untuk anaknya tersebut. "Saya berharap ada bantuan dari masyarakat maupun pemerintah untuk melakukan pengobatan anak saya. Saya ingin anak saya segera sembuh dan mendapatkan perawatan yang rutin," harapnya.

Ia juga mengeluhkan kepedulian aparat setempat yang dirasanya kurang perhatian. "Waktu saya mau ke rumah sakit (RSUD) juga yang ngurus-ngurus bukan pegawai dari desa ini, tapi wakil dari desa sebelah. Mungkin karena saya orang miskin," keluhnya. (asy)

Butuh Suntikan Modal


KOTABARU, RAKA
- Masyarakat Kampung Cariu Karajan, Desa Wancimekar, Kecamatan Kotabaru, yang membuka usaha industri rumah tangga dengan memproduksi keset, mengalami keluhan modal. Modal yang dipergunakannya saat ini masih minim sehingga hasil produksinya belum maksimal.

Menurut salah seorang perajin keset, Sawi (35), saat ditemui di rumahnya, Kamis (30/7), menuturkan, usaha yang dijalaninya saat ini masih menggunakan modal sendiri yang terbatas. Dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mencari bantuan modal dari pihak swasta maupun negeri.

Padahal, saat ini dia sangat membutuhkan modal tersebut untuk mengembangkan usaha yang dijalaninya. Dulu, katanya, sempat ada yang menjanjikan bantuan modal padanya, tapi hingga saat ini bantuan tersebut belum ada kejelasan. "Dulu pernah ada yang datang untuk memberikan modal dan meninjau langsung usaha yang kami jalani saat ini. Tapi hingga saat ini sudah hampir dua minggu, kejelasan bantuan tersebut belum ada. Padahal saya sangat mengharapkannya," tuturnya.

Keuntungan yang didapat dari membuat kerajinan keset, lanjutnya cukup menguntungkan. Jika ada modal yang cukup, dia ingin mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Menurutnya, kebanyakan ibu rumah tangga di Cariu membuka usaha kerajinan keset. Hal ini dilakukannya untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarganya.

Untuk itu, dirinya sangat mengharapkan adanya bantuan modal, baik dari pemerintah maupun swasta. "Hasil dari memproduksi keset lumayan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Suami saya hanya sebagai seorang pedagang. Saya berharap ada bantuan dari pemerintah maupun swasta untuk mengembangkan usaha saya ini," tutupnya.

Senada dengan Sawi, perajin keset lainnya, Idah (40) menambahkan, suntikan dana segar sangat diharapkan sekali oleh pengrajin keset di desanya. Saat ini, dia bisa memproduksi keset dalam sehari sebanyak 2 kodi. Dalam satu kodi dengan jumlah 20 buah keset. Pemasaran keset hasil produksinya pun bukan hanya dipasarkan di Karawang, melainkan sudah sering dipasarkan ke Bekasi dan Jakarta. "Melihat pemasaran keset yang kami buat, pemasarannya sudah cukup jauh hingga ke luar Karawang. Hal ini menunjukan usaha yang saya jalankan cukup prospektif. Saya berharap ada tambahan modal untuk mengembangkan usaha yang saya jalani saat ini," terangnya.

Harga keset yang diproduksinya, jelasnya mencapai harga Rp 28 ribu per kodi. Harga tersebut dia jual kepada pengecer yang datang ke rumahnya. Tapi dia mengeluhkan jika keset tersebut di jual kepada bandar. Pasalnya, harga beli dari bandar sangat murah, sehingga penghasilan yang didapatnya pun menjadi sedikit. Jika tidak terpepet, ia jarang menjual keset pada bandar karena harganya yang murah. "Dalam 50 kuintal keset, saya bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp 500 ribu. Hal ini cukup untuk membayar gaji kuli keset dan untuk kebutuhan lainnya. Usaha ini bagus untuk terus dijalankan, apalagi jika ada bantuan modal untuk terus mengembangkan usaha ini," harapnya. (asy)

Sulit Ekspor Beras


Indonesia
dinilai sulit menjadi negara pengekspor beras. Pasalnya, stok cadangan beras yang ada sulit memungkinkan Indonesia menjadi negara pengekspor beras.

"Sulit sekali untuk punya surplus cadangan sebesar itu. Untuk dalam negeri saja kita masih kelimpungan," kata Pengamat Pertanian Bustanul Arifin, Kamis (30/7).

Seperti diketahui, fenomena El Nino pada 2010 diperkirakan akan menyebabkan negara-negara produsen beras seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, India, dan Pakistan fokus pada pemenuhan kebutuhan dalam negerinya. Akibatnya, Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) PBB memperkirakan Afrika akan mengalami defisit pasokan beras 9,6 juta-10 juta ton pada tahun depan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pangan, Franciscus Welirang melihat melihat kondisi ini sebagai peluang bagi Indonesia untuk melakukan ekspor ke negara-negara Afrika, asal Indonesia dapat mempertahankan cadangan beras di kisaran 10 juta ton.

Namun, Bustanul menilai peluang Indonesia untuk menggarap pasar ekspor beras ke negara-negara Afrika sangat kecil. Menurut dia, sangat sulit bagi Indonesia untuk memiliki cadangan beras hingga mencapai jumlah tersebut.

Saat ini, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog yang ada di gudang milik pemerintah, kata dia, baru mencapai 500 ribu ton. Bulog juga mengelola stok beras untuk program beras bagi rakyat miskin (Raskin) yang stok akhir untuk tahun ini diupayakan 1,5 juta ton. "Bulog tidak pernah menyimpan lebih dari 2-3 juta ton di dalam gudangnya," kata dia.

Oleh karena itu, lanjut Bustanul, dirinya pesimis Indonesia mampu mengisi pasar ekspor beras ke Afrika tahun depan. "Paling kalau mau ekspor hanya bisa sekitar 100-200 ribu ton. Kalau mau dipakskan, maksimal paling 500 ribu ton," ujarnya. (mi)

Minat Sekolah Membludak


KUTAWALUYA, RAKA - Fungsi sekolah terlihat cukup  sederhana, yakni memproses atau mendidik murid dari tidak tahu menjadi tahu, lalu membuat murid yang sudah tahu menjadi pintar. Hasilnya dengan memperlengkapi murid dengan kepintaran tentu akan membuat murid menjadi terampil. Namun pandangan sederhana itu, sulit untuk bisa dijalankan pada pelaksanaannya.

Sebagai contoh, pada pandangan pihak sekolah dalam hal menerima siswa baru. Karena membludaknya peminat untuk bersekolah di sekolah negeri. Sedangkan pihak sekolah negeri terbentur kapasitas gedung atau ruangan kelas maka diadakan test, sehingga banyak masyarakat yang berfikiran sulitnya untuk bersekolah dengan status negeri.

Hal itu, menjadi alasan utama kenapa banyak anak yang tidak lulus persyaratan  dari sekian banyak anak bangsa yang tahun ini ingin memperoleh kepastian melanjutkan pendidikan disekolah negeri, seperti yang terjadi pada salah seorang anak bangsa Dusun Dukuh Desa Kutakarya RT 03/01 Kecamatan Kutawaluya, Saepudin (16) Kepada RAKA, Kamis (30/7). Dia menyampaikan alasan dirinya tidak meneruskan adalah tidak memenuhi syarat seperti apa yang telah ditentukan dalam Petunjuk pelaksanaa maupun petunjuk teknis, baik itu NEM maupun hasil test seleksi masuk pada sekolah yang baru.

"Saya berharap masuk negeri karena memikirkan biaya, mungkin akan lebih ringan. Sedangkan saya tidak cukup mampu untuk masuk di sekolah berbasis swasta. Maka dari itu, lebih baik saya tunggu tahun depan."Ungkap Saepudin ditemui RAKA dikediaman.

Melihat dari itu, Maka kerap tejadi perbincangan dikalangan Masyarakat. Bahwa antara fungsi sekolah dengan penerapan sistem dan program kategori Sekolah Standar Nasinal (SSN) dan Sekolah Berstandar Internasinal (SBI) secara tidak langsung merupakan "gejala dikotomi sosial" pada anak-anak yang seharusnya masih perlu beradaptasi dalam banyak hal. Gejala ini muncul seiring dengan munculnya pertanyaan kemanakah anak-anak seperti Saepudin ini berikut yang lain, diajarkan dan siapakah yang akan menerima mereka untuk mengajarkan terkait faktor itu.

