Jumat, 30 Oktober 2009

ADD Termin II Cair Untuk 20 Desa se Purwakarta

DANA ADD termin II Kabupaten Purwakarta bisa dicairkan tanpa harus menunggu laporan SPJ seluruh desa rampung diserahkan. Terobosan kebijakan ini diambil lantaran untuk memotivasi pihak desa yang sampai saat ini belum merampungkan SPJ secara baik dan benar.

"Saat ini kebijakannya lain. Barang siapa yang sudah merampungkan SPJ termin pertama secara baik dan benar kemudian dananya akan langsung dicairkan pihak pemerintah, artinya siapa yang paling ceat menyelesaikan laporan SPJ termin I maka desa itu juga yang akan lebih cepat menerima dana tersebut, "kata Kabag Pemdes Pemkab Purwakarta Nana MUlyana kepada RAKA Kamis (29/10) kemarin.

Menurut Nana, kebijkakan baru penggelontoran dana bagi hasil pajak atau dana alokasi desa (ADD) termin II ini bisa memotivasi pihak pemerintah desa yang sampai hari kemarin masih belum juga melaporkan laporan SPJ secara baik dan benar. "inipun sebagai upaya untuk mendorong semua pihak desa agar segera merampungkan SPJ termin pertama. Dan dalam pelaksanaan selanjutnya kita berikan dengan penyuluhan, "ucap Nana.

Disebutkannya, sampai saat ini dari 183 desa di kabupaten Purwakarta baru sekitar 10 persen saja atau sekira 20 desa yang sudah merampungkan laporan SPJ tahap I. Dengan demikian, dipastikan penggelontoran dana ADD termin II akan diusulkan cair terlebih dahulu untuk 20 desa tersebut. "Yang diusulkan cepat pencairannya tentu hanya untuk yang sudah merampungkan saja. Sekira untuk 20 desa, "kata Nana.

Secara terpisah, Ketua Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (APDESI) kabupaten Purwakarta H Castono menyambut terobosan kebijakan pencairan dana ADD yang dilakukan pemerintah tersebut. Dikatakan, dengan mekanisme itu pihak desa yang sudah merampungkan laporan SPJ tahap awal tak lagi ketiban beban akibat keterlambatan pihak desa yang belum membereskan laporan SPJ.

"Harusnya memang seperti ini. Siapa yang SPJ nya sudah sesuai dengan aturan secepatnya dicairkan dan jangan menunggu yang belum beres sebab letak kesalahannya bukan pada yang sudahmerampungkan. Jadi pengharagaan dan hukuman harus jelas," jelas Castono. (rif)

1 komentar:

  1. Warga harus lapor kesiapa kalo disinyalir ada unsur penipuan dalam SPJ Dana ADD ??? apakah langsung lapor polisi atau bagaimana ?

    BalasHapus

NumberOfComments

Ada kesalahan di dalam gadget ini
 
 
 
 
Copyright © Subang Raya
Design by Eko Subang