Senin, 30 November 2009

Ketua BEM FAI Unsika: Tegakkan Keadilan


Keadilan
hukum di Indonesia saat ini dinilai belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Bagaimana tidak, beberapa waktu lalu, masyarakat yang mencuri satu buah semangka harus diproses secara hukum dan mendapatkan hukuman penjara.

Sementara mengenai pencuri kelas kakap seperti koruptor, banyak yang tidak tersentuh. Ini menunjukan keadilan hukum belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua BEM FAI Unsika Aip Faturahman kepada RAKA, Minggu (29/11). Menurutnya, hukum harus ditegakkan seadil mungkin tanpa pandang bulu. Karena jika hal tersebut tidak terjadi, maka pemerintahan yang bersih yang bisa mensejahterakan rakyatnya akan bisa terwujud.

Masyarakat sudah sejak lama mendambakan adanya keadilan hukum, jangan sampai hukum hanya jadi milik para penguasa. Semua masyarakat memiliki hak yang sama dalam hukum, tanpa membeda-bedakan kaya atau miskin. "Saya sangat miris melihat orang yang mencuri sebutir semangka harus melewati proses pengadilan dengan begitu rumitnya, sementara kasus korupsi yang menghabiskan banyak uang rakyat, belum diproses hingga saat ini. Kalaupun dihukum, hukumannya ringan," terangnya.

Sebelum kasus pencurian semangka, lanjutnya, ada juga kasus mengenai 3 butir coklat yang dilakukan oleh seorang nenek yang juga harus diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman penjara. Proses pengadilan bagi masyarakat biasa terkesan bisa dilakukan dengan mudah. "Kadang kalau masyarakat biasa yang melakukan pencurian dihakimi massa terlebih dulu sebelum dibawa ke proses pengadilan. Sementara kalau pencuri kelas kakap, kalaupun harus dipenjara, akan mendapat fasilitas yang cukup baik," ungkapnya.

Untuk menciptakan keadilan hukum, papar Aip, penegak hukum harus memiliki independensi dalam menangani setiap kasus. Jika demikian, maka proses hukum akan berjalan dengan adil tanpa membeda-bedakan tersangka yang dihadapi. Siapapun dan apapun kasusnya harus diperlakukan secara adil jangan sampai terjadi diskriminasi hukum karena yang selalu dirugikan adalah masyarakat. "Diskriminasi hukum harus dihilangkan karena kalau itu masih terjadi maka merupakan preseden buruk bagi dunia peradilan di Indonesia dan akan menimbulkan kesenjangan di masyarakat," tuturnya.

Dia berharap, citra hukum di Indonesia bisa diperbaiki. Kasus KPK dan Bank Century yang sedang hangat saat ini, cukup mengagetkan masyarakat mengenai hukum yang ada di Indonesia. Dalam penanganan kasus tersebut, diindikasikan adanya mafia peradilan yang berada dibalik permasalahan tersebut. "Semua citra buruk hukum di Indonesia harus diperbaiki, semua warga negara harus memiliki hak yang sama di mata hukum," harapnya. (asy)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

NumberOfComments

Ada kesalahan di dalam gadget ini
 
 
 
 
Copyright © Subang Raya
Design by Eko Subang