Padahal, ini terlihat memantul dengan Sistem Pendidikan Nasional sebagai mana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 5 "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan." begitu bunyinya. Kalau gejala ini kemudian menjadi suatu realitas maka, berarti "hipotesa" sederhananya adalah sekolah negeri yang ada di kota ini hanya mampu dan mau memproses anak didik yang sudah tahu, sudah pintar dan sudah terampil, karena mereka yang sudah pintarlah yang bisa menikmati pendidikan di sekolah negeri.

Sedangkan mereka yang bisa menikmati fasilatas lebih dari sekolah-sekolah swasta hanya untuk orang kaya. Sama halnya juga dengan artinya, bahwa pemerintah hanya melihat kualitas pendidikan anak dari orang per orang tanpa melihat secara kolektif dengan keberadaan anak yang ada di belakang sana, yang sesungguhnya membutuhkan sentuhan proses belajar mengajar guna mencapai kualitas pendidikan yang kolektif dan komprehensif dan itulah yang menjadi harapan setiap anak negeri di kota ini.

Maka jika menimbang hal itu, kebahagiaan anak bangsa yang  tidak cukup mampu dan pintar, masih menjadi tanda tanya besar, untuk bisa melanjutkan sekolah pada setiap tahun ajaran . Walau sesungguhnya negara telah menjamin Hak anak dalam memperoleh pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undan-undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; Pasal 9 ayat (1)."Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai."bunyinya. (get)

Sarana Olahraga Masih Minim


PEDES, RAKA -
Kalangan remaja di wilayah Kecamatan Pedes, tidak sedikit yang  bercita cita ingin menjadi tenaga kerja sebagai salah seorang pemain Sepak bola Frofesional di liga Super. Ironisnya,  para remaja itu minim dukungan kalangan pemerintahan Kecamatan maupun Desa yang betugas mengembangkan potensi dalam cabang olahraga yang digemarinya itu.

Padahal, salah satu persyaratan jika ingin menjadikan cabang itu sebagai sumber penghasilan. Sangat penting untuk melakukan pelatihan untuk mendemonsrasikan cara cara (skill) yang terdapat dalam potensi masing masing remaja itu, untuk bisa menjadi pemain bola yang frofesional dipentas sesungguhnya. Namun, sarana pelatihan yang dibutuhkan itu. kini tidak bisa kembali digunakan. Hingga para remaja membuat lapangan sendiri dari lahan sawah yang sedang panen.

"Bermain bola, teringat waktu dulu saya di kampung, Saya dan kawan-kawan harus menunggu panen padi di sawah tiba, kalau tidak kami tak ada lapangan untuk bermain bola,"kata Budi (29) salah seorang remaja, merangkap pegawai pos Indonesia, kepada RAKA, Kamis (30/7)  via telfnya ketika sedang di kabupaten karawang.

Kami heran desa kami tak ada tanah kosong, kalau adapun pasti di tumbuhi pohon kelapa atau pohon pinang, belum lagi pohon-pohon kecil lainnya. Selama ini biasanya kami bermain di lapangan Sepak Bola yang berada di belakang kantor kecamatan. Akan tetapi kondisinya sekarang sama saja seperti sawah yang sedang musim panen."Jadi sama saja mau disawah atau dilapangan itu." ungkapnya.

Saat musim panen tiba, Kata Budi, ia dan kawan-kawan langsung turun lapangan memantau petak sawah yang enak di jadikan lapangan sepakbola. Setelah mantap kami pun menyiapkan pasukan lengkap dengan arit, untuk memotong habis sisa tanaman sampai ke akar-akarnya. Untuk tiang  dan mistar gawang kami ambil alternatif membuatnya pakai batang pohon bambu."untuk bola kami mengumpulkan 5000 rupiah perorang, ada juga yang menyumbang 2000-3000, maklum sebagian remaja ada yang harus mengemis pada orang tua dulu."jelasnya.

Remaja Pedes Lainnya, Cidi (27). yang berfrofesi sebagai pemain carteran sejumlah club jika ada kompetisi Tarkam (antar Kampung) hingga tingkat kabupaten. Setiap sorenya, dia mengisi waktu kosong usai  bekerja dengan permainan itu selain untuk melatih kemampuan."Kami berhenti sebelum azan maghrib berkumandang, biasanya saya selalu membawa pulang bukit-bukit kecil di kaki kanan saya, akibat benturan sama kaki-kaki kawan. Lanjunya, Kalau hujan turun deras otomatis lapangan kami tergenang air, terpaksa kami harus menunggu 1-2 minggu sampai lapangan kering kembali."terangnya.

Remaja yang sudah pernah menimba pendidikan di Persika itu, mengungkapkan bahwa Lapangan sepak bola yang terbuat dari dua buah petak sawah itu, kondisinya sudah hampir mirip bagaikan pinang dibelah dua, dengan lapangan kecamatan Kami. Jadi belakang ini kami berpikir dua kali jika memilih mencari rezeki dari sepak bola."unngkapnya. (get)

Pengobatan Tradisional Gratis.


PEDES, RAKA
- Kendati biaya pengobatan secara Medis telah digratiskan oleh pemerintah. Namun tidak membuat cara pengobatan tradisional kehilangan peminat. Seperti yang terjadi pada pagelaran pengobatan tradisional yang berada di daerah Dusun Rangdu 1 Desa Rangdu mulya, Kecamatan Pedes. Pasalnya, pengobatan ini bisa mengalahkan pengobatan secara Medis.

Pantauan RAKA, Sebanyak lebih dari 80 orang yang berasal dari berbagai Dearah, menyerbu pengobatan tradisional yang digelar dilapangan volli. Rencananya Pengobatan Tradisional ini akan berjalan selama 20 hari, hari ini sudah hari yang kelima semenjak awal digelarnya pengobatan ini. Pengobatan Gratis yang hanya ditutupi tenda itu, dijalankan oleh Ustad dari kota klaten, wilayah Jawa Tengah. Ust. Muhammad Parjianto, dengan metode pengobatan memandikan bagian organ tubuh yang sedang terserang penyakit, mengunakan sarana air yang telah bacakan beberapa ayat do'a penyembuh.

Mereka yang berkerumun mulai dari sejak siang hingga sore hari, didominasi masyarat kurang mampu yang memiliki penyakit tidak dapat disembuhkan melalui pengobatan medis. Salah seorang diantaranya, Kusma (45) warga Dusun Bayur, Desa panyung Sari Kecamatan Pedes. Dia yang telah mengalami penyakit strok yang sudah dideritanya selama kurang lebih 3 tahun dan mengakibatkan kelumpuhan pada sepasang kakinya, hingga membuat dirinya tidak bisa untuk bekerja. Namun setelah mendapatkan sentuhan dari sang Ustad yang berasal dari pondok pesantren wali songgo itu, dirinya bisa merasakan kembali berjalan dengan menggunaklan kedua kakinya.

" Akhirnya saya bisa kembali bekerja untuk menafkahi keluarga. Maka dari itu, saya sangat berterima kasih kepada Ustad itu, karena dengan bantuannya saya bisa sembuh."terang Kusma kepada RAKA, Kamis (30/7) ditemui dilokasi pengobatan.
Dia sangat mendukung dengan adanya pengobatan tradisonal ini. Terlebih, kata Dia, dirinya tidak membayar seperserpun. karena jika membayar maka hasil pengobatan yang dialaminya bisa kembali kumat." Ini berdasarkan keterangan yang diberikan sang ustad pada siapapun pasiennya."jelasnya.

Ketika di singgung kenapa dirinya tidak menjalani perawatan secara Medis. Dia mengaku pernah menjalani secara medis ketika awal pertama kali ia terkena serangan penyakit strok." Saat di obati di rumah sakit sekitar 2 tahun lalu. Saya hanya bisa mengalami kesembuhan sekitar 50 persen. Namun alhamdulilah puji syukur, sekarang saya bisa sembuh seratus persen."Terangnya. 

Ketua RT 01/01, Endon (55) beserta Linmas, Daim (39) yang turut mengawasi jalannya pengobatan menjelaskan, bahwa sudah banyak masyarakat telah disembuhkan selama lima hari ini, sekitar 3 orang setiap harinya. Mulai dari yang lumpuh, strok, kencing manis dan penyakit berat lainnya, yang cocok dengan pengobatan ini telah kembali pulih. Namun ia tidak menampik, bahwa dia turut khawatir jika tiba tiba terjadi sesuatu yang tidak diharapkan terjadi."seperti kematian.

sebab tidak menutup kemungkinan bakal terjadi karena rata rata penyakit yang ingin disembuhkan penyakit terbilang kritis. Maka saya juga mengharapkan ada pengawasan dari Dinas terkait untuk mengawal jalannya Pengobatan Non Medis ini."tegasnya. Sembari membenarkan jika pengobatan ini tanpa ada pungutan biaya, karena kemungkinan pengobatan ini sedang tahap percobaan. (get)

SPEC Berikan Reward Bagi Siswa Berprestasi


KARAWANG, RAKA
- Lembaga pendidikan Bahasa Inggris SPEC (Simpel dan Cepat) Karawang memberi reward bagi pesertanya yang memiliki nilai raport pelajaran Bahasa Inggris terbaik di sekolah. Ini dilakukan untuk memberi semangat pada peserta SPEC sekaligus membuktika bahwa les Bahasa Inggris di SPEC mampu mensuport peserta lebih semangat belajar, juga untuk mengajak siswa lainnya belajar di SPEC.

Hal itu dijelaskan Pimpinan SPEC Karawang, Hari Pratignyo kepada RAKA, Kamis (30/7) siang. Bagi siswa yang memiliki nilai raport Bahasa Inggris 80-90 mendapatkan reward uang cash Rp 75 ribu, nilai 90-99 mendapatkan reward Rp 100 ribu, nilai 100 mendapatkan reward Rp 125 ribu dan bagi siswa yang memiliki nilai dibawah 70 dijamin gratis mengulang lagi les Bahasa Inggris di SPEC, tapi sebelumnya peserta ini harus memiliki absensi 85 persen. Dan reward ini hanya bagi pelajar SD, SMP dan SMA yang belajar di SPEC. "Program reward ini akan terus dilanjutkan dan hanya berlaku bagi peserta yang belajar di SPEC," ucapnya.

Kata Hari, terhitung ratusan peserta SPEC yang berhasil mendapat reward, tiap kelasnya hampir 80 persen yang mendapatkan reward. Peserta SPEC yang memiliki nilai baik wajib melampirkan foto copi raport sekolah untuk mendapatkan reward uang cash itu. Diakuinya, pada tahun ajaran baru sekarang jumlah pendaftar peserta SPEC membludak, sehingga SPEC keteter guru pengajar dan harus mendatangkan guru Bahasa Inggris tambahan dari SPEC Pusat di Magelang. Dengan banyaknya jumlah peserta, kata Hari, SPEC kekurangan satu ruang kelas yang rencananya akan segera dibangun. Alamat SPEC di Jalan Mangga No. 1, Guro I, Depan Pemda Karawang, telepon (0267) 403233.

SPEC pertama didirikan oleh seorang pemandu wisata di Borobudur bernama Hani Sutrisno pada tahun 1998 lalu, kemudian SPEC menyebar hampir di seluruh kota besar, ini karena SPEC telah teruji kelulusannya. Pada tahun 2008, SPEC dibuka di Karawang dan hingga kini telah meluluskan ribuan peserta dari SD, SMP, SMA dan umum hingga pejabat pemerintahan Kabupaten Karawang. Kata Hari, ada perbedaan kursus Bahasa Inggris di SPEC dan tempat lain, yaitu metodenya. Di SPEC, peserta lebih awal diperkenalkan vocabulary, kemudian grammer. Dengan begitu, perkembangan peserta akan secara sendirinya mampu menyususn kosa kata.

Bulan lalu, SPEC sudah melaksanakan training guru Bahasa Inggris SMP dan SMA se-Kabupaten Karawang. Dengan demikian, tak aneh jika Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris ciptaan seorang pemandu wisata ini memperoleh beberapa penghargaan termasuk prestasi luar biasa dari GURI (Gudang Recor Indonesia). Dan rencananya program baru SPEC yaitu english by phone, yaitu kursus Bahasa Inggris hanya dengan menggnakan ponsel, jadi siswa tidak perlu datang ke SPEC, sedangkan ponselnya khusus dari SPEC.

"Ini baru rencana, jadi hanya nomor ponsel peserta kita yang bisa kursus Bahasa Inggris by phone," paparnya.
Selain Bahasa Inggris, SPEC telah membuka kursus baca-tulis dengan metode fonetis bernama Fonem, yaitu cara mudah membaca untuk anak usai 3-8 tahun. Hanya dengan 8 kali pertemuan, SPEC menjamin anak-anak bisa baca6-tulis dengan cepat.

Waktu les yang ditetapkan yaitu seminggu dua kali pertemuan, waktu setiap pertemuannya yaitu satu jam. Orang tua anak bisa memilih hari les yang diinginkan Senin sampai Sabtu, pukul 08.00-16.00 WIB. Waktu belajar selama 6 bulan yang terdiri dari level A (Able to Read), level B (Be a Good Reader) dan level C (Champ in Reading), belajarnya selama dua bulan atau 16 kali pertemuan. (spn)

Budaya Gotong Royong Perlu Ditumbuhkan Lagi


CIAMPEL, RAKA
- Kebersamaan sebagai sikap gotong royong masih sangat dibutuhkan. Perilaku sosial yang sangat positif ini tidak harus tergeser hanya karena alasan gaya hidup modern di era globalisasi. Apalagi sikap ini menjadi bagian dari tradisi kehidupan bangsa Indonesia yang menjadi warisan nenek moyang. Perlu dilestarikan dan diterapkan dalam perilaku sehari-hari.

Demikian diungkapkan Bupati Dadang S. Muchtar dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati Hj. Eli Amalia Priatna, pada saat Penutupan kegiatan Bulan Bhakti Gotong-royong Masyarakat di halaman Kecamatan Ciampel, Kamis (30/7) pagi. "Gotong-royong merupakan ciri khas budaya bangsa. Namun seiring perjalanan waktu, masuknya pengaruh budaya asing dengan gaya hidup individualistik, sikap hidup ini makin memudar. Artinya, kepekaan sosial mulai berkurang," ungkap bupati.

Oleh karenanya bupati berharap, pelaksanaan program Bulan Bhakti Gotong-royong Masyarakat bisa menjadi pendorong agar hidup bersosial dalam kebersamaan terus dihidupkan di setiap lingkungan. Ini juga perlu didorong aparatur pemerintahan hingga sampai ke pedesaan.

    "Semua perangkat pemerintah bersama-sama masyarakat harus terus bersatu padu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi di masing-masing lingkungan. Jangan selalu masa bodoh. Selama kegiatan bulan bhakti digelar, harus jadi pendorong semangat menumbuhkan kembali sikap gotong royong tersebut," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Drs. H. Momon Sudirman, Msi, turut menjelaskan, sasaran kegiatan bulan bhakti yang dikomandoi pihaknya adalah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan antar anak bangsa, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Termasuk meningkatkan kemitraan menuju kepada pembentukan rasa saling memiliki, serta turut bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan itu sendiri.

"Kagiatan bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat dilaksanakan selama satu bulan di setiap desa/kelurahan di bawah koordinasi pemerintah desa/kelurahan, BPD, LPM, RT, RW, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lain. Bidang yang digarap menyangkut prioritas kebutuhan masyarakat. Seperti bidang kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Seluruhnya menyerap anggaran hingga Rp 2,5 miliar. Sumber dananya dari APBD Karawang Rp 549,3 juta, APBDes Rp 76,7 juta, dan dari swadaya masyarakat Rp 1,9 miliar. (vins)

Tegalsawah Terancam Gagal


KARAWANG, RAKA
- Meskipun pengeboran minyak yang dilakukan oleh Pertamina melalui PT. Geo Link selaku general proyek eksplorasi sumber minyak di Tegalsawah Kecamatan Karawang Timur sudah mencapai kedalaman 3000 meter. Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda yang menunjukan bahwa didaerah itu terdapat minyak yang melimpah.

Menurut Kepala pengawas keselamatan kerja dan lingkungan PT.  Geo Link Nusantara Samudera Sianturi, Kamis (30/7) sore, untuk mengetahui ada tidaknya minyak masih banyak proses yang harus dilalui.

"Kita tidak bisa menyimpulkan begitu saja, meskipun pengeboran yang dilakukan dari tanggal 19 Juni lalu tersebut, sampai saat ini belum menunjukan tanda-tanda bagus, namun masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kedepannya, karena target pengeboran yang mencapai 3287 m, masih dikatakan jauh. Meskipun sampai kedalaman tiga ribu belum kelihatan ada minyak," ungkapnya disela-sela aktivitas pengeboran.

Ia melanjutkan, pihaknya hanya melakukan pengeboran. Jadi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, itu diluar tanggung jawabnya. "Kami disini hanya melakukan pengeboran dan pengecekan, apakah ditempat ini benar-benar ada minyak atau tidak. Untuk itu proyek yang sebetulnya melibatkan beberapa kontraktor ini disebut sebagai proyek eksplorasi minyak, dimana kepastian keberadaan minyak belum ada," tuturnya.

Meskipun nantinya ternyata tidak diketemukan ada minyak ditempat tersebut, maka itu sudah menjadi resiko dari proyek ini.
"Apabila memang tidak diketemukan minyak, maka lubang bekas pengeboran akan kami tutup dengan semen, tapi hanya dari kedalaman tertentu sampai permukaan, mengenai berapa kedalamannya, kami harus menunggu dulu perhitungan dari meterologi.

Namun Pertamina tidak begitu saja menetukan titik-titik keberadaan minyak. Mereka sudah menelusurinya dengan cermat, berdasarkan sejarah atau penelitian ilmiah. Kalau nanti pengeboran berhasil, untuk mengeluarkan minyak sesuai dengan jalur yang ditentukan, biasanya menggunakan metode tembak radioaktif. Jadi tunggu saja, apakah disini ada minyak atau tidak, namun saya ingatkan sekali lagi, saat ini kami belum bisa menyimpulkan keberadaan minyak," ungkapnya.

Terkait dengan status lahan ini, menurut Samudera sudah dibeli oleh Pertamina. "Warga tidak mempunyai hak untuk merubah kembali lahan ini menjadi pesawahan. Meskipun nanti ada yang nekad, tetap saja akan sulit untuk kembali seperti semula. Karena struktur tanah yang ada sudah berubah sedemikian rupa," ungkapnya.

Terkait dengan pengeksplorasian minyak, Suryadi (32) salah seorang warga Desa tegalsawah mengatakan dirinya sangat menantikan berita ada tidaknya minyak didesanya. Pasalnya apabila eksplorasi minyak pertamina belum selesai, jalan di tegalsawah tidak akan pernah diperbaiki. "Sepanjang jalan Desa Tegalsawah rusak, kalau musim kemarau seperti sekarang ini debu jalan sangat mengganggu," tuturnya. (psn)

Perda Trafficking Disiapkan, Hari Ini Draft Duplenokan


KARAWANG, RAKA
- kekhawatiran masyarakat Karawang dengan maraknya aksi trafficking (perdagangan orang) di Karawang, tampaknya akan hilang. Pasalnya rancangan peraturan darah pencegahan dan penanganan perdagangan orang, hampir rampung.
Menurut Ketua LSM Komite Pendidikan Masyarakat Desa (KPMD) Hernatini, Kamis (30/7) siang, meskipun draft Raperda pencegahan dan penanganan perdagangan orang sudah dibuat, namun pada saat uji publik, ternyata masih banyak kekurangan-kekurangan.

"Rencananya hari ini draft tersebut diplenokan, ternyata banyak masukan dari masyarakat dan dinas terkait, agar draft tersebut disempurnakan lagi. Seperti pasal delapan yang masih kurang lengkap kalimatnya dan mereka meminta merubah susunan kalimat agar lebih jelas. Melihat hal itu, kami akan melakukan pertemuan lagi dengan tim perumus, sebelum draftnya sampai pada legislatif. Mudah-mudahan rancangan tersebut bisa cepat rampung, agar pada tahun 2010, sudah disahkan menjadi Perda," ujarnya, setelah acara uji publik draft perda trafficking di aula Bappeda.

Dalam sambutannya sebelum acara uji publik dimulai, ia mengatakan, Karawang merupakan salah satu daerah yang paling banyak buruh migran, dan paling rentan terjadi perdagangan orang. "Karawang saat ini dijadikan basic oleh trafficker. Tahun 2007, dari tiga puluh kecamatan, hanya tujuh kecamatan yang mempunyai posisi trafficking, namun kini meningkat menjadi sebelas kecamatan. Disini saya tidak bisa menyebutkan, kecamatan mana saja yang menjadi basic dari trafficker. Kalau dilihat dari tingkat Provinsi, Karawang menduduki urutas ke enam, dan ada indikasi akan terus naik," paparnya.

Ia melanjutkan, melihat semakin parahnya kondisi yang terjadi, kami mendesak kepada pemerintah untuk segera mensahkan perda trafficking. "kami akan terus mengawal raperda yang kita perjuangkan, hingga menjadi perda. Sebab apapun alasannya, trafficking, merupakan pembunuhan hak-hak anak, dan hak asasi manusia," tandasnya.

Acara uji publik draft perda yang dihadiri sekitar lima puluh orang tersebut, dihadiri oleh perwakilan dinas migrasi, kependudukan, perindustrian dan perdagangan, ketenagakerjaan, pihak kejaksaan, praktisi hukum dan beberapa perwakilan dari masyarakat dan aktivis perlindungan anak dan perempuan. Dalam kesempatan itu, Ketua LSM Pemberdayaan Penerapan dan Transformasi Wilayah Pasundan Catur H. Yulianti mengatakan dari tahun 2006 sampai 2008, kasus pedagangan anak dan kekerasan yang dialami TKW diluar negri yang ditangani pihaknya mencapai 37 kasus.

"Sebetulnya besaran kasus yang tertangani tidak bisa dijadikan ukuran untuk mengetahui berapa jumlah perdagangan orang yang terjadi di Karawang. Pasalnya trafficking seperti fenomena gunung es, dimana kita hanya melihat permukaannya saja, tapi sebetulnya apabila turun kebawah masih sangat banyak kasus-kasus yang tidak diketahui. Saya mengharapkan, Raperda ini bisa disahkan menjadi perda, agar penanganan kasus-kasus trafficking bisa ditangani secara menyeluruh. Kami mengakui, keterbatasan yang kami miliki saat ini adalah masalah anggaran, sebab untuk mengurusi kasus yang terjadi membutuhkan dana yang tidak sedikit," katanya. (psn)






Jalan Badami-Pangkalan diperbaiki


KARAWANG, RAKA
- Keadaan jalan raya Badami-Pangkalan di Desa Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat yang rusak karena longsor bulan Mei kemarin, dan sempat terbengkalai, akhirnya mulai diperbaiki. Menurut koordinator lapangan proyek perbaikan PT. Sigit Putra Suwarno, Kamis (30/7) sore, perbaikan pinggiran jalan yang longsor mulai dilakukan awal bulan Juli.

"Kami baru memasang fondasi saja, dengan kedalaman dua meter. Mudah-mudahan perbaikan ini bisa selesai sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, yaitu sampai bulan september. Mengenai besaran anggaran perbaikan, kami masih menunggu perhitungan volume pondasi yang terpakai, pasalnya anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan perbaikan ini bisa dihitung dari berapa volume semua pondasi yang terpasang. Namun saat ini besaran volume fondasi belum dihitung seluruhnya, karena hanya baru beberapa saja yang baru terpasang, jadi kami tidak bisa memberitahukan berapa anggaran yang digunakan dalam proyek ini," tuturnya.

Ia melanjutkan, dengan kemiringan badan jalan yang dinilai sangat berpotensi longsor, seharusnya tidak diperbolehkan menggunakan tanah dengan bantuan beberapa pohon. "Idealnya, pinggir jalan yang miring ini, dibeton atau menggunakan batu split sebagai penyangga. Dengan tinggi kemiringan empat meter dan panjang dua puluh meter, Kalau hanya mengandalkan pohon saya kira tidak akan menahan beban jalan yang setiap harinya dilewati oleh kendaraan berat. Selain itu, yang saya sayangkan adalah, perbaikan atau pemberian fondasi disepanjang jalan ini, hanya yang terkena longsor saja, padahal kalau kita melihat dari sisi miring, seharusnya sepanjang pinggiran jalan ini dibeton," katanya.

Umih (32) salah seorang pemilik warung yang berada di sekitar area longsor mengatakan dirinya merasa was-wasa kalau keadaan pinggir jalan tidak segera diperbaiki, pasalnya apabila memasuki musim hujan, bisa dipastikan warungnya pun akan terkena dampak. "Lambat laun warung saya juga akan iktu terbawa longsor. Karena kalau dilihat-lihat, posisi warung saya berada diantara pinggiran jalan yang katanya berpotensi longsor," ungkapnya.

Dengan dilakukan pembetonan, ia mengaku merasa lega dan tenang untuk berjualan lagi. "Bencana itu datangnya bisa tiba-tiba. Mungkin saja, meskipun musim kemarau, karena tanahnya sudah tidak stabil, bisa terjadi longsor. Karena kendaraan yang melewati jalan ini bukan kendaraan yang bermuatan ringan. Bahkan kalau dilihat, sebagian besar kendaraan yang melewati jalan ini adalah kendaraan berat. Mudah-mudahan dengan diperbaikinya pinggir jalan ini, kejadian yang saya takutkan tidak akan terjadi," tuturnya.

Perbaikan jalan dengan menggunakan excavator, ternyata mengundang perhatian warga sekitar. Menurut Asep (19), baru saat ini ia melihat excavator bekerja secara dekat. "saya pikir menarik saja melihat excavator dari dekat menggaruk tanah dan memindahkan tanah tersebut ketempat lain," tandasnya. (psn)

Penjual Bendera Untung Banyak


KARAWANG, RAKA-
Meskipun Hut RI ke 64 masih 17 hari lagi, namun penjual atribut agustusan sudah mulai meramaikan Kota Karawang. Mereka menjajakan aksesoris berbau nasionalis dipinggir jalan protokol. Menurut Endi (22) salah seorang pedagang atribut mangaku, ia menjual atribut agustusan sudah satu minggu. Atirbut yang dijual berupa bendera berukuran sedang dan tempel, kipas merah putih, umbul-umbul, tirai merah putih dan akesoris lainnya.

"Sudah menjadi kebiasaan penjual atribut sejak tahu demi tahun, menjajakan atribut kemerdekaan jauh-jauh hari. Meskipun masih sepi pembeli, namun pendapatan bersih yang saya dapat bisa mencapai Rp. 50.000 per hari. Bahkan saya memperkirakan, kedepannya pendapat saya akan terus meningkat sampai Rp 150.000 per hari, yaitu pada tanggal 1-10 agustus mendatang. Mengenai pasokan barang, saya memasok barang dagangan dari garut yang merupakan sentra pembuatan bendera dan atribut hari besar lainnya. Namun saya tidak bisa mengatakan berapa modal usaha saya atau berapa harga beli dari pemasok," tuturnya, Kamis (30/7) pagi.

Amo (50) pedagang bendera ukuran besar dan umbul-umbul sekaligus pengrajin bendera asal garut mengaku, pada tahun lalu dirinya mampu meraup untung Rp. 200.000 perhari."Saya mulai jualan minggu lalu, namun sampai saat ini masih sepi pembeli. Biasanya mendekati tanggal 17 sudah mulai rame, karena sudah menjadi rutinitas tahunan, penjual bendera meraup untung berlimpah," katanya sambil menjajakan atribut di trotoar sisi jalan A. Yani.

Kendati harga yang dipatok pedagang cukup tinggi, namun pembeli tidak keberatan untuk merogoh koceknya, pasalnya mereka menganggap harga tersebut masih wajar. Hal itu diungkapkan oleh Oni (28) salah seorang pembeli, kamis (30/7) siang. "Jika di nilai dengan uang Rp. 5000 perbendera, tidak sebanding dengan perjuangan para pejuang jaman dulu," tuturnya sambil mengendarai motor.

Berbeda dengan Oni, Agus (21), ia mengaku untuk tahun ini tidak akan membeli bendera. "Percuma mas, tetap saja bangsa ini masih menderita, meskipun kita mengibarkan bendera pada 17 agustus nanti," tandasnya singkat.
Ketika disinggung apa makna kemerdekaan bagi pedagang penjual atribut agustusan, Endi mengatakan
para pedagang mencoba menumbuhkan kembali jiwa nasionalisme rakyat indonesia, terutama masyarakat karawang dengan menjajakan bendera merah putih dan aksesoris lainnya.

"Warna merah dan putih menjadi warna wajib pada setiap perayaan hari kemerdekaan RI, bukan sekedar warna bendera, namun warna merah juga mencerminkan perjuangan penuh untuk merebut kemerdekaan indonesia dari penjajah. Dan warna putih bisa diartikan sebagai ketulusan hati untuk membela tanah air. Meskipun hanya sebagai pedagang atribut, tapi saya bangga telah menjadi bagian dari hari kemerdekaan," ungkapnya dengan penuh semangat. (psn)

Calhaj Karawang Diimbau Tetap Tenang, Ketua FK-KBIH H. Aji Mubarok: Sesuai Pembinaan FK-KBIH Jabar, Aturan Soal Haji Bisa Diatasi


PIHAK
Forum Komunikasi-Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (FK-KBIH) Karawang mengimbau jamaah calon haji (calhaj) 2009 untuk tetap tenang menyusul banyaknya isu yang menyangkut soal kuota, paspor hijau, sampai suntik meningitis dan lainnya lantaran adanya aturan baru soal perhajian di musim haji 2009 ini.

Menurut Ketua FK-KBIH Karawang, Drs. H. Adji Mubarok, MM ditemani Penasihat R.H. Asep S. Hamidi dan Bendahara H.M. Sukarya di sekretariatnya, Kandepag Karawang Jl. Husni Hamid 1, Karawang Barat, Kamis (30/7), semua permasalahan menyangkut hal tersebut sudah diantisipasi. Bahwa untuk jamaah Kabupaten Karawang, katanya tetap mengacu pada peraturan pemerintah dan sesuai hasil rembugan pihak-pihak terkait.

Hasil rembugan itu, di antaranya pihak Kantor Imigrasi akan memberikan pelayanan khusus yang akan membuat mudah jamaah selama tidak melanggar aturan. Selain itu pihak Dinas Kesehatan telah juga membuat jadwal pemeriksaan kesehatan kedua, sehingga calon haji tidak akan menghadapi kendala kesehatan.

"Pun pihak Urusan Haji Kandepag Karawang. Meski sesuai kuota jumlahnya cukup besar, yakni 1.849 orang, tapi kita yakini akan secara proaktif memberikan pelayanan yang baik," sebut H. Adji Mubarok. Di sisi lain pihak KBIH sendiri, tambahnya, juga tentu akan senantiasa siap membantu para calhaj untuk kelancaran dalam proses pelunasan dan pengurusan syarat-syarat yang diperlukan.

H. Adji Mubarok menjelaskan. Sesuai kebijakan pemerintah, soal pembinaan calon haji dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat di kebijakan ini tidak berarti yang asal-asalan, meski umpamanya karena mengerti soal agama. Masyarakat dimaksud itu tentunya KBIH yang telah mendapat izin operasional dari Depag. Sedangkan untuk calhaj yang tidak tergabung di KBIH, diberikan kesempatan mengikuti pembinaan oleh KUA.

Setelah itu, sebut H. Adji Mubarok, calhaj juga sebaiknya mengikuti pembinaan massal tingkat kabupaten yang ditangani langsung oleh pihak Kandepag Karawang selama 4 kali, dan yang dilaksanakan KUA 10 kali. Kesertaan dalam mengikuti pembinaan massal ini tidak dikenakan biaya, "Sebab sudah termasuk dalam komponen BPIH (biaya perjalanan ibadah haji)," sebutnya lagi. 

Terkait paspor haji. Meski di beberapa kabupaten lain terjadi sejumlah kasus yang terutama menyangkut pengeluaran biaya para calhaj dalam pengurusannya, H. Adji Mubarok menjelaskan untuk di Karawang belum terjadi. Pihaknya, juga masih menunggu payung hukum yang pasti tentang teknisnya, sebab biaya pembuatan paspor haji tersebut sudah ditanggung oleh pemerintah.
"Ini semua terkait soal banyaknya isu yang menyangkut kuota, paspor hijau, sampai suntik meningitis dan lainnya tadi, yang kami akui sempat meresahkan sejumlah calon haji khususnya di Jabar. Karena itu lalu pihak FK-KBIH Jabar melaksanakan pembinaan yang digelar di Asrama Haji Bekasi, 29 Juli lalu," jelas H. Adji Mubarok.

Pelanggaran, PNS Depag Aktif di KBIH
Menyangkut materi utama pembinaan oleh pihak FK-KBIH Jabar tadi, yang katanya dihadiri Ketua Umum FK-KBIH Pusat dan Direktur Pembinaan Haji Depag, itu H. Adji Mubarok juga menyampaikan agar dalam soal pembinaan haji, semua yang terlibat mengikuti rambu-rambu yang berlaku. Dengan begitu maka diharapkan tidak ada calhaj yang dirugikan.

Untuk masalah calhaj yang bisa dirugikan itu, kata H. Adji Mubarok misalnya penampungan calhaj oleh kelompok tertentu yang belum mendapat izin. Soalnya, dipastikannya hal itu akan menyulitkan pemerintah dalam mengadakan evaluasi dan pengawasan.
"Di acara pembinaan FK-KBIH itu, Direktur Pembinaan Haji Depag juga menyatakan tidak boleh ada PNS Depag yang terlibat di KBIH, atau secara pribadi menampung calhaj. Beliau mengatakan itu merupakan sebuah pelanggaran," ujar H. Adji Mubarok.

Lalu terkait masalah itu pula, pihak FK-KBIH Karawang pun berharap para calhaj yang merasa tahu kemungkinan adanya orang atau oknum pegawai yang seperti itu, sebaiknya tidak serta di dalamnya atau lebih baik tentu merlaporkannya ke pihak terkait. Sebab seperti juga penampungan calhaj oleh kelompok tertentu yang belum mendapat izin, "Dikhawatirkan nantinya malah akan menyulitkan calhaj sendiri," katanya mengingatkan.

Sementara itu KBIH yang telah memperoleh izin dan boleh merekrut calhaj di Karawang yakni KBIH At-Taubah (R.H. Asep S. Hamidi) di Kaum, KBIH Al-Holiliyah (Drs. H. Aji Mubarok, MM) di Karawang Indah, KBIH Al-Madinah (H.M. Sukarya) di depan Makodim Karawang, dan KBIH Gemma Indonesia (Drs. H. Muhyiddien, MM) yang semuanya di wilayah Karawang Kota, KBIH Al-Ittihad (H. Abdul Fatah, LC) dan KBIH Al-Amin (H. Ifan Radifan) di Cilamaya, KBIH Darul Fikri (Drs. H. A. Nukman) di Jatisari, KBIH Nurusysyifa (KH. Bustomi) di Rengasdengklok, KBIH Mathlaul Anwar (K.H. Hasbie Abu Bakar) di Batujaya. (dea wahyudi)

KONI Jabar Dukung Pembangunan SOR


PURWAKARTA, RAKA -
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jabar mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mengembangkan sarana olahraga (SOR) di Stadion Purnawarman Purwakarta. Dukungan ini menyusul perbaikan sarana gedung, itu pun diharapkan mampu mendukung program propinsi yang akan menjadikan Jabar sebagai kekuatan inti nasional di bidang olahraga.

Kunjungan Ketua KONI Jabar Bidang Umum Enjay Sanjaya yang didampingi Usep Syarifudin dan Bambang Sukirman, Kamis (30/7), yang langsung melakukan peninjauan ke kawasan Purnawarman mengatakan, keinginan Purwakarta mengembangkan sarana olah raga di kawasan Purnawarman tentunya perlu didukung oleh KONI Jabar sebagai komite olahraga di propinsi.

"Tentunya keinginan ini perlu didukung bukan saja oleh KONI, melainkan semua pihak. Mudah-mudahan dengan sarana yang baik pula, bisa meningkatkan prestasi atlet, seusai program dan misi dari pemerintahan propinsi," kata Enjay.

Apalagi, imbuh Enjay, bila dilihat dari kepentingan pengembangan olahraga di Jabar, rencana pembangunan sarana olahraga di Purwakarta itu sangat tepat dan mempunyai tujuan meningkatkan prestasi para atletnya. "Maka KONI Jabar pun akan memberikan rekomendasi kepada Pemprop Jabar dan Menegpora untuk mendukung program pembangunan sarana olahraga di Kabupaten Purwakata ini," tambahnya.

Dijelaskan, guna menunjang program pengembangan olahraga di Purwakarta, Pemprop Jabar sendiri telah memberikan bantuan untuk pembangunan mess atlet dan rehab stadion sebesar Rp 2,5 miliar. Dimana ke depan, KONI Jabar pun akan mendukung program pemerintah kabupaten/kota yang akan mengembangkan dan membangun sarana olahraga. "Apalagi Ketua KONI Jabar HAM Ruslan yang juga sebagai Ketua DPRD Jabar dan Gubernur Jabar sangat concern dalam pengembangan olahraga di Jabar ini," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Purwakarta H Dudung B Supardi yang menerima kunjungan pengurus KONI Jabar itu mengatakan, rencana pembangunan sarana olahraga ini sudah direncanakan sejak dulu. Bahkan berdasarkan informasi, Purwakarta sendiri akan dijadikan tempat pembangunan sarana olahraga terbesar yang rencanakan akan dibangun di kawasan Bungursari (Cikopo). "Informasi itu sempat terdengar. Bahkan jika itu benar dilakukan, jelas sangat menguntung bagi Kabupaten Purwakarta. Apalagi, jika dilihat dari letak geografis, pembangunan di lokasi itu sudah tepat karena Purwakarta itu terletak di jalur perlintasan antara dua kota besar yaitu Jakarta dan Bandung," kata Wabup. (ton)

Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa, Bangun Fasum, Utamakan Infrastruktur


Program Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Kabupaten Purwakarta memiliki makna strategis, yakni melestarikan kemanunggalan TNI dengan rakyat, karena TNI lahir dari oleh dan untuk rakyat.

Lebih dari itu, TMMK bisa menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan makna keteladanan dalam menggerakkan potensi masyarakat, dicirikan dengan kepedulian dan partisipasi aktif jajaran Kodim 0619 Purwakarta untuk memecahkan persoalan yang dihadapi warga Kabupaten Purwakarta.

"Keberadaan TNI, tidak hanya mampu menjaga stabilitas dan keutuhan NKRI, tetapi juga bisa berperan sebagai agen pembaharu sekaligus pengungkit tumbuhnya semangat memberdayakan masyarakat lebih kreatif, mampu dan mandiri dalam melakukan proses perubahan," kata Dandim 0619 Purwakarta Letkol Dede Suryana dalam press releasenya pada upacara pembukaan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa di Kampung Muara, Desa Tajursindang, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Kamis (30/7).

Menurutnya, tujuan BSMSS ini pun merupakan salah satu kegiatan dalam rangka upaya perwujudan kemanunggalan TNI, aparatur pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini pun mempunyai tujuan memelihara kemanunggalan, keterpaduan dan keserasian, sekaligus mendorong peningkatan peran serta, swadaya gotong royong dan kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, baik fisik maupun non fisik.

Dijelaskannya, kegiatan ini akan berlangsung selama 14 hari. Adapun sasaran fisik meliputi pembukaan/peningkatan jalan di Kampung Cimanggu Hilir dan Kampung Garunggang sepanjang 1.500X 2,5 meter, pembuatan pos kamling 2 unit, pembuatan Pos Yandu 1 Unit, pembuatan gorong-gorong sebanyak 9 unit, serta sasaran tambahan renovasi Mushola 1 unit dan penghijauan 1.000 pohon yang akan ditanam di sepanjang jalan sasaran BBMS. "Sasaran fisik ini lebih ditujukan kepada pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana yang yang betul-betulk menyentuh kepentingan masyarakat di daerah serta membantu membuka daerah isolasi  daerah teprpencil," ujarnya. (TONI TRIYADI, Purwakarta
)

Penderita Flu Massal Bertambah, Dinkes Ambil Sampel Air Liur Santri


PURWAKARTA, RAKA
- Dinas kesehatan Propinsi Jawa Barat Kamis (30/7) melakukan pengambilan uji sampel air liur sejumlah santri Pondok Pesantren Al Hikamul Salafiah Cipulus Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Pengambilan sampel itu dilakukan untuk mengetahui penyebab penyakit flu massal yang menyergap ratusan santri di ponpes tersebut. Bahkan saat ini, jumlah santri penderita flu terus bertambah hingga menjadi 455 orang.

Kasi Penangggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dr Agung Darwis mengatakan, pengambilan sampel oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dilakukan untuk diuji ke laboratorium guna mengetahui penyebab pernyakit flu yang menyerang ratusan santri di pondok pesantren tersebut. "Ini bagian uji sampel yang kita lakukan. Dan sampel itu, nantinya akan di teliti untuk mengetahui penyebab penyakit flu yang menyerang para santri itu," kata Agung.

Menurutnya, meski secara kuantitas jumlah penderita flu bertambah menjadi 455 orang, namun jika dirilik dari derajat serangan penyakit, tergolong rendah dan tidak separah pada awal terjadinya KLB flu pada Minggu malam lalu. Sehingga, sambung dia, diambilnya sampel air liur yang dilakukan terhadap lima santri perempuan dan santri pria yang terserang flu bisa secara cepat diketahui jenis penyakit yang menyerang apakah flu biasa, atau penyakit ispa atau H1N1. "Namun apabila melihat kondisi pasien yang kebanyakan mulai sembuh dan tinggal batuk-batuknya saja, maka kemungkinan para santri mengalami flu biasa, akibat terjadinya perubahan cuaca dan kurang baiknya sanitasi," ucapnya.

Dihubungi melalui telepon selulernya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dr Hj Anne Hediana mengatakan, untuk mencegah agar flu itu tidak menyebar lebih luas, para santri yang terinfeksi flu oleh Dinkes diberikan masker penutup hidung dan mulut. Bahkan Puskesmas Wanayasa yang dijadikan posko darurat mendapat tambahan 5 orang tenaga yang dikirim Dinas Kesehatan. Kelima tenaga itu terdiri dari 2 orang dokter dan tiga petugas kesehatan.

Sementara itu, Pimpinan Ponpes Al Hikamus Salafiah Cipulus KH Adang Badrudin mengatakan, jumlah penderita memang bertambah, namun yang sudah sembuh juga sudah banyak bahkan sudah mulai bisa belajar seperti biasa, Kini mereka hanya tinggal batuk-batuknya saja.

Menurut Adang, sejumlah santri ada yang dijemput keluarganya karena mereka khawatir begitu mengtahui adanya kejadan luar biasa yang terjadi di ponpesnya. "Yang menjemput anaknya jumlahnya relatif kecil hanya sebagian saja. Dari 1500 lebih santri, hanya belasan orang saja yang dijemput orang tuanya," tambah Adang. (ton)

Sertifikasi Tanah Gratis Minim Peminat


PURWAKARTA, RAKA
- Masyarakat belum seluruhnya tersentuh program sertifikasi pendaftaran tanah sistemik untuk memiliki sertifikat yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purwakarta.

Data di Kantor BPN Purwakarta mengungkapkan, hingga April 2008 masyarakat Purwakarta belum bersertifikat mencapai 270.000 dari 380.323 jumlah bidang. 110.000 warga diantaranya telah memiliki sertifikat diantaranya tercapai melalui sertifikasi tanah sistemik.

Data tersebut setiap tahunnya dipastikan naik turun karena berubahnya kepemilikan tanah. Hingga April  2009 saja, masyarakat bersertifikat turun menjadi 109.518 ysng disebabkan karena kepemilikan tanah sudah terbagi-bagi. "Program ini digulirkan sejak tahun 2005 dengan sasaran tidak ada lagi masyakarat tidak memiliki sertifikat tanah. Program nasional digulirkan ke masyarakat secara gratis pengukuran dan pendaftaran A," ujar Kasubag Tata Usaha BPN Purwakarta Tumiran, Kamis (30/7).

Diungkapkan, Purwakarta memperoleh kuota sertifikasi pendaftaran tanah sistemik dari BPN pusat untuk waktu 4 tahun terhitung 2005 lalu sebanyak 60.000 lembar sertifikat. Batas akhir program sertifikasi tersebut hingga Desember 2009. Saat ini, program tersebut telah melayani masyarakat di 8 Kecamatan dari 17 kecamatan di Kabupaten Purwakarta. "Kini tinggal tersisa 10.000 sertifikat lagi harus selesai sampai Desember 2009 nanti," imbuhnya.

Namun demikian, ia tak menampik program tersebut tak semulus yang dibayangkan. Artinya, sambung dia, sekalipun program tersebut gratis, namun masih banyak warga Purwakarta tidak mau menyertifikatkan tanah miliknya. "Kami tak tahu alasannya apa. Disodori program ini bukan mendekat malah menjauh," terangnya.

Tumiran menilai, sikap tersebut lantaran rendahnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memiliki sertifikat tanah. Dan, kesempatan program sertifikasi tersebut hanya berlaku sampai akhir tahun ini. "Tahun 2010 sudah tidak ada. Masyarakat yang hendak membuat sertifikasi ke depan harus memakai biaya sendiri," ujarnya.

Disinggung rendahnya kesadaran warga menyertifikatkan tanah lantaran terbangun imej membuat sertifikat mahal, ia enggan mengomentari. "Saya tidak tahu," kilahnya. Namun, kata dia, bila rendahnya kesadaran masyarakat karena hal demikian, tugas aparatur desa/kelurahan dan kecamatan termasuk wartawan yang harus mencerahkan masyarakat agar tidak berpola pikir negatif. (rif)

"Abun" Ngaku Dijerumuskan


PURWAKARTA, RAKA - Pemberitaan perihal kasus bancakan dana aspirasi yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD dan oknum pejabat di lingkungan Pemkab Purwakarta secara terus menerus, tampaknya diikuti perkembangannya oleh tersangka 'Abun Bunyamin' yang juga merupakan mantan pegawai Kandepag Purwakarta.

Yang bersangkutan sempat menghubungi relasinya dan diberitahu berita seputar statusnya sehingga memutuskan menghubungi RAKA. Selasa (01/07) pagi, sekitar pukul 09.00 Wib, pria yang mengaku sebagai Abun Bunyamin tersangka kasus DBBS tahun 2008 menghubungi RAKA melalui telepon genggamnya, tapi sayang nomor yang digunakannya disembunyikan sehingga yang muncul hanya private number.

Selama perbincangan, Abun menceritakan awal mula kasus ini terjadi yang berujung dirinya melarikan diri dan berstatus sebagai buron. Kronologis awal, perkenalannya dengan seorang pejabat yang hendak mencalonkan diri pada perhelatan Pilkada 2008 lalu, melalui salah seorang anggota dewan dia dipertemukan dengan calon tersebut.

Selama ada jalinan, Abun diminta untuk mencarikan dana sebagai biaya untuk pencalonan kandidat yang dipertemukan oleh oknum anggota dewan, dengan hitung-hitungan keuntungan yang dijanjikan calon bupati dan anggota dewan itu Abun memanfaatkan kolega dan relasinya. "Saat itu saya hanya kenal dengan oknum anggota DPRD, kemudian saya dipertemukan dengan salah satu calon bupati pada Pilkada 2008.

Jalinan komunikasi yang kami jalin berujung pada jalinan kerjasama yang membuat saya terbuai dengan rayuan mereka, saya diminta mencarikan donatur sebagai biaya salah satu calon bupati dan wakil bupati tahun 2008. Berdasarkan hitung-hitungan waktu itu saya berpikir akan mendapat keuntungan yang lumayan sehingga saya memberanikan diri meminjam uang dari semua kolega yang saya anggap memiliki dana yang saya butuhkan," ujarnya.

Saat itu, menurut pengakuan Abun, semua kepentingan kandidat bupati yang meminta bantuan terdapnya dipenuhi dengan menggadaikan SK pegawai negerinya, dan uang ratusan juta itu didapat dari hasil pinjaman. Kenapa saya memberanikan diri? Karena saya dijanjikan proyek Rp 2 miliar," paparnya.

Lebih jauh Abun memaparkan, semua pencairan proyek itu dilakukan oleh oknum anggota DPRD beserta kelompoknya tanpa ada pemberitahuan dirinya. Bahkan, pengambilan uang sebesar RP 150 Juta di Bank Jabar langsung dipotong sebesar Rp 75 Juta, pengambilan serta pemotongan yang disaksikan langsung oleh pegawai Kesra Pemkab Purwakarta.

"Setelah masalah ini mencuat saya kembali tersandung masalah, saya mendengar kalau saya akan dijadikan korban, karena saya tahu persis bagaimana sepak terjang pejabat hitam ini, mereka memiliki relasi di semua lini termasuk pejabat hukum, sehingga saya memilih kabur. Dan maaf saja, sebenarnya saya sudah tidak percaya dengan penegak hukum, karena pejabat ini memiliki keberanian untuk mengeluarkan kocek asal tujuannya tercapai, semua pertemuan dengan oknum pejabat hukum ini saya ketahui langsung," imbuhnya.

Kepada koran inipun, Abun memparkan kehidupannya sekarang, karena proses penyusunan anggaran DBBS sebesar RP 2 miliar diketahuinya secara persis. "Proyek yang berasal dari anggaran APBD Kabupaten dan APBD propinsi itu saya yang menyusunnya, saya pun yang mengurus ke sana kemari ditemani salah seorang yang membantu saya datang ke propinsi.

Modal saya habis, akhirnya saya gigit jari. Ada beberapa anggota dewan yang meminjam uang melalui saya tapi dibayar lagi dan saya angap jujur, namun salah satu oknum yang saya bantu matian-matian malah menjerumuskan saya sehingga akhirnya saya harus hidup seperti ini, jauh dari keluarga, pekerjaan sebagai PNS dilepaskan, anak-anak dibiayai oleh orang lain, sekarang mau makan saja susah, hidup dalam bayang-bayang hukum sehingga membuat saya putus asa. Selama penegak hukum masih bisa disetir saya kira tidak akan ada keadilan untuk saya.

Anggaran proyek Rp 2 miliar dari anggaran APBD dan APBD propinsi itu saya tahu persis itung-itungan uang yang digunkan itu adalah uang saya, sedangkan pencairan uang proyek itu langsung dicairkan oleh panitia dan langsung dipotong oleh oknum anggota dewan, dan bantuan lain dipotong oleh beberapa kolega oknum anggota dewan, sedangkan ketika saya meminta uang saya kembali mereka malah saling tuduh dan kesalahan yang saya buat adalah semua berdasarkan kepercayaan yang dibalas dengan penipuan dan penghianatan. Namun, saya juga mempunyai beberapa bukti, dan salah satu anggota dewan telah berani memotong dan bahkan menyaksikan saya membayar hutang kepada sejumlah pegawai kesra Purwakarta," katanya. (sep)

Garansi Maksimalkan Kinerja


PURWAKARTA, RAKA - Pelantikan Badan Pengurus Cabang (BPC) Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia (Garansi) di Hotel Grand Situ Buleud, Kamis (30/7), memutuskan Jian Syahri terpilih sebagai ketua BPC Garansi Purwakarta. 

"Selanjutnya kita akan fokuskan pengembangan wawasan setiap anggota agar memiliki kemampuan bersaing secara profesional khususnya dalam bidang kontruksi," ujar Ketua BPC Garansi Purwakarta Jian Syahri, usai pelantikan.

Pengembangan wawasan tersebut, lanjut Jian, antara lain dengan melakukan pembinaan lembaga, selain person anggota. "Kita optimis ini bisa berjalan, sehingga kedepan kinerja para anggota bisa termotivasi," jelasnya.

Wakil Ketua Garansi terpilih Bos Miong mengungkapkan, dalam jangka pendek Garansi berencana akan menambah anggota dengan menyaring CV/perusahaan yang bisa maksimal melakukan kerja. Ia berharap, pembentukan Garansi bisa menggeliatkan para pengusaha jasa rekontruksi yang selama ini cukup tertinggal. "Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi perusahaan/CV yang tidak lagi bekerja. Tentu kami akan terus mengoptimalkan semuanya," ujar Miong.

Muhammad Nurdin Anggota DPRD Purwakarta dari Fraksi Golkar menambahkan, berdirinya Garansi diharapkan bisa meningkatkan profesionalime kerja para pengusaha jasa kontruksi ke depan. Pantauan, hadir dalam acara Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dan sejumlah anggota DPRD Purwakarta, selain puluhan pengusaha Purwakarta. (rif)

PDAM Jamin Pasokan Air Bersih


PURWAKARTA,RAKA - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Purwakarta menyatakan, produksi airnya belum terpengaruh oleh musim kemarau. Pasalnya, sumber air mengambil dari Waduk Jatiluhur dan beberapa mata air masih diambang normal.

Dirut PDAM Purwakarta Dadang Saputra melalui Kasi Kepegawaian PDAM Purwakarta Yadi Priyadi mengatakan, pelanggan tidak perlu khawatir terhadap kekeringan yang melanda, terutama di wilayah bagian atas seperti Ciwareng, Jl Veteran dan sejumlah daerah perumahan.

Dari instalasi yang ada, pasokan air baku dari Waduk Jatiluhur dan mata air hingga kini mempunyai suplai air yang masih cukup. "Sampai saat ini kemarau belum memberikan pengaruh yang berarti untuk ketersediaan air, namun menjaga hal itu terjadi kami sudah bersiap diri," kata Kasi Kepegawaian PDAM Purwakarta Yadi Priyadi, di ruang kerjanya, Kamis (30/7).

Dari survey yang dilakukan pihaknya, diketahui tidak ada pengaruh di pihak konsumen baik di pagi hari, siang, maupun malam. Untuk menjaga debit air dan persediaan sumber air, PDAM selalu mengordinasikan dengan masyarakat setempat untuk menjaga dan merawat kondisi hutan sekitar sumber mata air. "Kami mengkoordinasikan dengan masyarakat setempat untuk menjaga kondisi hutan sekitar mata air," tegas Yadi.

Untuk cabang-cabang PDAM yang tersebar di beberapa kecamatan menurut informasi yang diterima PDAM Purwakarta, bahwa penyuplaian air ke pelanggan hingga saat ini masih dalam keadaan normal, terutama di Cabang Plered, Wanayasa dan Kota, dimana persediaan air di cabang tersebut dirasakan masih cukup. "Syukur Alhamdulillah untuk saat ini persediaan air di cabang dirasakan masih cukup," ungkapnya.

Sejauh ini, belum ada komplain dari pihak konsumen PDAM, baik di sumber mata air hingga penyaluran ke palanggan. Keadaan ini masih normal seperti bulan-bulan biasa di luar musim kemarau. Meski demikian, PDAM terus meningkatkan kewaspadaan antara lain mempersiapkan tangki air dan pompa. "Kami pun jaga-jaga, takut-takut kemarau berkepanjangan dan mempengaruhi suplai air, tapi mudah mudahan kemarau tidak berlangsung lama," imbuhnya.

Anang Munir (30), warga Sindangkasih Purwakarta mengatakan, kalaupun kemarau berkepanjangan diharapkan PDAM bisa menjamin stok air di Purwakarta aman hingga lebaran nanti. "Ya syukur kalau stok air masih terjamin, namun bila ternyata kemarau masih berlangsung kami harap PDAM bisa menjamin ketersediaan air hingga lebaran nanti," terangnya. (rif)

Bupati Janji Pecat Kepsek Nakal, Minta Inspektorat Telusuri Pungli


PURWAKARTA, RAKA - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi meminta kepada tim Inspektorat untuk menelusuri sekolah yang melakukan pungutan daftar ulang kepada para siswanya.

Instruksi ini pun sekaligus menegaskan bahwa orang nomor satu di Purwakarta ini tidak main-main pada ancaman sebelumnya yang
akan memberhentikan kepala sekolah (kepsek) yang terbukti melakukan pungutan daftar ulang.

"Atas masalah ini, saya telah mengintruksikan tim inspektorat untuk melakukan penelusuran kepada sekolah-sekolah 'nakal' yang melakukan pungutan daftar ulang," kata Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi kepada RAKA, kemarin.

Menurutnya, dalam penelusuran itu, jika terbukti ditemukan ada sekolah ataupun kepala sekolah yang sengaja melakukan pungutan daftar ulang kepada siswanya, tandas bupati, pihaknya tidak akan segan untuk memberhentikan kepala sekolah yang bermasalah tersebut. "Tentunya, akan dilakukan penelusuran terlebih dahulu. Namun jika terbukti jelas akan ada sanksi baik berupa admisintrastif maupun kepegawaian," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sempat mewanti-wanti pihak sekolah tidak melakukan pungutan biaya daftar ulang kepada para siswa terutama bagi siswa yang akan naik kelas. Bahkan, Bupati Dedi pun mengancam akan mencopot kepala sekolah yang terbukti menarik pungutan daftar ulang tersebut. "Tentunya, kita menindak kepala sekolah yang berbuat itu. Bila perlu akan diberhentikan," tegasnya, beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, Bupati Dedi juga mengancam kepsek nakal akan diserahkan ke tim audit internal Inspektorat Wilayah (Itwil) agar kasus pungutan biaya daftar ulang diproses ke meja hukum. Namun ironisnya, berdasarkan penemuan Purwakarta Coruption Wacht bahwa hampir seluruh sekolah baik di tingkat SLTA negeri dan sejumlah sekolah di tingkat SLTP se-Purwakarta memberlakukan pungutan daftar ulang tersebut.

Berdasarkan hasil investigasi PCW, pungutan pendaftaran ulang yang berlakukan di tiap sekolah cukup beragam. Misalnya, SMAN 2 Purwakarta membandrol uang pungutan sebesar Rp 450 ribu, SMAN 3 Purwakarta Rp 395 ribu, SMAN 1 Pasawahan Rp 365 ribu dan SMAN 1 Jatiluhur Rp 285 ribu.

Uniknya, surat pemberitahuan pungutan biaya daftar ulang kepada para siswanya pun berbeda-beda. "Ada yang secara resmi melalui surat edaran pemberitahuan biaya daftar ulang seperti diterbitkan SMAN 1 Jatiluhur ditandatangani kepsek dan ketua komite. Dan, ada pengelola hanya membukukannya dalam surat secuil menyerupai kuitansi," kata Direktur Eksekutif PCW Surya.

Sehingga atas masalah ini, ia berharap Bupati Purwakarta sebagai pembuat kebijakan benar-benar mempertanggungjawabkan ucapannya itu. "Saya sendiri berharap ucapan itu bukan sebagai pemanis. Melainkan, benar-benar harus bisa dibuktikan," tandasnya. (ton)

NumberOfComments

Ada kesalahan di dalam gadget ini
 
 
 
 
Copyright © Subang Raya
Design by Eko Subang